perlindungan hukum terhadap pengemudi jasa …
TRANSCRIPT
Volume 5, Nomor 1, April 2019, Hlm. 57-73 p-ISSN 2443-2407 e-ISSN 2615-207X
Submitted : 30 Maret 2019; Accepted : 20 April 2019; Published : 1 Mei 2019
https://doi.org/10.32661/resam.v5i1.20
57
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGEMUDI
JASA TRANSPOTASI ONLINE DI KOTA MEDAN
Zuhriati Khalid
Universitas Harapan Medan
Email : [email protected]
ABSTRAK
Hukum dalam proses social engineering berperan membentuk regulasi yang
mengontrol perubahan sosial dimasyarakat, antara lain dengan terealisasinya
perlindungan hukum secara universal bagi masyarakat. Antara para pengemudi
(driver) jasa transportasi online dengan pihak provider transportasi online memiliki
hubungan kemitraan sebagaimana yang diatur dalam hukum perdata, akan tetapi
dilihat dari aspek hukum ketenagakerjaan hubungan kemitraan tersebut telah
memenuhi unsur secara formal, yakni adanya kepercayaan, perintah dan upah.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat sejauh mana implementasi peraturan
hukum yang ada dipatuhi dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.Metode
penelitian ini adalah kualitatif, yakni berdasarkan prinsip/azas hukum, doktrin dan
peraturan perundangan yang dapat menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Kata Kunci : Perlidungan Hukum, Pengemudi, Transportasi Online.
ABSTRACT
Law as social engineering has played a role in forming regulations that control
social change in society, among the realization of universal legal protection for
society. Between the drivers of online transportation services with the online
transportation, the provider has a relationship as regulated in civil law but viewed
from the aspect of labor law the relationship has fulfilled the elements formally,
namely the existence of the trust, orders, and wages. The purpose of this study is to
see to what extent the implementation of existing legal regulations is obeyed and
provide protection to the public. The method of this research is qualitative, which is
based on the principles of law, doctrine, and legislation that can answer the
problems in this study. Keywords : Legal Protection, Driver, Online Transportation.
58
Volume 5, Nomor 1, April 2019, Hlm. 57-73 p-ISSN 2443-2407 e-ISSN 2615-207X
Submitted : 30 Maret 2019; Accepted : 20 April 2019; Published : 1 Mei 2019
https://doi.org/10.32661/resam.v5i1.20
I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Hukum dalam arti luas mencakup aturan normatif dan pedoman
perilaku dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang didukung oleh
sistem sanksi tertentu apabila terjadi penyimpangan didalamnya. Dalam
hal ini Satjipto Rahardjo menyatakan, hukum bukanlah sekedar logika
semata, tetapi merupakan ilmu sebenarnya (genuine science),dimana
hukum selalu berusaha untuk memahami atau melihat kaitan dengan hal-
hal dibelakang hukum, yakni dalam konteks logika sosial yang lebih
besar dari pada logika hukum (perundang-undangan). Tidak ada tatanan
sosial yang tidak bertolak dari kearifan pandangan tentang manusia dan
masyarakat, dengan kata lain tidak ada tatanan tanpa paradigma.1 Hukum
harus dapat menjadi problem solving baik dari dimensi kenegaraan
maupun dimensi kemasyarakatan yakni dengan menggunakan logika
hukum yang berlandaskan pada nomos (realitas sosial) dalam hal ini
hukum menjadi regularities (pola-pola perilaku) yang tersimak dalam
kehidupan sehari-hari (sine ira et studio).2
Dalam konteks kehidupan sehari-hari, manusia tak bisa terlepas
dari hubungan hukum yang timbul didalam masyarakat, salah satu
contohnya adalah antara pengemudi (driver) jasa transportasi online
dengan pihak provider, hal ini terjadi akibat manusia dalam proses
pemenuhan kebutuhan hidupnya tidak terlepas dari implementasi
perkembangan revolusi industri sebagaimana sebagai salah satu hal yang
mendukung sirkulasi perekonomian bangsa. Terjadinya Perubahan model
transportasi konvensional ke transportasi berbasis jaringan internet ini
1 Satjipto Rahardjo, 1998, Pendayagunaan Sosiologi Hukum Untuk Memahami
Proses-Proses Sosial Dalam Konteks Pembangunan Dan Globalisasi, Makalah Seminar
Nasional Sosiologi Hukum Dan Pembentukan Asosiasi Sosiologi Hukum Indonesia, Pusat
Studi Hukum Dan Masyarakat Fakultas Hukum Undip, Semarang, hlm. 35. 2 Soetandyo Wignyosoebroto, 2001, “Materi Tutorial Mata Kuliah Penulisan
Disertasi Untuk Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro” , Semarang, hlm.11-
15.
59
Volume 5, Nomor 1, April 2019, Hlm. 57-73 p-ISSN 2443-2407 e-ISSN 2615-207X
Submitted : 30 Maret 2019; Accepted : 20 April 2019; Published : 1 Mei 2019
https://doi.org/10.32661/resam.v5i1.20
merupakan salah satu gejala sosial yang timbul didalam masyarakat,
sehingga masyarakat dituntut harus mampu beradaptasi dengan
perubahan sosial yang ada.
Secara umum transportasi diartikan sebagai usaha pemindahan,
atau penggerakan orang atau barang dari suatu lokasi, yang disebut lokasi
asal, ke lokasi lain, yang disebut lokasi tujuan, untuk keperluan tertentu
dengan mempergunakan alat tertentu pula.3 Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Transportasi
Jalan Pasal 1 angka 3 menyebutkan bahwa Transportasi adalah
perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain
dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan. Lahirnya
moda transportasi darat dengan berbagai karakteristik dan tingkat
pelayanan yang berbeda berorientasi untuk memberikan kenyamanan dan
keamanan penumpang., Oleh karena itu sebagai salah satu elemen
terpenting dalam kehidupan masyarakat, maka lalu lintas dan transportasi
darat harus tertata dengan baik guna terwujudnya jasa transportasi darat
yang sesuai dengan tingkat kebutuhan lalu lintas dan pelayanan
transportasi yang tertib, nyaman, cepat, teratur, lancar dengan biaya yang
terjangkau oleh masyarakat.
Transportasi online merupakan salah satu wujud implementasi
partisipasi masyarakat dalam era revolusi industry 4.0, dimana dalam hal
ini masyarakat dimanjakan dengan aplikasi berbasis tekhnologi yang
memberikan pelayanan kepada masyarakat yang akanmenggunakan
moda transportasi melalui ponsel pintar. Melalui aplikasi ini konsumen
dapat melakukan pemesanansecara online yang didalam aplikasi tersebut
sudah tercantum rincian pemesanan seperti data pengemudi, lokasi
penjemputan, lokasi tujuan, jarak tempuh, harga dan metode
pembayaran. Beberapa contoh penyedia layanan transportasi berbasis
3 Fidel Miro, 2015, Pengantar Sistem Transportasi, Erlangga, Jakarta, hlm. 1.
60
Volume 5, Nomor 1, April 2019, Hlm. 57-73 p-ISSN 2443-2407 e-ISSN 2615-207X
Submitted : 30 Maret 2019; Accepted : 20 April 2019; Published : 1 Mei 2019
https://doi.org/10.32661/resam.v5i1.20
aplikasi online di Indonesia antara lain Gojek, Grab, dan Blue Bird Taxi
Mobile Reservation, dll yang menawarkan layanan transportasi
penumpang baik roda 2 dan roda 4,jasa delivery makanan dan minuman,
kurir, hingga layanan life style seperti salon kecantikan dan jasa urut.
Salah satu hal yang menjadi dilema bagi para pengemudi (driver)
jasa transportasi online adalah, ketika masyarakat menikmati indahnya
layanan fasilitas yang diberikan oleh perusahaan penyedia layanan
aplikasi tersebut akan tetapi perlindungan hukum terhadap pengemudi
(driver) jasa transportasi online ini masih sangat minim sekali. Salah satu
contoh adalah maraknya kejahatan yang dilakukan pihak-pihak tertentu
serta kerugian yang dialami para pengemudi (driver) jasa transportasi
online, misal orderan fiktif, dibunuh, kenderaan dicuri, kenderaan
mengalami kerusakan pada saat mengangkut penumpang, kecelakaan,
layanan pemesanan makanan siap saji yang sudah dibeli dibatalkan,
pungli aparat yang tidak bertanggung jawab, dsb.
Dalam hal ini pengemudi (driver) jasa transportasi online
menanggung sendiri kerugian yang dideritanya.Padahal seyogyanya
perusahaan juga harus ikut bertanggung jawab terhadap hal yang
menimpa si pengemudi tersebut.Hak-hak pengemudi (driver) jasa
transportasi online ini belumlah terpenuhi sebagaimana halnya dimaksud
dalam hukum ketenagakerjaan.Hubungan hukum yang terjadi antara
pengemudi (driver) jasa transportasi dengan perusahaan penyedia jasa
aplikasi hanyalah hubungan perjanjian kemitraan sebagaimana diatur
dalam hukum perdata.Dengan dalih perusahaan hanyalah penyedia jasa
aplikasi dan bukan penyedia jasa transportasi menjadi alasan pembenar
bagi perusahaan untuk menghindari kewajiban-kewajibannya terhadap
para pengemudi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
61
Volume 5, Nomor 1, April 2019, Hlm. 57-73 p-ISSN 2443-2407 e-ISSN 2615-207X
Submitted : 30 Maret 2019; Accepted : 20 April 2019; Published : 1 Mei 2019
https://doi.org/10.32661/resam.v5i1.20
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka permasalahan
yang akan dikaji dalam peneliian ini. Pertama, bagaimana kedudukan
perjanjian antara pengemudi (driver) jasa transportasi online dengan
perusahaan penyedia jasa aplikasi transportasi online ditinjau dari aspek
hukum perdata. Kedua, bagaimana perlindungan hukum terhadap
pengemudi (driver) jasa transportasi online ditinjau dari aspek hukum
ketenagakerjaan?
II. METODE PENELITIAN
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian
kualitatif, yakni bukan berdasarkan pada angka-angka akan tetapi dengan
mengemukakan prinsip-prinsip hukum, asas-asas peraturan perundang-
undangan, dan doktrin-doktrin yang dapat menjawab permasalahan dalam
penelitian ini.
III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Kedudukan Perjanjian/Hubungan Kemitraan Antara Pengemudi
(Driver) Jasa Transportasi Online Dengan Perusahaan Penyedia Jasa
Aplikasi Transportasi Online Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata
Secara umum perjanjian merupakan ikatan yang dilakukan oleh 2 atau
lebih subjek hukum yang saling mengikatkan diri satu dengan lainnya untuk
melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan yang memiliki syarat dan
sanksi telah disepakati oleh kedua belah pihak baik secara lisan dan tulisan.
Pasal 1313 KUHPerdata (Burgerlijk Wetboek) menyebutkan bahwa : “Suatu
persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana 1 (satu) orang atau lebih
mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.” Akan tetapi defenisi
62
Volume 5, Nomor 1, April 2019, Hlm. 57-73 p-ISSN 2443-2407 e-ISSN 2615-207X
Submitted : 30 Maret 2019; Accepted : 20 April 2019; Published : 1 Mei 2019
https://doi.org/10.32661/resam.v5i1.20
menurut BW tersebut sangat luas dan tidak lengkap, karena rumusan tersebut
hanya perjanjian sepihak saja.4
Perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak haruslah memenuhi
beberapa unsur yakni adanya para pihak yang melakukan perjanjian,adanya
kesepakatan,adanya tujuan yang hendak dicapai,adanya prestasi atau
kewajiban yang akan dilaksanakan,adanya bentuk tertentudan adanya syarat-
syarat tertentu.KUHPerdata merupakan dasar dari perjanjianyang termaktub
dalam buku III KUHPerdata mengenai perjanjian dan perikatan.Kendati
KUHPerdata sebagai sumber hukum utama dalam kontrak, selain itu juga
terdapat sumber hukum lainnya yakni peraturan perundang-undangan,
kesepakatan para pihak,yurisprudensi, perjanjian internasional/traktat,
doktrin, hukum adat/kebiasaan.Didalam ilmu hukum terdapat beberapa asas
dalam perjanjian/kontrak, yakni antara lain :hukum kontrak bersifat
mengatur, asas kebebasan berkontrak (freedom of contract), asas facta sunt
servanda, asas konsensual, asas obligatoir dan asas keseimbangan. Agar suatu
perjanjian menjadi syah maka diperlukanlah beberapa persyaratan
sebagaimana termaktub dalam pasal 1320 KUHPerdata, yakni adanya
kesepakatan para pihak, kecakapan/kewenangan para pihak, perihal tertentu
dan suatu sebab yang halal..
Ketentuan umum perjanjian kemitraan antara pengemudi (driver) jasa
transportasi online dengan perusahaan penyedia jasa aplikasi transportasi
online diatur dalam Pasal 1338 jo Pasal 1320 BW. Sedangkan, ketentuan
khusus, merujuk pada ketentuan persekutuan perdata dalam Pasal 1618 BW
s/d. Pasal 1641 BW, yang mengatur tentang hubungan hukum para pihak
antara mitra satu dengan mitra lainnya dengan cara memasukkan suatu modal
sebagai penyerahan (inbreng).Selain itu ketentuan tentang pengangkutan
orang ini diatur juga dalam Bab I S/D IV Buku Ke III BW, UU No.3 Tahun
4 Mariam Darus Badrulzaman, Dkk, 2001, Kompilasi Hukum Perikatan Dalam
Rangka Memperingati Memasuki Masa Purna Bakti Usia 70 Tahun, Citra Aditya Bakti,
Bandung, hlm. 65.
63
Volume 5, Nomor 1, April 2019, Hlm. 57-73 p-ISSN 2443-2407 e-ISSN 2615-207X
Submitted : 30 Maret 2019; Accepted : 20 April 2019; Published : 1 Mei 2019
https://doi.org/10.32661/resam.v5i1.20
1965 jo. UU No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
Raya, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 Tentang Jaringan Lalu
Lintas Dan Angkutan Jalan, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014
Tentang Angkutan Jalan, Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia
Nomor 108 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan
Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.
Kedudukan perjanjian kemitraan antara para pengemudi (driver)jasa
transportasi online dengan perusahaan penyedia jasa aplikasi mempunyai
kedudukan yang setara/seimbang, tidak ada kedudukan yang lebih tinggi
seperti halnya dimaksud dalam hukum ketenagakerjaan. Kedudukan antara
para pengemudi (driver) jasa transportasi online dengan perusahaan penyedia
jasa aplikasi adalah sama tinggi atau kedudukan koordinasi (gecoordineerd).5
Perjanjian kemitraan ini merupakan perjanjian berkala, yakni pelayanan yang
tidak tetap atau tidak terjadi secara continue, tetapi hanya kadangkala saja,
yakni pada saat customer membutuhkan armada kenderaan saja untuk
perjalannya. Hal ini diatur dalam Pasal 1601 BW. Perjanjian kemitraan yang
disepakati oleh para pihak adalah perjanjian yang berbentuk baku (standart
contract).
Perjanjian baku ialah perjanjian yang dibuat oleh salah satu pihak saja,
dimana terkait isi perjanjian sudah diatur terlebih dahulu oleh salah satu
pihak, sedangkan pihak yang lain tunduk patuh terhadap isi perjanjian
tersebut tanpa dapat memberikan banyak masukan atas perubahan-perubahan
klausula dalam perjanjian yang dibuat. Klausula-klausula yang tertulis dalam
perjanjian mitra antara pengemudi (driver) jasa transportasi online dengan
pihak perusahaan penyedia jasa aplikasi transportasi onlineberisi hak dan
kewajiban dari masing-masing pihak. Kontrak baku ini dibenarkan dalam
hukum perdata, sebab pasal 1338 (1) BW menyebutkan bahwa semua
perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi
5 H.M.N. Purwosucipto, 2008, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 3 Hukum
Pengangkutan, Djambatan, Jakarta, hlm. 7.
64
Volume 5, Nomor 1, April 2019, Hlm. 57-73 p-ISSN 2443-2407 e-ISSN 2615-207X
Submitted : 30 Maret 2019; Accepted : 20 April 2019; Published : 1 Mei 2019
https://doi.org/10.32661/resam.v5i1.20
mereka yang membuatnya. Selain itu perjanjian kemitraan ini merupakan
perjanjian yang berbentuk elektronik, yakni perjanjian para pihak yang dibuat
melalui sistem elektronik sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 11
Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan
Pemerintah No. 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan
Transaksi Elektronik.
Secara umum perjanjian kemitraan yang dibuat oleh pengemudi
(driver) jasa transportasi online dan perusahaan penyedia jasa aplikasi
transportasi online sudah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
hukum perdata, dimana dalam perjanjian tersebut sudah memenuhi unsur-
unsur dan syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana yang dimaksud dalam
pasal 1320 BW.Namun walaupun demikian isi didalam perjanjian tersebut
terkesan berat sebelah.Didalam perjanjian tersebut terhadap segala kerugian
dan resiko yang dialami oleh pengemudi (driver) menjadi tanggung jawab
pengemudi (driver) sebagai mitra.Perusahaan dibebaskan dari semua tuntutan
maupun kewajiban yang mungkin timbul dikarenakan kelalaian mitra.Apabila
mitra melanggar ketentuan dalam perjanjian maupun kode etik yang
ditetapkan oleh perusahaan, perusahaan mempunyai hak untuk memberikan
sanksi kepada mitra.Hal ini lah yang dirasakan sebagai polemik bagi para
pengemudi(driver) jasa transportasi online.
Dalam hukum perdata bunyi isi perjanjian sepihak tersebut dikenal
dengan istilah klausula eksonerasi, yakni klausul yang dicantumkan dalam
suatu perjanjian dengan mana satu pihak menghindarkan diri untuk
memenuhi kewajibannya membayar ganti rugi seluruhnya atau terbatas yang
terjadi karena ingkar janji atau perbuatan melawan hukum.6 Klausula
eksenorasi ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut :7
6 Rijken Dalam Ahmadi Miru, 2011, Hukum Kontrak Perancangan Kontak,
Rajawali Press, Jakarta, hlm. 40. 7Ibid.,
65
Volume 5, Nomor 1, April 2019, Hlm. 57-73 p-ISSN 2443-2407 e-ISSN 2615-207X
Submitted : 30 Maret 2019; Accepted : 20 April 2019; Published : 1 Mei 2019
https://doi.org/10.32661/resam.v5i1.20
1. Isinya ditetapkan sepihak oleh pihak yang memiliki kedudukan lebih
tinggi
2. Pihak yang lemah tidak dilibatkan untuk menentukan unsur aksidentalia
dalam perjanjian
3. Pihak yang lemah terpaksa menerima perjanjian itu karena faktor
kebutuhan
4. Memiliki format tertulis
5. Dipersiapkan terlebih dahulu secara massal atau individual.
Di kota Medan sendiri para pengemudi (driver) jasa transportasi
online yang memahami kedudukan mereka sebagai hubungan kemitraan
sebanyak 66 %. Kendati perjanjian sudah ditandatangani akan tetapi mereka
tidak sepenuhnya memahami apa yang menjadi hak dan kewajiban dari
masing-masing pihak. Para driveryang memahami hak dan kewajibannya
secara keseluruhan berjumlah 66 %. Sedangkan yang tidak paham sama
sekali atau tidak faham seluruhnya berjumlah 68 %. Terkait isi perjanjian
para driver jasa transportasi online yang memahami isi perjanjian secara
keseluruhan berjumlah 48 %, dan tidak faham seluruhnya berjumlah 44.%.
Jika dikaitkan dengan hukum perdata hal ini bertolak belakang dengan
azas keseimbangan, bahkan dapat dikatakan sebagai penyalahgunaan keadaan
(misbruik van omstadigheden).Penyalahgunaan keadaan ini dapat terjadi jika
suatu perjanjianlahir karena adanya keunggulan ekonomi, keunggulan
psikologi maupun keunggulan lainnya.8 Kontrak baku ini secara teoritis
masih menjadi peredebatan dikalangan para ahli hukum, dimana salah
satunya adalah bertentangan dengan adanya azas keseimbangan, kebebasan
berkontrak dan syarat sahnya perjanjian. Adapun para ahli hukum yang
memperdebatkan tentang kontrak baku ini adalah sebagai berikut :9
8 Ahmadi Miru, Op.Cit, hlm. 49 9 Ibid, hlm. 44
66
Volume 5, Nomor 1, April 2019, Hlm. 57-73 p-ISSN 2443-2407 e-ISSN 2615-207X
Submitted : 30 Maret 2019; Accepted : 20 April 2019; Published : 1 Mei 2019
https://doi.org/10.32661/resam.v5i1.20
a. Sluitjer mengatakan bahwa kontrak baku bukan merupakan perjanjian,
sebab kedudukan pengusaha dalam perjanjian itu adalah seperti
pembentuk undang-undang swasta (legio particuliere wetgever).
b. Pitlo menggolongkan kontrak baku sebagai perjanjian paksa (dwang
contract), yang walaupun secara teoritis yuridis, kontrak baku ini tidak
memenuhi ketentuan undang-undang dan oleh beberapa ahli hukum
ditolak, namun kenyataannya kebutuhan masyarakat berjalan dalam arah
yang berlawanan dengan keinginan hukum.
c. Stein menyebutkan bahwa kontrak baku dapat diterima sebagai
perjanjian, berdasarkan fiksi adanya kemauan dan kepercayaan (victie
van wil entrouen) yang membangkitkan kepercayaan bahwa para pihak
mengikatkan diri pada perjanjian itu, berarti secara sukarela setuju pada
isi perjanjian tersebut.
d. Asser Ruten mengemukakan bahwa setiap orang yang menandatangani
perjanjian bertanggung gugat pada isi dan apa yang ditandatanganinya.
Jika ada orang yang membubuhkan tandatangan pada formulir perjanjian
baku, tanda tangan itu akan membangkitkan kepercayaan bahwa yang
bertandatangan mengetahui dan menghendaki isi formulir yang
ditandatangani. Tidak mungkin seseorang menandatangani apa yang
tidak diketahui isinya.
e. Hondiud berpendapat bahwa perjanjian baku mempunyai kekuatan
mengikat berdasarkan kebiasaan (gebruik) yang berlaku dilingkungan
masyarakat dan lalu lintas perdagangan.
Terkait dengan perbedaan pandangan tersebut diatas maka penulis
berpendapat bahwa perjanjian yang disepakati oleh para driver jasa
transportasi online dengan perusahaan penyedia aplikasi adalah sah dan
mengikat para pihak, walaupun kontrak yang dibuat dilakukan melalui
aplikasi berbasis teknologi, hal ini dapat dilihat pada saat mitra mengklik atau
submit perjanjian elektronik tersebut maka dianggaplah para pengemudi
67
Volume 5, Nomor 1, April 2019, Hlm. 57-73 p-ISSN 2443-2407 e-ISSN 2615-207X
Submitted : 30 Maret 2019; Accepted : 20 April 2019; Published : 1 Mei 2019
https://doi.org/10.32661/resam.v5i1.20
(driver) jasa transportasi online setuju dan memahami isi perjanjian tersebut
serta tunduk patuh pada ketentuan yang telah disepakati tersebut (Lihat
ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik dan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012
Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
Perlindungan Hukum Terhadap Pengemudi (Driver) Jasa Transportasi
Online Ditinjau Dari Aspek Hukum Ketenagakerjaan
Hukum perburuhan/ketenagakerjaan ialah ketentuan hukum yang
mengatur tentang hubungan kerja yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu
yakni tenaga kerja buruh, karyawan, pegawai sipil dan swasta kepada pihak
majikan (pengusaha dan pemerintah) sebagai atasannya dengan imbalan
menerima prestasi berupa gaji/upah baik secara lisan maupun tulisan pada
saat sebelum, sedang atau sesudah melakukan suatu. Pada hakekatnya, hukum
ketenagakerjaan bertujuan untuk melindungi para tenaga kerja dari perbuatan
semena-mena pengusaha dan guna tercapainya keadilan sosial dalam bidang
ketenagakerjaan. Secara Yuridis antara buruh dan majikan memiliki
kedudukan yang sama (subkoordinasi) walaupun secara struktural kedudukan
mereka adalah subordinisasi (atasan dan bawahan).
Kesamaan kedudukan ini diatur dalam Pasal 27 UUD 1945, Pasal 5
dan 6 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Hukum
ketenagakerjaan memiliki 3 macam kedudukan yang terletak dalam tatanan
hukum di Indonesia, yakni :
1. Kedudukan hukum ketenaga kerjaan dalam bidang hukum perdata
2. Kedudukan hukum ketenaga kerjaan dalam bidang hukum administrasi
negara.
3. Kedudukan hukum ketenagakerjaan dalam bidang hukum pidana.
Sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa hubungan antara
pengemudi (driver) jasa transportasi online dan perusahaan penyedia jasa
aplikasi merupakan hubungan kemitraan dan bukan ketenagakerjaan. Akan
68
Volume 5, Nomor 1, April 2019, Hlm. 57-73 p-ISSN 2443-2407 e-ISSN 2615-207X
Submitted : 30 Maret 2019; Accepted : 20 April 2019; Published : 1 Mei 2019
https://doi.org/10.32661/resam.v5i1.20
tetapi jika dilihat dalam sudut pandang hukum ketenagakerjaan hubungan
tersebut merupakan hubungan ketenagakerjaan, sebab didalam perjanjian
kemitraan tersebut secara garis besar mengandung unsur-unsur
ketenagakerjaan sebagaimana yang dimaksud dalam hukum ketenagakerjaan,
yakni adanya mengenai hubungan kerja yang mengakibatkan seseorang
secara pribadi ditempatkan dibawah perintah atau pimpinan orang lain dan
mengenai keadaan-keadaan penghidupan yang lansung bersangkut paut
dengan hubungan kerja tersebut.
Antara pengemudi (driver) jasa transportasi online dan perusahaan
penyedia jasa aplikasi transportasi online memiliki hubungan kerja sektor
formal, yakni hubungan kerja yang terjalin antara pengusaha dan pekerja
berdasarkan perjanjian kerja, baik untuk waktu tertentu maupun untuk waktu
tidak tertentu yang mengandung adanya unsur kepercayaan, upah dan
perintah. Jadi jelaslah bahwa didalam perjanjian kemitraan tersebut juga
mengandung unsur pekerjaan, upah dan perintah. Selain itu perjanjian yang
dibuat oleh para pengemudi (driver) jasa transportasi online dengan pihak
perusahaan penyedia jasa aplikasi telah memenuhi syarat sahnya perjanjian
kerja, yakni :
a. Adanya kesepakatan antara para pihak (tidak ada dwang-paksaan,
dwaling penyesatan/kekhilafan atau bedrong-penipuan)
b. Pihak-pihak yang bersangkutan mempunyai kemampuan atau kecakapan
untuk (bertindak) melakukan perbuatan hukum ( cakap usia dan tidak di
bawah perwalian/ pengampunan)
c. Ada (objek) pekerjaan yang diperjanjikan
d. Causa pekerjaan yang diperjanjikan tersebut tidak bertentangan dengan
ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang
berlaku (Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan)
Berkaitan dengan hal tersebut jelaslah bahwa pengemudi (driver) jasa
transportasi online adalah berkedudukan sebagai pekerja dan perusahaan
69
Volume 5, Nomor 1, April 2019, Hlm. 57-73 p-ISSN 2443-2407 e-ISSN 2615-207X
Submitted : 30 Maret 2019; Accepted : 20 April 2019; Published : 1 Mei 2019
https://doi.org/10.32661/resam.v5i1.20
merupakan majikan, sehingga berlakulah hak dan kewajiban bagi kedua belah
pihak sebagaimana yang dimaksudkan oleh UU No.13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan, dan oleh karena itu maka sudah selayaknyalah para
pengemudi (driver) jasa transportasi online mendapatkan perlindungan
hukum sebagaimana yang diamanatkan oleh UUD 1945 Pasal 27 Ayat (2)
yang mengatur bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan
penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Menurut Imam Soepomo
perlindungan buruh terbagi 3 macam, yakni : 10
1) Perlindungan ekonomis, yakni perlindungan yang berkaitan dengan
usaha-usaha untuk memberikan pekerja suatu penghasilan yang cukup
untuk memeuhi keperluan sehari-hari bagi diri dan keluarganya,
termasuk dalam hal pekerja tersebut tidak mampu bekerja karena sesuatu
diluar kehendaknya (jaminan sosial)
2) Perlindungan sosial, yakni perlindungan yang berkaitan dengan usaha
kemasyarakatan, yang tujuannya memungkinkan pekerja tersebut
mengenyam dan mengembangkan perikehidupannya sebagai manusia
pada umumnya, dan sebagai anggota masyarakat dan anggota keluarga
(kesehatan kerja)
3) Perlindugan teknis, yakni perlindungan yang berkaitan dengan usaha-
usaha untuk menjaga pekerja dari bahaya kecelakaan yang dapat
ditimbulkan oleh pesawat-pesawat atau alat kerja lainnya atau oleh
bahan yang diolah atau dikerjakan perusahaan (keselamatan kerja).
Berdasarkan hasil penelitian penulis, di kota Medan perlindungan
hukum terhadap para pengemudi (driver) jasa transportasi online masih jauh
dari harapan. Hal tersebut dapat dilihat dari minimnya perlindungan yang
diperoleh para pengemudi (driver) tersebut. Sebagai contoh dapat dilihat
sebagai berikut :
(1) Dari segi perlindungan ekonomis, para pengemudi (driver) jasa
transportasi online belum mempunyai suatu jaminan sosial. 78% dari
10 Abdul Khakim, 2003, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Citra
Aditya Bakti, Jakarta, hlm. 61
70
Volume 5, Nomor 1, April 2019, Hlm. 57-73 p-ISSN 2443-2407 e-ISSN 2615-207X
Submitted : 30 Maret 2019; Accepted : 20 April 2019; Published : 1 Mei 2019
https://doi.org/10.32661/resam.v5i1.20
sampel penelitian para pengemudi (driver) jasa transportasi online tidak
memiliki jaminan sosial yang diberikan oleh perusahaan.
(2) Dari segi perlindungan sosial, para pengemudi (driver) jasa transportasi
online belum mempunyai suatu jaminan kesehatan oleh perusahaan,
yakni tidak adanya BPJS bagi para pengemudi (driver) jasa transportasi
online yang dicover oleh perusahaan.
(3) Dari segi perlindungan teknis, para pengemudi (driver) jasa transportasi
online belum tercover dalam hal keselamatan kerja. Perusahaan hanya
memberi alat keselamatan standard saja kepada para pengemudi (driver),
yakni berupa masker,helm,dan jas hujan. Akan tetapi jika para
pengemudi (driver) mengalami kecelakaan kerja menjadi tanggung jawab
masing-masing pengemudi (driver). Pengemudi tidak dapat menuntut
kerugian kepada perusahaan, hal ini termaktub didalam perjanjian
kemitraan antara pengemudi (driver) dan perusahaan yang bunyinya :
(a) Mitra menyetujui bahwa semua risiko maupun kewajiban yang
disebabkan oleh kelalaian mitra, yang termasuk namun tidak terbatas
kepada keterlambatan mitra dalam menyediakan jasa kepada
konsumen, kecelakaan dan kehilangan barang pada saat pengantaran,
yang mungkin timbul dari maupun sehubungan dengan penyediaan
jasa oleh mitra kepada konsumen merupakan tanggung jawab mitra.
(b) Dengan ini mitra menyetujui bahwa perusahaan tidak bertanggung
jawab atas setiap kerugian, termasuk kerugian tidak langsung yang
meliputi kerugian keuntungan, kehilangan data, cedera pribadi atau
kerusakan properti sehubungan dengan, atau diakibatkan oleh
penggunaan aplikasi, maupun penyediaan jasa oleh mitra kepada
konsumen.
(c) Mitra menyetujui bahwa perusahaan tidak bertanggung jawab atas
kerusakan, kewajiban, atau kerugian yang timbul karena penggunaan
atau ketergantungan mitra terhadap aplikasi, atau ketidakmampuan
mitra mengakses atau menggunakan aplikasi
71
Volume 5, Nomor 1, April 2019, Hlm. 57-73 p-ISSN 2443-2407 e-ISSN 2615-207X
Submitted : 30 Maret 2019; Accepted : 20 April 2019; Published : 1 Mei 2019
https://doi.org/10.32661/resam.v5i1.20
(d) Mitra dengan ini berjanji untuk membebaskan dan memberikan ganti
rugi (apabila ada kerugian) kepada perusahaan vendor dari semua
tuntutan maupun kewajiban yang mungkin timbul dikarenakan
kelalaian Mitra.
Dari uraian contoh diatas maka asas-asas hukum sebagai prinsip
dalam kegiatan penyelenggaraan sistem transportasi tidak dipenuhi oleh pihak
penyedia jasa transportasi online. Adapun asas yang dimaksud adalah asas
manfaat,asas usaha bersama dan kekeluargaan, asas adil dan merata, asas
keseimbangan, asas kepentingan umum, asas keterpaduan, asas konsensual
dan asas koordinatif. Kemudian jika dilihat dari ketentuan yang termaktub
dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yaitu : “Setiap
pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan
yang layak bagi kemanusiaan”. Pasal 86 ayat (1) menyatakan, Setiap
pekerja/buruh berhak memperoleh perlindungan atas keselamatan dan
kesehatan kerja, moral dan kesusilaan, dan perlakuan yang sesuai dengan
harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama”. Selanjutnya dalam
Pasal 104 ayat (1) “Setiap pekerja/buruh berhak membentuk dan menjadi
anggota serikat pekerja/serikat buruh.”. Ketiga pasal tersebut yang dapat
digunakan oleh pengemudi (driver) transportasi online guna memperoleh
perlindungan hukum dalam melaksanakan pekerjaannya dan pihak penyedia
jasa aplikasi seyogyanya juga harus mematuhi aturan tersebut, khususnya
ketika membuat perjanjian kemitraan, sehingga perjanjian kemitraan tersebut
tidak terkesan hanya menguntungkan pihak perusahaan saja.
IV. KESIMPULAN
Dari sudut pandang hukum keperdataan, hubungan kemitraan yang
dilakukan oleh pengemudi jasa angkutan online dengan perusahaan provider
adalah sah secara hukum dan kedudukan yang setara/seimbang atau
kedudukan koordinasi (gecoordineerd), dan perjanjian kemitraan yang
disepakati oleh para pihak adalah perjanjian yang berbentuk baku (standart
contract). Dari aspek hukum perdata hubungan kemitraan ini diatur dalam
72
Volume 5, Nomor 1, April 2019, Hlm. 57-73 p-ISSN 2443-2407 e-ISSN 2615-207X
Submitted : 30 Maret 2019; Accepted : 20 April 2019; Published : 1 Mei 2019
https://doi.org/10.32661/resam.v5i1.20
berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan
Kedudukan antara para pengemudi (driver) jasa transportasi online dengan
perusahaan penyedia jasa aplikasi mempunyai kedudukan yang
setara/seimbang atau kedudukan koordinasi (gecoordineerd), dan perjanjian
kemitraan yang disepakati oleh para pihak adalah perjanjian yang berbentuk
baku (standart contract). Ditinjau dari sudut pandang hukum ketenagakerjaan
antara pengemudi (driver) jasa transportasi online dan perusahaan provider
sudah memenuhi unsur hubungan kerja sektor formal, yakni hubungan kerja
yang terjalin antara pengusaha dan pekerja berdasarkan perjanjian kerja, baik
PKWT dan PKWTT yang mengandung adanya unsur kepercayaan, upah dan
perintah, sehingga berlakulah hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak
sebagaimana yang dimaksudkan oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan. Di kota Medan perlindungan hukum terhadap para
pengemudi (driver) jasa transportasi online masih jauh dari harapan. Hal
tersebut dapat dilihat dari minimnya perlindungan yang diperoleh para
pengemudi (driver) tersebut, baik dari segi perlindungan ekonomis,
perlindungan sosial, dan perlindungan teknis, sebagaiman termaktub sangat
jelas dalam ketentuan Pasal 88 ayat (1), Pasal 86 ayat (1) dan Pasal 104 ayat
(1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
73
Volume 5, Nomor 1, April 2019, Hlm. 57-73 p-ISSN 2443-2407 e-ISSN 2615-207X
Submitted : 30 Maret 2019; Accepted : 20 April 2019; Published : 1 Mei 2019
https://doi.org/10.32661/resam.v5i1.20
DAFTAR PUSTAKA
A. Buku
Badrul Zaman, Mariam Darus Dkk, 2001, Kompilasi Hukum Perikatan
Dalam Rangka Memperingati Memasuki Masa Purna Bakti
Usia 70 Tahun, Citra Aditya Bakti, Bandung.
Khakim Abdul, 2003, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Citra
Aditya Bakti, Jakarta.
Miro Fidel, 2015, Pengantar Sistem Transportasi, Erlangga, Jakarta.
Miru Ahmadi, 2011, Hukum Kontrak Perancangan Kontrak, Rajawali Press,
Jakarta.
Purwosucipto H.M.N., 2008, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 3
Hukum Pengangkutan, Djambatan, Jakarta.
Warpani. P. Suwardjoko, 2002. Pengelolaan Lalu Lintas Dan Angkutan
Jalan, ITB, Bandung.
B. Makalah
Rahardjo, Satjipto, 1998, Pendayagunaan Sosiologi Hukum Untuk
Memahami Proses-Proses Sosial Dalam Konteks Pembangunan
Dan Globalisasi, Makalah Seminar Nasional Sosiologi Hukum
Dan Pembentukan Asosiasi Sosiologi Hukum Indonesia, Pusat
Studi Hukum Dan Masyarakat Fakultas Hukum Undip,
Semarang.
Wignyosoebroto Soetandyo, 2001, Materi Tutorial Mata Kuliah Penulisan
Disertasi Untuk Program Doktor Ilmu Hukum Universitas
Diponegoro”, Semarang.
C. Internet
http://News Gojek.Htm, Diakses Pada Tanggal 1 April 2018.
D. Peraturan Perundang-Undangan
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan