penjelasan singkat uu sda plus

1

Penjelasan SingkatPenjelasan SingkatUndang-Undang Sumber Daya Air Undang-Undang Sumber Daya Air

(No. 7 / 2004)(No. 7 / 2004)

KAMPANYE PENYADARAN PUBLIKdalam

PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUMDIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR

DIREKTORAT BINA PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIRJln. Pattimura Nomor 20 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110

Desember 2006

2

Kronologi Peraturan tentang AirKronologi Peraturan tentang Air

Jaman Belanda.• Pada Jaman penjajahan Belanda, tahun 1938

dikeluarkan peraturan tentang air yakni yang disebut 'Algemeene Water Reglement' (AWR) yang merupakan aturan umum dan pokok yang berlaku untuk seluruh witayah Hindia Belanda (Indonesia sekarang).

• Pada tingkat provinsi, dikeluarkan 'Provinciale Water Reglement' (PWR) yang beriaku untuk wilayah provinsi yang bersangkutan. PWR ini hanya dibuat jika provinsi yang bersangkutan sudah dipandang memerlukan. Provinsi yang sudah memiliki PWR hanya provinsi di pulau Jawa karena perkembangannya yang lebih maju dibandingkan dengan provinsi lainnya.

3

Kronologi Peraturan tentang AirKronologi Peraturan tentang Air (lanjutan) (lanjutan)

Jaman Republik Indonesia.• Undang-Undang No. 11 tahun 1974 ttg Pengairan,

adalah produk pengaturan pertama dlm sektor sumber daya air yg dikeluarkan oleh pemerintah Rl.

• Sebelum terbitnya UU No. 11/1974, peraturan jaman Belanda, yakni AWR dan PWR, masih dibertakukan dan menjadi acuan dlm pengembangan sumber daya air.

• Guna menyesuaikan terhadap perkembangan situasi, kebijakan pengembangan sumber daya air dituangkan ke dlm peraturan-peraturan yg berupa Keputusan Presiden, Instruksi Presiden atau Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri oleh menteri yg membidangi. Dlm hal sumber daya air, menteri yg membidangi adalah Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik (PUTL).

4

Perubahan Undang-Undang.• UU No. 11 /1974 tlh sangat berjasa dlm pengembangan

sumber daya air utamanya irigasi yg mengantarkan Indonesia mencapai swa-sembada beras.

• Namun karena perkembangan situasi yg cepat baik di bidang sosial, politik, ekonomi, maupun pola managemen, UU No. 11/1974 dirasakan tdk mampu lagi untuk memfasifitasinya. Karena itu perlu disesuaikan.

• Beberapa perkembangan yg mempengaruhi perubahan UU tersebut adalah : a. Multisektor b. Air makin 'langka', fungsi air berubah c. Reformasi

Kronologi Peraturan tentang AirKronologi Peraturan tentang Air (lanjutan)(lanjutan)

5

MultisektorMultisektor

Air dibutuhkan oleh semua sektor kehidupan. Semua kegiatan sektor pembangunan membutuhkan air. Karena itu SDA bersifat multisektor. Selama ini ada anggapan bahwa SDA adalah urusan pemerintah dan di dlm pemerintahanpun hanya oleh instansi yg membi-dangi, yakni Dep. PU. Namun kemudian disadari bahwa meskipun penanggungjawab utamanya adalah Dep. PU, tetapi pengelolaan SDA dipengaruhi oleh berbagai hal yg diluar kewenangan Dep. PU, bahkan tdk hanya peme-rintah saja yg terlibat, tetapi juga masyarakat secara luas. Hal tsb sesuai dgn hasil Summit Meeting PBB di Rio de Janeiro tahun 1992, yakni:- Air adalah urusan semua orang (water is everybody bussiness).- Pengelolaan air di-desentralisasikan smp pd tkt yg memadai (appropriate)- Pengelolaan air berdasarkan partisipasi semua stakeholders.- Perlu koordinasi di semua tkt manajemen.

6

Air makin 'langka', fungsi air berubahAir makin 'langka', fungsi air berubah

• Air adalah karunia Tuhan. Karena itu pada waktu air masih melimpah dan kebutuhnya blm banyak, maka air ber-fungsi sosial.

• Namun stlh pembutuhnya makin banyak dan karena terjadinya berbagai kerusakan alam, air menjadi makin langka, baik dlm jumlah maupun kualitasnya. Kelangkaan air ini bukan berarti air tdk ada, tetapi tdk tersedia pd waktu dibutuhkan dan terlalu banyak pd waktu tdk dibutuhkan. Kalaupun air tersedia sesuai jumlah yg dibutuhkan tetapi tdk dpt digunakan karena kualitasnya yg tdk memadai. Sejak itu fungsi air berubah menjadi air berfungsi sosial, ekonomi dan lingkungan.

• Karena itu konservasi SDA menjadi makin penting demi keberianjutan fungsinya dan keberlanjutan pembangunan.

7

ReformasiReformasi

• Demokratisasi: pengelolaan SDA hrs bersifat adil, mengikutsertakan semua stakeholders dan dlm beberapa hal perlu kesepakatan. Itu sebabnya pengelolaan SDA perlu dilakukan dgn konsultasi publik, partisipasi dan musyawarah.

• Desentralisasi: pembagian tugas, tanggungjawab, kewajiban, hak dan wewenang yg jelas bagi masing-masing tkt manajemen pemerintahan dan masyarakat,

• Transparansi: semua proses perlu transparan, informasi terbuka dan tersedia bagi yg membutuhkan. Bahkan siapapun. termasuk pemerintah, dpt digugat jika temyata merugikan masyarakat.

• Akuntabel: setiap tindakan hrs dpt diukur dan dipertang-gungjawabkan.

8

FilosofiFilosofi Sifat khusus air.• Sumber daya air sebagai bagian dari sumber daya alam, mempunyai

sifat-sifat khusus yg tdk dimiliki oleh sumber daya alam lainnya.• Sifat-sifat itu adalah:

a). Sumber daya yg terbarui (lahan tdk terbarui).b). Dinamis (berganti wujud, bergerak dan berpindah tempat sendiri).c). Memiliki daya rusak, meskipun tanpa campur tangan manusia (minyak, emas, lahan tdk punya daya rusak jika tdk ada campur tangan manusia).

Dimensi air.• Dlm pengelolaan SDA pd masa lalu, orang hanya perlu ttg besamya debit

atau tingginya curah hujan, lokasi beradanya air dan kapan adanya air.• Dgn demikian dimensi air hanya : jumlah, tempat dan waktu saja. • Namun dgn meningkatnya tuntutan kuanlitas, maka disadari bahwa mutu

tdk dpt dipisahkan dari urusan ttg air. Itu sebabnya kemudian dimensi air menjadi: waktu (kapan adanya air), ruang (dimana adanya air), jumlah (berapa besarnya air) dan mutu (baik tidaknya).

• Agar mudah mengingatnya dapat disingkat dengan "warungjamu".

9

Sikap manusia terhadap air Sikap manusia terhadap air

Perkembangan pandangan dan sikap manusia thd air:• Bagaimana memanfaatkan air. Kebutuhan pokok hidup sehari-hari dan

pengembangan irigasi, menjadi awal dari hubungan manusia dgn air.

• Dgn berkembangnya jumlah manusia berikut segala perbuatannya, mulai dirasakan bahwa air selain memberikan manfaat juga membawa ikutan yg merugikan, yakni berupa banjir dan erosi. Mulailah manusia menyadari adanya daya rusak air dan betapa pentingnya untuk mengendalikannya.

• Makin berkembangnya aktivitas ekonomi, kebutuhan akan air juga makin meningkat, baik macam kebutuhan, jumlahnya maupun kualitasnya. Pd waktu yg bersamaan aktivitas manusia, sadar atau tdk sadar, cenderung merusak alam dan lingkungan.

• Disitulah mulai disadari betapa pentingnya menjaga keberadaan air baik jumlah maupun mutunya, demi kelangsungan hidup. Konservasi mulai mendapat perhatian yg serius.

10

Pengelolaan SDAPengelolaan SDA

Dasar pengelolaan SDA.• Mengingat bahwa konservasi membutuhkan waktu yg sangat lama

untuk dpt dipetik hasilnya, maka perhatian utama justru perlu diberikan pd masalah konservasi.

• Sementara pemanfaatan dilakukan setiap saat, sedangkan banjir (daya rusak) tdk terjadi setiap saat. Karena itu dasar pengelolaan sumber daya air secara berurutan adalah : Konservasi, Pemanfaatan dan Pengendalian daya rusak air. Ketiga hal tsb menjadi 'pilar' pokok dlm pengelolaan SDA.

Batas fisik pengelolaan SDA.• Air yg secara alamiah bergerak mengalir tanpa kenal batas

administrasi pemerintahan (batas negara, provinsi, kabupaten, dsb.), tdk jarang menimbulkan masalah antara wilayah hulu dgn hilir. Karena itu batas fisik pengelolaan SDA adalah batas hidrologi (alam) dan bukan batas administrasi pemerintahan (dibuat oleh manusia). Wilayah yg berbatas hidrologi tsb dikenal sbg ‘'Wilayah Sungai'. Sementara itu kondisi geografi Indonesia yg terdiri dari pulau-pulau, ikut mempengaruhi penentuan batas wilayah sungai.

11

Wilayah SungaiWilayah Sungai

• 'Wilayah Sungai' adalah kesatuan wilayah dlm satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dgn 2.000 km2. Artinya, karena hubungan hidrologisnya, satu atau lebih daerah aliran sungai (DAS) digabungkan menjadi satu kesatuan wilayah sungai, serta satu pulau yg kecil menjadi satu wilayah sungai tersendiri. Definisi lengkap dari daerah aliran sungai, lihat Pasaf 1 butir 11 UU-SDA.

• Dgn batas fisik wilayah sungai tsb maka diterapkanlah fitosofi pengelolaan SDA "One River - One Plan - One Management System". Artinya dalam satu wilayah sungai hanya ada satu rencana (siapapun yang merencanakan) dan satu cara manaJemen (siapapun manager-managernya).

12

PengertianPengertianSumber Daya Air.• Istilah SDA baru muncul sekitar pertengahan 1980. Air mempunyai

konotasi sbg benda yg berwujud (konkrit), sedangkan daya berhubungan dgn kekuatan yg dimiliki (abstrak), misalnya tenaga air (daya manfaat) atau erosi dan banjir (daya rusak). Karena itu SDA didefinisikan sbg : air, sumber air, dan daya air yg terkandung di dlmnya. Daya air adalah potensi yg terkandung dlm air atau pd sumber air yg dpt memberikan manfaat ataupun kerugian bagi kehidupan dan penghidupan manusia serta lingkungannya.

Air.• Air yg diatur dalam UU-SDA ini adalah semua air, baik air penmukaan

(yg berada pada tanah), air hujan (yg berada di atas tanah) maupun air tanah (yg berada didlm tanah), kecuali air yg berada di laut. Bahkan air laut yg berada di darat (masuk dari muara sungai) juga tennasuk yg diatur dlm UU-SDA ini.

Posisi Air Laut.• Air laut tdk tennasuk dlm UU-SDA kecuali air laut yg sdh berada didarat

(payau). Itu sebabnya penyediaan air payau untuk pertambakan (irigasi tambak) juga menjadi urusan dan tanggungjawab instansi yg menangani SDA. Meskipun tdk masuk di dlm UU-SDA tetapi daya rusak dari air laut thd daratan (pantai), menjadi urusan instansi yg menangani SDA sbg bagian dari 'pekerjaan umum'.

13

Cakupan urusan airCakupan urusan air • Dlm UU-SDA urusan ttg air mencakup air dan wadahnya

yg dlm UU disebut sbg 'sumber air', yakni palung sungai, telaga, waduk, saluran, bangunan dsb. Namun ada penekanan untuk bidang masing-masing (irigasi, sungai, rawa).

• Irigasi dan air baku lebih pd air-nya, sungai pd air dan wadahnya sedangkan rawa lebih pd wadahnya (lahan).

• Lingkup pengaturan dlm UU SDAa. Konservasib. Pendayagunaanc. Pengendalian daya rusakd. Pemberdayaan dan Pengawasane. Sistem Informasi SDA

14

KonservasiKonservasi

Masalah konservasi.• Konservasi SDA tdk hanya dpt dilakukan pd air dan

sumbernya saja tetapi justru lebih banyak hrs dilakukan di luar kegiatan pengelolaan sumber SDA.

• Kekurangan air yg berakibat kekeringan, penyebab utamanya adalah perubahan cuaca dan rusaknya daerah tangkapan hujan yg tdk mampu lagi menyimpan air.

• Terlalu banyak air yg berakibat banjir, penyebab utamanya adalah rusaknya daerah tangkapan hujan dan pola pendayagunaan lahan yg tdk terkendali.

• Pencemaran air yg berakibat kualitas menurun, penyebab utamanya adalah masuknya pencemar dari Iuar sumber air.

• Semua penyebab utama tsb bukan merupakan bagian dari pengelolaan SDA. Karena itu di dlm UU-SDA tdk banyak yg dpt diatur sebagai ketentuan, kecuali cara-cara konservasinya.

15

KonservasiKonservasi (lanjutan) (lanjutan)

Cara konservasi.Pada prinsipnya konservasi SDA dilakukan terhadap tiga sasaran :

• Sumber air: dgn perlindungan dan pelestarian agar tdk rusak sehingga terpelihara fungsinya baik sbg resapan air maupun sbg wadah air.

• Fisik air: dgn pengawetan agar terpelihara keberadaan dan ketersediaan air baik untuk masa sekarang maupun yg akan datang dgn cara menyimpan (misalnya dlm waduk) dan menggunakan air secara efisien.

• Kualitas air: dgn pengeiolaan kualitas dan pengendalian pencemaran air yakni mencegah masuknya pencemaran air pd sumber air dan prasarananya.

16

PendayagunaanPendayagunaan

Penguasaan air.• Sesuai dgn UUD, maka SDA adalah kekayaan alam yg dikuasai

oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

• Untuk mencapai tujuan tsb, negara memberi tugas kpd pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk mengatur dan menyelenggarakannya.

Hak ulayat masyarakat hukum adat• Dlm UU-SDA ini juga diakui adanya dan berlangsungnya 'hak

ulayat'. Hak ulayat adalah hak yg dimiliki secara turun-temurun oleh suatu masyarakat hukum adat sehingga menjadi bagian dan budaya hidup mereka. Ada kemungkinan suatu sumber air ditemukan pertama kati oleh masyarakat adat dan dimanfaatkan oleh mereka secara turun temurun, maka masyarakat tsb dpt mempunyai hak untuk meneruskan menggunakan air dan sumber tsb. Hak ulayat yg diakui dlm UU-SDA ini hanya jika kenyataannya msh ada dan tlh dikukuhkan dgn peraturan daerah setempat.

17

PendayagunaanPendayagunaan (lanjutan) (lanjutan)

Hak milik air.• Karena air adalah karunia Tuhan untuk memenuhi hajat hidup baik

bagi manusia, binatang maupun tanaman, maka tdk ada 'hak milik' atas air. Sebagai perbandingan, tanah/lahan bukan untuk memenuhi hajat hidup, karena itu ada hak milik atas tanah.

• Hak yg melekat pd SDA adalah 'hak guna' yg dibagi menjadi 'hak guna pakai' dan 'hak guna usaha',

Hak guna pakai.• Hak guna pakai adalah hak untuk memperoleh dan menggunakan

air. Hak guna pakai ini tdk perlu mendapat izin apabila untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari bagi perseorangan dan bagi pertanian rakyat (ukuran kecil) pd sistem irigasi yg sudah ada.

• Tetapi jika untuk keperluan kelompok yg memerlukan air dlm jumlah besar, atau untuk sistem irigasi yg baru, maka hak guna pakai hrs memperoleh izin tertebih dahulu.

18


Hak guna usaha.• Hak guna usaha adalah hak untuk menggunakan air sesuai dgn yg

dialokasikan untuk kebutuhan usaha. baik sbg air baku bahan produksi (air minum, air kemasan), penunjang produksi (cooling water, pencucian ekplorasi tambang), pemanfaatan potensinya (tenaga listrik). media (transportasi), dan segala kebutuhan yg bersifat komersial.

• Hak guna usaha hrs mendapat Izin teriebih dahulu yg menyatakan peruntukannya, tempat pengambilan serta besamya dan waktu alokasi air.

Pengusahaan SDA.• Pengusahaan SDA dpt diberikan kpd BUMN, BUMD, badan usaha swasta

maupun perseorangan dgn izin sesuai peruntukannya. • Pengusahaan SDA yg meliputi satu wilayah sungai hanya dpt dilaksanakan

oleh BUMN atau BUMD dan dpt berkerja sama dgn fihak manapun. • Kegiatan pengusahaan tsb tdk termasuk menguasai sumber airnya, tetapi

hanya terbatas pd hak untuk menggunakan air sesuai dgn alokasi yg tlh ditetapkan.

Pengusahaan air untuk negara lain.• Pengusahaan air untuk kebutuhan negara lain hanya diizinkan jika

penyediaan air untuk berbagai kebutuhan dlm negeri tlh dpt terpenuhi.

19


Pengalihan hak.• Hak guna air, baik hak guna pakai maupun hak guna usaha, tdk dpt

disewakan atau dipindahtangankan, agar tdk terjadi 'perdagangan hak'.

• Jika suatu hak tdk digunakan, maka hrs dikembalikan atau diambil kembali oleh yg memberi hak, yakni pemerintah pusat atau pemerintah daerah (provinsi atau kabupaten) sesuai kewenangannya.

Prioritas penggunaan air.• Semua air berasal dari air hujan yg jatuh di bumi. Sebagian

mengalir sbg air permukaan, sebagian meresap ke dlm tanah sbg air tanah dan sebagian lagi menguap kembali ke udara. Pd prinsipnya penggunaan air adalah secara terpadu (conjunctive) antara air hujan, air permukaan dan air tanah.

• Namun mengingat pengisian kembali (recharge) air tanah membutuhkan waktu yg sangat lama, maka penggunaan air permukaan lebih diutamakan. Sedangkan penggunaan air tanah dibatasi hanya jika kebutuhan sangat mendesak dan tdk dpt dipenuhi oleh air permukaan.

20


Prioritas peruntukan air.• Prioritas utama peruntukan air adalah untuk memenuhi kebutuhan

pokok hidup sehari-hari, yakni kebutuhan rumah tangga dan agama. Dgn kata lain jika air sangat terbatas, maka harus digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok lebih dahulu sblm untuk kebutuhan lainnya. Mengingat prioritas pembangunan ekonomi antara satu daerah dgn daerah lainnya dpt berbeda, maka urutan penggunaan air selain untuk kebutuhan pokok, ditetapkan oleh pemerintah daerah masing-masing.

User pay principle.• Pendayagunaan SDA dilakukan dgn mengutamakan fungsi sosial. • Untuk mewujudkan keadilan maka diberlakukan prinsip pemanfaat

air membayar biaya jasa pengelolaan SDA (user pay principle). • Yang dibayar di sini bukanlah airnya tetapi jasa pengelolaannya.

Prinsip ini tdk diberlakukan bagi pengguna air untuk keperluan pokok sehari-hari maupun untuk pertanian rakyat.

21

Pengendalian Daya RusakPengendalian Daya Rusak

Eksistensi daya rusak air.• Hakekatnya daya rusak air merupakan bagian tak

terpisahkan dari fisik airnya sendiri yakni sejak keberadaan air dlm alam. Dgn berbagai aktivitas manusia yg makin meningkat, daya rusak itu lebih diperparah lagi. Karena itu tdk mungkin manusia dpt menghilangkan daya rusak tsb.

• Daya rusak air yg paling significant adalah banjir. Di negara manapun bahkan negara yg sdh sangat maju teknologinya, tdk akan dpt menghindari terjadinya banjir yg disebabkan oleh alam. Karena itu yg dpt dilakukan oleh manusia adalah sedapat-dapat hidup berdampingan secara damai dgn alam serta mengendalikan daya rusaknya agar tdk makin menimbulkan akbibat yg sangat merugikan.

22

Pengendalian Daya RusakPengendalian Daya Rusak (lanjutan) (lanjutan)

Cara Pengendalian daya rusak air.• Dari tiga cara pengendalian daya rusak air yakni upaya

pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan, maka yg diutamakan adalah pencegahan.

• Perencanaan pengendalian daya rusak air hrs disusun secara terpadu dan menyeluruh sekaligus pd waktu menyusun pola pengelolaan SDA.

• Penanggung jawab utama pengendalian ini adalah pemerintah (pusat dan daerah) serta pengelola SDA wilayah sungai, dgn tetap melibatkan masyarakat sebagai kewajiban bersama.

23

Pengendalian Daya Rusak (lanjutan)

Pencegahan (sebelum terjadi).• Upaya pencegahan dilakukan untuk mengurangi sebanyak-

banyaknya kemungkinan terjadinya daya rusak air, baik melalui kegiatan fisik berupa bangunan-bangunan maupun non-fisik yg berupa pengaturan, pembinaan dan penyuluhan kpd masyarakat, baik masyarakat di bagian hulu maupun masyarakat bagian hilir.

• Pencegahan tsb lebih diutamakan pd kegiatan non-fisik. Dlm rangka pencegahan ini perlu perlakuan seimbang antara konservasi di daerah hulu dan pendayagunaan di daerah hilir, antara lain adanya kemungkinan saling ganti untung antar kedua daerah tersebut.

24


Penanggulangan (pada waktu terjadi).• Penanggulangan ini merupakan tindakan darurat untuk

mengurangi sebanyak mungkin kerugian dgn mitigasi bencana, diantaranya dgn peringatan dini, menghindar dari bencana, perbaikan (sementara) infrastruktur.

• Penanggulangan dilakukan secara terpadu oleh instansi-instansi terkait dan masyarakat melalui suatu badan koordinasi penanggulangan bencana pd tkt nasional, provinsi, dan kabupaten.

• Bencana berskala nasional ditetapkan oleh Presiden dan menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Pelaksana-annya bisa saja dilakukan oleh pemerintah daerah.

• Dlm keadaan yg membahayakan, gubernur atau bupati berwenang mengambii tindakan darurat, yakni suatu tindakan yg cepat dan karena itu tdk hrs mengikuti prosedur sesuai peraturan.

26


Pemulihan (setelah terjadi).• Upaya pemulihan diiakukan untuk mengembalikan

fungsi, baik fungsi lingkungan hidup maupun fungsi infrastruktur sumber daya air yang rusak akibat bencana.

• Pemulihan ini menjadi tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah, dan pengelola sumber daya air sesuai dengan kewenangannya dan masyarakat sesuai dengan kewajibannya.

27

Pemberdayaan dan PengawasanPemberdayaan dan Pengawasan

• Pemerintah dan pemerintah daerah menyelenggarakan pemberdayaan para pemilik kepentingan dan kelembagaan sumber daya air secara terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja pengelolaan sumber daya air.

• Pemberdayaan dilaksanakan pada kegiatan perencanaan, pelaksanaan konstruksi, pengawasan, operasi dan pemeliharaan sumber daya air dengan melibatkan peran masyarakat.

• Kelompok masyarakat atas prakarsa sendiri dapat melaksanakan upaya pemberdayaan untuk kepentingan masing-masing dengan berpedoman pada tujuan pemberdayaan

28

Pemberdayaan dan PengawasanPemberdayaan dan Pengawasan (lanjutan) (lanjutan)

Dlm pelaksanaan pengelolaan SDA, masyarakat berhak untuk:

• memperoleh informasi yg berkaitan dgn pengelolaanSDA;• memperoleh penggantian yg layak atas kerugian yg

dialaminya sebagai akibat pelaksanaan pengelolaan SDA;• memperoleh manfaat atas pengelolaan SDA;• menyatakan keberatan thd rencana pengelolaan SDA yg

sdh diumumkan dlm jangka waktu tertentu sesuai dgn kondisi setempat;

• mengajukan laporan dan pengaduan kpd pihak yg berwenang atas kerugian yg menimpa dirinya yg berkaitan dgn penyelenggaraan pengelolaan SDA;

• mengajukan gugatan kpd pengadilan thd berbagai masalah SDA yg merugikan kehidupannya.

29

Sistem Informasi SDASistem Informasi SDA

Perlunya sistem informasi.• Data ttg SDA (hidrologi, hidrometeorologi, hidrogeofogi) sbg bagian

dari informasi, tersebar di berbagai instansi. Data hujan misalnya. tdk hanya dikumpulkan oleh proyek-proyek Ditjen SDA, tetapi juga Puslitbang Air, Dep Perhubungan (bandar udara dan Badan Meteorologi dan Geofisika) dan Dep. Perkebunan (pengelola perkebunan). Satuan data (harian, bulanan) yang disimpan pada masing-masing instansi dan metode analisanya berbeda-beda tergantung dari kebutuhan instansi yg bersangkutan.

• Data infrastruktur yg tlh dibangun serta kondisinya blm terkelola dgn baik. Data ttg irigasi misalnya, juga tersebar tdk hanya di Ditjen. SDA saja tetapi juga di Dep. Pertanian, Dinas Pendapatan Daerah, Badan/Biro Pusat Statistik. Bahkan di lokasi yg sama, data luasnya dpt berbeda.

• Informasi ttg kebijakan dan produk pengaturan seperti undang-undang, peraturan pemerintah dan peraturan ikutannya blm tersebar luas sehingga para stakeholders dan masyarakat yg berminat tdk dpt mengetahui dan mengikuti perkembangannya.

30

Sistem Informasi SDASistem Informasi SDA (lanjutan) (lanjutan)

Semua itu menyebabkan sulitnya pengelolaan SDA. Karena itu diperlukan suatu sistem informasi SDA yg bersifat jaringan dan terbuka untuk dpt diakses oleh berbagai fihak yg berkepentingan dlm bidang SDA. Sistem informasi ini juga sekaligus sbg pendukung utama dlm aset manajemen SDA. Agar semua fihak mengikuti sistem yg sama. perlu ditegaskan di dlm undang-undang.

Macam informasi.• Informasi yg tercakup dlm sistem informasi tsb antara

lain meliputi kondisi hidrologi, hidrometeorologi, hidrogeologi, kebijakan dan strategi, prasarana SDA, teknologi SDA, lingkungan pd SDA dan sekitarnya, serta kegiatan sosial ekonomi budaya masyarakat yg terkait dgn SDA.

31

Sistem InformasiSistem Informasi SDASDA (lanjutan) (lanjutan)

Penyelenggaraan sistem informasi.• Pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta pengelola

SDA, sesuai dgn cakupan kewenangannya, wajib menye-diakan informasi SDA bagi semua pihak yg berkepentingan.

• Agar sistem informasi dpt berfungsi dgn baik, maka siapa-pun, baik pemerintah, badan hukum. organisasi, atau lembaga serta perseorangan yg melaksanakan kegiatan bid SDA, wajib menyampaikan laporan hasil kegiatannya kpd instansi pemerintah yg bertanggung jawab di bid SDA.

• Agar informasi dpt dipertanggung jawabkan, maka semua fihak yg mengumpulkan. menyimpan dan menyampaikan informasi, bertanggung jawab untuk menjamin keakuratan, kebenaran, dan ketepatan waktu atas informasi yg disampaikan.

• Pengelolaan sistem informasi SDA diselenggarakan baik pd tkt nasional, provinsi, kabupaten maupun wilayah sungai.

32

Wewenang dan tanggung jawab.Wewenang dan tanggung jawab.Sejalan dgn berkembangnya otonomi daerah, maka dirasa perlu diaturnya pembagian yg jelas dan tegas ttg wewenang dan tanggung jawab berikut hak dan kewajiban, dlm pengelolaan SDA, bagi tiap jenjang pemerintahan.

Pengelompokan Wilayah Sungai.Dlm rangka pembagian tugas tsb maka wilayah sungai (mencakup segala kegiatan ttg SDA seperti persungaian, irigasi dan rawa), dikelompokkan menjadi:

• Wilayah Sungai yg berada dlm satu wiiayah kabupaten, menjadi tanggungjawab pemerintah daerah kabupaten.

• Wilayah Sungai yg berada dlm satu wilayah provinsi tetapi melintasi lebih dan satu kabupaten, menjadi tanggungjawab pemerintah daerah provinsi.

• Wilayah Sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas negara, dan wilayah sungai strategis nasional, menjadi tanggungjawab pemerintah pusat.

33

Macam wewenang dan tanggungjawabMacam wewenang dan tanggungjawab

Sesuai dgn wilayah sungai yg menjadi kewenangannya, maka wewenang dan tanggungjawab pemerintah atau pemerintah daerah meliputi antara lain :

a. menetapkan kebijakan dan rencana pengelolaan SDA serta melaksanakannya;

b. menetapkan dan mengelola kawasan lindung sumber air;c. mengatur, menetapkan. dan memberi izin penggunaan, dan

pengusahaan SDA;d. menetapkan alokasi air;e. membentuk Dewan Sumber Daya Air;f. memfasilitasi penyelesaian sengketa antar wilayah administrasi di

bawahnya;g. memberikan bantuan teknis kepada pemerintah tingkat bawahnya;h. khusus pemerintah pusat: menetapkan norma, standar, kriteria, dan

pedoman pengelolaan sumber daya air.

34

Pelaksanaan wewenang dan tanggungjawabPelaksanaan wewenang dan tanggungjawab

• Sebagian wewenang pemerintah pusat dpt diselenggarakan oleh pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten.

• Sebaliknya jika pemerintah daerah blm dpt melaksanakan sebagian wewenangnya, maka dpt menyerahkan wewenang tsb kpd pemerintah di atasnya.

• Namun jika pemerintah daerah tdk melaksanakan sebagian wewenangnya dan hal itu akan dpt membahayakan kepentingan umum, atau jika ada sengketa antar daerah yg tdk dpt diselesaikan oleh mereka sendiri, maka pemerintah diatasnya wajib mengambil alih wewenang tsb.

• Pemerintah yg lebih tinggi tingkatnya dpt membantu pemerintah yg lebih rendah tingkatnya atas permintaan. Demikian pula pemerintah wajib membantu masyarakat berdasar kemandirian (jika memang benar-benar pantas dibantu)

35

KoordinasiKoordinasiUrusan SDA adalah urusan semua orang, mencakup kepentingan lintas sektoral dan lintas wilayah, maka pengelolaannya memerlukan keterpaduan tindak melalui koordinasi di setiap tkt manajemen.

• Wadah koordinasi di tkt nasional adalah Dewan SDA Nasional, ditetapkan oleh Presiden dan bertugas merumuskan kebijakan dan strategi pengelolaan SDA nasional, serta memberi saran kpd pemerintah pusat, segala sesuatu ttg SDA. Anggota Dewan SDA Nasional ini terdiri dari wakil berbagai sektor baik pemerintah maupun masyarakat.

• Pd tkt provinsi dibentuk Dewan SDA Provinsi oleh Gubemur dgn tugas dan sifat keanggotaan yg sama dgn Dewan SDA Nasional, tetapi untuk urusan pd tkt provinsi.

• Pd tkt Kabupaten dan tkt wilayah sungai, dibentuk dewan yg sama tugas dan sifat keanggotaannya untuk urusan tingkat yg bersangkutan, apabila memang sdh benar-benar diperlukan.

• Baik alokasi air untuk berbagai keperluan maupun semua masalah yg terjadi, dibicarakan dan diselesaikan secara musyawarah dlm dewan SDA sesuai tingkatnya.

36

Gugatan dan LaranganGugatan dan Larangan

Sengketa dan gugatan,• Apabila terjadi sengketa ttg SDA, maka pd thp pertama

diupayakan penyelesaiannya secara musyawarah di tkt paling bawah. Sengketa antar petani di sistem irigasi misalnya, diselesaikan di tkt P3A. Bagi para pengguna SDA sedapat mungkin diselesaikan secara koordinatif di dewan SDA setempat.

• Namun apabila tdk dpt diselesaikan dgn cara tsb, maka dgn sangat terpaksa diselesaikan lewat pengadilan. Dlm hal ini masyarakat yg merasa dirugikan akibat berbagai masalah pengelolaan SDA berhak mengajukan gugatan ke pengadilan. Demikian pula organisasi yg bergerak dlm bid SDA yakni organisasi yg berstatus badan hukum dan tlh benar-benar melakukan kegiatan dlm bid SDA, dpt mengajukan gugatan.

37

Gugatan dan LaranganGugatan dan Larangan (lanjutan) (lanjutan)

Beberapa larangan.Siapapun, baik perseorangan maupun badan hukum, baik sengaja maupun karena kelalaian dilarang :

• Melakukan kegiatan yg mengakibatkan rusaknya sumber air dan prasarananya, mengganggu upaya pengawetan air, atau mengakibatkan pencemaran air.

• Melakukan kegiatan yg dpt mengakibatkan terjadinya daya rusak air.

• Melakukan kegiatan pelaksanaan konstruksi prasarana SDA yg tdk didasarkan pd norma, standar, pedoman, dan manual yg tlh ditetapkan oleh pemerintah.

• Menyewakan atau memindahtangankan sebagian atau seluruhnya hak guna air, baik hak guna pakai maupun hak guna usaha, yg tlh dimiiiki.

• Melakukan pengusahaan SDA tanpa izin dari pihak yg berwenang.

• Pelanggaran thd larangan-larangan tsb dpt dikenakan sanksi hukum berupapidana penjara atau denda.

penjelasan singkat uu sda plus

Documents