pergub jatim nomor 14 th 2017dpmd.jatimprov.go.id/materi_sosialisasi_jm2017/materi1.pdf ·...
TRANSCRIPT
1
PEDOMAN UMUMTAHUN 2017
Pergub Jatim Nomor
14 Th 2017
5 PERMASALAHAN
UTAMA
GENDER & PENANGGULANGAN KEMISKINAN JAWA TIMUR
FEMINISASI KEMISKINAN
Peningkatan Jumlah rumah tangga miskin dikepalai
perempuan & penduduk miskin perempuan1
KRTP LEBIH RENTAN MISKIN
Kepala Rumah Tangga Perempuan memikul sendiri beban
ekonomi keluarga, selain harus bekerja juga harus merawat anak2
SASARAN KURANG FOKUS
Sasaran/target program penanggulangan kemiskinan tidak
fokus dan tidak berbasis pada database3
PENANGANAN CENDERUNG HOMOGEN
Model pendekatan dan penanganan penanggulangan kemiskinan cenderung homogen, sama rata tanpa memperhatikan karakteristik
Rumah Tangga Sasaran (RTS)4
CENDERUNG TOP DOWN
penanggulangan kemiskinan cenderung top down sesuai keinginan
pemberi bantuan, RTS hanya diposisikan sebagai obyek program5
RA
DA
R T
UB
AN
Penurunan
Sebesar
(7.392)KRTP
Mengefektifkan Program
Penanggulangan Kemiskinan bagi Kepala Rumah
Tangga Perempuan
(KRTP)
MAKSUDJALIN MATRA PFK
TUJUANJALIN MATRA PFK
Memberikan akses interaksi dan
perlindungan terhadap KRTP melalui
optimalisasi peran Kader TP-PKK
sebagai mother care bagi KRTP
Memperluas akses KRTP terhadap
usaha produktif untuk peningkatan
aset usaha / pendapatan keluarga
Mendorong ketahanan sosial ekonomi
KRTP dalam pemenuhan kebutuhan
hidup dasar
Mendorong motivasi berusaha (need
for achievement) dan kemampuan (life
skill) KRTP dalam rangka
meningkatkan kesejahteraannya.
Prinsip Dasar JM PFK
Partisipatoris Deliberatif
Membantu Dengan Hati
Perspektif Gender
Transparan dan Akuntabel
Keterpaduan
Keberlanjutan
1. Verifikasi Data KRTP
2. Klarifikasi dan Identifikasi Usulan Kebutuhan KRTP
3. Fasilitasi Bantuan KRTP
4. Peningkatan Kapasitas KRTP
5. Pemberdayaan Mother Care
6. Pendamping Program
12
1. Rumah Tangga dengan status kesejahteraan 10% terendah Berdasarkan PBDT 2015
2. Rumah Tangga dengan Kepala Rumah Tangga Perempuan (KRTP)
3. KRTP yang memiliki ART Berusia Produktif (15-65 tahun) dan atau KRTP Sebatang Kara Berusia Produktif
4. Dalam satu Desa terdapat ≥ 10 KRTP dan atau diprioritaskan ≥ 20 KRTP
KRITERIA SASARAN JALIN MATRA PFKTAHUN 2017
BERCERAI
KRITERIAKRTP
SASARAN
SUAMI MENINGGAL
DITELANTARKAN SUAMIMINIMAL 6 BULAN
SUAMI DIFABEL ATAU SAKIT MENAHUN
SUAMI DIFABEL ATAU SAKIT MENAHUN
TELAH MENIKAH LAGI
KRITERIAKRTP TIDAK LAYAK
MENINGGAL
STATUS SOSIAL EKONOMI SUDAH BAIK
MENOLAK
TELAH MENERIMA BANTUAN DARI RTSM/PK2
1. RTS pengganti diprioritaskan berasal dari Data
PBDT 2015 Desil 1 yang memenuhi kriteria
yang telah ditentukan;
2. Apabila dari hasil pengecekan terhadap data
Desil 1 sudah tidak ditemukan RTS sesuai
dengan kriteria yang telah ditentukan maka
dapat memasukkan rumah tangga diluar Desil
1 dengan syarat harus sesuai dengan kriteria
RTS sebagaimana ketentuan.
KRITERIA KRTP PENGGANTI
17
BANTUAN KEUANGAN KHUSUSKEPADA PEMERINTAH KABUPATEN
HONORARIUM TIM SEKRETARIAT
KABUPATEN (MAKS 30%)
BIAYA OPERASIONAL SEKRETARIAT KABUPATEN MINIMAL SEBESAR 70%
DIPERGUNAKAN UNTUK :SOSIALISASI, PEMBINAAN, ATK,
RAPAT KOORDINASI, PELAPORAN, DOKUMENTASI, PUBLIKASI,
MONITORING EVALUASI DAN TIDAK DIPERKENANKAN UNTUK
BELANJA MODAL
REKENING PEMERINTAH
DESA
BANTUAN KEUANGAN KHUSUS
18
PENDAMPING DESA
PENGADAAN BARANG OLEH
TPKBOP DESA
POKMAS
KRTP
KRTPKRTPKRTP
1,5 BulanSejak Dana
Masuk Rekening PEMDES
Bantuan Barang
Senilai
Rp. 2,5 JUTA
PER KRTP
BOP PEMDES &
Insentif Pendamping
Desa
PENGGUNAAN Bantuan Barang:
1. Kegiatan Usaha Ekonomi Produktif
meliputi Modal Investasi berupa
sarana prasarana usaha dan Modal
Kerja minimal 70%.
2. Kegiatan Usaha pendukung misalnya
Pertanian Karangkitri (Rumah Pangan
Lestari), Usaha ternak Kecil dan
Perikanan maksimal 30%.
3. Apabila dipandang perlu dapat
dialokasikan untuk pemenuhan
Kebutuhan Dasar KRTP maksimal 10%
dari total bantuan KRTP.
1. Honorarium Sekretariat Desa
Maksimal 30%
2. Biaya Fasilitasi OperasionalMeliputi: Kegiatan Rembug
Warga/Pokmas, Rapat-rapat Fasilitasi
KRTP,Bantuan Transport/Biaya
Perjalanan dalam rangka Jalin Matra
PFK, ATK, Dokumentasi, Spanduk,
monitoring dan evaluasi serta
pelaporan min 70%.
3. Honor Pendamping Desasebesar 5% dari total Bantuan pada
KRTP dalam satu Desa.
INDIKATOR KEBERHASILAN
TEPAT SASARAN
TEPAT JUMLAH
TEPAT PEMANFAATAN
21
OR
GA
NISA
SI PELA
KSA
NA
PFK
:
JADWAL KEGIATAN
Kegiatan Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nop Des
Sosialisasi
Pra Rembug Warga
Rembug Warga
Klarifikasi dan Identifikasi Kebutuhan
Pengajuan Pencairan
Rembug Pokmas KRTP
Pengadaan Barang
Penyerahan Barang
Bimbingan Teknis
Pertanggungjawaban
Pengelolaan dan Pelestarian Program
Sosialisasi
a. Dilaksanakan Sekretariat Provinsi dan Kabupatenb. Agenda: Penjelasan Pedum, PTO, Penyamaan
persepsi, Sinkronisasi, dan RTL
Pra Rembug Warga
a. Persiapan pelaksanaan rembug wargab. Agenda:
- Pembentukan dan Penetapan Sekretariat Desa- Penjaringan dan Penetapan Pendamping Desa
(Kader PKK, mendampingi maksimal 20 KRTP)
Rembug Warga
Agenda:1. Sosialisasi Jalin Matra PFK (Formal/Informal)2. Memastikan bahwa BKK sudah masuk di APBDesa3. Verifikasi Penerima Bantuan
Verifikasi:
Kriteria KRTP Layak:- Bercerai- Suami Meninggal- Ditelantarkan- Suami Difabel- Sebatang Kara Produktif
Kriteria KRTP Tidak Layak:- Telah Menikah- KRTP Meninggal / Pindah
(ART tidak memenuhi kualifikasi)- Status Sosial Ekonomi Lebih Baik
- Menolak Bantuan
“Hasil Verifikasi dituangkan dalam Berita Acara Hasil Rembug Warga”
Klarifikasi dan Identifikasi Usulan Kebutuhan KRTP
Klarifikasi“pengecekan kondisi riil KRTP hasil verifikasi dengan menggunakan
metode observasi langsung ”
Identifikasi Usulan Kebutuhan KRTP“kegiatan untuk berdialog dan menjaring aspirasi mengenai jenis
usulan kebutuhan KRTP sesuai dengan potensi dan sumber daya
yang dimiliki”
Hasil klarifikasi dan identifikasi usulan kebutuhan:- Disampaikan pada Forum Rapat Pengelola Desa- Ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Desa tentang
Penerima Bantuan PFK Tahun 2017 yang berisi ID, nama, alamat, jenis kelamin, dan rencana usaha.
Pengajuan Pencairan Dana BKK
BKK Kabupaten:- Surat Permohonan- Kwitansi- FC DPA- FC Rekening Kas Daerah- Dibuat Rangkap 2
BKK Desa:Surat Permohonan dilengkapi:- RAB- Jadwal Pelaksanaan Kegiatan- SK Kades Sekretariat Desa- SK Kades Pendamping Desa- SK Kades Penerima Bantuan- Pakta Integritas Kades dan Ketua
Sekretariat- Kwitansi- FC SK Pengangkatan Kades legalisir- FC Pengangkatan Bendahara Desa
legalisir- FC KTP Kades dan Bendahara- FC Rekening Kas Desa dan Surat
pernyataan Kades (keabsahan)- FC NPWP Desa- Salinan Proposal BKK Desa
Rembug Pokmas KRTP
Agenda:1. Menyepakati Nama Anggota dan Nama Kelompok2. Menetapkan Pengurus Pokmas3. Review Rincian Usulan Kebutuhan
(Jenis, Volume, dan Spesifikasi Barang)4. Menyepakati Rencana Tindak Lanjut
Pengadaan Barang KRTP
1. Harus Sesuai dengan Hasil Identifikasi dan Review Rincian Kebutuhan KRTP
2. Dilakukan oleh Tim Pengelola Kegiatan (TPK)3. Hasil Pengadaan Barang/Jasa diserahkan kepada
Kepala Desa melalui Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan
Penyerahan Barang Bantuan kepada KRTP
Agenda:1. Informasi bantuan yang akan diberikan2. Arahan, Motivasi, Bimtek Pengelolaan Usaha3. Penyerahan Bantuan
- Dilakukan Sekretariat bersama Pendamping Desa- Dilaksanakan dalam Rembug Pokmas- Didokumentasikan Per KRTP disertai Bukti Tanda
Terima
Bimbingan Teknis
Maksud:- Penyuluhan- Bimbingan- Konsultasi- Asistensi- Fasilitasi Teknis
Bentuk:- Pembinaan Usaha- Peningkatan SDM- Manajemen- Teknologi- Akses Pemasaran- Resolusi Konflik
Pelaksana:- Sekretariat Provinsi- Sekretariat Kabupaten- Sekretariat Desa- OPD terkait- Pendamping
Kabupaten
Pertanggungjawaban
1. Administrasi
Pemberi Bantuan:a. Salinan Proposal Permohonan BKKb. Surat Sekda Pagu Definitifc. Pakta Integritas Penerima BKKd. Bukti Transfer SP2D e. Laporan Realisasi Penggunaan
Dana BKK
Penerima Bantuan:a. Laporan Realisasi Penggunaan BKKb. Pernyataan Pertanggungjawabanc. BAST dari Pemdes ke KRTPd. Dokumentasi Tahapan Kegiatane. Bukti Pengeluaran yang lengkap dan
sah
Pertanggungjawaban Penerima Bantuan- Disampaikan ke Gubernur melalui DPPMD Prov Jatim maksimal
15 hari kerja setelah Pemberian Barang ke KRTP (a-d)- Untuk pencairan akhir tahun anggaran, pertanggungjawaban
maksimal 10 Januari- Bukti pertanggungjawaban (e) disimpan dan dipergunakan oleh
penerima BKK sebagai obyek pemeriksaan
2. Pertanggungjawaban PublikMelalui Rembug Warga
Pengelolaan dan Pelestarian Program
1. Pengelolaan Usaha- Usaha produktif dikelola secara mandiri- Memantau perkembangan usaha KRTP- Fasilitasi permodalan melalui LKM
2. Pelestarian Program- Bimtek dan pendampingan KRTP oleh
a. Memfasilitasi pelaksanaan sosialisasi melalui Rembug Warga;
b. Melaksanakan verifikasi dan identifikasi usulan kebutuhan
KRTP;
c. Membantu menyalurkan bantuan barang kepada KRTP sesuai
dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam kegiatan Jalin
Matra PFK;
d. Melakukan pemantauan dan pembinaan terhadap realisasi dan
pemanfaatan bantuan di KRTP;
e. Mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan Jalin Matra PFK di
masing-masing Desa;
f. Membantu penanganan pengaduan masalah dalam Jalin Matra
PFK;
g. Memfasilitasi pelaksanaan penggadaan barang bantuan KRTP.
32
Tugas & Tanggung Jawab Sekretariat Desa dalam PFK:
a. Memfasilitasi verifikasi calon rumah tangga sasaran dalam forum rembug warga;
b. Melaksanakan klarifikasi dan identifikasi usulan kebutuhan KRTP;
c. Memfasilitasi pembentukan kelompok KRTP;
d. Memfasilitasi Reviu rincian usulan kebutuhan KRTP dalam forum rembug pokmas;
e. Mendampingi dan memantau penyerahan barang kepada KRTP oleh Pemerintah Desa;
f. Memfasilitasi dan memantau pengelolaan dan pelestarian bantuan yang dilakukan oleh KRTP;
g. Memberikan Bimbingan Teknis bagi KRTP dalam mengelola usaha dan pemanfaatan bantuan;
h. Memfasilitasi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan program di Desa;
i. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Pendamping Kabupaten.
33
TUGAS & TANGGUNG JAWAB Pendamping Desa
34
1. PENGAWASAN : a. Pengawasan Publik
b. Pengawasan Fungsional : oleh Inspektorat Provinsi
Jawa Timur dan atau Inspektorat Kabupaten. Gubernur
Jawa Timur dapat membentuk Tim untuk melakukan
pengawasan kegiatan Program Jalin Matra Provinsi
Jawa Timur Tahun 2016
2. PENGENDALIAN
a. Pelaporan
b. Monev
c. Penanganan Pengaduan :
Pengaduan dialamatkan ke :
SMS hotline 082-33333-6677
Website : www.dpmd.jatimprov.go.id
Email : [email protected]
DPMD Kabupaten setempat.
DPMD Provinsi Jl. A. Yani 152 C Surabaya
NO KABUPATEN
Jalin Matra PFK
∑ DESA ∑ KRTPANGGARAN
(Rp)
1 PACITAN 16 325 993.125.000
2 PONOROGO 18 645 1.893.125.000
3 TRENGGALEK 30 591 1.808.875.000
4 TULUNGAGUNG 42 1.504 4.410.500.000
5 BLITAR 24 393 1.226.625.000
6 KEDIRI 36 1.099 3.257.375.000
7 MALANG 66 1.999 5.932.375.000
8 LUMAJANG 18 332 1.024.000.000
9 JEMBER 36 1.168 3.448.500.000
10 BANYUWANGI 24 667 1.995.875.000
ALOKASI JALIN MATRA PFK TAHUN 2017
ALOKASI JALIN MATRA PFK TAHUN 2017
NO KABUPATEN
Jalin Matra PFK
∑ DESA ∑ KRTPANGGARAN
(Rp)
11 BONDOWOSO 29 762 2.297.750.000
12 SITUBONDO 26 423 1.322.875.000
13 PROBOLINGGO 34 1.994 5.694.250.000
14 PASURUAN 42 1.790 5.196.250.000
15 SIDOARJO 29 883 2.625.375.000
16 MOJOKERTO 11 138 447.250.000
17 JOMBANG 17 421 1.277.625.000
18 NGANJUK 37 1.814 5.221.750.000
19 MADIUN 16 218 697.250.000
20 MAGETAN 19 259 824.875.000
ALOKASI JALIN MATRA PFK TAHUN 2017
NO KABUPATEN
Jalin Matra PFK
∑ DESA ∑ KRTPANGGARAN
(Rp)
21 NGAWI 27 485 1.498.125.000
22 BOJONEGORO 23 606 1.825.750.000
23 TUBAN 28 385 1.230.625.000
24 LAMONGAN 14 201 635.125.000
25 GRESIK 23 896 2.604.500.000
26 BANGKALAN 31 1.351 3.916.375.000
27 SAMPANG 24 905 2.645.625.000
28 PAMEKASAN 17 721 2.087.625.000
29 SUMENEP 28 905 2.678.125.000
TOTAL 785 23.880 70.717.500.000
38“Working Together to Reduce Poverty” 38