perlindungan hak asasi anak di bawah umur sebagai …eprints.ums.ac.id/59633/19/naskah...
TRANSCRIPT
PERLINDUNGAN HAK ASASI ANAK DI BAWAH UMUR SEBAGAI
KORBAN TINDAK PIDANA KESUSILAAN DI WILAYAH HUKUM
POLRES BOYOLALI
Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata 1
pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Oleh:
DAMARJATI WICAKSONO
C100140138
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2017
i
HALAMAN PERSETUJUAN
PERLINDUNGAN HAK ASASI ANAK DI BAWAH UMUR SEBAGAI
KORBAN TINDAK PIDANA KESUSILAAN DI WILAYAH HUKUM
POLRES BOYOLALI
PUBLIKASI ILMIAH
Oleh:
DAMARJATI WICAKSONO
C100140138
Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:
Dosen Pembimbing
(Hartanto, S.H, M.Hum)
iii
PERNYATAAN
Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak
terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu
perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau
pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.
Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas,
maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.
Surakarta, 3 Februari 2018
Penulis
Damarjati Wicaksono
C100140138
1
PERLINDUNGAN HAK ASASI ANAK DI BAWAH UMUR SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA KESUSILAAN DI WILAYAH HUKUM
POLRES BOYOLALI
ABSTRAK Hak asasi anak yang menjadi korban tindak pidana kesusilaan sampai saat ini masih selalu menjadi permasalahan. Hak asasi yang melekat pada anak sering kali di abaikan sehingga anak yang menjadi korban tindak pidana kesusilaan tidak terpenuhi haknya dengan baik. Penyidik Kepolisian dalam memeriksa anak yang menjadi korban tindak pidana kesusilaan pada tingkat penyidikan memiliki kewajiban – kewajiban sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundangan – undangan di mana Penyidik dalam melakukan pemeriksaan terhadap anak dibawah umur berkewajiban memenuhi hak – hak yang melekat pada anak sesuai dengan Undang – Undang yang berlaku. Banyaknya kasus kesusilaan yang melibatkan anak di bawah umur menjadikan tantangan bagi Penyidik, apakah hak – hak anak yang menjadi korban tindak pidana kesusilaan dapat terpenuhi atautidak pada saat melakukan pemeriksaan di tingkat penyidikan. Tujuan penelitian dimaksudkan untuk mengtahui peran kepolisian apakah dalam melakukan pemeriksaan di tingkat penyidik hak – hak anak yang menjadi korban tindak pidana kesusilaan telah terpenuhi atau tidak.
Kata Kunci : Penyidik, Hak Asasi Anak, Kesusilaan
ABSTRACT The human rights of children who are victims of criminal morals until now are always a problem. The inherent right of the child is often ignored so that the child who is the victim of a criminal act of morality is not properly fulfilled. Police investigators in examining children who are victims of criminal morality at the level of investigation have obligations as set out in legislation in which the investigator in conducting an examination of a minor has the duty to fulfill the child's inherent rights in accordance with the Act applicable. The many cases of morality involving minors make it challenging for investigators whether the rights of children who are victims of criminal morality can be met or not at the time of investigation at the investigation level. The purpose of this study is to know the role of the police in examining the level of investigators of the rights of children who have been victims of criminal acts of decency have been met or not.
Keywords: Investigator, Child Rights, Decency
1. PENDAHULUAN
Indonesia adalah negara hukum atau negara yang berdasarkan hukum
pernyataan ini merujuk pada pernyataan tertulis didalam penjelasan Undang –
Undang Dasar 1945. Di dalam Penjelasan Umum Undang - Undang Dasar 1945
disebutkan : “Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum tidak berdasar
kekuasaan belaka.”1
1Natangsa Surbakti, 2010, Filsafat Hukum Perkembangan dan Relevansinya dengan
Reformasi Hukum Indonesia, Surakarta : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas
Muhammadiyah Surakarta, hal. 138.
2
“Permasalahan besar dalam sistem penegakan hukum pidana khususnya
pada anak adalah efek terhadap perkembangan psikologi dan masa depan pada
anak.”2 “Maraknya kejahatan kesusilaan dewasa ini berkenaan dengan
“Behaviour in relation sexual matter” biasanya berbentuk pencabulan baik yang
dilakukan oleh sepasang orang dewasa atau sesama orang dewasa maupun dengan
anak dibawah umur, hal ini dipengaruhi oleh pendapat bahwa anak – anak tidak
cukup mampu mengetahui bahwa perbuatan itu merupakan tindak pidana.”3
“Setiap anak memiliki harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan
setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak – haknya tanpa anak tersebut
meminta.”4 “Hak asasi anak ini merupakan bagian dari hak asasi manusia yang
termuat dalam Undang – Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa
– Bangsa tentang hak anak. Dari segi berbangsa dan bernegara anak adalah tunas,
potensi dan generasi muda penerus cita – cita.”5
“Pelayanan keadilan terhadap korban hingga tindak pidana hingga saat ini
masih belum memuaskan.”6 “Hukum pidana yang berlaku sekarang ini, lebih
berorientasi pada pelaku kejahatan (individualisasi pidana). Sementara itu
kedudukan korban sebagai pihak (orang) yang dirugikan dalam perkara pidana
selama ini menyedihkan. Korban dari kejahatan seolah – olah dilupakan.”7
2. METODE
“Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang – Undang No. 35 Tahun 2014
Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak
dan hak – haknya agar tetap hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara
2Zaenal Abidin, Penerapan Diversi Terhadap Anak Dibawah Umur Sebagai Pelaku
Tindak Pidana, Jurnal Ilmiah. Diakses pada tanggal 2 Juli 2017. 3 Temmangnganro Machmud, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan
Seksual Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Di Wilayah Kota Pontianak, Jurnal NESTOR
Magister Hukum, Vol. 2 No. 2 (2012), Diakses pada tanggal 22 September 2017. 4 Dheny Wahyudi, 2015, Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan
Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice, Jurnal Ilmu Hukum, hal. 144 – 145. Diakses pada
tanggal 3 Juli 2017. 5 Imran Siswandi, Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam dan Ham, Jurnal
Al Mawarid ( Jurnal Hukum Islam ) Vol. 11, No. 2, Januari 2011, hal. 226, Diakses Pada Tanggal
21 September 2017. 6 Arif Gosita, 1983, Masalah Korban Kejahatan, Jakarta : Akademika Pressindo, hal.
122. 7 Adhi Wibowo, 2013, Perlindungan Hukum Korban Amuk Massa, Yogyakarta : Thafa
Media, hal. 38.
3
optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat
perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Ketentuan Pasal 15 huruf F
menyatakan bahwa Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari
kejahatan seksual, dan anak memiliki HAK mendapatkan perlindungan apabila
berhadapan dengan hukum sebagaimana bunyi Pasal 59 ayat (2) huruf b.”8
“Metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan
pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari satu
atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisinya.”9 Metode
pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yurisdis empiris.
Penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Polres
Boyolali. Dalam penelitian ini penulis menggunakan data sebagai berikut: Data
Primer yaitu data yang berupa fakta atau keterangan hasil penelitian secara
langsung di lokasi penelitian. Data sekunder yaitu berupa bahan hukum primer
dan sekunder. (a) Bahan hukum primer yakni bahan – bahan hukum yang
mengikat, meliputi Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, Kitab Undang – Undang Hukum Pidana ( KUHP ), Kitab Undang –
Undang Hukum Acara Pidana ( KUHAP ), Undang – Undang No 35 Tahun 2014
tentang Perlindungan Anak. (b) Bahan hukum sekunder yakni berupa buku –
buku, makalah dan literatur karya ilmiah yang terkait dengan perlindungan hak
asasi korban tindak pidana kesusilaan terhadap anak di bawah umur. Metode
pengumpulan data studi kepustakan, Studi lapangan yang berupa observasi dan
wawancara. Analisi data pada penulisan ini dilakukan melalui pendekatan
kualitatif. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan
masalah sebagai berikut: (1) Bagaimana perlindungan hak asasi terhadap anak
dibawah umur yang menjadi korban tindak pidana kesusilaan dalam proses
pemeriksaan pada tingkat penyidik? (2) Upaya apa yang dilakukan untuk
mencegah terjadinya tindak pidana kesusilaan terhadap anak di bawah umur di
wilayah Boyolali ? Adapun tujuan yang hendak dicapai oleh penulis dalam
penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Untuk mengetahui perlindungan hak
8 Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang
Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. 9 Khudzaifah Dimyati dan Kelik Wardiono, 2004, Metode Penelitian Hukum, Surakarta :
Muhammadiyah University Press.
4
asasi terhadap anak di bawah umur yang menjadi korban tindak pidana kesusilaan
dalam proses pemeriksaan pada tingkat penyidik. (2) Untuk mengetahui upaya
yang dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana kesusilaan terhadap
anak di wilayah Boyolali. Manfaat Teoritis (a) Menambah ilmu pengetahuan dan
pemahaman mengenai Ilmu Hukum Pidana. (b) Untuk menambah pengetahuan
mengenai perlindungan hak asasi anak di bawah umur sebagai korban tindak
pidana kesusilaan di wilayah Polres Boyolali. (c) Dapat memberikan sumbangan
pemikiran bagi masyarakat dalam bidang hukum pidana, khusuSnya mengenai
perlindungan hak asasi anak di bawah umur sebagai korban tindak pidana
kesusilaan di wilayah Polres Boyolali. Manfaat Praktis Memberikan jawaban bagi
penulis mengenai permasalahan yang dikaji serta memberikan informasi kepada
masyarakat tentang hukum pidana pada umumnya dan perlindungan hak asasi
anak dibawah umur sebagai korban tindak pidana kesusilaan pada khususnya serta
dalam rangka pencegahan tindak pidana kesusilaan terhadap anak di bawah umur.
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Perlindungan hak asasi terhadap anak dibawah umur yang menjadi
korban tindak pidana kesusilaan dalam proses pemeriksaan pada tingkat
penyidik
“Ketentuan yang di atur dalam Bab ke-XIV dari Buku ke – II KUHP,
dengan sengaja telah di bentuk oleh pembentuk undang – undang dengan maksud
untuk memberikan perlindungan bagi orang – orang yang di pandang perlu untuk
mendapatkan perlindungan terhadap tindakan – tindakan asusila dan terhadap
perilaku – perilaku baik dalam bentuk kata – kata maupun dalam bentuk
perbuatan – perbuatan yang menyinggung rasa susila.”10
“Dalam penyelesaian kasus tindak pidana baik yang menjadi korban anak
di bawah umur maupun tindak pidana yang melibatkan anak di bawah umur
Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 dipilih sebagai sumber hukum
perlindungan bagi anak di bawah umur yang berhadapan dengan hukum.
Perlindungan anak bertujuan untuk memenuhi hak – hak anak dan melindungi
10 Lamintang, 2009, Delik – Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan
Norma Kepatutan, Jakarta : Sinar Grafika.
5
anak yang menjadi korban tindak pidana kesusilaan dari gangguan psikis, agar
anak yang menjadi korban tindak pidana kesusilaan dapat tumbuh berkembang
secara optimal.”
“Perlindungan Anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu
masyarakat, dengan demikian perlindungan anak di usahakan dalam berbagai
bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak
membawa akibat hukum, baik kaitanya dalam hukum tertulis maupun tidak
tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak.”11
Di dalam Undang – Undang Nomor 35 tahun 2014 Pasal 18 Tentang
Perlindungan Anak menyebutkan kewajiban Penyidik dalam memeriksa anak
bahwa dalam menangani perkara anak, anak korban, dan/atau anak saksi penyidik
wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dan mengusahakan suasana
kekeluargaan tetap terpelihara.
“Penyidik pada saat melakukan pemeriksan terhadap anak yang menjadi
korban tindak pidana kesusilaan, dilakukan di tempat yang khusus untuk
memeriksa anak, dan tempat tersebut berbeda dengan tempat pemeriksaan korban
tindak pidana yang lain (orang dewasa) bertujuan untuk menciptakan suasana
kekeluargaan tetap terjaga agar anak merasa rileks dan tidak terbebani.”
Penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres
Boyolali telah memenuhi hak anak sebagai korban tindak pidana kesusilaan
sehingga anak yang menjadi korban tindak pidana telah terlindungi haknya sesuai
dengan Pasal 18 Undang – Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan
Anak.
“Hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki manusia secara kodrati tanpa
pengecualian dan keistimewaan bagi golongan, kelompok maupun tingkat sosial
manusia tertentu.”12
Berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35
11 Abintoro Prakoso, 2011, Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia, Jakarta
: Rajagrafindo Persada, hal., 1. 12
Niken Savitri, 2008, HAM Perempuan – Kritik Teori Hukum Feminis Terhadap KUHP,
Bandung : Refika Aditama, hal., 1.
6
Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, “Anak berhak mendapatkan kerahasiaan
identitas dari pihak manapun.”13
“Wujud perlindungan yang penyidik berikan terhadap anak yang menjadi
korban tindak pidana kesusilaan adalah merahasiakan identitas anak sebagai
korban tindak pidana kesusilaan ke media cetak maupun media elektronik, dengan
tujuan agar anak dapat terlindungi dari cibiran yang akan memicu terganggunya
mental dan rasa takut pada anak tersebut.”
Penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres
Boyolali telah sesuai Pasal 19 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014
Tentang Perlindungan Anak bahwa anak berhak mendapatkan kerahasiaan
identitas dari pemberitaan media cetak maupun elektronik.
“Anak sebagai korban dapat menderita kerugian fisik maupun non fisik.
Kerugian fisik dapat berupa cacat, luka – luka bahkan sampai kematian. Kerugian
non fisik dapat berupa mental yang terganggu, maupun rasa takut yang tiada
hentinya.”14
“Di dalam Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang
Perlindungan Anak Pada Pasal 22 di jelaskan bahwa “Penyidik memiliki
kewajiban dalam memeriksa perkara anak, anak korban, dan/atau anak saksi di
wajibkan tidak memakai atribut kedinasan.”15
“Pemeriksaan dilakukan dengan penyidik yang berjenis kelamin sama
dengan korban, dan pada saat melakukan pemeriksaan tidak memakai seragam
dinas kepolisian atau atribut kepolisian dalam bentuk apapun dengan tujuan agar
anak yang diperiksa tidak mengalami tekanan dan rasa takut.”
Berdasarkan uraian di atas, penyidik dalam melakukan pemeriksaan
terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana kesusilaan, telah sesuai dengan
Pasal 22 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
13 Bunyi Pasal 19 Ayat (1) “Identias anak, anak korban, dan/atau anak saksi wajib di
rahasiakan dalam pemberitaan media cetak maupun elektronik.” 14
Haryanto Dwiatmodjo,Pelaksanaan Perlindungn Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi
Korban Tindak Pidana Di Wilayah Hukum Pegadilan Negeri Banyumas, Jurnal Dinamika Hukum,
Vol., 11 No., 2 Mei 2011, hal., 201. 15
Bunyi Pasal 22 “Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Pembimbing Kemasyarakatan,
Advokat atau Pemberi Bantuan Hukum Lainya, dan petugas lain dalam memeriksa perkara anak,
anak korban, dan/atau saksi tidak memakai toga atau atribut kedinasan.”
7
Berdasarkan Pasal 23 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014
Tentang Perlindungan Anak “Anak wajib di berikan bantuan hukum.”16
“Pada
saat proses pemeriksaan di tingkat penyidik anak mendapatkan pendampingan
daripada pihak keluarga atau walinya, dan penasehat hukum. Wujud perlindungan
lainya yang diberikan kepada anak sebagai korban tindak pidana kesusilaan yaitu
berkoordinasi dengan ahli psikologi.”
Dalam melakukan pemeriksaan Penyidik Unit Perlindungan Perempuan
dan Anak Satreskrim Polres Boyolali, telah sesuai dengan Pasal 23 ayat (1)
Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan ssuai
dengan pasal 14 ayat (2) “Bahwa anak berhak bertemu langsung dan berhubungan
dengan orang tuanya. Penyidik juga memberikan perlindungan dengan Lembaga
Perlindungan Saksi Korban (LPSK).
3.2 Upaya yang Dilakukan Kepolisian Polres Boyolali untuk Mencegah
Terjadinya Tindak Pidana Kesusilaan Terhadap Anak Dibawah Umur
DATA KASUS UNIT PPA SAT RESKRIM POLRES BOYOLALI
JANUARI 2017 S/D SEPTEMBER 2017
No. Kasus Bulan Jumlah
1. Perlindungan Anak Januari S/D September 2017 18 Kasus
2. Pencurian Januari S/D September 2017 6 Kasus
3. Penganiayaan Januari S/D September 2017 2 Kasus
4. KDRT Januari S/D September 2017 6 Kasus
3.2.1 Upaya Preventif yang Dilakukan Kepolisian Polres Boyolali untuk
Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Kesusilaan Terhadap Anak
Dibawah Umur
a. Melakukan Penyuluhan Hukum Di Sekolah
“Penyuluhan hukum dilakukan oleh penyidik dengan alasan untuk
memberikan pengertian – pengertian mengenai hukum kejahatan kesusilaan
16 Bunyi Pasal 23 Ayat (1) “Dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak wajib di berikan
bantuan hukum dan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lain sesuai
dengan ketentuan perundang – undangan.”
8
terhadap siswa/siswi, yang bertujuan supaya siswa/siswi di sekolah dapat
mengerti tentang hukum.”
b. Melakukan Penyuluhan Hukum Kepada Masyarakat Umum
“Penyuluhan dilakukan ke desa – desa yang ada audien orang tua,
dengan tujuan memberikan pengertian – pengertian tentang hukum kepada
masyarakat agar memahami hukum khususnya mengenai kesusilaan agar lebih
perhatian terhadap anak dan dapat mendidik anak dengan lebih baik sehingga
terhindar dari kejahatan kesusilaan.”
c. Diadakan Program BABINKAMTIBMAS
“Program Babinkamtibnas adalah penempatan anggota kepolisian di
tempatkan di kelurahan – kelurahan bertugas memetakan tempat – tempat
yang rawan terjadi tindak pidana kesusilaan.”
3.2.2 Upaya Represif yang Dilakukan Kepolisian Polres Boyolali untuk
Menanggulangi Tindak Pidana Kesusilaan Terhadap Anak Dibawah
Umur
a. Melakukan Proses Hukum Sesuai dengan Undang – Undang yang
Berlaku
“Selama tindak pidana tersebut memenuhi unsur yang berkaitan
dengan proses tindak pidana, penyelesainya sesuai dengan jalur hukum atau
undang – undang yang berlaku, namun di lakukan upaya diversi terlebih
dahulu yaitu pengalihan proses peradilan dari proses pidana ke luar pidana
dalam waktu paling lama tujuh hari setelah penyidikan di mulai.”
b. Pemberian Pembinaan Terhadap Anak sebagai Korban Tindak Pidana
Kesusilaan
“Penyidik bekerja sama dengan ahli psikologi untuk memberikan
pembinaan terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana kesusilaan,
mengembalikan mental anak seperti semula dan mengusahakan anak yang
menjadi korban tindak pidana kesusilaan tidak terbebani.”
9
4. PENUTUP
4.1 Kesimpulan
Penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres
Boyolali dalam memberikan perlindungan terhadap anak telah menggunakan
dasar hukum yang tepat yaitu Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang
Perlindungan Anak, dan telah memenuhi hak – hak asasi anak sebagaimana telah
diatur dalam Undang – Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak serta
telah menjalankan kewajibanya untuk melindungi hak asasi anak sebagai korban
tindak pidana kesusilaan. Penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak
Polres Boyolali juga melakukan dari upaya preventif berupa penyuluhan hukum
kepada di sekolah – sekolah, melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat
umum dan diadakan Program Babinkamtibmas, hingga upaya represif berupa
melakukan proses hukum sesuai dengan Undang – Undang yang berlaku dan
pemberian sanksi sebagai efek jera bagi pelaku, serta pemberian pembinaan
terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana kesusilaan.
4.2 Saran
Pihak Kepolisian Polres Boyolali seharusnya sering melakukan razia di
tempat – tempat yang digunakan oleh anak untuk nongkrong di malam hari
hingga larut. Penulis berharap agar masyarakat dapat berperan aktif dalam
mendidik anaknya agar supaya dapat terhindar dari kejahatan – kejahatan
kesusilaan yang mengancam keselamatan anak.
PERSANTUNAN
Penulis mengucapkan terimakasih dan mempersembahkan karya ilmiah ini
kepada : Pertama kedua orang tua penulis yang selalu mendoakan dan
memberikan dukungan kepada penulis untuk menyusun skripsi ini, kedua, kakak
yang selalu memberikan motivasi untuk penulisan skripsi ini dan ketiga Bapak
Hartanto selaku dosen pembimbing pembuatan karya ilmiah ini yang telah
memberikan bimbingan, nasihat dan saran.
10
DAFTAR PUSTAKA
Abidin, Zaenal, Penerapan Diversi Terhadap Anak Dibawah Umur Sebagai
Pelaku Tindak Pidana, Jurnal Ilmiah.
Dimyati, Khudzaifah, dan Kelik Wardiono, 2004, Metode Penelitian Hukum,
Surakarta : Muhammadiyah University Press.
Dwiatmodjo, Haryanto, Pelaksanaan Perlindungn Hukum Terhadap Anak Yang
Menjadi Korban Tindak Pidana Di Wilayah Hukum Pegadilan Negeri
Banyumas, Jurnal Dinamika Hukum, Vol., 11 No., 2 Mei 2011.
Gosita, Arif, 1983, Masalah Korban Kejahatan, Jakarta : Akademika Pressindo.
Lamintang, 2009, Delik – Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan
dan Norma Kepatutan, Jakarta : Sinar Grafika.
Machmud, Temmangnganro, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban
Kekerasan Seksual Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Wilayah
Kota Pontianak, Jurnal NESTOR Magister Hukum, Vol. 2 No. 2 (2012).
Prakoso, Abintoro , 2011, Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia,
Jakarta : Rajagrafindo Persada.
Savitri, Niken, 2008, HAM Perempuan – Kritik Teori Hukum Feminis Terhadap
KUHP, Bandung : Refika Aditama.
Siswandi, Imran, Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam dan Ham,
Jurnal Al Mawarid ( Jurnal Hukum Islam ) Vol. 11, No. 2, Januari 2011,
hal. 226, Diakses Pada Tanggal 21 September 2017.
Surbakti, Natangsa. 2010, Filsafat Hukum Perkembangan dan Relevansinya
dengan Reformasi Hukum Indonesia, Surakarta : Fakultas Keguruan dan
Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta.
Wahyudi, Dheny, 2015, Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan
Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice, Jurnal Ilmu Hukum.
Wibowo, Adhi, 2013, Perlindungan Hukum Korban Amuk Massa, Yogyakarta:
Thafa Media.