peranan international cooperation and development...
TRANSCRIPT
-
iv
PERANAN INTERNATIONAL COOPERATION AND DEVELOPMENT
FUND (ICDF) TAIWAN DALAM PENINGKATAN KUALITAS
PENDIDIKAN TINGGI DI INDONESIA
STUDI KASUS : UNIVERSITAS HASANUDDIN
SKRIPSI
Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana pada Jurusan
Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Hasanuddin
Oleh:
M JABAL NUR
E131 13 008
DEPARTEMEN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2018
-
v
-
vi
-
vii
KATA PENGANTAR
Bismillahirrahmanirrahim.
Puji syukur kehadirat Allah SWT. Tuhan yang maha kuasa atas segala
sesuatu sehingga atas izinnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul
“Peranan International Cooperation and Development Fund (ICDF) Taiwan
dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan Tinggi di Indonesia, Studi Kasus:
Universitas Hasanuddin”. Salam serta salawat senantiasa tercurah kepada sebaik-
baik manusia, seutama-utama teladan, sesempurna-sempurna pribadi. Dialah sang
pelopor kebaikan, sang maestro kehidupan, Nabi Muhammad SAW. Nabi yang
menjadi contoh teladan bagi penulis dalam mengarungi kehidupan di dunia.
Skripsi yang bertujuan menganalisis peranan ICDF Taiwan dalam rangka
memberikan pengaruh terhadap peningkatan kualitas pendidikan tinggi di
Indonesia khususnya Universitas Hasanuddin memberikan harapan bagi penulis.
Semoga dengan selesainya penulisan skripsi ini dapat manambah daftar keilmuan
pemuda Indonesia, sebagai wujud kontribusi atas kecintaan terhadap tanah air.
Tentunya secara spesifik dapat menjadi acuan berfikir dan berargumentasi bagi
para pemikir Ilmu Hubungan Internasional yang memfokuskan kajiannya di
kawasan Asia Timur. Segala masukan, saran dan kritik yang sifatnya membangun
sangat diharapkan penulis demi kesempurnaan khasanan bahasan dari skripsi ini.
Dalam proses penyusunan skripsi ini tentunya banyak melibatkan berbagai
pihak dalam pengerjaannya. Bantuan, dukungan serta doa tidak terhingga
diberikan kepada penulis sehingga izinkan penulis mengucapkan terima kasih
tidak terhingga kepada:
-
viii
1. Mama’ Hamdariah, S.Ag yang tidak henti-hentinya memberikan dukungan
moral hingga materil serta tidak putusnya doa yang terus dipanjatkan demi
kelancaran studi penulis. Terkhusus kepada Bapa’ Zainuddin, S.Ag (alm)
skripsi ini saya persembahkan sebagai rasa syukur dan pengabdian tidak
terhingga yang semoga dengan ilmu ini dapat menjadi amal yang tiada
putus hingga syurga. Amin.
2. Keluarga kecil dirumah Bapak Saharuddin dan Rahmatun Sahra yang
menjadi penyemangat untuk terus menuntut ilmu. Dan tak terhingga
saudara saya yang penulis cintai dan sayangi Alim Mubarak calon
engginer hebat, Muammal Has calon ulama Indonesia dan Aden Jamila
calon dokter cantiknya kakak yang menjadi kekuatan penulis untuk bisa
menjadi contoh teladan dan panutan di keluarga. “Belajar baik-baik
adek!”. Terkhusus Tanta Korosia yang dengannya penulis paham akan arti
kasih sayang.
3. Rektor Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA.
Beserta jajarannya tempat penulis menimba ilmu.
4. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unhas, Prof. Dr. A,
Alimuddin Unde, M.Si terkhusus Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan
Ayahanda Dr. Rahmat Muhammad, M.Si layaknya ayah sendiri yang
senantiasa mendukung penulis dalam kegiatan kemahasiswaan untuk bisa
terus berprestasi.
5. Ketua Departemen Ilmu Hubungan Internasional FISIP Unhas, H. Darwis,
MA.,Ph.D. dan Sekretaris Departemen Muh. Asry Sallatu, S.IP., M.Si
-
ix
(Kak Gego) yang penulis sudah anggap seperti kakak sendiri. Tempat
penulis berbagi cerita mulai dari pahasan lelucon hingga bahasan tingkat
tinggi (nikah). Pada intinya disinimi kodong penulis sering konsultasi
apapun itu.
6. Pembimbing I, Dr. H. Adi Suryadi B, M,Si yang sekaligus menjadi dosen
penasehat akademik penulis selama kurang lebih 4 tahun.
7. Pembimbing II. Ishaq Rahman, S.Ip., M.Si. yang penulis kenal sosok yang
sangat kaya akan ilmu, tempat yang nyaman untuk diskusi keilmuan HI.
Pada beliaulah penulis banyak mendapatkan siraman keilmuan mulai dari
hal yang sifafatnya teknis hingga pada tataran konsep.
8. Para staf Ilmu Hubungan Internasional FISIP Unhas, Kak Rahma dan Kak
Tia yang tidak henti-hentinya membantu penulis dalam pengurusan
administrasi akademik.
9. Seluruh Dosen Ilmu Hubungan Internasional yang dengan ilmu yang
diberikan sehingga sampai saat ini penulis sadar akan keilmuan yang
penulis miliki masih sangat sedikit.
10. Dekan Fakultas Pertanian Unhas, Prof. Sumbangan Baja, M.Phil, Ph.D
yang berkenaan memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan
penelitian serta keterbukaan Prof. Yunus Musa, M.Sc yang sangat sabar
menfasilitasi penulis untuk mendapatkan data-data yang akurat
deminmemenuhi kebutuhan penelitian penulis. Kak Rani serta seluruh
narasumber penulis yang siap memberikan data-data kepada penulis.
-
x
11. Pimpinan dan seluruh jajaran ICDF Taiwan dan UPT Perpustakaan Pusat
Unhas yang telah menjadi acuan penulis dalam melakukan penelitian.
12. Ikhwa fillah di LDM Al Aqsho Unhas, tempat penulis menemukan konsep
ukhuwah dan tempat penulis dalam menjaga semangat spiritual.
13. Saudara-saudara di Ikatan Keluarga Mahasiswa Bidikmisi Unhas tempat
penulis menerima tempaan dalam bagaimana menjadi sosok pemimpin
dalam berorganisasi dan juga tempat menemukan keluarga yang tak
sedarah.
14. Teman-teman seperjuangan di Seattle HI Unhas 2013. Teman
seperjuangan penulis yang dengannya semangat penulis terus terjaga
dalam kajian keilmuan Ilmu Hubungan Internasional.
15. HIMAHI FISIP Unhas, rumah kita semua. Tempat penulis dikader dan
pertama kali dijaga saat maba dari incaran para senior-senior. Terimakasih
sudah memperkenalkan penulis tentang arti kaderisasi yang
mengedepankan intelektualitas.
16. Tadui Squad KKN Tematik BangunMandar Gel. 96 khususnya Desa
Tadui. Selama 40 hari mengajarkan penulis tentang arti pengabdian,
ketulusan dan keikhlasan dalam bermasyarakat. Suksess ki semua gengs.
17. WL SMANSA Maros yang hingga saat ini masih tetap solid dan sudah
punya bisnis jamur yang maha luar biasa. Tetap solid guys !
18. Penerima Manfaat Beasiswa IZI Unhas, Terima kasih adik-adik hebat.
Harapan bangsa, kebanggaan para orang tua. Terus belajar dan rajin-rajin
-
xi
ikut pembinaan di asrama. Terimakasih atas segala perhatiannya dek.
Terkhsusu baju barunya
19. Special thanks to Sang Guru Peradaban Kak Sofyan Nasution, Sahabat
terbaik M Nur Yasin, Imam bersuara merdu Ahmad Hizkil dan imam
muda Amerika Azizul Hakim, Sang Singa Podium Awal Wahyudi, Si
bureng tapi Sholeh Hasan, Si it’s the best Muh. Rahmat, Anak Cakep
Fadly, Senior calon dosen muda Amanatullah Amir, Master Desain
Ahmad Zulfikar dan sahabat yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
Pada akhirnya ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada seluruh
rekan, sahabat, ikhwan wa ukhti, guru, ustadz dan semuanya yang tidak bisa saya
ucapkan satu persatu yang dengannya semoga apa yang telah diberikan kepada
penulis senantiasa mendapat balasan terbaik di sisi Allah SWT.
Makassar, 9 April 2018
M Jabal Nur
-
xii
ABSTRAK
M Jabal Nur, E 131 13 008 dengan judul skripsi “Peranan International
Cooperation and Development Fund (ICDF) Taiwan dalam Peningkatan Kualitas
Pendidikan Tinggi di Indonesia, Studi Kasus: Universitas Hasanuddin” di bawah
bimbingan Dr. H. Adi Suryadi B, M.SI. selaku pembimbing I dan Ishaq Rahman,
S,IP., M.SI. selaku pembimbing II pada Jurusan Ilmu Hubungan Internasional,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, Makassar.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi dan implikasi
kerjasama ICDF Taiwan dengan Universitas Hasanuddin di bidang pendidikan
tinggi serta strategi Universitas Hasanuddin dalam melakukan kerjasama dengan
ICDF Taiwan berdasarkan prinsip One China Policy. Metode penelitian yang
digunakan dalam penelitian ini merupakan metode deksriptif-analitik dengan
teknik pengumpulan data berdasarkan library research dan teknik wawancara.
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kerjasama dilakukan
dengan pemberian bantuan luar negeri berupa bantuan dana, bantuan tenaga ahli,
pemberian training atau pelatihan dan transfer teknologi pertanian. Akan tetapi
yang terealisasi masih sebatas pengiriman tenaga ahli disebabkan adanya kendala
administratif tenaga ahli ICDF Taiwan yang berkaitan dengan One China Policy
yang dianut Indonesia. Sehingga dampak yang ditimbulkan masih sebatas
peningkatan fasilitas kampus berupa ketersediaan lahan pertanian, lahan
pembangunan green house dan storage, peningkatan kualitas dan kolaborasi
dosen dan mahasiswa, dan reducing trust petani terhadap Universitas Hasanuddin
terhadap rencana program yang tidak kunjung terimplementasi. Adapun strategi
yang di terapkan Universitas Hasanuddin senantiasa mengacu pada pedoman
pelaksanaan hubungan luar negeri Indonesia dengan Taiwan berdasarkan MoU
Pencairan kembali hubungan Indonesia-RRT 1990 dengan memperhatikan aktor
yang terlibat dan proses kerjasama yang dilakukan.
Kata Kunci: Peranan, International Cooperation and Development Fund (ICDF)
Taiwan, Kerjasama Internasional, Development Aid Bilateral, One
China Policy, Kualitas Pendidikan Tinggi.
-
xiii
ABSTRACT
M Jabal Nur, E 131 13 008. In "The Role of International Cooperation
and Development Fund (ICDF) Taiwan in Improving the Quality of Higher
Education in Indonesia, Case Study: Hasanuddin University", Under the guidance
of Dr. H. Adi Suryadi B, M.SI. as Supervisor I and Ishaq Rahman, S, IP., M.SI. as
Supervisor II at Department of International Relations, Faculty of Social and
Political Sciences, Hasanuddin University, Makassar.
This study aims to analyze the implementations and implications of ICDF
Taiwan cooperation with Hasanuddin University in higher education and strategy
of Hasanuddin University in cooperating with ICDF Taiwan based on One China
Policy principle. The research method used in this study is descriptive-analytic
with data collection techniques based on library research and interview
techniques. The results show that the implementation of cooperation is agreed
with the provision of foreign assistance in the form of financial assistance, expert
assistance, training and transfer of agricultural technology. However, the
realization is still limited to the sending of experts due to obstacles in
administrative problems ICDF Taiwan experts related One China Policy who
adopted in Indonesia. The implications are still limited to the increase of campus
facilities in the form of availability of agricultural land, land green house and
storage development, quality improvement and collaboration of lecturers and
students, and reducing trust of farmers to Hasanuddin University about
unimplementation programs. The strategy applied by Hasanuddin University
always refers to the guidelines on the implementation of Indonesia's foreign
relations with Taiwan based on the MoU the re-disbursement of Indonesia-RRT
relations in 1990 with respect to the actors involved and the cooperation process
undertaken.
Keywords: Role, International Cooperation and Development Fund (ICDF)
Taiwan, International Cooperation, Development Aid Billateral, One
China Policy, Higher Education Qualit
-
xiv
DAFTAR ISI
SAMPUL……………………………………………………………………………...i
HALAMAN PENGESAHAN………………………………………………………...ii
HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI……………………………………..iii
KATA PENGANTAR .................................................................................................. iv
ABSTRAK ................................................................................................................... xii
ABSTRACT ................................................................................................................. xiii
DAFTAR ISI .............................................................................................................. xiv
DAFTAR TABEL...................................................................................................... xvii
DAFTAR GAMBAR ................................................................................................ xviii
BAB I PENDAHULUAN .......................................................................................... 1
A. Latar Belakang ......................................................................................... 1
B. Batasan dan Rumusan Masalah ............................................................... 9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian ............................................................. 9
1. Tujuan Penelitian ............................................................................... 9
2. Kegunaan Penilitian ......................................................................... 10
D. Kerangka Konseptual ............................................................................. 10
E. Metode Penelitian .................................................................................. 16
1. Tipe Penelitian ............................................................................... 16
2. Jenis dan Sumber Data ................................................................... 16
3. Teknik Pengumpulan Data ............................................................. 16
4. Teknik Analisa/Analisis Data......................................................... 17
5. Metode Penulisan ........................................................................... 17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA ............................................................................... 18
A. Kerjasama Internasional ......................................................................... 18
-
xv
B. Development Aid Billateral .................................................................... 27
C. One China Policy ................................................................................... 32
BAB III HUBUNGAN KERJASAMA INTERNATIONAL COOPERATION AND
DEVELOPMENT FUND (ICDF) TAIWAN DENGAN UNIVERSITAS
HASANUDDIN ........................................................................................... 38
A. International Cooperation and Development Fund (ICDF) Taiwan ..... 38
1. Sejarah ICDF Taiwan ..................................................................... 38
2. Hubungan ICDF Taiwan dengan Taipei Economic and Trade Office
(TETO) ........................................................................................... 47
B. Hubungan Kerjasama ICDF Taiwan dengan Universitas Hasanuddin .. 53
1. Memorandum of Understanding (MoU) Kerjasama ICDF Taiwan
dengan Universitas Hasanuddin .................................................. 53
2. Implementasi Memorandum of Understanding (MoU) Kerjasama
ICDF Taiwan dengan Universitas Hasanuddin ........................... 58
BAB IV PERAN INTERNATIONAL COOPERATIONS AND DEVELOPMENT
FUND (ICDF) TAIWAN TERHADAP UNIVERSITAS HASANUDDIN .. 73
A. Analisis Implementasi Kerjasama Pendidikan Tinggi antara ICDF
Taiwan dengan Universitas Hasanuddin ................................................ 73
1. Kerjasama ICDF Taiwan dengan Universitas Hasanuddin sebelum
dan setelah MoU .......................................................................... 73
2. Strategi Universitas Hasanuddin dalam melakukan kerjasama
dengan ICDF Taiwan berdasarkan prinsip One China Policy ..... 85
B. Implikasi Kerjasama Pendidikan Tinggi antara ICDF Taiwan dengan
Universitas Hasanuddin ......................................................................... 91
1. Implikasi terhadap Kualitas Pendidikan Tinggi di Universitas
Hasanuddin .................................................................................. 91
2. Implikasi terhadap One China Policy .......................................... 95
C. Peluang kerjasama pendidikan tinggi yang dapaat ditindaklanjuti ...... 102
-
xvi
BAB V PENUTUP .................................................................................................. 107
A. Kesimpulan .......................................................................................... 107
B. Saran .................................................................................................... 108
DAFTAR PUSTAKA ................................................................................................ 110
Lampiran
-
xvii
DAFTAR TABEL
Tabel 1. Perubahan nama kantor perwakilan Indonesia dan Taiwan ·············· 49
Tabel 2. Jumlah dan bidang kerjasama Indonesia-Taiwan ··························· 58
Tabel 3. Kerjasama antara pemerintah Indonesia-Taiwan ··························· 60
Tabel 4. Daftar terbaru penerima bebas visa kunjungan ··························· 98
-
xviii
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1. Struktur Organisasi ICDFTaiwan ·········································· 41
Gambar 2. Skema produksi bibit padi bersertifikat ··································· 57
Gambar 3. Jumlah mahasiswa Indonesia di Taiwan 2009-2015
(per kategori) ··············································································· 65
-
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pasca Perang Dunia II tahun 1945 menjadikan tatanan dunia tidak lagi
berorientasi pada aktifitas perang atau gencatan senjata semata-mata. Akan tetapi
lebih berorientasi pada sistem yang kooperatif dalam pemenuhan kepentingan
nasionalnya. Soft diplomacy menjadi sarana yang efektif dalam penerapan
kepentingan nasional suatu negara. Penyebab utamanya adalah biaya, korban jiwa
sampai pada kerugian negara dalam pemenuhan kebutuhan militer yang sangat
banyak. Sehingga negara-negara lebih memilih konsep soft diplomacy atau
metode kooperatif.
Pola hubungan kooperatif yang terbangun di setiap negara memberikan
konsekuensi dalam setiap interaksinya. Masing-masing pihak tidak sedikit
mendirikan sebuah organisasi yang bertujuan untuk mempertahankan peraturan-
peraturan agar dapat berjalan lebih tertib dalam upaya mencapai tujuan bersama
dan sebagai suatu wadah hubungan antar bangsa dan negara agar kepentingan
masing-masing negara dapat terjamin dalam konteks hubungan internasional
(Ikbar, 2014).
Perkembangan fenomenan ini menandai babak baru dalam kajian ilmu
hubungan internasional. Aktor yang terlibat pun tidak lagi berfokus pada negara
akan tetapi sudah berkembang hingga mencakup organisasi, kelompok, bahkan
-
2
individu. Hal ini membuat kajian ilmu hubungan internasional kontemporer
semakin kompleks.
Organisasi internasional sebagai subjek pelaksana kerjasama internasional
semakin menonjolkan peranannya yang bukan hanya melibatkan negara beserta
pemerintahannya saja. Negara tetap sebagai aktor paling dominan dalam bentuk-
bentuk kerjasama internasional, namun perlu diakui bahwa keberadaan
(eksistensi) organisasi-organisasi internasional non-pemerintah makin hari makin
banyak jumlahnya (Rudy, 1993, hal.3). Salah satu aktor yang banyak terlibat
dalam kerjasama internasional adalah International Cooperation and
Development Fund Taiwan (ICDF) Taiwan.
ICDF Taiwan merupakan sebuah lembaga pemerintah yang dibentuk
untuk memenuhi kepentingan nasional Taiwan di luar negeri. ICDF Taiwan
bertanggung jawab untuk menerapkan bantuan pembangunan resmi Taiwan, sama
halnya dengan USAID di Amerika dan JICA di Jepang (Pei-ru, 2017).
Tahun 1959 merupakan sejarah awal kemunculan ICDF Taiwan. Pada saat
itu ICDF Taiwan masih sebatas program pemerintah yang berfokus di sektor
pertanian. Kerjasama di bidang pertanian ini banyak dilakukan di negara-negara
berkembang yang ada di Afrika dengan mengirimkan bantuan teknis berupa ahli-
ahli pertanian. Pada tahun 1972 pola kerjasama yang terbangun semakin
meningkat dan dibentuklah Komite Kerjasama Teknik Internasional yang
mempelopori kerjasama teknis luar negeri Republic of China (ROC), Taiwan.
Komite inilah yang menjadi sarana Taiwan dalam melangsungkan kerjasama
internasional di berbagai negara. Di tahun 1989 perkembangan ekonomi Taiwan
-
3
semakin pesat dan membuatnya membentuk International Economic Cooperation
and Development Fund (IECDF) yang bertujuan untuk memberikan bantuan
ekonomi kepada mitra pembangunan. Dan pada tahun 1996, IECDF inilah yang
menjadi cikal bakal dibentuknya ICDF Taiwan (ICDF Taiwan, 2010).
ICDF Taiwan sebagai sarana perpanjangan tangan kebijakan pemerintah
Taiwan mempunyai empat program utama yaitu: (1.) Lending and investment; (2.)
Kerjasama teknis; (3.) Bantuan kemanusiaan; (4.) Pendidikan dan pelatihan
internasional (ICDF Taiwan, 2010). Dari keempat program utama tersebut,
pendidikan dan pelatihan internasional telah banyak dilakukan di beberapa negara
dunia, terkhsusus di Indonesia.
Pada perkembangan program pendidikan dan pelatihan internasional
diwujudkan melalui berbagai variasi kerjasama. Dalam perkembangannya, ICDF
Taiwan senantiasa menjalin kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi di
Indonesia. Meskipun ICDF Taiwan merupakan salah satu instansi Taiwan yang
menjadi sarana dalam melangsungkan kerjasama dengan beberapa negara.
Selain ICDF Taiwan kerjasama sektor pendidikan biasanya melibatkan
beberapa Universitas Taiwan atau melibatkan representatif Taiwan secara
langsung. Berbagai macam kerjasama Taiwan yang melibatkan Universitas
Taiwan, ICDF Taiwan atau representasi Taiwan secara langsung dapat dilihat di
beberapa perguruan tinggi Indonesia seperti kerjasama pendidikan tinggi di
Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS) Solo yang langsung melibatkan
representasi Taiwan dengan mendirikan Taiwan Center pada tanggal 14 April
-
4
2016 di lantai 4 gedung perpustakaan UNS. Selain pendirian Taiwan Center,
berbagai sumbangan buku juga turut dilakukan (Uns.ac.id, 2017).
Kerjasama yang lain dilakukan di Institut Pertanian Bogor (IPB) dengan
mendirikan sebuah kawasan pertanian pada tahun 2007 yang dikenal dengan
Agribusiness Development Center (ADC). Kerjasama ini melibatkan 4 ahli
pertanian yang dikirim dari Taiwan untuk ditugaskan di kawasan tersebut dalam
membantu proses produksi jambu keristal dan beberapa jenis komoditi pertanian
yang lain (adsipb.com, 2017). Dalam kerjasamanya melibatkan ICDF Taiwan
sebagai pelaksana teknis kerjasama.
Pada tahun 2016, Taiwan melangsungkan kerjasama dengan melibatkan
ICDF Taiwan dengan beberpa Universitas Taiwan dalam kerjasama di Universitas
Hasanuddin. Kerjasama yang dimaksud berupa penyediaan beasiswa untuk staf
dosen Universitas Hasanuddin dalam program master dan doktoral, kolaborasi
program “dual degree” untuk “bio-agriculture”, dan “community service” untuk
mahasiswa serta “summer school program”. Kerjasama yang lain yaitu kerjasama
dengan Pingtung Agricultural Biotechnologi Park (PABP) berupa program
hilirisasi hasil atau produk riset dengan menggandeng perusahaan mitra PABP.
PABP yang memiliki 6 kluster industri ini juga tertarik bekerjasama untuk
penelitian dan hilirisasi produk untuk “seaweed” (rumput laut) yang telah
dikembangkan oleh Konsorsium Rumput laut Universitas Hasanuddin serta
“Algae research product” di Fakultas Farmasi Universitas Hasanuddin.
Selain itu Universitas Hasanuddin juga menjalin kerjasama dengan
National Taiwan Ocean University (NTOU) dalam bidang perikanan dan maritim
-
5
yang fokus pada program riset dan pendidikan terkait maritim. Kemudian
kerjasama melalui ICDF Taiwan dengan pemberian pendanaan terhadap dua
proposal Unhas terkait “Healty Seeds Propaga?on” senilai 4,5 miliar
(Tempo.com, 2016).
Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 pada alinea IV secara
tegas mengatakan bahwa “....mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut
melaksanakan ketertiban dunia....“ yang sekaligus menjadi cita-cita luhur bangsa
Indonesia menjadi dasar gerak Indonesia dalam mengupayakan segala macam
kerjasama dengan negara-negara dunia.
Namun melihat realita yang terjadi menuntut bangsa Indonesia untuk terus
tetap berjuang dalam memenuhi cita-cita pemimpin bangsa. Anis Baswedan
(2014) mengatakan bahwa ada 7 (tujuh) poin penting yang dialami Indonesia
kaitannya dengan pendidikan yaitu:
1. 75% sekolah di Indonesia tidak memenuhi standar layanan minimal
pendidikan. Data tersebut didapat dari pemetaan oleh Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan terhadap 400.000 sekolah di seluruh
Indonesia pada tahun 2012;
2. Nilai rata-rata ujian kompetisi guru pada tahun 2012 di Indonesia
hanya mencapai 44,5 dari yang diharapakan pemerintah sebesar 70;
3. Pada tahun 2013 dan 2014 Indonesia menempati posisi ke- 40 dari 40
negara pada pemetaan The Learning Cuve-Pearson;
-
6
4. Pada tahun 2013 peringkat Indonesia dalam pemetaan perguruan
tinggi hanya menempati posisi ke 49 dari 50 negara yang dipetakan
oleh Universitas21;
5. Pada tahun 2011 dalam pemetaan bidang literasi sains yang dilakukan
oleh Trends in International Mathematics and Science Studies,
Indonesia hanya menempati posisi ke-40 dari 42 negara;
6. Indonesia hanya menempati posisi ke 64 dari 65 negara yang
diikutsertakan dalam pemetaan PISA pada tahun 2012; dan
7. Hanya 1 dari 1000 orang Indonesia yang punya minat baca serius.
(Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, 2014).
Kondisi pendidikan tinggi Indonesia menunjukkan 124 Perguruan Tinggi
(PT) Negeri, 3.127 PT Swasta, 175 PT Kementerian/Lembaga, PTAS968, dan 78
PTAN (Data PDDikti, 11 Maret 2017). Dari jumlah tersebut, data BAN-PT
menunjukan hanya 1.131 yang terakreditasi dengan rincian 50 PT mempunyai
akreditasi A (4%), 345 PT berakreditasi B (31%), dan 736 PT berakreditasi C
(65%), dan sisanya 3.340 belum terakreditasi.Terdapat 26.672 prodi (PDDikti, 4
Mei 2017) dengan sejumlah 20.254 prodi terakreditasi dengan rincian jumlah
prodi dengan akreditasi A sebanyak 2.512 (12%), akreditasi B sebanyak 9.922
(49%), dan akreditasi C sebanyak 7.820 (39%), bahkan ada 5.000an prodi yang
tidak terakreditasi (BAN-PT, 3 Mei 2017) (Kemenristek Dikti, 2017).
Data diatas tergambar jelas masih memprihatinkannya kualitas pendidikan
tinggi Indonesia. Tidak dapat dipungkiri bahwa kesenjangan mutu pendidikan
-
7
masih menjadi kendala di banyak negara, khususnya Indonesia (Suastha, Riva
Dessthania, 2016).
Penegasan langsung diutarakan oleh Kementerian Riset dan teknologi dan
Pendidikan Tinggi (Kemenristek Dikti) bahwa kualitas sebagian besar perguruan
tinggi dan program studi di Indonesia masih cukup memperihatinkan. Lebih lanjut
Aris Junaidi selaku Direktur Penjaminan Mutu Ditjen Pembelajaran dan
Kemahasiswaan mengatakan penyebab rendahnya mutu akreditasi adalah
kurangnya sarana prasarana, kualitas sumber daya manusia, riset, keterlibatan
mahasiswa, publikasi, dosen, dan lainnya (Ratnasari, 2017).
Dengan melihat kondisi tersebut Indonesia terus melakukan pembenahan
serta pembaharuan dalam peningkatan kualitas pendidikan tinggi. Pembenahan
serta pembaharuan kualitas pendidikan tinggi ini senantiasa dilakukan diberbagai
perguruan tinggi dengan mengacu pada indikator mutu akreditasi perguruan
tinggi. Tujuannya untuk meningkatkan kualitas pendidikan tingi yang ada di
Indonesia.
Salah satu wujud peningkatan kualitas pendidikan tinggi dengan adanya
kerjasama yang dilakukan diberbagai perguruan tinggi di Indonesia. Salah satu
perguruan tinggi yang dapat menjadi representasi adalah program kerjasama
internasional di Universitas Hasanuddin. Program kerjasama tersebut berfokus
pada penciptaan kualitas sumber daya manusia berkualitas yakni dosen maupun
mahasiswa. Dengan terpilihnya Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A.
sebagai rektor Universitas Hasanuddin memiliki prioritas utama terhadap program
pengembangan kualitas perguruan tinggi di berbagai program kerjasama luar
-
8
negeri di berbagai instansi pemerintahan luar negeri dan kampus-kampus terbaik
dunia.
Universitas Hasanuddin sebagai salah satu Universitas terbaik di Indonesia
yang telah menyandang predikat perguruan tinggi terbaik Indonesia akan
memberikan pengaruh besar terhadap kualitas perguruan tinggi Indonesia.
Predikat ini berdasarkan pemeringkatan atau klasterisasi yang dilakukan oleh
Menristekdikti yang menyatakan bahwa Universitas Hasanuddin masuk dalam
kategori 10 perguruan tinggi terbaik di Indonesia yang menempati urutan ke-9
setelah Universitas Brawijaya (Menristek Dikti, 2017).
Dengan tujuan utama dibentuknya ICDF Taiwan serta upaya
pengembangan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia. Maka, Kerjasama yang
terjalin antara ICDF Taiwan dengan Universitas Hasanuddin merupakan salah
satu langkah dalam mewujudkan peningkatan kualitas pendidikan tinggi di
Indonesia. Dengan melihat berbagai macam kerjasama pendidikan tinggi yang
telah ada sebelumnya seperti summer school program, bantuan penelitian dosen
dan mahasiswa, bantuan pendanaan pembangunan sarana dan prasarana kampus,
program kerjasama riset dan teknologi dan berbagai kerjasama lain yang
tujuannya peningkatan kualitas kampus.
Berdasarkan uraian diatas maka kerjasama Universitas Hasanuddin dengan
ICDF Taiwan merupakan salah satu upaya peningkatan kualitas pendidikan tinggi
di Indonesia. Maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang
bagaimana pola hubungan yang terjalin selama ini antara Universitas Hasanuddin
dengan Taiwan. Apalagi dengan prinsip yang dianut Indonesia yaitu prinsip Satu
-
9
China (One China Policy) akan sangat menarik bagi penulis untuk meneliti
hubungan kerjasama ICDF Taiwan dengan Universitas Hasanuddin.
B. Batasan dan Rumusan Masalah
Untuk memudahkan penulis dalam melakukan penilitian, penulis akan
memberikan batasan penelitian dalam hal peranan International Cooperation and
Development Fund (ICDF) Taiwan dalam peningkatan kualitas pendidikan tinggi
di Indonesia dengan melihat kasus kerjasama yang ada di Universitas Hasanuddin
berdasarkan prinsip yang dianut Indonesia yaitu One China Policy.
Untuk mengetahui hal tersebut, penulis merumuskan beberapa pertanyaan
penelitian sebagai berikut:
1. Bagaimana implementasi kerjasama ICDF Taiwan dengan Universitas
Hasanuddin di bidang pendidikan tinggi?
2. Bagaimana implikasi kerjasama ICDF Taiwan dengan Universitas
Hasanuddin di bidang pendidikan tinggi?
3. Bagaimana strategi Universitas Hasanuddin dalam melakukan
kerjasama dengan ICDF Taiwan berdasarkan prinsip One China
Policy?
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
a. Untuk mengetahui implementasi kerjasama ICDF Taiwan dengan
Universitas Hasanuddin di bidang pendidikan tinggi.
b. Untuk mengetahui implikasi kerjasama ICDF Taiwan dengan Universitas
Hasanuddin di bidang pendidikan tinggi.
-
10
c. Untuk mengetahui strategi Universitas Hasanuddin dalam melakukan
kerjasama dengan ICDF Taiwan berdasarkan prinsip One China Policy.
2. Kegunaan Penilitian
a. Dapat dijadikan acuan ataupun landasan berfikir dalam berargumentasi bagi
mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional dalam mengakaji hubungan
kerjasama di bidang Pendidikan Tinggi antara IGO dengan Intitusi
pendidikan tinggi Negara.
b. Sebagai masukan bagi pemikir HI dalam setiap kajian tentang studi kawasan
Asia Timur khususnya Taiwan.
c. Sebagai acuan befikir dalam mengkaji pengembangan kualitas pendidikan
tinggi melalui nonstate actor. Dimana selama ini negara sebagai pemain inti
pelaksana kepentingan nasional ternyata dapat diperankan oleh non-state
actor yaitu IGO.
D. Kerangka Konseptual
Yanuar Ikbar (2014) dalam bukunya “Metodologi dan Teori Hubungan
Internasional” mengemukakan bahwa Teori peran (role theory) mendefenisikan
“peran” atau role sebagai:
“Seperangkat batas dan aturan dari sebuah harapan-harapan kepada
pelaksana peran dari posisi tertentu, dimana kesemua itu berasal dari
pelaksana peran dan pembawa peran yang berada di dalam dan di luar
batas-batas organisasi.”
Menurut Dougherty dan Pritchard (1985) dalam Bauer, Teori peran
memberikan suatu kerangka konseptual dalam studi prilaku di dalam organisasi.
Mereka menyatakan bahwa peran itu melibatkan pola penciptaan produk sebagai
lawan dari prilaku atau tindakan (Ikbar. Yanuar, 2014, hal. 235).
-
11
Menurut Michael Haas, Peranan Organisasi Internasional secara luas
diuraikan dalam beberapa penjelasan yaitu:
1. Sebagai instrument (alat), organisasi internasional menjadi alat untuk
memenuhi kepentingan anggotanya walaupun mungkin secara
konstitusional ada pembatasan kekuasaan (kedaulatan) negara bertindak
secara otonom.
2. Sebagai arena (forum), organisasi internasional menjadi tempat
pertemuan bagi negara anggotanya untuk berdiskusi, berargumentasi,
dan bekerjasama.
3. Sebagai aktor, organisasi internasional sebagai independent actor,
sehingga dapat bertindak tanpa dipengaruhi secara signifikan oleh aktor
yang lain.
Perkembangan hubungan antar negara dewasa ini sangat identik dengan
pendekatan kerjasama internasional. Hal tersebut terjadi karena masing-masing
negara tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya bantuan dari luar. Perkembangan
ini diselingi dengan semakin meningkatnya kebutuhan nasional dari masing-
masing negara sehingga tidak dapat dinafikkan bahwa upaya kerjasama
internasional merupakan sebuah metode yang tepat dalam memenuhi kepentingan
nasional suatu bangsa.
Mencermati tujuan utama suatu negara melakukan kerjasama internasional
adalah untuk memenuhi kepentingan nasionalnya yang tidak dimiliki di dalam
negeri. Negara tersebut perlu memperjuangkan kepentingan nasionalnya di luar
negeri. Berkaitan dengan hal tersebut, diperlukan suatu kerjasama untuk
-
12
mempertemukan kepentingan nasional antar megara (Sjamsumar & Riswandi,
1995).
Menurut Kalevi Jaako Holsti, kerjasama internasional dapat didefinisikan
sebagai berikut:
1. Pandangan bahwa dua atau lebih kepentingan, nilai, atau tujuan saling
bertemu dan dapat menghasilkan sesuatu, dipromosikan atau dipenuhi
oleh semua pihak sekaligus.
2. Pandangan atau harapan dari suatu negara bahwa kebijakan yang
diputuskan oleh negara lainnya akan membantu negara itu untuk
mencapai kepentingan dan nilai-nilainya.
3. Persetujuan atau masalah-masalah tertentu antara dua negara atau lebih
dalam rangka memanfaatkan persamaan kepentingan atau benturan-
benturan kepentingan.
4. Aturan resmi atau tidak resmi mengenai transaksi dimasa depan yang
dilakukan untuk melaksanakan persetujuan.
5. Transaksi antar negara untuk memenuhi persetujuan mereka (Holsti,
1988, hal. 652-653).
Dalam perkembangannya, berdasarkan jumlah negara yang mengikuti
kerjasama, dapat dibedakan menjadi tiga macam bentuk kerjasama internasional
yaitu:
1. Kerjasama bilateral, kerjasama yang dilakukan antara dua negara.
Kerjasama ini biasanya dalam bentuk hubungan diplomatik,
perdagangan, pendidikan, dan kebudayaan.
-
13
2. Kerjasama Regional, kerjasama yang dilakukan oleh beberapa negara
dalam suatu kawasan atau wilayah. Kerjasama ini biasanya dilakukan
karena adanya kepentingan bersama baik dalam bidang politik,
ekonomi, dan pertahanan. Contohnya: ASEAN dan Liga Arab.
3. Kerjasama Multilateral, kerjasama yang dilakukan beberapa negara.
Contohnya Perserikatan Bangsa-Bangsa. (Ikbar, 2014, hal. 273).
Berdasarkan bentuk kerjasama yang telah dijelaskan diatas maka pola
hubungan kerjasama Indonesia dengan Taiwan di bidang pendidikan termasuk
dalam kategori kerjasama bilateral dikarenakan kerjasama yang dilakukan hanya
melibatkan dua negara. Dimana Taiwan yang diwakili oleh ICDF Taiwan dan
Indonesia diwakili oleh Universitas Hasanuddin.
Dalam pola kerjasama internasional antara Indonesia dan Taiwan
melibatkan aktor International Government Organization (IGO) Taiwan dan
Institusi pendidikan tinggi Indonesia. IGO Taiwan yang dikenal dengan ICDF
Taiwan dan Institusi pendidikan tinggi Indonesia yaitu Universitas Hasanuddin.
Dikatakan IGO Taiwan karena ICDF Taiwan merupakan bentukan Taiwan
dibawah Ministry of Foreign Affairs Taiwan atau Kementerian Luar Negeri
Taiwan. Dimana tujuan utama dibentuknya ICDF Taiwan ini sebagai lembaga
penyalur dana resmi Taiwan dan pelaksana teknis bantuan luar negeri Taiwan.
Kerjasama internasional yang terbangun antara ICDF Taiwan dengan
Universitas Hasanuddin terkadang membawa suatu misi khusus yang berkaitan
erat dengan kepentingan nasional kedua belah pihak. Dan salah satu upaya
mencapai kepentiangan nasional tersebut salah satunya dengan pemberian bantuan
-
14
luar negeri. Bantuan luar negeri atau Development Aid menjadi sarana dalam
menjaga eksistensi negara pendonor untuk mendapatkan pengakuan atau
eksistensi di negara berkembang. Upaya pemberian bantuan luar negeri
merupakan salah satu strategi Taiwan untuk menunjukkan esksistensinya dalam
dunia internasional. Apalagi mengingat kondisi Taiwan yang hingga saat ini
belum diakui sebagai Negara berdaulat. Sehingga upaya pemberian bantuan luar
negeri merupakan salah satu cara untuk mendapatkan pengakuan dari negara-
negara penerima bantuan.
Status Taiwan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Republik
Rakyat Tiongkok (RRT) tidak terlepas dari kebijakan yang diberlakukan RRT
terhadap negara-negara yang menjalin hubungan diplomatik dengan RRT.
Kebijakan tersebut adalah one china policy atau yang dikenal dengan kebijakan
satu China.
Kebijakan satu China ini merupakan kebijakan RRT dimasa Deng
Xiaoping yang muncul karena adanya berbagai upaya yang pemisahan diri
Taiwan dari RRT. One China Policy berarti bahwa hanya ada satu China termasuk
daratan utama China, Tibet, Hongkok, Macao, Xinjiang dan Taiwan. Sehingga
hubungan diplomatis dengan negara selain China hanya dapat dilakukan apabila
ada pengakuan atas One China Policy (Darmawan. Fajrian Eka Budi, 2015).
Pemerintah Indonesia dalam menjalankan politik luar negerinya juga
menganut One China Policy. Kebijakan satu China ini di awali dengan proses
dengan penandatanganan nota kesepahaman atau disebut juga Memorandum of
Understanding (MOU) tentang Pencairan Kembali Hubungan Diplomatik RI-
-
15
RRC atau RRT oleh kedua menteri luar negeri, Ali Alatas dan Qiang Qitchen, di
Istana Negara pada 8 Agustus 1990 dengan disaksikan oleh kedua kepala negara,
Presiden Soeharto dan Perdana Menteri Li Peng (Maulana, 2016).
Petunjuk pelaksanaan hubungan antara Indonesia-Taiwan merupakan
pedoman yang mengatur tata cara antara kedua negara berhubungan satu sama
lain dalam bidang ekonomi dan perdagangan yang sifatnya non-pemerintahan.
Pedoman ini mengacu pada MoU pemulihan hubungan diplomatik dengan RRT.
Hal ini disebabkan Indonesia hanya mengakui RRT sebagai pemerintah yang sah
dalam One China Policy dan harus mematuhi kebijakan tersebut.
Hubungan Indonesia-Taiwan melalui perantara ICDF Taiwan senantiasa
mengacu pada kebijakan Satu China yang dianut Indonesia. Bagi Indonesia
kerjasama yang terjalin merupakan upaya dalam merealisasikan cita-cita
konstitusi dan cita-cita bangsa Indonesia.
Secara komprehensif dalam Permendikbud No. 49 tahun 2014 tentang
standar nasional pendidikan tinggi (SNPT), Terdapat 10 standar yang perlu
dipenuhi dalam mengukur kualitas pendidikan tinggi, yaitu: (1). Standar
kompetensi lulusan; (2). Isi pembelajaran; (3). Proses pembelajaran; (4). Penilaian
pembelajaran; (5). Dosen dan tenaga kependidikan; (6). Saran dan prasarana
pembelajaran; (7). Pengelolaan pembelajaran; (8). Pembiayaan pembelajaran; (9).
Penelitian; dan (10.) Pengabdian pada masyarakat.
Ada banyak ukuran mutu yang bisa digunakan untuk menilai keunggulan
sebuah perguruan tinggi. Misalnya berapa proporsi guru besar dan doktor yang
dimiliki, publikasi ilmiah yang dihasilkan, termasuk paten, yang diyakini
-
16
berkontribusi besar terhadap peningkatan kesejahteraan umat manusia (Maksum,
2015, Hal. 9). Kaitannya dengan hubungan ICDF Taiwan dengan Universitas
Hasanuddin telah banyak melakukan hubungan kerjasama dalam hal peningkatan
kapasitas dosen atau tenaga pengajar serta peningkatan kualitas penelitian dengan
memberikan bantuan dana.
E. Metode Penelitian
1. Tipe Penelitian
Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif analitik
dimana penulis mendeskripsikan ataupun memberikan gambaran terhadap
objek penelitian melalui data atau sampel yang telah dikumpulkan. Data yang
dimaksudkan adalah data-data yang berkaitan tentang Peranan ICDF Taiwan
dalam peningkatan kualitas pendidikan tinggi Indonesia secara khusus di
Universitas Hasanuddin.
2. Jenis dan Sumber Data
Jenis data yang penulis gunakan adalah data sekunder dan data primer.
Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui studi literatur seperti
buku, jurnal, artikel, majalah, handbook, situs internet, institusi dan lembaga
terkait. Sedangkan data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari
pihak yang terlibat. Adapun data yang dibutuhkan adalah data yang berkaitan
dengan penelitian penulis tentang Peranan International Cooperation and
Development Fund (ICDF) Taiwan dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan
Tinggi di Indonesia
3. Teknik Pengumpulan Data
-
17
Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode Library Research
untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan. Library Research sendiri
merupakan metode dengan cara mengumpulkan data dari beberapa literatur
yang digunakan seperti buku, jurnal, dokumen, surat kabar, situs-situs internet
resmi atau laporan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Adapun
bahan-bahan tersebut diperoleh dari beberapa tempat yang penulis kunjungi
atau kontak secara langsung.
Selain metode Library Research, penulis juga menggunakan teknik
wawancara. Wawancara dilakukan kepada narasumber yang secara langsung
bersinggungan dengan data yang dibutuhkan penulis.
4. Teknik Analisa/Analisis Data
Penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif. Untuk menganalisa
permasalahan, penulis akan menggambarkannnya berdasarkan fakta-fakta yang
ada, kemudian menghubungkan fakta tersebut dengan fakta lainnya sehingga
menghasilkan sebuah argument yang tepat. Penulis juga menambahkan data
kuantitatif sebagai pelengkap untuk pemperkuat analisis kualitatif.
5. Metode Penulisan
Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode deduktif.
Metode deduktif yang dimaksud adalah dengan menggambarkan secara umum
masalah yang diteliti, kemudian menarik kesimpulan secara khusus dalam
menjelaskan hasil analisis data dalam penulisan.
-
18
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Kerjasama Internasional
Pasca Perang Dunia II perkembangan kajian hubungan internasional
semakin kompleks. Kompleksitas yang terbangun bukan hanya mencakup aktor
yang terlibat akan tetapi pola hubungan internasional di setiap aktor. Pada saat
Perang Dunia II aktifitas hubungan internasional di dominasi dengan aktifitas
perang dan gencatan senjata. Akan tetapi dengan perkembangan hubungan
internasional hingga saat ini, membuat aktifitas tersebut tidak lagi berfokus pada
aktifitas peran maupun gencatan senjatan melainkan sudah membentuk sebuah
coorporate atau kerjasama antar negara ataupun aktor lain dalam pemenuhan
kepentingan nasional.
Perkembangan tersebut tidak terlepas dari kondisi masing-masing negara
yang tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya bantuan dari luar. Dengan
mencuatnya perang dingin membuat negara-negara saat itu banyak melakukan
kerjasama internasional dengan memperbanyak mitra kerjasama atau yang biasa
dikenal dengan alliance. Kerjasama ini dilakukan dengan tujuan membangun
kekuatan dari masing-masing wilayah sehingga pada saat itu muncullah istilah
blok barat dan blok timur.
Kerjasama Internasional memiliki beberapa panjelasan yang diakumulasi
menjadi sebuah defenisi yaitu:
-
19
1. Pandangan bahwa dua atau lebih kepentingan, nilai, atau tujuan saling
bertemu dan dapat menghasilkan sesuatu, dipromosikan atau dipenuhi
oleh semua pihak sekaligus.
2. Pandangan atau harapan dari suatu negara bahwa kebijakan yang
diputuskan oleh negara lainnya akan membantu negara itu untuk
mencapai kepentingan dan nilai-nilainya.
3. Persetujuan atau masalah-masalah tertentu antara dua negara atau
lebih dalam rangka memanfaatkan persamaan kepentingan atau
benturan-benturan kepentingan.
4. Aturan resmi atau tidak resmi mengenai transaksi dimasa depan yang
dilakukan untuk melaksanakan persetujuan.
5. Transaksi antar negara untuk memenuhi persetujuan mereka (Holsti,
1988, hal. 652-653).
Kerjasama internasional juga dapat didefenisikan sebatas interaksi
melampaui batas negara. Dimana defenisi tersebut diuraikan sebagai pola
kerjasama yang melintasi batas-batas negara, dengan didasari struktur yang jelas
dan lengkap serta diharapkan akan diproyeksikan untuk berlangsung serta
melaksanakan fungsinya secara berkesinambungan dan melembaga guna
mengusahakan tercapainya tujuan-tujuan yang diperlukan serta disepakati
bersama, baik antara pemerintah dengan pemerintah maupun antara sesama
kelompok non pemerintah pada negara yang berbeda (Rudy, 1993, hal. 3).
Defenisi yang dikemukakan oleh KJ Holsti dan Teuku May Rudy
menunjukkan bahwa kerjasama internasional mencakup hubungan antar negara
-
20
atau bukan negara yang di dalamnya terdapat sebuah tujuan atau kesepakatan
bersama dimana kesepatakan inilah yang menjadikan kebutuhan masing-masing
negara atau pihak yang terlibat dapat tercapai. Meskipun dewasa ini kerjasama
internasional bukan lagi hanya pada tataran negara saja. Akan tetapi sudah
berkembang ketataran individu, organisasi internasional atau aktor internasional
lain yang berkepentingan. Sehingga dapat dikatakan kerjasama internasional
sudah semakin kompleks dalam kajian hubungan internasional kontemporer.
Defenisi tentang kerjasama internasional juga senada dengan apa yang
dikemukakan oleh Kalevi Jaakko Holsti dalam bukunya International Politics, A
Framework for Analysis bahwa:
“Hubungan internasional dapat merujuk pada semua bentuk interaksi
antara anggota masyarakat yang terpisah, yang disponsori oleh
pemerintah atau bukan pemerintah, studi hubungan internasional akan
mencakup analisis kebijakan luar negeri dan proses politik antar negara,
namun dengan minatnya terhadap semua fakta hubungan antara
perbedaan yang ada dalam masyarakat. Hal ini juga mencakup studi atau
perdagangan internasional, transportasi, komunikasi dan pengembangan
nilai-nilai dan etika internasional (Holsti, 1992, Hal. 10)”.
Dari defenisi tersebut tergambar jelas tentang kompleksitas hubungan
internasional yang pada akhirnya bermuara pada konsep kerjasama internasional.
Hubungan internasional tidak lagi menitikberatkan pada pemerintah (government)
melainkan sudah merembes pada individu, organisasi internasional atau aktor
internasional yang lain.
Dalam kaitannya dengan hubungan ICDF Taiwan dengan Universitas
Hasanuddin merupakan sebuah hubungan yang didasari dengan konsep kerjasama
internasional. Dimana masing-masing pihak memiliki potensi dan kepentingan
-
21
masing-masing. ICDF Taiwan sebagai organisasi internasional Taiwan
membangun kerjasama dengan beberapa negara ataupun intitusi di negara
tersebut. Tujuannya adalah untuk menyalurkan potensi yang dimiliki Taiwan
dalam hal bantuan pendanaan, teknologi ataupun tenaga teknis.
Taiwan dengan kondisi perekonomian terbesar di Asia membuatnya
melakukan berbagai macam penyaluran bantuan kepada negara-negara
berkembang. Penyaluran bantuan ini dilakukan dengan bentuk kerjasama
internasional. Baik dalam bentum pemberian dana hibah ataupun pinjaman.
Dengan upaya yang dilakukan ini tentunya akan ada hubungan timbal balik dari
masing-masing pihak. Sebagaimana tujuan utama suatu negara melakukan
kerjasama internasional adalah untuk memenuhi kepentingan nasionalnya yang
tidak dimiliki di dalam negeri. Untuk itu, negara tersebut perlu memperjuangkan
kepentingan nasionalnya di luar negeri. Dalam kaitan itu, diperlukan suatu
kerjasama untuk mempertemukan kepentingan nasional antar Negara (Sjamsumar
& Riswandi, 1995, Hal. 15).
Menurut Mochtar Kusumaatmadja & Agoes (2003), Kerjasama
internasional memiliki peranan yang sangat penting. “Hubungan dan kerjasama
antar negara timbul dikarenakan adanya kekayaan alam dan kemajuan industri
yang tidak berimbang, sehingga memaksa negara untuk membentuk sebuah
kerjasama yang bersifat internasional di berbagai sektor tersebut” (Aditya, 2013).
Hal ini sangat tepat dalam konsep hubungan ICDF Taiwan dengan Universitas
Hasanuddin dikarenakan masing-masing pihak mempunyai kelebihan. ICDF
Taiwan dengan keunggulannya dalam hal perekonomian, tenaga ahli dan
-
22
teknologi. Sedangkan Universitas Hasanuddin unggul dalam hal kondisi
geografis, wilayah, penduduk dan berbagai macam sumber daya alam yang dapat
dikembangkan. Sehingga dengan kerjasama ICDF Taiwan dengan Universitas
Hasanuddin yang terbentuk dapat menghasilkan sebuah karya yang besar yang
tentunya dapat memberikan pengaruh yang baik dari masing-masing pihak.
Perkara yang ada di Taiwan adalah status Taiwan yang belum sepenuhnya
menjadi negara yang diakui sehingga sangat terbatas dalam melakukan kerjasama
internasional. Maka Taiwan melibatkan banyak aktor dalam pelaksanaan
kebijakan luar negerinya. Sehingga ICDF Taiwan sebagi salah satu instansi yang
dibentuk oleh Taiwan dapat dijadikan alat dalam melakukan kerjasama
internasional. sebagimana Robert Keohane dan Joseph Nye berpendapat bahwa
hubungan antar negara barat dicorakkan oleh Interdependensi Kompleks. Ketika
terdapat derajat interdependensi yang tinggi, negara-negara akan membentuk
institusi-institusi internasional untuk menghadapi masalah-masalah bersama.
Institusi-institusi memajukan kerjasama lintas batas-batas internasional dengan
menyediakan informasi dan mengurangi biaya. Insitusi-institusi itu dapat berupa
organisasi internasional formal atau dapat berupa serangkaian persetujuan yang
agak formal yang menghadapi aktivitas-aktivitas atau isu-isu bersama (Jackson &
Sorensen, 2005, Hal. 63-64).
Institusi atau yang akrab dikenal sebagai organisasi internasional
memainkan peranannya dengan sangat apik. Negara yang berperan sebagai aktor
utama hubungan internasional, kini melibatkan organisasi yang dibentuknya
sebagai sarana penyaluran kepentingan nasional berdasarkan konsep kerjasama
-
23
internasional. Seperti USAID di Amerika, JICA di Jepang dan beberapa
organisasi internasional yang lain kini memberikan peranan kerjasama
internasional antara negara yang begitu tinggi. Di Taiwan terdapat organisasi
pemerintahan yang disebut ICDF Taiwan yang menjadi sarana diplomasi dan
kerjasama internasional Taiwan dengan negara-negara dunia.
Dalam penerapannya, kerjasama internasional tidak terlepas dari beberapa
konsekuensi yang akan muncul. Konsekuensi dari kerjasama internasional adalah
kerjasama internasional yang merupakan suatu keharusan sebagai akibat adanya
hubungan interdependensi dan bertambah kompleksitas kehidupan manusia dalam
masyarakat internasional (Koesnadi, 1977, Hal.19).
Dengan kerjasama internasional maka interdependensi dari pihak yang
terlibat tidak dapat dihindari. Sehingga penting bagi pengambil kebijakan
memperhatikan dampak yang ditimbulkan dari kerjasama internasional tersebut.
Dalam perkembangannya, berdasarkan jumlah negara yang mengikuti kerjasama,
dapat dibedakan menjadi tiga macam bentuk kerjasama internasional yaitu:
1. Kerjasama bilateral, kerjasama yang dilakukan antara dua negara.
Kerjasama ini biasanya dalam bentuk hubungan diplomatik,
perdagangan, pendidikan, dan kebudayaan.
2. Kerjasama Regional, kerjasama yang dilakukan oleh beberapa negara
dalam suatu kawasan atau wilayah. Kerjasama ini biasanya dilakukan
karena adanya kepentingan bersama baik dalam bidang politik,
ekonomi, dan pertahanan. Contohnya: ASEAN dan Liga Arab.
-
24
3. Kerjasama Multilateral, kerjasama yang dilakukan beberapa negara.
Contohnya Perserikatan Bangsa-Bangsa (Ikbar, 2014, Hal. 273).
Selain pembagian berdasarkan jumlah negara yang mengiku, Ikbar Yanuar
juga membagi berdasarkan pada bidangnya, yaitu:
1. Kerjasama bidang ekonomi, adalah bentuk kerjasama yang
menitikberatkan pada kepentingan ekonomi negara-negara yang
melakukan kerjasama. Kerjasama ekonomi di antaranya:
a. APEC (Asia Pasifik Econmic Corporation) yaitu kerjasama
ekonomi yang dilakukan negara-negara di kawasan Asia dan
Pasifik
b. MEE (Masyarakat Ekonomi Eropa) atau yang sekarang dikenal
dengan kerjasama Uni Eropa (UE) yaitu kerjasama ekonomi yang
dilakukan oleh negara-negara di kawasan Eropa.
2. Kerjasama bidang Sosial, adalah bentuk kerjasmaa anatara negara yang
dilakukan dalam bidang sosial. Kerjasama sosial ini di antaranya:
a. WHO (world Health Organization) yaitu kerjasama antara negara
anggota PBB dalam bidang kesehatan.
b. UNICEF (United Nations Children and Education Fund) yaitu
kerjasama antara anggota–anggota PBB dalam menangani
permasalahan anak-anak.
c. ILO (Internasional Labour Organization) yaitu organisasi
internasional yang bergerak dalam bidang perburuhan.
-
25
3. Kerjasama bidang pertahanan atau politik, adalah kerjasama yang
dilakukan dalam bidang pertahanan atau politik. Bentuk kerjasama ini
diantaranya:
a. SEATO (South East Asia Treaty Organization) yaitu pakta militer
yang bertujuan untuk membendung komunisme di kawasan Asia
Tenggara.
b. ANZUZ (Australia, New Zeland, and United States) yaitu pakta
militer yang bertujuan untuk membendung arus komunisme di
kawasan Australia, Selandia Baru, dan Amerika Serikat.
c. NATO (North Atlantic Treaty Organization) adalah pakta
pertahanan militer yang bertujuan membendung arus komunisme di
kawasan Atlantik Utara.
d. CENTO (Central Treaty Organization) adalah pakta militer yang
bertujuan untuk membendung komunisme di Timur Tengah.
Berdasarkan bentuk kerjasama yang telah dijelaskan diatas maka pola
hubungan kerjasama Indonesia-Taiwan di bidang pendidikan termasuk dalam
kategori kerjasama bilateral dikarenakan kerjasama yang dilakukan hanya sebatas
dua aktor yang terlibat. Dimana Taiwan sebagai representasi dari ICDF Taiwan
dan Indonesia sebagai representasi dari Universitas Hasanuddin.
Pada dasarnya kerjasama internasional dilakukan masing-masing pihak
dengan tujuan saling memenuhi kepentingan nasional. Keterbatasan-keterbasatan
yang dimiliki menjadi faktor utama kerjasama internasional terjadi. Tidak dapat
dipungkiri bahwa ICDF Taiwan dan Universitas Hasanuddin mempunyai
-
26
kelebihan dan kekurangan. Oleh sebab itu, dengan adanya kerjasama
internasional, satu sama lain dapat saling menyalurkan kelebihan dan menutupi
kekurangannya (Widiastuti & Wulandari, 2012).
Dari penjelasan di atas maka dapat dikatakan bahwa ada beberapa faktor
pendorong terwujudnya kerjasama internasional, hal ini setara dengan apa yang
dikemukakan Widyastuti yaitu:
1. Kemajuan dibidang teknologi yang menyebabkan semakin mudahnya
hubungan yang dapat dilakukan negara sehingga meningkatkan
ketergantungan satu dengan yang lainnya.
2. Kemajuan dan perkembangan ekonomi mempengaruhi kesejahteraan
bangsa dan negara. Kesejahteraan suatu negara dapat mempengaruhi
kesejahteraan bangsa-bangsa.
3. Perubahan sifat peperangan dimana terdapat suatu keinginan bersama
untuk saling melindungi dan membela diri dalam bentuk kerjasama
internasional.
4. Adanya kesadaran dan keinginan untuk bernegosiasi, salah satu metode
kerjasama internasional yang dilandasi atas dasar bahwa dengan
bernegosiasi akan memudahkan dalam pemecahan masalah yang dihadapi
(Koesnadi, 1977, Hal. 19).
-
27
B. Development Aid Billateral
Carol Lancaster mendefinisikan Development Aid sebagai:
"Transfer sukarela sumber daya publik dari satu pemerintah ke
pemerintah lain, organisasi internasional, atau organisasi non-pemerintah
(termasuk organisasi nirlaba yang memiliki isu spesifik, organisasi
kepentingan umum, gereja dan/atau organisasi asosiasinya, universitas,
yayasan, bahkan swasta, untuk keuntungan bisnis nirlaba) dalam rangka
memperbaiki kehidupan negara yang menerima bantuan, susuai dengan
tujuannya. (Lancaster & Van Dusen, 2005, Hal. 6).
Lancaster mengemukakan bahwa Development Aid atau yang biasa
dikenal dengan Foreign Aid atau Bantuan Luar Negeri merupakan upaya
perbaikan kehidupan negara yang didonor berupa transfer bantuan sukarela.
Transfer bantuan ini biasanya dilakukan antar pemerintah ke pemerintah
(government to government), organisasi internasional sampai pada universitas atau
pihak-pihak swasta. Bantuan yang dimaksud seperti hibah, pinjaman, pembatalan
utang atau bantuan berupa berbagai jenis komoditi seperi makanan atau obat-
obatan. Selain bantuan tadi biasanya juga berupa pendanaan yang digunakan
dalam berbagai macam proyek seperti pembangunan jalan, bantuan teknik dan
training pengembangan individu serta pembiayaan penelitian (Lancaster & Van
Dusen, 2005, Hal. 7).
Menurut Jack C plano & Roy Olton, Development Aid merupakan bantuan
ekonomi, sosial, atau militer yang diberikan kepada suatu negara atau pemerintah
negara lainnya atau lembaga internasional. Bantuan ekonomi mencakup kategori
tertentu seperti bantuan teknis, pemberian hibah modal, pinjaman dana
pembangunan, pemberian surplus pangan, jaminan terhadap penanaman modal
swasta, serta perdagangan dalam bentuk kredit. Sedangkan bantuan militer
-
28
meliputi pengalihan perangkat keras militer, penasehat militer, dukungan
pertahanan, serta pembiayaan untuk mendukung terbentuknya kekuatan militer
yang bersahabat. Tujuan dari pemberian bantuan luar negeri antara lain untuk
mendukung persekutuan, membangun kembali perekonomian yang rusak karena
perang, memajukan pembangunan ekonomi, meraih dukungan ideologis,
memperoleh bahan baku strategis, serta menyelamatkan kehidupan bangsa dari
bahaya keruntuhan ekonomi atau bencana alam (Plano & Roy Olton, Hal. 110).
Menurut Anak Agung Bayu Permita & Yanyan Mochammad Yani,
Bantuan luar negeri merupakan salah satu instrument kebijakan yang sering
digunakan dalam hubungan luar negeri. Secara umum bantuan luar negeri dapat
didefenisikan sebagai transfer sumber daya dari satu pemerintah ke pemerintah
lain yang dapat berbentuk barang atau dana (Permita & Yani, 2005, Hal. 81).
Dengan kesemua jenis bantuan luar negeri diatas, semua bermuara pada
satu tujuan yaitu untuk membantu negara berkembang dalam hal pengembangan
segala aspek. Akan tetapi bantuan luar negeri ini tidak sekedar bantuan luar negeri
saja yang sifatnya cuma-cuma namun dibalik pemberian bantuan tersebut terdapat
misi kebijakan luar negeri negara donor atau pemberi bantuan. Seperti Taiwan
dalam pemberian bantuan luar negerinya di Indonesia. Saat ini Taiwan melalui
ICDF Taiwan melangsungkan kerjasama luar negeri dengan Universitas
Hasanuddin dengan tujuan peningkatan kualitas produksi pertanian di Sulawesi
Selatan. Akan tetapi di balik kerjasama itu terdapat sebuah misi khusus yang tidak
dapat sebutkan secara gamblang sebagaimana bantuan luar negeri yang umunya
tidak ditujukan untuk kepentingan politik jangka pendek melainkan untuk prinsip-
-
29
prinsip kemanusiaan atau pembangunan ekonomi jangka panjang. Dalam jangka
panjang bantuan luar negeri dimaksudkan untuk membantu menjamin beberapa
tujuan politik negara donor yang tidak dapat dicapai hanya melalui diplomasi,
propaganda atau kebijakan politik (Holsti, 1992, Hal. 251).
Bantuan luar negeri menjadi sarana dalam menjaga eksistensi Taiwan
dalam mendapatkan pengakuan atau membangun branding eksistensi di negara
berkembang. Hal tersebut digunakan dengan memberikan bantuan pembangunan
berupa hibah, pinjaman atau bantuan logistik dan komoditi yang tujukan untuk
kegiatan kemanusiaan atau pembangunan.
Ada beberapa negara yang dalam pelaksanaan hubungan luar negerinya
senantiasa menerapkan penyaluran bantuan luar negeri. Negara yang paling sering
memberikan bantuan luar negeri adalah yang masuk dalam kategori negara maju
seperti Jepang dan beberapa negara maju yang lain. Hal ini tidak terlepas dari
kondisi neegara tersebut yang sudah mapan dalm hal perekonomian sehingga
mereka perlu melakukan penyaluran bantuan kepada negara-negara yang
membutuhkan. Selain Jepang, Taiwan juga mempunyai kemapanan perekonomian
yang memadai yang lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.
Sehingga penyaluran bantuan luar negeri atau dana resmi menjadi sebuah
keharusan bagi Taiwan untuk membantu negara-negara yang membutuhkan.
Disamping itu, penyaluran bantuan luar negeri ini bertujuan untuk menerapkan
kepentingan nasional Taiwan yang ada di luar negeri. Apalagi dengan melihat
kondisi Taiwan yang belum sepenuhnya menyandang status sebagai negara
berdaulat. Berbagai macam proses kerjasama internasional dan bantuan luar
-
30
negeri merupakan salah satu sarana Taiwan dalam menjaga eksistensinya dalam
dunia internasional.
Dengan melihat kondisi tersebut, Taiwan secara tidak langsung berupaya
melakukan penguatan hubungan diplomasi dan kerjasama internasional. Upaya
tersebut direalisasikan melalui pembentukan ICDF Taiwan sebagai organisasi
pemerintah yang bertanggungjawab dalam menerapkan bantuan pembangunan
resmi Taiwan.
Penerapan bantuan luar negeri yang di lakukan Taiwan di Indonesia
biasanya berupa bantuan pembangunan, bantuan pendanaan penelitian, bantuan
tenaga teknis, transfer teknologi dan pemberian pelatihan. Upaya yang dilakukan
Taiwan dalam pelaksanaan bantuan luar negerinya senada dengan berbagai jenis
bantuan luar negeri yang di kemukakan oleh KJ. Holsti yang membagi program
bantuan luar negeri ke dalam empat jenis, yaitu:
1. Bantuan militer
2. Bantuan teknik
3. Grant dan Program komoditi impor
4. Pinjaman pembangunan.
Dalam pemberian bantuan luar negeri, terdapat teknik pemberian bantuan
luar negeri yang dikenal dengan pemberian yang dilakukan secara bilateral dan
pemberian yang dilakukan secara multilateral. Dengan kata lain, pemberian
bantuan luar negeri dapat dilakukan antar pemerintah (government to government)
atau melalui lembaga keuangan internasional seperti International Monetary Fund
(IMF), World Bank, Asian Development Bank dan sebagainnya. Namun, ketika
-
31
dikaji dari segi urgensinya bantuan luar negeri secara bilateral memiliki ikatan
politik yang lebih kuat daripada bantuan luar negeri secara multilateral dan juga
secara khusus lebih sensitive terhadap kondisi politik domestik (Toma & Robert,
1991, Hal. 319).
Dalam penyaluran bantuan luar negeri, terdapat beberapa motivasi yang
melatarbelakangi bantuan luar negeri tersebut. Motivasi negara donor memberikan
bantuan luar negeri diantaranya adalah:
1. Motif kemanusiaan yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan di
negara dunia ketiga melalui dukungan kerjasama ekonomi.
2. Motif politik yang memusatkan tujuan untuk meningkatkan image
negara donor. Peraihan pujian menjadi tujuan dari pemberian bantuan
luar negeri baik dari politik domestic dan hubungan luar negeri donor.
3. Motif keamanan nasional, yang mendasarkan pada asumsi bahwa
bantuan luar negeri dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang
akan mendorong stabilitas politik dan akan memberikan keuntungan
pada kepentingan negara donor. Dengan kata lain, motif keamanan
memiliki sisi ekonomi.
4. Motif yang berkaitan dengan kepentingan nasional negara donor (Rix,
1993, Hal. 18-19).
Dari kesemua penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa bantuan
luar negeri merupakan bantuan yang diberikan kepada suatu negara,
kelompok/organisai internasional tertentu atau aktor yang terlibat dalam transaksi
lintas negara dari suatu pemerintah negara atau lembaga internasional berupa
-
32
bantuan ekonomi, sosial, dan militer yang diberikan secara bilateral atau
multilateral. Tujuan pemberian bantuan luar negeri antara lain mendukung
persekutuan, membangun ekonomi, meraih dukungan ideologis, memperoleh
bahan baku strategis, kemanusiaan, serta menyelamatkan kehidupan bangsa dari
bahaya keruntuhan ekonomi ataupun bencana alam (Perwita & Yani, 2005, Hal.
84)
C. One China Policy
Indonesia telah memiliki hubungan kerjasama dengan Taiwan sejak tahun
1960. Kerjasama perdagangan ekonomi dan investasi antara Indonesia dan
Taiwan meningkat dari tahun ke tahun. Volume perdagangan dan investasi
Indonesia dan Taiwan meningkat dari tahun ke tahun. Selain itu, Taiwan juga
merupakan salah satu penyumbang investasi asing yang cukup besar bagi
Indonesia (Budi, 2013).
Indonesia mengakui adanya One China Policy yang artinya Indonesia
mengakui bahwa Republik Rakyat Tiongkok daratan dan Republik Rakyat
Tiongkok kepulauan merupakan suatu kesatuan. Namun, perlu diketahui bahwa
masalah internal di Republik Rakyat Tiongkok dengan Taiwan merupakan suatu
alasan mengapa Republik Rakyat Tiongkok mengeluarkan ide One China Policy.
Perselisihan antara RRT dengan Taiwan dimuali ketika RRT menyatakan
dirinya sebagai negara komunis atau yang disebut People Republic of China pada
tanggal 1 Oktorber 1949 ketika pada saat ini China Daratan dikuasai oleh Mao
Zhedong dari Partai berhaluan Komunis. Dan pihak oposisi pada saat itu adalah
Nasionalis Republik Tiongkok di bawah Partai Kuomintang (KMT). Kelompok
-
33
nasionalis ini menginginkan RRT sebagai pemerintahan yang demokratis. Dengan
tidak sepakatnya China Daratan di pimpin oleh Mao Zhedong berhaluan Komunis
akhirnya Chiang Kai Shek sebagai pemimpin Partai Kuomintang menduduki
Taiwan yang terletak di sebuah selat bagian tenggara China Daratan untuk
menentap dan membentuk pemerintahan sendiri disana. Dengan kepergian Chiang
Kai Shek beserta pengikutnya ke Taiwan membuat berbagai upaya kemerdekaan
dari RRT dilakukan. Selain itu Mao Zhedong juga terus melakukan penyerangan
ke Taiwan untuk menaklukkan Partai Kuomintang agar bisa menyatu dengan
RRT.
Sebagai respon Tiongkok terhadap sikap Taiwan dalam upayanya
memerdekakan diri sebagai wilayah yang terpisah dari Tiongkok. Dimasa Deng
Xiaoping memberikan penegasan tentang One China Policy yang artinya bahwa
hanya ada satu China termasuk daratan utama China, Tibet, Hongkok, Macao,
Xinjiang dan Taiwan. Hubungan diplomatis dengan negara selain China hanya
dapat dilakukan apabila ada pengakuan atas One China Policy (Darmawan, 2015).
Pada tahun 1996 dengan terpilihnya Lee Teng-hui sebagai Presiden
Taiwan yang berasal dari partai Kuomintang. Hubungan Taiwan dengan China
memanas karena munculnya aksi kemerdekaan bagi Taiwan dengan nama Taiwan
(sebelumnya Republic of China) (gbirocktaiwan.wordpress.com, 2008). Presiden
Lee juga seringkali melakukan interaksi dengan negara-negara dunia untuk
meningkatkan reputasi Taiwan dimata internasional. Dia tidak hanya bertemu
secara informal dengan sejumlah pemimpin Asia Tenggara, tetapi juga meminta
Amerika Serikat mengizinkannya menghadiri pertemuan APEC di Seattle pada
-
34
November 1993. Hal itu dia upayakan untuk melegalkan status Taiwan sebagai
partisipan penuh dalam organisasi-organisasi internasional. Lee meminta AS
mendukung hak Taiwan untuk diterima sebagai anggota organisasi internasional,
terutama yang berkaitan dengan agenda ekonomi. AS mereaksinya dengan secara
aktif membantu Taiwan mendapatkan hak keanggotaan jika organisasi itu tidak
mengharuskan anggotanya menjadi negara berdaulat (Suettinger, 2003, Hal. 206).
Tidak hanya itu, Lee juga memanfaatkan kemajuan ekonomi Taiwan yang
pesat sebagai instrumen penawar bagi negara-negara lain untuk mengalihkan
pengakuannya kembali dari China ke Taiwan. Dia juga berjanji akan
mengucurkan dana sebesar 1 milliar USD jika Taiwan disetujui sebagai negara
anggota PBB (Tucker, Nancy Bernkopf, 2009, Hal. 200). Dalam wawancara
dengan The Washington Post pada November 1997, Lee menyatakan bahwa
“Taiwan is already independent ... Taiwan is an independent, sovereign country.”
Karena itu, sejak awal 1998, Lee mulai berbicara atas nama Taiwan sebagai
negara merdeka yang berdaulat. Dia mendesak Beijing menempatkan Taiwan dan
China sebagai dua entitas politik yang setara dan bukannya memposisikan Taiwan
sebagai subordinat China. Bagi Lee, konsep one country two systems hanya sesuai
diterapkan pada bekas koloni Inggris seperti Hongkong, tidak tepat diberlakukan
di Taiwan (Tucker, Nancy Bernkopf, 2009, Hal. 232).
Dengan melihat kondisi tersebut menimbulkan reaksi dari China mengenai
kemerdekaan yang diinginkan oleh Taiwan sehingga pada masa Deng Xiaoping
kembali menegaskan kembali konsep One China Policy ke masing-masing
negara.
-
35
Pemerintah Indonesia dalam menjalankan politik luar negerinya menganut
One China Policy sejak masa pemerintahan presiden Soekarno akan tetapi sempat
mengalami pembekuan akan tetapi kembali diadakan hubungan diplomatic dalam
bentuk normalisasi hubungan diplomatik dengan RRT. Proses pemulihan ini
ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman atau disebut juga
Memorandum of Understanding (MOU) Pencairan Kembali Hubungan
Diplomatik RI-RRT oleh kedua menteri luar negeri, Ali Alatas dan Qiang
Qitchen, di Istana Negara pada 8 Agustus 1990 dengan disaksikan oleh kedua
kepala negara, Presiden Soeharto dan Perdana Menteri Li Peng (Maulana, 2016).
Petunjuk pelaksanaan hubungan antara Indonesia-Taiwan merupakan
pedoman yang mengatur tatacara antara kedua negara berhubungan satu sama lain
dalam bidang ekonomi dan perdagangan yang bersifat non-pemerintah. Pedoman
ini mengacu pada MoU pemulihan hubungan diplomatik dengan RRT. Hal ini
disebabkan Indonesia hanya mengakui RRT sebagai pemerintah yang sah dalam
One China Policy dan harus mematuhi kebijakan tersebut. Adapun pedoman yang
dimaksud adalah:
1. Tidak dibenarkan penggunaan papan nama “Republic of China” dalam
konferensi, pertemuan maupun upacara penandatanganan apapun.
2. Ketika melakukan kunjungan ke Taiwan, Pejabat RI harus mematuhi
beberapa ketentuan diantaranya:
a. Dijaga sifat kunjungan tidak resmi;
b. Menghindari adanya publisitas;
-
36
c. Tidak mengeluarkan pernyataan yang dapat ditafsir sebagai
menyalahi isi dan jiwa MoU;
d. Tidak menandatangani susuatu dokumen yang merujuk pada adanya
sebutan “Republic of China”, “Government” ataupun
“Minister/Ministry” of the “Republic of China”
3. Dalam penerimaan tamu-tamu dari Taiwan terdapat perlakukan khusus
dari pihak Indonesia, yaitu hendaknya dilakukan secara berikut:
a. Bila tamu tersebut berkedudukan sebagai Menteri atau setingkatnya
dapat diterima oleh Menteri/Rekan sejawat, namun penerimannya
agar tidak bersifat resmi;
b. Penerimaan tamu-tamu dari Taiwan dari eselon I ke bawah harus
sepengetahuan dan seijin Menteri yang bersangkutan dan
penerimaannya harus bersifat tidak resmi. (Maulana, 2016, Hal. 12).
Berdasarkan penjelasan diatas, Taiwan dalam pelaksanaan kerjasama luar
negerinya dengan beberapa negara dunia senantiasa memperhatikan aturan atau
prinsip yang di anut oleh negara mitranya. Ketika negara tersebut menganut
kebijakan satu China dan terlibat dalam hubungan diplomatik dengan RRT maka
Taiwan harus menaati aturan yang ada dalam konsep satu China.
Hal ini berlaku dengan apa yang ada di Indonesia. Ketika Taiwan ingin
melakukan hubungan kerjasama dengan Indonesia maka Taiwan harus
memperhatikan pedoman pelaksanaan politik luar negeri yang ada di Indonesia.
Sehingga tidak heran ketika Taiwan melakukan hubungan luar negeri dengan
Indonesia menggunakan konsep bantuan luar negeri karena konsep ini tidak
-
37
dimuat dalam prinsip kebijakan satu China. Selain itu, Taiwan juga dalam
pelaksanaan kebijakannya senantiasa menggunakan organisasi internasional di
bawah Kementerian Luar Negeri Taiwan yaitu ICDF Taiwan sehingga tidak ada
larangan bagi Taiwan untuk melakukan kerjasama internasional dalam hal
pemberian bantuan luar negeri, karena penerimaan bantuan luar negeri adalah hak
dari masing-masing negara penerima yang memiliki tujuan mulia yaitu dalam
rangka peningkatan kualitas kehidupan masyarakat di negara tersebut.
-
38
BAB III
HUBUNGAN KERJASAMA INTERNATIONAL COOPERATION AND
DEVELOPMENT FUND (ICDF) TAIWAN DENGAN UNIVERSITAS
HASANUDDIN
A. International Cooperation and Development Fund (ICDF) Taiwan
1. Sejarah ICDF Taiwan
ICDF Taiwan sebagai lembaga penyalur bantuan resmi Taiwan
mempunyai visi kemitraan, kemajuan dan pembangunan berkelanjutan
dengan tujuan meningkatkan kehidupan pedesaan, meningkatkan daya saing
industri dan pekerjaan, memperkuat kerjasama dengan organisasi
internasional dan mengejar bentuk pembangunan berkelanjutan yang
berwawasan lingkungan (ICDF Taiwan, 2018). Dengan dasar ini ICDF
Taiwan dibentuk dengan memperhatikan prinsip-prinsip pendirian ICDF
Taiwan yang dipengaruhi oleh Pasal 141 Konstitusi Republik of China (ROC)
Taiwan yang menetapkan bahwa “negara kita harus menumbuhkan kedekatan
baik dengan negara lain, mempromosikan kerja sama internasional,
memajukan keadilan internasional dan menjamin perdamaian dunia”.
Sejarah pembentukan ICDFTaiwan bermula ketika ROC mengirimkan
misi pertanian pertamanya ke Vietnam pada tahun 1959. Pada saat itu Taiwan
sendiri masih merupakan negara berkembang. Pada tahun 1961, di bawah
Operation Vanguard, misi teknis membantu memperbaiki produksi pertanian
di banyak negara Afrika yang baru merdeka. Pada tahun 1962, satuan tugas
Operasi Vanguard kemudian diperluas peranannya yang kemudian namanya
-
39
pun di tetapkan menjadi Komite Kerjasama Teknik Sino-Afrika (SATCC),
sebuah badan permanen yang bertanggung jawab untuk kerjasama pertanian
dengan negara-negara Afrika, yang kemudian bergabung menjadi Komite
Kerjasama Teknik Internasional (CITC) pada tahun 1972. Organisasi ini
mempelopori kerja sama teknis luar negeri ROC, membantu negara-negara
mitra dengan pembangunan pertanian mereka. Bersamaan dengan itu, Taiwan
mulai memasuki masa pertumbuhan ekonomi yang pesat. Dan akhirnya pada
tahun 1989, pemerintah membentuk Dana Kerjasama Ekonomi Pembangunan
Internasional atau International Economic Cooperation and Development
Fund (IECDF) untuk memberikan bantuan ekonomi kepada mitra
pembangunan (ICDF Taiwan, 2010).
Karena berbagai proyek pengembangan kooperatif yang semakin hari
semakin berkembang dan jumlah misi teknis luar negeri semakin meningkat
maka pemerintah ROC membubarkan IECDF pada tahun 1996, dan
membentuk sebuah organisasi independen, International Cooperation and
Development Fund (TaiwanICDF). Tahun inilah yang menjadi catatan sejarah
terbentuknya ICDF Taiwan sebagai lembaga pelaksana teknis bantuan luar
negeri Taiwan yang kemudian CITC dilebur ke dalam ICDF Taiwan (ICDF
Taiwan, 2010).
Dalam penyaluran bantuannya, untuk memastikan bantuan yang
diberikan senantiasa terintegrasi dan terjaga dimasa depan membuat Taiwan
membentuk International Cooperation and Development Fund (ICDF
Taiwan) pada tahun 1996 dengan nilai inti yaitu "kemajuan, pembangunan
-
40
dan kemanusiaan". Nilai-nilai ini yang menjadi ladasan utama dalam setiap
upaya kerjasama bilateral dan multilateral dengan negara-negara, organisasi
internasional dan mitra kerjasama internasional yang lain. Tujuannya untuk
mengurangi kemiskinan, memperkuat hak asasi manusia dan kesejahteraan,
dan mempercepat pembangunan sosial dan ekonomi.
-
41
Gambar 1. Struktur Organisasi ICDFTaiwan
Sumber: ICDF Taiwan http://www.icdf.org.tw/ct.asp?xItem=5400&CtNode=29847&mp=2
Humanitarian
Assistance
Department Public Health
and Medicine
Board of
Supervisors
Consultative
Committee
Secretary
General
Deputy
Secretary
General
Public
Relations
Office
Technical
Cooperation
Departemen
Lending and
Investment
Departemen
t
International
Education and
Training
Departement
Research, Development
and Evaluation Office
Latin American and
Caribbean Devision
Investment
Devision
Lending Devision
Training Devision
East Asian and
Pasific Devision
West Asian and
African Devision
Education Devision
General Service
Devision
Procurements
Devision
Information Devision
Departement Aid
Devision
General
Affairs
Departement
Accounting
Office
Financial
Affairs Office
Auditing Office
Human
Resource
Office
Legal
Affairs
Office
Board of
Directors
Chairman
http://www.icdf.org.tw/ct.asp?xItem=5400&CtNode=29847&mp=2
-
42
Dalam kerjasama ICDF Taiwan d luar negeri. Sumber pendanaan
ICDF Taiwan berasal dari dana awal sebesar NT $ 11,6 miliar yang
merupakan nilai bersih dari dana yang dimiliki oleh IECDF pada saat
pembubarannya. Sumber pendanaan tersebut meliputi dana umum, bunga,
pengembalian investasi, dan pendapatan dari komisi oleh pemerintah atau
lembaga lainnya. Per 31 Desember 2016, total saldo yang ada sekitar NT $
15,79 miliar.
Tahun 2016, total anggaran untuk urusan kerjasama dan
pengembangan internasional Taiwan yang memenuhi definisi OECD tentang
bantuan pembangunan resmi (ODA) adalah NT $ 9,76 miliar. Dari jumlah
tersebut, ICDF Taiwan ditugaskan oleh Kementerian Luar Negeri atau
Ministry of Foreign Affairs (MOFA) Taiwan untuk menangani urusan
kerjasama teknis luar negeri dimana pengeluaran pelaksanaan aktualnya
adalah NT $ 1,15 miliar. Disamping itu juga ICDF Taiwan menggunakan NT
$ 321.88 juta dari dana sendiri untuk pengeluaran operasional. Pengeluaran
untuk pekerjaan dan operasi yang ditugaskan oleh MOFA yang didanai oleh
ICDF Taiwan mencapai sekitar NT $ 1,48 miliar.
Untuk lebih terstrukturnya kerjasama yang dimiliki, ICDF Taiwan
memiliki strategi Kerjasama Internasional Jangka Menengah hingga Jangka
Panjang, strategi yang dimaksud adalah:
1. Pada bulan September 2009, Taiwan menerbitkan White Paper
pertamanya tentang Kebijakan Bantuan Luar Negeri, yang
mendefinisikan tema dan strategi yang terkait dengan bantuan
-
43
Taiwan. White Paper menggemakan Deklarasi Paris OECD tentang
Efektivitas Bantuan, sambil juga menekankan perlunya bantuan
dari luar negeri untuk berfokus pada tujuan, proses hukum dan
administrasi yang tepat.
2. Pada bulan Mei 2010, Dewan Legislatif Yuan selanjutnya
menyetujui pembacaan ketiga Undang-Undang Kerjasama dan
Pembangunan Internasional. Perundang-undangan ini menjelaskan
cakupan partisipasi Taiwan dalam komunitas kerjasama dan
pengembangan internasional, dan tujuan dan prosedur operasional
ICDF Taiwan. Tindakan tersebut selanjutnya menetapkan bahwa
bantuan luar negeri diberikan semata-mata berdasarkan
pertimbangan profesional dan diberikan secara transparan.
3. Menanggapi langkah-langkah ini, ICDF Taiwan telah mengalami
masa restrukturisasi. Hal tersebut dimaksudkan untuk
meningkatkan kapasitas kelembagaan dan alokasi sumber daya
profesional, dan memberikan posisi yang baik untuk memenuhi
tujuan yang ditetapkan dalam Tinjauan Strategis Kerjasama
Internasional Jangka Menengah sampai Jangka Panjang 2012-2012.
Sebagai organisasi bantuan luar negeri Taiwan yang berdedikasi,
ICDF Taiwan harus berusaha menjadi pemangku kepentingan yang
bertanggung jawab dimata komunitas pembangunan internasional.
Untuk memenuhi trend terkini dalam kerjasama dan pengembangan
internasional, White Paper for Foreign Aid Policy pemerintah AS mengambil
-
44
Tujuan Pembangunan Milenium PBB sebagai kerangka kerja utamanya.
Akuntansi untuk pertimbangan praktis mengenai keunggulan teknologi
spesifik Taiwan dan kekuatan sektor industri tertentu, ICDF Taiwan telah
memilih sejumlah prioritas operasional, yang akan menentukan strategi dan
arahan inisiatif bantuan luar negeri kami ke masa yang akan datang.
Disaat yang bersamaan, ICDF Taiwan akan menerapkan strategi
pembangunan negara-negara mitra, mengadopsi pendekatan pragmatis untuk
bersama-sama mengembangkan program kerjasama yang konkrit dan dapat
dilaksanakan dengan mitra semacam itu dan berusaha untuk mempromosikan
visi jangka panjang mereka untuk pembangunan sosial dan ekonomi. Seperti
inilah ICDF Taiwan akan terus bergerak dalam penerapan kerjasama
internasionalnya.
Berdasarkan arahan yang termuat dalam visi dan tujuan ICDF Taiwan,
berbagai upaya terus dilakukan untuk mempromosikan berbagai tugas dan
tanggung jawab berdasarkan Pasal 7 piagam pendiri ICDF Taiwan, sebagai
berikut:
1. Memfasilitasi pembangunan sosial dan ekonomi di negara-negara
mitra
2. Mempromosikan hubungan ekonomi yang lebih baik dengan
negara-negara mitra
3. Bekerjasama dengan organisasi internasional, institusi atau
pemerintah untuk memfasilitasi pembangunan sosial dan ekonomi
di negara-negara mitra
-
45
4. Memberikan bantuan kemanusiaan kepada pengungsi internasional
atau negara-negara yang terkena dampak bencana alam
5. Memberikan pelatihan teknis dan sumber daya manusia kepada
negara-negara mitra, dan memberikan bantuan teknis atau layanan
untuk mendorong kapasitas industri
6. Mengoperasikan misi luar negeri untuk memperbaiki dan
mengembangkan sektor pertanian, industri, ekonomi, medis dan
pendidikan di negara mitra
7. Inisiatif lain yang dirancang untuk mendukung ker