“Pentingnya Manusia Taat Terhadap Suatu Hukum”

Jika kita berbicara mengenai filsafat, kita pasti berada di dalam sesuatu yang abstrak,

karena mempunyai fungsi strategis dalam kesadaran hukum dan ketaatan hukum. Hukum

merupakan bagian integral yang penting dalam komponen manusia bermasyarakat dan

budaya. Tidak ada kejadian dalam pengalaman manusia, di mana masyarakat yang heterogen

bebas dari adanya hukum. Dimanapun dan kapanpun masyarakat dan budaya yang ditemukan,

hukum juga pasti ditemukan.

Pembentukan masyarakat sadar hukum dan taat akan hukum merupakan cita-cita dari

adanya norma-norma yang menginginkan masyarakat yang berkeadilan sehingga sendi-sendi

dari budaya masyarakat akan berkembang menuju terciptanya suatu sistem masyarakat yang

menghargai satu sama lainnya, membuat masyarakat sadar hukum dan taat hukum bukanlah

sesuatu yang mudah dengan membalik telapak tangan, banyak yang harus diupayakan oleh

pendiri atau pemikir negeri ini untuk memikirkan hal tersebut. Hukum bukanlah satu-satunya

yang berfungsi untuk menjadikan masyrakat sadar hukum dan taat hukum, Indonesia yang

notabene adalah negara yang sangat heterogen tampaknya dalam membentuk formulasi

hukum positif agak berbeda dengan negara-negara yang kulturnya homogen, sangatlah

penting kiranya sebelum membentuk suatu hukum yang akan mengatur perjalanan

masyarakat, haruslah digali tentang filsafat hukum secara lebih komprehensif yang akan

mewujudkan keadilan yang nyata bagi seluruh golongan, suku, ras, agama yang ada di

Indonesia.

Kesadaran hukum diartikan secara terpisah dalam bahasa yang kata dasarnya “sadar”

tahu dan mengerti, dan secara keseluruhan merupakan mengetahui dan mengerti tentang

hukum, menurut Ewick dan Silbey : “Kesadaran Hukum” mengacu ke cara-cara dimana

orang-orang memahami hukum dan intitusi-institusi hukum, yaitu pemahaman-pemahaman

yang memberikan makna kepada pengalaman dan tindakan orang-orang.1

Bagi Ewick dan Silbey, “kesadaran hukum” terbentuk dalam tindakan dan karenannya

merupakan persoalan praktik untuk dikaji secara empiris. Dengan kata lain, kesadaran hukum

adalah persoalan “hukum sebagai perilaku”, dan bukan “hukum sebagai aturan norma atau

1 Ujun S. Suriasumantri, Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta Cet.XVI, 2003

1

asas”.2 Pentingnya kesadaran membangun masyarakat yang sadar akan hukum inilah yang

diharapkan akan menunjang dan menjadikan masyarakat menjunjung tinggi intitusi/ aturan

sebagai pemenuhan kebutuhan untuk mendambakan ketaatan serta ketertiban hukum. Peran

dan fungsi membangun kesadaran hukum dalam masyarakat pada umumnya melekat pada

intitusi sebagai pelengkap masyarakat dapat dilihat dengan : 1) Stabilitas, 2) Memberikan

kerangka sosial terhadap kebutuhan-kebutuhan dalam masyarakat, 3) Memberikan kerangka

sosial institusi berwujud norma-norma, 4) Jalinan antar institusi.

Sebagai hubungan yang tidak dapat dipisahkan antara kesadaran hukum dan ketaataan

hukum maka beberapa literaur yang di ungkap oleh beberapa pakar mengenai ketaatan hukum

bersumber pada kesadaran hukum, hal tersebut tercermin dua macam kesadaran, yaitu : 1.)

Legal consciouness as within the law, kesadaran hukum sebagai ketaatan hukum, berada

dalam hukum, sesuai dengan aturan hukum yang disadari atau dipahami, 2) Legal

consciouness as against the law, kesadaran hukum dalam wujud menentang hukum atau

melanggar hukum.3

Jika kita mengurai tentang alasan-alasan mengapa masyarakat tidak menaatai hukum atau

mentaati hukum, ini adalah terjadi karena keragaman kultur dalam masyarakat. Mengapa

orang mentaati hukum? Konsep Hermeneutika menjawabnya bahwa tidak lain, karena hukum

secara esensial bersifat relegius atau alami dan karena itu, tak disangkal membangkitkan

keadilan.4

Kewajiban moral masyarakat untuk mentaati hukum, kewajiban tersebut meskipun

memaksa namun dalam penerapan atau prakteknya kewajiban tersebut merupakan tidak

absolut. Kemajemukan budaya yang tumbuh didalam masyarakat, norma-norma hidup dan

tumbuh berkembang dengan pesat. Kewajiban moral dalam menyelesaikan masalah-masalah

dengan keadaan tertentu.

Prof. Mr. Dr. L.J. Apeldoorn Dalam bukunya “Inleiding tot de studie van het Nederlanse

Recht”, Apeldoorn menyatakan bahwa tujuan Hukum adalah mengatur tata tertib dalam

masyarakat secara damai dan adil.5 Untuk mencapai kedamaian Hukum harus diciptakan

masyarakat yang adil dengan mengadakan perimbanagn antara kepentingan yang saling

2 Rahardjo Satjipto, Ilmu Hukum, Citra aditya Bakti, Bandung, 1991, Edisi Revisi Hal.3583 Ali Achmad, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interprestasi Undang-undang (legisprudence,Kencana,2009, hal 5104 ibid, hal 3525 Kansil, CST,SH., Op-Cit, hlm 120

2

bertentangan satu sama lain dan setiap orang harus memperoleh (sedapat mungkin) apa yang

menjadi haknya. Pendapat Van Apeldoorn ini dapat dikatakan jalan tengah antara 2 teori

tujuan hukum, Teori Etis dan Utilitis. Sedangkan menurut Jeremy Bentham, dalam Bukunya

“Introduction to the morals and negismation”, ia mengatakan bahwa hukum bertujuan semata-

mata apa yang berfaedah pada orang. Pendapat ini dititikberatkan pada hal-hal yang berfaedah

pada orang banyak dan bersifat umum tanpa memperhatikan soal keadilan. Disini kepastian

melalui hukum bagi perorangan merupakan tujuan utama dari Hukum.

Filsafat hukum banyak diutarakan oleh ahli ditafsirkan berbeda beda, namun pada

pokoknya pertanyaan-pertanyaan, pernyataan-penyataan. Ilmu pengetahuan hukum hanya

melihat gejala-gejala hukum belaka, ia tak melihat “hukum”; ia hanya melihat apa yang dapat

dilihat panca indera, bukan melihat dunia hukum yang tak dapat dilihat, yang tersenbunyi

didalamnya; ia sementara mata melihat hukum sebagai dan sepanjang menjelma dalam

perbuatan-perbuatan manusia, dalam kebiasaan-kebiasaan hukum.6

Berkaitan dengan hal tersebut, menurut saya, ada beberapa alasan mengapa manusia

mematuhi hukum: 1) manusia mematuhi hukum dikarenakan hukum merupakan suatu

kebutuhan, 2) manusia mematuhi hukum karena kesadaran manusia itu sendiri, 3) karena

adanya sanksi, 4) manusia tidak bisa lepas dari manusia lainnya (makhluk sosial). Kewajiban

moral masyarakat secara individu untuk mentaati hukum, tidak ada yang mengatakan bahwa

kewajiban merupakan sesuatu yang absolut, sehingga terkadang secara moral, kita dapat

melanggar hukum, namun tidak ada pakar hukum, yang secara terbuka atau terang-terangan

melanggar hukum.

Kesimpulannya bahwa kita memiliki alasan moral yang kuat untuk melakukan apa yang

diperintahkan oleh hukum, seperti, tidak melakukan penghinaan, penipuan, atau mencuri dari

orang lain. Kita harus mentaati hukum, jika telah ada aturan hukum yang disertai dengan

ancaman hukuman. Mereka yang yakin akan hukum, harus melakukan dengan bantuan

pemerintah, dan mereka yakin, akan mendapat dukungan dari warga masyarakat.

6 Rasjidi, Lili, Filsafat Hukum: Apakah itu hukum ?, cetakan kelima, Bandung, Remaja Rosdakarya, 1991, hal.1-2

3

DAFTAR PUSAKA

Rasjidi, Lili, Filsafat Hukum: Apakah itu hukum ?, cetakan kelima,

Bandung, Remaja Rosdakarya, 1991, hal.1-2

Rahardjo Satjipto, Ilmu Hukum, Citra aditya Bakti, Bandung, 1991, Edisi

Revisi Hal.358

Ali Achmad, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan

(Judicial Prudence) Termasuk Interprestasi Undang-undang

(legisprudence,Kencana,2009, hal 510

Kansil, CST,SH., Op-Cit, hlm 120

Ujun S. Suriasumantri, Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer, Pustaka

Sinar Harapan, Jakarta Cet.XVI, 2003

4