PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN

DISIPLIN PNS

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA

TAHUN 2019

BIDANG PENGENDALIAN BKD PROVINSI DKI

JAKARTA

DASAR HUKUM

1. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR

53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN

PEGAWAI NEGERI SIPIL

2. PERATURAN GUBERNUR NOMOR

409 TAHUN 2016 TENTANG

TUNJANGAN KINERJA DAERAH

TINGKATAN JENIS HUKUMAN DISIPLIN

HUKUMAN

DISIPLIN

RINGAN

a. TEGURAN LISAN

b. TEGURAN TERTULIS

c. PERNYATAAN TIDAK PUAS SECARA

TERTULIS

HUKUMAN

DISIPLIN

SEDANG

a. PENUNDAAN KGB ( 1 TH)

b. PENUNDAAN KENAIKAN PANGKAT

( 1 TH)

c. PENURUNAN PANGKAT < 1 TINGKAT

( 1 TH )

a. PENURUNAN PANGKAT < 1 TINGKAT

( 3 TH )

b. PEMINDAHAN DLM RANGKA

PENURUNAN JABATAN SETINGKAT

LEBIH RENDAH

c. PEMBEBASAN DARI JABATAN

d. PEMBERHENTIAN DGN HORMAT

TDK ATAS PERMINTAAN SENDIRI

e. PEMBERHENTIAN TDK DGN HORMAT

HUKUMAN

DISIPLIN

BERAT

PASAL 3 PERGUB 140 TAHUN 2011

HUKUMAN

DISIPLIN

RINGAN

SEDANG

BERAT

HUKUMAN

DISIPLIN

RINGAN

HUKUMAN

DISIPLIN

BERAT

Melanggar ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam PP 53 Thn 2010

a. Terbukti paling sedikit 3 kali dalam setahun tidak mengikuti

upacara hari-hari besar nasional/

daerah tanpa keterangan yg sah

b. Terbukti melakukan pelanggaran

berdasarkan hasil inspeksimendadak

Melakukan perceraian atau

Perkawinan tidak sesuai dengan

Ketentuan perundang-undangan

KASUS PELANGGARAN DISIPLIN

DILINGKUNGAN PENDIDIKAN

N

O

KASUS PERSENTASE JUMLAH

KASUS

1 TIDAK MASUK KERJA 80 %

2 PERCERAIAN TANPA IZIN 17 %

3 PELECEHAN SEKSUAL 2 %

4 KORUPSI 1 %

NOTE : JUMLAH KASUS TIDAK MASUK KERJA MASIH ADA

28 PNS YANG BELUM ADA TLNYA MESKIPUN BKD SUDAH

MELAKUKAN KLARIFIKASI KEPADA ATASAN

LANGSUNGNYA

Peringatan :

a. Bukan merupakan salah satu jenis

hukuman disiplin

b. Tidak Berdampak pemberhentian

TKD

c. Sifatnya Pembinaan

Teguran

a. Merupakan Hukuman Disiplin yang

terdiri dari :

- Teguran Lisan

- Teguran Tertulis

b. Berdampak pemberhentian TKD

dalam jangka waktu tertentu

c. Sifatnya Penindakan

SANKSI HUKUMAN DISIPLIN PERGUB 409 TAHUN 2016

No. Jenis Hukuman Pergub 409 Tahun 2016

1. Teguran Lisan 1 (satu) bulan

2. Teguran Tertulis 2 (dua) bulan

3. Pernyataan Tidak Puas 3 (tiga) bulan

HUKUMAN DISIPLIN RINGAN

LANJUTAN.........

No. Bentuk Pergub 409 Tahun 2016

1. Penundaan Kenaikan Gaji Berkala

selama 1 (satu) tahun

6 (enam bulan)

2. Penundaan kenaikan pangkat

selama 1 (satu) tahun

12 (dua belas) bulan

3. Penurunan pangkat setingkat lebih

rendah selama 1 (satu) tahun

18 (delapan belas) bulan

HUKUMAN DISIPLIN SEDANG

HUKUMAN DISIPLIN BERAT

No. Bentuk Pergub 409 Tahun 2016

1. Penurunan pangkat setingkat lebih

rendah selama 3 (tiga) Tahun

24 (dua puluh empat) bulan

2. Pemindahan dalam rangka

penurunan jabatan setingkat lebih

rendah

30 (tiga puluh) bulan

3. Pembebasan dari jabatan 36 (tiga puluh enam) bulan

TATA CARA PENJATUHAN

HUKUMAN DISIPLIN

1. PEMANGGILAN PNS YANG DIDUGA MELAKUKAN

PELANGGARAN (PALING LAMBAT 7 HARI KERJA)

2. MELAKUKAN PEMERIKSAAN OLEH ATASAN

LANGSUNG YANG DITUANGKAN DALAM BERITA

ACARA PEMERIKSAAN

3. HASIL PEMERIKSAAN SECARA BERJENJANG DI

LAPORKAN KEPADA PEJABAT YANG BERWENANG MENGHUKUM

4. PEJABAT YANG BERWENANG MENGHUKUM

MENJATUHKAN HUKUMAN DISIPLIN KEPADA PNS

YANG MELAKUKAN PELANGGARAN

MEKANISME IZIN PERKAWINAN DAN

PERCERAIAN PANGKAT III/a KEATAS

MEDIASI SKPD

DG KEDUA

BELAH

BKD

MELAKUKAN

MEDIASI

LANJUTAN

BKD

MENGELUAR

KAN IZIN

BKD

MENOLAK

IZIN

PERCERAIAN

PNS YANG

MENGAJUKAN

IZIN

Proses Izin Perceraian

1. Proses mediasi kepada kedua belah

pihak ditingkat SKPD

2. SKPD mengajukan Proses Izin Perceraian

ke BKD Provinsi DKI Jakarta (Gol.III/a

keatas)

3. Proses Mediasi kedua belah pihak di

tingkat BKD Provinsi DKI Jakarta

DOKUMEN PERSYARATAN CERAI

1. SURAT PENGANTAR DARI KEPALA SKPD

2. SURAT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

3. BERITA ACARA PEMERIKSAAN

4. SURAT KETERANGAN DARI BP 4

5. FC SURAT NIKAH

6. FC SK PANGKAT TERAKHIR

7. SURAT PERMOHONAN KEPADA KEPALA SKPD

8. BUKTI PEMBINAAN YANG TELAH DILAKUKAN OLEH

SKPD KEPADA PNS

9. PM1 KELURAHAN

Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin

2.Terjerat Kasus TIPIKOR

1.Pelanggaran Jam Kerja

3.Perceraian Tanpa Izin

4.Perselingkuhan

5.Kasus Pidana Umum

6.Penyalahgunaan kewenangan

/pungutan liar