Pagu Anggaran Kemdiknas 2012 Per Program

Penyusunan dan Penetapan APBNSistem Perbendaharaan Negara (SPN)

Oleh Kelompok VI(Herman dan Atief Saputra)

Daftar Isi2Pengertian dan Dasar HukumacSiklus APBNbePenyusunan dan Penetapan APBN dSusunan APBNPerubahan APBN

Pengertian dan Dasar Hukuma

3

3

4Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN, perubahan APBN dan pertanggunjawaban APBN setiap tahun ditetapkan dengan undang-undang.APBN adalah undang-undang, sehingga merupakan kesepakatan antara Pemerintah dan DPR, sebagaimana disebutkan dalam pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945 yaitu: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.APBN hanya berlaku untuk satu tahun anggaran (1 Januari 31 Desember), sehingga proses penyusunan undang-undang tentang APBN harus dilaksanakan setiap tahun.

Pengertian APBN (1/2)

4

5

Pengertian APBN (2/2)Terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan.Terdiri atas penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak, dan hibah.Belanja negara digunakan untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan pusat dan pelakskanaan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerahBelanja negara dirinci menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja.

Dasar Hukum APBN (1/2)

6Sumber: Kemenkeu, 2013

7Sumber: Kemenkeu, 2013

Dasar Hukum APBN (2/2)

SIKLUS APBNb

8

8

9Penyusunan (Januari s/d Juni n-1)Penetapan (Agustus s/d Oktober n-1)Pelaksanaan (Januari s/d Desember tahun n)Pertanggungjawaban (Juli n+1) SIKLUS APBN DARI SEGI WAKTU

Siklus Anggaran Terkait 3 Lembaga Negara

PemerintahDewan Perwakilan Rakyat (DPR)Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

143265

penyusunanPenetapanPelaksanaanPerubahanPertanggung jawabanPerhitungan

Alur Perencanaan Program & PenganggaranRPJPNASIONALRPJMNASIONALRKPRAPBNAPBNRPJPDAERAHRPJMDAERAHRKPDRAPBDAPBDRENSTRASKPDRENJASKPDRKA SKPDPENJABARANAPBDRENSTRAKLRENJAKLRKA - KLRINCIANAPBN

Pedomandijabarkan

Pedoman

Pedoman

Pedomandijabarkan

diacu

Pedoman

Pedoman

Pedoman

PedomanPemerintah PusatPemerintah DaerahRENCANA KERJAANGGARANdiacudiperhatikanDiserasikan melalui MUSRENBANGDA

PedomanPedomanKUA

Pedoman

DIAGRAM PROSES PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTRIAN NEGARA/LEMBAGA13JANUARI - APRIL MEI - AGUSTUSSEPTEMBER - DESEMBER DPR (4) ( 8 ) ( 9 )Kabinet/ Presiden ( 7) ( 11 )Kementrian PerencanaanKementrian Keuangan( 2 ) ( 6 )

( 5 )(10) (13)Kementrian Negara/ Lembaga ( 1 ) ( 3 ) (12) (14)Daerah

Pembahasan Pokok-PokokKebijakanFiskal & RKPPembahasan RKA - KLPembahasan RAPBNKebijakan Umumdan PrioritasAnggaranUU APBNNota KeuanganRAPBN danLampiranKeppres tentangRincian APBNPenelaahanKonsistensidengan RKPKebijakan Umumdan PrioritasAnggaranKebijakan Umumdan PrioritasAnggaranPenelaahanKonsistensidengan PrioritasAnggaranPenelaahanKonsistensidengan RKPKeppres tentangRincian APBNKonsep dok.PelaksanaanAnggaranDokumenPelaksanaanAnggaran RKA - KL Renstra KL RancanganRenja KL

PrioritasProgram dan Indikasi Pagu

13

Susunan APBNc

14

14

15

SUSUNAN APBN (1/2)Anggaran Pendapatan Negara adalah hak pemerintah Pusat yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.

Anggaran Pendapatan terdiri atas penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak dan hibah. Dalam pungutan perpajakan tersebut termasuk pungutan bea masuk dan cukai

SUSUNAN APBN (2/2)Anggaran Belanja: adalah kewajiban Pemerintah Pusat yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

Belanja Negara digunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintah pusat dan pelaksanaan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah

RINCIAN BELANJA NEGARA12Belanja Negara Menurut OrganisasiDisesuaikan dengan susunan organisasi Kementerian Negara/Lembaga Pemerintah Pusat.Rincian Belanja Negara Menurut Fungsiantara lain: pelayanan umum, pertahanan, ketertiban dan keamanan, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata, budaya, agama, pendidikan dan perlindungan sosialRincian Belanja Negara Menurut Jenis BelanjaBelanja pegawai, belanja modal, belanja barang, bunga, subsidi, bantuan sosial, belanja lain-lain.

18Pembiayaan

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali (Pasal 1.17 UU No.17 Th 2003)

PENYUSUNAN DAN PENETAPAN APBNd

19

19

Landasan Hukum Penyusunan APBN

Undang-Undang Dasar 1945 (Pasal 23) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Pasal 11 s.d 15)

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementrian Negara/Lembaga

1. APBN disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah negara dan kemampuan dalam menghimpun pendapatan negara.

2.Penyusunan RAPBN berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara

3.Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) disusun berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai.

4.Dalam hal anggaran diperkirakan defisit, ditetapkan sumber sumber pembiayaan untuk menutup defisit tersebut dalam Undang-Undang tentang APBN.

Penyusunan APBN (1/5)

5.Defisit anggaran yang dimaksud dibatasi maksimal 3% (tiga persen) dari Produk Domestik Bruto. Jumlah pinjaman dibatasi maksimal 60% (enam puluh persen) dari Produk Domestik Bruto.

6.Dalam hal anggaran surplus, Pemerintah dapat mengajukan rencana penggunaan surplus anggaran kepada DPR.

7.Penggunaan surplus anggaran perlu dipertimbangkan prinsip pertanggungjawabanantar generasi sehingga penggunaannya diutamakan untuk pengurangan utang, pembentukan dana cadangan, dan peningkatan jaminan sosial.

Penyusunan APBN (2/5)

Penyusunan APBN (3/5)8.Pemerintah Pusat menyampaikan pokok-pokok kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro tahun anggaran berikutnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat selambat-lambatnya bulan Mei tahun berjalan.

9.Pemerintah Pusat dan Dewan Perwakilan Rakyat membahas kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal yang diajukan oleh Pemerintah Pusat dalam pembicaraan pendahuluan rancangan APBN tahun anggaran berikutnya.

10.Berdasarkan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal, Pemerintah Pusat bersama Dewan Perwakilan Rakyat membahas kebijakan umum dan prioritas anggaran untuk dijadikan acuan bagi setiap kementerian negara/lembaga dalam penyusunan usulan anggaran.

Penyusunan APBN (4/5)11.Pemerintah Pusat mengajukan Rancangan Undang-undang tentang APBN, disertai nota keuangan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPR pada bulan Agustus tahun sebelumnya.

12.Pembahasan Rancangan Undang-undang tentang APBN dilakukan sesuai dengan undang-undang yang mengatur susunan dan kedudukan DPR.

13.DPR dapat mengajukan usul yang mengakibatkan perubahan jumlah penerimaan dan pengeluaran dalam Rancangan Undang-undang tentang APBN.

14.Pengambilan keputusan oleh DPR mengenai Rancangan Undang-undang tentang APBN dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan.

Penyusunan APBN (5/5)15.Setelah APBN ditetapkan dengan undang-undang, rincian pelaksanaan APBN dituangkan lebih lanjut dengan Peraturan Presiden tentang Rincian APBN.

16.APBN yang disetujui DPR terinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja.

17.Apabila DPR tidak menyetujui Rancangan Undang-undang tentang APBN, Pemerintah Pusat dapat melakukan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBN tahun anggaran sebelumnya.

Perubahan APBNe

26

26

Perubahan APBN (1/2)Penyesuaian APBN dengan perkembangan dan/atau perubahan keadaan dibahas bersama DPR dengan Pemerintah Pusat dalam rangka penyusunan prakiraan perubahan atas APBN tahun anggaran yang bersangkutan, apabila terjadi:1. Perkembangan ekonomi makro yang tidak sesuai dengan asumsi yang digunakan dalam APBN.

2.Perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal.

3.Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antarunit organisasi, antarkegiatan, dan antarjenis belanja.

4. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan anggaran yang berjalan.

Perubahan APBN (2/2)5.Dalam keadaan darurat Pemerintah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBN dan/atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

6.Pemerintah mengajukan rancangan undang-undang tentang Perubahan APBN tahun anggaran yang bersangkutan untuk mendapat persetujuan DPR sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir.

29

Rholly: Penjelasan ttg siklus APBN tentang Perhitungan APBNPaulus: Penjelasan lebih lanjut berkenaan dengan pembiayaanKoreksiHasan Mukhtar: Tentang penolakan APBN oleh DPR dan penggunaan APBN tahun lalu secara maksimal30