penyusunan rencana kebutuhan investasi pangandaran...
TRANSCRIPT
-
Penyusunan Rencana Kebutuhan Investasi Pangandaran Raya BAPPEDA Pemprov Jabar 2016
LAPORAN AKHIR
i
-
Penyusunan Rencana Kebutuhan Investasi Pangandaran Raya BAPPEDA Pemprov Jabar 2016
LAPORAN AKHIR
i
RINGKASAN EKSEKUTIF
Pangandaran Raya meliputi kecamatan Cijulang, Parigi, Sidamulih, Pangandaran, dan
Kalipucang merupakan daerah otonom baru yang strategis di Jawa Barat, dan ditetapkan
sebagai pusat pertumbuhan sesuai Perda No 12/2014. Berdasarkan peraturan tersebut,
dilakukan perlu disusun rencana kebutuhan Investasi Pusat Pertumbuhan Pengandaran Raya,
dan mengoordinasikan serta mengintegrasikan atau menyinergikan perencanaan pembangunan
ekonomi terkait Pusat Pertumbuhan Pangandaran Raya di lingkup OPD Provinsi Jawa Barat,
maupun antar wilayah Kabupaten/Kota. Pendekatan yang digunakan secara kualitatif dan
kuantitatif, dengan metode deskriptif eksplanatori, content analysis, dan studi dokumentasi.
Hasil menunjukkan, kondisi 4 sektor (kepariwisataan, kelautan dan perikanan, agrobisnis,
agroindustri) di Pangandaran Raya sedang memasuki siklus awal pengenalan (introduksi)
investasi. Investasi untuk kepariwisataan masih dapat dikembangkan, kecuali di Kecamatan
Pangandaran yang mendekati jenuh. Rencana investasi yang potensial bagi kepariwisataan
yaitu wisata alam, budaya dan minat khusus berbasis ecotourism. Sektor kelautan dan
perikanan yang jadi andalan adalah ikan tangkap dan budidaya ikan tawar, namun masih
terbuka kesempatan untuk budidaya ikan laut, udang, lobster, bandeng, kerapu, dan ikan tuna
serta budidaya rumput laut. Sektor Agrobisnis yang menjadi andalan adalah budidaya kelapa,
padi dan pisang yang merupakan mata pencaharian tipikal petani pesisir di Indonesia, dan
masih terbuka kesempatan investasi budidaya tanaman langka yang menghasilkan gastronomi
seperti honje, dan hata, peternakan sapi potong, sapi perah dan kuda pacu. Sementara itu, untuk
agroindustri andalan adalah pengolahan hasil pertanian dari kelapa, padi dan pisang, serta
masih terbuka kesempatan investasi pengolahan ikan laut, ikan tangkapan, dan ikan tawar. Titik
pusat untuk rencana investasi adalah Kecamatan Cijulang yang dinilai lebih berpotensi dari
kecamatan lainnya. Rencana investasi potensial dikembangkan bagi kepariwisataan yaitu
pariwisata berbasis ecotourism, terpadu dengan sektor kelautan, agrobisnis dan agroindustri,
dengan positioning pariwisata pantai, laut dan perikanan berkelas internasional, dan
berkelanjutan (sustainable tourism). Untuk itu, perlu program kolaborasi stake holder berbasis
Hexa Helix Model (industry, government, local community, business, academia, mass media).
Sektor kelautan dan perikanan andalan adalah ikan tangkap dan budidaya ikan tawar, dan masih
terbuka kesempatan budidaya ikan laut, udang, lobster, bandeng, kerapu, ikan tuna, serta
budidaya rumput laut. Sektor agrobisnis andalan adalah budidaya kelapa, padi dan pisang, dan
masih terbuka kesempatan investasi budidaya tanaman langka yang menghasilkan gastronomi
seperti honje, dan hata, serta peternakan sapi potong, sapi perah dan kuda pacu. Adapun untuk
sektor agroindustri andalan adalah pengolahan hasil pertanian dari kelapa, padi dan pisang,
serta masih terbuka kesempatan investasi untuk pengolahan ikan laut, ikan tangkapan, dan ikan
tawar. Titik pusat untuk rencana investasi adalah Kecamatan Cijulang yang dinilai lebih
berpotensi dari kecamatan lainnya.
---agisu---
-
Penyusunan Rencana Kebutuhan Investasi Pangandaran Raya BAPPEDA Pemprov Jabar 2016
LAPORAN AKHIR
ii
RANGKUMAN
Latar belakang: Kabupaten Pangandaran merupakan Daerah Otonom Baru, namun
Kabupaten Pangandaran sebelumnya sudah menjadi daerah penting dan jadi kawasan
strategis di Jawa Barat. Satu di antara kawasannya adalah Pangandaran Raya yang meliputi
5 Kecamatan (Cijulang, Parigi, Sidamulih, Pangandaran, Kalipucang). Kawasan ini telah
ditetapkan sebagai Pusat Pertumbuhan sesuai Perda No 12/2014. Tujuan pekerjaan ini untuk
1) menyusun kajian Rencana Kebutuhan Investasi Pusat Pertumbuhan Pengandaran Raya; 2)
mengoordinasikan dan mengintegrasikan atau menyinergikan perencanaan pembangunan
ekonomi terkait Pusat Pertumbuhan Pangandaran Raya di lingkup OPD Provinsi Jawa Barat,
maupun antar wilayah kabupaten/kota, sehingga dapat bersinergi dengan tujuan
pembangunan Pusat Pertumbuhan Pangandaran Raya. Landasan pekerjaan: aturan yang
berlaku dan teori pemetaan pusat pertumbuhan perekonomian. Metode: menerapkan
pendekatan kualitatif dan kuantitatif, dengan metode deskriptif eksplanatori, content analysis,
dan studi dokumentasi. Pemetaan dilakukan untuk menggambarkan Rencana Kebutuhan
Investasi Pusat Pertumbuhan Pangandaran Raya, dan polarisasinya baik untuk pusat
pertumbuhan primer, sekunder, maupun tersier bagi sektor pariwisata, kelautan dan
perikanan, agrobisnis, dan agroindustri. Hasil pekerjaan: Secara umum kondisi 4 sektor yang
dielaborasi sedang memasuki siklus awal pengenalan (introduksi) investasi. Kondisi investasi
terkini untuk kepariwisataan masih dapat dikembangkan, kecuali Kecamatan Pangandaran
yang mendekati jenuh; Kelautan dan perikanan yang jadi andalan adalah ikan tangkap dan
budidaya ikan tawar; Agrobisnis unggulan adalah budidaya kelapa, padi dan pisang yang
bersifat tipikal mata pencaharian petani pesisir di Indonesia; Adapun agroindustri andalan
adalah pengolahan hasil pertanian dari kelapa, padi dan pisang. Rencana investasi di
Pangandaran Raya titik pusatnya adalah di Kecamatan Cijulang, karena merupakan
kecamatan dengan kepadatan penduduk terendah, dan berpotensi terbuka lebih luas untuk
investasi baru daripada 4 kecamatan lainnya. Rencana investasi yang potensial
dikembangkan dalam kepariwisataan mencakup wisata alam, budaya dan minat khusus.
Rencana investasi atraksi wisata andalannya wisata alam pantai, pesisir, laut, sungai, dan
alam pedesaan khususnya desa wisata. Beberapa potensi wisata alam lainnya yang masih
dapat dikembangkan di antaranya goa, panorama dan alam pegunungan. Basis investasi
perlu dikembangkan berbasis ecotourism. Rencana investasi untuk aksesibilitas yang sangat
berperan penting bagi kepariwisataan adalah peningkatan kapasitas Bandara Nusawiru,
reaktivasi jalur Kereta Api dari Banjar ke Cijulang, jalan nasional jalur selatan, dan jalan tol
Banjar Pangandaran sebagai lanjutan CIGATAS. Rencana investasi layanan ameniti
(akomodasi, transfer wisatawan, pemandu wisata) yang tepat di Pangnadaran Raya adalah
pengembangan potensi masyarakat lokal khususnya di daerah pedesaan. Beberapa layanan
dimaksud adalah penyediaan makanan dan minuman, serta gastronomi, penginapan
terutama homestay. Adapun layanan transfer atau transportasi lokal dapat menyediakan bus
pariwisata. Investasi berskala besar adalah penyediaan hotel berbintang untuk layanan
wisatawan berkelas dunia di Cijulang yang berdekatan dengan pantai dan Bandara
Nusawiru. Rencana investasi ansilari (pengelolaan kepariwisataan) yang lebih baik untuk
-
Penyusunan Rencana Kebutuhan Investasi Pangandaran Raya BAPPEDA Pemprov Jabar 2016
LAPORAN AKHIR
iii
meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat adalah pengelola yang berasal dari
masyarakat lokal, di mana pariwisata tersebut dikembangkan. Rencana investasi untuk
kelautan dan perikanan dapat dirancang untuk Budidaya ikan laut baik yang dikembangkan
di laut dengan menggunakan KJAL (Keramba Jaring Apung Laut), maupun di dalam tambak.
Pembenihan dan pembesaran yang memungkinkan dikembangkan di Pangandaran Raya di
antaranya udang, lobster, bandeng, kerapu, dan ikan tuna. Investasi paling penting adalah
berupa penyediaan peralatan dan perlengkapan bagi pembenihan ikan laut, KJAL, dan
peralatan bagi nelayan, serta investasi budidaya rumput laut dan budidaya ikan tawar. Peran
BPBAPLWS sebagai balai pengembangan sangat berperan penting untuk investasi sektor
kelautan dan perikanan. Rencana investasi Agrobisnis yang potensial adalah investasi
berbasis budidaya andalan masyarakat setempat yakni kelapa, padi, pisang. Di sisi lain perlu
menggali budidaya tanaman unggulan lain di antaranya budidaya tanaman langka yang
menghasilkan gastronomi misal honje, dan hata. Rencana investasi untuk agroindustri yang
tepat diarahkan pada investasi yang berbasis pada pengembangan kreasi dan inovasi
masyarakat setempat untuk mengolah bahan yang berasal dari hasil budidaya tanaman, dan
kelautan setempat. Beberapa potensi besar adalah pengolahan dalam industri hilir dari
kelapa, padi, pisang, ikan laut, ikan tangkapan, dan pengolahan ikan tawar. Tindak lanjut:
rencana investasi Pusat Pertumbuhan Pangandaran Raya dapat direalisasikan dan
terpolarisasi secara optimal bagi daerah sekitarnya, jika kualitas dan kuantitas aksesibilitas
ditingkatkan terutama realisasi jalan raya nasional lintas pantai selatan menjadi salah satu
jalur utama di Pulau Jawa, reaktivasi jalur KA Banjar-Cijulang, penyiapan Bandara Nusawiru
bagi pesawat berbadan lebar, pembangunan pelabuhan laut di Bojong Salawe, dan jalan tol
dari CIGATAS hingga Pangandaran. Sektor Pariwisata Pangandaran Raya perlu dibangun
secara terpadu dengan sektor kelautan, agrobisnis dan agroindustri, dengan positioning
pariwisata pantai, laut dan perikanan berkelas internasional yang berkelanjutan (sustainable
tourism). Diperlukan program kolaborasi stakeholder berbasis Hexa Helix Model (industry,
government, local community, business, academia, mass media). Rencana investasi sektor kelautan
perlu menghimpun pemilik modal lokal dan domestik. Adapun arah pengembangannya
adalah budidaya ikan laut antara lain KJAL menggunakan pola investasi inti-plasma dengan
penduduk setempat. Rencana investasi ikan tawar yang potensial adalah pembudidayaan
ikan tawar yang diarahkan untuk swasembada pangan dan pemenuhan kebutuhan
kepariwisataan. Sektor agrobisnis perlu peningkatan kuantitas dan kualitas varietas serta
budidaya tanaman unggulan, karena budidaya tanaman selama ini masih terbatas pada
kelapa, padi dan pisang. Satu di antara prospek budidaya unggulan penghasil gastronomi
antara lain honje dan hata. Perlu meningkatkan investasi untuk peternakan sapi potong, sapi
perah dan kuda pacu. Adapun investasi sektor agroindustri perlu meningkatkan kreativitas
dan kemampuan inovasi masyarakat lokal mengolah hasil pertanian setempat. Tindak lanjut
implementasi rencana investasi tersebut dapat lebih terjamin keberhasilannya, jika dilengkapi
Perda yang khusus mengatur investasi di Pusat Pertumbuhan.
-
Penyusunan Rencana Kebutuhan Investasi Pangandaran Raya BAPPEDA Pemprov Jabar 2016
LAPORAN AKHIR
iv
KATA PENGANTAR TIM KAJIAN
Puji syukur ke hadirat ALLAH SWT yang telah melimpahkan berkahnya kepada kita
semua. Satu di antara nikmat yang diberikan-NYA adalah kita dapat berkarya untuk
melayani masyarakat melalui pengabdian di Pemprov Jabar. Buku ini adalah satu di antara
output dari pekerjaan yang berjudul: PENYUSUNAN RENCANA KEBUTUHAN
INVESTASI PUSAT PERTUMBUHAN PANGANDARAN RAYA. Buku laporan ini
ditujukan untuk menyajikan hasil kajian. Adapun target pembaca dari buku ini adalah pihak
internal BAPPEDA Pemprov Jabar.
PPP Penyusunan Rencana Kebutuhan Investasi Pusat Pertumbuhan Pangandaran
Raya TA. 2016 di Jawa Barat meliputi fasilitasi Tim Perencana Pembangunan Ekonomi dalam
menyusun Kerangka Ekonomi Daerah, antara lain memfasilitasi Rapat, Penggandaan
danPencetakan, serta Perjalanan Dinas dalam rangka menginventarisasi data ekonomi
perencanaan pembangunan ke Kabupaten Pangandaran dan sekitarnya.
Laporan ini memuat permasalahan, landasan pengerjaan, dan metode pemecahan
pekerjaan hingga pembahasan tindak lanjut dari kajian. Isi dari Laporan ini mencakup 8 bab
yang meliputi Bab 1 Pendahuluan, Bab 2 Landasan Teori dan Landasan Normatif, Bab 3
Metode Penyelesaian Pekerjaan, Bab 4 Gambaran Umum Pangandaran Raya, Bab 5 Gambaran
Investasi Terkini, Bab 6 Rencana Kebutuhan Investasi, Bab 7 Matriks Kebutuhan Investasi
dan Bab 8 Kesimpulan serta Tindak Lanjut. Berdasarkan seluruh bab tersebut, laporan ini
diharapkan dapat menjabarkan esensi dari kajian kebutuhan Penyusunan Rencana
Kebutuhan investasi Pusat Pertumbuhan Pangandaran Raya. Sehingga dapat dicapai tujuan
pengembangan wilayah Jabar Selatan, yaitu mewujudkan wilayah Jawa Barat bagian Selatan
menjadi kawasan agrobisnis, agroindustri, industri kelautan dan pariwisata terpadu. Tim
kajian pekerjaan ini menyampaikan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah turut
serta membantu, sehingga dapat dituntaskan pekerjaan ini.
Bandung, Oktober 2016
Kepala BAPPEDA Provinsi Jawa Barat dan Tim
-
Penyusunan Rencana Kebutuhan Investasi Pangandaran Raya BAPPEDA Pemprov Jabar 2016
LAPORAN AKHIR
v
DAFTAR ISI
RINGKASAN EKSEKUTIF .......................................................................................................... i
RANGKUMAN .............................................................................................................................. ii
KATA PENGANTAR TIM KAJIAN ......................................................................................... iv
DAFTAR ISI ..................................................................................................................................... v
DAFTAR TABEL ............................................................................................................................ix
DAFTAR GAMBAR .................................................................................................................... xii
BAB 1 PENDAHULUAN ............................................................................................................... 1
1.1 Latar Belakang Pekerjaan ........................................................................................ 1
1.2 Maksud dan Tujuan ................................................................................................ 3
1.3 Indikator Keluaran dan Indikator Kinerja .............................................................. 4
1.4 Batasan Kegiatan ..................................................................................................... 4
1.5 Waktu dan Tempat Pelaksanaan Kegiatan ............................................................. 5
BAB 2 LANDASAN PENYELESAIAN PEKERJAAN .............................................................. 6
2.1 Perencanaan Kebutuhan Investasi dan Teori Perkembangan Wilayah ...................... 6
2.2 Pembangunan Pusat Pertumbuhan dan Optimasi Aset Daerah ................................ 8
2.2.1 Pusat Pertumbuhan Ekonomi Daerah .................................................................... 8
2.2.2 Strategi Pengembangan Ekonomi Lokal .............................................................. 11
2.2.3 Optimasi Aset ....................................................................................................... 12
2.3 Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi ....................................................................... 26
2.3.1 Pemahaman Dasar Investasi................................................................................. 26
2.3.2 Faktor-faktor yang Berpengaruh Terhadap Investasi .......................................... 28
2.3.3 Kelayakan Investasi .............................................................................................. 30
2.3.4 Teori Pertumbuhan Ekonomi ............................................................................... 33
2.3.5 Pola Penggunaan Lahan dan Struktur Ruang dalam Pengembangan Wilayah 38
2.4 Pembangunan Pariwisata ........................................................................................ 41
2.4.1 .............. Kunjungan Wisatawan dan Pengaruhnya pada Pendapatan Masyarakat
................................................................................................................................... 43
2.5 Pembangunan Agrobisnis dan Agroindustri ............................................................ 44
Halaman
-
Penyusunan Rencana Kebutuhan Investasi Pangandaran Raya BAPPEDA Pemprov Jabar 2016
LAPORAN AKHIR
vi
2.6 Pembangunan Industri Kelautan .............................................................................. 48
2.6.1 Isu Strategis Pembangunan Kelautan .................................................................. 49
2.7 Landasan Normatif.................................................................................................... 51
BAB 3 METODE PENYELESAIAN PEKERJAAN .................................................................. 55
3.1 Metode dan Teknik Pelaksanaan Pekerjaan .............................................................. 55
3.2 Operasionalisasi Pengukuran Rencana Kebutuhan Investasi Pusat Pertumbuhan . 56
3.3 Prosedur Teknis Operasional .................................................................................... 56
3.4 Langkah Teknis Pemecahan Masalah ....................................................................... 58
3.5 Asumsi dan Batasan yang Digunakan ...................................................................... 70
BAB 4 GAMBARAN UMUM PANGANDARAN RAYA ..................................................... 71
4.1 Pemerintahan Pangandaran Raya ............................................................................. 71
4.2 Demografi/Kependudukan ...................................................................................... 74
4.3. Sosial Budaya ............................................................................................................ 77
4.4 Pendidikan ................................................................................................................. 78
4.5 Kesehatan .................................................................................................................. 81
4.6 Peribadatan ................................................................................................................ 83
4.7 Transportasi ............................................................................................................... 84
4.7.1 Status, Dimensi, dan Kondisi Jaringan Jalan ........................................................ 85
4.7.2 Terminal ................................................................................................................ 86
4.7.3 Transportasi Udara ............................................................................................... 86
4.7.4 Transportasi Air .................................................................................................... 87
4.8 Jaringan Utilitas ......................................................................................................... 88
4.8.1 Jaringan Irigasi dan Drainase ............................................................................... 88
4.8.2 Jaringan Air Bersih/Air Minum ........................................................................... 89
4.8.3 Persampahan ........................................................................................................ 91
4.8.4 Jaringan Listrik/Energi ........................................................................................ 91
4.8.5 Jaringan Telekomunikasi ...................................................................................... 92
4.8.6 Perekonomian ....................................................................................................... 92
4.8.7 Sektor Kelautan dan Perikanan ............................................................................ 94
-
Penyusunan Rencana Kebutuhan Investasi Pangandaran Raya BAPPEDA Pemprov Jabar 2016
LAPORAN AKHIR
vii
BAB 5 GAMBARAN KONDISI TERKINI SEKTOR STRATEGIS DI PUSAT PERTUMBUHAN PANGANDARAN RAYA .............................................................. 95
5.1 Sektor Pariwisata ....................................................................................................... 96
5.1.1 Atraksi Wisata ...................................................................................................... 96
5.1.2 Aksesibilitas ........................................................................................................ 100
5.1.3 Ameniti ............................................................................................................... 103
5.1.4 Ansilari ............................................................................................................... 105
5.1.3 Analisis SWOT Sektor Pariwisata ...................................................................... 113
5.2 Kelautan dan Perikanan .......................................................................................... 114
5.2.1 Tangkapan .......................................................................................................... 117
5.2.2 Budidaya ............................................................................................................. 120
5.2.3 Analisis SWOT Sektor Kelautan dan Perikanan ................................................ 124
5.3 Agrobisnis Kabupaten Pangandaran ...................................................................... 125
5.3.1 Pertanian Tanaman Pangan ................................................................................ 125
5.3.2 Perkebunan ......................................................................................................... 127
5.3.3 Peternakan .......................................................................................................... 132
5.3.4 Kehutanan ........................................................................................................... 134
5.3.5 Analisis SWOT Sektor Agrobisnis ...................................................................... 136
5.4 Agroindustri ............................................................................................................ 139
5.4.1 Industri Makanan dan Minuman ....................................................................... 142
5.4.2 Industri Penggergajian Kayu .............................................................................. 147
5.4.3 Analisis SWOT Sektor Agroindustri .................................................................. 147
BAB 6 RENCANA KEBUTUHAN INVESTASI PUSAT PERTUMBUHAN PANGANDARAN RAYA .............................................................................................. 149
6.1 Kepariwisataan ........................................................................................................ 149
6.2 Kelautan dan Perikanan .......................................................................................... 151
6.3 Agrobisnis ................................................................................................................ 154
6.4 Agroindustri ............................................................................................................ 156
6.5 Sektor Pendukung Lainnya ..................................................................................... 158
-
Penyusunan Rencana Kebutuhan Investasi Pangandaran Raya BAPPEDA Pemprov Jabar 2016
LAPORAN AKHIR
viii
BAB 7 MATRIKS KEBUTUHAN INVESTASI PUSAT PERTUMBUHAN PANGANDARAN RAYA .............................................................................................. 165
7.1 Rencana Kebutuhan Investasi Sektor Pariwisata .................................................... 166
7.2 Rencana Kebutuhan Investasi Sektor Kelautan dan Perikanan .............................. 169
7.3 Rencana Kebutuhan Investasi Sektor Agrobisnis ................................................... 170
7.4 Rencana Kebutuhan Investasi Sektor Agroindustri ................................................ 171
7.5 Rekapitulasi Matriks Rencana Kebutuhan Investasi Pusat Pertumbuhan
Pangandaran Raya ............................................................................................... 173
BAB 8 KESIMPULAN DAN TINDAK LANJUT RENCANA INVESTASI PUSAT PERTUMBUHAN PANGANDARAN RAYA ............................................................ 177
8.1 Kesimpulan .............................................................................................................. 177
8.2 Tindak Lanjut Bagi Investasi Pangandaran Raya ................................................... 181
-
Penyusunan Rencana Kebutuhan Investasi Pangandaran Raya BAPPEDA Pemprov Jabar 2016
LAPORAN AKHIR
ix
DAFTAR TABEL
Tabel 3. 1 Tabel Operasional dan Pemetaan Alat Ukur .......................................................... 60
Tabel 4. 1 Luas Administrasi Pusat Pertumbuhan Pangandaran Raya .................................. 73
Tabel 4. 2 Jumlah Penduduk Pusat Pertumbuhan Pangandaran ............................................ 74
Tabel 4. 3 Kepadatan Penduduk di Kawasan Pusat Pertumbuhan Pangandaran .................. 75
Tabel 4. 4 Laju Pertumbuhan Penduduk ................................................................................. 76
Tabel 4. 5 Proyeksi Penduduk ................................................................................................. 77
Tabel 4. 6 Mata Pencaharian Masyarakat di Pangandaran Raya ............................................ 77
Tabel 4. 7 Jumlah Sarpras Pendidikan di Pangandaran Raya Tahun 2013 ............................. 79
Tabel 4. 8 Tingkat Pelayanan Sarana Pendidikan ................................................................... 80
Tabel 4. 9 Jumlah Sarana Kesehatan di Pangandaran Raya Tahun 2013 ................................ 81
Tabel 4. 10 Tingkat Pelayanan Sarana Kesehatan ................................................................... 82
Tabel 4. 11 Jumlah Sarana Peribadatan di Kawasan Pangandaran Raya Tahun 2013 ............ 83
Tabel 4. 12 Tingkat Pelayanan Sarana Peribadatan di Pangandaran Raya ............................. 84
Tabel 4. 13 Nama, Panjang, dan Lebar Jalan Desa di Kawasan Pangandaran Raya ............... 85
Tabel 4. 14 Daerah Irigasi Pemerintahan Kabupaten Pangandaran ....................................... 88
Tabel 4. 15 Jumlah Pelanggan dan Penggunaan Air Minum di Kabupaten Ciamis Tahun 2011-
2012 .......................................................................................................................................... 90
Tabel 4. 16 Jumlah Pelanggan Listrik Tahun 2013 .................................................................. 92
Tabel 4. 17 Jumlah Pemakai Jasa Telekomunikasi di Pangandaran Raya Tahun 2013 ........... 92
Tabel 4. 18 PDRB Per Kecamatan di Kawasan Pangandaran Raya Pertumbuhan Tahun 2012
atas dasar Harga Konstan Tahun 2000 (Juta Rupiah) ............................................................. 93
Tabel 4. 19 Jumlah Perusahaan Perdagangan Nasional di di Pangandaran Raya Pangandaran
Tahun 2012 ............................................................................................................................... 93
Tabel 4. 20 Jumlah Sebaran Fasilitas Perdagangan dan Jasa di di Pangandaran Raya Tahun
2013 .......................................................................................................................................... 94
Tabel 5. 1 Atraksi Wisata Alam ............................................................................................... 97
Tabel 5. 2 Daftar Wisata Budaya pada Kawasan Pertumbuhan Pangandaran Raya .............. 99
Tabel 5. 3 Daftar Wisata Buatan di Pertumbuhan Pangandaran Raya ................................... 99
Tabel 5. 4 Kondisi Jalan Objek Pariwisata ............................................................................. 101
Tabel 5. 5 Capaian Indikator 2015 ......................................................................................... 102
-
Penyusunan Rencana Kebutuhan Investasi Pangandaran Raya BAPPEDA Pemprov Jabar 2016
LAPORAN AKHIR
x
Tabel 5. 6 Capaian Indikator 2035 ......................................................................................... 102
Tabel 5. 7 Analisis SWOT Pariwisata .................................................................................... 114
Tabel 5. 8 Jumlah Penduduk Pangandaran Raya 2011-2015 ................................................. 114
Tabel 5. 9 Proyeksi Jumlah Penduduk Pangandaran Raya ................................................... 115
Tabel 5. 10 Jumlah Nelayan di Pangandaran Raya Per Tahun 2015 ..................................... 116
Tabel 5. 11 Jumlah Perahu, Motor Tempel dan Kapal Motor Per Kecamatan Tahun 2014-2015
................................................................................................................................................ 117
Tabel 5. 12 Nilai Produksi Ikan Laut Menurut Tempat PeIelangan Ikan ............................. 117
Tabel 5. 13 Jumlah Produksi Unggulan Penangkapan di laut di Kab.Pangandaran Tahun 2007
2015 ..................................................................................................................................... 119
Tabel 5. 14 Jumlah Produksi Ikan Menurut Tempat Pemeliharaan Pada Tahun 2014 ......... 121
Tabel 5. 15 Jumlah Nilai Produksi Ikan Budidaya Air Tawar Pada Tahun 2015 .................. 122
Tabel 5. 16 Jumlah Nilai Produksi Ikan Budidaya Air Payau Pada Tahun 2015 .................. 123
Tabel 5. 17 Luas Areal Tempat Penangkapan Menurut Kecamatan ..................................... 124
Tabel 5. 18 Analisis SWOT Bidang Kelautan dan Perikanan ................................................ 124
Tabel 5. 19 Luas Lahan Pertanian di Kabupaten Pangandaran ............................................ 126
Tabel 5. 20 Luas Panen dan Produksi Padi (Padi Sawah dan Padi Ladang) Menurut Kecamatan
Di Pangandaran Raya Tahun 2013 ........................................................................................ 126
Tabel 5. 21 Jumlah Kelompok Tani Berdasarkan Komoditas di Kecamatan di Pangandaran
Raya ....................................................................................................................................... 127
Tabel 5. 22 Lokasi dan Luas Lahan Panen Tanaman Budidaya Kayu Sengon, Salak, Karet,
Kelapa, Kacang Tanah, Kedelai di Pangandaran Raya ......................................................... 128
Tabel 5.23 Produktivitas Tanaman Padi, Palawija, dan Perkebunan di Growth Center
Kabupaten Pangandaran Tahun 2012-2013 ........................................................................... 129
Tabel 5. 24 Luas Lahan Panen Tanaman Budidaya Kayu Sengon, Karet, Kelapa, Kedelai di
Growth Center Kabupaten Pangandaran Tahun 2015 .......................................................... 132
Tabel 5. 25 Produksi Tanaman Budidaya di Kabupaten Pangandaran ................................ 132
Tabel 5. 26 Jumlah Ternak di Pangandaran Raya................................................................. 133
Tabel 5. 27 Jumlah Unggas Menurut Jenisnya dan Kecamatan Tahun 2013 ........................ 133
Tabel 5. 28 Luas Hutan Rakyat Menurut Kecamatan di Kabupaten Pangandaran Tahun 2013
................................................................................................................................................ 135
-
Penyusunan Rencana Kebutuhan Investasi Pangandaran Raya BAPPEDA Pemprov Jabar 2016
LAPORAN AKHIR
xi
Tabel 5. 29 Luas Kawasan Pelestarian Alam di Kabupaten Pangandaran Tahun 2013 ........ 135
Tabel 5. 30 Produksi Kayu dari Areal Hutan Rakyat di Kabupaten Pangandaran Tahun 2013
................................................................................................................................................ 136
Tabel 5. 31 Analisis SWOT Agrobisnis .................................................................................. 137
Tabel 5. 32 Rekapitulasi Jumlah Agroindustri di Pangandaran Raya .................................. 139
Tabel 5. 33 Jumlah dan Jenis Usaha Makanan dan Minuman di Kab. Pangandaran Th. 2013
................................................................................................................................................ 143
Tabel 5. 34 Industri Kecil dan Menengah Pengolahan Keripik Pisang di Growth Center
Kabupaten Pangandaran ....................................................................................................... 145
Tabel 5. 35 Industri Kecil dan Menengah Pengolahan Kopra di Growth Center Kabupaten
Pangandaran .......................................................................................................................... 145
Tabel 5. 36 Industri Kecil dan Menengah Pengolahan Gula Kelapa di Growth Center
Kabupaten Pangandaran ....................................................................................................... 146
Tabel 5. 37 Industri Kecil dan Menengah Pengolahan Ikan Asin di Growth Center Kabupaten
Pangandaran .......................................................................................................................... 146
Tabel 5. 38 Industri Kecil dan Menengah Pengolahan Pembekuan Ikan/Udang di Growth
Center Kabupaten Pangandaran ........................................................................................... 147
Tabel 5. 39 Analisis SWOT Agroindustri .............................................................................. 148
Tabel 6. 1 Rencana Kebutuhan Investasi Sektor Pariwisata .................................................. 150
Tabel 6. 2 Rencana Kebutuhan Investasi Sektor Kelautan dan Perikanan ............................ 151
Tabel 6. 3 Rencana Kebutuhan Investasi Sektor Agribisnis .................................................. 154
Tabel 6. 4 Rencana Kebutuhan Investasi Sektor Agroindustri .............................................. 157
Tabel 6. 5 Rencana Kebutuhan Investasi Sektor Pendukung Lainnya .................................. 159
Tabel 7. 1 Rencana Kebutuhan Investasi Sektor Pariwisata .................................................. 166
Tabel 7. 2 Rencana Kebutuhan Investasi Sektor Kelautan dan Perikanan ............................ 169
Tabel 7. 3 Rencana Kebutuhan Investasi Sektor Agrobisnis ................................................. 170
Tabel 7. 4 Rencana Kebutuhan Investasi Sektor Agroindustri .............................................. 171
Tabel 7.5 Rekapitulasi Matriks Rencana Kebutuhan Investasi Pusat Pertumbuhan
Pangandaran Raya ..........................................................................................................174
-
Penyusunan Rencana Kebutuhan Investasi Pangandaran Raya BAPPEDA Pemprov Jabar 2016
LAPORAN AKHIR
xii
DAFTAR GAMBAR
Gambar 2. 1 Alur Proses Analisis the Highest and Best Use (HBU) untuk Pemanfaatan Aset
Tertinggi dan Terbaik .............................................................................................................. 15
Gambar 2. 2 Segmenting, Targeting, and Positioning ................................................................. 17
Gambar 2. 3 Pengembangan Investasi melalui Alternatif Penggunaan dan Pemanfaatan Aset
Barang Milik Daerah (BMD) .................................................................................................... 24
Gambar 2. 4 Penyelenggaraan MICE yang Memerlukan Penyediaan Prasarana dan Sarana 26
Gambar 2. 5 Grafik Hubungan Investasi dengan Suku Bunga ............................................... 29
Gambar 2. 6 Penggunaan Lahan Model Von Thunen ............................................................. 38
Gambar 2. 7 Model Penggunaan Lahan Burges ...................................................................... 39
Gambar 2. 8 Model Teori Pusat Lipat Ganda (Multiple Nucleiconcept) .................................... 40
Gambar 2. 9 Model Penta Helix Desawisata .............................................................................. 42
Gambar 2. 10 Kolaborasi Pilar Utama Pengembangan Destinasi Wisata Berkelanjutan berbasis
Pentahelix Model ........................................................................................................................ 43
Gambar 2. 11 Model Hipotetik Upaya Strategis Integrasi Pengembangan dan Pemasaran Aset
Destinasi Wisata untuk meningkatkan Jumlah Kunjungan dan Pendapatan Masyarakat
Setempat .................................................................................................................................. 44
Gambar 2. 12 Sistem Agrobisnis .............................................................................................. 45
Gambar 2. 13 Rente Ekonomi Sumber daya ............................................................................ 49
Gambar 3. 1 Alur Pekerjaan dan Lingkup Pekerjaan serta Output berdasarkan KAK .......... 57
Gambar 4. 1 Peta Administratif Kabupaten Pangandaran ...................................................... 72
Gambar 4. 2 Peta Administrasi Pusat Pertumbuhan Pangandaran Raya ............................... 73
Gambar 4. 3 Grafik Jumlah Penduduk di Pangadaran Raya .................................................. 75
Gambar 4. 4 Grafik Kepadatan Penduduk .............................................................................. 75
Gambar 4. 5 DAS di Wilayah Pusat Pertumbuhan Pangandaran ........................................... 89
Gambar 5. 1 Sebaran Pariwisata Pangandaran Raya .............................................................. 98
Gambar 5. 2 Body Rafting di Desa Kertayasa dan Desa Selasari ............................................ 113
Gambar 5. 3 Presentase Penduduk Pangandaran Raya Per Kecamatan Tahun 2015 ........... 115
-
Penyusunan Rencana Kebutuhan Investasi Pangandaran Raya BAPPEDA Pemprov Jabar 2016
LAPORAN AKHIR
xiii
Gambar 5. 4 Grafik Jumlah Produksi Unggulan Penangkapan di laut di Kab.Pangandaran
Tahun 2015 ............................................................................................................................. 120
Gambar 5. 5 Peta Sebaran Produksi Kelautan Pangandaran Raya ....................................... 121
Gambar 5. 6 Persentase Jumlah Produksi Ikan Budidaya Air Tawar Pada Tahun 2015 ...... 123
Gambar 5. 7 Sebaran Tanaman Pangan kawasan Pusat Pertumbuhan Pangandaran Raya . 128
Gambar 5. 8 Sebaran Jumlah Ternak Pusat Pertumbuhan Pangandaran Raya .................... 134
Gambar 5. 9 Peta Sebaran Agroindustri Pangandaran Raya ................................................ 142
Gambar 5. 10Daya Tarik Wisata Kuliner Jus Honje .............................................................. 144
Gambar 6. 1 Pemetaan Pertumbuhan Pangandaran Raya Sektor Pariwisata ....................... 161
Gambar 6. 2 Pemetaan Pertumbuhan Pangadaran Raya Sektor Kelautan dan Perikanan ... 162
Gambar 6. 3 Pemetaan Pertumbuhan Pangandaran Raya Sektor Agrobisnis ...................... 163
Gambar 6. 4 Pemetaan Pertumbuhan Pangandaran Raya Sektor Agroindustri ................... 164
Gambar 8. 1 Roadmap Investasi Sektor Pariwisata ....................................................................... 183
Gambar 8. 2 Kerangka Kerja Umum Pengembangan Rencana Kebutuhan Investasi Pusat
Pertumbuhan Sektor Pariwisata di Pangandaran Raya ............................................................. 184
Gambar 8. 3 Roadmap Investasi Sektor Kelautan dan Perikanan ............................................... 186
Gambar 8. 4 Kerangka Kerja Sektor Kelautan dan Perikanan ................................................... 187
Gambar 8. 5 Roadmap Investasi Sektor Agrobisnis ...................................................................... 189
Gambar 8. 6 Kerangka Kerja Sektor Agrobisnis .......................................................................... 190
Gambar 8. 7 Roadmap Investasi Sektor Agroindustri .................................................................. 191
Gambar 8. 8 Kerangka Kerja Sektor Agroindustri ...................................................................... 192
file:///D:/Finishing/08_Laporan%20Akhir_Kebutuhan%20Inv%20Pangandaran%20Raya.docx%23_Toc469536808file:///D:/Finishing/08_Laporan%20Akhir_Kebutuhan%20Inv%20Pangandaran%20Raya.docx%23_Toc469536809file:///D:/Finishing/08_Laporan%20Akhir_Kebutuhan%20Inv%20Pangandaran%20Raya.docx%23_Toc469536810file:///D:/Finishing/08_Laporan%20Akhir_Kebutuhan%20Inv%20Pangandaran%20Raya.docx%23_Toc469536811
-
Penyusunan Rencana Kebutuhan Investasi Pangandaran Raya BAPPEDA Pemprov Jabar 2016
LAPORAN AKHIR
1
BAB 1 PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Pekerjaan
Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan kegiatan
yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya. Perencanaan dimaskud
guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan
kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,
Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah mengamanatkan
bahwa perencanaan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel,
partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan (RPJMD Jabar, 2014).
Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 2029, ditetapkan WP Priatim
Pangandaran, yang mencakup Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis,
Kota Tasikmalaya dan Kota Banjar, memiliki potensi pengembangan dalam sektor pertanian,
perkebunan, perikanan tangkap, pariwisata, industri pengolahan, pertambangan mineral.
Berdasarkan pada Perda tersebut, Kabupaten Pangandaran menjadi 1 di antara 6 (enam) Wilayah
Pengembangan (WP).
Kabupaten Pangandaran adalah satu di antara kabupaten di Provinsi Jawa Barat.
Kabupaten Pangandaran baru menjadi Pemerintahan Kabupaten sejak tahun 2012. Kabupaten
ini berlokasi strategis, karena berada di lintasan jalan provinsi, berada di pinggir pantai dengan
panjang pantai 91 Km, dan memiliki beragam potensi untuk dikembangkan. Berdasarkan
posisinya, Pangandaran berbatasan dengan Kabupaten Ciamis dan Kota Banjar di utara,
Kabupaten Cilacap di timur, Samudera Hindia di selatan, serta Kabupaten Tasikmalaya di
sebelah barat.
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupatenhttps://id.wikipedia.org/wiki/Provinsihttps://id.wikipedia.org/wiki/Jawa_Barathttps://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Ciamishttps://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Banjarhttps://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Cilacaphttps://id.wikipedia.org/wiki/Samudera_Hindiahttps://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Tasikmalaya
-
Penyusunan Rencana Kebutuhan Investasi Pangandaran Raya BAPPEDA Pemprov Jabar 2016
LAPORAN AKHIR
2
Kabupaten Pangandaran sebagai Daerah Otonom Baru (DOB), tentu perlu mendapat
perhatian khusus. Meskipun Pangandaran baru menjadi daerah otonom, namun Kabupaten
Pangandaran sebelumnya sudah menjadi salah satu daerah yang memegang peranan penting,
bahkan menjadi kawasan strategis di Jawa Barat. Hal tersebut dapat diketahui dari kebijakan
penataan ruang yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) yang menjelaskan bahwa Pangandaran
ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Kewilayahan (PKW). Sementara berdasarkan Peraturan
Daerah No 22 tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat 2009-2029,
Pangandaran ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional Provinsi (PKNP) masuk kedalam
wilayah pengembangan Priangan Timur, dan Pangandaran ditetapkan sebagai Kawasan
Strategis Provinsi (KSP) penanganan ekonomi.
Kabupaten Pangandaran yang berada di Jawa Barat bagian selatan, memiliki potensi yang
cukup besar untuk dikembangkan sebagai pusat pertumbuhan. Karakteristik wilayah
Pangandaran ini didominasi oleh kawasan lindung. Berdasarkan pada Peraturan Daerah
Provinsi Jawa Barat No 12 Tahun 2004, tentang Pengelolaan Pembangunan dan Pengembangan
Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan Jawa Barat disebutkan bahwa, Pusat Pertumbuhan
merupakan wilayah yang memiliki keunggulan karena lokasi, sejarah dan/atau kebijakan
pemerintah yang dimilikinya, sehingga mempunyai wilayah pengaruh yang luas dan dapat
dimanfaatkan sebagai penggerak percepatan pembangunan di seluruh wilayah daerah.
Berbeda dengan pendekatan delineasi Wilayah Metropolitan yang dilakukan berdasarkan
jumlah penduduk perkotaan, persentase kawasan terbangun dan kondisi aktivitas sosial dan
ekonomi masyarakatnya, maka delineasi Wilayah Growth Center Pangandaran dilakukan dengan
melihat potensi perkembangan sektor ekonomi lokal (dalam hal ini pariwisata) yang sudah
berkumpul pada suatu lokasi tertentu. Dengan adanya suntikan investasi dan percepatan
pembangunan infrastruktur di wilayah ini, sektor pariwisata dan perikanan diharapkan dapat
berkembang lebih cepat serta menarik berbagai aktivitas ekonomi lainnya untuk bersama-sama
mendorong terwujudnya Growth Center Pangandaran sebagai pusat pertumbuhan wilayah yang
sangat potensial. Potensi yang dimiliki adalah di bidang pertanian yaitu kelapa, peternakan
-
Penyusunan Rencana Kebutuhan Investasi Pangandaran Raya BAPPEDA Pemprov Jabar 2016
LAPORAN AKHIR
3
yakni sapi dan domba. Kemudian perikanan tangkap dan kelautan, serta Objek dan Daya Tarik
Wisata (ODTW) unggulan wisata pantai.
Pangandaran memiliki potensi yang sangat besar untuk dijadikan sebagai salah satu pusat
pertumbuhan di Jawa Barat, dan dipandang mampu untuk merangsang daerah lainnya.
Berdasarkan potensi yang ada maka, Pemerintah Jawa Barat mengambil langkah dan inisiatif
untuk mengelola pembangunan dan mengembangkan Kabupaten Pangandaran secara efektif
dan efisien, agar Pangandaran sebagai pusat pertumbuhan dapat terwujud dengan baik.
Berdasarkan kewilayahannya, dan menurut potensi untuk pusat pertumbuhannya, ada beberapa
kawasan potensial untuk dijadikan sebagai pusat pertumbuhan. Pangandaran Raya adalah
sebuah kawasan yang di antaranya berpotensi tinggi dijadikan pusat pertumbuhan. Karena
itulah, perlu kajian mengenai PENYUSUNAN RENCANA KEBUTUHAN INVESTASI PUSAT
PERTUMBUHAN PANGANDARAN RAYA.
1.2 Maksud dan Tujuan
Maksud kegiatan PPP - Penyusunan Rencana Kebutuhan Investasi Pusat Pertumbuhan
Pangandaran Raya TA. 2016 di Jawa Barat meliputi:
1. Menyusun kajian tentang Rencana Kebutuhan Investasi Pusat Pertumbuhan Pengandaran
Raya yang mencakup:
a. Gambaran umum wilayah Pusat Pertumbuhan Pangandaran Raya;
b. Kondisi perekonomian Wilayah Pusat Pertumbuhan Pangandaran Raya;
c. Identifikasi kebutuhan sarana dan prasarana infrastruktur penunjang di wilayah Pusat
Pertumbuhan Pangandaran Raya;
d. Rencana kebutuhan nilai investasi di wilayah Pusat Pertumbuhan Pangandaran Raya;
e. Skema investasi di wilayah Pusat Pertumbuhan Pangandaran Raya; dan
f. Strategi penciptaan minat investasi di wilayah Pusat Pertumbuhan Pangandaran Raya.
2. Mengoordinasikan dan mengintegrasikan atau menyinergikan perencanaan pembangunan
ekonomi terkait Pusat Pertumbuhan Pangandaran Raya di lingkup OPD Provinsi Jawa Barat,
maupun antar wilayah kabupaten/kota, sehingga dapat bersinergi dengan tujuan
pembangunan Pusat Pertumbuhan Pangandaran Raya.
-
Penyusunan Rencana Kebutuhan Investasi Pangandaran Raya BAPPEDA Pemprov Jabar 2016
LAPORAN AKHIR
4
Adapun tujuan pengembangan wilayah Jabar Selatan, yaitu mewujudkan wilayah Jawa
Barat bagian Selatan menjadi kawasan agrobisnis, agroindustri, industri kelautan dan
pariwisata terpadu.
1.3 Indikator Keluaran dan Indikator Kinerja
Kajian ini memiliki indikator keluaran yang diharapkan sebagai berikut:
1. Indikator Keluaran (output yang akan dihasilkan, kualitas dan manfaat) adalah Tersusunnya
dokumen perencanaan kebutuhan investasi pengembangan Pusat Pertumbuhan Pangandaran
Raya yang dapat dijadikan sebagai bahan kebijakan dalam pembangunan di Jabar Selatan.
2. Keluaran (jumlah/volume output yang dihasilkan dan satuan output) adalah berupa
dokumen Rencana Kebutuhan Investasi Pusat Pertumbuhan Pangandaran Raya
Adapun indikator kinerja pekerjaan ini adalah: Tersusunnya dokumen perencanaan
pembangunan Pangandaran Raya, rencana kebutuhan, serta strategi investasi dalam
pengembangan Pangandaran Raya.
1.4 Batasan Kegiatan
Penyusunan Rencana Kebutuhan Investasi Pusat Pertumbuhan Pangandaran Raya TA.
2016 di Jawa Barat meliputi fasilitasi Tim Perencana Pembangunan Ekonomi dalam menyusun
Kerangka Ekonomi Daerah, antara lain memfasilitasi Rapat, Penggandaan dan Pencetakan, serta
Perjalanan Dinas dalam rangka menginventarisasi data ekonomi perencanaan pembangunan ke
Kabupaten Pangandaran dan sekitarnya.
Batasan kegiatan PPP - Penyusunan Rencana Kebutuhan Investasi Pusat Pertumbuhan
Pangandaran Raya TA. 2016 di Jawa Barat lebih difokuskan kepada:
1. Penyusunan dokumen berupa kajian Rencana Kebutuhan Investasi Pusat Pertumbuhan
Pangandaran Raya.
2. Koordinasi dan sinergi antar stakehoders terkait perencanaan kebutuhan investasi Pusat
Pertumbuhan Pangandaran Raya.
3. Melakukan pengumpulan data berupa data sekunder dan primer, serta menghimpun
informasi dari berbagai stakeholders terkait kajian tersebut melalui survey lapangan.
-
Penyusunan Rencana Kebutuhan Investasi Pangandaran Raya BAPPEDA Pemprov Jabar 2016
LAPORAN AKHIR
5
1.5 Waktu dan Tempat Pelaksanaan Kegiatan
Kegiatan PPP Penyusunan Rencana Kebutuhan Investasi Pusat Pertumbuhan
Pangandaran Raya dilaksanakan dari mulai bulan Agustus 2016 sampai dengan November 2016
atau selama 4 bulan. Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan Investasi Pusat
Pertumbuhan Pangandaran Raya Bidang Ekonomi dilaksanakan pada bulan Agustus 2016.
Adapun matriks jadwal kegiatan sebagai berikut:
Tabel 1.1 Jadwal Kegiatan
URAIAN Agustus September Oktober November
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1. Persiapan
2. Pembahasan Draf Awal
3. Pembahasan Draf Akhir
4. Diseminasi
5. Persiapan Monitoring
6. Rapat Monitoring
Sumber: Hasil Analisis, 2016
Kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan Investasi Pusat Pertumbuhan Pangandaran
Raya Bidang Ekonomi di Jawa Barat dilaksanakan
1. Survey lapangan di daerah Kabupaten Pangandaran, dan pengumpulan dokumen terkait
pekerjaan di kantor Kabupaten Pangandaran, serta di beberapa Kantor Kecamatan maupun
Kantor Desa di Pangandaran. Data yang dikumpulkan dari Pangandaran mengenai
agrobisnis, agroindustri, kelautan, dan kepariwisataan, baik yang telah ada maupun potensi
investasi di masa datang.
2. Pengumpulan dokumen di Kantor Provinsi Jawa Barat yang berkenaan dengan
pengembangan dan pengelolaan agrobisnis, agroindustri, kelautan, dan kepariwisataan,
baik yang telah ada maupun berupa potensi investasi di masa datang.
3. Survey lapangan pengembangan dan pengelolaan agrobisnis, agroindustri, kelautan, dan
kepariwisataan di Bappeda Bali, Bappeda Buleleng, dan di lokasi pengembangan serta
pengelolaan agrobisnis, agroindustri, kelautan, dan kepariwisataan di daerah bersangkutan.
---agisu--
-
Penyusunan Rencana Kebutuhan Investasi Pangandaran Raya BAPPEDA Pemprov Jabar 2016
LAPORAN AKHIR
6
BAB 2 LANDASAN PENYELESAIAN PEKERJAAN
Pada Bab 2 ini disajikan landasan penyelesaian pekerjaan. Isi dari bab ini mencakup dua
bagian besar yang keduanya merupakan landasan pekerjaan dimaksud. Kedua landasan tersebut
adalah landasan teori, dan landasan normatif untuk kajian Penyusunan Rencana Kebutuhan
Investasi Pusat Pertumbuhan Pangandaran Raya.
2.1 Perencanaan Kebutuhan Investasi dan Teori Perkembangan Wilayah
Setiap daerah dalam merencanakan pembangunan di wilayahnya tentu memerlukan
perhitungan dasar terutama untuk kebutuhan investasi. Besarnya kebutuhan investasi
ditentukan oleh kemampuan penyediaan sumber pembiayaan atas dana untuk diinvestasikan,
dengan pertimbangan untuk mencapai laju pertumbuhan dan tingkat kesejahteraan yang harus
dicapai.
Analisis yang umum dan tepat digunakan untuk menentukan kebutuhan atau rencana
investasi pembangunan adalah konsep Incremental Capital Output Ratio (ICOR). ICOR ini
memiliki manfaat sangat penting dalam teori ekonomi. Rasio ini disebut rasio kenaikan ouput
akibat kenaikan kapital yang berarti indikator ekonomi makro yang digunakan untuk menilai
kinerja investasi di suatu negara. Perhitungan yang diperoleh berupa angka yang menunjukkan
perbandingan antara investasi yang diperlukan untuk dapat meningkatkan tambahan
pendapatan atau output. Angka ini dihitung untuk prakiraan kebutuhan secara menyeluruh
maupun sektoral. Dengan angka ICOR ini, akan dapat dihitung prakiraan kebutuhan investasi
secara total serta alokasi sektoral. Sebuah perencanaan dan khususnya prakiraan kebutuhan
investasi dan sumber pembiayaan pembangunan dapat digunakan beragam alat analisis di
antaranya:
K = Angka ICOR I = Investasi pada tahun t Y = Peningkatan PDRB pada tahun t + 1
Jumlah kebutuhan investasi dapat dihitung dengan menggunakan persamaan di bawah ini: I = k * g * Y
-
Penyusunan Rencana Kebutuhan Investasi Pangandaran Raya BAPPEDA Pemprov Jabar 2016
LAPORAN AKHIR
7
dimana : I = Jumlah investasi k = Angka ICOR g = Laju pertumbuhan ekonomi Y = Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
Khususnya untuk menghitung kebutuhan investasi di sebuah Pemerintahan Daerah, maka
sangat bergantung pada kondisi keuangan yang tersedia. Pembangunan daerah yang sejalan
dengan era otonomi di Indonesia, membuka peluang bagi setiap daerah untuk melakukan
pembangunan di berbagai bidang, industri dan sektor sesuai potensi yang dimiliki daerah
tersebut. Permasalahannya antara lain, bagaimana upaya meningkatkan investasi di daerah
bersangkutan agar dapat meningkatkan PADS, pendapatan masyarakat setempat yang akhirnya
bermuara pada pertumbuhan kesejahteraan masyarakat bersangkutan. Karena itulah, jika Pemda
merencanakan investasinya, maka perlu menghitung prakiraan jumlah pendapatan dari
investasi tersebut.
Banyak teori yang populer dalam teori perkembangan wilayah. Secara umum dikenal ada
4 kategori teori dalam perkembangan wilayah.
1. Kelompok yang menitikberatkan pada kemakmuran wilayah.
2. Fokus pada sumberdaya alam dan faktor lingkungan yang sangat mempengaruhi
keberlanjutan kegiatan produksi atau sustainable development.
3. Menitikberatkan pada kelembagaan dan proses pengambilan keputusan.
4. Memberikan perhatian pada kesejahteraan masyarakat didalam daerah tersebut.
Masing-masing kelompok dalam 4 golongan tersebut di atas, ternyata muncul beberapa teori
yang popular mengenai pembangunan wilayah di antaranya dikenal:
1. Teori Keynes
2. Teori Neoklasik
3. Teori Inter dan Intra Wilayah
4. Teori Trickle Down Effect
5. Teori Tempat Sentral
6. Teori Von Thunen
7. Teori Biaya Lokasi Minimum
http://darapuspaagustin.co.id/2015/10/teori-teori-perkembangan-wilayah.html
-
Penyusunan Rencana Kebutuhan Investasi Pangandaran Raya BAPPEDA Pemprov Jabar 2016
LAPORAN AKHIR
8
8. Teori Pendekatan Pasar
9. Teori Polarization Effect and Trickle Down Effect
10. Teori Pusat Pertumbuhan
11. Teori Ir. Sutami
12. Teori Kutub Pertumbuhan
Pada bahasan dalam bab 2 ini hanya akan disajikan teori yang menjadi landasan dalam kajian
pusat pertumbuhan ekonomi. Hal ini tentu menjadi fokus bahasan sesuai dengan judul kajian
dalam pekerjaan ini berjudul: Penyusunan Rencana Kebutuhan Investasi Pusat Pertumbuhan
Pangandaran Raya.
2.2 Pembangunan Pusat Pertumbuhan dan Optimasi Aset Daerah
Pusat pertumbuhan ekonomi di sebuah daerah pada dasarnya dapat dibangun secara
sengaja melalui perencanaan dan program pertumbuhan, namun ada pula pusat pertumbuhan
itu dapat terjadi secara alami. Pusat pertumbuhan yang sesuai kehendak tentu perlu perencanaan
dan program yang terarah.
2.2.1 Pusat Pertumbuhan Ekonomi Daerah
Berkenaan dengan perencanaan dan program pertumbuhan dimaksud, berikut ini
disajikan landasan teori pusat pertumbuhan.
1. Teori Polarisasi Ekonomi
Teori polarisasi ekonomi ini dikemukakan Gunar Myrdal yang secara tegas ia berpendapat
bahwa, setiap daerah mempunyai pusat pertumbuhan yang menjadi daya tarik bagi tenaga
buruh dari pinggiran di sekitar daerah bersangkutan. Pusat pertumbuhan tersebut bukan saja
terbuka bagi para tenaga profesional terdidik, namun juga menimbulkan daya tarik bagi tenaga
terampil, investor, dan beragam barang yang diperdagangkan, sehingga pada tahap selanjutnya
mendorong secara terus menerus pertumbuhan ekonomi di daerah bersangkutan. Pertumbuhan
tersebut terus makin meningkat dari waktu ke waktu, dan lama-kelamaan semakin pesat,
sehingga menjadi polarisasi pertumbuhan ekonomi atau polarization of economic growth.
Dalam teori menganggap bahwa perkembangan suatu wilayah tidak terjadi secara bersamaan,
akan tetapi terdapat sistem polarisasi perkembangan suatu wilayah yang kemudian akan
-
Penyusunan Rencana Kebutuhan Investasi Pangandaran Raya BAPPEDA Pemprov Jabar 2016
LAPORAN AKHIR
9
memberikan efek ke wilayah lainnya, atau dengan kata lain, suatu wilayah yang berkembang
akan membuat wilayah di sekitarnya ikut berkembang
Pada dasarnya teori polarisasi ekonomi dari Gunar Myrdal adalah berupa penyusunan
konsep pusat-pinggiran atau coreperiphery. Konsep ini memiliki keistimewaan terutama
pertumbuhan sebuah daerah akan sangat cepat. Di sisi lain, ada kelemahan yang sangat sulit
diatasi yakni, konsep pusat-pinggiran ini merugikan daerah pinggiran itu sendiri. Ada upaya
yang dapat dilakukan untuk membatasi perpindahan penduduk dari pinggiran ke perkotaan
(urbanisasi), misal upaya pembatasan migrasi (urbanisasi), mencegah keluarnya modal dari
daerah pinggiran, membangun daerah pinggiran, dan membangun wilayah pedesaan.
Rangkaian upaya tersebut umumnya tidak mudah dilakukan karena beragam faktor turut
mempengaruhinya.
Setiap pusat pertumbuhan ekonomi yang dirancang tentu diharapkan dapat berdampak
dan berpengaruh signifikan pada daerah yang ada di sekitarnya. Dampak dan pengaruh pusat
pertumbuhan ekonomi dapat bersifat positif atau negatif. Dampak dan pengaruh positif pada
perkembangan daerah di sekitarnya disebut spread effect atau efek menyebar. Umpama
terciptanya kesempatan kerja baru bagi penduduk setempat, makin meningkatnya investasi,
upah buruk semakin naik, distribusi barang makin cepat, pengolahan bahan mentah menjadi
barang setengah jadi dan barang jadi makin meningkat, sehingga pada akhirnya akan
meningkatkan kesejahteraan masyarakat bersangkutan. Adapun dampak dan pengaruh negative
disebut backwash effect atau efek sampingan. Umpama terjadinya ketimpangan pembangunan
antar wilayah terutama wilayah kota dengan pedesaan, makin meningkatnya kriminalitas,
kerusakan lingkungan alam dan budaya yang terus menurus meningkat, dan tentu masih banyak
lagi potensi efek negatif lainnya.
2. Teori Kutub Pertumbuhan
Perroux, seorang ahli ekonomi Prancis (1950) mengajukan sebuah konsep kutub
pertumbuhan atau growth pole concept. Ia berpendapat bahwa, kutub pertumbuhan adalah
pusat-pusat dalam arti keruangan yang abstrak, sebagai tempat menyebarkan dan memancarnya
kekuatan-kekuatan sentrifugal dan tertariknya kekuatan-kekuatan sentripetal. Pada teori dan
konsep ini, proses pembangunan tidak terjadi secara serentak, namun muncul di tempat-tempat
-
Penyusunan Rencana Kebutuhan Investasi Pangandaran Raya BAPPEDA Pemprov Jabar 2016
LAPORAN AKHIR
10
tertentu dengan kecepatan dan intensitas yang berbeda antar satu tempat dengan lainnya. Kutub
pertumbuhan bukanlah kota atau wilayah, melainkan suatu kegiatan ekonomi yang dinamis.
Hubungan kekuatan ekonomi yang dinamis tercipta di dalam dan di antara sektor-sektor
ekonomi yang terbentuk.
Menurutnya pertumbuhan ataupun pembangunan tidak dilakukan di seluruh ruang, tetapi
terbatas pada beberapa tempat atau lokasi tertentu yang disebut kutub pertumbuhan. Secara
esensial teori kutub pertumbuhan dikategorisasikan sebagai teori dinamis. Proses pertumbuhan
digambarkan sebagai keadaan yang tidak seimbang karena adanya kesuksesan atau keberhasilan
kutub-kutub dinamis. Suatu kutub pertumbuhan dapat merupakan pula suatu kompleks
industri, yang berkelompok di sekitar industri kunci. Industri kunci adalah industri yang
mempunyai dampak berantai ke depan (forward linkage) yang kuat.
Teori Kutub Pertumbuhan dapat menarik kegiatan lain karena ada tarikan dari industri
yang dikembangkan. Sebagai contoh pembangunan industri pariwisata di sebuah daerah dapat
memiliki kemampuan menarik atau sentripental pada yang lainnya, di antaranya dapat menarik
bahan makanan dan minuman atau restaurant, tumbuhnya sektor perhotelan. Selain itu,
pembangunan kepariwisataan secara tidak langsung atau sentrifugal akan mendorong
tumbuhnya sektor lain misal sektor pertanian masyarakat setempat. Contoh lain pembangunan
industri baja di suatu daerah akan menimbulkan kekuatan sentripetal, yaitu menarik kegiatan-
kegiatan yang langsung berhubungan dengan pembuatan baja, baik pada penyediaan bahan
mentah maupun pasar. Industri tersebut juga menimbulkan kekuatan sentrifugal, yaitu
rangsangan timbulnya kegiatan baru yang tidak berhubungan langsung dengan industri baja.
Jika dibandingkan dengan teori Polarisasi Ekonomi tentu memiliki perbedaan terutama pusat
pertumbuhan dalam polarisasi lebih cepat, sedangkan dalam teori Kutub Pertumbuhan proses
bertumbuh ekonominya lebih lamban.
3. Teori Pusat Pertumbuhan Industri Populasi dari Boudeville
Seorang ahli ekonomi dari Francis bernama Boudeville mengemukakan Teori Pusat
Pertumbuhan Industri Populasi. Menurut Boudeville, pusat pertumbuhan adalah sekumpulan
fenomena geografis dari semua kegiatan yang ada di permukaan Bumi. Suatu kota atau wilayah
kota yang mempunyai industri populasi yang kompleks, dapat dikatakan sebagai pusat
-
Penyusunan Rencana Kebutuhan Investasi Pangandaran Raya BAPPEDA Pemprov Jabar 2016
LAPORAN AKHIR
11
pertumbuhan. Industri populasi merupakan industri yang mempunyai pengaruh yang besar,
pengaruh tersebut baik langsung maupun tidak langsung terhadap kegiatan lainnya di sekitar
populasi bersangkutan.
4. Teori Tempat Sentral
Teori tempat sentral dikemukakan oleh Walter Christaller (1933), seorang ahli geografi dari
Jerman. Teori ini didasarkan pada lokasi dan pola persebaran permukiman dalam ruang. Dalam
suatu ruang kadang ditemukan persebaran pola permukiman desa dan kota yang berbeda
ukuran luasnya. Teori pusat pertumbuhan dari Christaller ini diperkuat oleh August Losch
(1945) seorang ahli ekonomi Jerman. Keduanya berkesimpulan, bahwa cara yang baik untuk
menyediakan pelayanan berdasarkan aspek keruangan dengan menempatkan aktivitas yang
dimaksud pada hierarki permukiman yang luasnya meningkat dan lokasinya ada pada simpul-
simpul jaringan heksagonal. Lokasi ini terdapat pada tempat sentral yang memungkinkan
partisipasi manusia dengan jumlah maksimum, baik mereka yang terlibat dalam aktivitas
pelayanan maupun yang menjadi konsumen dari barang-barang yang dihasilkannya. Tempat-
tempat tersebut diasumsikan sebagai titik simpul dari suatu bentuk geometrik berdiagonal yang
memiliki pengaruh terhadap daerah di sekitarnya. Hubungan antara suatu tempat sentral
dengan tempat sentral yang lain di sekitarnya membentuk jaringan sarang lebah.
Menurut Walter Christaller, suatu tempat sentral mempunyai batas-batas pengaruh yang
melingkar dan komplementer terhadap tempat sentral tersebut. Daerah atau wilayah yang
komplementer ini adalah daerah yang dilayani oleh tempat sentral. Lingkaran batas yang ada
pada kawasan pengaruh tempat-tempat sentral itu disebut batas ambang (threshold level).
2.2.2 Strategi Pengembangan Ekonomi Lokal
Pengembangan ekonomi lokal memiliki ciri khas sesuai dengan yang diungkapkan oleh
Halena Norberg dan Hodge (dalam Kusumastanto, 2003) sebagai berikut:
1. Terlokalisasi (localized) dengan tujuan untuk mengurangi biaya transportasi
2. Terjadi proses diversifikasi produk yang tinggi (highly diversified) yang menyebabkan
terjadinya perdagangan antar satu daerah dengan yang lain karena keragaman produk
-
Penyusunan Rencana Kebutuhan Investasi Pangandaran Raya BAPPEDA Pemprov Jabar 2016
LAPORAN AKHIR
12
3. Berbasis masyarakat (community based) yang di dalamnya termasuk budaya masyarakat
(community culture), jati diri, dan pengetahuan lokal (indogenous knowledge).
Wilayah pesisir memiliki pilar-pilar penting yang menjadi kekuatan untuk mebangun
wilayah tersebut berdasarkan perspektif ekonomi regional. Kekuatan tersebut meliputi
(Kusumastanto, 2003):
1. Natural resources advantages atau imperfectfactor mobility
Wilayah pesisir memiliki pusat keunggulan-keunggulan yang tidak dimiliki oleh wilayah
lainnya, yaitu:
a. Keunggulan sumber daya alam contohnya mangrove, terumbu karang, dan padan lamun
b. Ciri egaliter, inward looking, dan dinamis pada karakteristik kultural
c. Terdapat keterkaitan masyarakat dengan sumber daya wilayah pesisir
2. Economicof concentralion atau imperfect diversibility
Pengelompokan industri sejenis (cluster of industry) dilakukan secara spasial berdasarkan skala
ekonomi. Pengelompokan tersebut disebabkan oleh faktor-faktor:
a. Biaya produksi yang meliputi biaya buruh dan biaya bahan baku
b. Biaya transaksi
c. Kenyamanan berusaha
3. Mobilitas adalah korban
Setiap pergerakan barang dan jasa di asumsikan sebagai korban, karena memunculkan
biaya transportasi dan komunikasi. Berdasarkan perspektif ekonomi wilayah pergerakan
barang dan jasa serta sumber ekonomi lainnya dicerminkan oleh jarak. Oleh karena itu,
kebijakan pembangunan di wilayah pesisir diupayakan untuk meminimalkan jarak dan
memaksimumkan akses sehingga memerlukan dukungan infrastruktur.
2.2.3 Optimasi Aset
Setiap aset yang direncanakan perlu memperhitungkan optimasi aset bersangkutan.
Optimasi aset adalah rangkaian kegiatan, tindakan, proses, atau cara-cara agar sebuah
rancangan, sistem, atau keputusan yang telah ditentukan berfungsi sempurna, lengkap, atau
efektif sesuai rencana atau harapan (Sugiama, 2013:227). Sedangkan menurut Siregar (2004:519)
optimasi aset merupakan proses kerja dalam manajemen aset yang bertujuan untuk
-
Penyusunan Rencana Kebutuhan Investasi Pangandaran Raya BAPPEDA Pemprov Jabar 2016
LAPORAN AKHIR
13
mengoptimalkan potensi fisik, lokasi, nilai, jumlah/volume, legal dan ekonomi yang dimiliki aset
tersebut. Berdasarkan kedua pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa optimasi aset adalah
salah satu proses kerja dalam manajemen aset yang bertujuan untuk mengoptimalkan potensi
aset yang ada baik itu potensi fisik, legal, maupun ekonomi dari suatu aset sehingga aset tersebut
dapat memberikan profit dan benefit bagi perusahaan, serta dapat meminimalkan risiko atas
kepemilikan aset tersebut. Analisis optimasi suatu aset dapat dilakukan dengan Highest and Best
Use Analysis (Siregar, 2004). Berdasarkan tujuannya, optimasi aset ditujukan untuk
memaksimalkan potensi aset sehingga dapat mengurangi biaya dan meningkatkan pendapatan.
2.2.3.1 Highest and Best Use Analysis
Analisis Highest and Best Use penting untuk dilakukan terutama untuk mengestimasi nilai
pasar yang digunakan dalam penilaian properti. Berdasarkan The Uniform Standards of Professional
Appraisal Practice (Hidayati dan Harjanto, 2014), definisi Highest and Best Use sebagai berikut: the
reasonably probable and legal use of vacant land or an improved property, which is physically possible,
appropiately supported, financially feasible, and that results in the highest value. Sebuah analisis HBU
adalah upaya untuk mencari keyakinan yang paling memungkinkan atas penggunaan tanah atau
bangunan yang paling memungkinkan secara fisik, diijinkan secara legal, layak secara keuangan,
dan menghasilkan nilai yang paling tinggi. HBU juga dapat didefinisikan sebagai penggunaan
yang paling mungkin dan optimal dari suatu properti, yang secara fisik dimungkinkan, telah
dipertimbangkan secara memadai, secara hukum diizinkan, secara finansial layak, dan
menghasilkan nilai tertinggi dari properti tersebut sebagaimana ditegaskan dalam Kode Etik
Penilaian Indonesia (KEPI) dan Standar Penilaian Indonesia (SPI) (MAPPI, 2013).
Tujuan analisis Highest and Best Use adalah untuk mengetahui pengembangan yang tepat
atas suatu aset yang memiliki potensi untuk dikembangkan. Namun tujuan analisis Highest and
Best Use akan berbeda pada properti berupa tanah kosong dan properti yang telah dibangun
(Hidayati dan Harjanto, 2014) yang ditujukan untuk mengetahui:
1. Kegunaan Tertinggi dan Terbaik untuk Tanah Kosong
Kegunaan tertinggi dan terbaik untuk tanah kosong harus memperhatikan hubungan antara
kegunaan yang ada pada saat ini dengan semua kegunaan potensialnya. Penggunaan aset
saat ini terkait dengan tupoksi suatu organisasi. Dengan demikian, analisis Highest and Best
-
Penyusunan Rencana Kebutuhan Investasi Pangandaran Raya BAPPEDA Pemprov Jabar 2016
LAPORAN AKHIR
14
Use pada tanah kosong bertujuan mengembangkan potensi tanah kosong tersebut agar dapat
dibangun menjadi aset penunjang organisasi untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan
tupoksinya.
2. Kegunaan Tertinggi dan Terbaik dari Properti yang telah Terbangun
Tujuan analisis Highest and Best Use untuk properti yang telah dibangun adalah untuk
mengidentifikasi kegunaan dari properti yang diharapkan dapat menghasilkan tingkat
pengembalian tertinggi dari modal yang diinvestasikan. Untuk mengetahui tingkat
pengembalian dari investasi diperlukan estimasi atas penggunaan tertinggi dan terbaik atas
properti tersebut.
Kriteria analisis HBU sebagaimana dinyatakan dalam KEPI & SPI (MAPPI, 2013) secara
umum dikaji berdasarkan empat kriteria yang harus dipenuhi dalam menganalisis kegunaan
tertinggi dan terbaik. Keempat aspek tersebut yaitu aspek legal, aspek fisik, aspek finansial, dan
aspek produkivitas maksimal. Analisis HBU mencakup 5 aspek yang perlu dikaji. Kelima aspek
tersebut:
1. Aspek Legal Aset;
2. Aspek Fisik Aset;
3. Aspek Pemasaran;
4. Aspek Keuangan;
5. Aspek Produktivitas Maksimum.
Rangkaian detail pekerjaan tersebut di atas dapat dirangkum secara skematik sebagaimana
dicerminkan dalam Gambar 2.10 berikut:
-
Penyusunan Rencana Kebutuhan Investasi Pangandaran Raya BAPPEDA Pemprov Jabar 2016
LAPORAN AKHIR
15
Sumber: Sugiama, 2013
Gambar 2. 1 Alur Proses Analisis the Highest and Best Use (HBU) untuk Pemanfaatan Aset Tertinggi dan Terbaik
1. Analisis Aspek Legal
Secara Hukum Diizinkan (Aspek Legal) yaitu mempertimbangkan batasan/retriks hukum
dari penggunaan aset yang akan dikaji oleh pelaku pasar pada saat penentuan harga aset.
Apabila retriks berbeda dengan peraturan tata kota, maka penilai harus merujuk kepada
ketentuan yang lebih membatasi. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan penilai antara lain:
a. Peruntukkan (zoning)
b. Retriksi/ Batasan
c. Peraturan Bangunan
d. Kontrak/ Perjanjian
e. Hak Menggunakan/Status Kepemilikan
f. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) dan Koefisien Lantai Bangunan (KLB)
g. Distrik/ Area Bersejarah
h. Peraturan Lingkungan
PENINJAUAN UMUMPOTENSI
ASET
Analisis aspek fisik
Analisis aspek pemasaran/ pengguna
ANALISISKRITIS ASPEK-ASPEK
DALAM HBU_PLUS
TINGKAT PENGGUNAAN
TERTINGGI DAN TERBAIK
Legally permissible
Physically possible
Marketable
Financially feasible
Maximally productive
Analisis aspek Keuangan
Analisis aspek Legal
-
Penyusunan Rencana Kebutuhan Investasi Pangandaran Raya BAPPEDA Pemprov Jabar 2016
LAPORAN AKHIR
16
i. Kemungkinan Perubahan Dimasa Depan
j. Atribut Legal (perizinan)
2. Analisis Aspek Fisik
Secara Fisik Dimungkinkan (Aspek Fisik) yaitu mempertimbangkan karakteristik fisik dari
aset yang akan dikaji oleh pelaku pasar pada saat penentuan harga aset. Beberapa hal yang
menjadi faktor pertimbangan dalam aspek fisik sebagai berikut:
a. Ukuran aset;
b. Bentuk dan Kegunaan aset;
c. Lebar Hadap Jalan (Frontage) dan dimensi;
d. Kemudahan Akses;
e. Ketersediaan dan Kapasitas Utilitas;
f. Lokasi dalam Market Area;
g. Topografi;
h. Water Frontage;
i. Kondisi Tanah dan Lapisan Bawah Tanah;
j. Banjir dan Kemungkinan Tanah Longsor.
3. Aspek Pemasaran
Pasar adalah semua pembeli aktual dan potensial dari suatu produk atau jasa, dan pemasaran
adalah proses dimana perusahaan menciptakan nilai bagi pelanggan dan membangun hubungan
yang kuat dengan pelanggan dengan tujuan untuk menangkap nilai dari pelanggan sebagai
imbalannya (Kotler dan Amstrong; 2008:6). Pada analisis kelayakan aspek pemasaran (Sugiama,
2013), aspek pemasaran secara umum dapat mencakup analisis unsur STP (Segmenting, Targeting,
dan Positioning) serta analisis bauran pemasaran.
a. STP (Segmenting, Targeting, and Positioning)
Banyak organisasi yang memanfaatkan pemasaran sasaran yaitu dengan membagi pasar
kedalam segmen-segmen pasar utama, membidik satu atau dua bahkan lebih segmen, dan
mengembangkan produk serta program pemasaran yang dirancang khusus bagi masing-masing
-
Penyusunan Rencana Kebutuhan Investasi Pangandaran Raya BAPPEDA Pemprov Jabar 2016
LAPORAN AKHIR
17
segmen. Guna melakukan segmentasi pasar, penentuan target dan menentukan posisi pasar, ada
tiga langkah utama sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 2.11.
Sumber: Kotler, P. & Amstrong, G., 2003
Gambar 2. 2 Segmenting, Targeting, and Positioning
Penjelasan dari masing-masing tahapan tersebut disajikan sebagaimana di bawah ini:
1) Segmentasi Pasar (Segmenting)
Menurut Kotler dan Armstrong (2003, 285), segmenting (segmentasi pasar) adalah membagi
suatu pasar menjadi kelompok pembeli yang berbeda yang memiliki kebutuhan, karakteristik,
atau perilaku yang berbeda yang mungkin membutuhkan produk atau bauran pemasaran yang
berbeda. Pada dasarnya, pasar dapat dibagi menjadi pasar konsumen dan pasar bisnis. Adapun
variabel segmentasi untuk pasar konsumen mencakup segmentasi geografis, demografis dan
fsikografis (Kotler dan Armstrong; 2003),:
Selanjutnya, segmentasi pasar bisnis menurut Kotler dan Keller (2013) didasarkan pada:
a) Demografis (industri, ukuran, dan lokasi);
b) Variabel operasi (teknologi, status pengguna dan non pengguna);
c) Pendekatan pembelian (organisasi fungsi pembelian, struktur kekuatan, sifat dan hubungan
eksisting, kebijakan pembelian umum, dan kriteria pembelian);
d) Faktor situasional (urgensi, aplikasi spesifik, ukuran atau pesanan);
e) Karakteristik pribadi (kemiripan pembeli dan penjual, sikap terhadap risiko, dan loyalitas);
Jadi untuk analisis STP ini harus dipetakan untuk segmentasi pasar konsumen dan juga pasar
bisnis untuk produk MICE yang akan dipasarkan.
2) Penentuan Target Pasar (Targeting)
-
Penyusunan Rencana Kebutuhan Investasi Pangandaran Raya BAPPEDA Pemprov Jabar 2016
LAPORAN AKHIR
18
Segmentasi pasar mengungkap segmen pasar yang berpeluang bagi suatu perusahaan.
Selanjutnya, perusahaan harus mengevaluasi berbagai segmen dan memutuskan berapa banyak
dan menuntaskan segmen yang mana yang akan menjadi sasaran. Menurut Munandar (dalam
Pradipta, 2014), dalam memilih pasar sasaran yang optimal, perlu diperhatikan beberapa kriteria
berikut:
a) Responsif
Pasar sasaran harus responsif terhadap produk atau program-program pemasaran yang
dikembangkan.
b) Potensi penjualan
Potensi penjualan harus cukup luas. Semakin besar pasar sasaran, semakin besar nilainya.
Besarnya bukan hanya ditentukan oleh jumlah populasi tapi juga daya beli dan keinginan
pasar untuk memiliki produk tersebut.
c) Pertumbuhan yang memadai
Pasar tidak dapat dengan segera bereaksi. Pasar tumbuh perlahan-lahan sampai akhirnya
meluncur dengan cepat dan mencapai titik pendewasaan.
d) Jangkauan media
Pasar sasaran dapat dicapai dengan optimal kalau pemasar tepat memilih media untuk
mempromosikan dan memperkenalkan produknya.
3) Penetapan Posisi Pasar (Positioning)
Menurut Kotler dan Armstrong (2003) penetapan posisi pasar (positioning) adalah
perumusan pemosisian bersaing dan produk dan menciptakan bauran pemasaran yang lebih
rinci. Menurut Kotler dan Armstong (2003) tugas dalam positioning terdiri dari tiga langkah:
a) Mengidentifikasi keunggulan bersaing
Suatu keunggulan di atas pesaing dengan menawarkan nilai lebih kepada konsumen, baik
melalui harga yang rendah atau dengan menyediakan lebih banyak manfaat yang
mendukung penetapan harga lebih mahal.
b) Memilih keunggulan bersaing yang tepat
Secara umum, perusahaan perlu menghindari tiga kesalahan positioning. Pertama adalah
under positioning yaitu gagal dalam memposisikan perusahaan sesungguhnya. Maksudnya
-
Penyusunan Rencana Kebutuhan Investasi Pangandaran Raya BAPPEDA Pemprov Jabar 2016
LAPORAN AKHIR
19
adalah pembeli tidak tahu dengan tegas sesuatu yang khusus dari perusahaan. Kesalahan
kedua adalah over positioning yaitu memberikan gambaran yang sempit tentang perusahaan.
Kesalahan ketiga, confused positioning yaitu menghindari pembeli mendapatkan citra
perusahaan yang membingungkan.
c) Mengkomunikasikan dan menyampaikan posisi yang dipilih ke pasar
Setelah menetapkan satu posisi yang akan dipergunakan, perusahaan harus membuat
gerakan yang tegas dalam menyampaikan dan mengkomunikasikan posisi yang diinginkan
kepada pasar sasaran. Pada intinya adalah menjabarkan taktik strategi positioning secara
rinci, seperti mendesain bauran pemasaran produk, harga, distribusi, dan promosi.
b. Bauran Pemasaran
Beberapa ahli memberikan bermacam-macam definisi tentang pemasaran. Menurut Stanton
(dalam Umar, 2005:31) pemasaran adalah keseluruhan sistem yang berhubungan dengan
kegiatan-kegiatan usaha, yang bertujuan merencanakan, menentukan harga, hingga
mempromosikan dan mendistribusikan barang-barang atau jasa yang akan memuaskan
kebutuhan pembeli baik yang aktual maupun yang potensial. Dari definisi tersebut, dapat
diketahui pengertian pemasaran adalah kegiatan usaha yang dimulai dari perencanaan sampai
dengan pendistribusian barang/jasa kepada pembeli aktual maupun potensial.
Adapun ruang lingkup bauran pemasaran menurut Morrison dalam Sugiama (2013) terdiri
dari 8P yakni product, pricing, place, promotion, people, physical evidence, process dan packaging.
Berikut ini penjelasan bauran pemasaran.
Produk
Produk adalah pemahaman subyektif dari produsen atas sesuatu yang bisa ditawarkan
sebagai usaha untuk mencapai tujuan organisasi melalui pemenuhan kebutuhan dan keinginan
konsumen. Jadi dapat disimpulkan bahwa produk adalah pemahaman subyektif produsen
mengenai jasa yang ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen.
Pengembangan suatu produk melibatkan pendefinisian manfaat yang akan ditawarkan produk
tersebut. Manfaat yang dikomunikasikan dan dihantarkan dapat berupa atribut produk yang
meliputi kualitas, fitur, serta gaya dan desain (Kotler dan Amstrong, 2003).
-
Penyusunan Rencana Kebutuhan Investasi Pangandaran Raya BAPPEDA Pemprov Jabar 2016
LAPORAN AKHIR
20
Harga
Menurut Kotler dan Amstrong (2003), harga adalah jumlah uang yang harus dibayarkan
untuk memperoleh produk. Adapun menurut Suliyanto (dalam Pradipta, 2014) bahwa harga
adalah sejumlah uang dan atau barang yang dibutuhkan untuk mendapatkan kombinasi dari
barang lain yang disertai dengan pemberian jasa. Dapat disimpulkan bahwa harga merupakan
sejumlah uang yang dibayarkan untuk memperoleh produk disertai pemberian jasa. Beberapa
pendekatan penetapan harga di antaranya biaya, laba dan persaingan (Kotler dan Amstrong;
2003).
Tempat
Tempat adalah tugas untuk membawa barang ke pasar. Kemajuan dalam pemesanan tempat
secara elektronik dan sistem komunikasi sedang mengubah cara distribusi. Distribusi termasuk
saluran distribusi, pemerataan distribusi, lokasi gerai, wilayah penjualan, tingkat inventaris, serta
lokasi dan transportasi.
Promosi
Promosi terdiri atas seluruh metode pengkomunikasian produk jasa yang ditawarkan pada
pasar yang ditargetkan. Peralatan promosi termasuk pemasangan iklan above-the-line yang
biayanya telah dibayar seperti televisi, radio, iklan pers, iklan di bioskop dan poster kampanye;
pemasangan iklan below-the-line mengacu pada promosi penjualan yang meliputi memberikan
contoh produk jasa secara cuma-cuma, kupon diskon, persaingan, titik penjualan, dan
pengiriman bahan promosi secara langsung (direct mailing), penjualan pribadi, dan publisitas.
Sumber Daya Manusia
People atau manusia berarti memusatkan pada mutu sumber data manusia yang terlibat
dengan produk, keterampilan, pengetahuan, motivasi, serta kepedulian mereka pada pelanggan.
Sifat-sifat karyawan termasuk keramahan, bagaimana menampilkan diri, kesediaan membantu,
kemampuan pendekatan, sopan santun, pengetahuan, dan kompetensi.
Bukti Fisik
Physical evidence atau bukti fisik maksudnya adalah perhatian dipusatkan pada dekor,
lingkungan, dan suasana produk atau dimana produk akan dikonsumsi. Bentuk bukti fisik
-
Penyusunan Rencana Kebutuhan Investasi Pangandaran Raya BAPPEDA Pemprov Jabar 2016
LAPORAN AKHIR
21
termasuk ukuran, gedung, citra perusahaan, suasana, kenyamanan, fasilitas, dan kebersihan.
Proses
Process atau proses berkaitan dengan efisiensi dan kinerja proses yang dinilai. Sifat proses
adalah kecepatan, efisiensi, waktu pelayanan, sistem pembuatan janji, dan formulir serta
dokumen. Berkenaan dengan proses, perlu kemudian dikembangkan standar-standar pelayanan
dalam bentuk Operations Process Chart (OPC), Flow Process Chart (FPC), dan Standard Operating
Procedure (SOP).
Paket
Packaging atau merancang paket berarti para pemasar dalam kepariwisataan perlu memiliki
kemampuan merancangpaket wisata yang didalamnya mencakup layanan transportasi,
akomodasi dan lainnya (Morrison dalam Sugiama, 2013).
4. Analisis Aspek Finansial
Aspek finansial yaitu mempertimbangkan hasil pendapatan yang memadai atau arus kas
untuk menghasilkan pengemba