peraturan walikota semarang -...
TRANSCRIPT
BERITA DAERAH
KOTA SEMARANG
NOMOR 6 TAHUN 2006 SERI E
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 6 TAHUN 2006
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
SATUAN PELAKSANA PENANGANAN BENCANA
(SATLAK PB) KOTA SEMARANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SEMARANG,
Menimbang : a. bahwa penanganan bencana yang ditimbulkan oleh alam atau ulah
manusia harus dilakukan secara menyeluruh dan terpadu serta
terkoordinasi dari sebelum, pada saat, setelah terjadinya bencana
dengan lebih menekankan pada aspek penanganan bencana dan
penanggulangan kedaruratan, sehingga memerlukan kecepatan dan
ketepatan bertindak;
b. bahwa penanganan bencana dan kedaruratan, perlu adanya pedoman
pengerahan, koordinasi serta kebijakan baik dalam tahap sebelum,
pada saat maupun setelah bencana terjadi yang dalam pelaksanaanya
perlu menetapkan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pelaksana
Penanganan Bencana dan Kedaruratan (SATLAK PB) Kota
Semarang;
c. bahwa Keputusan Walikota Semarang Nomor 360/43 Tahun 2002
tanggal 11 Pebruari 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata
Kerja Satuan Pelaksana Penangulangan Bencana dan Pengungsi
(SATLAK PBP) Kota Semarang sudah tidak sesuai lagi dengan
kondisi pelaksanaan di lapangan dan tuntutan kebutuhan maka
dipandang perlu melakukan perubahan Keputusan Walikota tersebut
dengan diterbitkan Peraturan Walikota Semarang tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pelaksana Penanganan
Bencana (SATLAK PB) Kota Semarang
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah, Jawa
Timur, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan
Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3039);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8
Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4548);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan
Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan
Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupatan Daerah Tingkat II
Purbalingga, Clilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan
Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam
Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2000 tentang Pencarian dan
Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3938);
8. Keputusan Presiden Nomor 111 Tahun 2001 tentang Badan Koordinasi
Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2003 Tentang
Pedoman Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi
di Daerah;
10. Keputusan Gebernur Jawa Tengah Nomor 65/2003 tanggal 1 Maret
2003 tentang Pembentukan Satuan Koordinasi Pelaksana
Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (SATKORLAK
PBP) Propinsi Jawa Tengah.
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN
PELAKSANA PENANGANAN BENCANA (SATLAK PB) KOTA
SEMARANG.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kota Semarang.
3. Walikota adalah Walikota Semarang.
4. Satuan pelaksana penanganan bencana dan kedaruratan yang selanjutnya disebut
SATLAK PB adalah lembaga non struktural yang melaksanakan upaya penanganan
bencana dan kedaruratan baik sebelum, pada saat maupun sesudah terjadi bencana di
wilayah Kota Semarang.
5. Bencana adalah peristiwa atau rangkai peristiwa yang disebabkan oleh perang, alam,
ulah/perbuatan manusia dan penyebab lainnya yang dapat mengakibatkan korban dan
penderitaan manusia, kerugian harta benda, kerusakan lingkungan, kerusakan sarana-
prasarana dan fasilitas umum, serta menimbulkan gangguan terhadap tata kehidupan
dan penghidupan masyarakat.
6. Penanganan bencana adalah segala upaya dan kegiatan yang dilakukan meliputi
langkah-langkah pencegahan, peringatan dini, metigasi (penjinakan) dan kesiapsiagaan
pada saat sebelum terjadinya bencana, pencarian, pertolongan, penyelamatan, dan
pemberian bantuan pada saat terjadinya bencana, serta rehabilitasi mental, rehabilitasi
dan atau rekonstruksi sarana-prasarana umum/sosial pada saat setelah terjadi bencana.
7. Pencegahan adalah segala upaya dan kegiatan untuk mencegah bencana atau resiko
yang mungkin terjadi melalui penyiapan Peraturan Perundang-Undangan, penyusunan
prosedur penanggulangan serta melalui kegiatan penyuluhan dan pelatihan.
8. Tanggap Darurat adalah kegiatan yang dilaksanakan secara terencana, terkoordinir dan
terpadu pada kondisi darurat dalam waktu yang relatif singkat dengan tujuan untuk
menolong, menyelamatkan jiwa/harta benda dan lingkungan serta mengurangi dampak
akibat bencana melalui pemberian bantuan moril dan materiil kepada korban bencana.
9. Rehabilitasi adalah segala upaya dan kegiatan yang dilakukan agar para korban dan
kerusakan sarana-prasarana serta fasilitas umum yang diakibatkan oleh bencana dapat
berfungsi kembali.
10. Rekonstruksi adalah segala upaya dan kegiatan yang dilakukan untuk membangun
kembali sarana prasarana umum yang rusak ringan akibat bencana, untuk meringankan
penderitaan masyarakat.
11. Ruang Pusat Pengendalian Operasi selanjutnya disebut RUPUSDALOPS adalah tempat
penerimaan, pengumpulan data, penyaring informasi, penyebaran informasi, koordinasi
dan evaluasi, dalam pengambilan keputusan penanganan bencana dan kedaruratan yang
dilengkapi dengan peralatan evakuasi dan lain-lain yang dibutuhkan dalam menghadapi
bencana dan kedaruratan.
12. Tim Reaksi Cepat (TRC) adalah unsur pelaksana di lapangan yang mempunyai tugas
melakukan pendataan dan membuat perkiraan kebutuhan darurat secara cepat apabila
terjadi bencana di wilayah, dan siap sedia 24 jam.
13. Satuan Tugas (SATGAS) Satlak PB adalah unsur pelaksana Satlak PB apabila terjadi
bencana di wilayah.
BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 2
SATLAK PB adalah Lembaga Non Struktural yang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab langsung kepada Walikota.
Pasal 3
SATLAK PB mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penanganan bencana dan
kedaruratan di Daerah dengan berpedoman kepada kebijakan Walikota dan Satuan
Koordinasi Pelaksana Penanganan Bencana (SATKORLAK PB) Jawa Tengah serta Badan
Koordinasi Nasional Penanganan Bencana (BAKORNAS PB) baik pada tahap sebelumnya,
pada saat maupun sesudah bencana, yang mencakup kegiatan pencegahan, penanganan
bencana, tanggap darurat, rehabilitasi, rekontruksi, evakuasi serta pertolongan korban.
Pasal 4
(1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 SATLAK PB
mempunyai fungsi:
a. perumusan dan penetapan kebijakan dibidang penanganan bencana dan
kedaruratan;
b. pelaksanaan penanganan bencana dan kedaruratan secara langsung di wilayah
dengan menggunakan aparat, sarana dan prasarana yang ada di Pemerintah Kota
Semarang dan dinas/instasi vertikal terkait yang berada di wilayahnya;
c. pelaksanaan kerjasama penanganan bencana dan kedaruratan dengan Pemerintah
Kabupaten/Kota terdekat , Swasta dan LSM di wilayahnya;
d. pelaksanaan upaya-upaya pencegahan bencana dan kedaruratan melalui
peningkatan kewaspadaan masyarakat dengan kegiatan pembinaan penyuluhan,
pelatihan dan gladi lapang;
e. penerimaan, penyaluran serta pertanggungjawaban bantuan penanganan bencana
dan kedaruratan; dan
f. pelaksanaan koordinasi kedinasan dan koordinasi lintas sektoral.
(2) Pengangkatan anggota SATLAK PB ditetapkan oleh Walikota selaku Ketua
SATLAK PB.
(3) SATLAK PB dalam kegiatan penanganan bencana dan kedaruratan membentuk
Ruang Pusat Pengendalian Operasi (RUPUSDALOPS).
(4) Pembentukan RUPUSDALOPS berpedoman pada pembentukan RUPUSDALOPS
Provinsi.
BAB III
O R G A N I S A S I
Bagian Pertama
Susunan Organisasi
Pasal 5
(1) Susunan Organisasi SATLAK PB terdiri dari:
a. Ketua;
b. Wakil Ketua I;
c. Wakil Ketua II;
d. Wakil Ketua III;
e. Sekretaris;
f. Ketua Pelaksana Harian;
g. Sekretaris Pelaksana Harian;
h. Ketua Bidang I, Ketua Bidang II, Ketua Bidang III dan Ketua Bidang IV;
i. Anggota;
j. Unsur-unsur; dan
k. Satgas SATLAK PB.
(2) Susunan Keanggotaan dan Bagan Organisasi SATLAK PB sebagaimana tercantum
dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Walikota ini.
Bagian kedua
Ketua
Pasal 6
Ketua SATLAK PB mempunyai tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
dan Pasal 4 Peraturan Walikota ini.
Bagian Ketiga
Wakil Ketua
Pasal 7
(1) Wakil Ketua I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b mempunyai
tugas:
a. membantu Ketua dalam mengkoordinasikan pengendalian penanganan bencana
dan kedaruratan dalam bidang Politik, Pertahanan dan Keamanan; dan
b. membantu tugas Ketua dalam memberikan dukungan personil dan peralatan
operasional untuk kelancaran tugas SATLAK PB.
(2) Wakil Ketua II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c mempunyai
tugas:
a. membantu Ketua dalam mengkoordinasikan pengendalian, penanganan bencana
dan kedaruratan dalam bidang Ekonomi, Sosial dan budaya; dan
b. membantu tugas Ketua dalam memberikan dukungan pelayanan, ketentraman dan
ketertiban untuk kelancaran tugas SATLAK PB.
(3) Wakil Ketua III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d mempunyai
tugas:
a. membantu Ketua dalam Mengkoordinasikan pengendalian, penanganan bencana
dan kedaruratan dalam bidang evakuasi; dan
b. membantu tugas Ketua dalam memberikan dukungan personil SAR untuk
kelancaran tugas SATLAK PB.
(4) Apabila Ketua berhalangan maka tugas dan kewajibannya dilakukan oleh Wakil
Ketua yang ditunjuk.
(5) Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 dalam
melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua SATLAK PB.
Bagian Keempat
Sekretaris
Pasal 8
(1) Sekretaris mempunyai tugas:
a. memberikan saran-saran dan pertimbangan dalam penyusunan dan perumusan
kebijakan penanganan bencana dan kedaruratan serta menyusun rencana kerja
SATLAK PB;
b. dalam keadaan tidak terjadi bencana, Sekretaris melaksanakan tugas sebagai
koordinator, komando dan pengendalian terhadap kebijaksanaan yang telah
digariskan Ketua;
c. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penanganan bencana dan
kedaruratan;
d. menyelenggarakan pembinaan administrasi terhadap seluruh Ketua Bidang,
Koordinator, Anggota dan Unsur-unsur serta SATLAK PB Kecamatan dalam
lingkungan SATLAK PB Kota Semarang;
e. melaksanakan surat menyurat, kearsipan, dokumentasi, penggadaan, ekspedisi dan
urusan rumah tangga SATLAK PB Kota Semarang;
f. menyelenggarakan rapat-rapat;
g. menerima, menyimpan, mengelola dan mempertanggung jawabkan keuangan
SATLAK PB;
h. mempersiapkan dan menyusun laporan SATLAK PB Kota Semarang; dan
i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Ketua.
(2) Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris bertanggungjawab kepada Ketua.
Pasal 9
Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris membawahi semua Ketua Bidang dan dibantu
oleh Sekretaris Pelaksana Harian.
Bagian Kelima
Ketua Pelaksana Harian
Pasal 10
Ketua Pelaksana Harian mempunyai tugas:
a. menginventarisasi wilayah rawan bencana;
b. memimpin posko SATLAK PB Kota Semarang;
c. mengadakan penanganan bencana tahap awal di lokasi bencana;
d. menginventarisasi para korban bencana; dan
e. mengkoordinasikan kegiatan penanganan bencana dan kedaruratan, pencegahan dan
rehabilitasi beserta instansi terkait.
Pasal 11
Sekretaris Pelaksana Harian mempunyai tugas:
a. mewakili Ketua Pelaksana Harian apabila berhalangan;
b. membantu mempersiapkan inventarisasi wilayah rawan bencana;
c. membantu mempersiapkan Posko SATLAK PB Kota Semarang;
d. membantu inventarisir para korban bencana;
e. membantu mengkoordinasikan kegiatan penanganan bencana dan kedaruratan serta
pencegahan, rahabilitasi, rekontuksi, tanggap darurat dengan instansi terkait; dan
f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Ketua, Sekretaris dan Ketua Pelaksana
Harian SATLAK PB Kota Semarang.
Pasal 12
Ketua Bidang I Pengumpul Informasi dan Keterangan mempunyai tugas:
a. mengadakan pengumpulan informasi, pengamatan terhadap kemungkinan terjadinya
bencana;
b. melakukan penyaringan informasi dan pengamatan serta mengkoordinasikan
penyebarluasan informasi dan penerangan tentang kemungkinan terjadinya bencana
melalui media cetak, media elektronik, alat komunikasi, maupun menggunakan jalur-
jalur frekuensi resmi, ORARI, RAPI, KISS, serta penerangan langsung kepada
masyarakat;
c. mendokumentasikan dan mempublikasikan seluruh kegiatan penanganan bencana dan
kedaruratan;
d. menyampaikan saran-saran kepada Sekretaris, Ketua Pelaksana Harian; dan
e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris, Ketua Pelaksana Harian.
Pasal 13
Ketua Bidang II Operasi mempunyai tugas:
a. merencanakan penanganan bencana dan kedaruratan, menghimpun potensi sumber
daya manusia, mengkoordinir potensi SAR, Pecinta Alam, Menwa, LSM, dan Satgas
Parpol yang menangani bencana di wilayah;
b. melakukan pelaksanaan operasi cepat dilapangan apabila terjadi bencana di wilayah;
c. merencanakan pelaksanaan POSKO SATLAK PB (24) jam di Kota Semarang dan
Kecamatan selama 1 tahun dan tahun berikutnya;
d. melakukan kegiatan operasi wilayah bencana dan evakuasi korban bencana;
e. menyusun dan menyiapkan pola operasi penanganan bencana dan kedaruratan;
f. membuat laporan kejadian bencana secara periodik, harian, mingguan serta bulanan;
g. menyampaikan saran-saran kepada Sekretaris, Ketua Pelaksana Harian; dan
h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris, Ketua Pelaksana Harian.
Pasal 14
Ketua Bidang III Administrasi dan Logistik Bantuan Bencana mempunyai tugas:
a. melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, urusan rumah tangga dan laporan
secara periodik;
b. merencanakan anggaran, kebutuhan bidang-bidang, pembiayaan operasional
pengelolaan keuangan dan pertanggung jawaban keuangan;
c. menyusun kebutuhan bahan pangan bantuan bencana, peralatan dan sarana prasarana
bidang-bidang yang menunjang keperluan untuk operasional reaksi cepat, tanggap
darurat;
d. melakukan koordinasi dengan dinas/instansi terkait yang menangani bantuan bencana
dan pihak ketiga serta pihak swasta;
e. melakukan koordinasi penyaluran bantuan bencana di wilayah;
f. menyampaikan saran-saran kepada Sekretaris, Ketua Pelaksana Harian; dan
g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris, Ketua Pelaksanan
Harian.
Pasal 15
Ketua Bidang IV RUPUSDALOPS mempunyai tugas:
a. menerima, mengumpulkan, mengolah/menganalisa, menyajikan data yang berkaitan
dengan kegiatan penanganan bencana dan kedaruratan;
b. melaksanakan perawatan peralatan dan barang-barang kebutuhan operasional bencana;
c. melakukan gladi lapang penanganan bencana dan kedaruratan;
d. melakukan koordinasi dengan dinas/instasi terkait serta kecamatan dalam penanganan
bencana dan kedaruratan;
e. menyelenggarakan administrasi pelaporan secara periodik RUPUSDALOPS kepada
Sekretaris, Ketua Pelaksana Harian dan Sekretaris Pelaksanaan Harian;
f. merencanakan peralatan dan perlengkapan serta kebutuhan lainnya untuk menunjang
operasi di lapangan;
g. merawat dan memelihara ruangan POSKO; dan
h. melaksanakan tugas-tugas lain yang dibeikan oleh Sekretaris, Ketua Pelaksana Harian.
Bagian Keenam
Sekretaris Bidang
Pasal 16
(1) Sektretaris Bidang I mempunyai tugas:
a. membantu Ketua dalam pengumpulan informasi terhadap kemungkinan
terjadi bencana;
b. menbantu Ketua dalam urusan dukumentasi dan publikasi kegiatan penanganan
bencana; dan
c. membantu Ketua dalam mempersiapkan kegiatan penyebarluasan informasi dan
penerangan tentang kemungkinan terjadinya bencana.
(2) Sekretaris Bidang II mempunyai tugas:
a. membantu Ketua dalam menyiapkan data daerah rawan bencana untuk perencanaan
penanganan bencana;
b. membantu Ketua dalam mempersiapkan operasi cepat bila terjadi bencana;
c. memantau dan mengendalikan kegiatan POSKO PB selama 24 jam; dan
d. membantu Ketua dalam mempersiapkan laporan kejadian bencana secara periodik,
harian, mingguan dan bulanan.
(3) Sekretaris Bidang III mempunyai tugas:
a. membantu Ketua dalam urusan surat menyurat, kearsipan;
b. membantu Ketua dalam urusan angaran biaya operasional dan pertanggung jawaban
keuangan;
c. mempersiapkan bahan untuk menyusun kebutuhan bahan pangan, peralatandan
sarana prasarana penunjang untuk operasional reaksi cepat , tanggap darurat; dan
d. mempersiapkan rapat koordinasi dengan Dinas/Instansi terkait yang menangani
bantuan bencana.
(4) Sekretaris Bidang IV mempunyai tugas:
a. membantu Ketua dalam pengelolaan dan penyajian data yang berkaitan dengan
kegiatan penanganan bencana;
b. membantu Ketua dalam merawat peralatan dan barang-barang kebutuhan
operasional bencana;
c. mempersiapkan kegiatan gladi lapang penanganan bencana dan kedaruratan;
d. mempersiapkan rapat koordinasi dengan Dinas/Instansi terkait serta Kecamatan
dalam penangan bencana dan kedaruratan; dan
e. membantu Ketua dalam membuat laporan secara periodik RUPUSDALOPS kepada
Ketua Pelaksana Harian.
Pasal 17
Dalam melaksanakan tugasnya Ketua Bidang I Pengumpul Informasi dan Keterangan,
Ketua Bidang II Operasi, Ketua Bidang III Administrasi dan Logistik Bantuan Bencana,
Ketua Bidang IV RUPUSDALOPS betanggungjawab langsung kepada Ketua Pelaksana
Harian.
Bagian Ketujuh
Anggota
Pasal 18
(1) Anggota mempunyai tugas:
a. membantu Ketua dalam menyusun dan merumuskan kebijaksanaan
pengkoordinasikan dan pengendalian penanganan bencana kedaruratan;
b. memberikan bahan-bahan masukan kepada ketua, hal-hal yang berkaitan dengan
penanggulangan bencana, baik dalam forum maupun di luar forum;
c. menghadiri setiap rapat yang diselenggarakan SATLAK PB; dan
d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Ketua.
(2) Dalam melaksanakan tugas anggota bertanggungjawab kepada Ketua Bidang masing-
masing.
(3) Anggota Khusus para pakar/ahli dari Perguruan Tinggi Negeri/Swasta mempunyai
tugas:
a. memberikan bahan-bahan masukan dan informasi hal-hal yang berkaitan dengan
kebencanaan kepada Ketua SATLAK PB Kota Semarang;
b. menghadiri rapat bila diperlukan, yang diselenggrakan oleh SATLAK PB;
c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Ketua; dan
d. dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab kepada Ketua.
Bagian Kedelapan
Unsur-Unsur dan Satgas PB
Pasal 19
(1) Unsur-unsur mempunyai tugas membantu pelaksanaan penanganan bencana dan
kedaruratan yang terjadi di wilayah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
(2) Anggota Satgas PB di wilayah mempunyai tugas membantu pelaksanaan penanganan
bencana dan kedaruratan serta melakukan pendataan kerugian, bantuan, penyiapan
lokasi evakuasi bencana yang terjadi di wilayah kejadian sesuai dengan tugas dan
fungsinya masing-masing.
(3) Unsur-unsur dan SATGAS PB bertugas dan bertanggungjawab dalam pelaksanaan
penanganan bencana dan kedaruratan atas petunjuk Ketua SATLAK PB Kota
Semarang sesuai dengan fungsinya.
(4) Unsur-unsur dan Satgas PB mempunyai fungsi melakukan penyuluhan, pembinaan
untuk nemingkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam penanganan bencana dan
kedaruratan.
(5) Unsur-unsur dan Satgas PB di wilayah mempunyai fungsi penanganan bencana dan
kedaruratan secara langsung di wilayah dengan memanfaatkan unsur-unsur potensi
kekuatan yang ada di wilayah.
BAB IV
TATA KERJA
Pasal 20
Dalam melaksanakan tugasnya, anggota organisasi sebagaimana tersebut dalam Pasal 5
ayat (1) wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi baik dalam lingkungan
kerja masing-masing maupun dengan instansi lain.
Pasal 21
Dalam melaksanakan tugas SATLAK PB Kota Semarang berpedoman kepada
kebijaksanaan yang telah digariskan oleh BAKORNAS dan SATKORLAK PBP.
Pasal 22
(1) Pelaksanaan penanganan bencana dan kedaruratan dilakukan secara fungsional oleh
instansi beserta jajarannya pada tahap sebelum, pada saat dan sesudah terjadi bencana
dan mencakup pencegahan, penjinakan, penyelamatan, rehabilitasi dan rekonstruksi
dengan mengarahkan kemampuan Pemerintah dan masyarakat secara terpadu.
(2) Keterpaduan pelaksanaan penanganan bencana dan kedaruratan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan sejak perencanaan sampai pada pelaksanaan dan pengendalian
bencana dalam wadah SATLAK PB berdasarkan progam pembangunan yang telah
ditetapkan.
Pasal 23
Walikota Semarang adalah pejabat yang berwenang memberikan informasi tentang bencana
dan penanggulangannya di daerah.
Pasal 24
(1) Untuk membahas masalah yang berkaitan dengan penanganan bencana dan kedaruratan
SATLAK PB menyelenggarakan rapat-rapat sebagai berikut:
a. rapat periodik diselenggarakan 3 (tiga) bulan sekali; dan
b. rapat insidentil apabila diperlukan.
(2) Rapat Periodik maupun Insidentil dipimpin Ketua.
(3) Apabila Ketua berhalangan, rapat dipimpin oleh Wakil Ketua I, Wakil Ketua II, Wakil
Ketua III dan apabila berhalangan maka rapat dipimpin oleh Sekretaris, apabila
berhalangan dipimpin oleh Ketua Pelaksana Harian.
BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 25
Segala pembiayaan untuk mendukung kegiatan SATLAK PB dibebankan kepada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang.
Pasal 26
(1) Walikota Semarang bertanggung jawab mengalokasikan anggaran biaya kegiatan
penanganan bencana dan kedaruratan dalam APBD Kota Semarang.
(2) Walikota Semarang selaku kepala wilayah bertanggungjawab mengajukan anggaran
biaya kegiatan penanganan bencana dan kedaruratan yang dibebankan pada APBD
Provinsi sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
Pasal 27
(1) Penyaluran bantuan dari masyarakat untuk penanganan bencana dan kedaruratan
dikirimkan kepada Walikota Semarang selaku Ketua SATLAK PB Kota Semarang
melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlidungan Masyarakat Kota Semarang
Selaku Sekretaris Pelaksana Harian dan di bantu oleh Kepala Cabang PMI Kota
Semarang.
(2) Penyaluran bantuan dari masyarakat untuk penanganan bencana dan kedaruratan yang
disampaikan langsung kepada masyarakat yang terkena bencana dikoordinasikan oleh
Ketua SATLAK PB dan/atau Ketua Pelaksana Harian SATLAK PB untuk
pendistribusian dan lokasi bencana serta jenis bantuan yang diperlukan di lokasi
bencana.
BAB VI
LAIN-LAIN
Pasal 28
Untuk pendeteksian dini akan terjadinya bencana maka didirikan POSKO SATLAK PB
(24) jam di daerah serta POSKO SATLAK PB (24) jam di Kecamatan.
BAB VII
PENUTUP
Pasal 29
Dengan ditetapkan Peraturan Walikota ini maka Keputusan Walikota Semarang Nomor
360/43 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pelaksana
Penanggulangan Bencana dan Pengungsi (SATLAK PBP) Kota Semarang di cabut dan
dinyatakan tidak berlaku lagi.
Pasal 30
Peraturan Walikota ini berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini
dengan penempatanya dalam Berita Daerah Kota Semarang.
Ditetapkan di Semarang
pada tanggal
WALIKOTA SEMARANG
ttd
H. SUKAWI SUTARIP
Diundangkan di Semarang
pada tanggal
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG
ttd
HADI PURWONO
Assisten Administrasi
BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2006
NOMOR 6 SERI E
LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR : 6 TAHUN 2006
TANGGAL :
SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN PELAKSANA
PENANGANAN BENCANA DAN KEDARURATAN (SATLAK PB) KOTA
SEMARANG
No DINAS / INSTANSI KEDUDUKAN DLM
SATLAK PB
1 2 3
1 Walikota Semarang Ketua
2 Dan Dim 0733/BS Semarang Wakil Ketua I
3 Ka. Polwiltabes Semarang Wakil Ketua II
4 Dan. Lanal Semarang Wakil Ketua III
5 Sekretaris Daerah Kota Semarang Sekretaris
6 Wakil Walikota Semarang Ketua Lakhar
7 Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan
Masyarakat Kota Semarang
Sekretaris Lakhar
8 Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota
Semarang
Ketua Bidang I
9 Kepala Kantor Informasi dan Komunikasi Kota Semarang Sekretaris
10 Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang Anggota
11 Kepala Bidang Litbang pada Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kota Semarang
Anggota
12 Kepala Bidang Kesatuan Bangsa pada Badan Kesbang dan
Linmas Kota Semarang
Anggota
13 Ketua KISS Semarang Anggota
14 Kepala Stasiun Klimatologis Semarang Badan Meteorologi
dan Geofisika Jawa Tengah
Anggota
15 Ketua RAPI Kota Semarang Anggota
16 Ketua ORARI Kota Semarang Anggota
17 Asisten Tata Praja Sekda Kota Semarang Ketua Bidang II
18 Kepala Bidang Kesiagaan dan Penanggulangan pada
Badan Kesbang dan Linmas Kota Semarang
Sekretaris
19 Ketua PMI Cabang Semarang Anggota
20 Kepala Kantor SAR Kota Semarang Anggota
21 Kepala Kwartir Cabang Pramuka Kota Semarang Anggota
22 Dan. Ki 2 DENPOR A BRIMOB Simongan Semarang Anggota
23 Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang Anggota
24 Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Anggota
25 Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Semarang Anggota
26 Kepala Dinas Pertanian Kota Semarang Anggota
27 Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Kota Semarang Anggota
28 Kepala Dinas Kebakaran Kota Semarang Anggota
29 Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang Anggota
30 Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Semarang Anggota
31 Kepala Kantor Satpol PP Kota Semarang Anggota
32 Kepala Bagian Pemerintahan Umum Setda Kota Semarang Anggota
33 Kepala Bagian Pemerintahan Kelurahan Setda Kota
Semarang
Anggota
34 Kepala Sub Bidang Penanggulangan Bencana dan
Pengerahan Sumber Daya pada Badan Kesbang dan
Linmas Kota Semarang
Anggota
35 Kepala Sub Bidang Rehabilitasi dan Relokasi pada Badan
Kesbang dan Linmas Kota Semarang
Anggota
36 Unsur-unsur Kecamatan Kota Semarang Anggota
37 Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Kota Semarang Ketua Bidang III
38 Kepala Bagian Sosial Setda Kota Semarang Sekretaris
39 Sekretaris Badan Kesbang dan Linmas Kota Semarang Anggota
40 Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota
Semarang
Anggota
41 Kepala Badan Pengawas Daerah Kota Semarang Anggota
42 Kepala Sub Dolog Kota Semarang Anggota
43 Kepala Bagian Umum Setda Kota Semarang Anggota
44 Kepala Bagian Pembangunan Setda Kota Semarang Anggota
45 Kepala Bagian Perekonomian Setda Kota Semarang Anggota
46 Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan II pada Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang
Anggota
47 Unsur-unsur Kecamatan Kota Semarang Anggota
48 Asisten Administrasi Sekda Kota Semarang Ketua Bidang IV
49 Kepala Bidang Hubungan Lembaga pada Badan Kesbang
dan Linmas Kota Semarang
Sekretaris
50 Kepala Kantor PDE Kota Semarang Anggota
51 Kepala Sub Bidang Pelatihan pada Badan Kesbang dan
Linmas Kota Semarang
Anggota
52 Kepala Sub Bidang Bimbingan, Penyuluhan dan Metigasi
pada Badan Kesbang dan Linmas Kota Semarang
Anggota
53 Kepala Sub Bidang Kerjasama pada Badan Kesbang dan
Linmas Kota Semarang
Anggota
54 Kepala Sub Bidang Potensi pada Badan Kesbang dan
Linmas Kota Semarang
Anggota
55 Kasi Humas pada Kantor Infokom Kota Semarang Anggota
56 Kepala Sub Bagian Rumah Tangga pada Bagian Umum
Setda Kota Semarang
Anggota
57 Camat se-Kota Semarang Anggota
WALIKOTA SEMARANG
ttd
H. SUKAWI SUTARIP
LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR : 6 TAHUN 2006
TANGGAL :
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SATUAN PELAKSANA PENANGANAN BENCANA DAN KEDARURATAN
KOTA SEMARANG
WALIKOTA SEMARANG
ttd H. SUKAWI SUTARIP
WAKIL KETUA III
A N G G O T A
KETUA
WAKIL KETUA I
SEKRETARIS
PELAKSANA HARIAN
UNSUR DINAS/ BADAN/ KANTOR/
BAGIAN
SEKRETARIS PELAKSANA HARIAN
WAKIL KETUA II
UNSUR ORGANISASI
PROFESI/ UNSUR MEDIA CETAK/ ELEKTRONIK
UNSUR DINAS/ BADAN/ KANTOR/
BAGIAN/ KECAMATAN
UNSUR SAR, TNI, POLRI, PECINTA ALAM, MENWA, PRAMUKA
UNSUR DINAS/ BADAN/ KANTOR/
BAGIAN/ KECAMATAN
UNSUR DUNIA USAHA, SWASTA, BUMD, BUMN
UNSUR DINAS/ BADAN, KANTOR,
BAGIAN
PAKAR / AHLI PTN / PTS
KETUA BIDANG I
KETUA BIDANG II
KETUA BIDANG III
KETUA BIDANG IV