penyusunan rencana kebutuhan investasi pangandaran...

208
Penyusunan Rencana Kebutuhan Investasi Pangandaran Raya BAPPEDA Pemprov Jabar 2016 LAPORAN AKHIR i

Upload: nguyennhi

Post on 09-Feb-2018

275 views

Category:

Documents


11 download

TRANSCRIPT

  • Penyusunan Rencana Kebutuhan Investasi Pangandaran Raya BAPPEDA Pemprov Jabar 2016

    LAPORAN AKHIR

    i

  • Penyusunan Rencana Kebutuhan Investasi Pangandaran Raya BAPPEDA Pemprov Jabar 2016

    LAPORAN AKHIR

    i

    RINGKASAN EKSEKUTIF

    Pangandaran Raya meliputi kecamatan Cijulang, Parigi, Sidamulih, Pangandaran, dan

    Kalipucang merupakan daerah otonom baru yang strategis di Jawa Barat, dan ditetapkan

    sebagai pusat pertumbuhan sesuai Perda No 12/2014. Berdasarkan peraturan tersebut,

    dilakukan perlu disusun rencana kebutuhan Investasi Pusat Pertumbuhan Pengandaran Raya,

    dan mengoordinasikan serta mengintegrasikan atau menyinergikan perencanaan pembangunan

    ekonomi terkait Pusat Pertumbuhan Pangandaran Raya di lingkup OPD Provinsi Jawa Barat,

    maupun antar wilayah Kabupaten/Kota. Pendekatan yang digunakan secara kualitatif dan

    kuantitatif, dengan metode deskriptif eksplanatori, content analysis, dan studi dokumentasi.

    Hasil menunjukkan, kondisi 4 sektor (kepariwisataan, kelautan dan perikanan, agrobisnis,

    agroindustri) di Pangandaran Raya sedang memasuki siklus awal pengenalan (introduksi)

    investasi. Investasi untuk kepariwisataan masih dapat dikembangkan, kecuali di Kecamatan

    Pangandaran yang mendekati jenuh. Rencana investasi yang potensial bagi kepariwisataan

    yaitu wisata alam, budaya dan minat khusus berbasis ecotourism. Sektor kelautan dan

    perikanan yang jadi andalan adalah ikan tangkap dan budidaya ikan tawar, namun masih

    terbuka kesempatan untuk budidaya ikan laut, udang, lobster, bandeng, kerapu, dan ikan tuna

    serta budidaya rumput laut. Sektor Agrobisnis yang menjadi andalan adalah budidaya kelapa,

    padi dan pisang yang merupakan mata pencaharian tipikal petani pesisir di Indonesia, dan

    masih terbuka kesempatan investasi budidaya tanaman langka yang menghasilkan gastronomi

    seperti honje, dan hata, peternakan sapi potong, sapi perah dan kuda pacu. Sementara itu, untuk

    agroindustri andalan adalah pengolahan hasil pertanian dari kelapa, padi dan pisang, serta

    masih terbuka kesempatan investasi pengolahan ikan laut, ikan tangkapan, dan ikan tawar. Titik

    pusat untuk rencana investasi adalah Kecamatan Cijulang yang dinilai lebih berpotensi dari

    kecamatan lainnya. Rencana investasi potensial dikembangkan bagi kepariwisataan yaitu

    pariwisata berbasis ecotourism, terpadu dengan sektor kelautan, agrobisnis dan agroindustri,

    dengan positioning pariwisata pantai, laut dan perikanan berkelas internasional, dan

    berkelanjutan (sustainable tourism). Untuk itu, perlu program kolaborasi stake holder berbasis

    Hexa Helix Model (industry, government, local community, business, academia, mass media).

    Sektor kelautan dan perikanan andalan adalah ikan tangkap dan budidaya ikan tawar, dan masih

    terbuka kesempatan budidaya ikan laut, udang, lobster, bandeng, kerapu, ikan tuna, serta

    budidaya rumput laut. Sektor agrobisnis andalan adalah budidaya kelapa, padi dan pisang, dan

    masih terbuka kesempatan investasi budidaya tanaman langka yang menghasilkan gastronomi

    seperti honje, dan hata, serta peternakan sapi potong, sapi perah dan kuda pacu. Adapun untuk

    sektor agroindustri andalan adalah pengolahan hasil pertanian dari kelapa, padi dan pisang,

    serta masih terbuka kesempatan investasi untuk pengolahan ikan laut, ikan tangkapan, dan ikan

    tawar. Titik pusat untuk rencana investasi adalah Kecamatan Cijulang yang dinilai lebih

    berpotensi dari kecamatan lainnya.

    ---agisu---

  • Penyusunan Rencana Kebutuhan Investasi Pangandaran Raya BAPPEDA Pemprov Jabar 2016

    LAPORAN AKHIR

    ii

    RANGKUMAN

    Latar belakang: Kabupaten Pangandaran merupakan Daerah Otonom Baru, namun

    Kabupaten Pangandaran sebelumnya sudah menjadi daerah penting dan jadi kawasan

    strategis di Jawa Barat. Satu di antara kawasannya adalah Pangandaran Raya yang meliputi

    5 Kecamatan (Cijulang, Parigi, Sidamulih, Pangandaran, Kalipucang). Kawasan ini telah

    ditetapkan sebagai Pusat Pertumbuhan sesuai Perda No 12/2014. Tujuan pekerjaan ini untuk

    1) menyusun kajian Rencana Kebutuhan Investasi Pusat Pertumbuhan Pengandaran Raya; 2)

    mengoordinasikan dan mengintegrasikan atau menyinergikan perencanaan pembangunan

    ekonomi terkait Pusat Pertumbuhan Pangandaran Raya di lingkup OPD Provinsi Jawa Barat,

    maupun antar wilayah kabupaten/kota, sehingga dapat bersinergi dengan tujuan

    pembangunan Pusat Pertumbuhan Pangandaran Raya. Landasan pekerjaan: aturan yang

    berlaku dan teori pemetaan pusat pertumbuhan perekonomian. Metode: menerapkan

    pendekatan kualitatif dan kuantitatif, dengan metode deskriptif eksplanatori, content analysis,

    dan studi dokumentasi. Pemetaan dilakukan untuk menggambarkan Rencana Kebutuhan

    Investasi Pusat Pertumbuhan Pangandaran Raya, dan polarisasinya baik untuk pusat

    pertumbuhan primer, sekunder, maupun tersier bagi sektor pariwisata, kelautan dan

    perikanan, agrobisnis, dan agroindustri. Hasil pekerjaan: Secara umum kondisi 4 sektor yang

    dielaborasi sedang memasuki siklus awal pengenalan (introduksi) investasi. Kondisi investasi

    terkini untuk kepariwisataan masih dapat dikembangkan, kecuali Kecamatan Pangandaran

    yang mendekati jenuh; Kelautan dan perikanan yang jadi andalan adalah ikan tangkap dan

    budidaya ikan tawar; Agrobisnis unggulan adalah budidaya kelapa, padi dan pisang yang

    bersifat tipikal mata pencaharian petani pesisir di Indonesia; Adapun agroindustri andalan

    adalah pengolahan hasil pertanian dari kelapa, padi dan pisang. Rencana investasi di

    Pangandaran Raya titik pusatnya adalah di Kecamatan Cijulang, karena merupakan

    kecamatan dengan kepadatan penduduk terendah, dan berpotensi terbuka lebih luas untuk

    investasi baru daripada 4 kecamatan lainnya. Rencana investasi yang potensial

    dikembangkan dalam kepariwisataan mencakup wisata alam, budaya dan minat khusus.

    Rencana investasi atraksi wisata andalannya wisata alam pantai, pesisir, laut, sungai, dan

    alam pedesaan khususnya desa wisata. Beberapa potensi wisata alam lainnya yang masih

    dapat dikembangkan di antaranya goa, panorama dan alam pegunungan. Basis investasi

    perlu dikembangkan berbasis ecotourism. Rencana investasi untuk aksesibilitas yang sangat

    berperan penting bagi kepariwisataan adalah peningkatan kapasitas Bandara Nusawiru,

    reaktivasi jalur Kereta Api dari Banjar ke Cijulang, jalan nasional jalur selatan, dan jalan tol

    Banjar Pangandaran sebagai lanjutan CIGATAS. Rencana investasi layanan ameniti

    (akomodasi, transfer wisatawan, pemandu wisata) yang tepat di Pangnadaran Raya adalah

    pengembangan potensi masyarakat lokal khususnya di daerah pedesaan. Beberapa layanan

    dimaksud adalah penyediaan makanan dan minuman, serta gastronomi, penginapan

    terutama homestay. Adapun layanan transfer atau transportasi lokal dapat menyediakan bus

    pariwisata. Investasi berskala besar adalah penyediaan hotel berbintang untuk layanan

    wisatawan berkelas dunia di Cijulang yang berdekatan dengan pantai dan Bandara

    Nusawiru. Rencana investasi ansilari (pengelolaan kepariwisataan) yang lebih baik untuk

  • Penyusunan Rencana Kebutuhan Investasi Pangandaran Raya BAPPEDA Pemprov Jabar 2016

    LAPORAN AKHIR

    iii

    meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat adalah pengelola yang berasal dari

    masyarakat lokal, di mana pariwisata tersebut dikembangkan. Rencana investasi untuk

    kelautan dan perikanan dapat dirancang untuk Budidaya ikan laut baik yang dikembangkan

    di laut dengan menggunakan KJAL (Keramba Jaring Apung Laut), maupun di dalam tambak.

    Pembenihan dan pembesaran yang memungkinkan dikembangkan di Pangandaran Raya di

    antaranya udang, lobster, bandeng, kerapu, dan ikan tuna. Investasi paling penting adalah

    berupa penyediaan peralatan dan perlengkapan bagi pembenihan ikan laut, KJAL, dan

    peralatan bagi nelayan, serta investasi budidaya rumput laut dan budidaya ikan tawar. Peran

    BPBAPLWS sebagai balai pengembangan sangat berperan penting untuk investasi sektor

    kelautan dan perikanan. Rencana investasi Agrobisnis yang potensial adalah investasi

    berbasis budidaya andalan masyarakat setempat yakni kelapa, padi, pisang. Di sisi lain perlu

    menggali budidaya tanaman unggulan lain di antaranya budidaya tanaman langka yang

    menghasilkan gastronomi misal honje, dan hata. Rencana investasi untuk agroindustri yang

    tepat diarahkan pada investasi yang berbasis pada pengembangan kreasi dan inovasi

    masyarakat setempat untuk mengolah bahan yang berasal dari hasil budidaya tanaman, dan

    kelautan setempat. Beberapa potensi besar adalah pengolahan dalam industri hilir dari

    kelapa, padi, pisang, ikan laut, ikan tangkapan, dan pengolahan ikan tawar. Tindak lanjut:

    rencana investasi Pusat Pertumbuhan Pangandaran Raya dapat direalisasikan dan

    terpolarisasi secara optimal bagi daerah sekitarnya, jika kualitas dan kuantitas aksesibilitas

    ditingkatkan terutama realisasi jalan raya nasional lintas pantai selatan menjadi salah satu

    jalur utama di Pulau Jawa, reaktivasi jalur KA Banjar-Cijulang, penyiapan Bandara Nusawiru

    bagi pesawat berbadan lebar, pembangunan pelabuhan laut di Bojong Salawe, dan jalan tol

    dari CIGATAS hingga Pangandaran. Sektor Pariwisata Pangandaran Raya perlu dibangun

    secara terpadu dengan sektor kelautan, agrobisnis dan agroindustri, dengan positioning

    pariwisata pantai, laut dan perikanan berkelas internasional yang berkelanjutan (sustainable

    tourism). Diperlukan program kolaborasi stakeholder berbasis Hexa Helix Model (industry,

    government, local community, business, academia, mass media). Rencana investasi sektor kelautan

    perlu menghimpun pemilik modal lokal dan domestik. Adapun arah pengembangannya

    adalah budidaya ikan laut antara lain KJAL menggunakan pola investasi inti-plasma dengan

    penduduk setempat. Rencana investasi ikan tawar yang potensial adalah pembudidayaan

    ikan tawar yang diarahkan untuk swasembada pangan dan pemenuhan kebutuhan

    kepariwisataan. Sektor agrobisnis perlu peningkatan kuantitas dan kualitas varietas serta

    budidaya tanaman unggulan, karena budidaya tanaman selama ini masih terbatas pada

    kelapa, padi dan pisang. Satu di antara prospek budidaya unggulan penghasil gastronomi

    antara lain honje dan hata. Perlu meningkatkan investasi untuk peternakan sapi potong, sapi

    perah dan kuda pacu. Adapun investasi sektor agroindustri perlu meningkatkan kreativitas

    dan kemampuan inovasi masyarakat lokal mengolah hasil pertanian setempat. Tindak lanjut

    implementasi rencana investasi tersebut dapat lebih terjamin keberhasilannya, jika dilengkapi

    Perda yang khusus mengatur investasi di Pusat Pertumbuhan.

  • Penyusunan Rencana Kebutuhan Investasi Pangandaran Raya BAPPEDA Pemprov Jabar 2016

    LAPORAN AKHIR

    iv

    KATA PENGANTAR TIM KAJIAN

    Puji syukur ke hadirat ALLAH SWT yang telah melimpahkan berkahnya kepada kita

    semua. Satu di antara nikmat yang diberikan-NYA adalah kita dapat berkarya untuk

    melayani masyarakat melalui pengabdian di Pemprov Jabar. Buku ini adalah satu di antara

    output dari pekerjaan yang berjudul: PENYUSUNAN RENCANA KEBUTUHAN

    INVESTASI PUSAT PERTUMBUHAN PANGANDARAN RAYA. Buku laporan ini

    ditujukan untuk menyajikan hasil kajian. Adapun target pembaca dari buku ini adalah pihak

    internal BAPPEDA Pemprov Jabar.

    PPP Penyusunan Rencana Kebutuhan Investasi Pusat Pertumbuhan Pangandaran

    Raya TA. 2016 di Jawa Barat meliputi fasilitasi Tim Perencana Pembangunan Ekonomi dalam

    menyusun Kerangka Ekonomi Daerah, antara lain memfasilitasi Rapat, Penggandaan

    danPencetakan, serta Perjalanan Dinas dalam rangka menginventarisasi data ekonomi

    perencanaan pembangunan ke Kabupaten Pangandaran dan sekitarnya.

    Laporan ini memuat permasalahan, landasan pengerjaan, dan metode pemecahan

    pekerjaan hingga pembahasan tindak lanjut dari kajian. Isi dari Laporan ini mencakup 8 bab

    yang meliputi Bab 1 Pendahuluan, Bab 2 Landasan Teori dan Landasan Normatif, Bab 3

    Metode Penyelesaian Pekerjaan, Bab 4 Gambaran Umum Pangandaran Raya, Bab 5 Gambaran

    Investasi Terkini, Bab 6 Rencana Kebutuhan Investasi, Bab 7 Matriks Kebutuhan Investasi

    dan Bab 8 Kesimpulan serta Tindak Lanjut. Berdasarkan seluruh bab tersebut, laporan ini

    diharapkan dapat menjabarkan esensi dari kajian kebutuhan Penyusunan Rencana

    Kebutuhan investasi Pusat Pertumbuhan Pangandaran Raya. Sehingga dapat dicapai tujuan

    pengembangan wilayah Jabar Selatan, yaitu mewujudkan wilayah Jawa Barat bagian Selatan

    menjadi kawasan agrobisnis, agroindustri, industri kelautan dan pariwisata terpadu. Tim

    kajian pekerjaan ini menyampaikan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah turut

    serta membantu, sehingga dapat dituntaskan pekerjaan ini.

    Bandung, Oktober 2016

    Kepala BAPPEDA Provinsi Jawa Barat dan Tim

  • Penyusunan Rencana Kebutuhan Investasi Pangandaran Raya BAPPEDA Pemprov Jabar 2016

    LAPORAN AKHIR

    v

    DAFTAR ISI

    RINGKASAN EKSEKUTIF .......................................................................................................... i

    RANGKUMAN .............................................................................................................................. ii

    KATA PENGANTAR TIM KAJIAN ......................................................................................... iv

    DAFTAR ISI ..................................................................................................................................... v

    DAFTAR TABEL ............................................................................................................................ix

    DAFTAR GAMBAR .................................................................................................................... xii

    BAB 1 PENDAHULUAN ............................................................................................................... 1

    1.1 Latar Belakang Pekerjaan ........................................................................................ 1

    1.2 Maksud dan Tujuan ................................................................................................ 3

    1.3 Indikator Keluaran dan Indikator Kinerja .............................................................. 4

    1.4 Batasan Kegiatan ..................................................................................................... 4

    1.5 Waktu dan Tempat Pelaksanaan Kegiatan ............................................................. 5

    BAB 2 LANDASAN PENYELESAIAN PEKERJAAN .............................................................. 6

    2.1 Perencanaan Kebutuhan Investasi dan Teori Perkembangan Wilayah ...................... 6

    2.2 Pembangunan Pusat Pertumbuhan dan Optimasi Aset Daerah ................................ 8

    2.2.1 Pusat Pertumbuhan Ekonomi Daerah .................................................................... 8

    2.2.2 Strategi Pengembangan Ekonomi Lokal .............................................................. 11

    2.2.3 Optimasi Aset ....................................................................................................... 12

    2.3 Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi ....................................................................... 26

    2.3.1 Pemahaman Dasar Investasi................................................................................. 26

    2.3.2 Faktor-faktor yang Berpengaruh Terhadap Investasi .......................................... 28

    2.3.3 Kelayakan Investasi .............................................................................................. 30

    2.3.4 Teori Pertumbuhan Ekonomi ............................................................................... 33

    2.3.5 Pola Penggunaan Lahan dan Struktur Ruang dalam Pengembangan Wilayah 38

    2.4 Pembangunan Pariwisata ........................................................................................ 41

    2.4.1 .............. Kunjungan Wisatawan dan Pengaruhnya pada Pendapatan Masyarakat

    ................................................................................................................................... 43

    2.5 Pembangunan Agrobisnis dan Agroindustri ............................................................ 44

    Halaman

  • Penyusunan Rencana Kebutuhan Investasi Pangandaran Raya BAPPEDA Pemprov Jabar 2016

    LAPORAN AKHIR

    vi

    2.6 Pembangunan Industri Kelautan .............................................................................. 48

    2.6.1 Isu Strategis Pembangunan Kelautan .................................................................. 49

    2.7 Landasan Normatif.................................................................................................... 51

    BAB 3 METODE PENYELESAIAN PEKERJAAN .................................................................. 55

    3.1 Metode dan Teknik Pelaksanaan Pekerjaan .............................................................. 55

    3.2 Operasionalisasi Pengukuran Rencana Kebutuhan Investasi Pusat Pertumbuhan . 56

    3.3 Prosedur Teknis Operasional .................................................................................... 56

    3.4 Langkah Teknis Pemecahan Masalah ....................................................................... 58

    3.5 Asumsi dan Batasan yang Digunakan ...................................................................... 70

    BAB 4 GAMBARAN UMUM PANGANDARAN RAYA ..................................................... 71

    4.1 Pemerintahan Pangandaran Raya ............................................................................. 71

    4.2 Demografi/Kependudukan ...................................................................................... 74

    4.3. Sosial Budaya ............................................................................................................ 77

    4.4 Pendidikan ................................................................................................................. 78

    4.5 Kesehatan .................................................................................................................. 81

    4.6 Peribadatan ................................................................................................................ 83

    4.7 Transportasi ............................................................................................................... 84

    4.7.1 Status, Dimensi, dan Kondisi Jaringan Jalan ........................................................ 85

    4.7.2 Terminal ................................................................................................................ 86

    4.7.3 Transportasi Udara ............................................................................................... 86

    4.7.4 Transportasi Air .................................................................................................... 87

    4.8 Jaringan Utilitas ......................................................................................................... 88

    4.8.1 Jaringan Irigasi dan Drainase ............................................................................... 88

    4.8.2 Jaringan Air Bersih/Air Minum ........................................................................... 89

    4.8.3 Persampahan ........................................................................................................ 91

    4.8.4 Jaringan Listrik/Energi ........................................................................................ 91

    4.8.5 Jaringan Telekomunikasi ...................................................................................... 92

    4.8.6 Perekonomian ....................................................................................................... 92

    4.8.7 Sektor Kelautan dan Perikanan ............................................................................ 94

  • Penyusunan Rencana Kebutuhan Investasi Pangandaran Raya BAPPEDA Pemprov Jabar 2016

    LAPORAN AKHIR

    vii

    BAB 5 GAMBARAN KONDISI TERKINI SEKTOR STRATEGIS DI PUSAT PERTUMBUHAN PANGANDARAN RAYA .............................................................. 95

    5.1 Sektor Pariwisata ....................................................................................................... 96

    5.1.1 Atraksi Wisata ...................................................................................................... 96

    5.1.2 Aksesibilitas ........................................................................................................ 100

    5.1.3 Ameniti ............................................................................................................... 103

    5.1.4 Ansilari ............................................................................................................... 105

    5.1.3 Analisis SWOT Sektor Pariwisata ...................................................................... 113

    5.2 Kelautan dan Perikanan .......................................................................................... 114

    5.2.1 Tangkapan .......................................................................................................... 117

    5.2.2 Budidaya ............................................................................................................. 120

    5.2.3 Analisis SWOT Sektor Kelautan dan Perikanan ................................................ 124

    5.3 Agrobisnis Kabupaten Pangandaran ...................................................................... 125

    5.3.1 Pertanian Tanaman Pangan ................................................................................ 125

    5.3.2 Perkebunan ......................................................................................................... 127

    5.3.3 Peternakan .......................................................................................................... 132

    5.3.4 Kehutanan ........................................................................................................... 134

    5.3.5 Analisis SWOT Sektor Agrobisnis ...................................................................... 136

    5.4 Agroindustri ............................................................................................................ 139

    5.4.1 Industri Makanan dan Minuman ....................................................................... 142

    5.4.2 Industri Penggergajian Kayu .............................................................................. 147

    5.4.3 Analisis SWOT Sektor Agroindustri .................................................................. 147

    BAB 6 RENCANA KEBUTUHAN INVESTASI PUSAT PERTUMBUHAN PANGANDARAN RAYA .............................................................................................. 149

    6.1 Kepariwisataan ........................................................................................................ 149

    6.2 Kelautan dan Perikanan .......................................................................................... 151

    6.3 Agrobisnis ................................................................................................................ 154

    6.4 Agroindustri ............................................................................................................ 156

    6.5 Sektor Pendukung Lainnya ..................................................................................... 158

  • Penyusunan Rencana Kebutuhan Investasi Pangandaran Raya BAPPEDA Pemprov Jabar 2016

    LAPORAN AKHIR

    viii

    BAB 7 MATRIKS KEBUTUHAN INVESTASI PUSAT PERTUMBUHAN PANGANDARAN RAYA .............................................................................................. 165

    7.1 Rencana Kebutuhan Investasi Sektor Pariwisata .................................................... 166

    7.2 Rencana Kebutuhan Investasi Sektor Kelautan dan Perikanan .............................. 169

    7.3 Rencana Kebutuhan Investasi Sektor Agrobisnis ................................................... 170

    7.4 Rencana Kebutuhan Investasi Sektor Agroindustri ................................................ 171

    7.5 Rekapitulasi Matriks Rencana Kebutuhan Investasi Pusat Pertumbuhan

    Pangandaran Raya ............................................................................................... 173

    BAB 8 KESIMPULAN DAN TINDAK LANJUT RENCANA INVESTASI PUSAT PERTUMBUHAN PANGANDARAN RAYA ............................................................ 177

    8.1 Kesimpulan .............................................................................................................. 177

    8.2 Tindak Lanjut Bagi Investasi Pangandaran Raya ................................................... 181

  • Penyusunan Rencana Kebutuhan Investasi Pangandaran Raya BAPPEDA Pemprov Jabar 2016

    LAPORAN AKHIR

    ix

    DAFTAR TABEL

    Tabel 3. 1 Tabel Operasional dan Pemetaan Alat Ukur .......................................................... 60

    Tabel 4. 1 Luas Administrasi Pusat Pertumbuhan Pangandaran Raya .................................. 73

    Tabel 4. 2 Jumlah Penduduk Pusat Pertumbuhan Pangandaran ............................................ 74

    Tabel 4. 3 Kepadatan Penduduk di Kawasan Pusat Pertumbuhan Pangandaran .................. 75

    Tabel 4. 4 Laju Pertumbuhan Penduduk ................................................................................. 76

    Tabel 4. 5 Proyeksi Penduduk ................................................................................................. 77

    Tabel 4. 6 Mata Pencaharian Masyarakat di Pangandaran Raya ............................................ 77

    Tabel 4. 7 Jumlah Sarpras Pendidikan di Pangandaran Raya Tahun 2013 ............................. 79

    Tabel 4. 8 Tingkat Pelayanan Sarana Pendidikan ................................................................... 80

    Tabel 4. 9 Jumlah Sarana Kesehatan di Pangandaran Raya Tahun 2013 ................................ 81

    Tabel 4. 10 Tingkat Pelayanan Sarana Kesehatan ................................................................... 82

    Tabel 4. 11 Jumlah Sarana Peribadatan di Kawasan Pangandaran Raya Tahun 2013 ............ 83

    Tabel 4. 12 Tingkat Pelayanan Sarana Peribadatan di Pangandaran Raya ............................. 84

    Tabel 4. 13 Nama, Panjang, dan Lebar Jalan Desa di Kawasan Pangandaran Raya ............... 85

    Tabel 4. 14 Daerah Irigasi Pemerintahan Kabupaten Pangandaran ....................................... 88

    Tabel 4. 15 Jumlah Pelanggan dan Penggunaan Air Minum di Kabupaten Ciamis Tahun 2011-

    2012 .......................................................................................................................................... 90

    Tabel 4. 16 Jumlah Pelanggan Listrik Tahun 2013 .................................................................. 92

    Tabel 4. 17 Jumlah Pemakai Jasa Telekomunikasi di Pangandaran Raya Tahun 2013 ........... 92

    Tabel 4. 18 PDRB Per Kecamatan di Kawasan Pangandaran Raya Pertumbuhan Tahun 2012

    atas dasar Harga Konstan Tahun 2000 (Juta Rupiah) ............................................................. 93

    Tabel 4. 19 Jumlah Perusahaan Perdagangan Nasional di di Pangandaran Raya Pangandaran

    Tahun 2012 ............................................................................................................................... 93

    Tabel 4. 20 Jumlah Sebaran Fasilitas Perdagangan dan Jasa di di Pangandaran Raya Tahun

    2013 .......................................................................................................................................... 94

    Tabel 5. 1 Atraksi Wisata Alam ............................................................................................... 97

    Tabel 5. 2 Daftar Wisata Budaya pada Kawasan Pertumbuhan Pangandaran Raya .............. 99

    Tabel 5. 3 Daftar Wisata Buatan di Pertumbuhan Pangandaran Raya ................................... 99

    Tabel 5. 4 Kondisi Jalan Objek Pariwisata ............................................................................. 101

    Tabel 5. 5 Capaian Indikator 2015 ......................................................................................... 102

  • Penyusunan Rencana Kebutuhan Investasi Pangandaran Raya BAPPEDA Pemprov Jabar 2016

    LAPORAN AKHIR

    x

    Tabel 5. 6 Capaian Indikator 2035 ......................................................................................... 102

    Tabel 5. 7 Analisis SWOT Pariwisata .................................................................................... 114

    Tabel 5. 8 Jumlah Penduduk Pangandaran Raya 2011-2015 ................................................. 114

    Tabel 5. 9 Proyeksi Jumlah Penduduk Pangandaran Raya ................................................... 115

    Tabel 5. 10 Jumlah Nelayan di Pangandaran Raya Per Tahun 2015 ..................................... 116

    Tabel 5. 11 Jumlah Perahu, Motor Tempel dan Kapal Motor Per Kecamatan Tahun 2014-2015

    ................................................................................................................................................ 117

    Tabel 5. 12 Nilai Produksi Ikan Laut Menurut Tempat PeIelangan Ikan ............................. 117

    Tabel 5. 13 Jumlah Produksi Unggulan Penangkapan di laut di Kab.Pangandaran Tahun 2007

    2015 ..................................................................................................................................... 119

    Tabel 5. 14 Jumlah Produksi Ikan Menurut Tempat Pemeliharaan Pada Tahun 2014 ......... 121

    Tabel 5. 15 Jumlah Nilai Produksi Ikan Budidaya Air Tawar Pada Tahun 2015 .................. 122

    Tabel 5. 16 Jumlah Nilai Produksi Ikan Budidaya Air Payau Pada Tahun 2015 .................. 123

    Tabel 5. 17 Luas Areal Tempat Penangkapan Menurut Kecamatan ..................................... 124

    Tabel 5. 18 Analisis SWOT Bidang Kelautan dan Perikanan ................................................ 124

    Tabel 5. 19 Luas Lahan Pertanian di Kabupaten Pangandaran ............................................ 126

    Tabel 5. 20 Luas Panen dan Produksi Padi (Padi Sawah dan Padi Ladang) Menurut Kecamatan

    Di Pangandaran Raya Tahun 2013 ........................................................................................ 126

    Tabel 5. 21 Jumlah Kelompok Tani Berdasarkan Komoditas di Kecamatan di Pangandaran

    Raya ....................................................................................................................................... 127

    Tabel 5. 22 Lokasi dan Luas Lahan Panen Tanaman Budidaya Kayu Sengon, Salak, Karet,

    Kelapa, Kacang Tanah, Kedelai di Pangandaran Raya ......................................................... 128

    Tabel 5.23 Produktivitas Tanaman Padi, Palawija, dan Perkebunan di Growth Center

    Kabupaten Pangandaran Tahun 2012-2013 ........................................................................... 129

    Tabel 5. 24 Luas Lahan Panen Tanaman Budidaya Kayu Sengon, Karet, Kelapa, Kedelai di

    Growth Center Kabupaten Pangandaran Tahun 2015 .......................................................... 132

    Tabel 5. 25 Produksi Tanaman Budidaya di Kabupaten Pangandaran ................................ 132

    Tabel 5. 26 Jumlah Ternak di Pangandaran Raya................................................................. 133

    Tabel 5. 27 Jumlah Unggas Menurut Jenisnya dan Kecamatan Tahun 2013 ........................ 133

    Tabel 5. 28 Luas Hutan Rakyat Menurut Kecamatan di Kabupaten Pangandaran Tahun 2013

    ................................................................................................................................................ 135

  • Penyusunan Rencana Kebutuhan Investasi Pangandaran Raya BAPPEDA Pemprov Jabar 2016

    LAPORAN AKHIR

    xi

    Tabel 5. 29 Luas Kawasan Pelestarian Alam di Kabupaten Pangandaran Tahun 2013 ........ 135

    Tabel 5. 30 Produksi Kayu dari Areal Hutan Rakyat di Kabupaten Pangandaran Tahun 2013

    ................................................................................................................................................ 136

    Tabel 5. 31 Analisis SWOT Agrobisnis .................................................................................. 137

    Tabel 5. 32 Rekapitulasi Jumlah Agroindustri di Pangandaran Raya .................................. 139

    Tabel 5. 33 Jumlah dan Jenis Usaha Makanan dan Minuman di Kab. Pangandaran Th. 2013

    ................................................................................................................................................ 143

    Tabel 5. 34 Industri Kecil dan Menengah Pengolahan Keripik Pisang di Growth Center

    Kabupaten Pangandaran ....................................................................................................... 145

    Tabel 5. 35 Industri Kecil dan Menengah Pengolahan Kopra di Growth Center Kabupaten

    Pangandaran .......................................................................................................................... 145

    Tabel 5. 36 Industri Kecil dan Menengah Pengolahan Gula Kelapa di Growth Center

    Kabupaten Pangandaran ....................................................................................................... 146

    Tabel 5. 37 Industri Kecil dan Menengah Pengolahan Ikan Asin di Growth Center Kabupaten

    Pangandaran .......................................................................................................................... 146

    Tabel 5. 38 Industri Kecil dan Menengah Pengolahan Pembekuan Ikan/Udang di Growth

    Center Kabupaten Pangandaran ........................................................................................... 147

    Tabel 5. 39 Analisis SWOT Agroindustri .............................................................................. 148

    Tabel 6. 1 Rencana Kebutuhan Investasi Sektor Pariwisata .................................................. 150

    Tabel 6. 2 Rencana Kebutuhan Investasi Sektor Kelautan dan Perikanan ............................ 151

    Tabel 6. 3 Rencana Kebutuhan Investasi Sektor Agribisnis .................................................. 154

    Tabel 6. 4 Rencana Kebutuhan Investasi Sektor Agroindustri .............................................. 157

    Tabel 6. 5 Rencana Kebutuhan Investasi Sektor Pendukung Lainnya .................................. 159

    Tabel 7. 1 Rencana Kebutuhan Investasi Sektor Pariwisata .................................................. 166

    Tabel 7. 2 Rencana Kebutuhan Investasi Sektor Kelautan dan Perikanan ............................ 169

    Tabel 7. 3 Rencana Kebutuhan Investasi Sektor Agrobisnis ................................................. 170

    Tabel 7. 4 Rencana Kebutuhan Investasi Sektor Agroindustri .............................................. 171

    Tabel 7.5 Rekapitulasi Matriks Rencana Kebutuhan Investasi Pusat Pertumbuhan

    Pangandaran Raya ..........................................................................................................174

  • Penyusunan Rencana Kebutuhan Investasi Pangandaran Raya BAPPEDA Pemprov Jabar 2016

    LAPORAN AKHIR

    xii

    DAFTAR GAMBAR

    Gambar 2. 1 Alur Proses Analisis the Highest and Best Use (HBU) untuk Pemanfaatan Aset

    Tertinggi dan Terbaik .............................................................................................................. 15

    Gambar 2. 2 Segmenting, Targeting, and Positioning ................................................................. 17

    Gambar 2. 3 Pengembangan Investasi melalui Alternatif Penggunaan dan Pemanfaatan Aset

    Barang Milik Daerah (BMD) .................................................................................................... 24

    Gambar 2. 4 Penyelenggaraan MICE yang Memerlukan Penyediaan Prasarana dan Sarana 26

    Gambar 2. 5 Grafik Hubungan Investasi dengan Suku Bunga ............................................... 29

    Gambar 2. 6 Penggunaan Lahan Model Von Thunen ............................................................. 38

    Gambar 2. 7 Model Penggunaan Lahan Burges ...................................................................... 39

    Gambar 2. 8 Model Teori Pusat Lipat Ganda (Multiple Nucleiconcept) .................................... 40

    Gambar 2. 9 Model Penta Helix Desawisata .............................................................................. 42

    Gambar 2. 10 Kolaborasi Pilar Utama Pengembangan Destinasi Wisata Berkelanjutan berbasis

    Pentahelix Model ........................................................................................................................ 43

    Gambar 2. 11 Model Hipotetik Upaya Strategis Integrasi Pengembangan dan Pemasaran Aset

    Destinasi Wisata untuk meningkatkan Jumlah Kunjungan dan Pendapatan Masyarakat

    Setempat .................................................................................................................................. 44

    Gambar 2. 12 Sistem Agrobisnis .............................................................................................. 45

    Gambar 2. 13 Rente Ekonomi Sumber daya ............................................................................ 49

    Gambar 3. 1 Alur Pekerjaan dan Lingkup Pekerjaan serta Output berdasarkan KAK .......... 57

    Gambar 4. 1 Peta Administratif Kabupaten Pangandaran ...................................................... 72

    Gambar 4. 2 Peta Administrasi Pusat Pertumbuhan Pangandaran Raya ............................... 73

    Gambar 4. 3 Grafik Jumlah Penduduk di Pangadaran Raya .................................................. 75

    Gambar 4. 4 Grafik Kepadatan Penduduk .............................................................................. 75

    Gambar 4. 5 DAS di Wilayah Pusat Pertumbuhan Pangandaran ........................................... 89

    Gambar 5. 1 Sebaran Pariwisata Pangandaran Raya .............................................................. 98

    Gambar 5. 2 Body Rafting di Desa Kertayasa dan Desa Selasari ............................................ 113

    Gambar 5. 3 Presentase Penduduk Pangandaran Raya Per Kecamatan Tahun 2015 ........... 115

  • Penyusunan Rencana Kebutuhan Investasi Pangandaran Raya BAPPEDA Pemprov Jabar 2016

    LAPORAN AKHIR

    xiii

    Gambar 5. 4 Grafik Jumlah Produksi Unggulan Penangkapan di laut di Kab.Pangandaran

    Tahun 2015 ............................................................................................................................. 120

    Gambar 5. 5 Peta Sebaran Produksi Kelautan Pangandaran Raya ....................................... 121

    Gambar 5. 6 Persentase Jumlah Produksi Ikan Budidaya Air Tawar Pada Tahun 2015 ...... 123

    Gambar 5. 7 Sebaran Tanaman Pangan kawasan Pusat Pertumbuhan Pangandaran Raya . 128

    Gambar 5. 8 Sebaran Jumlah Ternak Pusat Pertumbuhan Pangandaran Raya .................... 134

    Gambar 5. 9 Peta Sebaran Agroindustri Pangandaran Raya ................................................ 142

    Gambar 5. 10Daya Tarik Wisata Kuliner Jus Honje .............................................................. 144

    Gambar 6. 1 Pemetaan Pertumbuhan Pangandaran Raya Sektor Pariwisata ....................... 161

    Gambar 6. 2 Pemetaan Pertumbuhan Pangadaran Raya Sektor Kelautan dan Perikanan ... 162

    Gambar 6. 3 Pemetaan Pertumbuhan Pangandaran Raya Sektor Agrobisnis ...................... 163

    Gambar 6. 4 Pemetaan Pertumbuhan Pangandaran Raya Sektor Agroindustri ................... 164

    Gambar 8. 1 Roadmap Investasi Sektor Pariwisata ....................................................................... 183

    Gambar 8. 2 Kerangka Kerja Umum Pengembangan Rencana Kebutuhan Investasi Pusat

    Pertumbuhan Sektor Pariwisata di Pangandaran Raya ............................................................. 184

    Gambar 8. 3 Roadmap Investasi Sektor Kelautan dan Perikanan ............................................... 186

    Gambar 8. 4 Kerangka Kerja Sektor Kelautan dan Perikanan ................................................... 187

    Gambar 8. 5 Roadmap Investasi Sektor Agrobisnis ...................................................................... 189

    Gambar 8. 6 Kerangka Kerja Sektor Agrobisnis .......................................................................... 190

    Gambar 8. 7 Roadmap Investasi Sektor Agroindustri .................................................................. 191

    Gambar 8. 8 Kerangka Kerja Sektor Agroindustri ...................................................................... 192

    file:///D:/Finishing/08_Laporan%20Akhir_Kebutuhan%20Inv%20Pangandaran%20Raya.docx%23_Toc469536808file:///D:/Finishing/08_Laporan%20Akhir_Kebutuhan%20Inv%20Pangandaran%20Raya.docx%23_Toc469536809file:///D:/Finishing/08_Laporan%20Akhir_Kebutuhan%20Inv%20Pangandaran%20Raya.docx%23_Toc469536810file:///D:/Finishing/08_Laporan%20Akhir_Kebutuhan%20Inv%20Pangandaran%20Raya.docx%23_Toc469536811

  • Penyusunan Rencana Kebutuhan Investasi Pangandaran Raya BAPPEDA Pemprov Jabar 2016

    LAPORAN AKHIR

    1

    BAB 1 PENDAHULUAN

    1.1 Latar Belakang Pekerjaan

    Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan kegiatan

    yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya. Perencanaan dimaskud

    guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan

    kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

    Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

    Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,

    Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah mengamanatkan

    bahwa perencanaan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel,

    partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan (RPJMD Jabar, 2014).

    Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana

    Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 2029, ditetapkan WP Priatim

    Pangandaran, yang mencakup Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis,

    Kota Tasikmalaya dan Kota Banjar, memiliki potensi pengembangan dalam sektor pertanian,

    perkebunan, perikanan tangkap, pariwisata, industri pengolahan, pertambangan mineral.

    Berdasarkan pada Perda tersebut, Kabupaten Pangandaran menjadi 1 di antara 6 (enam) Wilayah

    Pengembangan (WP).

    Kabupaten Pangandaran adalah satu di antara kabupaten di Provinsi Jawa Barat.

    Kabupaten Pangandaran baru menjadi Pemerintahan Kabupaten sejak tahun 2012. Kabupaten

    ini berlokasi strategis, karena berada di lintasan jalan provinsi, berada di pinggir pantai dengan

    panjang pantai 91 Km, dan memiliki beragam potensi untuk dikembangkan. Berdasarkan

    posisinya, Pangandaran berbatasan dengan Kabupaten Ciamis dan Kota Banjar di utara,

    Kabupaten Cilacap di timur, Samudera Hindia di selatan, serta Kabupaten Tasikmalaya di

    sebelah barat.

    https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupatenhttps://id.wikipedia.org/wiki/Provinsihttps://id.wikipedia.org/wiki/Jawa_Barathttps://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Ciamishttps://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Banjarhttps://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Cilacaphttps://id.wikipedia.org/wiki/Samudera_Hindiahttps://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Tasikmalaya

  • Penyusunan Rencana Kebutuhan Investasi Pangandaran Raya BAPPEDA Pemprov Jabar 2016

    LAPORAN AKHIR

    2

    Kabupaten Pangandaran sebagai Daerah Otonom Baru (DOB), tentu perlu mendapat

    perhatian khusus. Meskipun Pangandaran baru menjadi daerah otonom, namun Kabupaten

    Pangandaran sebelumnya sudah menjadi salah satu daerah yang memegang peranan penting,

    bahkan menjadi kawasan strategis di Jawa Barat. Hal tersebut dapat diketahui dari kebijakan

    penataan ruang yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No 26 Tahun 2008 tentang

    Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) yang menjelaskan bahwa Pangandaran

    ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Kewilayahan (PKW). Sementara berdasarkan Peraturan

    Daerah No 22 tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat 2009-2029,

    Pangandaran ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional Provinsi (PKNP) masuk kedalam

    wilayah pengembangan Priangan Timur, dan Pangandaran ditetapkan sebagai Kawasan

    Strategis Provinsi (KSP) penanganan ekonomi.

    Kabupaten Pangandaran yang berada di Jawa Barat bagian selatan, memiliki potensi yang

    cukup besar untuk dikembangkan sebagai pusat pertumbuhan. Karakteristik wilayah

    Pangandaran ini didominasi oleh kawasan lindung. Berdasarkan pada Peraturan Daerah

    Provinsi Jawa Barat No 12 Tahun 2004, tentang Pengelolaan Pembangunan dan Pengembangan

    Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan Jawa Barat disebutkan bahwa, Pusat Pertumbuhan

    merupakan wilayah yang memiliki keunggulan karena lokasi, sejarah dan/atau kebijakan

    pemerintah yang dimilikinya, sehingga mempunyai wilayah pengaruh yang luas dan dapat

    dimanfaatkan sebagai penggerak percepatan pembangunan di seluruh wilayah daerah.

    Berbeda dengan pendekatan delineasi Wilayah Metropolitan yang dilakukan berdasarkan

    jumlah penduduk perkotaan, persentase kawasan terbangun dan kondisi aktivitas sosial dan

    ekonomi masyarakatnya, maka delineasi Wilayah Growth Center Pangandaran dilakukan dengan

    melihat potensi perkembangan sektor ekonomi lokal (dalam hal ini pariwisata) yang sudah

    berkumpul pada suatu lokasi tertentu. Dengan adanya suntikan investasi dan percepatan

    pembangunan infrastruktur di wilayah ini, sektor pariwisata dan perikanan diharapkan dapat

    berkembang lebih cepat serta menarik berbagai aktivitas ekonomi lainnya untuk bersama-sama

    mendorong terwujudnya Growth Center Pangandaran sebagai pusat pertumbuhan wilayah yang

    sangat potensial. Potensi yang dimiliki adalah di bidang pertanian yaitu kelapa, peternakan

  • Penyusunan Rencana Kebutuhan Investasi Pangandaran Raya BAPPEDA Pemprov Jabar 2016

    LAPORAN AKHIR

    3

    yakni sapi dan domba. Kemudian perikanan tangkap dan kelautan, serta Objek dan Daya Tarik

    Wisata (ODTW) unggulan wisata pantai.

    Pangandaran memiliki potensi yang sangat besar untuk dijadikan sebagai salah satu pusat

    pertumbuhan di Jawa Barat, dan dipandang mampu untuk merangsang daerah lainnya.

    Berdasarkan potensi yang ada maka, Pemerintah Jawa Barat mengambil langkah dan inisiatif

    untuk mengelola pembangunan dan mengembangkan Kabupaten Pangandaran secara efektif

    dan efisien, agar Pangandaran sebagai pusat pertumbuhan dapat terwujud dengan baik.

    Berdasarkan kewilayahannya, dan menurut potensi untuk pusat pertumbuhannya, ada beberapa

    kawasan potensial untuk dijadikan sebagai pusat pertumbuhan. Pangandaran Raya adalah

    sebuah kawasan yang di antaranya berpotensi tinggi dijadikan pusat pertumbuhan. Karena

    itulah, perlu kajian mengenai PENYUSUNAN RENCANA KEBUTUHAN INVESTASI PUSAT

    PERTUMBUHAN PANGANDARAN RAYA.

    1.2 Maksud dan Tujuan

    Maksud kegiatan PPP - Penyusunan Rencana Kebutuhan Investasi Pusat Pertumbuhan

    Pangandaran Raya TA. 2016 di Jawa Barat meliputi:

    1. Menyusun kajian tentang Rencana Kebutuhan Investasi Pusat Pertumbuhan Pengandaran

    Raya yang mencakup:

    a. Gambaran umum wilayah Pusat Pertumbuhan Pangandaran Raya;

    b. Kondisi perekonomian Wilayah Pusat Pertumbuhan Pangandaran Raya;

    c. Identifikasi kebutuhan sarana dan prasarana infrastruktur penunjang di wilayah Pusat

    Pertumbuhan Pangandaran Raya;

    d. Rencana kebutuhan nilai investasi di wilayah Pusat Pertumbuhan Pangandaran Raya;

    e. Skema investasi di wilayah Pusat Pertumbuhan Pangandaran Raya; dan

    f. Strategi penciptaan minat investasi di wilayah Pusat Pertumbuhan Pangandaran Raya.

    2. Mengoordinasikan dan mengintegrasikan atau menyinergikan perencanaan pembangunan

    ekonomi terkait Pusat Pertumbuhan Pangandaran Raya di lingkup OPD Provinsi Jawa Barat,

    maupun antar wilayah kabupaten/kota, sehingga dapat bersinergi dengan tujuan

    pembangunan Pusat Pertumbuhan Pangandaran Raya.

  • Penyusunan Rencana Kebutuhan Investasi Pangandaran Raya BAPPEDA Pemprov Jabar 2016

    LAPORAN AKHIR

    4

    Adapun tujuan pengembangan wilayah Jabar Selatan, yaitu mewujudkan wilayah Jawa

    Barat bagian Selatan menjadi kawasan agrobisnis, agroindustri, industri kelautan dan

    pariwisata terpadu.

    1.3 Indikator Keluaran dan Indikator Kinerja

    Kajian ini memiliki indikator keluaran yang diharapkan sebagai berikut:

    1. Indikator Keluaran (output yang akan dihasilkan, kualitas dan manfaat) adalah Tersusunnya

    dokumen perencanaan kebutuhan investasi pengembangan Pusat Pertumbuhan Pangandaran

    Raya yang dapat dijadikan sebagai bahan kebijakan dalam pembangunan di Jabar Selatan.

    2. Keluaran (jumlah/volume output yang dihasilkan dan satuan output) adalah berupa

    dokumen Rencana Kebutuhan Investasi Pusat Pertumbuhan Pangandaran Raya

    Adapun indikator kinerja pekerjaan ini adalah: Tersusunnya dokumen perencanaan

    pembangunan Pangandaran Raya, rencana kebutuhan, serta strategi investasi dalam

    pengembangan Pangandaran Raya.

    1.4 Batasan Kegiatan

    Penyusunan Rencana Kebutuhan Investasi Pusat Pertumbuhan Pangandaran Raya TA.

    2016 di Jawa Barat meliputi fasilitasi Tim Perencana Pembangunan Ekonomi dalam menyusun

    Kerangka Ekonomi Daerah, antara lain memfasilitasi Rapat, Penggandaan dan Pencetakan, serta

    Perjalanan Dinas dalam rangka menginventarisasi data ekonomi perencanaan pembangunan ke

    Kabupaten Pangandaran dan sekitarnya.

    Batasan kegiatan PPP - Penyusunan Rencana Kebutuhan Investasi Pusat Pertumbuhan

    Pangandaran Raya TA. 2016 di Jawa Barat lebih difokuskan kepada:

    1. Penyusunan dokumen berupa kajian Rencana Kebutuhan Investasi Pusat Pertumbuhan

    Pangandaran Raya.

    2. Koordinasi dan sinergi antar stakehoders terkait perencanaan kebutuhan investasi Pusat

    Pertumbuhan Pangandaran Raya.

    3. Melakukan pengumpulan data berupa data sekunder dan primer, serta menghimpun

    informasi dari berbagai stakeholders terkait kajian tersebut melalui survey lapangan.

  • Penyusunan Rencana Kebutuhan Investasi Pangandaran Raya BAPPEDA Pemprov Jabar 2016

    LAPORAN AKHIR

    5

    1.5 Waktu dan Tempat Pelaksanaan Kegiatan

    Kegiatan PPP Penyusunan Rencana Kebutuhan Investasi Pusat Pertumbuhan

    Pangandaran Raya dilaksanakan dari mulai bulan Agustus 2016 sampai dengan November 2016

    atau selama 4 bulan. Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan Investasi Pusat

    Pertumbuhan Pangandaran Raya Bidang Ekonomi dilaksanakan pada bulan Agustus 2016.

    Adapun matriks jadwal kegiatan sebagai berikut:

    Tabel 1.1 Jadwal Kegiatan

    URAIAN Agustus September Oktober November

    1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

    1. Persiapan

    2. Pembahasan Draf Awal

    3. Pembahasan Draf Akhir

    4. Diseminasi

    5. Persiapan Monitoring

    6. Rapat Monitoring

    Sumber: Hasil Analisis, 2016

    Kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan Investasi Pusat Pertumbuhan Pangandaran

    Raya Bidang Ekonomi di Jawa Barat dilaksanakan

    1. Survey lapangan di daerah Kabupaten Pangandaran, dan pengumpulan dokumen terkait

    pekerjaan di kantor Kabupaten Pangandaran, serta di beberapa Kantor Kecamatan maupun

    Kantor Desa di Pangandaran. Data yang dikumpulkan dari Pangandaran mengenai

    agrobisnis, agroindustri, kelautan, dan kepariwisataan, baik yang telah ada maupun potensi

    investasi di masa datang.

    2. Pengumpulan dokumen di Kantor Provinsi Jawa Barat yang berkenaan dengan

    pengembangan dan pengelolaan agrobisnis, agroindustri, kelautan, dan kepariwisataan,

    baik yang telah ada maupun berupa potensi investasi di masa datang.

    3. Survey lapangan pengembangan dan pengelolaan agrobisnis, agroindustri, kelautan, dan

    kepariwisataan di Bappeda Bali, Bappeda Buleleng, dan di lokasi pengembangan serta

    pengelolaan agrobisnis, agroindustri, kelautan, dan kepariwisataan di daerah bersangkutan.

    ---agisu--

  • Penyusunan Rencana Kebutuhan Investasi Pangandaran Raya BAPPEDA Pemprov Jabar 2016

    LAPORAN AKHIR

    6

    BAB 2 LANDASAN PENYELESAIAN PEKERJAAN

    Pada Bab 2 ini disajikan landasan penyelesaian pekerjaan. Isi dari bab ini mencakup dua

    bagian besar yang keduanya merupakan landasan pekerjaan dimaksud. Kedua landasan tersebut

    adalah landasan teori, dan landasan normatif untuk kajian Penyusunan Rencana Kebutuhan

    Investasi Pusat Pertumbuhan Pangandaran Raya.

    2.1 Perencanaan Kebutuhan Investasi dan Teori Perkembangan Wilayah

    Setiap daerah dalam merencanakan pembangunan di wilayahnya tentu memerlukan

    perhitungan dasar terutama untuk kebutuhan investasi. Besarnya kebutuhan investasi

    ditentukan oleh kemampuan penyediaan sumber pembiayaan atas dana untuk diinvestasikan,

    dengan pertimbangan untuk mencapai laju pertumbuhan dan tingkat kesejahteraan yang harus

    dicapai.

    Analisis yang umum dan tepat digunakan untuk menentukan kebutuhan atau rencana

    investasi pembangunan adalah konsep Incremental Capital Output Ratio (ICOR). ICOR ini

    memiliki manfaat sangat penting dalam teori ekonomi. Rasio ini disebut rasio kenaikan ouput

    akibat kenaikan kapital yang berarti indikator ekonomi makro yang digunakan untuk menilai

    kinerja investasi di suatu negara. Perhitungan yang diperoleh berupa angka yang menunjukkan

    perbandingan antara investasi yang diperlukan untuk dapat meningkatkan tambahan

    pendapatan atau output. Angka ini dihitung untuk prakiraan kebutuhan secara menyeluruh

    maupun sektoral. Dengan angka ICOR ini, akan dapat dihitung prakiraan kebutuhan investasi

    secara total serta alokasi sektoral. Sebuah perencanaan dan khususnya prakiraan kebutuhan

    investasi dan sumber pembiayaan pembangunan dapat digunakan beragam alat analisis di

    antaranya:

    K = Angka ICOR I = Investasi pada tahun t Y = Peningkatan PDRB pada tahun t + 1

    Jumlah kebutuhan investasi dapat dihitung dengan menggunakan persamaan di bawah ini: I = k * g * Y

  • Penyusunan Rencana Kebutuhan Investasi Pangandaran Raya BAPPEDA Pemprov Jabar 2016

    LAPORAN AKHIR

    7

    dimana : I = Jumlah investasi k = Angka ICOR g = Laju pertumbuhan ekonomi Y = Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

    Khususnya untuk menghitung kebutuhan investasi di sebuah Pemerintahan Daerah, maka

    sangat bergantung pada kondisi keuangan yang tersedia. Pembangunan daerah yang sejalan

    dengan era otonomi di Indonesia, membuka peluang bagi setiap daerah untuk melakukan

    pembangunan di berbagai bidang, industri dan sektor sesuai potensi yang dimiliki daerah

    tersebut. Permasalahannya antara lain, bagaimana upaya meningkatkan investasi di daerah

    bersangkutan agar dapat meningkatkan PADS, pendapatan masyarakat setempat yang akhirnya

    bermuara pada pertumbuhan kesejahteraan masyarakat bersangkutan. Karena itulah, jika Pemda

    merencanakan investasinya, maka perlu menghitung prakiraan jumlah pendapatan dari

    investasi tersebut.

    Banyak teori yang populer dalam teori perkembangan wilayah. Secara umum dikenal ada

    4 kategori teori dalam perkembangan wilayah.

    1. Kelompok yang menitikberatkan pada kemakmuran wilayah.

    2. Fokus pada sumberdaya alam dan faktor lingkungan yang sangat mempengaruhi

    keberlanjutan kegiatan produksi atau sustainable development.

    3. Menitikberatkan pada kelembagaan dan proses pengambilan keputusan.

    4. Memberikan perhatian pada kesejahteraan masyarakat didalam daerah tersebut.

    Masing-masing kelompok dalam 4 golongan tersebut di atas, ternyata muncul beberapa teori

    yang popular mengenai pembangunan wilayah di antaranya dikenal:

    1. Teori Keynes

    2. Teori Neoklasik

    3. Teori Inter dan Intra Wilayah

    4. Teori Trickle Down Effect

    5. Teori Tempat Sentral

    6. Teori Von Thunen

    7. Teori Biaya Lokasi Minimum

    http://darapuspaagustin.co.id/2015/10/teori-teori-perkembangan-wilayah.html

  • Penyusunan Rencana Kebutuhan Investasi Pangandaran Raya BAPPEDA Pemprov Jabar 2016

    LAPORAN AKHIR

    8

    8. Teori Pendekatan Pasar

    9. Teori Polarization Effect and Trickle Down Effect

    10. Teori Pusat Pertumbuhan

    11. Teori Ir. Sutami

    12. Teori Kutub Pertumbuhan

    Pada bahasan dalam bab 2 ini hanya akan disajikan teori yang menjadi landasan dalam kajian

    pusat pertumbuhan ekonomi. Hal ini tentu menjadi fokus bahasan sesuai dengan judul kajian

    dalam pekerjaan ini berjudul: Penyusunan Rencana Kebutuhan Investasi Pusat Pertumbuhan

    Pangandaran Raya.

    2.2 Pembangunan Pusat Pertumbuhan dan Optimasi Aset Daerah

    Pusat pertumbuhan ekonomi di sebuah daerah pada dasarnya dapat dibangun secara

    sengaja melalui perencanaan dan program pertumbuhan, namun ada pula pusat pertumbuhan

    itu dapat terjadi secara alami. Pusat pertumbuhan yang sesuai kehendak tentu perlu perencanaan

    dan program yang terarah.

    2.2.1 Pusat Pertumbuhan Ekonomi Daerah

    Berkenaan dengan perencanaan dan program pertumbuhan dimaksud, berikut ini

    disajikan landasan teori pusat pertumbuhan.

    1. Teori Polarisasi Ekonomi

    Teori polarisasi ekonomi ini dikemukakan Gunar Myrdal yang secara tegas ia berpendapat

    bahwa, setiap daerah mempunyai pusat pertumbuhan yang menjadi daya tarik bagi tenaga

    buruh dari pinggiran di sekitar daerah bersangkutan. Pusat pertumbuhan tersebut bukan saja

    terbuka bagi para tenaga profesional terdidik, namun juga menimbulkan daya tarik bagi tenaga

    terampil, investor, dan beragam barang yang diperdagangkan, sehingga pada tahap selanjutnya

    mendorong secara terus menerus pertumbuhan ekonomi di daerah bersangkutan. Pertumbuhan

    tersebut terus makin meningkat dari waktu ke waktu, dan lama-kelamaan semakin pesat,

    sehingga menjadi polarisasi pertumbuhan ekonomi atau polarization of economic growth.

    Dalam teori menganggap bahwa perkembangan suatu wilayah tidak terjadi secara bersamaan,

    akan tetapi terdapat sistem polarisasi perkembangan suatu wilayah yang kemudian akan

  • Penyusunan Rencana Kebutuhan Investasi Pangandaran Raya BAPPEDA Pemprov Jabar 2016

    LAPORAN AKHIR

    9

    memberikan efek ke wilayah lainnya, atau dengan kata lain, suatu wilayah yang berkembang

    akan membuat wilayah di sekitarnya ikut berkembang

    Pada dasarnya teori polarisasi ekonomi dari Gunar Myrdal adalah berupa penyusunan

    konsep pusat-pinggiran atau coreperiphery. Konsep ini memiliki keistimewaan terutama

    pertumbuhan sebuah daerah akan sangat cepat. Di sisi lain, ada kelemahan yang sangat sulit

    diatasi yakni, konsep pusat-pinggiran ini merugikan daerah pinggiran itu sendiri. Ada upaya

    yang dapat dilakukan untuk membatasi perpindahan penduduk dari pinggiran ke perkotaan

    (urbanisasi), misal upaya pembatasan migrasi (urbanisasi), mencegah keluarnya modal dari

    daerah pinggiran, membangun daerah pinggiran, dan membangun wilayah pedesaan.

    Rangkaian upaya tersebut umumnya tidak mudah dilakukan karena beragam faktor turut

    mempengaruhinya.

    Setiap pusat pertumbuhan ekonomi yang dirancang tentu diharapkan dapat berdampak

    dan berpengaruh signifikan pada daerah yang ada di sekitarnya. Dampak dan pengaruh pusat

    pertumbuhan ekonomi dapat bersifat positif atau negatif. Dampak dan pengaruh positif pada

    perkembangan daerah di sekitarnya disebut spread effect atau efek menyebar. Umpama

    terciptanya kesempatan kerja baru bagi penduduk setempat, makin meningkatnya investasi,

    upah buruk semakin naik, distribusi barang makin cepat, pengolahan bahan mentah menjadi

    barang setengah jadi dan barang jadi makin meningkat, sehingga pada akhirnya akan

    meningkatkan kesejahteraan masyarakat bersangkutan. Adapun dampak dan pengaruh negative

    disebut backwash effect atau efek sampingan. Umpama terjadinya ketimpangan pembangunan

    antar wilayah terutama wilayah kota dengan pedesaan, makin meningkatnya kriminalitas,

    kerusakan lingkungan alam dan budaya yang terus menurus meningkat, dan tentu masih banyak

    lagi potensi efek negatif lainnya.

    2. Teori Kutub Pertumbuhan

    Perroux, seorang ahli ekonomi Prancis (1950) mengajukan sebuah konsep kutub

    pertumbuhan atau growth pole concept. Ia berpendapat bahwa, kutub pertumbuhan adalah

    pusat-pusat dalam arti keruangan yang abstrak, sebagai tempat menyebarkan dan memancarnya

    kekuatan-kekuatan sentrifugal dan tertariknya kekuatan-kekuatan sentripetal. Pada teori dan

    konsep ini, proses pembangunan tidak terjadi secara serentak, namun muncul di tempat-tempat

  • Penyusunan Rencana Kebutuhan Investasi Pangandaran Raya BAPPEDA Pemprov Jabar 2016

    LAPORAN AKHIR

    10

    tertentu dengan kecepatan dan intensitas yang berbeda antar satu tempat dengan lainnya. Kutub

    pertumbuhan bukanlah kota atau wilayah, melainkan suatu kegiatan ekonomi yang dinamis.

    Hubungan kekuatan ekonomi yang dinamis tercipta di dalam dan di antara sektor-sektor

    ekonomi yang terbentuk.

    Menurutnya pertumbuhan ataupun pembangunan tidak dilakukan di seluruh ruang, tetapi

    terbatas pada beberapa tempat atau lokasi tertentu yang disebut kutub pertumbuhan. Secara

    esensial teori kutub pertumbuhan dikategorisasikan sebagai teori dinamis. Proses pertumbuhan

    digambarkan sebagai keadaan yang tidak seimbang karena adanya kesuksesan atau keberhasilan

    kutub-kutub dinamis. Suatu kutub pertumbuhan dapat merupakan pula suatu kompleks

    industri, yang berkelompok di sekitar industri kunci. Industri kunci adalah industri yang

    mempunyai dampak berantai ke depan (forward linkage) yang kuat.

    Teori Kutub Pertumbuhan dapat menarik kegiatan lain karena ada tarikan dari industri

    yang dikembangkan. Sebagai contoh pembangunan industri pariwisata di sebuah daerah dapat

    memiliki kemampuan menarik atau sentripental pada yang lainnya, di antaranya dapat menarik

    bahan makanan dan minuman atau restaurant, tumbuhnya sektor perhotelan. Selain itu,

    pembangunan kepariwisataan secara tidak langsung atau sentrifugal akan mendorong

    tumbuhnya sektor lain misal sektor pertanian masyarakat setempat. Contoh lain pembangunan

    industri baja di suatu daerah akan menimbulkan kekuatan sentripetal, yaitu menarik kegiatan-

    kegiatan yang langsung berhubungan dengan pembuatan baja, baik pada penyediaan bahan

    mentah maupun pasar. Industri tersebut juga menimbulkan kekuatan sentrifugal, yaitu

    rangsangan timbulnya kegiatan baru yang tidak berhubungan langsung dengan industri baja.

    Jika dibandingkan dengan teori Polarisasi Ekonomi tentu memiliki perbedaan terutama pusat

    pertumbuhan dalam polarisasi lebih cepat, sedangkan dalam teori Kutub Pertumbuhan proses

    bertumbuh ekonominya lebih lamban.

    3. Teori Pusat Pertumbuhan Industri Populasi dari Boudeville

    Seorang ahli ekonomi dari Francis bernama Boudeville mengemukakan Teori Pusat

    Pertumbuhan Industri Populasi. Menurut Boudeville, pusat pertumbuhan adalah sekumpulan

    fenomena geografis dari semua kegiatan yang ada di permukaan Bumi. Suatu kota atau wilayah

    kota yang mempunyai industri populasi yang kompleks, dapat dikatakan sebagai pusat

  • Penyusunan Rencana Kebutuhan Investasi Pangandaran Raya BAPPEDA Pemprov Jabar 2016

    LAPORAN AKHIR

    11

    pertumbuhan. Industri populasi merupakan industri yang mempunyai pengaruh yang besar,

    pengaruh tersebut baik langsung maupun tidak langsung terhadap kegiatan lainnya di sekitar

    populasi bersangkutan.

    4. Teori Tempat Sentral

    Teori tempat sentral dikemukakan oleh Walter Christaller (1933), seorang ahli geografi dari

    Jerman. Teori ini didasarkan pada lokasi dan pola persebaran permukiman dalam ruang. Dalam

    suatu ruang kadang ditemukan persebaran pola permukiman desa dan kota yang berbeda

    ukuran luasnya. Teori pusat pertumbuhan dari Christaller ini diperkuat oleh August Losch

    (1945) seorang ahli ekonomi Jerman. Keduanya berkesimpulan, bahwa cara yang baik untuk

    menyediakan pelayanan berdasarkan aspek keruangan dengan menempatkan aktivitas yang

    dimaksud pada hierarki permukiman yang luasnya meningkat dan lokasinya ada pada simpul-

    simpul jaringan heksagonal. Lokasi ini terdapat pada tempat sentral yang memungkinkan

    partisipasi manusia dengan jumlah maksimum, baik mereka yang terlibat dalam aktivitas

    pelayanan maupun yang menjadi konsumen dari barang-barang yang dihasilkannya. Tempat-

    tempat tersebut diasumsikan sebagai titik simpul dari suatu bentuk geometrik berdiagonal yang

    memiliki pengaruh terhadap daerah di sekitarnya. Hubungan antara suatu tempat sentral

    dengan tempat sentral yang lain di sekitarnya membentuk jaringan sarang lebah.

    Menurut Walter Christaller, suatu tempat sentral mempunyai batas-batas pengaruh yang

    melingkar dan komplementer terhadap tempat sentral tersebut. Daerah atau wilayah yang

    komplementer ini adalah daerah yang dilayani oleh tempat sentral. Lingkaran batas yang ada

    pada kawasan pengaruh tempat-tempat sentral itu disebut batas ambang (threshold level).

    2.2.2 Strategi Pengembangan Ekonomi Lokal

    Pengembangan ekonomi lokal memiliki ciri khas sesuai dengan yang diungkapkan oleh

    Halena Norberg dan Hodge (dalam Kusumastanto, 2003) sebagai berikut:

    1. Terlokalisasi (localized) dengan tujuan untuk mengurangi biaya transportasi

    2. Terjadi proses diversifikasi produk yang tinggi (highly diversified) yang menyebabkan

    terjadinya perdagangan antar satu daerah dengan yang lain karena keragaman produk

  • Penyusunan Rencana Kebutuhan Investasi Pangandaran Raya BAPPEDA Pemprov Jabar 2016

    LAPORAN AKHIR

    12

    3. Berbasis masyarakat (community based) yang di dalamnya termasuk budaya masyarakat

    (community culture), jati diri, dan pengetahuan lokal (indogenous knowledge).

    Wilayah pesisir memiliki pilar-pilar penting yang menjadi kekuatan untuk mebangun

    wilayah tersebut berdasarkan perspektif ekonomi regional. Kekuatan tersebut meliputi

    (Kusumastanto, 2003):

    1. Natural resources advantages atau imperfectfactor mobility

    Wilayah pesisir memiliki pusat keunggulan-keunggulan yang tidak dimiliki oleh wilayah

    lainnya, yaitu:

    a. Keunggulan sumber daya alam contohnya mangrove, terumbu karang, dan padan lamun

    b. Ciri egaliter, inward looking, dan dinamis pada karakteristik kultural

    c. Terdapat keterkaitan masyarakat dengan sumber daya wilayah pesisir

    2. Economicof concentralion atau imperfect diversibility

    Pengelompokan industri sejenis (cluster of industry) dilakukan secara spasial berdasarkan skala

    ekonomi. Pengelompokan tersebut disebabkan oleh faktor-faktor:

    a. Biaya produksi yang meliputi biaya buruh dan biaya bahan baku

    b. Biaya transaksi

    c. Kenyamanan berusaha

    3. Mobilitas adalah korban

    Setiap pergerakan barang dan jasa di asumsikan sebagai korban, karena memunculkan

    biaya transportasi dan komunikasi. Berdasarkan perspektif ekonomi wilayah pergerakan

    barang dan jasa serta sumber ekonomi lainnya dicerminkan oleh jarak. Oleh karena itu,

    kebijakan pembangunan di wilayah pesisir diupayakan untuk meminimalkan jarak dan

    memaksimumkan akses sehingga memerlukan dukungan infrastruktur.

    2.2.3 Optimasi Aset

    Setiap aset yang direncanakan perlu memperhitungkan optimasi aset bersangkutan.

    Optimasi aset adalah rangkaian kegiatan, tindakan, proses, atau cara-cara agar sebuah

    rancangan, sistem, atau keputusan yang telah ditentukan berfungsi sempurna, lengkap, atau

    efektif sesuai rencana atau harapan (Sugiama, 2013:227). Sedangkan menurut Siregar (2004:519)

    optimasi aset merupakan proses kerja dalam manajemen aset yang bertujuan untuk

  • Penyusunan Rencana Kebutuhan Investasi Pangandaran Raya BAPPEDA Pemprov Jabar 2016

    LAPORAN AKHIR

    13

    mengoptimalkan potensi fisik, lokasi, nilai, jumlah/volume, legal dan ekonomi yang dimiliki aset

    tersebut. Berdasarkan kedua pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa optimasi aset adalah

    salah satu proses kerja dalam manajemen aset yang bertujuan untuk mengoptimalkan potensi

    aset yang ada baik itu potensi fisik, legal, maupun ekonomi dari suatu aset sehingga aset tersebut

    dapat memberikan profit dan benefit bagi perusahaan, serta dapat meminimalkan risiko atas

    kepemilikan aset tersebut. Analisis optimasi suatu aset dapat dilakukan dengan Highest and Best

    Use Analysis (Siregar, 2004). Berdasarkan tujuannya, optimasi aset ditujukan untuk

    memaksimalkan potensi aset sehingga dapat mengurangi biaya dan meningkatkan pendapatan.

    2.2.3.1 Highest and Best Use Analysis

    Analisis Highest and Best Use penting untuk dilakukan terutama untuk mengestimasi nilai

    pasar yang digunakan dalam penilaian properti. Berdasarkan The Uniform Standards of Professional

    Appraisal Practice (Hidayati dan Harjanto, 2014), definisi Highest and Best Use sebagai berikut: the

    reasonably probable and legal use of vacant land or an improved property, which is physically possible,

    appropiately supported, financially feasible, and that results in the highest value. Sebuah analisis HBU

    adalah upaya untuk mencari keyakinan yang paling memungkinkan atas penggunaan tanah atau

    bangunan yang paling memungkinkan secara fisik, diijinkan secara legal, layak secara keuangan,

    dan menghasilkan nilai yang paling tinggi. HBU juga dapat didefinisikan sebagai penggunaan

    yang paling mungkin dan optimal dari suatu properti, yang secara fisik dimungkinkan, telah

    dipertimbangkan secara memadai, secara hukum diizinkan, secara finansial layak, dan

    menghasilkan nilai tertinggi dari properti tersebut sebagaimana ditegaskan dalam Kode Etik

    Penilaian Indonesia (KEPI) dan Standar Penilaian Indonesia (SPI) (MAPPI, 2013).

    Tujuan analisis Highest and Best Use adalah untuk mengetahui pengembangan yang tepat

    atas suatu aset yang memiliki potensi untuk dikembangkan. Namun tujuan analisis Highest and

    Best Use akan berbeda pada properti berupa tanah kosong dan properti yang telah dibangun

    (Hidayati dan Harjanto, 2014) yang ditujukan untuk mengetahui:

    1. Kegunaan Tertinggi dan Terbaik untuk Tanah Kosong

    Kegunaan tertinggi dan terbaik untuk tanah kosong harus memperhatikan hubungan antara

    kegunaan yang ada pada saat ini dengan semua kegunaan potensialnya. Penggunaan aset

    saat ini terkait dengan tupoksi suatu organisasi. Dengan demikian, analisis Highest and Best

  • Penyusunan Rencana Kebutuhan Investasi Pangandaran Raya BAPPEDA Pemprov Jabar 2016

    LAPORAN AKHIR

    14

    Use pada tanah kosong bertujuan mengembangkan potensi tanah kosong tersebut agar dapat

    dibangun menjadi aset penunjang organisasi untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan

    tupoksinya.

    2. Kegunaan Tertinggi dan Terbaik dari Properti yang telah Terbangun

    Tujuan analisis Highest and Best Use untuk properti yang telah dibangun adalah untuk

    mengidentifikasi kegunaan dari properti yang diharapkan dapat menghasilkan tingkat

    pengembalian tertinggi dari modal yang diinvestasikan. Untuk mengetahui tingkat

    pengembalian dari investasi diperlukan estimasi atas penggunaan tertinggi dan terbaik atas

    properti tersebut.

    Kriteria analisis HBU sebagaimana dinyatakan dalam KEPI & SPI (MAPPI, 2013) secara

    umum dikaji berdasarkan empat kriteria yang harus dipenuhi dalam menganalisis kegunaan

    tertinggi dan terbaik. Keempat aspek tersebut yaitu aspek legal, aspek fisik, aspek finansial, dan

    aspek produkivitas maksimal. Analisis HBU mencakup 5 aspek yang perlu dikaji. Kelima aspek

    tersebut:

    1. Aspek Legal Aset;

    2. Aspek Fisik Aset;

    3. Aspek Pemasaran;

    4. Aspek Keuangan;

    5. Aspek Produktivitas Maksimum.

    Rangkaian detail pekerjaan tersebut di atas dapat dirangkum secara skematik sebagaimana

    dicerminkan dalam Gambar 2.10 berikut:

  • Penyusunan Rencana Kebutuhan Investasi Pangandaran Raya BAPPEDA Pemprov Jabar 2016

    LAPORAN AKHIR

    15

    Sumber: Sugiama, 2013

    Gambar 2. 1 Alur Proses Analisis the Highest and Best Use (HBU) untuk Pemanfaatan Aset Tertinggi dan Terbaik

    1. Analisis Aspek Legal

    Secara Hukum Diizinkan (Aspek Legal) yaitu mempertimbangkan batasan/retriks hukum

    dari penggunaan aset yang akan dikaji oleh pelaku pasar pada saat penentuan harga aset.

    Apabila retriks berbeda dengan peraturan tata kota, maka penilai harus merujuk kepada

    ketentuan yang lebih membatasi. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan penilai antara lain:

    a. Peruntukkan (zoning)

    b. Retriksi/ Batasan

    c. Peraturan Bangunan

    d. Kontrak/ Perjanjian

    e. Hak Menggunakan/Status Kepemilikan

    f. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) dan Koefisien Lantai Bangunan (KLB)

    g. Distrik/ Area Bersejarah

    h. Peraturan Lingkungan

    PENINJAUAN UMUMPOTENSI

    ASET

    Analisis aspek fisik

    Analisis aspek pemasaran/ pengguna

    ANALISISKRITIS ASPEK-ASPEK

    DALAM HBU_PLUS

    TINGKAT PENGGUNAAN

    TERTINGGI DAN TERBAIK

    Legally permissible

    Physically possible

    Marketable

    Financially feasible

    Maximally productive

    Analisis aspek Keuangan

    Analisis aspek Legal

  • Penyusunan Rencana Kebutuhan Investasi Pangandaran Raya BAPPEDA Pemprov Jabar 2016

    LAPORAN AKHIR

    16

    i. Kemungkinan Perubahan Dimasa Depan

    j. Atribut Legal (perizinan)

    2. Analisis Aspek Fisik

    Secara Fisik Dimungkinkan (Aspek Fisik) yaitu mempertimbangkan karakteristik fisik dari

    aset yang akan dikaji oleh pelaku pasar pada saat penentuan harga aset. Beberapa hal yang

    menjadi faktor pertimbangan dalam aspek fisik sebagai berikut:

    a. Ukuran aset;

    b. Bentuk dan Kegunaan aset;

    c. Lebar Hadap Jalan (Frontage) dan dimensi;

    d. Kemudahan Akses;

    e. Ketersediaan dan Kapasitas Utilitas;

    f. Lokasi dalam Market Area;

    g. Topografi;

    h. Water Frontage;

    i. Kondisi Tanah dan Lapisan Bawah Tanah;

    j. Banjir dan Kemungkinan Tanah Longsor.

    3. Aspek Pemasaran

    Pasar adalah semua pembeli aktual dan potensial dari suatu produk atau jasa, dan pemasaran

    adalah proses dimana perusahaan menciptakan nilai bagi pelanggan dan membangun hubungan

    yang kuat dengan pelanggan dengan tujuan untuk menangkap nilai dari pelanggan sebagai

    imbalannya (Kotler dan Amstrong; 2008:6). Pada analisis kelayakan aspek pemasaran (Sugiama,

    2013), aspek pemasaran secara umum dapat mencakup analisis unsur STP (Segmenting, Targeting,

    dan Positioning) serta analisis bauran pemasaran.

    a. STP (Segmenting, Targeting, and Positioning)

    Banyak organisasi yang memanfaatkan pemasaran sasaran yaitu dengan membagi pasar

    kedalam segmen-segmen pasar utama, membidik satu atau dua bahkan lebih segmen, dan

    mengembangkan produk serta program pemasaran yang dirancang khusus bagi masing-masing

  • Penyusunan Rencana Kebutuhan Investasi Pangandaran Raya BAPPEDA Pemprov Jabar 2016

    LAPORAN AKHIR

    17

    segmen. Guna melakukan segmentasi pasar, penentuan target dan menentukan posisi pasar, ada

    tiga langkah utama sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 2.11.

    Sumber: Kotler, P. & Amstrong, G., 2003

    Gambar 2. 2 Segmenting, Targeting, and Positioning

    Penjelasan dari masing-masing tahapan tersebut disajikan sebagaimana di bawah ini:

    1) Segmentasi Pasar (Segmenting)

    Menurut Kotler dan Armstrong (2003, 285), segmenting (segmentasi pasar) adalah membagi

    suatu pasar menjadi kelompok pembeli yang berbeda yang memiliki kebutuhan, karakteristik,

    atau perilaku yang berbeda yang mungkin membutuhkan produk atau bauran pemasaran yang

    berbeda. Pada dasarnya, pasar dapat dibagi menjadi pasar konsumen dan pasar bisnis. Adapun

    variabel segmentasi untuk pasar konsumen mencakup segmentasi geografis, demografis dan

    fsikografis (Kotler dan Armstrong; 2003),:

    Selanjutnya, segmentasi pasar bisnis menurut Kotler dan Keller (2013) didasarkan pada:

    a) Demografis (industri, ukuran, dan lokasi);

    b) Variabel operasi (teknologi, status pengguna dan non pengguna);

    c) Pendekatan pembelian (organisasi fungsi pembelian, struktur kekuatan, sifat dan hubungan

    eksisting, kebijakan pembelian umum, dan kriteria pembelian);

    d) Faktor situasional (urgensi, aplikasi spesifik, ukuran atau pesanan);

    e) Karakteristik pribadi (kemiripan pembeli dan penjual, sikap terhadap risiko, dan loyalitas);

    Jadi untuk analisis STP ini harus dipetakan untuk segmentasi pasar konsumen dan juga pasar

    bisnis untuk produk MICE yang akan dipasarkan.

    2) Penentuan Target Pasar (Targeting)

  • Penyusunan Rencana Kebutuhan Investasi Pangandaran Raya BAPPEDA Pemprov Jabar 2016

    LAPORAN AKHIR

    18

    Segmentasi pasar mengungkap segmen pasar yang berpeluang bagi suatu perusahaan.

    Selanjutnya, perusahaan harus mengevaluasi berbagai segmen dan memutuskan berapa banyak

    dan menuntaskan segmen yang mana yang akan menjadi sasaran. Menurut Munandar (dalam

    Pradipta, 2014), dalam memilih pasar sasaran yang optimal, perlu diperhatikan beberapa kriteria

    berikut:

    a) Responsif

    Pasar sasaran harus responsif terhadap produk atau program-program pemasaran yang

    dikembangkan.

    b) Potensi penjualan

    Potensi penjualan harus cukup luas. Semakin besar pasar sasaran, semakin besar nilainya.

    Besarnya bukan hanya ditentukan oleh jumlah populasi tapi juga daya beli dan keinginan

    pasar untuk memiliki produk tersebut.

    c) Pertumbuhan yang memadai

    Pasar tidak dapat dengan segera bereaksi. Pasar tumbuh perlahan-lahan sampai akhirnya

    meluncur dengan cepat dan mencapai titik pendewasaan.

    d) Jangkauan media

    Pasar sasaran dapat dicapai dengan optimal kalau pemasar tepat memilih media untuk

    mempromosikan dan memperkenalkan produknya.

    3) Penetapan Posisi Pasar (Positioning)

    Menurut Kotler dan Armstrong (2003) penetapan posisi pasar (positioning) adalah

    perumusan pemosisian bersaing dan produk dan menciptakan bauran pemasaran yang lebih

    rinci. Menurut Kotler dan Armstong (2003) tugas dalam positioning terdiri dari tiga langkah:

    a) Mengidentifikasi keunggulan bersaing

    Suatu keunggulan di atas pesaing dengan menawarkan nilai lebih kepada konsumen, baik

    melalui harga yang rendah atau dengan menyediakan lebih banyak manfaat yang

    mendukung penetapan harga lebih mahal.

    b) Memilih keunggulan bersaing yang tepat

    Secara umum, perusahaan perlu menghindari tiga kesalahan positioning. Pertama adalah

    under positioning yaitu gagal dalam memposisikan perusahaan sesungguhnya. Maksudnya

  • Penyusunan Rencana Kebutuhan Investasi Pangandaran Raya BAPPEDA Pemprov Jabar 2016

    LAPORAN AKHIR

    19

    adalah pembeli tidak tahu dengan tegas sesuatu yang khusus dari perusahaan. Kesalahan

    kedua adalah over positioning yaitu memberikan gambaran yang sempit tentang perusahaan.

    Kesalahan ketiga, confused positioning yaitu menghindari pembeli mendapatkan citra

    perusahaan yang membingungkan.

    c) Mengkomunikasikan dan menyampaikan posisi yang dipilih ke pasar

    Setelah menetapkan satu posisi yang akan dipergunakan, perusahaan harus membuat

    gerakan yang tegas dalam menyampaikan dan mengkomunikasikan posisi yang diinginkan

    kepada pasar sasaran. Pada intinya adalah menjabarkan taktik strategi positioning secara

    rinci, seperti mendesain bauran pemasaran produk, harga, distribusi, dan promosi.

    b. Bauran Pemasaran

    Beberapa ahli memberikan bermacam-macam definisi tentang pemasaran. Menurut Stanton

    (dalam Umar, 2005:31) pemasaran adalah keseluruhan sistem yang berhubungan dengan

    kegiatan-kegiatan usaha, yang bertujuan merencanakan, menentukan harga, hingga

    mempromosikan dan mendistribusikan barang-barang atau jasa yang akan memuaskan

    kebutuhan pembeli baik yang aktual maupun yang potensial. Dari definisi tersebut, dapat

    diketahui pengertian pemasaran adalah kegiatan usaha yang dimulai dari perencanaan sampai

    dengan pendistribusian barang/jasa kepada pembeli aktual maupun potensial.

    Adapun ruang lingkup bauran pemasaran menurut Morrison dalam Sugiama (2013) terdiri

    dari 8P yakni product, pricing, place, promotion, people, physical evidence, process dan packaging.

    Berikut ini penjelasan bauran pemasaran.

    Produk

    Produk adalah pemahaman subyektif dari produsen atas sesuatu yang bisa ditawarkan

    sebagai usaha untuk mencapai tujuan organisasi melalui pemenuhan kebutuhan dan keinginan

    konsumen. Jadi dapat disimpulkan bahwa produk adalah pemahaman subyektif produsen

    mengenai jasa yang ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen.

    Pengembangan suatu produk melibatkan pendefinisian manfaat yang akan ditawarkan produk

    tersebut. Manfaat yang dikomunikasikan dan dihantarkan dapat berupa atribut produk yang

    meliputi kualitas, fitur, serta gaya dan desain (Kotler dan Amstrong, 2003).

  • Penyusunan Rencana Kebutuhan Investasi Pangandaran Raya BAPPEDA Pemprov Jabar 2016

    LAPORAN AKHIR

    20

    Harga

    Menurut Kotler dan Amstrong (2003), harga adalah jumlah uang yang harus dibayarkan

    untuk memperoleh produk. Adapun menurut Suliyanto (dalam Pradipta, 2014) bahwa harga

    adalah sejumlah uang dan atau barang yang dibutuhkan untuk mendapatkan kombinasi dari

    barang lain yang disertai dengan pemberian jasa. Dapat disimpulkan bahwa harga merupakan

    sejumlah uang yang dibayarkan untuk memperoleh produk disertai pemberian jasa. Beberapa

    pendekatan penetapan harga di antaranya biaya, laba dan persaingan (Kotler dan Amstrong;

    2003).

    Tempat

    Tempat adalah tugas untuk membawa barang ke pasar. Kemajuan dalam pemesanan tempat

    secara elektronik dan sistem komunikasi sedang mengubah cara distribusi. Distribusi termasuk

    saluran distribusi, pemerataan distribusi, lokasi gerai, wilayah penjualan, tingkat inventaris, serta

    lokasi dan transportasi.

    Promosi

    Promosi terdiri atas seluruh metode pengkomunikasian produk jasa yang ditawarkan pada

    pasar yang ditargetkan. Peralatan promosi termasuk pemasangan iklan above-the-line yang

    biayanya telah dibayar seperti televisi, radio, iklan pers, iklan di bioskop dan poster kampanye;

    pemasangan iklan below-the-line mengacu pada promosi penjualan yang meliputi memberikan

    contoh produk jasa secara cuma-cuma, kupon diskon, persaingan, titik penjualan, dan

    pengiriman bahan promosi secara langsung (direct mailing), penjualan pribadi, dan publisitas.

    Sumber Daya Manusia

    People atau manusia berarti memusatkan pada mutu sumber data manusia yang terlibat

    dengan produk, keterampilan, pengetahuan, motivasi, serta kepedulian mereka pada pelanggan.

    Sifat-sifat karyawan termasuk keramahan, bagaimana menampilkan diri, kesediaan membantu,

    kemampuan pendekatan, sopan santun, pengetahuan, dan kompetensi.

    Bukti Fisik

    Physical evidence atau bukti fisik maksudnya adalah perhatian dipusatkan pada dekor,

    lingkungan, dan suasana produk atau dimana produk akan dikonsumsi. Bentuk bukti fisik

  • Penyusunan Rencana Kebutuhan Investasi Pangandaran Raya BAPPEDA Pemprov Jabar 2016

    LAPORAN AKHIR

    21

    termasuk ukuran, gedung, citra perusahaan, suasana, kenyamanan, fasilitas, dan kebersihan.

    Proses

    Process atau proses berkaitan dengan efisiensi dan kinerja proses yang dinilai. Sifat proses

    adalah kecepatan, efisiensi, waktu pelayanan, sistem pembuatan janji, dan formulir serta

    dokumen. Berkenaan dengan proses, perlu kemudian dikembangkan standar-standar pelayanan

    dalam bentuk Operations Process Chart (OPC), Flow Process Chart (FPC), dan Standard Operating

    Procedure (SOP).

    Paket

    Packaging atau merancang paket berarti para pemasar dalam kepariwisataan perlu memiliki

    kemampuan merancangpaket wisata yang didalamnya mencakup layanan transportasi,

    akomodasi dan lainnya (Morrison dalam Sugiama, 2013).

    4. Analisis Aspek Finansial

    Aspek finansial yaitu mempertimbangkan hasil pendapatan yang memadai atau arus kas

    untuk menghasilkan pengemba