8/18/2019 Perbub Reklame

1/21

BUPATI PONOROGO

PERATURAN BUPATI PONOROGONOMOR TAHUN 2011

TENTANG

SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

Menimbang : bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan ketentuan Pajak Reklame

sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 12Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, perlu ditetapkan Peraturan BupatiPonorogo tentang Sistem dan prosedur Pemungutan Pajak Reklame;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan DaerahKabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita NegaraRepublik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah

8/18/2019 Perbub Reklame

2/21

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentangPedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubahterakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun

2011;10. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 2 Tahun 2007 tentang

Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran DaerahKabupaten Ponorogo Tahun 2005 Nomor 5);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 10 Tahun 2008 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Ponorogo(Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2008 Nomor 10);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 12 Tahun 2011 tentangPajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2011Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTANPAJAK REKLAME

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

8/18/2019 Perbub Reklame

3/21

8/18/2019 Perbub Reklame

4/21

menempelkan reklame pada kendaraan diatas perairan umum.

26. Reklame slide atau reklame film adalah reklame yang diselenggarakandengan cara menggunakan klise berupa kaca atau film, ataupun bahan-bahan yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan/ataudipancarkan pada layar atau benda lain di dalam ruangan.

27. Reklame peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan caramemperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.

28. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakanpajak.

29. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak,pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dankewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

30. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangkawaktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga)bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untukmenghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.

31. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat,dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajaksesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakandaerah.

32. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai daripenghimpunan data obyek dan subyek pajak, penentuan besarnyapajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib

8/18/2019 Perbub Reklame

5/21

SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat KeputusanPembetulan atau Surat Keputusan Keberatan.

42. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatanterhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB atauterhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yangdiajukan oleh wajib pajak.

43. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secarateratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yangmeliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlahharga perolehan dan penyerahan barang dan jasa, yang ditutupdengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan labarugi untuk periode tahun pajak tersebut.

44. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolahdata, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektifdan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk mengujikepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuktujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturanperundang-undangan pajak daerah.

BAB IIOBJEK DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 2

(1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan reklame yangdikategorikan menjadi reklame permanen dan reklame insidentil.

8/18/2019 Perbub Reklame

6/21

(1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yangmenggunakan Reklame.

(2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yangmenyelenggarakan Reklame.

(3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri secara langsung olehorang pribadi atau Badan, Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadiatau Badan tersebut.

(4) Dalam hal Reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketigatersebut menjadi Wajib Pajak Reklame.

BAB III

DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK

Pasal 4

(1) Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame.

(2) Dalam hal reklame diselenggarakan oleh Pihak Ketiga, nilai sewa

reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkannilai kontrak reklame.

(3) Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa reklamesebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikanfaktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangkawaktu pengelenggaraan, jumlah dan ukuran media reklame.

8/18/2019 Perbub Reklame

7/21

Masa Pajak Reklame adalah jangka waktu yang sama dengan masapenyelenggaraan reklame yang ditentukan sebagai berikut :a. dalam hal reklame diselenggarakan secara permanen, masa pajak adalah

waktu yang lamanya 1 (satu) tahun;b. dalam hal reklame diselenggarakan dalam waktu terbatas dikategorikan

sebagai reklame insidentil, masa pajak ditetapkan 1 (satu) bulan, 1 (satu)minggu, dan 1 (satu) hari.

Pasal 9

Pajak Reklame yang terutang terjadi pada saat penyelenggaraan reklame atau

sejak diterbitkan SKPD.

BAB VIPEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN

DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 10

(1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Bupati atauPejabat yang ditunjuk dapat membetulkan SKPD, SKPDKB,SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalampenerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitungdan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturanperundang-undangan perpajakan daerah.

8/18/2019 Perbub Reklame

8/21

waktu paling lama 1 (satu) bulan.

(4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihanpembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsungdiperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut;

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulansejak diterbitkannya SKPDLB.

(6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelahlewat 2 (dua) bulan, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memberikanimbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatanpembayaran kelebihan pembayaran pajak.

(7) Ketentuan mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaranpajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Lampiran IIIPeraturan Bupati ini.

BAB VIII

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK

Pasal 12

(1) Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untukmelakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

(2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak yangsudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

8/18/2019 Perbub Reklame

9/21

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pelaksanaan pemungutan pajak daerah dilakukan oleh Dinas Pendapatan,Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ponorogo dan dibantuoleh Instansi terkait sebagai unsur koordinatif.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundanganPeraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah KabupatenPonorogo.

Ditetapkan di Ponorogopada tanggal

BUPATI PONOROGO,

8/18/2019 Perbub Reklame

10/21

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI PONOROGONOMOR :TANGGAL :

TATA CARA PENGISIAN SKPD, PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN, DANPENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

I. TATA CARA PENGISIAN DAN PENYAMPAIAN SKPD ATAU DOKUMEN LAIN YANGDIPERSAMAKAN, STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SSPD DAN SURAT TEGURAN

1. SKPD

PEMERINTAHKABUPATENPONOROGO

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH(SKPD)

PAJAK ……………..

NO. URUT 1) …………..

MASA 2) :TAHUN 3) :

NAMA 4) : ALAMAT 5) :NPWPD 6) :TANGGAL JATUH TEMPO 7) :

:

No. KODE REKENING 8) URAIAN PAJAK DAERAH 9) JUMLAH (Rp.) 10)

1.

2

FORMAT

8/18/2019 Perbub Reklame

11/21

2. STPD

PEMERINTAHKABUPATENPONOROGO

SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH(STPD) PAJAK …………………

Masa Pajak 2) :

Tahun 3) :

NO. URUT 1) …………..

Nama 4) Alamat 5) NPWPD 6) Tanggal Jatuh Tempo 7)

::::

I. Berdasarkan Perda Nomor 08 Tahun 2010 telah dilakukan penelitian/ dan/atau

pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban :Kode Rekening Pajak 8) :Nama Pajak 9) :

II. Dari penelitian dan/atau pemeriksaan tersebut diatas, penghitungan jumlah yang masihharus dibayar adalah sbb :

1. Pajak yang kurang dibayar2. Sanksi administrasi

a. Bunga3. Jumlah yang masih harus dibayar (1+2a)

Rp.

Rp.Rp.

Dengan huruf :

PERHATIAN :

FORMAT

8/18/2019 Perbub Reklame

12/21

3. SKPDKB

PEMERINTAH

KABUPATENPONOROGO

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAHKURANG BAYAR

(SKPDKB)PAJAK ……………..

NO. URUT 1) …………..

MASA 2) :TAHUN 3) :

NAMA 4) : ALAMAT 5) :NPWPD 6) :TANGGAL JATUH TEMPO 7) :

:

No. KODE REKENING 8) URAIAN PAJAK DAERAH 9) JUMLAH (Rp.) 10)

1.

2.

3.

4.5.

Jumlah Ketetapan Pokok Pajak

Jumlah Sanksi : a. Bungab. Kenaikan

Jumlah Keseluruhan

FORMAT

8/18/2019 Perbub Reklame

13/21

4. SKPDKBT

PEMERINTAHKABUPATENPONOROGO

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAHKURANG BAYAR TAMBAHAN

(SKPDKBT)PAJAK ……………..

NO. URUT 1) …………..

MASA 2) :TAHUN 3) :

NAMA 4) : ALAMAT 5) :

NPWPD 6) :TANGGAL JATUH TEMPO 7) :

:

No. KODE REKENING 8) URAIAN PAJAK DAERAH 9) JUMLAH (Rp.) 10)

1.

2.

3.

4.

5.Jumlah Ketetapan Pokok Pajak

Jumlah Sanksi : a. Bungab. Kenaikan

Jumlah Keseluruhan

Dengan huruf :

FORMAT

8/18/2019 Perbub Reklame

14/21

5. SSPD

PEMERINTAH

KABUPATENPONOROGO

SURAT SETORAN PAJAK DAERAH

(SSPD)PAJAK ……………..

NO. URUT 1) …………..

MASA 2) :TAHUN 3) :

NAMA 4) : ALAMAT 5) :NPWPD 6) :TANGGAL JATUH TEMPO 7) :

Meyetor berdasarkan : SKPD STPD

SKPDKB SK. Pembetulan

SKPDBT SK. Keberatan

Lain-Lain

No. KODE REKENING 8) URAIAN PAJAK DAERAH 9) JUMLAH (Rp.) 10)

1.

2.3.

4.

5.

Jumlah Ketetapan Pokok Pajak

Jumlah Sanksi : a. Bunga

FORMAT

8/18/2019 Perbub Reklame

15/21

II. TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF DANPENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK.

A. Menerima surat permohonan Pengurangan atau penghapusan sanksi adminsitratif danpengurangan atau pembatalan ketetapan pajak dari Wajib Pajak.

B. Meneliti kelengkapan permohonan Pengurangan atau penghapusan sanksi adminsitratif danpengurangan atau pembatalan ketetapan pajak dari Wajib Pajak, kemudian dilakukanpenelitian dan apabila perlu dilakukan pemeriksaan dan dibuat laporan hasil penelitian.

C. Menyampaikan laporan hasil penelitian kepada pejabat yang berwenang untuk diteliti dandipertimbangkan untuk ditolak atau diterima.

D. Membuat Surat Keputusan Penolakan atau Surat Keputusan Pembetulan.

E. Menyerahkan Surat Keputusan kepada Wajib Pajak.

III. TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

A. Menerima surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, melakukanpemeriksaan dan membuat laporan pemeriksaan yang ditandatangani oleh Petugas danWajib Pajak.

B. Mencatat ke Kartu Data dan selanjutnya dilakukan penghitungan penetapan KelebihanPembayaran Pajak.

C. Memperhitungkan dengan utang/ tunggakan pajak yang lain, kemudian dibuat NotaPerhitungan.

D Setelah diperhitungkan dengan utang pajak yang lain ternyata kelebihan pembayaran

8/18/2019 Perbub Reklame

16/21

VI. TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK

A. Pemeriksaan :

a. Pemeriksaan lapangan, dilakukan dengan cara :1) Memeriksa Tanda Pelunasan Pajak dan keterangan lainnya sebagai bukti

pelunasan kewajiban perpajakan daerah.2) Memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk

keluaran dari media komputer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya.3) Meminjam buku-buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk

keluaran dari media komputer dan perangkat elektronik pengolah data lainnyacatatan dan dolumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media komputer

dan perangkat elektronik pengolah data lainnya dengan memberikan tanda terima.4) Meminta keterangan lisan dan atau tertulis Wajib Pajak yag diperiksa.5) Memasuki tempat atau ruangan yang diduga merupakan tempat menyimpan

dokumen, uang, barang, yang dapat memberi petunjuk tentang keadaan usahaWajib Pajak dan atau tempat-tempat lain yang dianggap penting, serta melakukanpemeriksaan di tempat-tempat tersebut.

6) Melakukan penyegelan tempat atau ruangan tersebut pada angka 5) apabilaWajib Pajak atau Wakil atau Kuasanya tidak memberikan kesempatan untuk

memasuki tempat atau ruangan dimaksud, atau tidak ada ditempat pada saatpemeriksaan.7) Meminta keterangan dan atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang

mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa.

b. Pemeriksaan Kantor, dilakukan dengan cara :

8/18/2019 Perbub Reklame

17/21

G. Apabila Wajib Pajak tidak memberikan tanggapan atau tidak menghadiri pembahasan akhirhasil pemeriksaan, SKPD dan atau STPD diterbitkan secara jabatan, berdasarkan hasilpemeriksaan yang disampaikan kepada Wajib Pajak.

H. Pemberitahuan hasil pemeriksaan kepada Wajib Pajak tidak dilakukan, apabila pemeriksaandilanjutkan dengan penyidikan.

----------------------

BUPATI PONOROGO,

H. AMIN, S.H.

8/18/2019 Perbub Reklame

18/21

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PONOROGONOMOR :TANGGAL :

KLASIFIKASI JALAN LOKASI PENEMPATAN REKLAME

KLASIFIKASI

UTAMA A B

1 2 3

Klasifikasi Kelas Utama adalah pemasangan Reklamedi lokasi yang dinilai berdasarkan sudut pandang NilaiStrategis Tinggi antara lain berlokasi di :a. Kawasan Aloon - aloon ke Timur ( Jl. Jend.

Sudirman, Jl. Gajah Mada s/d PerempatanTonatan )

b. Kawasan Aloon - aloon ke Selatan ( Jl. Jend. GatotSubroto s/d Pertigaan Jenes )

c. Kawasan Aloon - aloon ke Utara ( Jl. Diponegoros/d Perempatan Tambakbayan )

d. Kawasan Pasar Songgolangit ke Barat ( Jl. UripSumoharjo s/d Perempatan Tambakbayan )

e. Kawasan Pasar Songgolangit ke Timur ( Jl. KH. Achmad Dahlan s/d Perempatan Bunderan ).

f. Kawasan Pasar Songgolangit ke Utara ( Jl.Soekarno Hatta, Jl. Arif Rahmad Hakim s/dJembatan Mlilir )

Klasifikas Kelas A adalah pemasangan Reklame dilokasi yang dinilai berdasarkan sudut pandang NilaiStrategis Sedang antara lain berlokasi di :a. Jl. Ir. Juanda s/d Perempatan Jeruksingb. Jl. Yos Sudarsoc. Jl. MT. Haryono, Jl. Letjend. S. Parman dan Jln.

Mayjend Sutoyod. Jl. Trunojoyo s/d Jembatan Sekayue. Jl. Sukowatif. Jl. Basuki Rahmadg. Jl. Jend. Ahmad Yanih. Jl. Batoro Katongi. Pasar Pon ke Utara, Jl. Brigjend. Katamso

Klasifikasi Kelas B adalah pemasangan Reklame dilokasi yang dinilai berdasarkan sudut pandang NilaiStrategis Rendah antara lain berlokasi di :a. Pasar Pon ke Timur ( Jl. Niken Gandini dan Jl.

Raya Jenangan s/d Wilayah Kec. Ngebel )b. Perempatan Jeruksing ke Timur ( Jl. Halim

Perdana Kusuma dan Jl. Raya Pulung s/dWilayah Kec. Pulung, Kec. Pudak, dan Kec.Sooko )

c. Perempatan Jeruksing ke Selatan ( Jl. KiagengKutu, Jl. Raya Siman, dan Jl. Raya Jabung -Jetis - Bungkal )

d. Dengok ke Timur ( Jl. Raya Ponorogo -Trenggalek s/d Perbatasan Trenggalek )

e. Dengok ke Selatan ( Jl. Raya Ponorogo -Pacitan s/d Perbatasan Pacitan )

f. Kawasan Jembatan Sekayu ke Barat ( Jl. RayaPonorogo - Solo s/d Perbatasan Wonogiri )

8/18/2019 Perbub Reklame

19/21

1 2 3

g. Kawasan Stadion ( Jl. Suromenggolo dan Jl.Pramuka )

g. Perempatan Keniten ke Utara ( Jl. RayaPonorogo - Magetan s/d Perbatasan Magetan )

h. Semua jalan yang tidak termasuk dalamKlasifikasi Kelas Utama dan Kelas A termasukReklame dala m ruangan Toko/Kantor/Instansi

BUPATI PONOROGO,

H. AMIN, S.H.

8/18/2019 Perbub Reklame

20/21

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI PONOROGONOMOR :TANGGAL :

HASIL PERHITUNGAN PAJAK REKLAME

NO JENISREKLAME

MACAM REKLAME PERIODE SATUAN NILAI STRATEGIS (Rp) NJOP TARIF TARIF PAJAK (Rp)PEMASANGAN UTAMA KELAS A KELAS B (Rp) UTAMA KELAS A KE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 ReklamePermanen Vidiotron / Megatron / LED 12 Bulan m2 400,000.00 348,000.00 300,000.00 800,000.00 25% 300,000.00 287,000.00 275,000

Bando Jalan 12 Bulan m2 240,000.00 205,000.00 170,000.00 600,000.00 25% 210,000.00 201,250.00 192,500

Billboard 12 Bulan m2 240,000.00 205,000.00 170,000.00 600,000.00 25% 210,000.00 201,250.00 192,500.00

Papan :a. Brending / PJU 12 Bulan m 2 284,800.00 238,600.00 192,000.00 824,000.00 25% 277,200.00 265,650.00 254,000

b. Papan Bersinar / Neon Box 12 Bulan m2 148,000.00 136,000.00 124,000.00 140,000.00 25% 72,000.00 69,000.00 66,000.00

c. Papan Tidak Bersinar 12 Bulan m2 140,000.00 130,000.00 120,000.00 100,000.00 25% 60,000.00 57,500.00 55,000.00

Pengecatan / Melekat 12 Bulan m 2 140,000.00 130,000.00 120,000.00 100,000.00 25% 60,000.00 57,500.00 55,000.00Berjalan 12 Bulan m 2 136,000.00 136,000.00 136,000.00 140,000.00 25% 69,000.00 69,000.00 69,000.00Baliho 12 Bulan m

2 148,000.00 136,000.00 124,000.00 140,000.00 25% 72,000.00 69,000.00 66,000.00

2 ReklameInsidentil Kain (Spanduk, Umbul-umbul, Banner, dll)

1 Bulan m2 14,000.00 13,000.00 12,000.00 10,000.00

25%6,000.00 5,750.00 5,500.00

< 1 Bulan m2 9,200.00 8,400.00 7,600.00 10,000.00 25% 4,800.00 4,600.00 4,400.00

Baliho 1 Bulanm 2 70,000.00 65,000.00 60,000.00 50,000.00 25% 30,000.00 28,750.00 27,500.00

< 1 Bulan m2 56,000.00 52,000.00 48,000.00 40,000.00 25% 24,000.00 23,000.00 22,000.00

Stiker 1 Bulan m2 10,000.00 10,000.00 10,000.00 30,000.00 25% 10,000.00 10,000.00 10,000.00

Selebaran 1 Bulan m2 10,000.00 10,000.00 10,000.00 30,000.00 25% 10,000.00 10,000.00 10,000.00

8/18/2019 Perbub Reklame

21/21

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Udara 1 Bulan Tiap 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.0025% 25,000.00 25,000.00 25,000.00

< 1 Bulan Satuan 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 25% 20,000.00 20,000.00 20,000.00

Suara 1 Bulan Tiap Kali 200,000.00 200,000.00 200,000.00 800,000.0025% 250,000.00 250,000.00 250,000.00

1 Hari Suara 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 25% 25,000.00 25,000.00 25,000.00

Apung 1 Bulanm 2 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 25% 25,000.00 25,000.00 25,000.00

< 1 Bulan m 2 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 25% 20,000.00 20,000.00 20,000.00

Film / Slide 1 BulanPer 200,000.00 200,000.00 200,000.00 800,000.00 25% 250,000.00 250,000.00 250,000.00

< 1 Bulan Rol 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 25% 25,000.00 25,000.00 25,000.00

Peragaan1 Bulan Tiap 200,000.00 200,000.00 200,000.00 800,000.00 25% 250,000.00 250,000.00 250,000.00

< 1 Bulan Peragaan 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 25% 25,000.00 25,000.00 25,000.00

BUPATI PONOROGO,

H. AMIN, S.H.