per-24/pj/2012, tanggal 22 november 2012
DESCRIPTION
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK. 2. 3. 1. PER-24/PJ/2012, TANGGAL 22 NOVEMBER 2012. SOSIALISASI PENOMORAN FAKTUR PAJAK. PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
PER-24/PJ/2012, TANGGAL 22 NOVEMBER 2012
321
SOSIALISASIPENOMORAN FAKTUR PAJAK
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANGBENTUK, UKURAN, TATA CARA PENGISIAN KETERANGAN, PROSEDUR PEMBERITAHUAN DALAM RANGKA
PEMBUATAN, TATA CARA PEMBETULAN ATAU PENGGANTIAN, DAN TATA CARA PEMBATALAN FAKTUR PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL PAJAK
Materi Sosialisasi
1
2
3
4
5
ROAD MAP PPN
ARAH KEBIJAKAN PER-FAKTUR PAJAK
PERUBAHAN PENGATURAN FAKTUR PAJAK
TATA CARA PEMBERIAN NOMOR FAKTUR PAJAK
PERSIAPAN
2012
• Evaluasi eSPT• Peraturan eSPT
• Kebijakan Pengukuhan PKP
• Peningkatan Penggunaan eSPT
• Registrasi Ulang PKP• Tim Kajian
Komprehensif
• Memperluas basis eSPT• Validasi Faktur Pajak• Segmentasi PKP: normal
dan deemed• eTax Invoice: Pilot Project
• eTax Invoice
3
ROAD MAP PPNPembenahan Sistem Administrasi PPN
2011
20132014
Sumber: Road Map Pembenahan Sistem Administrasi PPN Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan RI
2013 2014
E-InvoiceNo FP dari DJP
Pengaturan penomoran Faktur Pajak yang akan diberlakukan 1 April 2013 merupakan sistem penomoran Faktur Pajak yang bersifat sementara menunggu fase e-invoice, dimana pada tahap e-invoice mekanisme penomoran sudah by sistem yang direncanakan akan dimulai tahun 2014 mendatang.
Regulasi Fase Pra e-Invoice
Sumber: Road Map Pembenahan Sistem Administrasi PPN Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan RI
Penomoran Faktur Pajak
Penomoran Faktur Pajak tidak lagi dilakukan sendiri oleh PKP, tetapi dikendalikan oleh DJP melalui pemberian nomor seri Faktur Pajak, dimana bentuk dan tata caranya ditentukan oleh DJP.
Arah Kebijakan Pengaturan FP
Mengembalikan pengaturan Faktur Pajak sesuai dengan UU KUP dan UU PPN. Sehingga mempunyai basis legal yang kuat dan lebih memberikan kepastian hukum baik bagi PKP maupun bagi DJP
2
1
Sumber: Nota Dinas Direktur PP I ke Dirjen Pajak Hal: Pengantar Rancangan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Penomoran Faktur Pajak
Identitas Penjual/Pembeli Alamat Sesuai dengan alamat
yg sebenarnya
Jenis BKP/JKP BKP/ JKP Menggambarkan keadaan sebenarnya
Nomor Seri FP Meminta ke DJP
Tata cara ditentukan oleh DJP
Nama Penandatangan
FP
Identitas:- KTP- SIM- Passport
Sesuai identitas yang sah & berlaku
(fotocopy dilampirkan pada saat pemberitahuan pejabat
penandatangan FP)
Keterangan FP Lengkap
a
c
f
g
Pasal 13 (5) UU PPN
b
Catatan: Selain 5 Butir Pengaturan di atas, masih terdapat butir lain, untuk lebih lengkapnya dapat Saudara lihat selengkapnya di PER-24/PJ/2012
Penyempurnaan Pengaturan FP
Dalam hal diketahui jumlah unit atau satuan tertentu lainnya, maka harus dicantumkan
Penomoran FPSesuai dengan
Per-24
Penomoran FPSesuai dengan
Per-13/65
. .-Kode transaksi & status Kode cabang Kode tahun Nomor Seri
Jumlah Digit:8 digitDitentukan oleh PKP sendiri
Jumlah Digit:13 digitDitentukan oleh sistem DJP, termasuk kode tahun akan dicreate oleh sistem DJP dan kode cabang dihapus.
Perubahan Nomor Seri Faktur Pajak
. .-Kode transaksi & status Nomor Seri
Kendali Nomor Seri Faktur PajakNomor seri Faktur Pajak hanya dapat diberikan kepada PKP yang:a. Telah dilakukan registrasi ulang PKP sesuai dengan Per-05 dan perubahannya atau
telah dilakukan verifikasi dalam rangka pengukuhan PKP.b. Telah melakukan update alamat sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, apabila
terjadi perubahan alamat .c. Telah mengajukan surat permohonan kode aktivasi dan password.d. Telah menerima surat pemberitahuan kode aktivasi dari KPP .e. Telah menerima pemberitahuan password melalui e-mail.f. Telah mengajukan surat permintaan nomor seri faktur pajak.g. Telah memasukkan kode aktivasi dan password dengan benar pada saat
mengajukan permintaan nomor seri faktur pajak.h. Telah menyampaikan SPT masa PPN untuk 3 (tiga) masa pajak terakhir berturut-
turut yang telah jatuh tempo pada tanggal surat permohonan nomor seri faktur pajak disampaikan ke KPP.
POIN PERUBAHANNo Keterangan PER-13/PJ/2010 stdd
PER-65/PJ/2010PER-24/PJ/2012
1 Otorisasi pemberian nomor seri
Nomor Urut FP ditentukan sendiri oleh PKP secara berurutan
Nomor Seri FP diberikan oleh DJP dengan mekanisme yang ditentukan oleh DJP
2 Syarat diberikan nomor seri FP
Tidak ada syarat khusus, baik PKP ataupun non PKP dapat membuat nomor sendiri.
Nomor Seri Faktur Pajak diberikan kepada PKP yang telah diregistrasi ulang dan PKP baru yang telah diverifikasi dalam rangka pengukuhan PKP
3 Identitas PKP khususnya alamat dan jenis barang/jasa
Tidak ditegaskan Penegasan Keterangan FP mengenai alamat dan jenis barang/jasa harus diisi sesuai dengan keterangan yang sebenarnya atau sesungguhnya
9
1
Catatan:
POIN PERUBAHANNo Keterangan PER-13/PJ/2010 stdd
PER-65/PJ/2010PER-24/PJ/2012
4 Penunjukan dan Penandatanganan FP
PKP tidak disyaratkan melampirkan fotokopi kartu identitas yang sah
Mengatur pejabat/pegawai penandatangan FP yang berhak: - PKP wajib memberitahukan ke KPP
surat penunjukan penandatangan FP; dan
- fotokopi kartu identitas yang sah (dilegalisasi oleh pejabat berwenang)
5 Istilah Faktur Pajak Cacat
Diatur dan digunakan istilah “Faktur Pajak cacat”
Istilah “Faktur Pajak cacat“ diganti dengan “Faktur Pajak tidak lengkap” agar sinkron dengan ketentuan UU KUP
6 Penggunaan Kode Transaksi 02 dan 03
Menimbulkan multitafsir untuk transaksi yang harus dipungut oleh Pemungut dengan mekanisme normal
Mempertegas peruntukan Kode Transaksi, yaitu kode 02 (bendahara pemerintah) & 03 (BUMN dan KPS) digunakan untuk penyerahan yang PPNnya dipungut oleh Pemungut PPN
10
2
POIN PERUBAHANNo Keterangan PER-13/PJ/2010 stdd
PER-65/PJ/2010PER-24/PJ/2012
7 Urutan nomor seri Faktur Pajak
- Wajib membetulkan FP sehingga sequence number tetap terjaga
- Apabila tidak dibetulkan, PKP penerbit dikenai sanksi Ps 14 (4) UU KUP dan PKP Pembeli tetap dapat mengkreditkan PM
- Nomor seri Faktur Pajak diberikan oleh DJP dengan blok nomor urut
- Penggunaan nomor yang tidak urut tidak dikenakan sanksi
- Terdapat kewajiban pelaporan nomor yang tidak terpakai
8 Nomor Seri FP ganda (lebih dari satu)
- Wajib membetulkan FP sehingga sequence number tetap terjaga
Seluruh Faktur Pajak dengan Nomor Seri FP yang sama /ganda termasuk Faktur Pajak Tidak Lengkap
9 Penerbitan FP Pengganti
- Menggunakan Nomor Seri baru- Dilaporkan di 2 Masa Pajak SPT,
yaitu di masa FP yang diganti dan di masa pembuatan FP pengganti
- Menggunakan Nomor Seri yang sama
- Hanya dilaporkan di SPT FP yang diganti
11
3
POIN PERUBAHANNo Keterangan PER-13/PJ/2010 stdd
PER-65/PJ/2010PER-24/PJ/2012
10 Pengkreditan FP
Kesalahan pengisian keterangan FP di luar kuasa PKP Pembeli tetap dapat dikreditkan (nomor tidak urut, kode cabang dan penandatangan belum diberitahukan ke KPP)
FP yang tidak diisi dengan keterangan yang sebenarnya atau sesungguhnya dan yang tidak mengikuti tata cara sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini tidak dapat dikreditkan oleh PKP Pembeli
12
4
Catatan: Selain 10 Butir Perubahan, masih terdapat butir lain, untuk lebih lengkapnya dapat Saudara lihat selengkapnya di PER-24/PJ/2012
Monitoring Nomor Seri Faktur Pajak (Ilustrasi)
Pencarian nomor seri
Nomor Seri Faktur Pajak
NPWP Nomor BPS pemberian nomor seri
Faktur
Tanggal pemberian nomor seri
Faktur
Pelaporan FP dalam SPT Masa
PPN
Pelaporan Faktur Pajak
Sisa
Status Valid/Tidak
Valid
000.13.00000001 01…. 123 01-04-2013 Lapor - Valid
000.13.00000002 01… 124 01-04-2013 Belum lapor Sisa Invalid
000.13.00000003 01.. 125 01-04-2013 Lapor - Valid
000.13.00000004 01… 126 01-04-2013 Belum lapor - invalid
000.00.00000000 01… 127 01-04-2013 Nomor tidak dikenali
- invalid
Pencarian per PKP NPWP……………….
FAKTUR PAJAK PENGGANTI Atas permintaan Pengusaha Kena Pajak pembeli atau penerima Jasa Kena Pajak atau atas
kemauan sendiri, Pengusaha Kena Pajak penjual atau pemberi Jasa Kena Pajak membuat Faktur Pajak Pengganti terhadap Faktur Pajak yang rusak, salah dalam pengisian, atau salah dalam penulisan.
Pembetulan Faktur Pajak yang salah dalam pengisian atau salah dalam penulisan tidak diperkenankan dengan cara menghapus, atau mencoret, atau dengan cara lain, selain dengan cara membuat Faktur Pajak Pengganti.
Faktur Pajak Pengganti, diisi berdasarkan keterangan yang seharusnya dan dilampiri dengan Faktur Pajak yang rusak, salah dalam pengisian atau salah dalam penulisan tersebut.
Faktur Pajak Pengganti tetap menggunakan Nomor Seri Faktur Pajak yang sama dengan Nomor Seri Faktur Pajak yang diganti. Sedangkan tanggal Faktur Pajak Pengganti diisi dengan tanggal pada saat Faktur Pajak Pengganti dibuat.
Pada Faktur Pajak Pengganti, dibubuhkan cap yang mencantumkan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak serta tanggal Faktur Pajak yang diganti. Pengusaha Kena Pajak dapat membuat cap tersebut seperti contoh berikut. Kode dan Nomor Seri serta tanggal Faktur Pajak yang diganti dapat diisi dengan cara manual
FAKTUR PAJAK PENGGANTI Faktur Pajak Pengganti dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai
pada Masa Pajak yang sama dengan Masa Pajak dilaporkannya Faktur Pajak yang dilakukan penggantian dengan mencantumkan nilai dan/atau keterangan yang sebenarnya atau sesungguhnya setelah penggantian.
Pelaporan Faktur Pajak Pengganti pada Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai harus mencantumkan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak yang diganti pada kolom yang telah ditentukan.
Contoh Kasus Pada tanggal 28 April 2013 PT Cerdik (PKP Penjual) melakukan penjualan BKP kepada
PT Pandai (PKP Pembeli) dengan harga jual sebesar Rp280.000.000,00. Pada tanggal 28 April 2013 PT Cerdik menerbitkan Faktur Pajak dengan Kode dan Nomor
Seri 010.900-13.00000050, DPP sebesar Rp280.000.000,00. dan PPN sebesar Rp28.000.000,00.
Faktur Pajak tersebut telah dilaporkan oleh PT Cerdik pada SPT Masa PPN Masa Pajak April 2013.
Pada tanggal 11 Juli 2013 diketahui bahwa harga jual sebenarnya adalah sebesar Rp230.000.000,00.
FAKTUR PAJAK PENGGANTIPT Cerdik melakukan hal sebagai berikut:
Melakukan pembetulan SPT Masa PPN Masa Pajak April 2013 untuk melaporkan Faktur Pajak Pengganti tersebut pada formulir 1111 A2 dengan cara sebagai berikut: Kolom Kode dan Nomor Seri diisi dengan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak Pengganti
(011. 900-13.00000050); Kolom Tanggal diisi dengan tanggal Faktur Pajak Pengganti (15-07-2013); Kolom DPP (Rupiah) diisi dengan nilai 230.000.000 dan kolom PPN (Rupiah) diisi dengan
nilai 23.000.000; Kolom Kode dan No. Seri Faktur Pajak Yang Diganti/Diretur diisi dengan Kode dan Nomor
Seri Faktur Pajak yang diganti (010.900-13.00000050).
Untuk Masa Juli 2013 tidak perlu melakukan pelaporan atas faktur pajak pengganti tersebut.
2013 2013
1 Maret 2013PKP meminta kode aktivasi, pasword dan nomor seri ke KPP
Langkah Persiapan
1 April 2013Nomor seri mulai digunakan PKP
2012
31 Des 2012Batas Akhir Registrasi Ulang PKP
Sumber: Per-05/PJ/2012 dan perubahannya, Pasal 19 Per-24/PJ/2012, dan Surat Dirjen S-243/PJ/2012
Yang Jatuh Tempo SPT PPN Masa:
- November 2012- Desember 2012- Januari 2013
Tata Cara Permohonan Kode Aktivasi dan Password, Cetak Ulang Kode Aktivasi, dan update e-mail
Langkah Persiapan
PETUGAS KHUSUS
SOPKPP30-0001
Menu
Permohonan Kode Aktivasi dan Password
Update email
Cetak ulang Kode Aktivasi
Data base Registrasi Ulang PKP
dan verifikasi Pengukuhan
PKP
Surat KEMPOS: direkam pada aplikasi oleh Petugas, dan mengirim email
pemberitahuan
Surat Permohonan Kode Aktivasi dan Password
Cetak Ulang Kode Aktivasi
Update E-mail
Pengusaha Kena Pajak
BPS
PASSWORD
Surat Penolakan
Surat Pemberitahuan Kode Aktivasi
PETUGAS TPT
Tata Cara Permohonan Kode Aktivasi dan Password, Cetak Ulang Kode Aktivasi, dan update e-mail
Tata Cara Permohonan Kode Aktivasi dan Password, Cetak Ulang Kode Aktivasi, dan update e-mail
Tata Cara Permintaan Nomor Seri Faktur Pajak
Surat Permintaan Nomor Seri
Cetak Ulang Pemberitahuan Nomor Seri
Pengusaha Kena Pajak
PETUGAS KHUSUS
Surat Pemberian Nomor Seri Faktur Pajak
Menu
Permintaan Nomor Seri
Cetak Ulang Surat
Pemberitahuan
Input Kode Aktivasi dan Password
secara mandiri oleh PKP
Data base kepatuhan 3 masa pajak
terakhir
Tata Cara Permintaan Nomor Seri Faktur Pajak
Tata Cara Pengembalian dan Pengawasan Pemberian Nomor Seri Faktur Pajak
Surat Pemberitahuan Nomor Seri Faktur Pajak yang Tidak Terpakai
Pengusaha Kena Pajak SEKSI PDI
Menu
Input data Nomor Seri yang tidak digunakan
Menyandingkan data PKP dengan
data DJP
PETUGAS TPT
BPS
SOPKPP30-0001
TATA CARAVERIFIKASI Tidak cocok
Sesuai
Arsipkan berkas
Seksi Waskon
Tata Cara Pengembalian dan Pengawasan Pemberian Nomor Seri Faktur Pajak
PKP berkewajiban melaporkan Nomor Seri Faktur Pajak yang Tidak Digunakan.
PKP menerima BPS dari Petugas TPT atas berkas pelaporan Nomor Seri Faktur Pajak yang Tidak Digunakan.
Nomor Seri Faktur Pajak yang tidak digunakan dalam suatu tahun pajak tertentu dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat PKP dikukuhkan bersamaan dengan SPT Masa PPN Masa Pajak Desember tahun pajak yang bersangkutan dengan menggunakan formulir sebagaimana diatur dalam Lampiran IVF Per-24/PJ./2012.
SELESAI
“DALAM KESUSAHAN SELALU ADA KEMUDAHAN”
MELAYANI KONSULTASI TERKAIT SOSIALISASI PER-24/PJ/2012 MELALUI ALAMAT EMAIL: [email protected]