peran karang taruna - kemsossikapdaya.kemsos.go.id/uploads/downloadable_file/peran-karang-tar… ·...
TRANSCRIPT
KEMENTERIAN SOSIALREPUBLIK INDONESIA
PERAN KARANG TARUNADALAM PELAKSANAAN PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIALDirektorat Jenderal Pemberdayaan Sosial
Bandung, Desember 2019
Cecep SulaemanSekretariat Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial
SISTEMATIKA
Arah Kebijakan dan Program Pemberdayaan Sosial A
Program Nasional Pada Ditjen Pemberdayaan SosialB
C Peran Karang Taruna dalam Program Pemberdayaan Sosial
PENYELENGGARAAN KESSOS(UU NO.11 TAHUN 2009 & PP NO.39 TAHUN 2012)
3
SUMBER DAYA KESEJAHTERAAN SOSIAL(Perorangan dan Lembaga)
“PEMBERDAYAAN SOSIAL adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang
mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.”UU No. 11 tahun 2009
“Memberdayakan seseorang, keluarga, kelompok dan
masyarakat yang mengalami masalah Kesejahteraan
Sosial agar mampu memenuhi kebutuhannya secara
mandiri.”
“Meningkatkan peran serta Lembaga dan /atau
perseorangan sebagai potensi dan sumber daya dalam
penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.”
MAKSUD SASARAN
PPKSINDIVIDU-KELUARGA-
KELOMPOK-MASYARAKAT
PSKSINDIVIDU-LEMBAGA
POTENSI SUMBER
KESEJAHTERAAN
SOSIAL
PEMERLU PELAYANAN
KESEJAHTERAAN
SOSIAL
PENGERTIAN, MAKSUD & SASARAN PEMBERDAYAAN SOSIAL
4
ARAH KEBIJAKAN, PROGRAM DAN KEGIATAN Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial
Peningkatan Peran dan
Kapasitas Potensi dan
Sumber Kesejahteraan
Sosial
Penguatan Nilai-nilai
Kepahlawanan,
Keperintisan,
Kesetiakawanan dan
Restorasi Sosial
(PSKS)Potensi Sumber
Kesejahteraan Sosial
Peningkatan Kualitas
Pengelolaan Sumber
Dana Bantuan Sosial
(PPKS)Pemerlu Pelayanan
Kesejahteraan Sosial
Peningkatan Akses
Pemenuhan Kebutuhan
Dasar bagi Warga KAT
Peningkatan Kemandirian
Sosial Ekonomi Keluarga
Miskin dan Rentan
DIT. K2KRSKegiatan
Kepahlawanan, Keperintisan,
Kesetiakawanan dan
Restorasi Sosial
DIT. PSPKKMKegiatan
Pemberdayaan Sosial
Perorangan, Keluarga dan
Kelembagaan Masyarakat
DIT. PKATKegiatan
Pemberdayaan Komunitas
Adat Terpencil
DIT. PSDBSKegiatan
Pengelolaan Sumber
Dana Bantuan Sosial
SEKRETARIATKegiatan
Dukungan Manajemen dan
Tugas Teknis Lainnya
5
Dit. Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil
Peningkatan kapasitas.
Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemukiman (rumah, balai sosial, jalan lingkungan, sarana air bersih).
Pendampingan.
Pemberian akses terhadap pemenuhankebutuhan dasar lainnya (a.l. Pendidikan dan kesehatan)
6Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial
Pemberian tunjangan kehormatan bagi Warakawuri/ KeluargaPahlawan Nasional /Perintis Kemerdekaan/ Janda PerintisKemerdekaan.
Pengusulan Gelar Pahlawan Nasional, Perintis Kemerdekaan danSatya Lencana Kebaktian Sosial (SLKS)
Pemeliharaan/perawatan Taman Makam Pahlawan NasionalUtama Kalibata, dan Taman Makam Pahlawan Nasional danMakam Pahlawan Nasional.
Penanaman Nilai Kepahlawanan, Keperintisan danKesetiakawanan Sosial/Santiaji Kebangsaan, OlimpiadePahlawan dan Kemah Kebangsaan
Pelaksanaan Hari Pahlawan dan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional
Pelaksanaan Restorasi Sosial
Dit. Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan & Restorasi Sosial
7Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial
Peningkatan kapasitas Potensi Sumber KesejahteraanSosial (PSKS) perorangan dan lembaga
Peningkatan tanggungjawab sosial dunia usaha(Coorporate Social Responsibilities/CSR) dan kemitraan;
Pengembangan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu(SLRT) dan Pusat Kesejahteraan Sosial (PUSKESOS);
Pengembangan Kewirausahaan Sosial;
Dit. Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga & Kelembagaan Masyarakat
8Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial
Pemberian bantuan sosial untuk kelompok resiko sosial
Pelayanan pemberian ijin penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah (UGB) dan Pengumpulan Uang atau Barang (PUB) Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan UGB dan PUB
Pengelolaan Dana Sumbangan Bantuan Sosial
Dit. Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial
9Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial
Prioritas Nasional
Program Prioritas 1
Perlindungan Sosial dan
Tata Kelola Kependudukan
Kegiatan Piroritas : 3 “Kesejahteraan Sosial”
Kegiatan Prioritas : 4 “Penguatan Sistem Layanan Terpadu dan Pendampingan” `
Keluarga Komunitas Adat yang memperoleh Pemberdayaan→2.667 KK
1. Daerah yang menyelenggarakan Sistem Layanan dan Tujukan Terpadu → 220 Kab/Kota
2. Daerah yang menyelenggarakan Pusat Kesejahteraan Sosial → 360 Desa/Kel
3. Pekerja Sosial Masyarakat yang memperoleh pelatihan dan pemberdayaan → 6.000 Org4. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang memperoleh pelatihan dan pemberdayaan
→ 7.201 Org
Pengentasan KemiskinanKegiatan Prioritas : 1 “Akselerasi Penguatan Ekonomi Keluarga”
Dunia Usaha yang aktif dalam penyelenggaran kesos →170 Dunia Usaha
Program Prioritas 4
10Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial
KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL 2020Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial
Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) adalah sistem layanan yang mengidentifikasi kebutuhan dan keluhan fakir miskin dan orang tidak mampu
serta melakukan rujukan kepada pengelola penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu di pusat dan daerah. (Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 15 Tahun 2018
tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu untuk penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu)
o meningkatkan efektivitas dan efisiensipenanganan fakir miskin dan orang tidakmampu;
o meningkatan akses layanan penangananfakir miskin dan orang tidak mampu;
o mengintegrasikan penanganan fakir miskindan orang tidak mampu;
o mendukung perluasan jangkauan pelayanandasar;
o mendukung verfikasi dan validasi DataTerpadu penanganan fakir miskin dan orangtidak mampu secara dinamis di daerah.
Tujuan SLRT
Sasaran SLRT
• perseorangan;• keluarga;• Kelompok; dan/atau• Masyarakat.
TARGET SISTEM LAYANAN & RUJUKAN TERPADUTAHUN 2020
140 Kab/Kota
80 Kab/Kota
220 Kab/Kota
Penumbuhan Pengembangan Total Target
Sistem layanan dan rujukan terpadu
Prioritas Nasional 2020
11
PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL
Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) adalah tempat yang berfungsi untuk melakukan kegiatan pelayanan sosial bersama secara sinergis dan terpadu antara kelompok masyarakat dalam komunitas yang ada di desa atau kelurahan dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
Tujuan Puskesos adalah mensinergikan berbagai potensi dan sumber daya masyarakat, memperkuat jaringan-jaringan sosial, dan membangun kebersamaan dalam mengatasi permasalahan sosial di tingkat lokal.
Sasaran Pelayanan• Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
(PMKS) seperti Orang Dengan Kecacatan(ODK) anak terlantar, lanjut usia terlantar,korban bencana alam/sosial, fakir miskindll.
• Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial(PSKS) seperti Pekerja Sosial Masyarakat(PSM), Karang Taruna, tokoh masyarakat,tokoh agama, kelompok pedulimasyarakat, LSM/Orsos dll.
200Desa/Kel
160Desa/Kel
360Desa/Kel
Penumbuhan Pengembangan Total Target
TARGET PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL (PUSKESOS) TAHUN 2020
Prioritas Nasional 2020
12
Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan
(TKSK) adalah seseorang yang diberi tugas,
fungsi, dan kewenangan oleh Kementerian
Sosial dan/atau dinas/instansi sosial provinsi,
dinas/instansi sosial kabupaten/kota selama
jangka waktu tertentu untuk melaksanakan
dan/atau membantu penyelenggaraan
kesejahteraan sosial sesuai dengan wilayah
penugasan di kecamatan.
Kedudukan
TKSKTKSK Berkedudukan di Kecamatan; TKSK di tingkat
Kecamatan berjumlah 1 orang; TKSK mempunyai
wilayah kerja di satu wilayah kecamatan yang meliputi
desa/kelurahan atau nama lain yang sejenis.
Pembentukan dan Penugasan TKSK
▪ Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan
kesejahteraan sosial di tingkat kecamatan;
▪ Mewujudkan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi program dan kegiatan
penyelenggaraan kesejahteraan sosial di tingkat kecamatan; dan
▪ Terjalinnya kerja sama dan sinergi antara program penyelenggaraan
kesejahteraan sosial dan program-program pembangunan lainnya di tingkat
kecamatan.
Prioritas Nasional 2020 Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan
13Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial
Pemberdayaan Komunitas Adat terpencil
Komunitas Adat Terpencil (KAT) adalah
sekumpulan orang dalam jumlah tertentu yang
terikat oleh kesatuan geografis, ekonomi,
dan/atau sosial budaya, dan miskin, terpencil,
dan/atau rentan sosial ekonomi.
Tujuan Pemberdayaan KAT adalah mewujudkan
perlindungan hak sebagai warga negara;
pemenuhan kebutuhan dasar; integrasi KAT
dengan sistem sosial yang lebih luas; dan
kemandirian sebagai warga KAT.
Prioritas Nasional 2020
632 KK
61Unit
2,667 KK
632 KK
Bantuan Pemukiman Sosial
Bantuan Balai Sosial
Bantuan Jaminan Hidup
JENIS BANTUAN STIMULAN PEMBERDAYAAN KAT
14
Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)
60.258 Orang
Seluruh Indonesia
JUMLAH SEBARAN PSM
Penetapan PSM sebagai Prioritas Nasional,searah dengan tema RKP tahun 2020 yaitu“Peningkatan Sumber Daya Manusia UntukPertumbuhan Berkualitas”.
PSM kedepan akan lebih diarahkan untukmendapatkan posisi yang lebih strategis dimanaPSM akan ditingkatkan kualitasnya denganmemberikan bimbingan teknis yang lebih terarahsehingga perannya dalam mensosialisasikanProgram-Program Prioritas Nasional padaumumnya dan program kesejahteraan sosialkhususnya dapat lebih efektif dan efisien.
Ditargetkan sebanyak 6.000 Orang selindo yangmenjadi target dengan skema bahwa setiapDesa/Kelurahan terdapat 2 Orang yang menjadisasaran.Pengembangan PSM1. Pendataan2. Peningkatan Kapasitas PSM
Target Tahun 2020
Prioritas Nasional 2020
15Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial
Potensi Dunia Usahadalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
Pasal 52-53, PP No. 39/2012 Penyelenggaraan Kesos
BENTUK KEGIATAN:
Pemberian saran dan pertimbangan,
Pelestarian nilai-nilai luhur budaya bangsa,
kesetiakawanan sosial, dan kearifan lokal,
Penyediaan sumber daya manusia,
Penyediaan dana, jasa, sarana dan
prasarana, dan/atau
Pemberian pelayanan kepada PPKS
Pemberdayaan
170 Potensi
Dunia Usaha
16
Prioritas Nasional 2020
MembangunKeberdayaan Sosial
Ekonomi MasyarakatMiskin dan Rentan
dengan memanfaatkanaset dan potensi diriserta potensi lokal.
Tujuan Kewirausahaan Sosial
17Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial
Meningkatkan KemampuanKewirausahaan sosial yang berfokus pada nilai tambah
ekonomi
Mengembangkan UsahaBerdasarkan keahlian yang
dimiliki serta berbasis potensi dan karakter lokal
Membangun Kelembagaan, Kemitraan dan/atau Jejaring
Keluarga miskin dan rentan dengan para pelaku ekonomi
Meningkatkan Kapasitas dan Infrastruktur
Untuk mendukung kewirausahaan sosial keluarga miskin dan rentan
Sasaran, Target & Besaran Bantuan Kewirausahaan Sosial
Sasaran Program
Penduduk miskin baik perorangan, keluarga, komunitas, kelompok yang berasal dari basis data terpadu, penerima manfaat PKH Graduasi baik yang masih aktif.
Besaran Bantuan
Total sasaran kewirausahaan sosial sebanyak 1.144 KPM dengan besaran bantuan sebesar Rp5.000.000,- / KPM
Target Tahun 2020
Sosialisasi di lokasipilot project
Peningkatan kapasitasbagi pelaku wirausahasosial
Pelatihan bagipendamping pelakuwirausaha
Penyaluranbantuan usaha
Sinergi Program
Kementerian Sosial
Pemerintah Daerah
Dunia Usaha / CSR
• Menyiapkan desain dan rencana kerja• Menyiapkan regulasi dan pedoman.• Mengalokasikan anggaran• Menyediakan data dan informasi potensi
dan sumber kesejahteraan sosial• Memfasilitasi bimbingan teknis, pelatihan,
sosialisasi dan dukungan program, dsb.• Melakukan monitoring dan evaluasi.
• Dukungan legalitas• Peningkatan kapasitas• Peningkatan akses permodalan• Kemitraan usaha/pemasaran• Pembinaan kualitas produk
• Peningkatan kapasitas SDM• Peningkatan akses permodalan• Kemitraan usaha/pemasaran• Pembinaan kualitas manajemen
18Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial
Alur Pelaksanaan
Keluarga Penerima Manfaat
(KPM) PKH Graduasi
Bimbingan TeknisKemensos/ Pemda/ Mitra Usaha
Fasilitasi/Pendampingan Usaha Supervisor, Fasilitator & Mentor
Bantuan Modal UsahaKemensos, Pemda dan Mitra Usaha
Wirausaha Sosial1. Meningkatnya
kapasitas usaha2. Meningkatnya
kemitraan usaha3. Meningkatnya
kapasitas infrastruktur usaha
Meningkatnya Kemandirian Sosial Ekonomi Keluarga
Input Pelaksanaan/Proses Kegiatan Keluaran (Output) Hasil (Outcome)
SMEP (Supervisi, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan)
Sosialisasi
TOT
Pemetaan Kebutuhan dan Potensi
Regulasi
Pedoman
SDM
Anggaran
Pengembangan Usaha
1. Pola UEP Perorangan Kewirausahaan Sosial• Target KPM PKH graduasi• Individual• Besar bantuan Rp.5.000.000,- (APBN Bansos)
2. Pola pengembangan KUBE Kewirausahaan Sosial• Target KUBE KPM PKH• Kelompok• Besar bantuan @Rp50.000.000,- (Bansos)• Lembaga pelaksana: KUBE
3. Pola UEP Desa Kewirausahaan Sosial(Binaan/Kerjasama)• Target KPM PKH graduasi• Komunitas minimal gabungan 25 KPM• Besar bantuan kewirausahaan desa Rp.50.000.000,-
s.d. 250.000.000,- (APBN Bansos dan Banper)• Lembaga Pelaksana: BUMDes, Karang Taruna,
Pesantren/LKS4. Pola Kelembagaan Inkubasi Bisnis Kewirausahaan
Sosial• Target KPM PKH graduasi• Individual dan komunitas• Besar bantuan Rp.50.000.000,- s.d. 250.000.000,
(APBN Banper)• Lembaga pelaksana: Lembaga Inkubasi Bisnis
19Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial
Tugas dan Fungsi Karang Taruna
20Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial
“KARANG TARUNA” Wadah dan sarana
pengembangan
Tumbuh dan berkembang atas dasar
kesadaran dan tanggung jawab sosial
Bergerak di bidang
penyelenggaraan
kesejahteraan sosial
TUGAS
KARANG TARUNA
Menyelenggarakan
pembinaan generasi muda
dan kesejahteraan sosial.
FUNGSI
KARANG TARUNA
Mencegah timbulnya masalah
kesejahteraan sosial
Menyelenggarakan
kesejahteraan sosial
Meningkatkan Usaha
Ekonomi Produktif
Menumbuhkan, memperkuat dan
memelihara kesadaran dan
tanggung jawab sosial
Menumbuhkan, memperkuat, dan
memelihara kearifan lokal
Memelihara dan memperkuat
semangat kebangsaan, Bhineka
Tunggal Ika dan tegaknya NKRI
PERAN KARANG TARUNA
Peran Karang Taruna
21Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial
Mengadakan kegiatan
pendataan/pemetaan
potensi desa/kelurahan
83.931
desa/kelurahan
Potensi
desa/kelurahan
• Infrastruktur Pendidikan
dan Kesehatan
• Tipologi desa (lokasi,
pola pemukiman, mata
pencaharian)
• Potensi Sumber Daya
Alam Desa/Kelurahan
Sebagai wadah pemuda
dalam mengembangkan
potensi
• Bahasa Asing
• Potensi Akademik
• Olahraga
• Keterampilan Seni dan
Budaya
• Keterampilan kerja
sesuai potensi desa
(menjahit, kecantikan,
pertanian, perikanan)
Potensi
Vs
Orientasi
Pasar
Bekerja sama dengan pemerintah
desa dalam mengelola dan menjadi
inovator dalam pengembangan
usaha ekonomi/pariwisata.
PERAN KARANG TARUNA
Peran Karang Taruna
22Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial
Menjalin kerjasama dengan Dunia
Usaha dalam penyediaan
lapangan kerja atau melaksanakan
peningkatan keterampilan
Sebagai Fasilitator
dalam SLRT/Puskesos
Bekerja sama dengan TKSK
& PSM dalam menangani
permasalahan sosial
Fasilitator
Petugas
lapangan
Penjangkauan dan
fasilitasi masyarakat
Berasal dari unsur
PSKS/kader masyarakat
Pengecekan dan
Pencatatan DTKS
TUGAS TKSKMembantu Kementerian Sosial, dinas
sosial dalam penyelenggaraan
kesos di tingkat kecamatan
TUGAS PSM• Mengambil inisiatif dalam
penanganan masalah sosial
• Membantu mendorong, menggerakkan,
dan mengembangkan kegiatan
Penyelenggaraan Kesos
• Mendampingi warga masyarakat
yang membutuhkan layanan sosial
• Mendampingi program Kesos di
tingkat desa atau kelurahan
Mengajukan kerjasama dengan
Dunia Usaha melalui
pengajuan Proposal
Melengkapi data proposal
dengan lengkap dan jelas
Contoh Kegiatan Karang Taruna
“Karang Taruna selain melaksanakan tugas dan fungsinya juga dapat berinovasi melakukan kegiatan yang memberikan dampak
positif bagi kesejahteraan desa/kelurahan“
23Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial
01
Menyediakan wadah
bagi Pemuda dalam
mengembangkan Potensi
Karang Taruna Depok mempunyai
Bengkel Karakter sebagai tempat
kegiatan seni dan budaya
02
03
Bekerjasama dengan Pemerintah
mengelola Pariwisata di Daerahnya
• Karang Taruna Gunung Kidul mengelola Goa
Pindul
• Karang Taruna Klaten berpartisipasi mengelola
Umbul Besuki
• Karang Taruna Kebumen mengelola Desa Wisata
Dewajati Adventure Park
Umbul Besuki
Mengelola Usaha
Ekonomi Kreatif
• Karang Taruna Cibinong
mempunyai Usaha Perikanan
• Karang Taruna Garut
dilibatkan dalam mengelola
Agrowisata
Agrowisata Garut
Kolam lele
Cibinong
Terima KasihDirektorat Jenderal Pemberdayaan SosialKementerian Sosial RI
021 - 3103679