perda sumbawa 7_2012 (rpjmd kab. sumbawa 2011-2015)
TRANSCRIPT
-
7/26/2019 Perda Sumbawa 7_2012 (RPJMD Kab. Sumbawa 2011-2015)
1/277
PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR 7 TAHUN 2012
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2011-2015
PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
2012
-
7/26/2019 Perda Sumbawa 7_2012 (RPJMD Kab. Sumbawa 2011-2015)
2/277
-
7/26/2019 Perda Sumbawa 7_2012 (RPJMD Kab. Sumbawa 2011-2015)
3/277
2
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik IndonesiaTahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentangPembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam WilayahDaerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SistemPerencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhirdengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2008 Nomor 59, Tambahan Lembahan Negara RepublikIndonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentangPembentukan Peraturan Perundang-undangan (LembaranNegara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentangTahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan EvaluasiPelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4817);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendaliandan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8.
Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 31 Tahun2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2005-2025 (LembaranDaerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2010 Nomor 31,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor571);
-
7/26/2019 Perda Sumbawa 7_2012 (RPJMD Kab. Sumbawa 2011-2015)
4/277
3
Dengan Persetujuan Bersama:
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWAdan
BUPATI SUMBAWA,
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNANJANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN SUMBAWATAHUN 2011-2015.
BAB IKETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Sumbawa.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan olehpemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asasotonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnyadalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesiasebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945.
3.
Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsurpenyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRDadalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa.
6. Pembangunan Daerah adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua,komponen masyarakat daerah dalam rangka mencapai tujuan bernegara
7. Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah adalah bagian dari SistemPerencanaan Pembangunan Nasional yang merupakan satu kesatuan tata
cara perencanaan pembangunan di daerah untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dantahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara PemerintahanDaerah dan masyarakat di Daerah.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 yangselanjutnya disebut RPJP Nasional adalah dokumen perencanaanpembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahunan terhitungsejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
-
7/26/2019 Perda Sumbawa 7_2012 (RPJMD Kab. Sumbawa 2011-2015)
5/277
4
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang selanjutnyadisebut RPJM Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunannasional untuk periode 5 (lima) tahunan, yaitu RPJM Nasional ke-1Tahun 20052009, RPJM Nasional ke-2 Tahun 20102014, RPJMNasional ke-3 Tahun 20152019, dan RPJM Nasional ke-4 Tahun 20202024.
10.
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten SumbawaTahun 20052025 yang selanjutnya disebut RPJP Daerah adalahdokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (duapuluh) tahunan terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
11.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa,yang selanjutnya disebut RPJM Daerah adalah dokumen perencanaanpembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakanpenjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah denganberpedoman pada RPJP Daerah serta memperhatikan RPJM Nasional,yaitu RPJM Daerah ke-1 Tahun 2005-2010, RPJM Daerah ke-2 Tahun2011-2015, RPJM Daerah ke-3 Tahun 2016-2020, dan RPJM Daerah ke-4Tahun 2021-2025.
12.Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disebut RKP Daerahadalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1(satu) tahunan.
BAB IIKEDUDUKAN
Pasal 2
(1)RPJM Daerah periode 20112015 merupakan:
a. dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahunan yang memuatpenjabaran visi, misi dan program kerja Kepala Daerah terpilih kedalam Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan,Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah, Kebijakan Umumdan Program Pembangunan Daerah, Indikasi Rencana Program danKegiatan Prioritas Pembangunan Daerah, Indikator KinerjaPembangunan Daerah, serta Pedoman Transisi dan KaidahPelaksanaan dengan mempertimbangkan RPJP Daerah;
b. dokumen acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah(RKP Daerah) dan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah(Renstra SKPD); dan
c. dokumen perencanaan yang memberikan arah sekaligus acuan bagiseluruh komponen pelaku pembangunan daerah dalam mewujudkanpembangunan daerah yang berkelanjutan.
(2)Program Pembangunan Jangka Menengah Daerah periode 20112015dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan RPJM Daerah.
-
7/26/2019 Perda Sumbawa 7_2012 (RPJMD Kab. Sumbawa 2011-2015)
6/277
5
BAB IIISISTEMATIKA PENYUSUNAN
Pasal 3
Sistematika RPJM Daerah disusun sebagai berikut:
BAB I : PENDAHULUANBAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
BAB III : GAMBARAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
BAB IV : ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS
BAB V : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
BAB VI : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH
BAB VII : KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
BAB VIII : INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS SERTA
PENDANAANNYA
BAB IX : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
BAB X : PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN
Pasal 4
Isi beserta uraian RPJM Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiranyang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
BAB IVPENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 5
(1)Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadappelaksanaan RPJM Daerah.
(2)Tata cara pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJM Daerahsebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB VKETENTUAN LAIN -LAIN
Pasal 6
RPJM Daerah dijadikan sebagai dasar Laporan Keterangan PertanggungJawaban (LKPJ) Bupati Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015.
-
7/26/2019 Perda Sumbawa 7_2012 (RPJMD Kab. Sumbawa 2011-2015)
7/277
6
BAB VIKETENTUAN PENUTUP
Pasal 7
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Bupati SumbawaNomor 16a Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka MenegahDaerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2011-2015 (Berita Daerah KabupatenSumbawa Tahun 2011 Nomor 16a) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 8
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan PeraturanDaerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Sumbawa.
Ditetapkan di Sumbawa Besarpada tanggal 6 Juni 2012
BUPATI SUMBAWA
JAMALUDDIN MALIK
Diundangkan di Sumbawa Besarpada tanggal 6 Juni 2012
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
MAHMUD ABDULLAH
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2012 NOMOR 590
-
7/26/2019 Perda Sumbawa 7_2012 (RPJMD Kab. Sumbawa 2011-2015)
8/277
7
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR 7 TAHUN 2011
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAHKABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2011-2015
I. UMUM
Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana diatur dalamUndang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapakali diubahterakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 , merupakan satukesatuan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 mengamanatkan bahwa RencanaPembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) merupakanpenjabaran visi, misi dan program kerja Kepala Daerah disusunan denganberpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPDaerah) dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka MenengahNasional (RPJM Nasional).
Dalam konteks perencanaan pembangunan Kabupaten Sumbawa,rujukan utama penyusunan RPJM Daerah ini adalah dokumen visi, misidan program kerja Bupati/Wakil Bupati Sumbawa terpilih yaitu dokumenyang disampaikan dalam Rapat Paripurna Khusus DPRD Sumbawa padatanggal 21 Mei 2010, dengan berpedoman kepada Peraturan DaerahKabupaten Sumbawa Nomor 31 Tahun 2010 tentang RencanaPembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sumbawa 2005-2025untuk tahap lima tahunan ke-dua yaitu periode tahun 2011-2015
Di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 31 Tahun2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah KabupatenSumbawa 2005-2025. disebutkan bahwa prioritas pembangunan lima
tahun kedua (RPJM Daerah Tahap II Tahun 2011-2015) diarahkan padasemakin mantapnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah,peningkatan pelayanan dasar terutama dibidang pendidikan, kesehatan,kesejahteraan sosial serta pembangunan infrastruktur daerah yangmendukung agribisnis. Lebih lanjut RPJP Daerah menggariskan bahwa,dalam tahap kedua tersebut pelayanan pendidikan diprioritaskan padapenuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan memulaipengembangan hingga ke tingkat 12 tahun. Pelayanan pendidikan tersebutdiharapkan semakin didukung oleh ketersediaan sarana, prasarana dantenaga kependidikan yang semakin berkualitas dengan biaya pendidikan
yang dapat dijangkau oleh keluarga miskin.
-
7/26/2019 Perda Sumbawa 7_2012 (RPJMD Kab. Sumbawa 2011-2015)
9/277
8
Demikian juga pelayanan kesehatan diarahkan pada semakinmeratanya akses pelayanan kesehatan serta meningkatnya kualitaspelayanan kesehatan di rumah sakit umum daerah dan puskesmas.Adapun pembangunan infrastruktur dasar terutama diarahkan padapeningkatan kualitas jaringan jalan dan jembatan, jaringan irigasi sertafasilitas publik lainnya yang memperluas aksesibilitas pusat-pusat
pertumbuhan wilayah.
Untuk mendukung terciptanya peningkatan pelayanan dasartersebut, mutlak diperlukan tata kelola penyelenggaraan pemerintahandaerah yang semakin baik dengan dukungan sistem perencanaan,pelaksanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi pembangunan daerahyang semakin berkualitas. Disamping itu, secara khusus RPJP Daerahmengamanatkan arah pengembangan potensi agribisnis semakindipertajam melalui pemantapan kemampuan SDM yang handal dalamperencanaan dan pengembangan agribisnis, SDM pengelolaan sektorprimer dan sekunder dengan didukung oleh berkembangnya pusat-pusat
pendidikan tinggi serta lembaga research and development (R&D) yangdiharapkan dapat berdampak langsung pada peningkatan daya saingproduk agribisnis daerah. Bersamaan dengan itu, pemerintah daerahdiharapkan semakin mendorong keterlibatan sektor swasta untukmengembangkan industri pengolahan yang didukung oleh regulasi,perizinan dan iklim investasi yang kondusif. Pada tahap ini kawasan-kawasan agribisnis diharapkan semakin berkembang pesat atas dukunganinfrastruktur yang semakin lengkap.
Penyusunan RPJM Daerah Kabupaten Sumbawa 2011-2015 jugamemperhatikan RPJM Daerah Provinsi NTB Tahun 2009-2013
sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 3Tahun 2008 dan RPJM Nasional Tahun 2010-2014 yang diamanatkanmelalui Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010. Selanjutnya, RPJMDaerah Kabupaten Sumbawa 2011-2015 menjadi pedoman dalampenyusunan Rencana Strategis setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah(Renstra-SKPD), yang nantinya akan dijabarkan ke dalam Rencana KerjaPemerintah Daerah (RKPD) untuk setiap tahunnya, dan dijadikan sebagaipedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah (RAPBD) Kabupaten Sumbawa dalam periode perencanaantersebut.
-
7/26/2019 Perda Sumbawa 7_2012 (RPJMD Kab. Sumbawa 2011-2015)
10/277
9
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas
Pasal 2
Cukup jelas
Pasal 3
Cukup Jelas
Pasal 4
Cukup jelas
Pasal 5
Cukup Jelas
Pasal 6
Cukup jelas
Pasal 7
Cukup Jelas
Pasal 8
Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA NOMOR 590
-
7/26/2019 Perda Sumbawa 7_2012 (RPJMD Kab. Sumbawa 2011-2015)
11/277
LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR 7 TAHUN 2012
TANGGAL 6 JUNI 2012
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2011-2015
-
7/26/2019 Perda Sumbawa 7_2012 (RPJMD Kab. Sumbawa 2011-2015)
12/277
DAFTAR ISI
Cover
Konsideran
Daftar I si
Lampiran
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang.................................................................................................................................... I-1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan.................................................................................................................. I-2
1.3. Hubungan Antar Dokumen................................................................................................................. I-3
1.4. Sistematika Penulisan......................................................................................................................... I-4
1.5. Maksud dan Tujuan............................................................................................................................. I-5
BAB IIGAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
2.1. Aspek Geografi dan Demografi........................................................................................................ II-1
2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah............................................................................................... II-1
2.1.1.1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi.........................................................................................II-1
2.1.1.2. Letak dan Kondisi Geografis....................................................................................................... II-1
2.1.1.3. Topografi..................................................................................................................................... II-1
2.1.1.4. Geologi........................................................................................................................................ II-2
2.1.1.5. Hidrologi..................................................................................................................................... II-2
2.1.1.6. Klimatologi................................................................................................................................. II-2
2.1.1.7. Penggunaan Lahan...................................................................................................................... II-3
2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah................................................................................................. II-3
2.1.3. Wilayah Rawan Bencana........................................................................................................... II-4
2.1.4. Demografi................................................................................................................................... II-6
2.1.4.1. Jumlah Penduduk........................................................................................................................ II-6
2.1.4.2. Pertumbuhan Penduduk............................................................................................................... II-7
2.1.4.3. Struktur dan Komposisi Penduduk.............................................................................................. II-8
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat...................................................................................................II-9
2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi..II-9
2.2.1.1. Pertumbuhan PDRB.................................................................................................................... II-92.2.1.2. PDRB PerKapita......................................................................................................................... II-13
2.2.1.3. Laju Inflasi.................................................................................................................................. II-15
2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial .........II-16
2.2.2.1. Angka Melek Huruf (AMH)....................................................................................................... II-16
2.2.2.2. Angka Rata-Rata Lama Sekolah................................................................................................ II-17
2.2.2.3. Angka Partisipasi Kasar (APK)................................................................................................... II-17
2.2.2.4. Angka Partisipasi Murni (APM)................................................................................................. II-18
2.2.2.5. Angka Kematian Bayi (AKB)..................................................................................................... II-19
2.2.2.6. Angka Kematian Ibu (AKI)......................................................................................................... II-19
2.2.2.7. Persentase Balita Gizi Buruk...................................................................................................... II-20
2.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga................................................................................................II-20
2.2.3.1. Rasio lembaga seni budaya per 10.000 penduduk...................................................................... II-21
2.2.3.2. Rasio Klub dan Prasarana Olahraga............................................................................................ II-21
-
7/26/2019 Perda Sumbawa 7_2012 (RPJMD Kab. Sumbawa 2011-2015)
13/277
2.3. Aspek Pelayanan Umum Pemerintahan DaerahII-23
2.3.1.Urusan Wajib.................................................................................................................................II-22
2.3.1.1.Pendidikan.................................................................................................................................. II-23
2.3.1.1.1. Pendidikan Dasar................................................................................................................ II-23
2.3.1.1.1.1. Angka Partisipasi Sekolah (APS)............................................................................. II-23
2.3.1.1.1.2. Rasio Ketersediaan Sekolah..................................................................................... II-242.3.1.1.1.3. Rasio Guru/Murid.....................................................................................................II-25
2.3.1.1.1.4. Kualifikasi Guru....................................................................................................... II-26
2.3.1.1.1.5. Angka Putus Sekolah (Drop Out)............................................................................. II-26
2.3.1.1.1.6. Tingkat Kerusakan Kelas......................................................................................... II-27
2.3.1.1.2. Pendidikan Menengah......................................................................................................... II-27
2.3.1.1.2.1. Angka Partisipasi Sekolah (APS)............................................................................. II-27
2.3.1.1.2.2. Rasio Ketersediaan Sekolah..................................................................................... II-28
2.3.1.1.2.3. Rasio Guru Terhadap Murid.....................................................................................II-29
2.3.1.1.2.4. Kualifikasi Guru....................................................................................................... II-30
2.3.1.1.2.5. Angka Putus Sekolah (Drop Out)............................................................................. II-302.3.1.1.2.6. Tingkat Kerusakan Kelas......................................................................................... II-30
2.3.1.2. Kesehatan................................................................................................................................... II-30
2.3.1.2.1. Rasio Sarana Kesehatan...................................................................................................... II-31
2.3.1.2.2. Rasio pos pelayanan terpadu (Posyandu) per satuan balita................................................ II-31
2.3.1.2.3. Ketersediaan Puskesmas, Poliklinik dan Puskesmas Pembantu (Pustu)............................. II-33
2.3.1.2.4. Rasio Dokter Per Satuan Penduduk.................................................................................... II-34
2.3.1.2.5. Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk.........................................................................II-35
2.3.1.3. Lingkungan Hidup.................................................................................................................... II-36
2.3.1.3.1. Persentase Penduduk Berakses Air Bersih.......................................................................... II-36
2.3.1.3.2. Sarana dan Prasarana Persampahan................................................................................... II-372.3.1.3.3. Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Per Satuan Penduduk..................................... II-37
2.3.1.4. Pekerjaan Umum....................................................................................................................... II-38
2.3.1.4.1.Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik.........................................................II-38
2.3.1.4.2.Rasio Jaringan Irigasi........................................................................................................... II-38
2.3.1.5. Penataan Ruang......................................................................................................................... II-40
2.3.1.5.1. Rasio Ruang Terbuka Hijau................................................................................................ II-41
2.3.1.5.2. Rasio Bangunan ber-IMB Per Satuan Bangunan................................................................ II-42
2.3.1.6. Perencanaan Pembangunan..................................................................................................... II-43
2.3.1.7. Perumahan................................................................................................................................. II-44
2.3.1.7.1. Rumah Layak Huni............................................................................................................. II-44
2.3.1.7.2. Rumah Tangga Pengguna Air Bersih.................................................................................. II-45
2.3.1.8. Kepemudaan dan Olah Raga................................................................................................... II-45
2.3.1.8.1. Jumlah Organisasi Pemuda................................................................................................. II-45
2.3.1.8.2. Jumlah Organisasi Olahraga............................................................................................... II-46
2.3.1.8.3. Jumlah Kegiatan Kepemudaan............................................................................................ II-46
2.3.1.8.4. Jumlah Kegiatan Olahraga.................................................................................................. II-46
2.3.1.9. Penanaman Modal.................................................................................................................... II-47
2.3.1.9.1. Jumlah Investor Berskala Nasional..................................................................................... II-47
2.3.1.9.2. Rasio Daya Serap Tenaga Kerja. II-47
2.3.1.10. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM)...................................................................II-48
2.3.1.10.1. Persentase Koperasi Aktif. II-48
2.3.1.10.2. Jumlah BPR/LKM. II-48
2.3.1.10.3. Jumlah UKM non BPR/LKMUKM.. II-49
-
7/26/2019 Perda Sumbawa 7_2012 (RPJMD Kab. Sumbawa 2011-2015)
14/277
2.3.1.11. Kependudukan dan Catatan Sipil......................................................................................... II-49
2.3.1.11.1. Perkembangan Penduduk.................................................................................................. II-49
2.3.1.11.2. Penduduk Terdaftar Pada Catatan Sipil............................................................................ II-50
2.3.1.12. Ketenagakerjaan..................................................................................................................... II-50
2.3.1.12.1.Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)..................................................................... II-51
2.3.1.12.2.Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).............................................................................. II-512.3.1.13. Ketahanan Pangan.................................................................................................................. II-51
2.3.1.14. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.......................................................... II-52
2.3.1.14.1. Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah.. .. II-52
2.3.1.14.2. Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta.. II-53
2.3.1.14.3. Rasio kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)II-53
2.3.1.15. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera...................................................................... II-54
2.3.1.15.1. Jumlah Anggota Keluarga................................................................................................. II-54
2.3.1.15.2. Rasio Akseptor KB........................................................................................................... II-54
2.3.1.16. Perhubungan............................................................................................................................ II-55
2.3.1.16.1. Ijin Trayek......................................................................................................................... II-552.3.1.16.2. Jumlah Uji Kir Angkutan Umum...................................................................................... II-55
2.3.1.16.3.Perkembangan Sarana Angkutan Umum........................................................................... II-56
2.3.1.16.4. Ketersediaan Terminal dan Shelter................................................................................... II-56
2.3.1.16.5. Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum...................................................................... II-57
2.3.1.16.6. Rasio Ketersediaan Sarana Angkutan Umum Terhadap Panjang Jalan............................ II-57
2.3.1.16.7. Perhubungan Laut dan Udara............................................................................................ II-58
2.3.1.17. Komunikasi dan Informasi.................................................................................................... II-58
2.3.1.17.1. Jumlah Surat Kabar Nasional/Lokal................................................................................. II-58
2.3.1.17.2. Jumlah Penyiaran Radio/TV Lokal...................................................................................II-59
2.3.1.18. Pertanahan............................................................................................................................... II-592.3.1.18.1. Sertifikat Tanah Milik Pemerintah Daerah....................................................................... II-59
2.3.1.18.2. Penyelesaian Batas Wilayah............................................................................................. II-59
2.3.1.19. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri......................................................................... II-60
2.3.1.19.1. Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk.................................................. II-60
2.3.1.19.2. Rasio jumlah linmas per 10.000 penduduk....................................................................... II-60
2.3.1.19.3. Rasio pos siskamling per jumlah desa/kelurahan............................................................. II-61
2.3.1.20.Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian..................................................... II-61
2.3.1.20.1. Tingkat Kemiskin.............................................................................................................. II-61
2.3.1.20.2. Proporsi Realisasi PAD Terhadap Realisasi APBD......................................................... II-63
2.3.1.20.3. Jumlah Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Yang Dibentuk...................................... II-64
2.3.1.20.4.Survey Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat..................................................................II-64
2.3.1.21. Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa.................................................................................. II-64
2.3.1.21.1.Kelompok Binaan LPM..................................................................................................... II-65
2.3.1.21.2.Jumlah LSM Yang Aktif.................................................................................................... II-65
2.3.1.22. Sosial......................................................................................................................................... II-66
2.3.1.22.1. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)........................................................II-66
2.3.1.22.2. Rasio Ketersediaan Tempat Ibadah.................................................................................. II-67
2.3.1.22.3. Karang Taruna................................................................................................................... II-67
2.3.1.23.Kebudayaan.............................................................................................................................. II-68
2.3.1.23.1. Sarana Prasarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya....................................................... II-68
2.3.1.23.2. Lembaga Kesenian dan Lembaga Kebudayaan................................................................ II-68
2.3.1.23.3. Prasarana Pertunjukan Seni Budaya................................................................................. II-68
-
7/26/2019 Perda Sumbawa 7_2012 (RPJMD Kab. Sumbawa 2011-2015)
15/277
2.3.1.23.4. Kegiatan Seni dan Budaya................................................................................................ II-69
2.3.1.23.5. Pengelolaan Cagar Budaya............................................................................................... II-69
2.3.1.24. Statistik.....................................................................................................................................II-70
2.3.1.25. Kearsipan.................................................................................................................................II-71
2.3.1.25.1. Penerapan Pengelolaan Arsip Secara Baku...................................................................... II-71
2.3.1.25.2. Ketersediaan SDM Pengelola Kearsipan (Arsiparis)........................................................ II-712.3.1.26. Perpustakaan...........................................................................................................................II-72
2.3.2. Layanan Urusan Pilihan..............................................................................................................II-73
2.3.2.1. Kelautan dan Perikanan...........................................................................................................II-73
2.3.2.1.1. Potensi Lahan dan Pemanfaatan Potensi Lahan.................................................................. II-73
2.3.2.1.2. Produksi Perikanan............................................................................................................. II-74
2.3.2.1.3. Cakupan Pembinaan Kelompok Nelayan........................................................................... II-75
2.3.2.2. Pertanian.................................................................................................................................... II-75
2.3.2.2.1. Pertanian Tanaman Pangan................................................................................................. II-75
2.3.2.2.2. Peternakan........................................................................................................................... II-77
2.3.2.2.3. Perkebunan.......................................................................................................................... II-832.3.2.3. Kehutanan.................................................................................................................................. II-85
2.3.2.3.1. Luas Kawasan Hutan......................................................................................................... II-85
2.3.2.3.2. Penanganan Lahan Kritis.................................................................................................... II-85
2.3.2.4. Energi dan Sumber Daya Mineral........................................................................................... II-86
2.3.2.4.1. Potensi Sumberdaya Mineral.............................................................................................. II-86
2.3.2.4.2. Bahan Galian Industri......................................................................................................... II-87
2.3.2.4.3. Bahan Galian Keramik........................................................................................................ II-88
2.3.2.4.4. Bahan Galian Aneka Industri.............................................................................................. II-89
2.3.2.4.5. Bahan Galian Batu Hias...................................................................................................... II-90
2.3.2.4.6. Bahan Galian Logam.......................................................................................................... II-902.3.2.4.7. Potensi Sumberdaya Energi Listrik..................................................................................... II-91
2.3.2.4.8. Potensi Sumberdaya Energi Panas Bumi............................................................................ II-91
2.3.2.5. Kepariwisataan.......................................................................................................................... II-93
2.3.2.5.1. Rasio Obyek Wisata Yang Ditangani................................................................................. II-93
2.3.2.5.2. Tingkat Hunian Hotel.......................................................................................................... II-95
2.3.2.6. Perindustrian............................................................................................................................. II-96
2.3.2.7. Perdagangan.............................................................................................................................. II-96
2.3.2.7.1. Jumlah Usaha Perdagangan................................................................................................ II-96
2.3.2.7.2. Sarana dan Prasarana Perdagangan..................................................................................... II-96
2.3.2.8. Ketransmigrasian...................................................................................................................... II-97
2.3.2.8.1. Perkembangan UPT dan Transmigran................................................................................II-98
2.4. Aspek Daya Saing Daerah. II-98
2.4.1. Kemampuan Ekonomi DaerahII-98
2.4.1.1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita (Angka Konsumsi RT Per Kapita)............. II-98
2.4.1.2. Nilai Tukar Petani....................................................................................................................... II-99
2.4.2. Fasilitas Wilayah/Infrastruktur...................................................................................................... II-100
2.4.2.1. Aksessibilitas Daerah.................................................................................................................. II-100
2.4.2.1.1. Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan....................................................................... II-100
2.4.2.1.2. Jumlah Orang/Barang Yang Terangkut Angkutan Umum................................................. II-101
2.4.2.2. Fasilitas Bank dan Non Bank...................................................................................................... II-1012.4.2.3. Ketersediaan Restoran/Rumah Makan........................................................................................ II-102
2.4.2.4. Jumlah Penginapan/Hotel............................................................................................................ II-102
-
7/26/2019 Perda Sumbawa 7_2012 (RPJMD Kab. Sumbawa 2011-2015)
16/277
2.4.2.5. Persentase rumah tangga (RT) yang menggunakan akses air bersih.......................................... II-103
2.4.2.6. Fasilitas listrik............................................................................................................................. II-104
2.4.2.6.1. Ketersediaan Listrik............................................................................................................ II-104
2.4.2.6.2. Banyak VA Tersambung..................................................................................................... II-104
2.4.2.6.3. Persentase Rumah Tangga Yang Menggunakan Listrik..................................................... II-105
2.4.3. Iklim Berinvestasi.......................................................................................................................... II-1052.4.3.1. Keamanan dan Ketertiban........................................................................................................... II-105
2.4.3.1.1. Angka Kriminalitas Yang Tertangani................................................................................. II-105
2.4.3.1.2. Jumlah Demonstrasi............................................................................................................ II-106
2.4.3.2. Kemudahan Perijinan................................................................................................................. II-106
2.4.3.3. Pengenaan Pajak Daerah (Jumlah Dan Macam Pajak Dan Retribusi Daerah)........................... II-108
2.4.3.4. Peraturan Daerah (Perda) Yang Mendukung Iklim Usaha.......................................................... II-109
2.4.4. Sumber Daya Manusia................................................................................................................... II-110
BAB III GAMBARAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu......................................................................................................... III-1
3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD........................................................................................................... III-1
3.1.2. Neraca Keuangan Daerah...............................................................................................................III-5
3.2. Kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu.................................................................................. III-7
3.2.3. Proporsi Penggunaan Anggaran..................................................................................................... III-14
3.2.4. Analisis Pembiayaan...................................................................................................................... III-15
3.3. Kerangka Pendanaan....................................................................................................................... III-16
3.3.1. Proyeksi Pendapatan Daerah..........................................................................................................III-17
3.3.2. Proyeksi SiLPA.............................................................................................................................. III-17
3.3.3. Proyeksi Kebutuhan Belanja Wajib dan Mengikat.........................................................................III-17
3.4. Kebijakan Anggaran........................................................................................................................ III-18
3.4.1. Kebijakan Umum Anggaran........................................................................................................... III-18
3.4.2. Kebijakan Alokasi Anggaran......................................................................................................... III-20
BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS
4.1. Permasalahan Pembangunan Daerah............................................................................................... IV-1
4.1.1. Identifikasi permasalahan untuk penentuan program pembangunan............................................. IV-1
4.1.2. Identifikasi Permasalahan Untuk Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah................ IV-4
4.1.2.1.Urusan Wajib.......................................................................................................................... IV-5
4.1.2.1.1. Pendidikan...................................................................................................................IV-5
4.1.2.1.2. Kesehatan.................................................................................................................... IV-54.1.2.1.3 .Lingkungan Hidup...................................................................................................... IV-6
4.1.2.1.4. Pekerjaan Umum......................................................................................................... IV-6
4.1.2.1.5. Penataan Ruang........................................................................................................... IV-6
4.1.2.1.6. Perencanaan Pembangunan......................................................................................... IV-6
4.1.2.1.7. Perumahan................................................................................................................... IV-7
4.1.2.1.8. Kepemudaan dan Olahraga......................................................................................... IV-7
4.1.2.1.9. Penanaman Modal....................................................................................................... IV-7
4.1.2.1.10. Koperasi dan UKM................................................................................................... IV-7
4.1.2.1.11. Kependudukan dan Catatan Sipil.............................................................................. IV-8
4.1.2.1.12. Ketenagakerjaan........................................................................................................ IV-84.1.2.1.13. Ketahanan Pangan.................................................................................................... IV-8
4.1.2.1.14. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.................................................. IV-8
-
7/26/2019 Perda Sumbawa 7_2012 (RPJMD Kab. Sumbawa 2011-2015)
17/277
4.1.2.1.15. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera............................................................ IV-9
4.1.2.1.16. Perhubungan.............................................................................................................. IV-8
4.1.2.1.17. Komunikasi dan Informasi........................................................................................ IV-8
4.1.2.1.18. Pertanahan................................................................................................................. IV-9
4.1.2.1.19. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri............................................................. IV-9
4.1.2.1.20. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian....................................................... IV-9
4.1.2.1.21.Pemberdayaan Masyarakat dan Desa........................................................................ IV-9
4.1.2.1.22. Sosial........................................................................................................................ IV-10
4.1.2.1.23. Kebudayaan.............................................................................................................. IV-10
4.1.2.1.24. Statistik..................................................................................................................... IV-10
4.1.2.1.25. Kearsipan................................................................................................................... IV-10
4.1.2.1.26. Perpustakaan............................................................................................................. IV-10
4.1.2.2. Urusan Pilihan...................................................................................................................... IV-11
4.1.2.2.1. Kelautan dan Perikanan.............................................................................................. IV-11
4.1.2.2.2. Pertanian..................................................................................................................... IV-114.1.2.2.3. Kehutanan................................................................................................................... IV-11
4.1.2.2.4. Energi dan Sumberdaya Mineral................................................................................ IV-11
4.1.2.2.5. Pariwisata.................................................................................................................... IV-12
4.1.2.2.6. Perindustrian............................................................................................................... IV-12
4.1.2.2.7. Perdagangan................................................................................................................ IV-12
4.1.2.2.8. Ketransmigrasian........................................................................................................ IV-12
4.2. Penelaahan RPJMN dan PRJMD Daerah Lain.................................................................................... IV-13
4.2.1. Penelaahan RPJMN dan RPJMD Provinsi..................................................................................... IV-13
4.2.2. Penelaahan RPJMD Daerah Lain.................................................................................................. IV-15
4.3. Analisis Isu-Isu Strategis Pembangunan Jangka Menengah.............................................................. IV-16
4.4. Penelaahan RPJPD Kabupaten Sumbawa (2005-2025)...................................................................... IV-26
BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN
5.1. Visi...................................................................................................................................................... V-1
5.2. Misi..................................................................................................................................................... V-2
5.3. Tujuan dan Sasaran.............................................................................................................................. V-3
BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH..............................VI-1
BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH..........................VII-1BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS SERTA PENDANAANNYA...........VIII-1
BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH..............................................................IX-1
BAB X PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAN..................................................... X-1
-
7/26/2019 Perda Sumbawa 7_2012 (RPJMD Kab. Sumbawa 2011-2015)
18/277
-
7/26/2019 Perda Sumbawa 7_2012 (RPJMD Kab. Sumbawa 2011-2015)
19/277
Tabel 2.29 : Ketersediaan Gedung Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah MenurutKecamatan di Kabupaten Sumbawa (2010)........................................................ II 24
Tabel 2.30 : Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Kab. Sumbawa (2006
2010)................................................................................................................... II 25
Tabel 2.31 : Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Menurut Kecamatan di
Kabupaten Sumbawa (2010)............................................................................... II 25
Tabel 2.32 : Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV Berdasarkan Jenjang Pendididkan
Di Kabupaten Sumbawa (2006 2010)......................................... II26
Tabel 2.33 : Angka Putus Sekolah (Drop Out) Pada Jenjang Pendidikan Dasar
di Kabupaten Sumbawa (2006-2010).................................................................II 27
Tabel 2.34 : Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/MA/SMK Kab.Sumbawa (2006 2010)..................................................................................... II 27
Tabel 2.35 : APS SMA/MA/SMK Menurut Kecamatan di Kab. Sumbawa (2010)............... II 28
Tabel 2.36 : Rasio Ketersediaan Sekolah SMA/MA/SMK di Kab. Sumbawa(2006 2010)...................................................................................................... II 28
Tabel 2.37 : Ketersediaan Gedung Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah
Menurut Kecamatan Kabupaten Sumbawa (2010)............................................. II 29Tabel 2.38 : Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pend. Menengah Di Kab Sumbawa
(2006 2010)...................................................................................................... II29
Tabel 2.39 : Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV Jenjang Pendididkan
SMA/MA/SMK Di Kabupaten Sumbawa (2006 2010)...................................II 30
Tabel 2.40 : Angka Putus Sekolah (Drop Out) Pada Jenjang Pendidikan Menengahdi Kabupaten Sumbawa (2006-2010)................................................................. II 30
Tabel 2.41 : Jumlah dan Rasio Sarana Kesehatan Kab. Sumbawa dan Prov. NTB (2009).... II 31
Tabel 2.42 : Jumlah Puskesmas, Poliklinik dan Pustu Menurut Kecamatan (2010).............. II 31
Tabel 2.43 : Jumlah Dan Persentase Posyandu Menurut Strata dan Kecamatandi Kabupaten Sumbawa (2010)........................................................................... II 32
Tabel 2.44 : Jumlah Posyandu dan Balita di Kab. Sumbawa (2007-2010)............................ II 32
Tabel 2.45 : Jumlah Posyandu dan Balita Menurut Kecamatan di Kab. Sumbawa (2010).... II 33
Tabel 2.46 : Jumlah Puskesmas, Pustu dan Poliklinik Di Kabupaten Sumbawa(2006-2010)........................................................................................................ II 33
Tabel 2.47 : Jumlah Dokter dan Penduduk di Kabupaten Sumbawa (2006-2010)................. II 34
Tabel 2.48 : Rasio Jumlah Dokter Menurut Kecamatan di Kabupaten Sumbawa Tahun2010.................................................................................................................... II 34
Tabel 2.49 : Rasio Tenaga Medis dan Paramedis per 1000 Penduduk
di Kabupaten Sumbawa (2006-2010).................................................................II 35
Tabel 2.50 : Jumlah Tenaga Medis dan Paramedis Menurut Kecamatan
Di Kabupaten Sumbawa (2010).......................................................................... II
35Tabel 2.51 : Jumlah Keluarga Yang Memperoleh Akses Air Bersih Perkecamatan
Kabupaten Sumbawa (2010)............................................................................... II 36
Tabel 2.52 : Jumlah Daya Daya Tampung TPS di Kabupaten Sumbawa............................... II 37
Tabel 2.53 : Rasio Tempat Pembuangan Sampah terhadap Jumlah Pendudukdi Kabupaten Sumbawa..................................................................................... II 37
Tabel 2.54 : Status dan Panjang Jalan Kabupaten Sumbawa (2006-2010)............................. II 38
Tabel 2.55 : Kondisi Kemantapan Jalan Kabupaten (2010)................................................... II 38
Tabel 2.56 : Daerah Irigasi Kewenangan Pusat (>3000 Ha)................................................... II 39
Tabel 2.57 : Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi (>1000-3000 Ha)..................................... II 39
Tabel 2.58 : Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten (
-
7/26/2019 Perda Sumbawa 7_2012 (RPJMD Kab. Sumbawa 2011-2015)
20/277
Tabel 2.60 : Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Sumbawa................................................... II 41
Tabel 2.61 : Rasio Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Sumbawa (2011)............................. II 42
Tabel 2.62 : Rasio Bangunan ber-IMB per Satuan Bangunan Di Kabupaten Sumbawa(2006 s.d 2010)................................................................................................... II 43
Tabel 2.63 : Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten
Sumbawa............................................................................................................. II 43
Tabel 2.64 : Jumlah dan Rasio Rumah Layak Huni Kabupaten Sumbawa (2010)................. II 44
Tabel 2.65 : Rumah Tangga Yang Menggunakan Air Bersih di Kabupaten Sumbawa(2010).................................................................................................................. II 45
Tabel 2.66 : Nilai Rencana dan Realisasi Investasi di Kab. Sumbawa (2008-2010).............. II 47
Tabel 2.67 : Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Kabupaten Sumbawa (2010).......................... II 48
Tabel 2.68 : Persentase Koperasi Aktif di Kabupaten Sumbawa (2010)................................ II 48
Tabel 2.69 : Jumlah BPR dan LKM di Kabupaten Sumbawa................................................ II 49
Tabel 2.70 : Jumlah UKM Non BPR/LKM Kabupaten Sumbawa......................................... II 49
Tabel 2.71 : Perkembangan Populasi Penduduk Kabupaten Sumbawa Menurut
Kelompok Umur................................................................................................. II49
Tabel 2.72 : Jumlah KTP Yang Dikeluarkan di Kabupaten Sumbawa per Tahun................. II 50
Tabel 2.73 : Jumlah Akta Kependudukan Yang Dikeluarkan di Kabupaten Sumbawa......... II 50
Tabel 2.74 : Angkatan Kerja dan Pengangguran di Kabupaten Sumbawa............................. II 51
Tabel 2.75 : Kebutuhan Standar Beras dan Kemampuan Pemenuhan Beras Untuk
Konsumsi Penduduk di Kabupaten Sumbawa.................................................... II 51
Tabel 2.76 : Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Kab Sumbawa....... II 52
Tabel 2.77 : Jumlah Perempuan Pada jabatan Struktural di Lembaga Pemerintah Kab.
Sumbawa (2006 2010)..................................................................................... II 52Tabel 2.78 : Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta di Kab. Sumbawa (2006-2010)...... II 53
Tabel 2.79 : Rasio KDRT di Kabupaten Sumbawa (2008-2010)........................................... II 53
Tabel 2.80 : Rata-Rata Jumlah Anggota Keluarga di Kabupaten Sumbawa.......................... II 54
Tabel 2.81 : Rasio Akseptor KB di Kabupaten Sumbawa (2006 2010).............................. II 54
Tabel 2.82 : Jumlah Akseptor KB di Kabupaten Sumbawa Menurut Kecamatan (2010)...... II 54
Tabel 2.83 : Rasio Jumlah Ijin Trayek Terhadap 10000 Penduduk di Kabupaten Sumbawa. II 55
Tabel 2.84 : Jumlah Uji Kir Angkutan Umum di Kabupaten Sumbawa (2006-2010)........... II 56
Tabel 2.85 : Perkembangan Sarana Angkutan Darat di Kabupaten Sumbawa....................... II 56
Tabel 2.86 : Ketersediaan Terminal Angkutan Darat di Kabupaten Sumbawa...................... II 56
Tabel 2.87 : Rasio Terminal Terhadap Jumlah Angkutan Penumpang di Kab. Sumbawa..... II 57
Tabel 2.88 : Jumlah Arus Penumpang dan Arus Barang di Kabupaten Sumbawa(2006-2010)........................................................................................................ II 57
Tabel 2.89 : Panjang Jalan di Kabupaten Sumbawa (2006-2010).......................................... II 57
Tabel 2.90 : Rasio Ketersediaan Sarana Angkutan Darat Terhadap Panjang Jalan diKabupaten Sumbawa.......................................................................................... II 58
Tabel 2.91 : Jumlah Surat Kabar Nasional/Lokal Kabupaten Sumbawa................................ II 58
Tabel 2.92 : Penerbitan Sertifikat Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Sumbawa................ II 59
Tabel 2.93 : Penyelesaian Batas Wilayah di Kabupaten Sumbawa........................................ II 59
Tabel 2.94 : Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja di Kabupaten Sumbawa (2006-2010)......... II 60
-
7/26/2019 Perda Sumbawa 7_2012 (RPJMD Kab. Sumbawa 2011-2015)
21/277
Tabel 2.95 : Rasio Jumlah Linmas di Kabupaten Sumbawa (2006-2010).............................. II 61
Tabel 2.96 : Rasio Jumlah Pos Siskamling di Kabupaten Sumbawa (2006-2010)................. II 61
Tabel 2.97 : Tingkat Penurunan Kemiskinan di Kabupaten Sumbawa, NTB dan Nasional.. II 62
Tabel 2.98 : Proporsi Jumlah Penduduk Miskin di Kab. Sumbawa Dalam Provinsi NTB
(2005-2010)........................................................................................................
II 63
Tabel 2.99 : Proporsi Realisasi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Realisasi APBDKabupaten Sumbawa (2008-2010)..................................................................... II 64
Tabel 2.100 : Jumlah Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Yang Dibentuk di Kab.Sumbawa............................................................................................................. II 64
Tabel 2.101 : Survey Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat di Kabupaten Sumbawa........... II 64
Tabel 2.102 : Kelompok Binaan LPM Berdasarkan Kecamatan Kabupaten Sumbawa(2006-2010)........................................................................................................ II 65
Tabel 2.103 : Jumlah LSM di Kabupaten Sumbawa (2006-2010)........................................... II 66
Tabel 2.104 : Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Sumbawa................. II 66
Tabel 2.105 : Rasio Ketersediaan Tempat Ibadah di Kabupaten Sumbawa............................. II 67Tabel 2.106 : Jumlah dan Status Karang Taruna di Kabupaten Sumbawa............................... II 68
Tabel 2.107 : Lembaga Seni dan Budaya Yang Terdaftar di Kabupaten Sumbawa................. II 68
Tabel 2.108 : Prasarana Pertunjukan Seni Budaya di Kabupaten Sumbawa............................ II 69
Tabel 2.109 : Event Tetap Kegiatan Seni dan Budaya di Kabupaten Sumbawa...................... II 69
Tabel 2.110 : Jumlah Benda Cagar Budaya di Kabupaten Sumbawa (2010)........................... II 70
Tabel 2.111 : Ketersediaan Dokumen Statistik di Kabupaten Sumbawa................................ II 70
Tabel 2.112 : Pengelolaan Arsip Secara Baku di Kabupaten Sumbawa.................................. II 71
Tabel 2.113 : Pengelola Arsip Secara Terpadu di Kabupaten Sumbawa.................................. II 72
Tabel 2.114 : Jumlah Perpustakaan Kabupaten Sumbawa (2006 2010)................................ II 72
Tabel 2.115 : Perkembangan Koleksi Buku dan Pengunjung Perpustakaan DaerahKabupaten Sumbawa.......................................................................................... II
73
Tabel 2.116 : Potensi dan Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan Kabupaten Sumbawa
(2010).................................................................................................................. II 73
Tabel 2.117 : Potensi dan Pemanfaatan Sumberdaya Lahan Perikanan Kabupaten Sumbawa(2006-2010)........................................................................................................
II 74
Tabel 2.118 : Produksi Perikanan Kabupaten Sumbawa Terhadap Provinsi NTB
(2006-2010)........................................................................................................ II 74
Tabel 2.119 : Potensi dan Produksi Perikanan di Kabupaten Sumbawa (2006-2010)............. II 74
Tabel 2.120 : Data Jumlah Kelompok Budidaya Rumput Laut per Kecamatan 2010.............. II 75
Tabel 2.121 : Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap Per Kecamatan Tahun 2010................ II 75
Tabel 2.122 : Perbandingan Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Padi............................. II 76
Tabel 2.123 : Perbandingan Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Jagung......................... II 76
Tabel 2.124 : Percetakan Sawah Baru Tahun 2008-2010......................................................... II 76
Tabel 2.125 : Jumlah Kelompok Tani & Gapoktan Kabupaten Sumbawa Per KecamatanTahun 2010......................................................................................................... II
77
Tabel 2.126 : Populasi Ternak di Kabupaten Sumbawa (ekor)................................................ II 77
Tabel 2.127 : Sebaran Wilayah Ternak per Kecamatan di Kabupaten Sumbawa Tahun 2010 II 78
Tabel 2.128 : Perbandingan Pertumbuhan Ternak Kabupaten Sumbawa dengan NTB........... II 79
-
7/26/2019 Perda Sumbawa 7_2012 (RPJMD Kab. Sumbawa 2011-2015)
22/277
Tabel 2.129 : Jumlah Kelompok Petani Ternak Berdasarkan Kelas Kelompok KabupatenSumbawa Tahun 2010........................................................................................ II 79
Tabel 2.130 : Jumlah dan Luas Lar (Padang Penggembalaan) Ternak di Kabupaten
Sumbawa Tahun 2010........................................................................................ II80
Tabel 2.131 : Pengeluaran Ternak ke Luar Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2010........... II 82
Tabel 2.132 : Pemotongan Ternak dan Penerimaan Retribusi Tiap RPH di KabupatenSumbawa Tahun 2010........................................................................................ II 82
Tabel 2.133 : Kasus Penyakit Ternak Yang di Tangani di Kabupaten Sumbawa Tahun 2010 II 83
Tabel 2.134 : Luas Areal (Ha) Komoditas Perkebunan Kab. Sumbawa................................... II 83
Tabel 2.135 : Produksi Komoditas Perkebunan Kabupaten Sumbawa..................................... II 84
Tabel 2.136 : Produktivitas Areal Perkebunan di Kabupaten Sumbawa.................................. II 84
Tabel 2.137 : Luas Kawasan Hutan di Kabupaten Sumbawa Berdasarkan Tata Guna HutanProvinsi NTB Tahun 2010.................................................................................. II 85
Tabel 2.138 : Lahan Kritis di Kabupaten Sumbawa (2004-2009)............................................ II 85
Tabel 2.139 : Perkembangan Penanaman Dalam Rehabilitasi Hutan dan Lahandi Kabupaten Sumbawa...................................................................................... II 86
Tabel 2.140 : Potensi Bahan Galian Industri Teridentifikasi di Kabupaten Sumbawa (2010). II 87
Tabel 2.141 : Potensi Bahan Galian Keramik Teridentifikasi di Kabupaten Sumbawa(2010).................................................................................................................. II 88
Tabel 2.142 : Potensi Bahan Galian Aneka Industri Teridentifikasi di Kabupaten Sumbawa(2010).................................................................................................................. II 89
Tabel 2.143 : Potensi Bahan Galian Batu Hias Teridentifikasi di Kabupaten Sumbawa(2010).................................................................................................................. II 90
Tabel 2.144 : Potensi Bahan Galian Logam Teridentifikasi di Kabupaten Sumbawa (2010).. II 90
Tabel 2.145 : Sumberdaya Energi Air di Kabupaten Sumbawa............................................... II 91
Tabel 2.146 : Tingkat Penyelidikan Lapangan Panas Bumi di NTB........................................ II 92
Tabel 2.147 : Ringkasan Karakteristik Lapangan Panas Bumi di NTB.................................... II 92
Tabel 2.148 : Obyek Wisata di Kabupaten Sumbawa (2006-2010)......................................... II 93
Tabel 2.149 : Jumlah Tamu Hotel di Kabupaten Sumbawa (2009-2010)................................ II 95
Tabel 2.150 : Jumlah Usaha Perindustrian di Kabupaten Sumbawa........................................ II 96
Tabel 2.151 : Jumlah Usaha Perdagangan di Kabupaten Sumbawa......................................... II 96
Tabel 2.152 : Ketersediaan Prasarana Pasar di Kabupaten Sumbawa...................................... II 96
Tabel 2.153 : Prasarana Pasar di Kabupaten Sumbawa (2010)................................................ II 97
Tabel 2.154 : Persentase Tera/Tera Ulang di Kabupaten Sumbawa....................................... II 97
Tabel 2.155 : UPT dan Perkembangan Transmigran di Kabupaten Sumbawa......................... II 98
Tabel 2.156 : Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita (Angka Konsumsi RT PerKapita) (2010)..................................................................................................... II 99
Tabel 2.157 : Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Non Pangan di Kabupaten Sumbawa.. II 99
Tabel 2.158 : Nilai Tukar Petani di Provinsi Nusa Tenggara Barat (2009).............................. II 100
Tabel 2.159 : Rasio Panjang Jalan Terhadap Jumlah Kendaran Umum di KabupatenSumbawa............................................................................................................. II 100
Tabel 2.160 : Jumlah Arus Penumpang dan Arus Barang di Kabupaten Sumbawa (2006-2010)................................................................................................................... II 101
Tabel 2.161 : Perkembangan Jumlah Bank dan Kantor Bank di Kabupaten Sumbawa........... II 101
-
7/26/2019 Perda Sumbawa 7_2012 (RPJMD Kab. Sumbawa 2011-2015)
23/277
Tabel 2.162 : Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat di Kab. Sumbawa (2009)............... II 102
Tabel 2.163 : Jumlah Restoran/Rumah Makan Kabupaten Sumbawa...................................... II 102
Tabel 2.164 : Jenis, Kelas dan Jumlah Penginapan/Hotel Kabupaten Sumbawa..................... II 103
Tabel 2.165 : Persentase Rumah Tangga (RT) Yang Menggunakan Akses Air Bersih........... II 103
Tabel 2.166 : Ketersediaan Listrik PLN di Kabupaten Sumbawa (2006-2010)....................... II 104Tabel 2.167 : Jumlah VA Tersambung Pada Layanan PLN di Kabupaten Sumbawa
(2006-2010)........................................................................................................ II104
Tabel 2.168 : Jumlah Pelanggan Listrik Di Kab. Sumbawa (2006-2010)................................ II 105
Tabel 2.169 : Rasio Elektrifikasi di Kabupaten Sumbawa (2006-2010).................................. II 105
Tabel 2.170 : Kasus Kriminalitas Yang Tertangani di Kabupaten Sumbawa.......................... II 106
Tabel 2.171 : Jumlah Demonstrasi di Kabupaten Sumbawa................................................... II 106
Tabel 2.172 : Jenis Ijin Dan Lama Proses Pengurusan............................................................. II 106
Tabel 2.173 : Jumlah dan Macam Pajak dan Retribusi daerah................................................. II 108
Tabel 2.174 : Komposisi Penduduk dan Rasio Ketergantungan (RK)Kabupaten Sumbawa Tahun 2005-2010.............................................................
II 110
Tabel 3.1 : Target dan Realisasi Pendapatan Kabupaten SumbawaTahun Anggaran 2008-2010............................................................................... III 1
Tabel 3.2 : Realisasi dan Rata-Rata Pertumbuhan Pendapatan Daerah KabupatenSumbawa Tahun Anggaran 2006-2010.............................................................. III 2
Tabel 3.3 : Neraca Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2006-2010................................ III 5
Tabel 3.4 : Analisa Neraca Keuangan Daerah Kabupaten Sumbawa................................... III 6
Tabel 3.5 : Hasil Analisa Neraca Keuangan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Tahun2008-2010........................................................................................................... III 6
Tabel 3.6 : Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kab. Sumbawa..... III 14
Tabel 3.7 : Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Sumbawa. III 14
Tabel 3.8 : Defisit Riil Anggaran Kabupaten Sumbawa....................................................... III 15
Tabel 3.9 : Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Sumbawa...................... III 15
Tabel 3.10 : Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran(SiLPA) Riil KabupatenSumbawa Tahun Anggaran (2008-2010)............................................................ III 15
Tabel 3.11 : Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2011-2015.............. III 16
Tabel 3.12 : Proyeksi SiLPA Riil Kabupaten Sumbawa Tahun 2011-2015........................... III 17
Tabel 3.13 : Proyeksi Belanja Wajib dan Mengikat Kabupaten Sumbawa Tahun 2011-2015..................................................................................................................... III 17
Tabel 3.14 : Perkiraan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai
Pembangunan Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2011-2015......................... III 17
Tabel 3.15 : Ketentuan Umum Kelompok Prioritas Anggaran............................................... III 19
Tabel 3.16 : Jumlah Anggaran Berdasarkan Kelompok Prioritas Kabupaten Sumbawa(2008 2010)...................................................................................................... III 20
Tabel 3.17 : Kebijakan Alokasi Anggaran Kabupaten Sumbawa (2011-2015)...................... III 21
Tabel 4.1 : Identifikasi Permasalahan Untuk Penentuan Program PembangunanKabupaten Sumbawa.......................................................................................... IV -1
Tabel 4.2 : Keterkaitan Prioritas RPJMN, RPJMD Provinsi NTB dan RPJMD KabupatenSumbawa.............................................................................................................
IV -13
Tabel 4.3 : Identifikasi Keterkaitan Prioritas Pembangunan Jangka Menengah DaerahAntara Kabupaten Sumbawa, Sumbawa Barat dan Dompu...............................
IV -15
-
7/26/2019 Perda Sumbawa 7_2012 (RPJMD Kab. Sumbawa 2011-2015)
24/277
Tabel 4.4 : Identifikasi Isu-Isu Strategis Pembangunan Jangka Menengah KabupatenSumbawa............................................................................................................. IV -16
Tabel 4.5 : Keterkaitan Hubungan Isu Strategis................................................................... IV -26
Tabel 5.1 : Perumusan Penjelasan Visi................................................................................. V -1
Tabel 6.1 : Strategi, Arah dan Kebijakan Pembangunan Kabupaten Sumbawa Tahun
2011-2015........................................................................................................... VI -7
Tabel 7.1 : Arah Kebijakan, Kebijakan Umum dan Program Pembangunan
Misi I RPJMD Kabupaten Sumbawa 2011-2015................................................ VII -1
Tabel 7.2 : Arah Kebijakan, Kebijakan Umum dan Program Pembangunan
Misi II RPJMD Kabupaten Sumbawa 2011-2015..............................................VII -2
Tabel 7.3 : Arah Kebijakan, Kebijakan Umum dan Program PembangunanMisi III RPJMD Kabupaten Sumbawa 2011-2015............................................. VII -3
Tabel 7.4 : Arah Kebijakan, Kebijakan Umum dan Program PembangunanMisi IV RPJMD Kabupaten Sumbawa 2011-2015.............................................
VII -5
Tabel 7.5 : Arah Kebijakan, Kebijakan Umum dan Program PembangunanMisi V RPJMD Kabupaten Sumbawa 2011-2015.............................................. VII -8
Tabel 8.1 : Indikasi Rencana Program Serta Pendanaan Indikatif RPJMD KabupatenSumbawa (2011-2015)........................................................................................ VIII -2
Tabel 9.1 : Indikator Kinerja Daerah Tahun 2011-2015....................................................... IX -2
-
7/26/2019 Perda Sumbawa 7_2012 (RPJMD Kab. Sumbawa 2011-2015)
25/277
DAFTAR GAMBAR
Gambar 2.1 : Peta Lempeng Tektonik......................................................................................... II - 5
Gambar 2.2 : Pertumbuhan Penduduk Tahunan Kabupaten Sumbawa, Provinsi NTB dan
Nasional.................................................................................................................. II - 8
Gambar 2.3 : Piramida Penduduk Kabupaten Sumbawa Tahun 2010......................................... II - 8
Gambar 2.4 : PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Dan PDRB Atas Dasar HargaKonstan (ADHK) Kabupaten Sumbawa (2000-2009)...........................................
II - 9
Gambar 2.5 : Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Dan PDRB AtasDasar Harga Konstan (ADHK) Kabupaten Sumbawa (2000 2009)................... II - 10
Gambar 2.6 : Perkembangan PDRB Per Kapita Kabupaten Sumbawa....................................... II - 14
Gambar 2.7 : Jumlah IMB per tahun di Kabupaten Sumbawa.................................................... II - 42
Gambar 2.8 : Jumlah Perusahaan PMDN dan PMA yang Berinvestasi di KabupatenSumbawa (2008-2010)........................................................................................... II - 47
Gambar 2.9 : Jumlah Penduduk Miskin (jiwa) di Kabupaten Sumbawa (2005-2010)................ II - 62
Gambar 2.10 : Tingkat Kemiskinan Kab. Sumbawa, Prov. NTB dan Nasional (2005-2010)....... II - 62
Gambar 2.11 : Garis Kemiskinan di Kabupaten Sumbawa (2005-2010)....................................... II - 63
Gambar 2.12 : Lokasi Energi Panas Bumi di NTB........................................................................ II - 92
Gambar 2.13 : Perkembangan Rasio Ketergantungan Kabupaten Sumbawa................................ II - 111
-
7/26/2019 Perda Sumbawa 7_2012 (RPJMD Kab. Sumbawa 2011-2015)
26/277
I - 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 25Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, merupakan satu kesatuan Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (SPPN). Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 mengamanatkan bahwa
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran visi, misi dan
program kerja Kepala Daerah, disusun dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD) dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPJMN).
Dalam konteks perencanaan pembangunan Kabupaten Sumbawa, rujukan utama penyusunan
RPJMD ini adalah dokumen visi, misi dan program kerja Bupati/Wakil Bupati Sumbawa terpilih
yaitu dokumen yang disampaikan dalam Rapat Paripurna Khusus DPRD Kabupaten Sumbawa
pada tanggal 21 Mei 2010, dengan berpedoman kepada Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa
Nomor 31 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten
Sumbawa 2005-2025 untuk tahap lima tahunan ke-dua yaitu periode tahun 2011-2015
Di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 31 Tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumbawa 2005-2025. disebutkan bahwa
prioritas pembangunan lima tahun kedua (RPJMD Tahap II Tahun 2011-2015) diarahkan pada
semakin mantapnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, peningkatan pelayanan dasar
terutama dibidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial serta pembangunan infrastrukturdaerah yang mendukung agribisnis. Lebih lanjut RPJPD menggariskan bahwa, dalam tahap kedua
tersebut pelayanan pendidikan diprioritaskan pada penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun
dan memulai pengembangan hingga ke tingkat 12 tahun. Pelayanan pendidikan tersebut diharapkan
semakin didukung oleh ketersediaan sarana, prasarana dan tenaga kependidikan yang semakin
berkualitas dengan biaya pendidikan yang dapat dijangkau oleh keluarga miskin. Demikian juga
pelayanan kesehatan diarahkan pada semakin meratanya akses pelayanan kesehatan serta
meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan di rumah sakit umum daerah dan puskesmas. Adapun
pembangunan infrastruktur dasar terutama diarahkan pada peningkatan kualitas jaringan jalan dan
jembatan, jaringan irigasi serta fasilitas publik lainnya yang memperluas aksesibilitas pusat-pusat
pertumbuhan wilayah.
Untuk mendukung terciptanya peningkatan pelayanan dasar tersebut, mutlak diperlukan tata
kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang semakin baik dengan dukungan sistem
perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi pembangunan daerah yang semakin
berkualitas. Disamping itu, secara khusus RPJPD mengamanatkan arah pengembangan potensi
agribisnis semakin dipertajam melalui pemantapan kemampuan SDM yang handal dalam perencanaan
dan pengembangan agribisnis, SDM pengelolaan sektor primer dan sekunder dengan didukung oleh
berkembangnya pusat-pusat pendidikan tinggi serta lembaga research and development (R&D) yang
diharapkan dapat berdampak langsung pada peningkatan daya saing produk agribisnis daerah.
Bersamaan dengan itu, pemerintah daerah diharapkan semakin mendorong keterlibatan sektor swasta
untuk mengembangkan industri pengolahan yang didukung oleh regulasi, perizinan dan iklim investasi
yang kondusif. Pada tahap ini kawasan-kawasan agribisnis diharapkan semakin berkembang pesat atasdukungan infrastruktur yang semakin lengkap.
-
7/26/2019 Perda Sumbawa 7_2012 (RPJMD Kab. Sumbawa 2011-2015)
27/277
I - 2
Penyusunan RPJMD Kabupaten Sumbawa 2011-2015 juga memperhatikan RPJMD Provinsi
NTB Tahun 2009-2013 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 3
Tahun 2008 dan RPJM Nasional Tahun 2010-2014 yang diamanatkan melalui Peraturan Presiden
Nomor 5 Tahun 2010. Selanjutnya, RPJMD Kabupaten Sumbawa 2011-2015 menjadi pedoman
dalam penyusunan Rencana Strategis setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD), yang
nantinya akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk setiaptahunnya, dan dijadikan sebagai pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Sumbawa dalam periode perencanaan tersebut.
1.2. Dasar Hukum Penyusunan
Dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Sumbawa Tahun 2011-2015, peraturan perundangan
yang digunakan sebagai landasan hukum adalah:
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4725);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan
Stndar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
9.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara
Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737);
10.
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
12.
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
-
7/26/2019 Perda Sumbawa 7_2012 (RPJMD Kab. Sumbawa 2011-2015)
28/277
I - 3
13.
Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
(RPJM) Nasional Tahun 2009-2014;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah;
15.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PeraturanPemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengelolaan
Wilayah Pesisir dan Pulau- pulau Kecil;
17. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005 -
2025;
18. Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 1 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah (RPJM) Daerah Provinsi NTB Tahun 2008-2013;
19.
Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
20.
Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 31 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2005-2025.
1.3. Hubungan Antar Dokumen
Dalam sistem perencanaan pembangunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang
Nomor 25 tahun 2004, hubungan antara RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnnya adalah
sebagai berikut:
(1) RPJMD dan RPJPD Kabupaten Sumbawa
RPJMD Kabupaten Sumbawa Tahun 2011-2015 merupakan RPJMD Tahap Kedua dari
tahapan pelaksanaan RPJPD Kabupaten Sumbawa Tahun 2005-2025. Penyusunan RPJMD
selain menjabarkan visi, misi dan program Bupati/Wakil Bupati Sumbawa terpilih, juga
berpedoman pada visi, misi dan arah kebijakan yang termuat dalam RPJPD Kabupaten
Sumbawa Tahun 2005-2025.
(2) RPJMD dan RTRW Kabupaten Sumbawa.
Penyusunan RPJMD memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai pola dan struktur tataruang di dalam RTRW Kabupaten Sumbawa sebagai dasar untuk menetapkan lokasi program
pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang daerah di Kabupaten Sumbawa.
(3) RPJMD dan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD)
RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat
Daerah (Renstra-SKPD) yang berjangka waktu 5 (lima) tahun. Renstra SKPD merupakan
penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional
dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang
dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, yang disusun oleh setiap
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di bawah koordinasi Badan PerencanaanPembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sumbawa.
-
7/26/2019 Perda Sumbawa 7_2012 (RPJMD Kab. Sumbawa 2011-2015)
29/277
I - 4
(4) RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Sumbawa Tahun 2011-2015 setiap tahun dijabarkan ke
dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai suatu dokumen perencanaan
tahunan Pemerintah Kabupaten Sumbawa yang memuat prioritas program dan kegiatan dari
Rencana Kerja SKPD. RKPD disusun melalui proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan
(Musrenbang) Kabupaten Sumbawa yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat
desa/kelurahan, kecamatan, dan kabupaten.
1.4. Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan Dokumen RPJMD Kabupaten Sumbawa Tahun 2011-2015, dengan
mengacu pada Peraturan M