peranan islamic insurance society dengan...
TRANSCRIPT
PERANAN ISLAMIC INSURANCE SOCIETY
DENGAN PROGRAM SERTIFIKASI KEAHLIAN
DALAM PENGEMBANGAN SDM ASURANSI SYARIAH
Skripsi
Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi Islam (SEI)
Oleh :
Achmad Mujiharto
NIM : 104046201702
KONSENTRASI ASURANSI SYARIAH
PROGRAM STUDI MUAMALAT
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH
JAKARTA
1430 H / 2009 M
PENGESAHAAN PANITIA UJIAN
Skripsi berjudul PERANAN ISLAMIC INSURANCE SOCIETY DENGAN
PROGRAM SERTIFIKASI KEAHLIAN DALAM PENGEMBANGAN SDM
ASURANSI SYARIAH telah diujikan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah
Dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta pada 14 Mei
2009. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana
Ekonomi Islam (SEI) pada Program Studi Muamalat (Ekonomi Islam).
Jakarta, 14 Mei 2009
Mengesahkan,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. DR. H. Muhammad Amin Suma, SH, MA, MM NIP. 150 210 422
PANITIA UJIAN
1. Ketua : Prof.Dr.H. M. Amin Suma, SH,MA,MM. (………………...)
NIP. 150 210 422
2. Sekretaris : Ah. Azharuddin Lathif, M.Ag. MH. (………………...)
NIP. 150 318 308
3. Pembimbing I : Prof. Dr. Hasanuddin AF, MA. (………………...)
NIP. 150 050 917
4. Pembimbing II : Dra. Hj. Nuriyah Thahir, MM. (………………...)
NIP. 150 321 873
5. Penguji I : Prof. Dr. Fathurrahman Djamil, MA. (………………...)
NIP. 150 222 824
6. Penguji II : AM. Hasan Ali, MA. (………………...)
NIP. 150 370 226
LEMBAR PERNYATAAN
Dengan ini saya menyatakan bahwa:
1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi
salah satu persyaratan memperoleh gelar strata 1 di Universitas Islam Negeri
(UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan
sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Negeri (UIN)
Syarif Hidayatullah Jakarta.
3. Jika di kemudian hari terbukti bahwa hasil karya ini bukan hasil karya asli
saya atau merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia
menerima sanksi yang berlaku di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif
Hidayatullah Jakarta.
Jakarta, 25 Mei 2009
Achmad Mujiharto
ABSTRAKSI
Dalam upaya untuk mendorong perkembangan asuransi syariah di Indonesia
dan pentingnya kualitas SDM di industri asuransi syariah, maka Berdasarkan
Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 426/KMK.06/2003 Pasal 23 (2) dan
Pasal 32 (1c) tentang Perizinan Usaha Asuransi Syariah, bahwa untuk membuka
cabang Perusahaan Asuransi Syariah dibutuhkan tenaga ahli dibidang asuransi atau
ekonomi syariah.
Fokus utama dari skripsi ini adalah pada peranan Islamic Insurance Society
dalam pengembangan SDM asuransi syariah, dimana Berdasarkan Keputusan Menteri
Keuangan (KMK) Nomor 426/KMK.06/2003 tersebut diatas dijelaskan bahwa untuk
membuka cabang Perusahaan Asuransi Syariah dibutuhkan tenaga ahli dibidang
asuransi atau ekonomi syariah. Pada kenyataannya apakah setiap perusahaan asuransi
syariah telah menjalankan regulasi tersebut, dengan mengirimkan stafnya untuk
mengikuti program sertifikasi keahlian asuransi syariah di Islamic Insurance Society.
Di sinilah digambarkan bagaimana peranan Islamic Insurance Society dengan
program sertifikasi keahlian dalam pengembangan SDM asuransi syariah.
Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan jenis
penelitian berdasarkan pada pendekatan kualitatif. Melalui penelitian kualitatif
nantinya akan digunakan untuk menganalisis data dari lapangan dan sifatnya lebih
mendalam. Dengan menggunakan analisis deskriptif dimana peneliti berusaha
melukiskan secara sistematis peranan Islmaic Insurance Society (IIS) dengan program
sertifikasi keahlian asuransi syariah dimulai dari perkembangan asuransi syariah di
Indonesia, kebutuhan SDM asuransi syariah, regulasi asuransi syariah, dan sekilas
tentang Islamic Insurance Society dalam pengembangan SDM, juga bagaimana usaha
Islamic Insurance Society dalam pengembangan SDM asuransi syariah dan analisis
peluang dan tantangan Islamic Insurance Society dengan program sertifikasi keahlian
dalam pengembangan SDM asuransi syariah sehingga kelaknya akan ditemukan
peranan dari Islamic Insurance Society dengan Program Sertifikasi Keahlian asuransi
syariah ini. Data-data yang didapat dikumpulkan melalui hasil wawancara dan juga
observasi.
Hubungan antara regulasi asuransi syariah dengan respon industri asuransi
syariah terhadap adanya program sertifikasi keahlian asuransi syariah inilah yang
coba ditampilkan, yaitu bagaimana peranan program sertifikasi keahlian asuransi
syariah ini dalam pengembangan SDM asuransi syariah. Hal ini untuk mengetahui
gap antara idealita yang dicitakan dan kondisi riil yang ada di lapangan
KATA PENGANTAR
Penulis memanjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT atas rahmad dan hidayah-
Nya. Tak lupa pula dorongan dari keluarga serta bimbingan para dosen di UIN Syarif
Hidayatullah Jakarta dan Lembaga Sertifikasi Islamic Insurance Society. Akhirnya
penulis dapat menyelesaikan karya ini sebagai upaya untuk memenuhi persyaratan
akademik dalam rangka menyelesaikan pendidikan pada Sarjana (S1).
Dalam rangka penulisan skripsi ini, tidak sedikit hambatan dan rintangan yang
dialami penulis, antara lain keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki
penulis serta keterbatasan waktu. Penulis mengharapkan skripsi ini dapat bermanfaat
khususnya bagi penulis sendiri dan umumnya bagi para pembaca.
Pada kesempatan ini penulis tak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-
besarnya kepada:
1. Bapak Prof. Dr. H. M. Amin Suma, SH. MA. Selaku Dekan Fakultas
Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
2. Ibu Dr. Euis Amalia, M.Ag. Selaku Ketua Program Studi Muamalat
Konsentrasi Asuransi Syariah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
3. Bapak Ah. Azharuddin Lathif, M.Ag. MH. Selaku Sekretaris Program
Studi Muamalat Konsentrasi Asuransi Syariah UIN Syarif Hidayatullah
Jakarta.
4. Bapak Prof. Dr. Hasanuddin AF, MA. Selaku Dosen Pembimbing I.
5. Ibu Dra. Hj. Nuriyah Thahir, MM. Selaku Dosen Pembimbing II.
6. Bapak Prof. Dr. Fathurrahman Djamil, MA. Selaku Dosen Penguji I.
7. Bapak AM. Hasan Ali, MA. Selaku Dosen Penguji II.
8. Bapak Ir. Muhammad Syakir Sula, AAIJ, FIIS. Selaku Ketua Umum pada
Islamic Insurance Society (IIS).
9. Bapak Ayim Ayatulloh Selaku Kepala Sekretariat pada Islamic Insurance
Society (IIS).
10. Pimpinan dan staf perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif
Hidayatullah Jakarta.
11. Ayahanda Abok Masnah dan Ibunda Sutinah yang selalu memberikan
cinta dan dorongan kepada penulis dalam belajar dan menyelesaikan studi
di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
12. Kakanda Mintarsih, Dede Nurasiah, Siti Husnah dan Adinda Nina
Apriyana, Chairun Nisa, Chairul Rizal, Runi Choiriyah serta keluarga
besar yang selalu memberikan motivasi kepada penulis.
13. Dwi Helida Thuala atas semua yang telah diberikan, baik waktu dan
tenaganya serta motivasi yang tiada henti kepada penulis.
14. Teman-Teman seperjuangan, sahabat mahasiswa Konsentrasi Asuransi
Syariah 2004 (Adit, Ustad, Fitri Alim, Nur Hasanah), Kosan Antala’lai
(Bapak Novenk, Uchal, Erman, Kiki, Irul), UKM Forsa divisi sepak bola
dan futsal, Country FC (bapak Apri, Nurdin), dan semua sahabat yang
tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih telah memberikan
semangat dan motifasi dalam proses penyusunan skripsi ini.
15. Dan tidak lupa pula kepada semua pihak yang telah membantu dalam
memberikan data yang diperlukan maupun bantuan lainnya.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wata’ala memberikan bimbingan dan bantuannya
dalam menyelesaikan skripsi ini. Akhirnya, penulis dengan senang hati akan
menerima saran dan kritik untuk kesempurnaan karya ini.
Tangerang, 4 November 2008
Penulis
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR .......................................................................................... i
DAFTAR ISI ........................................................................................................ iii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah .................................................................... 1
B. Pembatasan dan Perumusan Masalah ................................................. 7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .......................................................... 8
D. Tinjauan Pustaka ............................................................................... 9
E. Kerangka Teori dan Konsep............................................................... 10
F. Metode Penelitian.............................................................................. 14
G. Sistematka Penulisan ......................................................................... 17
BAB II TINAJAUAN UMUM ASURANSI SYARIAH, PENGEMBANGAN
SDM, DAN SERTIFIKASI KEAHLIAN ASURANSI SYARIAH
A. Tinjauan Umum Asuransi Syariah ..................................................... 19
1. Pengertian Asuransi Syariah ........................................................ 19
2. Dasar Hukum Asuransi Syariah ................................................... 23
B. Tinjauan Umum Pengembangan SDM Asuransi Syariah.................... 25
1. ............................................................................................... Pe
ngertian Pengembangan SDM...................................................... 26
2. ............................................................................................... Tuj
uan Pengembangan SDM ............................................................ 27
C. Tinjauan Umum Sertifikasi Keahlian Asuransi Syariah...................... 30
1. Pengertian Sertifikasi Ahli Asuransi............................................. 30
2. Kurikulum Sertifikasi Keahlian Asuransi Syariah ........................ 37
BAB III GAMBARAN UMUM ISLAMIC INSURANCE SOCIETY (IIS)
A. Sejarah Islamic Insurance Society (IIS).............................................. 40
B. Struktur Organisasi Islamic Insurance Society (IIS) ........................... 43
C. Visi dan Misi Islamic Insurance Society (IIS) .................................... 44
D. Landasan Pembentukan Islamic Insurance Society (IIS) .................... 44
E. Tujuan Pembentukan Islamic Insurance Society (IIS) ........................ 45
F. Nama Kelembagaan dan Gelar Keahlian............................................ 45
BAB IV ANALISIS PERANAN PROGRAM SERTIFIKASI KEAHLIAN
ASURANSI SYARIAH DALAM PENGEMBANGAN SDM
A. Peranan Program Sertifikasi Keahlian Asuransi Syariah Dalam
Pengembangan SDM Pada Islamic Insurance Society. ....................... 46
B. Usaha Islamic Insurance Society Dalam Pengembangan SDM
Asuransi Syariah................................................................................ 67
C. Peluang Dan Tantangan Program Sertifikasi Keahlian Asuransi
Syariah Dalam Pengembangan SDM Pada Islamic Insurance
Society............................................................................................... 70
BAB V. PENUTUP
A. Kesimpulan ....................................................................................... 74
B. Saran ................................................................................................. 78
DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................... 80
LAMPIRAN ......................................................................................................... 82
DAFTAR GAMBAR DAN TABEL
GAMBAR 1.1 KERANGKA KONSEP.
GAMBAR 3.1 STRUKTUR ORGANISASI ISLAMIC INSURANCE SOCIETY (IIS).
GAMBAR 4.1 BAGAIMANA MEMPEROLEH FIIS / AIIS.
TABEL 2.1 KURIKULUM TRAINING CERTIFIED ISLAMIC INSURANCE SYARIAH.
TABEL 4.1 MARKET SHARE USAHA ASURANSI DAN REASURANSI SYARIAH.
TABEL 4.2.1 PERKEMBANGAN JUMLAH PERUSAHAAN YANG MENYELENGGARAKAN
USAHA DENGAN PRINSIP SYARIAH TAHUN 2002 – 10 JULI 2008.
TABEL 4.2.2 DAFTAR PERUSAHAAN (PER 10 JULI 2008) YANG MEMILIKI USAHA DENGAN
PRINSIP SYARIAH.
TABEL 4.2.3 DAFTAR PERUSAHAAN (PER 10 JULI 2008) YANG MEMILIKI USAHA DENGAN
PRINSIP SYARIAH.
TABEL 4.3 KONDISI SDM DI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
INDONESIA.
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Dari waktu ke waktu, industri jasa keuangan syariah menunjukkan
perkembangan yang menggembirakan. Pada dekade belakangan ini terjadi percepatan
pertumbuhan lembaga-lembaga keuangan syariah di berbagai belahan dunia, tidak
saja di negara-negara Muslim tetapi juga di kawasan berpenduduk mayoritas non-
Muslim. Di Benua Eropa misalnya, telah didirikan Islamic Bank of Britain dan
Islamic Investment Bank, asuransi syariah, manajemen investasi, dan beberapa
lembaga keuangan mikro syariah. Hal serupa terjadi juga di dataran benua Amerika
dan Australia. London pun sekarang bersiap-siap untuk menjadi salah satu pusat
keuangan syariah dunia.1
Meskipun pertumbuhannya relatif sangat cepat, industri keuangan syariah
masih menghadapi beberapa kendala terutama di sektor sumber daya manusia (SDM).
Pertumbuhan yang tinggi dari sisi asset keuangan syariah hendaknya diimbangi oleh
pertumbuhan dari tenaga professional pelaku industri keuangan syariah itu sendiri.2
Tentu saja, tenaga profesional yang diharapkan adalah mereka yang memiliki dan
memenuhi kualifikasi tertentu sebagai pelaku industri keuangan syariah. Bukan
1 Nuruddin Mhd. Ali, “Menyoal Profesionalisme dalam Industri Keuangan Syariah” artikel
diakses pada 12 Juni 2008 dari http://www.tazkia.online.com.html. 2 Hadari Nawawi, Perencanaan SDM; Untuk Organisasi Profit yang Kompetitif, (Yogyakarta:
Gadjah Mada University Press, 2003), Hal. 108.
sekedar pelaku industri keuangan konvensional yang diberi pelatihan beberapa hari
tentang dasar-dasar keuangan syariah.
Terus bertambahnya perusahaan asuransi syariah di Indonesia merupakan
kabar baik bagi perkembangan industri Asuransi syariah saat ini. Namun, sayangnya
hal itu tidak diimbangi dengan ketersediaan sumber daya manusia (SDM) asuransi
syariah yang berkualitas. Seringkali, pembukaan cabang atau divisi asuransi syariah
baru hanya didukung jumlah SDM terbatas.3
Berdasarkan data Islamic Insurance Society (IIS) per Maret 2006, sekitar 80
persen dari seluruh cabang atau divisi asuransi syariah belum memiliki ajun ahli
syariah. Islamic Insurance Society (IIS) mengestimasi asuransi syariah Indonesia per
Maret 2006 memiliki sekitar 200 cabang dan hanya didukung 30 ajun ahli syariah.
Jumlah yang cukup sedikit bila dibandingkan kondisi SDM di asuransi konvensional.
Per Maret 2006, sebagian besar cabang asuransi konvensional telah memiliki
sedikitnya seorang ajun ahli asuransi syariah. Jumlah tersebut sesuai dengan
ketentuan departemen keuangan (Depkeu).4
Padahal, keahlian ajun ahli syariah sangat dibutuhkan dalam mendorong
perkembangan inovasi produk asuransi syariah. Hal tersebut berdampak pada kurang
berkembangnya produk inovatif di industri asuransi syariah. Saat ini, sebagian besar
cabang atau divisi asuransi syariah lebih memilih untuk meniru produk asuransi
konvensional lalu dikonversi menjadi syariah (mirroring). ''Jadi, produk asuransi
3 Mihami Tjokrosaputro, Perkembangan Industri Asuransi Syariah di Indonesia, Kendala dan
Prospeknya dalam Menghadapi AFTA Tahun 2003. Jakarta : Jurnal Ekonomi, 2002. Hal. 144. 4 Republika, “Tantangan Dalam Sumber Daya Manusia (SDM) Asuransi Syariah”, artikel
diakses pada, 14 Mei 2008 dari http://www.republika.com.html.
syariah yang ada saat ini lebih banyak merupakan produk ikut-ikutan dari asuransi
konvensional. Contohnya, mereka ada bank assurance, kita buat yang syariahnya,''
Dalam upaya untuk mendorong perkembangan asuransi syariah di Indonesia
dan pentingnya kualitas SDM di industri asuransi syariah, maka Berdasarkan
Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 426/KMK.06/2003 Pasal 23(2) dan
Pasal 32 (1c) tentang Perizinan Usaha Asuransi Syariah, bahwa untuk membuka
cabang Perusahaan Asuransi Syariah dibutuhkan tenaga ahli dibidang asuransi atau
ekonomi syariah.5
Dalam KMK Nomor 426/KMK.06/2003 tentang perizinan usaha asuransi dan
kelembagaan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi, hanya menyebutkan
pada pasal 4 ayat 3 bahwa selain harus memenuhi ketentuan dalam ayat (1), pendirian
atau konversi perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi dengan prinsip syariah
harus pula menyampaikan: (a) bukti pendukung bahwa tenaga ahli yang dipekerjakan
memiliki keahlian di bidang asuransi dan atau ekonomi syariah.6 Dari perkembangan
itu muncul suatu kebutuhan bahwa industri asuransi syariah juga harus ada dan
kebutuhan itu harus dipenuhi dengan tenaga SDM yang berkualitas dengan itu
Islamic Insurance Society (IIS) masuk kewilayah itu.
Perusahaan asuransi syariah sangat memahami bahwa sumber daya manusia
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberhasilannya. Sadar akan
5 Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI) BPPK Departemen Keuangan Republik
Indonesia, brosur pendaftaran UJian Sertifikasi Keahlian Asuransi Syariah, (Jakarta: Asosiasi
Asuransi Syariah Indonesia (AASI) BPPK Departemen Keuangan Republik Indonesia, 2006) 6 Muhammad Syakir Sula, Asuaransi Syariah ; Konsep dan Operasional, (Jakarta : Gema
Insani Press, 2004), hal. 569
pentingnya kualitas dari tenaga kerja untuk mencapai standar yang diperlukan baik
oleh pelanggan-pelanggan lokal maupun internasional, Perusahaan asuransi syariah
menyadari bahwa sumber daya manusia adalah sumbangan yang penting bagi
pertumbuhan dan perkembangan Perusahaan. Perusahaan asuransi syariah bangga
akan kemampuannya dalam menyediakan kesempatan bagi seluruh karyawan untuk
mengembangkan kreatifitas, memajukan prospek usaha dan mencapai tujuannya
untuk menjadi Perusahaan yang mendunia.7
Dari gambaran di atas terlihat bahwa industri ekonomi syariah sudah
berkembang dan menjangkau hampir semua aspek industri asuransi syariah.
Perkembangan ini akan terus berlanjut seiring dengan permintaan (demand)
masyarakat akan produk dan jasa asuransi syariah dan keuangan syariah. Permintaan
itu sendiri akan semakin berkembang dengan semakin meluasnya pengetahuan dan
kesadaran masyarakat tentang asuransi syariah. Dengan demikian, lembaga-lembaga
keuangan dan ekonomi syariah harus terus melakukan sosialisasi dan pendidikan
tentang ekonomi syariah dari berbagai aspek kepada masyarakat.
Syarat utama yang dibutuhkan untuk mendukung perkembangan tersebut
adalah pengembangan keahlian dan competensi di bidang jasa asuransi syariah dan
keuangan syariah. Hal ini dibutuhkan untuk mendorong terjadinya akselerasi dalam
inovasi dan meningkatkan kinerja perusahaan asuransi syariah dalam penguatan
kapasitas sumber daya manusia.
7 Malayu S.P. Hasibuan, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Jakarta : PT. Bumi Aksara,
2003), h.28.
Melihat perkembangan SDM di industri asuransi syariah di atas, terlihat
seperti ada jarak antara yang diidealkan dengan kenyataan di lapangan. Hal ini antara
lain ditandai oleh masih minimnya pengetahuan tentang aturan-aturan syariah di
kalangan pelaku industri itu sendiri. Ini terjadi karena masih kurangnya pendidikan
lanjutan setelah pendidikan dasar ekonomi dan keuangan syariah. Perusahaan
asuransi syariah harus menjadi learning organization yang terus belajar dan
mengembangkan pengetahuan keuangan syariah. Dari sini lah mereka kemudian
dapat mempercepat munculnya inovasi produk dan jasa yang ditawarkan kepada
masyarakat.8
Selama ini ada beberapa kritikan masyarakat terhadap pelaku industri
keuangan syariah karena dianggap sama saja dengan yang konvensional. Bahkan, di
beberapa bagian terkesan bahwa perusahaan asuransi konvensional lebih baik
daripada perusahaan asuransi syariah. Hal ini terkait dengan kualitas layanan yang
diberikan. Perusahaan asuransi syariah harus betul-betul syariah dari segi operasional
dan layanan yang diberikan kepada masyarakat dan bukan sekedar namanya saja yang
syariah.
Ala kulli hal (pada setiap keadaan), para profesional keuangan syariah
diharapkan juga mampu memberikan pendidikan kepada masyarakat tentang
keuangan syariah itu sendiri. Masyarakat harus dididik terus menerus tentang
bagaimana berekonomi dan bertransaksi yang sesuai syariah, menanamkan
pemahaman bahwa asuransi syariah berbeda dengan asuransi konvensional.
Pendidikan masyarakat ini memang membutuhkan investasi waktu dan ada
8 Nuruddin Mhd. Ali, “Menyoal Profesionalisme dalam Industri Keuangan Syariah”
opportunity costnya, namun in long run investasi itu akan kembali kepada industri
asuransi syariah itu sendiri.
Berdasarkan permasalahan-permasalahan tersebut, maka penulis tertarik untuk
melakukan penelitian skripsi tentang peranan program sertifikasi keahlian asuransi
syariah dalam pengembangan SDM. Pertanyaan mendasar yang hendak dikaji dalam
masalah ini adalah apakah peranan program sertifikasi keahlian asuransi syariah
dalam pengembangan SDM pada Islamic Insurance Society? Pada bagian selanjutnya
akan diuraikan bagaimana upaya Islamic Insurance Society dalam pengembangan
SDM asuransi syariah yang berkarir di industri keuangan syariah? serta analisis
peranan program sertifikasi keahlian asuransi syariah dalam pengembangan SDM
pada Islamic Insurance Society?. Hal ini untuk mengetahui gap antara idealita yang
dicitakan yaitu berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) nomor
426/KMK.06/2003 Pasal 23 (2) dan Pasal 32 (1c) tentang Perizinan Usaha Asuransi
Syariah, bahwa untuk membuka cabang Perusahaan Asuransi Syariah dibutuhkan
tenaga ahli dibidang asuransi atau ekonomi syariah dan kondisi riil yang ada di
lapangan. Maka penulis mengangkat masalah tersebut dengan menjadikan fokus
penelitian skripsi yang diberi judul : “PERANAN PROGRAM SERTIFIKASI
KEAHLIAN ASURANSI SYARIAH DALAM PENGEMBANGAN SDM PADA
ISLAMIC INSURANCE SOCIETY”. Akhirnya, semoga penelitian ini dapat
dilaksanakan dengan baik dan bermanfaat bagi semua kalangan.
B. Pembatasan dan Perumusan Masalah
1. Pembatasan Masalah
Pada uraian latar belakang diatas dapat dilihat bahwa peran sumber daya
manusia (SDM) asuransi syariah sangatlah dibutuhkan oleh berbagai perusahaan
asuransi syariah untuk dapat terus memenuhi standar kualitas perusahaan yang baik.
Untuk mencegah terjadinya penelitian yang terlalu kompleks dan melenceng dari
tujuan awal penelitian, maka penulis membatasi penelitian pada:
a. Penelitian ini dilakukan pada lembaga sertifikasi pendidikan dan pelatihan
asuransi syariah yaitu Islamic Insurance Society (IIS).
b. Pengembangan SDM asuransi syariah yang menjadi objek penelitian adalah
peranan Islamic Insurance Society (IIS) dengan program sertifikasi keahlian
dalam pengembangan SDM.
c. Menggunakan tolak ukur berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor
426/KMK.06/2003 Pasal 23 (2) dan Pasal 32 (1c) tentang Perizinan Usaha
Asuransi Syariah, bahwa untuk membuka cabang Perusahaan Asuransi
Syariah dibutuhkan tenaga ahli dibidang asuransi atau ekonomi syariah.
2. Perumusan Masalah
Melihat dari perkembangan pendidikan asuransi syariah dan semakin
dibutuhkannya SDM yang berkualitas serta agar sesuai dengan penelitian yang akan
penulis lakukan maka dari itu, berikut adalah perumusan masalah yang akan diangkat
dalam penelitian ini:
a. Apa peranan Islamic Insurance Society dengan program sertifikasi keahlian
dalam pengembangan SDM asuransi syariah?
b. Bagaimana usaha Islamic Insurance Society dalam pengembangan SDM
asuransi syariah?
c. Apa peluang dan tantangan Islamic Insurance Society dengan program
sertifikasi keahlian dalam pengembangan SDM asuransi syariah?
C. Tujuan dan Manfaat Penulisan
1. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:
a. Mengetahui peranan Islamic Insurance Society dengan program sertifikasi
keahlian dalam pengembangan SDM asuransi syariah.
b. Mengetahui usaha Islamic Insurance Society dalam pengembangan SDM
asuransi syariah.
c. Mengetahui peluang dan tantangan Islamic Insurance Society dengan program
sertifikasi keahlian dalam pengembangan SDM asuransi syariah.
2. Manfaat Penelitian
Dari pemaparan tujuan diatas, penulis juga mengharapkan adanya manfaat
dari penelitian ini, yaitu:
a. Menambah wawasan dan pengetahuan penulis tentang khazanah ekonomi
Islam khususnya tentang SDM asuransi syariah.
b. Untuk memberikan tambahan pengetahuan bagi SDM konsentrasi asuransi
syariah dalam memasuki dunia kerja asuransi syariah dan memberikan
sumbangsih pemikiran bagi kemajuan konsentrasi asuransi syariah di UIN
Syarif Hidayatullah Jakarta.
c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan dan sumbangan
pemikiran pada lembaga pendidikan dan pelatihan, khususnya program
sertifikasi keahlian asuransi syariah dalam menjalankan peran dan fungsinya
dalam menghasilkan SDM yang berkualitas untuk terjun di industri asuransi
syariah.
d. Memberikan informasi kepada masyarakat tentang Islamic Insurance Society
dengan program sertifikasi keahlian asuransi syariah.
e. Memberikan sumbangsih pemikiran kepada kalangan akademisi sehingga
dapat menambah literatur tentang Asuransi Syariah.
Dari pemaparan tujuan dan manfaat yang ingin dicapai oleh penulis dalam
penelitian ini, kepentingan yang utama dalam penulisan penelitian ini adalah untuk
membuktikan kompetensi keilmuan penulis dalam bidang studi asuransi syariah yang
intinya guna memenuhi persyaratan akademik untuk memperoleh gelar sarjana.
D. Review Kajian Terdahulu
Penelitian sebelumnya yang membahas tentang SDM (sumber daya manusia)
diantaranya:
a. Iis Aisyah tahun 2005 dengan judul “Manajemen Sumber Daya Manusia
Perbankan Syariah”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktek
manajemen SDM pada perbankan syariah. Perbedaan mendasar antara skripsi
Iis Aisyah dengan skripsi penulis adalah pada bidang kajian yang diteliti yaitu
pada skripsi Iis Aisyah sumber daya yang dibahas adalah pada bidang
Perbankan Syariah sedangkan bidang kajian penulis adalah Asuransi Syariah.
b. Salma Arfiani tahun 2005 dengan judul “Peningkatan Profesionalisme dan
Kinerja Sumber Daya Manusia Pada Bank BNI Syariah Pendekatan Balance
Scorecard”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses
peningkatan profesionalisme dan kinerja SDM pada BNI Syariah. Perbedaan
mendasar antara skripsi Salma Arfiani dengan skripsi penulis adalah lokasi
penelitian dan metode penelitian yang digunakan. Pada skripsi Salma Arfiani,
lokasi penelitian dilakukan pada Bank BNI Syariah dan dengan metode
pendeketan Balance Scorecard, sedangkan pada skripsi ini, penulis meneliti
SDM aktuaria pada AJB Bumiputera 1912 Divisi Syariah dan dengan metode
penelitian analisis deskriptif kualitatif.
E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep
1. Kerangka Teori
a. Pengertian SDM
Pengertian SDM dibedakan menjadi dua pengertian yaitu secara makro
dan mikro. Pengertian SDM secara makro adalah semua manusia sebagai
penduduk atau masyarakat atau dalam batas wilayah tertentu yang sudah
memasuki usia angkatan kerja, baik yang sudah maupun belum memperoleh
pekerjaan (lapangan kerja). Sedangkan pengertian SDM secara mikro di
lingkungan sebuah organisasi / perusahaan pengertiannya dapat dilihat dari tiga
sudut:
1) SDM adalah orang yang bekerja dan berfungsi sebagai aset organisasi /
perusahaan yang dapat dihitung jumlahnya (kuantitatif).
2) SDM adalah potensi yang menjadi motor penggerak organisasi / perusahaan
sesuai dengan ketrampilan dan keahlian masing-masing yang mendapatkan
penghargaan financial.
3) Manusia sebagai sumber daya adalah mahluk hidup ciptaan Tuhan Yang
Maha Esa, sebagai penggerak organisasi / perusahaan berbeda dengan sumber
daya lainnya sehingga mengharuskan manusia diperlakukan secara berlainan
dengan sumber lainnya.
Dari uraian pengertian SDM diatas berarti sukses organisasi /
perusahaan dalam mencapai tujuannya tidak sekedar ditentukan oleh jumlah
SDM yang dipekerjakannya, tetapi sangat dipengaruhi oleh kualitas dan sifat
kompetitifnya.9
b. Peranan Program Sertifikasi Keahlian Asuransi Syariah Dalam
Pengembangan SDM pada Islamic Insurance Society.
Terus bertambahnya perusahaan asuransi syariah di Indonesia
merupakan kabar baik bagi perkembangan industri Asuransi syariah saat ini.
Namun, sayangnya hal itu tidak diimbangi dengan ketersediaan sumber daya
manusia (SDM) asuransi syariah yang berkualitas. Seringkali, pembukaan
9 H.Hadari Nawawi, Perencanaan SDM Untuk Organisasi Profit Yang Kompetitif, cet.II, (Yogyakarta:
Gadjah Mada University Press, 2003), h.37-39.
cabang atau divisi asuransi syariah baru hanya didukung jumlah SDM
terbatas.
Dalam upaya untuk mendorong perkembangan asuransi syariah di
Indonesia dan pentingnya kualitas SDM di industri asuransi syariah, maka
Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 426/KMK.06/2003
Pasal 23(2) dan Pasal 32 (1c) tentang Perizinan Usaha Asuransi Syariah, bahwa
untuk membuka cabang Perusahaan Asuransi Syariah dibutuhkan tenaga ahli
dibidang asuransi atau ekonomi syariah.
Dari perkembangan itu muncul suatu kebutuhan bahwa industri asuransi
syariah juga harus ada dan kebutuhan itu harus dipenuhi dengan tenaga SDM
yang berkualitas dengan itu IIS masuk kewilayah itu.
Dari perkembangan itu muncul suatu kebutuhan bahwa industri asuransi
syariah juga harus ada dan kebutuhan itu harus dipenuhi dengan tenaga SDM
yang berkualitas dengan itu Islamic Insurance Society (IIS) masuk kewilayah itu.
Islamic Insurance Society (IIS) berdiri pada tahun 2003 dengan misi utama
melakukan sertifikasi bagi praktisi asuransi syariah. Program diklat sertifikasi
Islamic Insurance Society (IIS) terdiri dari 3 (tiga) tahapan kegiatan pelatihan,
yakni pelatihan tingkat dasar, pelatihan tingkat ajun ahli (Associateship) dan
pelatihan tingkat (Fellowship). Untuk memperoleh gelar sertifikasi tersebut
praktisi diwajibkan mengikuti serangkaian pelatihan dan ujian pada tingkat ajun
ahli dan tingkat ahli. Praktisi yang telah memenuhi persyaratan sertifikasi berhak
menggunakan gelar AIIS (Associate of Islamic Insurance Society) untuk ajun ahli
dan FIIS (Fellow of Islamic Insurance Society) untuk tingkat ahli.
Melihat perkembangan SDM di industri asuransi syariah di atas, terlihat
seperti ada jarak antara yang diidealkan dengan kenyataan di lapangan. Hal ini
antara lain ditandai oleh masih minimnya pengetahuan tentang aturan-aturan
syariah di kalangan pelaku industri itu sendiri. Ini terjadi karena masih kurangnya
pendidikan lanjutan setelah pendidikan dasar ekonomi dan keuangan syariah.
Perusahaan asuransi syariah harus menjadi learning organization yang terus
belajar dan mengembangkan pengetahuan keuangan syariah. Dari sini lah mereka
kemudian dapat mempercepat munculnya inovasi produk dan jasa yang
ditawarkan kepada masyarakat.
2. Kerangka Konsep
Konsep penelitian ini mengarah pada tujuan untuk mengetahui peranan
Islamic Insurance Society dengan program sertifikasi keahlian dalam
pengembangan SDM asuransi syariah. Oleh karena itu berikut adalah kerangka
konsep dari penelitian ini yang akan menggambarkan hubungan timbal balik
antara beberapa variabel penting dalam penelitian agar tercipta manfaat bagi
bidang asuransi syariah itu sendiri.
Dalam kerangka konsep ini akan diterangkan tentang peranan program
sertifikasi keahlian asuransi syariah dalam pengembangan SDM di industri
asuransi syariah menurut usaha-usaha yang dilakukan oleh Islamic Insurance
Society dan membandingkannya dengan Regulasi Pemerintah yaitu Keputusan
Menteri Keuangan Nomor 426 / KMK.06 2003 tentang perizinan usaha dan
kelembagaan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi. sehingga nantinya
dapat dilihat korelasi diantara keduanya dalam kapasitasnya masing-masing yang
tentunya bertujuan untuk semakin meningkatkan kualitas dari bidang aktuaria itu
sendiri.
GAMBAR 1.1
KERANGKA KONSEP
F. Metode Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam rangka penyusuran skripsi ini adalah
sebagai berikut:
1. Penelitian Lapangan
Penelitian ini merupakan usaha pengumpulan data dengan cara melakukan
wawancara langsung terhadap Ketua Umum Islamic Insurance Society (IIS) dan
pihak-pihak yang berkompeten lainnya guna mendapatkan informasi dan data yang
diperlukan untuk melengkapi penelitian ini.
2. Penelitian Kepustakaan
Islamic Insurance Society Regulasi Pemerintah
KMK No. 426/ KMK.06
Industri Asuransi Syariah
SDM Asuransi Syariah
Penelitian yang dilakukan untuk mencapai pemahaman yang komprehensif
tentang konsep yang dikaji, yaitu dengan pengumpulan data dari buku-buku,
makalah, dan bacaan lain yang berhubungan dengan bahasan penelitian ini.
Dalam penelitian ini digunakan teknik pengumpulan data pengamatan /
observasi dan wawancara mendalam / in-depth interviews (Chaedar, 2002: 154-156).
Kedua metode / teknik tersebut dijelaskan sebagai berikut:
1. Pengamatan / Observasi yang dimaksud adalah pengamatan yang sistematis
tentang kejadian dan tingkah laku dalam setting sosial yang dipilih untuk diteliti.
Pengamatan ini tentunya dilakukan pada lembaga sertifikasi pendidikan dan
pelatihan yang sudah dipilih yaitu Islamic Insurance Society (IIS).
2. Wawancara mendalam (in-depth interviews). Wawancara mendalam adalah
teknik pengumpulan data yang didasarkan pada percakapan secara intensif dengan
suatu tujuan tertentu. Wawancara dilakukan untuk mendapat berbagai informasi
menyangkut masalah yang diajukan dalam penelitian. Wawancara dilakukan
kepada responden yang dianggap menguasai masalah penelitian.
Dalam penelitian ini jenis dan sumber data yang digunakan adalah:
1. Data Primer diperoleh dari :
Metode Wawancara : Ir. Muhammad Syakir Sula, AAIJ, FIIS. Ketua
Umum Islamic Insurance Society (IIS)
2. Data Sekunder antara lain berupa:
a. Data Kegiatan Akademik Training Asuransi Syariah pada Islamic
Insurance Society (IIS)
b. Program dan Training yang dilakukan oleh Islamic Insurance Society
(IIS).
c. Data alumni atau lulusan peserta Program Sertifikasi Keahlian
Asuransi Syariah pada Islamic Insurance Society (IIS) dan nama
perusahaan asuransi syariah.
d. Data berupa Undang-Undang, Keputusan Menteri Keuangan,
Peraturan Pemerintah, dan Keputusan Dewan Syariah Nasional
tentang perizinan usaha dan kelembagaan perusahaan asuransi dan
perusahaan reasuransi, yang mensyaratkan adanya ahli asuransi
syariah dan atau ekonomi syariah dalam perusahaan asuransi yang
menjalankan prinsip syariah.
Adapun teknik pengolahan dan analisis data untuk menganalisis penelitian ini
dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:
1. Pengumpulan informasi, melalui wawancara, dan observasi langsung.
2. Reduksi. Langkah ini adalah untuk memilih informasi mana yang sesuai
dan tidak sesuai dengan masalah penelitian.
3. Penyajian. Setelah informasi dipilih maka disajikan dalam bentuk tabel,
ataupun uraian penjelasan.
4. Tahap akhir, adalah menarik kesimpulan. (Miles dan Huberman, 1992: 18)
Data yang dihasilkan merupakan data kualitatif dan akan dikembangkan oleh
penulis dengan metode deskripsi yaitu metode yang menggambarkan secara jelas
tentang topik penelitian yang diteliti. Adapun acuan teknik penulisan berpedoman
pada Buku “Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif
Hidayatullah Jakarta 2007”.
E. Sistematika Penulisan
Pengembangan dari proposal ini nantinya diharapkan agar dapat dijadikan materi
skripsi untuk penulis. Oleh karena itu, penulis telah membuat rancangan
sistematika penulisan skripsi seperti yang akan penulis jabarkan dibawah ini:
BAB I : Pendahuluan, pada bab ini, terdapat hal-hal pokok yang dijadikan
landasan berfikir penulis untuk penelitian skripsinya. Hal-hal yang
terdapat pada bab ini antara lain Latar Belakang Masalah, Pembatasan
Dan Perumusan Masalah, Tujuan Dari Penelitian, Review Studi
Terdahulu, Kerangka Teori, Kerangka Konsep, Metode Penelitian, Dan
Sistematika Penulisan.
BAB II : Tinjauan Umum Asuransi Syariah, Pengembangan SDM Dan Program
Sertifikasi Keahlian Asuransi Syariah. Dalam bab ini penulis akan
memberikan penjelasan tentang Tinjauan Umum Asuransi Syariah yang
terdiri dari Pengertian Asuransi Syariah dan Dasar Hukum Asuransi
Syariah. Selain itu, penulis juga menjelaskan tentang Tinjauan Umum
Pengembangan SDM Asuransi Syariah yang terdiri dari Pengertian
Pengembangan SDM dan Tujuan Pengembangan SDM. Serta Tinjauan
Umum Program Sertifikasi Keahlian Asuransi Syariah yang terdiri dari
Pengertian Ahli Asuransi dan Kurikulum Sertifikasi Keahlian Asuransi.
BAB III : Pada Bab ini akan dipaparkan tentang Gambaran Umum Islamic
Insurance Society yang meliputi Sejarah berdirinya Islamic Insurance
Society, Struktur Organisasi, Visi dan Misi, Landasan Pembentukan,
Tujuan Pembentukan, Nama Kelembagaan dan Gelar Keahlian.
BAB IV : Analisa peranan Islamic Insurance Society dengan program sertifikasi
keahlian dalam pengembangan SDM asuransi syariah meliputi peranan
Islamic Insurance Society dengan program sertifikasi keahlian dalam
pengembangan SDM asuransi syariah, usaha Islamic Insurance Society
dalam pengembangan SDM asuransi syariah yang berkarir di industri
asuransi syariah, dan peluang dan tantangan yang dihadapi Islamic
Insurance Society dalam pengembangan SDM asuransi syariah.
BAB V : Penutup. Pada bab terakhir ini penulis akan mengetengahkan
kesimpulan dan saran-saran yang berkaitan dengan pembahasan dalam
skripsi ini.
BAB II
TINJAUAN UMUM ASURANSI SYARIAH, PENGEMBANGAN SDM DAN
SERTIFIKASI KEAHLIAN ASURANSI SYARIAH
Tinjauan Umum Asuransi Syariah
1. Pengertian Asuransi Syariah
Latar belakang dari didirikannya asuransi adalah untuk memberikan
perlindungan terhadap kemungkinan terjadinya kerugian pada masa yang akan
datang. Karena pada dasarnya asuransi berusaha untuk mengurangi konsekuensi-
konsekuensi yang tidak pasti dari suatu keadaan yang merugikan (peril), yang sudah
diperkirakan sebelumnya, sehingga biaya atau akibat finansial dari kerugian tersebut
menjadi pasti dan relatif pasti.
Menurut bahasa asuransi adalah pertanggungan atau perjanjian antara dua
pihak, pihak yang satu berkewajiban membayar iuran dan pihak yang lain
berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran, apabila
terjadi sesuatu yang menimpa dirinya atau miliknya10
.
Asuransi itu sendiri dapat diartikan sebagai suatu alat sosial untuk mengurangi
resiko dengan mengabungkan unit-unit exposures yang cukup jumlahnya untuk
membuat kerugian-kerugian individual mereka secara bersama dapat diramalkan.
Kerugian yang dapat diramalkan itu kemudian dibagi rata di antara semua mereka
yang bergabung. Definisi ini mengandung arti bahwa ketidakpastian dikurangi dan
juga kerugian dibagi rata. lnilah inti sagri penting dari asuransi11
.
Di Indonesia pengertian asuransi menurut ketentuan pasal 1 ayat 1 Undang-
Undang No. 2 Tahun 1992 tentang usaha asuransi adalah sebagai berikut:
“Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua belah pihak atau
lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada pihak
tertanggung dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian
kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan
10 Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta, Balai Pustaka, 1988). Cet. Ke-I, h. 54 11A. Hasymi A1i, Pengantar Asuransi, (Jakarta, Bumi Aksara, 1995). Cet. Ke-2, h. 30
yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga, yang
mungkin akan diderita oleh pihak tertanggung, yang timbul dari suatu
peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang
didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang
dipertanggungkan”.12
Dari Pengertian tersebut dapat dipahami bahwa dalam asuransi terdapat empat
unsur yang mesti ada: (l) Perjanjian yang mendasari terbentuknya perikatan antara
dua pihak yang sekaligus terjadinya hubungan keperdataan (muamalah), (2) Premi
berupa sejumlah uang yang sanggup dibayarkan oleh pihak tertanggung kepada
penanggung, (3) Adanya ganti rugi dari penanggung kepada tertanggung jika terjadi
klaim atau masa perjanjian selesai, (4) Adanya suatu peristiwa yang tidak tertentu
yang menyebabkan adanya suatu resiko yang memungkinkan atau tidak ada resiko.13
Dalam asuransi konvensional bahaya / risiko yang dipertanggungkan sifatnya
tidak pasti terjadi. Premi pertanggungan pun tidak mesti sesuai dengan yang tertera
dalam polis. Jumlah uang santunan atau ganti rugi pada umumnya kadang atau
bahkan lebih besar dari pada premi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi.
Hal-hal itulah yang oleh para ahli hukum Islam dipermasalahkan dalam soal
asuransi konvensional. Unsur ketidakpastian dalam perjanjian asuransi konvensional,
dipandang tidak sejalan dengan syarat sahnya suatu perjanjian menurut hukum Islam.
Akan tetapi bahaya yang dipertanggungkan resikonya terdapat ketidaktentuan.
12Abdulkadir Muhammad, Hukum Asuransi Indonesia, (Jakarta, Citra Aditya Bakti. 1999),Cet. Ke-4,h
11 13HA. Djazuli dan Yadi Anwari, Lembaga-lembaga Perekonomian Ummat Sebuah Pengenalan,
(Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2002), h. 119
Demikian pula premi yang tidak seimbang dengan ganti rugi atau santunan,
dipandang sebagai pertukaran yang tidak seimbang.
Di dalam hukum Islam, menurut Husain Hamid Hasan tidak terdapat dalil
atau nash al-Qur’an dan Hadis Nabi Muhammad SAW yang menerangkan tentang
asuransi, tetapi timbulnya asuransi berdasarkan pendapat dan ijtihad khilafiyah
diantara para ulama fiqh tentang hukum asuransi menurut pandangan hukum Islam.
Tidak ada satu pun ketentuan yang mengatur secara eksplisit tentang asuransi. Namun
begitu, nilai-nilai asuransi dikandung oleh al-Qur'an dan Hadist Nabi. Oleh karena itu
masalah asuransi ini di dalam Islam termasuk bidang hukum "Ijtihadiah", artinya
untuk menentukan hukumnya asuransi ini halal atau haram masih diperlukan peranan
akal dan pikiran para ulama ahli fiqih melalui ijtihad.
Asuransi syari'ah atau sering disebut dengan istilah takaful yang diambil dari
bahasa Arab dengan kata dasar takafala - yatakafalu - takafulan yang berarti saling
menanggung bersama. Secara operasional, penggunaan istilah takaful ini
dimaksudkan bahwa semua peserta asuransi menjadi penolong atau penjamin satu
sama lainnya.14
Asuransi syariah dalam bahasa Arab adalah at-ta’min (keamanan), definisi
asuransi syariah merupakan perumusan kejadian-kejadian yang terjadi di dalam
syariah terutama hukum yang mengatur tentang etika pergaulan (muamalah)
kehidupan manusia yang heterogen yang banyak sekali resiko muamalah manusia
14HA. Djazuli dan Yadi Anwari, Lembaga-lembaga Perekonomian Ummat Sebuah Pengenalan, h. 122
salah satunya karena jiwa, harta dan keselamatannya dijamin oleh asuransi
berdasarkan hukum-hukum yang berlaku di asuransi syariah yang disetujui oleh dua
belah pihak.
Menurut Fatwa Dewan Pengawas Syariah pengertian asuransi syariah (ta'min,
tadhamun atau takaful) adalah usaha saling melindungi dan tolongmenolong di antara
sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk asset dan atau tabarru’
yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad
(perikatan) yang sesuai dengan syariah.15
Pengertian asuransi syariah (takaful) seperti dikutip Juhaya S. Praja dalam
pengertian muamalah mempunyai pengertian sebagai berikut:
“Saling memikul resiko di antara sesama orang sehingga antara satu dengan
yang lainnya menjadi penanggung atas resiko yang lainnya. Saling pikul
resiko itu dilakukan atas dasar saling tolong-menolong dalam kebaikan
dengan cara masing-masing mengeluarkan dana ibadah (tabarru') yang
ditujukan untuk menanggung resiko tersebut”.16
Eksistensi asuransi syariah di Indonesia merupakan solusi terhadap praktek
asuransi konvensional yang diyakini tidak sejalan dengan ketentuan yang digariskan
o1eh syariat Islam. Hal-hal yang dipraktekkan oleh asuransi konvensional yang
berlawanan dengan syari'at Islam adalah adanya unsur riba, maisir, gharar.
Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan
asuransi syariah adalah jaminan yang mengikuti ketentuan-ketentuan syariah yaitu
penjamin di antara para peserta asuransi dalam menghadapi resiko yang tidak
diperkirakan sebelumnya didasarkan atas tabarru’ (kebaikan), ketaqwaan dan takaful
15Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 21/DSN-MUI/X/2001, Tentang Pedoman Umum Asuransi
Syari'ah, (Dewan Syari'ah Nasional MUI, 2001) 16Sofyan Syafri Harahap, Akuntansi Islam, (Jakarta, Bumi Aksara, 1997), h. 99
(saling menanggung di antara para anggotanya), berdasarkan nilai-nilai yang
terkandung dalam ayat-ayat al-Qur’an dan hadis Nabi Muhammad SAW.
2. Dasar Hukum Asuransi Syariah
Asuransi merupakan suatu kebutuhan manusia. Asuransi adalah sistem yang
sudah diaplikasikan dengan nyata dalam aktivitas kehidupan dan telah diatur oleh
Undang-Undang yang didasarkan pada terpikirnya suatu prinsip ilmiah sosial yang
amat berguna, dengan menanamkan sejumlah kecil modal, individu dapat bebas dari
kerugian finansial yang mungkin terjadi akibat kecelakaan atau kerusakan, yang
kejadiannya dapat diukur secara akurat dalam hubungannya dengan sekelompok
besar manusia.
Apabila dilihat bahwa Islam menentang perusahaan asuransi masa kini dengan
segala bentuk praktek transaksinya, itu tidak berarti bahwa Islam menentang ide
asuransinya sendiri. Islam hanya menentang sistem dan perangkatnya yang tidak
sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Asuransi sedikitpun tidak ada kaitannya dengan
perjudian yang dilarang Allah. Adalah mungkin menyelenggarakan asuransi dalam
sistem yang Islami dengan cara sedemikian rupa sehingga menjadi rahmat bagi
masyarakat luas. Dalam syariat Islam, terdapat jaminan bagi individu untuk mendapat
bantuan ketika tertimpa musibah. Sebagaimana jaminan asuransi bagi ahli waris
setelah ditinggal.
Landasan asuransi syariah (asuransi Islam sebenarnya bertumpu pada konsep
wa ta’awanu 'alal birri wat taqwa (tolong-menolong dalam kebaikan dan taqwa), dan
at-ta'min (memberi rasa aman) yang menjadikan semua peserta asuransi sebagai
keluarga besar yang menanggung dan menjamin resiko satu sama lain. Sebagaimana
disebutkan dalam firman Allah SWT, QS. al-Ma'idah ayat 2:
���������� �� � ���������
������������� � ����
���������� �� � ����� ��
!"#��$%�������� &
���'�(���� )*�� � ("�� )*��
%,-%⌧) �/��-����� 01!
Artinya: “… dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan
dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan
pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat
berat siksa-Nya”.
Dasar hukum asuransi syariah sama dengan asuransi konvensional di
Indonesia hingga dewasa ini pada dasarnya dan dalam kenyataannya masih diatur
dalam berbagai Keputusan Menteri Keuangan RI, terutama:17
1. No.421/KMK.06/2003 tentang penilaian kemampuan dan kepatuhan bagi
direksi dan komisaris perusahaan asuransi.
2. No.422/KMK.06/2003 tentang penyelenggara usaha perusahaan asuransi dan
perusahaan reasuransi.
3. No.423/KMK.06/2003 tentang pemeriksaan perusahaan asuransi.
4. No.424/KMK.06/2003 tentang kesehatan perusahaan asuransi dan perusahaan
reasuransi.
5. No.425/KMK.06/2003 tentang perizinan dan penyelenggaraan kegiatan usaha
perusahaan penunjang usaha asuransi.
6. No.426/KMK.06/2003 tentang perizinan usaha dan kelembagaan perusahaan
17M. Amin Suma, Sh, MA, MM., Asuransi Syari'ah dan Asuransi Konvensional (Teori, sistem, Aplikasi
dan Pemasaran), (Jakarta, Kholam Publishing, 2006). Cet.1, h. 44-45
asuransi dan perusahaan reasuransi.
B. Tinjauan Umum Pengembangan SDM
Manusia adalah unsur terpenting dalam keberhasilan suatu usaha. Dalam
mengatur para karyawan pimpinan (manajer) tidak boleh berfikir bahwa karyawan-
karyawan tersebut hanya merupakan salah satu faktor biaya. Seharusnya karyawan
dipandang dari sudut kemanusiaan, yaitu manusia yang ingin memenuhi kebutuhan-
kebutuhannya agar mendapat kepuasan materiil maupun immaterial dari perusahaan
tempat ia bekerja. Berikut ini diketengahkan tiga pengertian SDM, yang masing-
masing mengatakan sebagai berikut:18
a. SDM adalah manusia yang bekerja di lingkungan suatu organisasi (disebut
juga personil, tenaga kerja, pekerja atau karyawan).
b. SDM adalah potensi manusia sebagai penggerak oranisasi dalam mewujudkan
eksistensinya.
c. SDM adalah potensi yang merupakan asset dan berfungsi sebagai modal (non
material atau non financial) di dalam organisasi bisnis, yang dapat
diwujudkan menjadi potensi nyata (real) secara fisik dan non fisik dalam
mewujudkan eksistensi organisasi.
Dalam kaitannya dengan asuransi syariah, SDM asuaransi syariah harus
mempunyai kemampuan teknis dibidang asuaransi, serta memiliki akhlak yang tinggi.
18 Hadary Nawawi, Manajemen SDM Untuk Bisnis yang kompetitif, (Yogyakarta: Gadjah Mada
University Press, 2003), h. 40.
Akhlakul karimah yang bersumber dari ciri pokok : (1) Shidiq (jujur), (2) Fathonah
(cerdas dan professional). (3) Amanah (dapat dipercaya), (4) Tabligh (menyampaikan
apa saja yang ditugaskan kepada yang berhak, untuk menuju kebaikan).
1. Pengertian Pengembangan SDM
Suatu organisasi hanya dapat berkembang dan terus hidup bilamana
organisasi selalu tanggap terhadap perubahan lingkungan, teknologi, dan ilmu
pengetahuan. Tantangan dan kesempatan bagi suatu organisasi baik dari dalam
maupun dari luar, begitu rumit. Oleh karena itu, perusahaan harus dapat
menyesuaikan tenaga kerjanya, khususnya dari segi kualitatifnya terhadap berbagai
perubahan tersebut, dengan membekali tenaga kerjanya dengan berbagai pengetahuan
dan keterampilan melalui program pengembangan tenaga kerja. Untuk jelasnya, akan
dibahas pengertian pengembangan berdasarkan beberapa versi :19
Malayu S.P. Hasibuan
Pengembangan adalah suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis,
teoritis, konseptual, dan moral karyawan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan/jabatan
melalui pendidikan dan pelatihan.
Andrev F. Sikula
Pengembangan mengacu pada masalah staf dan personel adalah suatu proses
pendidikan jangka panjang menggunakan suatu prosedur yang sistematis dan
terorganisir dengan mana manajer belajar pengetahuan konseptual dan teoritis untuk
tujuan umum.
19 Malayu S. P. Hasibuan, manajemen SDM, (Jakarta: Bumi Aksara, t.t.), ed. Revisi, h. 69-70
Drs. Jan Bella
Pendidikan dan latihan sama dengan pengembangan yaitu merupakan proses
peningkatan keterampilan kerja baik teknis maupun manajerial. Pendidikan
berorientasi pada teori, dilakukan dalam kelas, berlangsung lama, dan biasanya
menjawab wh. Latihan berorientasi pada praktik, dilakukan di lapangan, berlangsung
singkat, dan biasanya menjawab how.
2. Tujuan Pengembangan
Pengembangan karyawan bertujuan dan bermanfaat bagi perusahaan,
karyawan, konsumen, atau masyarakat yang mengkonsumsi barang/jasa yang
dihasilkan perusahaan.20
Tujuan pengembangan hakikatnya menyangkut hal-hal berikut :
a. Produktivitas Kerja
Dengan pengembangan, produktivitas kerja karyawan akan meningkat, kualitas
dan kuantitas produksi semakin baik, karena technical skill, dan managerial skill
karyawan semakin baik.
b. Efisiensi
Pengembangan karyawan bertujuan untuk meningkatkan efisiensi tenaga, waktu,
bahan baku dan mengurangi ausnya mesin-mesin. Pemborosan berkurang, biaya
produki relative kecil sehingga daya saing perusahaan semakin besar.
20 Ibid., h. 70-72.
c. Kerusakan
Pengembangan karyawan bertujuan untuk mengurangi kerusakan barang,
produksi, dan mesim-mesin karena karyawan semakin ahli dan terampil dalam
melaksanakan pekerjaannya.
d. Kecelakaan
Pengembangan bertujuan untuk mengurangi tingkat kecelakaan karyawan,
sehingga jumlah biaya pengobatan yang dikeluarkan perusahaan berkurang.
e. Pelayanan
Pengembangan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan yang lebih baik dari
karyawan kepada nasabah perusahaan karena pemberian pelayanan yang baik
merupakan daya penarik yang sangat penting bagi rekan-rekan perusahaan
bersangkutan.
f. Moral
Dengan pengembangan, moral karyawan akan lebih baik karena keahlian dan
keterampilannya sesuai dengan pekerjaannya sehingga mereka antusias untuk
menyelesaikan pekerjaan dengan baik.
g. Karir
Dengan pengembangan, kesempatan untuk meningkatkan karier karyawan
semakin besar, karena keahlian, keterampilan, dan prestasi kerjanya lebih baik.
Promosi ilmiah biasanya didasarkan kepada keahlian dan prestasi kerja seseorang.
h. Konseptual
Dengan pengembangan, manajer semakin cakap dan cepat dalam mengambil
keputusan yang lebih baik, karena technical skill, human skill, dan managerial
skillnya lebih baik.
i. Kepemimpinan
Dengan pengembangan, kepemimpinan seseorang manajer akan lebih baik,
human relationnya lebih luwes, motivasinya lebih terarah sehingga pembinaan
kerja sama vertical dan horizontal semakin harmonis.
j. Balas jasa
Dengan pengembangan, balasa jasa (gaji, upah insentif, dan benefits) karyawan
akan semakin meningkat karena prestasi kerja mereka semakin besar.
k. Konsumen
Pengembangan karyawan akan memberikan manfaat yang baik bagi masyarakat
konsumen karena mereka akan memperoleh barang atau pelayanan yang lebih
bermutu.
Tujuan umum latihan :
a. Untuk pengembangan keahlian, sehingga pekerjaan dapat diselesaikan dengan
lebih cepat dan lebih efektif.
b. Untuk mengembangkan pengetahuan, sehingga pekerjaan dapat diselesaikan
secara rasional.
c. Untuk mengembangkan sikap, sehingga menimbulkan kemauan kerja sama
dengan teman-teman pegawai dan manajemen.21
21 Moekijat, Latihan dan pengembangan, (Jakarta: Ghalia Indonesia 1975), h. 14.
C. Tinjauan Umum Sertifikasi Ahli Asuransi
1. Pengertian Sertifikasi Ahli Asuransi
a. Pengertian Ahli Asuransi (Konvensional)
Pengertian tenaga ahli perusahaan asuransi di sini sebagaimana yang
dijelaskan dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK) yang terbaru adalah sebagai
berikut.22
1. Tenaga ahli asuransi kerugian adalah memiliki kualifikasi sebagai ahli
asuransi kerugian dari asosiasi Ahli Manajemen Asuransi Indonesia (AAMAI)
atau dari asosiasi sejenis dari luar negeri setelah terlebih dahulu memperoleh
pengakuan dari Asosiasi Ahli Manajemen Asuransi Indonesia (AAMAI). Dan,
memiliki pengalaman kerja dalam bidang pengelolaan risiko sekurang-
kurangnya 3 (tiga) tahun.23
Gelar professional (keahlian) yang diberikan
kepada mereka adalah Ahli Asuransi Indonesia Kerugian (AAIK).
2. Tenaga ahli perusahaan asuransi jiwa adalah memiliki kualifikasi sebagai ahli
manajemen asuransi jiwa dari Asosiasi Ahli Manajemen Asuransi Indonesia
(AAMAI) atau dari asosiasi sejenis dari luar negeri setelah terlebih dahulu
memperoleh pengakuan dari Asosiasi Ahli Manajemen Asuransi Indonesia
(AAMAI). Dan, memiliki pengalaman kerja dalam bidang pengelolaan risiko
sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun. Gelar professional (keahlian) yang
diberikan kepada mereka adalah Ahli Asuransi Indonesia Kerugian (AAIJ).
22 Muhammad Syakir Sula, Asuaransi Syariah ; Konsep dan Operasional, (Jakarta : Gema
Insani Press, 2004), h. 560. 23 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 426 / KMK.06 /2003
3. Tenaga ajun ahli auransi jiwa/kerugian adalah memiliki kualifikasi sebagai
ajun ahli manajemen asuransi jiwa atau kerugian dari Asosiasi Ahli
Manajemen Asuransi Indonesia (AAMAI) atau dari asosiasi sejenis dari luar
negeri setelah terlebih dahulu memperoleh pengakuan dari Asosiasi Ahli
Manajemen Asuransi Indonesia (AAMAI). Dan, memiliki pengalaman kerja
di bidang teknis asuransi jiwa atau kerugian sekurang-kurangnya 2 (dua)
tahun. Gelar professional (keahlian) yang diberikan kepada mereka adalah
Ajun Ahli Asuransi Indonesia Jiwa (AAAIJ) atau AAAIK Ajun Ahli Asuransi
Indonesia Kerugian (AAAIJ).
Setiap perusahaan asuransi (jiwa maupun kerugian) harus mengangkat
seorang tenaga Ahli Asuransi Indonesia Kerugiaan (AAIK) untuk asuransi
perusahaan asuransi kerugian, dan seorang tenaga Ahli Asuransi Indonesia Jiwa
(AAIJ) untuk perusahaan asuransi jiwa, serta seorang tenaga Ahli Asuransi Kerugian
(AAIK) untuk perusahaan reasuransi.
Sedangkan pembukaan kantor cabang perusahaan asuransi (kerugian maupun
jiwa), harus mengangkat seorang tenaga Ajun Ahli Asuransi Indonesia Kerugian
(AAAIK) pada setiap kantor cabang perusahaan asuransi kerugian atau perusahaan
reasuransi. Dan seorang tenaga Ajun Ahli Asuransi Indonesia Jiwa (AAAIJ) pada
setiap kantor cabang perusahaan asuransi jiwa.
Ujian gelar professional keanggotaan Asosiasi Ahli Manajemen Asuransi
Indonesia (AAMAI) sektor asuransi jiwa meliputi 9 (Sembilan) mata ujian tertulis,
dan satu pilihan penyusunan skripsi mulai dapat dilaksanakan setelah kandidat
menempuh delapan dari Sembilan mata ujian tersebut dan dinyatakan lulus.
b. Pengertian Ahli Asuransi (Syariah)
Dalam KMK yang baru pengertian tenaga ahli perusahaan asuransi syariah
belum terdefenisikan secara jelas sebagaimana defenisi tenaga ahli perusahaan
asuransi (konvensional) di atas.24
Dalam KMK nomor 426/KMK.06?2003 tentang perizinan usaha dan
kelembagaan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi; hanya menyebutkan
pada pasal 4 ayat 3 bahwa selain harus memnuhi ketentuan dalam ayat (1), pendirian
atau konversi perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi dengan prinsip syariah
harus pula menyampaikan: (a) bukti pendukung bahwa tenaga ahli yang dipekerjakan
memiliki keahlian di bidang asuransi dan atau ekonomi syariah. Demikian pula dalam
pembukaan kantor cabang dengan prinsip syariah dari perusahaan asuransi atau
perusahaan reasuransi konvensional, diatur dalam pasal 32 ayat (1) pembukaan kantor
cabang sebagaimana huruf d, harus memnuhi persyaratan sebagaimana dimaksud
dalam pasal 331 dan memenuhi ketentuan sebagai berikut: huruf (c) memiliki tenaga
ahli sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) dan pasal 24 (2): yang memiliki
keahlian di bidang asuransi dan atau ekonomi syariah.
Tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 harus memenuhi persyaratan
sebagai berikut:
a. Memiliki kualifikasi sebagai ajun ahli manajemen asuransi kerugian dari
Asosiasi Ahli Manajemen Asuransi Indonesia (AAMAI) atau dari asosiasi
sejenis dari luar negeri setelah terlebih dahulu memperoleh pengakuan dari
AAMAI;
24 Sula, Asuaransi Syariah ; Konsep dan Operasional, h. 569
b. Memiliki pengalaman teknis asuransi kerugian sekurang-kurangnya 2 (dua)
tahun; dan
c. Tidak sedang dalam pengenaan sanksi dari asosiasi profesi.
Dari penjelasan dalam dua pasal diatas, kami berkesimpulan bahwa yang
dimaksud tenaga ahli asuaransi dan atau ekonomi syariah (dalam KMK tersebut)
adalah tenaga ahli yang telah memperoleh gelar professional dari Asosiasi Ahli
Manajemen Asuransi Indonesia (AAMAI) (AAIJ atau AAIK) dan pada saat yang
sama yang bersangkutan telah mendapat pendidikan tambahan yang sepadan dengan
itu dalam bidang ekonomi syariah (Islamic insurance).25
c. Sertifikasi Ahli Asuransi Syariah (Indonesia)
Dalam kapasitas itulah, Asosiasi Ausransi Syariah Indonesia (AASI) mencoba
melakukan terobosan untuk melakukan program pendidikan Certified Islamic
Insurance Specialist (CIIS). Asosiasi Ausransi Syariah Indonesia (AASI) sebagai
wadah tunggal bagi perusahaan-perusahaan asuransi yang beroperasional dengan
prinsip-prinsip syariah. Saat ini Asosiasi Ausransi Syariah Indonesia (AASI) telah
menyiapkan education programmes bekerja sama dengan Badan Pendidikan dan
Pelatihan Keuangan (BPPK) Depkeu dan Lembaga Pengembangan Kepemimpinan
Global (LPKG) yayasan Artha bhakti Departemen Keuangan (Depkeu). Program ini
telah berjalan bebrapa angkatan yang diikuti oleh perusahaan-perusahaan asuransi
syariah yang telah ada maupun yang sedang mempersiapkan konversi atau
pembentukan cabang syariah. Certified Islamic Insurance Specialist (CIIS) education
25 Ibid., h. 570
programmes ini telah mendapat pengakuan resmi dari regulator (Depkeu) dan
diharapkan dapat dituangkan dalam SK dirjen atau peraturan lainnya yang akan
menyusul setelah keluarnya Keputusan Menteri Keuangan (KMK) yang baru.
Mereka adalah para ahli asuransi konvensional yang telah mendapat sertifikasi
keahlian dari dalam dan luar negeri, yaitu Asosiasi Ahli Manajemen Asuransi
Indonesia (AAMAI), kemudian mengikuti program Islamic Insurance Society (IIS) di
Asosiasi Ausransi Syariah Indonesia (AASI) Badan Pendidikan dan Pelatihan
Keuangan (BPPK) Departemen Keuangan (Depkeu).
Dalam perkembangannya yang demikian cepat (kurang dari 1 tahun) Asosiasi
Ausransi Syariah Indonesia (AASI) dengan lembaga sertifikasi di atas telah
melahirkan tujuh ahli asuransi syariah pertama di Indonesia, yaitu:26
Jafril Khalil
(CIERA Consulting), Muhammad Syakir Sula (Takaful Keluarga Insurance), Endy
Astiwara (Dewan Syariah Nasional), Moch. Shaifie Zein (Binagraya Upakara
Insurance), Muhaimin Iqbal (Tugu Pratama Insurance), H. Agus Haryadi (Takaful
Keluarga Insurance), Karnaen A. Pertaatmadja (Lembaga Pengembangan
Kepemimpinan Global) dengan gelar Fellow Islamic Insurance Society (FIIS) dan
sekitar 20 Ajunt Islamic Insurance Society (AIIS).
Para ahli asuransi syariah tersebut, saat ini membentuk suatu institusi baru di
bawah naungan AASI, yang bertugas untuk memberikan sertifikasi keahlian asuransi
26 Lembaga Pengembangan Kepemimpinan Global (LPKG) Asosiasi Asuransi Syariah
Indonesia (AASI) Islamic Insurance Society, Kegiatan Akademik Training Asuransi Syariah Periode
Oktober 2003 s.d. Desember 2008 (Jakarta: Lembaga Pengembangan Kepemimpinan Global (LPKG)
Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI) Islamic Insurance Society, 2009), h. 16.
sariah, yaitu FIIS dan AIIS, yang disebut Islamic Insurance Society (IIS), semacam
Asosiasi Ahli Manajemen Asuransi Indonesia (AAMAI)-nya Dewan Asuaransi
Indonesia (DAI).27
Asosiasi Ausransi Syariah Indonesia (AASI) juga akan membangun kerja
sama dan networking dengan institusi-institusi lain, misalnya kampus-kampus yang
mempunyai program ekonomi syariah baik setingkat S1, S2, maupun S3, Masyarakat
Ekonomi Syariah (MES), Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI), demikian juga dengan
lembaga konsultan dan pendidikan ekonomi syariah yang ada saat ini misalnya
Tazkia Institute, Muamalat Institute, Asbisindo, CEIRA, Syariah Management
Consulting, Karim Consulting dan lembaga-lembaga syariah lainnya.
Bentuk education programmes ini dilakukan dalam tiga level.28
• Program traning tingkat basic (untuk setingkat sebelum ajun ahli).
• Program training I, tingkat intermediate (untuk setingkat ajun ahli asuransi jiwa
atau kerugian – AAAIJ / AAAIK).
• Program training II, tingkat advance (untuk setingkat ahli asuransi jiwa atau
kerugian – AAIJ / AAIK).
d. Sertifikasi Ahli Asuransi Syariah (Internasional)
AASI (Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia) sebagai wadah tunggal asuransi
syariah Indonesia perlu melakukan kerja sama Internasional dengan lembaga-
lembaga syariah lainnya di luar negeri. Misalnya, ASIA Takaful Confererence dan
27 Sula, Asuaransi Syariah ; Konsep dan Operasional, h. 570. 28 Wawancara Pribadi dengan Muhammad Syakir Sula. Jakarta. 21 Januari 2009
BIRT (Bimb Institute of Research and Training SDN BHD) yang semula menjadi
salah satu anak perusahaan Syarikat Takaful Malaysia, saat ini menjadi institusi yang
langsung di bawah Bank Negara dan secara resmi diberi kuasa untuk menjadi
lembaga yang memberikan pendidikan dan sertifikasi keahlian di bidang perbankan
asuaransi syariah.29
Standarisasi ahli asuransi syariah secara internasional dipandang perlu dalam
rangka untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia perusahaan-perusahaan
asuaransi syariah di dunia. Juga dalam rangka meningkatkan peran lembaga keuangan
syariah, dalam perekonomian dunia.
Di Indonesia market share asuransi syariah terhadap asuransi konvensional
per 2003 baru sekitar 1 persen dari total premi asuransi konvensional sekitar 30
triliun. Sedangkan di Malaysia, maket share asuransi syariah belum mencapai 10
persen, untuk kurun waktu 20 tahun. Ini merupakan perkembangan yang sangat
lamban jika melihat potensi market asuransi syariah di Indonesia misalnya, yang
jumlah penduduknya 200 juta lebih dengan mayoritas muslim.
Jika membandingkan jumlah penduduk muslim terhadap penduduk non
muslim dunia, yang kurang lebih jumlah penduduk dunia, atau 1,2 miliar (muslim)
dari 4,4 miliar (non muslim). Ini merupakan potensi market yang luar biasa besar
dibandingkan market share sekitar 65 perusahaan asuransi syariah di dunia.
29 Ibid., h. 581
2. Kurikulum Sertifikasi Keahlian Asuransi Syariah.
TABEL 2.1
KURIKULUM TRAINING CERTIFIED ISLAMIC INSURANCE SYARIAH 30
Peringkat Kompetensi Yang
Diperlukan
Pengetahuan
Yang
Diperlukan
Materi pelajaran
Yang diperlukan
Pengajar (fasilitator)
Tingkat Penguasaa
an
Minimal
keterangan
Tingkat
DASAR Memahami operasional dan pengelolaan
Pengenalan prisip dasar muamalah dan asuransi syariah
Konsep dan filosofi syariah. 1. Pengantar ekonomi islam. 2. Asuransi syariah:prinsip dan filosofi 3. Kajian syariah tentang gharar, maisir, dan riba. Keterampilan manajerial 4. Peraturan perasuransian syariah dan pemerintah
Keterampilan teknis
5. Pengantar keuangan asuransi syariah. 6.1 pengantar teknis dan aktuaris asuransi syariah (life) 6.2 pengantar teknik dan operasional (general)
Drs. Amir Rajab/Kanaen PA. SE, MPA
Ir. M. Syakir Sula, AAIJ
Dr. Jafril Khalid, MCL
Masdar,MBA/ Salustra,MBA
Amin Musa, SE/N. Lubis, SE. MM
Ir. Agus Haryadi, FSAI, AAIJ
Nusirwan, SE, AAAIK/ M. Shaefie, SE, CIIA
1. Kehadiran minimal 95 %
2. Hasil evaluasi minimal 55 %
3. kesempatan mengulang evaluasi 2 kali
Total jumlah pelatihan 24 jam @ 45 menit
Tingkat
AJUN
Menguasai operasional dan
Pemantapan prinsip muamalah dan
Konsep dan filosofi syariah
1. Karakteristik hukum islam
Prof, Dr. Faturrahman Jamil,
1. Kehadiran minimal 80 % 2. Hasil
Total jumlah pelatihan 40 jam
30 Sula, Asuaransi Syariah ; Konsep dan Operasional, h. 574-575.
pengelolaan asuransi syariah
asuransi syariah
2. Kontrak-kontrak (akad) asuransi syariah 3. Ekonomi islam i 4. Prinsip muamalah (1)
Keterampilan manajerial 5. Budaya perusahaan asuransi syariah
6. Manajemen keuangan islami 7. Manajemen portofolio syariah
8. Manajemen pemasaran islami (1) Keterampilan teknis
9. Konsep akuntansi asuransi syariah
10. Analisa laporan keuangan (1) 11.1 aspek-aspek syariah dalam akseptasi dan produk asuransi jiwa
11.2 aspek-aspek syariah dalam akseptasi dan produk asuransi umum
12. Implementasi akad pada asuransi syariah
13.1 disain produk asuransi syariah (life)
13.2 disain produk asuransi syariah (general)
MA. Dr. Jafril Khalil, MCL. Karnaen A.P, SE, MPA Dr. Endy Astiwara, MA, AAAIJ
Ir. M. Syakir Sula, AAIJ
BPPK/ Depkeu
BPPK/ Depkeu
Ir. M. Syakir Sula, AAIJ
Nurmansyah Lubis,SE,MM
Salusra,MBA/ Masdar , MSc
Drs. Ir. Agus Haryadi, FSAI, AAAIJ
Ir. M. Iqbal FIINZ, MCL
Dr. Jafril Khalil, MCL
Ir. Syafrial S, FSAI, AAAIJ M. Shaefie, SE, ACCI Nusirwan,
evaluasi minimal 65 % 3. kesempatan mengulang evaluasi 3 kali
@ 45 menit
SE, AAAIK
Tingkat
AHLI
Sangat menguasai operasional dan pengelolaan asuransi syariah
Pendalaman prinsip dasar muamalah dan asuransi syariah
Konsep dan filosofi syariah
1. Kajian syar’i tentang fenomena riba dan bunga bank
2. Islamic economic ii 3. Prinsip muamalat ii
Keterampilan manajerial 4. Prinsip dan praktik perusahaan asuransi syariah
5. Budaya perusahaan asuransi syariah ii 6. Etika islami
7. Manajemen pemasaran islami ii Keterampilan teknis
8. Produk investasi dan asset keuangan
9.1 analisa laporan keuangan (life) 9.2 analisa laporan keuangan (general) 10.1 pengukuran kinerja keuangan perusahaan ii (life) 10.2 pengukuran kinerja keuangan ii (general)
Karnaen AP, SE, MPA
Karnaen AP, SE, MPA
Dr. Endy Astiwara, MA, AAAIJ
Dr. Jafril Khalid, MCL
Ir. M. Syakir Sula, AAIJ
Dr.M,Hidayat MBA (MUI) Ir. M. Syakir Sula, AAIJ
Ir, Iwan Ponco W,MM
BPPK
Ir. M. Iqbal, FIINZ, MBA, AAIK Ir. Masdar, MSc
Ir. Salusra Satria, MBA
1. Kehadiran minimal 80 % 2. Hasil evaluasi minimal 65 % 3. kesempatan mengulang evaluasi 3 kali
Total jumlah pelatihan 40 jam @ 45 menit
BAB III
GAMBARAN UMUM
ISLAMIC INSURANCE SOCIETY (IIS)
A. Sejarah Islamic Insurance Society (IIS)
Sejarah sertifikasi keahlian asuransi syariah muncul pada saat Bank Muamalat
Indonesia (BMI) berdiri pada tahun 1991. Pada tahun 1994 berdiri asuransi
Takaful,sebagai asuransi syariah pertama di Indonesia yang dibentuk oleh holding
company PT Syarikat Takaful Indonesia (STI). Hadirnya Asuransi Takaful saat itu
dapat memperkuat keberadaan lembaga perbankan syariah yang sudah ada, yakni
Bank Muamalat Indonesia (BMI) karena asumsinya Bank Muamalat Indonesia (BMI)
juga membutuhkan lembaga asuransi yang dijalankan dengan prinsip syariah yang
dapat mengcover dana-dana dari Bank Muamalat Indonesia (BMI).31
Sejak Takaful berdiri sampai tahun 2000 belum banyak perusahaan asuransi
yang membuka cabang syariah, baru pada pertengahan tahun 2000 tersebut ada
pengajuan izin menjual produk syariah dari PT. Great Eastern Indonesia dan PT.
MAA Assurance ke Depatemen Keuangan. Inilah yang dianggap menjadi cikal bakal
pendirian cabang-cabang perusahaan asuransi syariah di Indonesia
Sampai dengan pertengahan tahun 2003 sudah ada sekitar 7 (tujuh) cabang
perusahaan asuransi syariah di Indonesia. Kepala cabang atau PIC cabang-cabang
perusahaan asuransi inilah yang berkumpul dan berinisiasi membentuk Asosiasi
31 Wawancara Pribadi dengan Muhammad Syakir Sula. Jakarta. 21 Januari 2009
Asuransi Syariah Indonesia (AASI) dibawah koordinasi Bapak Ir. Muhammad Syakir
Sula, AAIJ, FIIS yang sekaligus menjadi ketua umumnya dan berdasarkan berita
acara pembentukan, diantara ke-7 cabang perusahaan asuransi tersebut yaitu:
1. PT. Great Eastern Indonesia
2. PT. Syarikat Takaful Indonesia
3. PT. AJB Bumiputera 1912
4. PT. Asuransi Central Asia (ACA)
5. PT. MAA Assurance
6. PT. Asuransi BRIngin Sejahtera Artamakmur (Bringin Insurance)
7. PT. Asuransi Tri Pakarta
Kehadiran Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI) menjadi mediator
atau perantara antara Departemen Keuangan selaku regulator dengan industri asuransi
khususnya asuransi syariah. Kehadiran Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI)
telah mendorong tumbuh kembangnya bisnis syariah dan memacu perusahaan
asuransi untuk membuka cabang asuransi syariah. Hal ini menyebabkan kebutuhan
akan tersedianya sumber daya manusia (SDM) atau tenaga ahli yang kompeten di
bidang asuransi syariah juga meningkat. Atas dasar pemikiran tersebut maka industri
asuransi syariah melalui Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI) memandang
perlu untuk membentuk lembaga yang dapat menyediakan kebutuhan tersebut. Maka
dibentuklah lembaga yang dapat memberikan keahlian asuransi syariah dengan nama
Islamic Insurance Society (IIS).
Berdirinya Islamic Insurance Society (IIS) diawali dengan diadakannya
workshop tentang asuransi syariah yang dihadiri oleh hampir 120 orang lebih peserta
dari perwakilan perusahaan asuransi, leasing, broker asuransi, akademisi dan dari
perwakilan Departemen Keuangan. Pada waktu itu Pak Muhaimin Iqbal
menyampaikan presentasi dihadapan rapat pengurus Asosiasi Asuransi Syariah
Indonesia (AASI) dan disepakati oleh penguurus Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia
(AASI). Gagasan pendirian Islamic Insurance Society (IIS) disampaikan oleh
beberapa tokoh dan praktisi asuransi syariah sebagai tindak lanjut dari kegiatan
workshop. Hasil dari workshop inilah yang diwujudkan dalam bentuk program diklat
sertifikasi keahlian asuransi syariah (certified Islamic Insurance Specialist).
Islamic Insurance Society (IIS) berdiri pada tahun 2003 dengan misi utama
melakukan sertifikasi bagi praktisi asuransi syariah. Program diklat sertifikasi Islamic
Insurance Society (IIS) terdiri dari 3 (tiga) tahapan kegiatan pelatihan, yakni
pelatihan tingkat dasar, pelatihan tingkat ajun ahli (Associateship) dan pelatihan
tingkat (Fellowship). Untuk memperoleh gelar sertifikasi tersebut praktisi diwajibkan
mengikuti serangkaian pelatihan dan ujian pada tingkat ajun ahli dan tingkat ahli.
Praktisi yang telah memenuhi persyaratan sertifikasi berhak menggunakan gelar AIIS
(Associate of Islamic Insurance Society) untuk ajun ahli dan FIIS (Fellow of Islamic
Insurance Society) untuk tingkat ahli.
B. Struktur Organisasi
GAMBAR 3.1
STRUKTUR ORGANISASI ISLAMIC INSURANCE SOCIETY
C. Visi dan Misi
1. Visi
Muhammad Syakir Sula
Chairman
M. Nasyubun (Bumida)
Treasurer Delil Khairat (ReINDO)
General Secretary
Research & data
Management
Department Faustinus
wirasadi (CAR)*
Hafriansar (Simas Life)
Adjis (Askrindo)
International
Relation
Department Khusnun Arief
(Tugu)*
Esti Handayani (Tokio Marine)
Agung Jatmika
(BNI Life)
Sugiri Wiryono
(Marein)
Public Relation
Department Sangkut Wijaya*
Denden Nurdiasena
(Bringin Life)
Ricky Avicenna (ATU)
Ahaddin Noekman
(Tugu)
Membership
Department Nuryadi (Fadent)* Nursirwan (ATU)
Wati Hermawati
(Sinar Mas)
M. Fajri Arnianto
(ReINDO)
Certification &
Training Department M. Shaifie Zein
(nasre)*
Agus Haryadi
M. Zamachsyari
(ATK)
Syahrial Syakni
(ATK)
Secretary Ayim
Ayatullah
COMMITTEE OF
FELLOWS Karnaen Perwataatmaja
Muhaimin Iqbal
Jafril Khalil
M. Syakir Sula
M. Endy Astiwara
M. Shaifie Zein Delil Khairat
Visi dari Islamic Insurance Society (IIS) adalah “Menuju Industri Asuransi
Yang Lebih Sehat Dengan Mengikuti Aturan Syariah.”32
2. Misi
Sedangkan Misi dari Islamic Insurance Society (IIS) adalah “Melakukan
Sertifikasi Bagi Praktisi Asuransi Syariah.”
D. Landasan Pembentukan IIS33
• KMK nomor 426/KMK.06/2003 pasal 23 (2) dan pasal 32 (1.c) yang
mensyaratkan adanya ahli asuransi syariah dan atau ekonomi syariah dalam
perusahaan asuransi yang menjalankan prinsip syariah.
• Keputusan Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI) untuk membentuk
lembaga yang mengurusi keahlian asuransi syariah dengan nama Islamic
Insurance Society (IIS).
• Kebutuhan akan tersedianya tenaga ahli yang kompeten di bidang asuransi
syariah seiring dengan pertumbuhan industri asuransi syariah di dalam
maupun luar negeri.
E. Tujuan Pembentukan IIS34
32 Muhammad Syakir Sula, Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional (Jakarta:
Gema Insani, 2004), h. 571. 33 Ibid., h 571. 34 Ibid, h. 571
• Meningkatkan pengetahuan dan standarisasi aplikasi ketentuan-ketentuan
syariah dalam praktik bisnis asuransi, baik umum maupun jiwa.
• Mendorong terlaksananya praktik bisnis asuransi yang sesuai dengan
ketentuan syariah.
• Merumuskan dan memberlakukan kode etik bagi para anggota society.
• Memenuhi kebutuhan akan tenaga ahli dan ajun ahli asuransi syariah.
• Mempromosikan atau mensosialisasikan pengetahuan ilmu asuransi syariah,
baik di industri asuransi maupun luar negeri.
F. Nama Kelembagaan dan Gelar Keahlian35
• Nama lembaga yang dibentuk oleh AASI adalah Islamic Insurance Society.
• Gelar keahlian yang akan diberikan adalah Fellow Of Islamic Insurance
Society (FIIS) untuk setingkat ahli dan Associate Of Islamic Insurance
Society (AIIS) untuk setingkat ajun ahli.
• Nama kelembagaan maupun gelar sengaja dibuat dalam Bahasa Inggris agar
mudah dikenali secara internasional, disamping kemungkinan juga
memasarkan program IIS kenegara-negara Islam. Karena keahlian asuransi
syariah ini langka dipasar internasional, maka IIS dapat menjadi rujukan
internasional. (hal ini sangat memungkinkan karena Indonesia selalu
dipandang sebagai Negara dengan umat Islam terbesar – jadi wajar apabila
menjadi pusat lahirnya pemikiran-pemikiran islam modern seperti dalam
bidang bisnis asuransi ini).
35 Ibid., h. 571
BAB IV
ANALISA PERANAN ISLAMIC INSURANCE SOCIETY
DENGAN PROGRAM SERTIFIKASI KEAHLIAN DALAM
PENGEMBANGAN SDM ASURANSI SYARIAH
A. Peranan Islamic Insurance Society Dengan Program Sertifikasi Keahlian
Dalam Pengembangan SDM Asuransi Syariah.
Lembaran-lembaran berikut berusaha menguraikan sisi profesionalisme SDM
di dalam industri asuransi syariah. Pertanyaan mendasar yang hendak didiskusikan
dalam masalah ini adalah bagaimana peranan Islamic Insurance Society dengan
program sertifikasi keahlian dalam pengembangan SDM asuransi syariah.
Sebelumnya diuraikan tentang perkembangan asuransi syariah di Indonesia,
kebutuhan SDM asuransi syariah, dan regulasi asuransi syariah. Pada bagian
selanjutnya diuraikan usaha apa saja yang perlu dilakukan untuk mencapai idealitas
tersebut? Pada bagian selanjutnya akan diuraikan beberapa peluang dan tantangan
Islamic Insurance Society dalam pengembangan SDM asuransi syariah. Hal ini untuk
mengetahui gap antara idealita yang dicitakan dan kondisi riil yang ada di lapangan.
1. Perkembangan Asuransi Syariah Di Indonesia
Industri asuransi syariah dalam tahun-tahun terakhir ini pertumbuhannya
cukup menakjubkan. Jika industri asuransi konvensional tumbuh rata-rata antara 20 -
25 persen, maka asuransi syariah mencapai 40 persen.36
36 Kepustakaan, “Bangkitnya asuransi syariah dan dampak deregulasi pemerintah” artikel
diakses pada pada 26 Januari 2009 dari http://www.takaful.com.html
Sampai dengan akhir 2007, usaha asuransi syariah terus mencatat
pertumbuhan. Pertumbuhan tersebut antara lain ditunjukkan oleh jumlah perusahaan,
perkembangan premi, dan perkembangan kekayaan yang dimiliki. Pertumbuhan
premi bruto, klaim dan kekayaan usaha asuransi dan reasuransi syariah serta
perbandingannya terhadap premi bruto, klaim dan kekayaan dari seluruh usaha
asuransi dan reasuransi komersial ditunjukkan dalam tabel berikut :37
Tabel 4.1
Market Share Usaha Asuransi dan Reasuransi Syariah
Dalam Milyar Rupiah
Premi BrutoPremi BrutoPremi BrutoPremi Bruto KlaimKlaimKlaimKlaim KekayaanKekayaanKekayaanKekayaan No. Keterangan No. Keterangan No. Keterangan No. Keterangan
2006 2007 2006 2007 2006 2007
I. Seluruh Asuransi
Jiwa
27.498 45.580,57 14.623,58 19.686,32 71.034,09 102.172,42
Asuransi Jiwa
Syariah
282,09 511,37 99,76 195,08 614,39 1.020,20
Persentase As. Jiwa
Syariah
1,03% 1,12% 0,68% 0,99% 0,86% 1,00%
37 Biro Perasuransian Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Departemen
Keuangan RI, “Silaturahmi Tukar Menukar Informasi dan Sosialisasi Rancangan Peraturan Pemerintah
(Jakarta: 17 Desember 2007)
II. Seluruh As.
Kerugian & Reas.
16.628,20 18.911,90 7.819,75 9.490,67 24.982,33 29.788,25
As. Kerugian dan
Reasuransi Syariah
216,85 294,18 88,48 118,40 336,05 491,61
Persentase As.
Kerugian dan
Reasuransi Syariah
1,30%
1,56% 1,13% 1,25% 1,35% 1,65%
Saat ini, Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan jumlah operator
asuransi syariah cukup banyak di dunia. Berdasarkan data Dewan Syariah Nasional
Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI), terdapat 51 pemain asuransi syariah di
Indonesia yang telah mendapatkan rekomendasi syariah. Mereka terdiri dari 42
operator asuransi syariah, tiga reasuransi syariah, dan enam broker asuransi dan
reasuransi syariah. Berikut data asuransi syariah sampai dengan 10 Juli 2008:38
TABEL 4.2.1
Perkembangan Jumlah Perusahaan yang Menyelenggarakan Usaha
dengan Prinsip Syariah Tahun 2002 – 10 Juli 2008
No. Keterangan 2002 2003 2004 2005 2006 2007 10
38 Bapepam-LK (Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan) Departemen
Keuangan RI, “Annual Report2007” h. 49
juli
2008
1 Perusahaan Asuransi Jiwa
Syariah
2 2 2 2 2 2 2
2 Perusahaan Asuransi
Kerugian syariah
1 1 1 1 1 1 1
3 Perusahaan Asuransi Jiwa
yang memiliki Kantor
Cabang Syariah
1 2 3 8 9 13 17
4 Perusahaan Asuransi
Kerugian yang memiliki
Kantor Cabang Syariah
1 6 11 13 15 19 22
5 Perusahaan Reasuransi
yang memiliki Kantor
Cabang Syariah
- - 1 2 3 3 3
Total 5 11 18 26 30 38 42
TABEL 4.2.2
Daftar Perusahaan (per 10 Juli 2008)
yang Memiliki Usaha dengan Prinsip Syariah
TABEL 4.2.3
Perusahaan Asuransi Jiwa Konvensional
yang memiliki Usaha Asuransi Syariah
1. PT MAA Life Assurance
2. PT Great Eastern Life Ind.
3. PT A. J. Bringin Jiwa S.
4. AJB Bumiputera 1912
5. PT A. J. BNI Life Indonesia
6. PT A. J. Sinar Mas
7. PT As. AIA Indonesia
8. PT As. Panin Life
9. PT Allianz Life Indonesia
10. PT Equity Life
11. PT As. Mega Life
12. PT As Central Asia Raya
13. PT As.J. Prudential
14. PT AIG Life
15. PT Asuransi Jiwasraya (Persero)
16. PT Equity Financial Solution
17. PT Asuransi Jiwa Askrida
Perusahaan Asuransi Syariah
Perus.As. Jiwa
1. PT As Takaful Keluarga
2. PT AS Mubarakah
Perus As. Kerugian
1. PT As Takaful Umum
Perusahaan Reasuransi Konvensional
yang memiliki Usaha Asuransi Syariah
1. PT Reasuransi Int’l Ind. (ReIndo)
2. PT Reasuransi Nas.Ind. (Nasre)
3. PT Mask. Reasuransi Ind. (Marein)
Broker Asuransi dan Reasuransi
1. PT Fresnel Perdana Mandiri
2. PT Asiare Binajasa
3. PT Amanah Jamin Indonesia
4. PT Asrinda Re-Brokers dan AA
Pialang Asuransi
5. PT Madani Karsa Mandiri
6. PT Aon Indonesia.
Daftar Perusahaan (per 10 Juli 2008)
yang Memiliki Usaha dengan Prinsip Syariah
Selain jumlah di atas, saat ini masih terdapat sejumlah asuransi konvensional
yang sedang dealam proses pembuatan cabang syariah, dan beberapa perusahaan
yang sedang dalam taraf persiapan untuk konversi maupun mendirikan perusahaan
asuransi syariah yang baru.
Beriringan dengan perkembangan tersebut, perusahaan asuransi syariah yang
telah ada saat ini pada tanggal 14 agustus 2003, kemudian membentuk suatu wadah
PerusahaanAsuransi KerugianKonvensional
yang memiliki Usaha Asuransi Syariah
1. PT As. Adira Dinamika 12. PT As. Ramayana
2. PT As. Allianz Utama Indonesia 13. PT As. Sinar Mas
3. PT As. Astra Buana 14. PT As. Staco Jasapratama
4. PT As. Binagriya Upakara 15. PT As. Tokio Marine Indonesia
5. PT As. Bintang 16. PT As. Triparkarta
6. PT As. Bringin Sejahtera A. M. 17. PT As. Tugu Pratama Indonesia
7. PT As. Bumiputera Muda 1967 18. PT As. Umum Mega
8. PT As. Central Asia 19. PT As. Bangun Askrida
9. PT As. Jasa Indonesia 20. PT Jasaraharja Putera
10. PT MAA General Insurance 21. As. PT Karyamas Sentralindo
11. PT As. Parolamas 22. As. PT Jasindo Takaful
perkumpulan atau asosiasi, yaitu Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI).
Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI) dibentuk selain sebagai media
komunikasi sesame anggota, juga secara eksternal sebagai wadah resmi untuk
mewakili asuransi syariah, baik kepada pemerintah, legeslatif, maupun ke luar negeri.
Terutama dalam rangka membangun kerjasama dengan lembaga-lembaga serupa di
luar negeri yang menggunakan prinsip-prinsip syariah.
AASI sebagi wadah tunggal asuransi syariah, telah menyiapkan sertifikasi ahli
asuransi syariah sebagaimana telah diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan
(KMK) yang baru, bekerjasama dengan BPPK Departemen Keuangan, LPKG
Yayasan Artha Bhakti Departemen Keuangan, menyiapkan Education Program, yaitu
Certified Islamic Insurance Society (CIIS).
2. Kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) Asuransi Syariah.
Dari gambaran di atas terlihat bahwa industri asuransi syariah sudah
berkembang dan menjangkau aspek industri keuangan syariah di Indonesia.
Perkembangan ini akan terus berlanjut seiring dengan permintaan (demand)
masyarakat akan produk dan jasa asuransi syariah. Permintaan itu sendiri akan
semakin berkembang dengan semakin meluasnya pengetahuan dan kesadaran
masyarakat tentang asuransi syariah. Dengan demikian, industri-industri asuransi
syariah, lembaga-lembaga sertifikasi pendidikan dan pelatihaan dan ekonomi syariah
harus terus melakukan sosialisasi dan pendidikan tentang ekonomi syariah dari
berbagai aspek kepada masyarakat.
Syarat utama yang dibutuhkan untuk mendukung perkembangan tersebut
adalah pengembangan keahlian dan kompetensi SDM asuransi syariah di bidang jasa
asuransi syariah. Hal ini dibutuhkan untuk mendorong terjadinya akselerasi dalam
inovasi dan meningkatkan kinerja asuransi syariah.
Terus bertambahnya perusahaan asuransi syariah di Indonesia merupakan
kabar baik bagi perkembangan industri Asuransi syariah saat ini. Namun, sayangnya
hal itu tidak diimbangi dengan ketersediaan sumber daya manusia (SDM) asuransi
syariah yang berkualitas. Seringkali, pembukaan cabang atau divisi asuransi syariah
baru hanya didukung jumlah SDM terbatas.39
Sebaran profesi di lembaga ekonomi syariah cukup luas cakupannya meliputi:
lembaga-lembaga perbankan syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah, BMT,
pelaku pasar perdagangan antar negara-negara Muslim, wirausaha, lembaga
pemerintah, bisnis syariah, Lembaga atau Badan Amil Zakat (LAZ/BAZ), lembaga
pendidikan, dan konsultan publik. Lebih jelasnya, dapat dilihat pada tabel berikut:40
TABEL 4.3
Kondisi SDM
39 Mihami Tjokrosaputro, Perkembangan Industri Asuransi Syariah di Indonesia, Kendala dan
Prospeknya dalam Menghadapi AFTA Tahun 2003. Jakarta : Jurnal Ekonomi, 2002. Hal. 144. 40 Harymurthy, “Eran perguruan Tinggi Dalam Menghasilkan SDM Syariah Yang
Profesional.”: Workshop: Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia. h. 12.
di Lembaga Keuangan Syariah Indonesia
Sumber Daya
Manusia
Kondisi Keterangan
Latar Belakang
Pendidikan
Karyawan
1. 18% SMU
2. 21% D3
3. 59% S1
4. 2% S2
Dominasi lulusan
sarjana dalam lembaga
keuangan syariah
Indonesia
Karakteristik
Keilmuan Karyawan
a. 10% Ilmu Syariah
b. 90% Ilmu Konvensional
Belum ada lulusan
lembaga pendidikan
ekonomi Islam**
Sumber Karyawan
lembaga keuangan
syariah
1. 20% Fresh Graduate
PT
2. 70% As. Konvensional
3. 5% Asuransi Syariah
Lain
4. 5% Sumber lain
Kecenderungan
konvensional yang kuat
dalam perkembangan
lembaga keuangan
syariah
Sumber: Kajian Kondisi dan Kebutuhan SDM pada Asuransni Syariah di Indonesia,
FE UI 2003, hingga saat ini belum ada penelitian yang lebih kontemporer untuk
mengetahui kondisi SDM dalam Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia
**Saat ini telah ada lulusan lembaga pendidikan ekonomi Islam
Dari tabel di atas terlihat bahwa cakupan profesi di bidang ekonomi syariah
sangat luas dan akan terus berkembang seiring dengan kesadaran masyarakat untuk
berekonomi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Untuk itu, kebutuhan terhadap
tenaga profesional di masing-masing lembaga tersebut semakin besar dari waktu ke
waktu.
3. Regulasi Asuransi Syariah Di Indonesia
Mengenai regulasi asuransi syariah, khususnya mengenai tenaga ahli asuransi
syariah. Islamic Insurance Society sedang memperjuangkan semacam Takaful Act
(Undang-undang Asuransi Syariah). Diharapkan ke depan pemerintah lebih merespon
perkembangan asuransi syariah. Regulasi yang mendukung perkembangan asuransi
syariah khususnys SDM asuransi syariah, yaitu:
a. Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Republik Indonesia nomor 426 / KMK.06
2003 tentang perizinan usaha dan kelembagaan perusahaan asuransi dan
perusahaan reasuransi.
Paragraf 5 (Tenaga ahli pada kantor cabang) pasal 23 ayat 2:
1. Tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 harus memenuhi persyaratan
sebagai berikut:
a) Memiliki kualifikasi sebagai ajun ahli manajemen asuransi kerugian dari
Asosiasi Ahli Manajemen Asuransi Indonesia (AAMAI) atau dari asosiasi
sejenis dari luar negeri setelah terlebih dahulu memperoleh pengakuan
dari AAMAI;
b) Memiliki pengalaman teknis asuransi kerugian sekurang-kurangnya 2
(dua) tahun; dan
c) Tidak sedang dalam pengenaan sanksi dari asosiasi profesi.
2. Pasal 32 ayat (1.c):
Memiliki tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 (ayat 2) dan pasal
24 (ayat 2), yang memiliki keahlian di bidang asuransi dan atau ekonomi
syariah.
b. Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2008 tentang
perubahan kedua atas peraturan pemerintah nomor 73 tahun 1992 tentang
penyelenggaraan usaha perasuransian. Pasal 3 (1.d) Mempekerjakan tenaga ahli
sesuai dengan bidang usahanya dalam jumlah yang cukup untuk mengelola
kegiatan usahanya.41
Berdasarkan KMK nomor 426/KMK. 06/2003 tersebut dijelaskan bahwa
Departemen Keuangan mensyaratkan adanya ahli asuransi syariah dan atau ekonomi
syariah dalam perusahaan asuransi yang menjalankan prinsip syariah. Hal Ini
diartikan oleh industri asuransi syariah, Apakah semua perusahaan asuransi syariah
wajib memiliki ahli asuransi syariah dan atau ekonomi syariah?
41 Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2008
Berikut data peserta program sertifikasi keahlian asuransi syariah periode
oktober 2003- desember 2008:42
(Daftar nama peserta dan nama perusahaan
terlampir)
1. Jumlah peserta program sertifikasi pendidikan dan pelatihan tingkat dasar
asuransi syariah : 412 peserta dengan 29 angkatan.
2. Jumlah peserta program sertifikasi pendidikan dan pelatihan tingkat ajun ahli
asuransi syariah : 161 peserta dengan 13 angkatan
3. Jumlah peserta program sertifikasi pendidikan dan pelatihan tingkat ahli asuransi
syariah : 21 peserta dengan 2 angkatan.
Dari fakta diatas telah dijelaskan bahwa setiap perusahaan asuransi syariah
telah menjalankan regulasi tersebut, yaitu mengikutsertakan stafnya untuk mengikuti
program sertifikasi keahlian asuransi syariah di Islamic Insurance Society sesuai
dengan KMK nomor 426/KMK. 06/2003.
Sebab setiap perusahaan asuransi yang akan mengajukan izin membuka unit
syariah harus mencantumkan tenaga ahli yang akan dipekerjakan di bidang asuransi
atau ekonomi syariah sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Keputusan Menteri
Keuangan (KMK) dan Peraturan Pemerintah (PP).
Selain itu, ketika mengajukan permohonan surat rekomendasi kepada Dewan
Syariah Nasional (DSN) sering dipertanyakan kesiapan tenaga ahli yang akan
dipekerjakan.43
42 Kerjasama Lembaga Pengembangan Kepemimpinana Global (LPKG), Asosiasi Asuransi
Syariah (AASI), Dan Islamic Insurance Society, Kegiatan Akademik Training Asuransi Syariah,
Periode Oktober s.d Desember 2008 (Jakarta: Lembaga Pengembangan Kepemimpinana Global
(LPKG), Januari 2009), h. 1. 43 Wawancara Pribadi dengan Muhammad Syakir Sula. Jakarta. 21 Januari 2009.
Berikut persyaratan pengurusan izin lembaga keuangan syariah:
1. Aspek Legal
o Kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah
o Persetujuan dari rapat umum pemegang saham
o Identitas pengurus seperti dari Dewan Pengawas Syariah, Unit Usaha
Asuransi Syariah setingkat divisi dan kantor unit syariah
2. Aspek Operasional
o Business plan
o Hasil analisis peluang pasar an potensi ekonomi
o Rencana kegiatan usaha
o Rencana kebutuhan pegawai
o Proyeksi arus kas bulanan selama 12 bulan
o Proyeksi neraca dan perhitungan laba/rugi
o Manual operasional
o Manual produk
o Cadangan teknis (sesuai ketentuan undang-undang)
o Sumber daya manusia yang dilengkapi sertifikat training, serta dari tenaga
ahli asuransi syariah
3. Aspek Syariah
o Penempatan dan tugas-tugas Dewan Pengawas Syariah
Ketika mengajukan surat ke Departemen Keuangan juga harus menyertakan
surat rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional. Karena Dewan Syariah itu nanti
akan menunjuk 3 orang Dewan Pengawas Syariah yang ditempatkan diperusahaan
asuransi syariah tersebut. Dewan Pengawas Syariah itulah yang nanti bersama team
syariahnya mengawasi kegiatan usaha perusahaan asuransi syariah agar sesuai dengan
ketentuan dan prinsip syari'ah yang telah difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional :
1. Menyusun produk, 2. Bagaimana memasarkan, 3. Bagaimana memisiahkan dana
yang konvensinal dan syariah, 4. mana yang diinvestasikan ke syariah dan
konvensional.
Sebelum semua dokumen pengajuan pembukaan cabang syariah
ditandatangani dan disetujui oleh Dewan Pengawas Syariah, dokumen tersebut tidak
akan diproses oleh Departemen Keuangan. Hal tersebut di atas menunjukkan betapa
pentingnya SDM asuransi syariah.
4. Sekilas Tentang Islamic Insurance Society (IIS)
Islamic Insurance Society (IIS) berdiri pada tahun 2003 dengan misi utama
melakukan sertifikasi bagi praktisi asuransi syariah. Program diklat sertifikasi Islamic
Insurance Society (IIS) terdiri dari 3 (tiga) tahapan kegiatan pelatihan, yakni
pelatihan tingkat dasar, pelatihan tingkat ajun ahli (Associateship) dan pelatihan
tingkat (Fellowship). Untuk memperoleh gelar sertifikasi tersebut praktisi diwajibkan
mengikuti serangkaian pelatihan dan ujian pada tingkat ajun ahli dan tingkat ahli.
Praktisi yang telah memenuhi persyaratan sertifikasi berhak menggunakan gelar AIIS
(Associate of Islamic Insurance Society) untuk ajun ahli dan FIIS (Fellow of Islamic
Insurance Society) untuk tingkat ahli.44
Dengan visi, misi dan Tujuan Pembentukan:45
1. Visi dari Islamic Insurance Society (IIS) adalah “Menuju Industri Asuransi
Yang Lebih Sehat Dengan Mengikuti Aturan Syariah.”
2. Misi dari Islamic Insurance Society (IIS) adalah “Melakukan Sertifikasi Bagi
Praktisi Asuransi Syariah.”
3. sedangkan tujuan Islamic Insurance Society adalah:
• Meningkatkan pengetahuan dan standarisasi aplikasi ketentuan-ketentuan
syariah dalam praktik bisnis asuransi, baik umum maupun jiwa.
• Mendorong terlaksananya praktik bisnis asuransi yang sesuai dengan
ketentuan syariah.
• Merumuskan dan memberlakukan kode etik bagi para anggota society.
• Memenuhi kebutuhan akan tenaga ahli dan ajun ahli asuransi syariah.
• Mempromosikan atau mensosialisasikan pengetahuan ilmu asuransi
syariah, baik di industri asuransi maupun luar negeri.
Proses pelaksanaan program sertifikasi keahlian asuransi syariah dilaksanaka
dalam 3 tingkatan, yaitu:46
44 Wawancara Pribadi dengan Muhammad Syakir Sula. Jakarta. 21 Januari 2009. 45 Muhammad Syakir Sula, Asuaransi Syariah ; Konsep dan Operasional, (Jakarta : Gema
Insani Press, 2004), hal. 571. 46 Wawancara Pribadi dengan Muhammad Syakir Sula. Jakarta. 21 Januari 2009.
GAMBAR 4.1
BAGAIMANA MEMPEROLEH FIIS / AIIS47
Where to Starts
Fellow atau Tingkat Ahli
Intermediate atau Tingkat Ajun Ahli
Basic Syariah
a. Basic syariah, diikuti praktisi asuransi atau non asuransi secara umum karena
selain dari kalangan praktisi, akademisi, dan pemerhati pernah ada yang
47 Ibid., h. 572
AAI-K/J
AAI-K/J
Basic Syariah
Ins. Training
Syariah Ins.
Training I
Syariah Ins.
Training I
Basic Syariah
Ins. Training
Basic Syariah
Ins. Training
Program Setara
Ajun Ahli*
Syariah Ins.
Training I
AIIS
AIIS
Syariah Ins.
Training II
Program Setara
Ahli**
Syariah Ins.
Training II
General/Life
Ins. Training
II
Syariah Ins.
Training II
FIIS
FIIS
FIIS
mengikuti program sertifikasi keahlian asuransi syariah ini dari lawyer atau
pengacara, Dewan Syariah, dan staf Departemen Keuangan biro asuransi.
Dilakukan dalam waktu 3 hari dengan 7 materi pelajaran ditambah ujian
sertifikasi.
1. Program training tingkat basic (untuk setingkat sebelum ajun ahli)
dengan materi sebagai berikut:
Basic Syariah Insurance Training
Konsep dan filosofi syariah
• Pengantar ekonomi islam.
• Asuransi syariah : prinsip dan filosofi
• Kajian syariah tentang gharar, maisir, dan riba.
Keterampilan manajerial
• Peraturan perasuransian : syariah dan pemerintah
Keterampilan teknis
• Pengantar keuangan asuransi syariah.
• Aspek teknis dan aktuaris jiwa (life)
• Konsep dan operasional asuransi keuangan (general)
• Evaluasi/ujian.
b. Intermediate atau tingkat ajun ahli, diharuskan sudah lulus basic syariah dan
lulus AAAIK atau AAAIJ dari AAMAIi atau yang setara dengan itu dari luar
negeri yang diakui di Indonesia. Dilakukan dalam waktu 10 hari dengan 16
subjek dan ditambah ujian sertifikasi.
2. Program training I, tingkat intermediate (untuk setingkat ajun ahli
asuransi jiwa atau kerugian – AAAIJ / AAAIK). Dengan materi sebagai
berikut:
Syariah Insurance Training I
Konsep dan filosofi syariah
• Karakteristik hukum Islam
• Ekonomi Islam (kajian syariah tentang riba dan bunga bank)
• Kontrak syariah
• Implementasi aqad pada asuransi syariah.
Keterampilan manajerial
• Budaya perusahaan asuransi syariah
• Manajemen pemasaran islami I
• Manajemen portofolio syariah
• Manajemen keuangan Islami
Keterampilan teknis
• Konsep akuntansi syariah
• Analitis laporan keuangan
• Aspek – aspek syariah dalam akseptasi dan produk asuransi umum
• Aspek – aspek syariah dalam akseptasi dan produk asuransi jiwa
• Disain produk asuransi umum syariah
• Disain produk asuransi jiwa syariah
• Prinsip – prinsip Muamalah I
• Ujian sertifikasi
c. Fellow atau tingkat ahli, diharuskan sudah lulus basic syariah, ajun syariah,
kemudian dilengkapi dengan AAIK atau AAIJ dari AAMAI atau yang setara
dengan itu dari luar negeri yang diakui di Indonesia. Dilakukan dalam waktun
10 hari dengan 10 subjek materi dan ditambah ujian sertifikasi.
3. Program training II, tingkat advance (untuk setingkat ahli asuransi jiwa
atau kerugian – AAIJ / AAIK) dengan materi sebagai berikut:
Syariah Insurance Training II
Konsep dan filosofi syariah
• Ekonomi islam II (dampak makro penghapusan system riba)
• Prinsip – prinsip muamalah II
Keterampilan manajerial
• Prinsip dan praktik perusahaan asuransi syariah
• Etika islami
• Budaya perusahaan asuransi syariah II
• Manajemen pemasaran islami II
Keterampilan teknis
• Produk investasi dan asset keuangan
• Aspek – aspek syariah dalam akseptasi dan produk asuransi jiwa II
• Aspek – aspek syariah dalam akseptasi dan produk asuransi umum II
• Manajemen kinerja asuaransi umum syariah
• Manajemen kinerja asuaransi jiwa syariah
• Ujian sertifikasi
5. Peranan Islamic Insurance Society dengan program sertifikasi keahlian
dalam pengembangan SDM asuransi syariah.
Jika kualifikasi di atas dapat disepakati maka ini harus ditunjang oleh
tersedianya lembaga sertifikasi keahlian asuransi syariah yang mencetak lulusan yang
siap menjadi profesional asuransi syariah dengan kualifikasi yang ideal. Islamic
Insurance Society (IIS) berdiri sebagai salah satu lembaga sertifikasi yang membuka
program sertifikasi keahlian asuransi syariah yang diikuti dalam 3 tingkatan basic,
tingkat ajun ahli, dan tingkat ahli yang kemudian direspon baik oleh industri asuransi
syariah. Meski harus disikapi dengan apresiasi atas usaha mereka dalam menelurkan
lulusan tenaga ahli di bidang asuransi syariah dan ekonomi syariah, lembaga
sertifikasi keahlian asuransi syariah harus terus meningkatkan beberapa aspek seperti
kurikulum, metode pengajaran, dan evaluasi agar lulusan yang dihasilkan sesuai
dengan yang diidealkan.
Lembaga sertifikasi keahlian asuransi syariah yaitu Islamic Insurance Society
(IIS) banyak berperan dalam pendidikan bagi para pelaku industri asuransi syariah.
Materi pelatihan mencakup pengenalan tentang dasar-dasar asuransi baik dari
Keahlian di bidang teknik industri asuransinya sendiri dan keahlian di bidang
ekonomi syariahnya. Artinya dengan 2 kualifikasi ini SDM yang bersangkutan bisa
mengeliminir hal-hal yang diharamkan dalam praktek asuransi syariah.
Dari gambaran diatas sangatlah jelas betapa pentingnya keberadaan lembaga
sertifikasi keahlian asuransi syariah yaitu Islamic Insurance Society (IIS) di industri
asuransi syariah saat ini, Islamic Insurance Society hadir sabagai wadah para praktisi,
akademisi, dan pemerhati industri asuransi syariah untuk berperan aktif dalam
meningkatkan kualitas SDM asuransi syariah di Indonesia.
Hal ini didasarkan pada data Isalmic Insurance Society periode Oktober 2003-
Desember 2008 Desember 2008 dari 51 pemain asuransi syariah di Indonesia yang
telah mendapatkan rekomendasi syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama
Indonesia (DSN MUI). Mereka terdiri dari 42 operator asuransi syariah, tiga
reasuransi syariah, dan enam broker asuransi dan reasuransi syariah telah memiliki
tingkat ajun ahli syariah untuk setiap cabang atau divisi asuransi syariah dan tingkat
ahli syariah untuk setiap induk perusahaan asuransi syariah.
Berikut data peserta program sertifikasi keahlian asuransi syariah periode
Oktober 2003-Desember 2008: (Daftar nama peserta dan nama perusahaan terlampir)
1 Jumlah peserta program sertifikasi pendidikan dan pelatihan tingkat dasar
asuransi syariah : 412 peserta dengan 29 angkatan.
2 Jumlah peserta program sertifikasi pendidikan dan pelatihan tingkat ajun ahli
asuransi syariah : 161 peserta dengan 13 angkatan
3 Jumlah peserta program sertifikasi pendidikan dan pelatihan tingkat ahli asuransi
syariah : 21 peserta dengan 2 angkatan.
Jumlah tersebut sesuai dengan ketentuan Keputusan Menteri Keuangan
(KMK) Republik Indonesia (RI) nomor 426.06/2003 pasal 23 (2) dan pasal 32 (1c)
tentang perizinan usaha asuransi syariah, bahwa untuk membuka cabang perusahaan
asuransi syariah di butuhkan tenaga ahli dibidang asuransi syariah atau ekonomi
syariah.
Dari fakta diatas telah dijelaskan bahwa dalam prakteknya dilapangan setiap
perusahaan asuransi syariah telah menjalankan regulasi tersebut, yaitu
mengikutsertakan stafnya untuk mengikuti program sertifikasi keahlian asuransi
syariah di Islamic Insurance Society sesuai dengan KMK nomor 426/KMK. 06/2003.
Peranan program sertifikasi keahlian asuransi syariah dalam pengembangan
SDM pada Islamic Insurance Society (IIS) yaitu:
1. Meningkatkan dan mengembangkan mutu profesionalisme para pelaku usaha
asuransi syariah
2. Membantu pemerintah dalam pemenuhan tenaga ahli dibidang asuransi
syariah
3. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran berasuransi syariah masyarakat
4. Ikut serta meningkatkan peran industri asuransi dalam pembangunan
5. Memacu pertumbuhan asuarsi syariah di Indonesia
6. Sebagai perpanjangan tangan Dewan Syariah Nasional dalam
menterjemahkan fatwa fatwa dibidang asuransi.
B. Usaha Islamic Insurance Society (IIS) Dalam Pengembangan SDM Asuransi
Syariah
Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Republik Indonesia (RI)
Nomor 426/KMK.06/2003 Pasal 23 (2) dan Pasal 32 (1c) tentang Perizinan Usaha
Asuransi Syariah, bahwa untuk membuka cabang Perusahaan Asuransi Syariah
dibutuhkan tenaga ahli dibidang asuransi atau ekonomi syariah, maka Islamic
Insurance Society (IIS) pun selalu berusaha untuk mendukung pengembangan SDM
asuransi syariah melalui program sertifikasi keahlian asuransi syariah baik untuk
internal lembaga maupun untuk eksternal lembaga.
Pengembangan SDM asuransi syariah yang bersifat internal tentunya meliputi
pengembangan untuk kemajuan Islamic Insurance Society sendiri, yaitu melalui
program sertifikasi keahlian asuransi syariah dengan: meningkatkan kinerja tenaga
pengajar, silabus pendidikan, materi ujian dan kurikulum pendidikan. Hal ini
tentunya akan tentunya akan dapat meningkatkan kualitas SDM asuransi syariah yang
akan dan telah mengikuti program sertifikasi keahlian asuransi syariah pada Islamic
Insurance Society.48
1. Meningkatkan standar kompetensi pendidikan dan pelatihan.
Pada prinsipnya standar kompetensi yang ditetapkan oleh Islamic Insurance
Society (IIS) mengacu pada standar yang ditetapkan oleh lembaga sertifikasi yang
ada di Asosiasi Ahli Manajemen Asuransi Indonesia (AAMAI) yaitu bagaimana
kualifikasi atau kualitas dari lulusan program yang ada di AAMAI itu sendiri, ini
artinya Islamic Insurance Society (IIS) melihat bagaimana lulusan dari AAMAI jika
dari AAMAI-nya bagus berarti dikita jg bagus, bahkan bagus plus.
48 Wawancara Pribadi dengan Muhammad Syakir Sula. Jakarta. 21 Januari 2009.
Artinya Islamic Insurance Society tidak menerima tenaga ahli maksudnya
SDM yang akan disertifikasi kalau belum lulus dari AAMAI tapi itu khusus untuk
yang ajun ahli dan ahli, sementara untuk tingkat basicnya adalah pembekalan umum
bagi praktisi yang akan terjun di asuransi syariah. Sehingga standar kompetensinya
yang ditetapkan oleh IIS meliputi 3 tingkatan, yaitu:
a. Basic syariah, diikuti praktisi asuransi atau non asuransi secara umum karena
selain dari kalangan praktisi, akademisi, dan pemerhati pernah ada yang
mengikuti program sertifikasi keahlian asuransi syariah ini dari lawyer atau
pengacara, Dewan Syariah, dan staf Departemen Keuangan biro asuransi.
Dilakukan dalam waktu 3 hari dengan 7 materi pelajaran ditambah ujian
sertifikasi.
b. Intermediate atau tingkat ajun ahli, diharuskan sudah lulus basic syariah dan
lulus AAAIK atau AAAIJ dari AAMAIi atau yang setara dengan itu dari luar
negeri yang diakui di Indonesia. Dilakukan dalam waktu 10 hari dengan 16
subjek dan ditambah ujian sertifikasi.
c. Fellow atau tingkat ahli, diharuskan sudah lulus basic syariah, ajun syariah,
kemudian dilengkapi dengan AAIK atau AAIJ dari AAMAI atau yang setara
dengan itu dari luar negeri yang diakui di Indonesia. Dilakukan dalam waktu
10 hari dengan 10 subjek materi dan ditambah ujian sertifikasi.
Sedangkan dari aspek legalnya, IIS mengacu kepada ketetapan pemerintah
dalam KMK nomor 426.06/2003 pasal 23 (2) dan pasal 32 (1c) tentang perizinan
usaha asuransi syariah, bahwa untuk membuka cabang perusahaan asuransi syariah di
butuhkan tenaga ahli dibidang asuransi syariah atau ekonomi syariah, minimal 1
tenaga ahli.
2. Meningkatkan Kualifikasi Pendidikan dan Pelatihan.
Kualifikasi utama yang harus dimiliki oleh SDM asuransi syariah yaitu :
1. Keahlian di bidang teknik industri asuransinya sendiri.
2. Keahlian di bidang ekonomi syariahnya
Artinya dengan 2 kualifikasi ini SDM yang bersangkutan bisa mengeliminir
hal-hal yang diharamkan dalam praktek asuransi syariah.
3. Melakukan Kerjasama Dengan Sarana Pendidikan Lain.
Program sertifikasi keahlian asuransi syariah ini terselenggara dengan
menjalin kerja sama dengan LPKG BPPK Departemen Keuangan karena LPKG ini
adalah salah satu lembaga Diklat yang ada dibawah Yayasan Artha Bhakti Badan
Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) Departemen Keuangan sehingga lebih
dekat ke regulator tapi saat ini selain dengan LPKG Departemen Keuangan, Islamic
Insurance Society (IIS) juga sudah menjalin kerjasama dengan ICDIF (International
Center For Development In Islamic Finance).
Fungsinya, LPKG sebagai pelaksana Diklat sertifikasi, sementara pengadaan
kurikulum, materi, pengajar, dan soal ujian dari Islamic Insurance Society (IIS).
Begitu juga dengan ICDIF fungsinya sebagai penyelenggara saja sementara
sertifikasinya dari Islamic Insurance Society (IIS).
Islamic Insurance Society juga memberikan kontribusi yang bersifat eksternal
dalam usaha meningkatkan kualitas SDM dari dunia pendidikan asuransi syariah. Hal
ini erat hubungannya dengan program sertifikasi keahlian asuransi syariah yang telah
dijalankan sampai saat ini, menyambung regulasi yang ada dengan kebutuhan SDM
asuransi syariah.
1. Perusahaan asuransi syariah mengirim karayawannya atau SDM-nya untuk
mengikuti program sertifikasi keahlian syariah di Islamic Insurance Society
(IIS), hal ini bisa dilihat dengan sudah terlaksananya program sertifikasi sejak
tahun 2003 sampai sekarang untuk tingkat sebanyak 29 angkatan, tingkat ajun
ahli 13 angkatan, tingkat ahli 2 angkatan dan sertifikasi internasional 1
angkatan.
2. Islamic Insurance Society (IIS) Melakukan in house training asuransi syariah
dibeberapa perusahaan asuransi.
3. Islmic Insurance Society (IIS) Memberikan jasa konsultasi pembukaan cabang
asuransi syariah.
C. Analisis Peluang Dan Tantangan Islamic Insurance Society (IIS) Dengan
Program Sertifikasi Keahlian Dalam Pengembangan SDM Asuransi Syariah.
Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis pada Islamic Insurance
Society (IIS), dapat dilihat bahwa Islamic Insurance Society (IIS) benar-benar
memperhatikan kualitas SDM asuransi syariah melalui program sertifikasi keahlian
asuransi syariah. Hal ini dikarenakan program sertifikasi keahlian asuransi syariah
dapat mendorong perkembangan industri asuransi syariah. Islamic Insurance Society
(IIS) memberikan Pengembangan SDM dengan kualifikasi lengkap baik dari
konvensional dan syariah sehingga dapat mendorong perkembangan asuransi syariah
di Indonesia.
Berikut ini adalah analisis peluang dan tantangan Islamic Insurance Society
(IIS) dalam bidang pengembangan SDM asuransi syariah yang dilakukan oleh penulis
setelah melakukan pengamatan serta wawancara pada Islamic Insurance Society
(IIS):
1. Peluang Islamic Insurance Society (IIS) dengan Program Sertifikasi Keahlian
dalam Pengembangan SDM Asuransi Syariah.
a. Pada dasarnya jumlah karyawan atau tenaga ahli asuransi syariah pada setiap
perusahaan asuransi syariah masih minim. Ini didasarkan pada Keputusan
Menteri Keuangan yang diwajibkan minimal memiliki 1 tenaga ahli asuransi
syariah. Hal ini berarti masih terbuka banyak kesempatan untuk menjadi
seorang tenaga ahli asuransi syariah disetiap perusahaan asuransi syariah, baik
di induk perusahaan asuransi syariah dan dicabang asuransi syariah. Karena
hal ini menjadi sangat penting bagi seseorang yang ingin terjun langsung di
industri asuransi syariah.
b. Melihat tugas dan tanggung jawab yang diemban oleh seorang SDM tenaga
ahli asuransi syariah yang telah mengikuti program sertifikasi keahlian
asuransi syariah dan telah dinyatakan lulus oleh Islamic Insurance Society
(IIS) sangatlah penting dalam sebuah perusahaan asuransi syariah, sehingga
memiliki peluang untuk mendapatkan insentif yang besar.
c. Seorang SDM tenaga Ahli asuransi syariah memiliki peluang untuk bekerja
pada banyak jenis usaha seperti asuransi, dana pensiun, dan berbagai bentuk
lembaga investasi lainnya.
d. Banyak perusahaan asuransi syariah maupun perusahaan investasi yang
membutuhkan tenaga ahli. Hal ini membuka kesempatan kepada kalangan
akademisi maupun masyarakat umum untuk mengikuti program sertifikasi
keahlian asuransi syariah menjadi profesional asuransi syariah yang diakui
secara Internasional. Kesempatan untuk mengembangkan karir dengan cepat
dapat dengan mudah dicapai apabila seorang karyawan asuransi syariah telah
memiliki gelar AIIS (Associate of Islamic Insurance Society) atau FIIS
(Fellow of Islamic Insurance Society) dan memberikan kontribusi yang besar
kepada perusahaan.
Dari peluang yang disebutkan diatas, jelas terlihat bahwa Islamic Insurance
Society membuka banyak peluang untuk berbagai kalangan dalam mengembangkan
karir dan kesempatan sebagai tenaga ahli asuransi syariah. Melihat kebutuhan pasar
akan industri asuransi syariah selalu ada begitu juga kebutuhan akan SDM asuransi
syariah. Dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa: Islamic Insurance Society
(IIS) memberikan Pengembangan SDM dengan kualifikasi lengkap baik dari
konvensional dan syariah sehingga dapat mendorong perkembangan asuransi syariah
di Indonesia.
2. Tantangan program sertifikasi keahlian asuransi syariah dalam pengembangan
SDM pada Islamic Insurance Society (IIS)
a. Masih belum memasyarakatnya program sertifikasi keahlian asuransi syariah
ini di masyarakat umum sehingga belum banyak SDM asuransi syariah yang
tersedia.
b. Kurangnya minat masyarakat untuk mengikuti program sertifikasi keahlian
asuransi syariah.
c. Jenjang pendidikan yang panjang dan bobot ujian yang berat untuk menjadi
seorang tenaga ahli asuransi syariah yang sering menyurutkan minat
masyarakat.
d. Belum di-up-gradenya silabus sertifikasi asuransi syariah dalam program
kerja kepengurusan periode 2007-2010.
e. Belum lengkapnya situs IIS yang bisa diakses secara gratis untuk umum, yang
dapat menjadi media informasi pengetahuan mengenai asuransi syariah dan
ekonomi syariah.
f. Masih minimnya fasilitas yang dimiliki Islamic Insurance Society dalam
memasyaratkan program ini. artinya belum didukungnya system IT dan
komunikasi yang baik, sehingga terkadang informasi yang disampaikan untuk
pelatihan terlambat sampai ke klien
g. Terdapat kesan exclusive pada Islamic Insurance Society (IIS) dengan
program sertifikasi keahlian asuransi syariah sehingga menjadi tantangan
tersendiri untuk dapat memasyarakatkan program sertifikasi keahlian asuransi
syariah ini kepada masyarakat luas.
Tantangan diatas dapat menunjukkan bahwa tenaga ahli asuransi syariah masih
sangat asing dalam pandangan masyarakat umum. Oleh karena itu, menjadi suatu
tantangan besar bagi Islamic Insurance Society untuk dapat semakin
memasyarakatkan program sertifikasi keahlian asuransi syariah di Indonesia.
BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan analisis pada Bab sebelumnya, maka penulis menyimpulkan beberapa
hal sebagai berikut:
1. Peranan Islamic Insurance Society (IIS) dengan program sertifikasi keahlian
dalam pengembangan SDM asuransi syariah yaitu:
a. Meningkatkan dan mengembangkan mutu profesionalisme para pelaku usaha
asuransi syariah
b. Membantu pemerintah dalam pemenuhan tenaga ahli dibidang asuransi
syariah
c. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran berasuransi syariah masyarakat
d. Ikut serta meningkatkan peran industri asuransi dalam pembangunan
e. Memacu pertumbuhan asuarsi syariah dindonesia
f. Sebagai perpanjangan tangan Dewan Syariah Nasional dalam
menterjemahkan fatwa-fatwa dibidang asuransi.
2. Usaha Islamic Insurance Society (IIS) dalam Pengembangan SDM Asuransi
Syariah.
a. Usaha Internal, yaitu dengan meningkatkan kinerja tenaga pengajar, silabus
pendidikan, materi ujian dan kurikulum pendidikan. Melalui beberapa upaya,
yaitu:
• Meningkatkan standar kompetensi pendidikan dan
pelatihan.
• Meningkatkan kualifikasi pendidikan dan pelatihan
• Melakukan kerja sama dengan sarana pendidikan lain.
b. Usaha Eksternal, yaitu Islamic Insurance Society meningkatkan kualitas
SDM-nya dari program sertifikasi keahlian asuransi syariah kepada industri
asuransi syariah, yaitu:
• Islamic Insurance Society (IIS) melakukan kegiatan sertifikasi keahlian
asuransi syariah tiap tahunnya, hal ini bisa dilihat dengan sudah
terlaksananya program sertifikasi sejak tahun 2003 sampai sekarang untuk
tingkat sebanyak 29 angkatan, tingkat ajun ahli 13 angkatan, tingkat ahli 2
angkatan dan sertifikasi internasional 1 angkatan.
• Islamic Insurance Society (IIS) Melakukan in house training asuransi
syariah dibeberapa perusahaan asuransi.
• Islmic Insurance Society (IIS) Memberikan jasa konsultasi pembukaan
cabang asuransi syariah.
3. Peluang dan Tantangan Program Sertifikasi Keahlian Asuransi Syariah Dalam
Pengembangan SDM asuransi syariah
a. Peluang SDM Asuransi Syariah
e. Pada dasarnya jumlah karyawan atau tenaga ahli asuransi syariah pada
setiap perusahaan asuransi syariah masih minim. Ini didasarkan pada
Keputusan Menteri Keuangan yang diwajibkan minimal memiliki 1 tenaga
ahli asuransi syariah. Hal ini berarti masih terbuka banyak kesempatan
untuk menjadi seorang tenaga ahli asuransi syariah disetiap perusahaan
asuransi syariah, baik di induk perusahaan asuransi syariah dan dicabang
asuransi syariah. Karena hal ini menjadi sangat penting bagi seseorang
yang ingin terjun langsung di industri asuransi syariah.
f. Melihat tugas dan tanggung jawab yang diemban oleh seorang SDM
tenaga ahli asuransi syariah yang telah mengikuti program sertifikasi
keahlian asuransi syariah dan telah dinyatakan lulus oleh Islamic
Insurance Society sangatlah penting dalam sebuah perusahaan asuransi
syariah, sehingga memiliki peluang untuk mendapatkan insentif yang
besar.
g. Seorang SDM tenaga Ahli asuransi syariah memiliki peluang untuk
bekerja pada banyak jenis usaha seperti asuransi, dana pensiun, dan
berbagai bentuk lembaga investasi lainnya.
h. Banyak perusahaan asuransi syariah maupun perusahaan investasi yang
membutuhkan tenaga ahli. Hal ini membuka kesempatan kepada kalangan
akademisi maupun masyarakat umum untuk mengikuti program sertifikasi
keahlian asuransi syariah menjadi profesional asuransi syariah yang diakui
secara Internasional. Kesempatan untuk mengembangkan karir dengan
cepat dapat dengan mudah dicapai apabila seorang karyawan asuransi
syariah telah memiliki gelar AIIS (Associate of Islamic Insurance Society)
atau FIIS (Fellow of Islamic Insurance Society) dan memberikan
kontribusi yang besar kepada perusahaan.
b. Tantangan SDM asuransi syariah
h. Masih belum memasyarakatnya program sertifikasi keahlian asuransi
syariah ini di masyarakat umum sehingga belum banyak SDM asuransi
syariah yang tersedia.
i. Kurangnya minat masyarakat untuk mengikuti program sertifikasi
keahlian asuransi syariah.
j. Jenjang pendidikan yang panjang dan bobot ujian yang berat untuk
menjadi seorang tenaga ahli asuransi syariah yang sering menyurutkan
minat masyarakat.
k. Belum di-up-gradenya silabus sertifikasi asuransi syariah dalam program
kerja kepengurusan periode 2007-2010.
l. Belum lengkapnya situs IIS yang bisa diakses secara gratis untuk umum,
yang dapat menjadi media informasi pengetahuan mengenai asuransi
syariah dan ekonomi syariah.
m. Masih minimnya fasilitas yang dimiliki Islamic Insurance Society dalam
memasyaratkan program ini. artinya belum didukungnya system IT dan
komunikasi yang baik, sehingga terkadang informasi yang disampaikan
untuk pelatihan terlambat sampai ke klien
n. Terdapat kesan exclusive pada program sertifikasi keahlian asuransi
syariah sehingga menjadi tantangan tersendiri untuk dapat
memasyarakatkan program sertifikasi keahlian asuransi syariah ini kepada
masyarakat luas.
B. Saran
1. Sebagai salah satu lembaga sertifikasi keahlian asuransi syariah, hendaknya
Islamic Insurance Society Syariah perlu untuk tetap mempertahankan dan
meningkatkan kinerja lembaga dalam segala hal khususnya dalam pengembangan
SDM asuransi syariah. Hal ini untuk mengantisipasi tantangan yang akan
dihadapi di masa mendatang yang cenderung lebih kompleks lagi.
2. Islamic Insurance Society sebaiknya dapat lebih sering mengadakan pendidikan
atau pelatihan untuk mensosialisasikan program sertifikasi keahlian asuransi
syariah kepada masyarakat agar minat masyarakat terhadap program sertifikasi
keahlian asuransi syariah ini semakin besar.
3. Islamic Insurance Society adalah lembaga sertifikasi keahlian asuransi syariah
yang akan terus menghasilkan SDM asuransi syariah yang berkualitas sehingga
diharapkan kepada Islamic Insurance Society untuk dapat terus melakukan
pembenahan terhadap kurikulum, materi, dan metode pengajaran agar para
lulusannya memenuhi standar kompetensi yang ideal.
4. lembaga sertifikasi keahlian asuransi syariah pada Islamic Insurance Society
memiliki peranan yang sangat penting dalam pengembangan SDM asuransi
syariah dengan berbagai fungsinya sebagai learning organization yang terus
belajar dan mengembangkan pengetahuan keuangan syariah. diharapkan Islamic
Insurance Society dapat selalu menjalin kerja sama yang baik dengan departemen
keuangan, industri asuransi syariah dan lembaga pendidikan lain dalam
meningkatkan kompetensi pendidikan dan pelatihan.
5. Lembaga sertifikasi keahlian asuransi syariah yaitu Islmic Insurance Society
sebaiknya tidak hanya menekankan aspek how to terhadap peserta didiknya.
Tetapi juga melakukan disimenasi dan internalisasi tentang filosofi dan semangat
ekonomi syariah, etika profesi dan pribadi Islami.