perda no 3 tahun 2009 organisasi dan tata kerja dinas-dinas.docx
TRANSCRIPT
BUPATI BATU BARA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA
NOMOR 3 TAHUN 2009
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH KABUPATEN BATU BARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BATU BARA,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan pada
Pasal 128 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah, susunan Organisasi Perangkat
Daerah dilakukan dengan berpedoman pada peraturan
pemerintah;
b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah
Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah,
maka perlu dibentuk organisasi dan tata kerja Dinas-Dinas
Daerah Kabupaten Batu Bara;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dalam peraturan daerah.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang
Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan
Kabupaten Batu Bara Di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4681);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara
Repubik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 1 Tahun 2009
tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan
Pemerintah Kabupaten Batu Bara.
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATU BARA
dan
BUPATI BATU BARA
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH KABUPATEN BATU BARA.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Batu Bara.
2. Pemerintah Daerah adalah bupati dan perangkat daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Kepala daerah adalah Bupati Batu Bara.
4. Perangkat daerah kabupaten adalah unsur pembantu kepala daerah dalam
penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat
DPRD, dinas daerah dan lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan.
5. Peraturan daerah adalah peraturan daerah Kabupaten Batu Bara.
6. Peraturan Bupati adalah naskah dinas yang berbentuk peraturan
perundang-undangan yang dibuat dan dikeluarkan untuk melaksanakan peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi dan sifatnya mengatur.
7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Batu Bara, yang
selanjutnya disingkat Setdakab.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Batu Bara, yang
selanjutnya disingkat Sekdakab.
9. Dinas daerah adalah dinas daerah Kabupaten Batu Bara.
10.Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana tugas teknis pada dinas
daerah untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau
kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa
kecamatan.
11.Kelompok Jabatan Fungsional adalah terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang
melaksanakan tugas berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai
dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.
BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2
Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk organisasi Dinas-Dinas Daerah, terdiri dari:
a. Dinas Pendidikan;
b. Dinas Kesehatan;
c. Dinas Sosial;
d. Dinas Tenaga Kerja;
e. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
f. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
g. Dinas Pekerjaan Umum;
h. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
i. Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Pemuda Olahraga;
j. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah;
k. Dinas Pertanian dan Peternakan;
l. Dinas Perkebunan dan Kehutanan;
m. Dinas Kelautan dan Perikanan.
BAB III
KEDUDUKAN DAN TUGAS
Pasal 3
(1) Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh
Kepala Dinas berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui
Sekretaris Daerah.
(2) Dinas Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah
berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
(3) Dinas Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)
menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan
lingkup tugasnya;
c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Pertama
Dinas Pendidikan
Pasal 4
(1) Organisasi Dinas Pendidikan terdiri dari:
a. Dinas;
b. Sekretariat, terdiri dari:
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Keuangan;
3. Sub Bagian Program.
c. Bidang Pendidikan Dasar, terdiri dari:
1. Seksi Taman Kanak-Kanak (TK) dan Sekolah Dasar (SD);
2. Seksi Pendidikan Menengah Pertama;
3. Seksi Kurikulum.
d. Bidang Pendidikan Menengah dan Kejuruan, terdiri dari:
1. Seksi Sekolah Menengah Atas;
2. Seksi Sekolah Menengah Kejuruan;
3. Seksi Kurikulum.
e. Bidang Luar Sekolah;
1. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Seksi Pendidikan Masyarakat;
3. Seksi Tenaga Pendidikan.
f. Bidang Sarana dan Prasarana, terdiri dari:
1. Seksi Fasilitas Sarana dan Prasarana;
2. Seksi Pebukuan dan Inventarisasi;
3. Seksi Hubungan Antar Lembaga.
g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
h. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Bagan Organisasi Dinas Pendidikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
Bagian Kedua
Dinas Kesehatan
Pasal 5
(1) Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari:
a. Dinas;
b. Sekretariat, terdiri dari:
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Keuangan;
3. Sub Bagian Program.
c. Bidang Pelayanan Kesehatan, terdiri dari:
1. Seksi Kesehatan Dasar;
2. Seksi Kesehatan Rujukan;
3. Seksi Kesehatan Khusus.
d. Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan, terdiri dari:
1. Seksi Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit;
2. Seksi Wabah dan Bencana;
3. Seksi Kesehatan Lingkungan.
e. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan, terdiri dari:
1. Seksi Perencanaan dan Pendayagunaan;
2. Seksi Pendidikan dan Latihan;
3. Seksi Registrasi dan Akreditasi.
f. Bidang Jaminan dan Sarana Kesehatan, terdiri dari:
1. Seksi Jaminan Kesehatan;
2. Seksi Sarana dan Peralatan;
3. Seksi Kefarmasian.
g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
h. Kelompok Jabatan Fungsional;
(2) Bagan Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
Bagian Ketiga
Dinas Sosial
Pasal 6
(1) Organisasi Dinas Sosial terdiri dari:
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, terdiri dari:
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Keuangan;
3. Sub Bagian Program.
c. Bidang Keperintisan, Kejuangan dan Kepahlawanan, terdiri dari:
1. Seksi Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan dan Taman Bahagia;
2. Seksi Kejuangan dan Nilai-Nilai Kesetiakawanan;
3. Seksi Kepahlawanan dan Keperintisan.
d. Bidang Kesejahteraan dan Bantuan Sosial, terdiri dari:
1. Seksi Sumbangan Sosial;
2. Seksi Bantuan Fakir Miskin, Bina Anak Terlantar dan Lanjut Usia;
3. Seksi Bantuan Penanggulangan Bencana Alam.
e. Bidang Bina Rehabilitasi Sosial, terdiri dari:
1. Seksi Rehabilitasi Anak Nakal, Tuna Susila dan Korban Narkotika;
2. Seksi Rehabilitasi Penyandang Cacat, Bekas Penderita Penyakit Kronis;
3. Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial.
f. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Sosial, terdiri dari:
1. Seksi Organisasi Sosial dan Karang Taruna;
2. Seksi Pekerja Sosial;
3. Seksi Bimbingan Penyuluhan.
g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
h. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Bagan Organisasi Dinas Sosial sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
Bagian Keempat
Dinas Tenaga Kerja
Pasal 7
(1) Organisasi Dinas Tenaga Kerja terdiri dari :
a. Dinas;
b. Sekretariat, terdiri dari :
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Keuangan;
3. Sub Bagian Program.
c. Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja, terdiri dari:
1. Seksi Pelatihan Tenaga Kerja;
2. Seksi Produktivitas Tenaga Kerja;
3. Seksi Pemagangan Tenaga Kerja.
d. Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja, terdiri dari:
1. Seksi Penempatan Tenaga Kerja;
2. Seksi Perluasan Kesempatan Kerja;
3. Seksi Informasi Pasar Kerja.
e. Bidang Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja, terdiri dari:
1. Seksi Persyaratan Kerja;
2. Seksi Lembaga Hubungan Industrial;
3. Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
f. Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan, terdiri dari:
1. Seksi Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
2. Seksi Norma Kerja;
3. Seksi Perlindungan Tenaga Kerja.
g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
h. Kelompok Jabatan fungsional.
(2) Bagan Organisasi Dinas Tenaga Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV
dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
Bagian Kelima
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Pasal 8
(1) Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri dari:
a. Dinas;
b. Sekretariat, terdiri dari:
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Keuangan;
3. Sub Bagian Program.
c. Bidang Pendaftaran Penduduk, terdiri dari:
1. Seksi Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
2. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Pengelolaan Pendaftaran Penduduk;
3. Seksi Pengawasan Pendaftaran Penduduk.
d. Bidang Pencatatan Sipil, terdiri dari:
1. Seksi Pelayanan Pencatatan Sipil;
2. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Pengelolaan Pencatatatan Sipil;
3. Seksi Pengawasan Pencatatatan Sipil.
e. Bidang Pengolahan Informasi Administrasi Kependudukan, terdiri dari :
1. Seksi Pelayanan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
2. Seksi Penyajian dan Dessiminasi Informasi Penduduk;
3. Seksi Pegembangan dan Pengawasan Informasi Kependudukan.
f. Bidang Perkembangan dan Perencanaan Kependudukan, terdiri dari :
1. Seksi Perencanaan dan Pengendalian Kuantitas Penduduk;
2. Seksi Pembinaan dan Pengendalian Dampak Kependudukan;
3. Seksi Kerjasama Tertib Administrasi Kependudukan
g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
h. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Bagan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana
tercantum dalam Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan ini.
Bagian Keenam
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
Pasal 9
(1) Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika terdiri dari:
a. Dinas;
b. Sekretariat, terdiri dari:
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Keuangan;
3. Sub Bagian Program.
c. Bidang Perhubungan Darat dan Perkeretaapian, terdiri dari:
1. Seksi Laik Kendaraan;
2. Seksi Angkutan dan Perkeretaapian;
3. Seksi Bina Usaha.
d. Bidang Perhubungan Laut dan Sungai, terdiri dari:
1. Seksi Lalu Lintas Angkutan Laut, Sungai dan Pelabuhan;
2. Seksi Penjagaan dan Penyelamatan;
3. Seksi Laik Kapal.
e. Bidang Teknik Sarana dan Prasarana, terdiri dari:
1. Seksi Rekayasa Lalu Lintas;
2. Seksi Perbengkelan;
3. Seksi Terminal dan Parkir.
f. Bidang Telekomunikasi dan Informatika, terdiri dari:
1. Seksi Telekomunikasi, Pengawasan dan Pengendalian;
2. Seksi Bimbingan Penyuluhan;
3. Seksi Pengawasan dan Pengendalian.
g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
h. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Bagan Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sebagaimana
tercantum dalam Lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan ini.
Bagian Ketujuh
Dinas Pekerjaan Umum
Pasal 10
(1) Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, terdiri dari:
a. Dinas;
b. Sekretariat, terdiri dari:
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Keuangan;
3. Sub Bagian Program.
c. Bidang Bina Marga, terdiri dari:
1. Seksi Pembangunan, Peningkatan Jalan dan Jembatan;
2. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
3. Seksi Pengawasan Jalan dan Jembatan.
d. Bidang Pengairan, terdiri dari:
1. Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Irigasi;
2. Seksi Rehabilitasi dan Bencana;
3. Seksi Pengembangan Sumber Daya Air.
e. Bidang Pertambangan Umum, Energi dan Sumber Mineral, terdiri dari:
1. Seksi Pertambangan Umum dan Pengendalian Energi;
2. Seksi Perijinan Pengusahaan;
3. Seksi Pertambangan dan Sumber Daya Mineral.
f. Bidang Cipta Karya, terdiri dari:
1. Seksi Pemukiman dan Penyehatan Lingkungan;
2. Seksi Tata Ruang;
3. Seksi Jasa Kontruksi.
g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
h. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Bagan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan Umum sebagaimana
tercantum dalam Lampiran VII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan ini.
Bagian Kedelapan
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Pasal 11
(1) Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil
Menengah, terdiri dari:
a. Dinas;
b. Sekretariat, terdiri dari:
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Keuangan;
3. Sub Bagian Program.
c. Bidang Perdagangan, terdiri dari:
1. Seksi Perdagangan dan Aneka Usaha;
2. Seksi Metrologi;
3. Seksi Pemasaran.
d. Bidang Perindustrian, terdiri dari:
1. Seksi Bimbingan Usaha Industri Besar;
2. Seksi Bimbingan Sarana Industri;
3. Seksi Bimbingan Produksi Industri.
e. Bidang Perlindungan Konsumen, terdiri dari:
1. Seksi Pengawasan Barang;
2. Seksi Bimbingan dan Pembinaan Konsumen;
3. Seksi Sertifikasi dan Standar Mutu Barang.
f. Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, terdiri dari:
1. Seksi Usaha Koperasi;
2. Seksi Usaha Kecil dan Menengah;
3. Seksi Usaha Mikro Kecil.
g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
h. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Bagan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil
Menengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII dan merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.`
Bagian Kesembilan
Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Pemuda Olahraga
Pasal 12
(1) Organisasi Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Pemuda Olah Raga, terdiri dari:
a. Dinas;
b. Sekretariat, terdiri dari:
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Keuangan;
3. Sub Bagian Program.
c. Bidang Sejarah, Nilai Budaya dan Kesenian, terdiri dari:
1. Seksi Tradisi dan Kepercayaan;
2. Seksi Sejarah, Budaya dan Kesenian.
d. Bidang Pariwisata, terdiri dari:
1. Seksi Usaha Jasa Pariwisata;
2. Seksi Objek, Atraksi, Informasi dan Pemasaran Wisata.
e. Bidang Kepemudaan, terdiri dari:
1. Seksi Pengembangan Program Anak Remaja, Pemuda dan Lembaga
Kepemudaan;
2. Seksi Produktivitas Kepemudaan.
f. Bidang Keolahragaan, terdiri dari:
1. Seksi Olahraga Kesegaran Jasmani, Rekreasi dan Olahraga Masyarakat;
2. Seksi Olahraga Prestasi.
g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
h. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Bagan Organisasi Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Pemuda Olahraga
sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan ini.
Bagian Kesepuluh
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
Pasal 13
(1) Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah terdiri
dari:
a. Dinas;
b. Sekretariat, terdiri dari:
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Keuangan;
3. Sub Bagian Program.
c. Bidang Pendapatan, terdiri dari:
1. Seksi Pajak dan Retribusi;
2. Seksi Pembinaan dan Pengendalian.
d. Bidang Akuntansi, terdiri dari:
1. Seksi Pembukuan dan Kas Daerah;
2. Seksi Verifikasi Belanja Daerah;
3. Seksi Verifikasi Pendapatan.
e. Bidang Anggaran dan Perbendaharaan, terdiri dari:
1. Seksi Anggaran Pembangunan Belanja Daerah;
2. Seksi Perbendaharaan;
3. Seksi Pengendalian Kas dan Bank.
f. Bidang Pengelolaan Asset, terdiri dari:
1. Seksi Perencanaan Kebutuhan dan Perawatan;
2. Seksi Distribusi, Pemeliharaan dan Perawatan;
3. Seksi Inventarisasi Asset.
g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
h. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Bagan Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
sebagaimana tercantum dalam Lampiran X dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan ini.
Bagian Kesebelas
Dinas Pertanian dan Peternakan
Pasal 14
(1) Organisasi Dinas Pertanian dan Peternakan terdiri dari:
a. Dinas;
b. Sekretariat, terdiri dari:
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Keuangan;
3. Sub Bagian Program.
c. Bidang Pertanian dan Holtikultura, terdiri dari:
1. Seksi Produksi, Saprodi dan Pemasaran;
2. Seksi Air, Irigasi dan Perluasan Areal;
3. Seksi Alat, Mesin dan Perlindungan Tanaman.
d. Bidang Peternakan, terdiri dari:
1. Seksi Produksi dan Pemasaran;
2. Seksi Pengembangan Ternak;
3. Seksi Kesehatan Hewan dan Sarana Produksi.
e. Bidang Sumber Daya Manusia, terdiri dari:
1. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia;
2. Seksi Penyuluhan dan Kelembagaan;
3. Seksi Penelitian, Pengembangan dan Teknologi.
f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
g. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Bagan Organisasi Dinas Pertanian dan Peternakan sebagaimana tercantum dalam
Lampiran XI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
Bagian Keduabelas
Dinas Perkebunan dan Kehutanan
Pasal 15
(1) Organisasi Dinas Perkebunan dan Kehutanan terdiri dari:
a. Dinas;
b. Sekretariat, terdiri dari:
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Keuangan;
3. Sub Bagian Program.
c. Bidang Penelitian Pengembangan dan Pengawasan Pengendalian, terdiri dari:
1. Seksi Analisa Pengembangan dan Penelitian;
2. Seksi Pengawasan Pengendalian.
d. Bidang Perkebunan, terdiri dari:
1. Seksi Usaha Tani dan Perlindungan Tanaman;
2. Seksi Produksi dan Pemasaran Hasil Perkebunan;
3. Seksi Pengembangan dan Penerapan Teknologi Perkebunan.
e. Bidang Kehutanan, terdiri dari:
1. Seksi Perlindungan dan Konservasi Alam;
2. Seksi Rehabilitasi, Reboisasi Hutan dan DAS;
3. Seksi Pemanfaatan Penggunaan Kawasan Hutan dan Hasil Hutan.
f. Bidang Sarana dan Prasarana, terdiri dari;
1. Seksi Sarana Produksi Alat Mesin Pertanian;
2. Pengelolaan dan Pemanfaatan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia.
g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
h. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Bagan Organisasi Dinas Perkebunan dan Kehutanan sebagaimana tercantum
dalam Lampiran XII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
ini.
Bagian Ketigabelas
Dinas Kelautan dan Perikanan
Pasal 16
(1) Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan terdiri dari:
a. Dinas;
b. Sekretariat, terdiri dari:
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Keuangan;
3. Sub Bagian Program.
c. Bidang Pengembangan SDM Perikanan dan Kelautan, terdiri dari:
1. Seksi Teknologi Perikanan;
2. Seksi Penyuluhan dan Pelatihan;
3. Seksi Pembinaan Kelembagaan Masyarakat Perikanan.
d. Bidang Sarana dan Prasarana Perikanan, terdiri dari:
1. Seksi Perbenihan;
2. Seksi Obat-Obatan, Pupuk dan Pakan;
3. Seksi Alat dan Mesin Perikanan.
e. Bidang Kelautan dan Pesisir, terdiri dari:
1. Seksi Perikanan Tangkap;
2. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir;
3. Seksi Pengawasan Sumber Daya Perikanan.
f. Bidang Perikanan Budidaya, terdiri dari:
1. Seksi Pengembangan Usaha Perikanan Budidaya;
2. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
3. Seksi Pengendalian Hama dan Penyakit.
g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
h. Kelompok Jabatan fungsional.
(2) Bagan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan sebagaimana tercantum dalam
Lampiran XIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
BAB V
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
DALAM JABATAN
Pasal 17
(1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang
telah memenuhi persyaratan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku, setelah terlebih dahulu melalui pembahasan pada Baperjakat dan
rekomendasi dari Gubernur.
(2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan
diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah Kabupaten dari Pegawai
Negeri Sipil yang telah memenuhi persyaratan dan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, dengan terlebih dahulu melalui pembahasan
pada Baperjakat.
BAB VI
TATA KERJA
Pasal 18
(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala
Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi,
simplikasi, akuntabilitas dan sinkronisasi baik intern maupun antara satuan kerja/unit
organisasi lainnya sesuai tugas dan mekanisme yang ditetapkan.
(2) Setiap pimpinan satuan kerja/unit organisasi wajib melaksanakan pengawasan dan
pembinaan terhadap bawahannya masing-masing.
(3) Dalam hal pimpinan satuan kerja/unit organisasi berhalangan tetap dalam
melaksanakan tugas karena sesuatu hal, secara berjenjang dapat mendelegasikan
tugasnya kepada pejabat struktural lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 19
(1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 7
Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah
Kabupaten Batu Bara dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
(2) Pada saat diberlakukannya Peraturan Daerah ini, Pejabat yang sudah ada tetap
melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Pejabat baru.
(3) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai
pelaksanaannya akan diatur kemudian berdasarkan dengan Peraturan dan atau
Keputusan Bupati.
BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20
Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan
Bupati.
Pasal 21
Pengaturan tentang Unit Pelaksana Teknis mengenai nomenklatur, jumlah dan jenis,
susunan organisasi, tugas dan fungsi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Pasal 22
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batu Bara.
Ditetapkan di Lima Puluh
pada tanggal 11 Februari 2009
BUPATI BATU BARA
ttd.
OK ARYA ZULKARNAIN
Diundangkan di Lima Puluhpada tanggal 12 Februari 2009
SEKRETARIS DAERAHKABUPATEN BATU BARA
ttd.
SOFYAN
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2009 NOMOR 3