A H S A N U L M I N A NK O N S U L T A N U N D P E L E C T I O N - M D P U N T U K B A W A S L U R I

PERAN STAF SEKRETARIAT DALAM MEMBANTU

PENGAWASAN PEMILU

D I S A M P A I K A N D A L A M A C A R A B I M B I N G A NT E K N I S S T A F S E K R E T A R I A T P A N W A S L U K A D A

LANDASAN HUKUM

1. UU NO 22/2007, Pasal 103Dalam menjalankan tugasnya, Bawaslu, PanwasluProvinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan PawnasluKecamatan dbantu oleh sekretariat

2. Peraturan Bawaslu Nomor 30 tahun 2009

Struktur Organisasi PanwaslukadaAnggota Panwaslukada

Ketua merangkapanggota

Anggota Anggota

Membidangiumum

MembidangiPengawasan

Membidangipenangananpelanggaran

Sekretariat Panwaslukada

Bidang UmumBidang

Pengawasan

Bidangpenganananpelanggaran

Kasek

POSISI DAN PERAN STAF SEKRETARIAT DALAM PENGAWASAN PEMILU

SECARA UMUM: Memberikan dukungan teknis danadministratif dalam pelaksanaan pengawasan pemilu.

SECARA KHUSUS: Membantu anggota Panwaslukadayang membidangi pengawasan dalam: menyusun danmenetapkan program dan kegiatan pengawasan PemiluKada; a) menyiapkan bahan teknis untuk kebutuhanpengawasan Pemilu Kada; b) mengelola data dan bahanhasil pengawasan Pemilu Kada; dan c) lain-lain tugas yang ditetapkan oleh kepala sekretariat sepanjang tidakbertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

CAKUPAN TUGAS DIVISI PENGAWASAN DAN HUBUNGAN MASYARAKAT

Divisi Pengawasan dan Hubungan Masyarakatmempunyai tugas;

mempersiapkan rencana, langkah-langkah, danstrategi pengawasan Pemilu Kada; dan

menjalin kemitraan dengan berbagai pihak untukmemperluas pengawasan partisipatif.

PRINSIP DASAR YANG PERLU DIPAHAMI DALAM MEMBANTU TUGAS PENGAWASAN

Staf sekretariat Panwaslukada terikat oleh kode etik (Per-Bawaslu Nomor 30 tahun 2009, pasal 2): Pengawas Pemilu Kada dan pegawai Sekretariat Panwaslu Kada berpedoman pada asas: mandiri; jujur; adil; kepastian hukum; tertib penyelenggara pemilu; kepentingan umum; keterbukaan;proporsionalitas;profesionalitas; akuntabilitas;efisiensi; dan efektifitas.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kepala Sekretariat PanwasluKabupaten/Kota bertanggung jawab kepada Panwaslu Kabupaten/Kota (Peraturan Bawaslu nomor 30 tahun 2009 pasal 55).

Koordinator bidang pada Sekretariat Panwaslu Provinsi danKabupaten/Kota bertanggung jawab kepada Kepala Sekretariat PanwasluProvinsi dan Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya masing-masing.

Koordinator bidang wajib menyampaikan laporan berkala dengan tepatwaktu kepada Kepala Sekretariat Panwaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya masing-masing.

Pegawai pada Sekretariat Panwaslu Kecamatan, dalam menjalankan tugasdan fungsinya, bertanggung jawab kepada Kepala Sekretariat PanwasluKecamatan.

PRINSIP KERJA DALAM PENGAWASAN PEMILUKADA

PAHAMI PERATURAN

KENALI TITIK RAWAN

PELANGGARAN

KENALI AKTOR/KELOMPO

K POTENSIAL PELAKU

PELANGGARAN

JALANKAN PENGAWASAN

PREVENTIF MELALUI

SOSIALISASI DAN

KOORDINASI

LAKUKAN FIELD

MONITORING

TINDAKLANJUTI TEMUAN

PELANGGARAN

DOKUMENTASIKAN

PROSES DAN HASIL

PENGAWASAN

BENTUK DUKUNGAN SEKRETARIAT DALAM PENGAWASAN PEMILU

PengawasanPemilukada

Membangun hubunganantar lembaga

menyiapkan bahanteknis untuk kebutuhan

pengawasan PemiluKada

mengelola data danbahan hasil pengawasan

Pemilu Kada

• Menyiapkan suratpermohonan salinandata dariinstansi/pihak terkait

• Menggali/Menyiapkan data dan dokumenterkait dari sumber-sumber lain misalnyakliping media

• Mengumpulkan data untuk kebutuhanpengawasan tahapanpemilukada

• Membuat klasifikasidata danmenyajikannyakepada anggotaPanwaslu

• Menertibkanpengarsipan data yang telah dianalisis

Membantu anggota Panwasludalam melakukan identifikasistakeholder dan membangunkomunikasi dan kerja sama

• Menyiapkan data profil lembaga–lembaga terkait denganpengawasan pemilu

• Membantu anggota melakukankomunikasi intensif denganlembaga terkait

• Membantu anggota menyiapkankerangka kerja sama (biladiperlukan)