permen 2009 04 no 06 pedoman penilaian prov kab kota provinsi koperasi merge
DESCRIPTION
pedoman penilaianTRANSCRIPT
-
1
PERATURAN MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA Nomor : 06/Per/M-KUKM/ IV/ 2009
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN
MENENGAH NOMOR : 03/Per/M-KUKM/I/2007 TENTANG PEDOMAN PENILAIAN PROVINSI/KABUPATEN/KOTA KOPERASI
MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA
Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberdayaan koperasi sebagai wadah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perlu meningkatkan peran Pemerintah Provinsi, Kabupaten, Kota dalam pembangunan koperasi di daerah;
b. bahwa sehubungan dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka untuk memacu dan memotivasi kinerja Pemerintah Provinsi, Kabupaten, Kota sebagai penggerak koperasi, perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 03/Per/M-KUKM/I/2007 tentang Pedoman Penilaian Provinsi/Kabupaten/Kota Koperasi;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang Perubahan atas peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 03/Per/M-KUKM/I/2007 tentang Pedoman Penilaian Provinsi/Kabupaten/Kota Koperasi.
DRAF 17022009
-
2
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Nomor 4866);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1973 tentang Tanda Kehormatan Parasamya Purnakarya Nugraha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor3013);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
7. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
8. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 155.1/Kep/M;KUKM/XI/2003 tentang Pedoman Penetapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang wajib dilakukan Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 33/Per/M-KUKM/VIII/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
-
3
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH NOMOR 03/Per/M-KUKM/I/2007 TENTANG PEDOMAN PENILAIAN PROVINSI/ KABUPATEN /KOTA KOPERASI
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 03/Per/M-KUKM/I/2007 tentang Pedoman Penilaian Provinsi/Kabupaten/Kota Koperasi diubah sebagai berikut :
1. Diantara Pasal 5 dan 6 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 5A, yang berbunyi sebagai berikut :
Pasal 5A
Kabupaten atau Kota yang diusulkan menjadi Kabupaten atau Kota Penggerak Koperasi adalah Kabupaten atau Kota yang lebih dari (satu per dua) dari Kecamatannya memiliki koperasi aktif.
2. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :
Pasal 8
(1) Peringkat Pemenang ditetapkan berdasarkan hasil skor yang diperoleh Provinsi, Kabupaten atau Kota Penggerak Koperasi atas keberhasilan yang dicapai dalam pemberdayaan koperasi di daerah Provinsi, Kabupaten atau Kota.
(2) Peringkat keberhasilan terdiri dari :
a. Peringkat A, yang memperoleh nilai 85 (delapan puluh lima) sampai dengan 100 (seratus), mendapat predikat sangat berhasil sebagai Provinsi, Kabupaten, atau Kota Penggerak Koperasi, memperoleh penghargaan Paramadhana Utama Koperasi;
-
4
b. Peringkat B, yang memperoleh nilai 70 (tujuh puluh) sampai dengan 84 (delapan puluh empat), mendapat predikat berhasil sebagai Provinsi, Kabupaten atau Kota Penggerak Koperasi, memperoleh penghargaan Paramadhana Madya Koperasi.
(3) Provinsi Penggerak Koperasi, yang :
a. Dua kali berturut-turut memperoleh peringkat A dengan minimal (tiga per empat) jumlah Kabupaten atau Kotanya sebagai Kabupaten atau Kota Penggerak Koperasi, memperoleh penghargaan Paramadhana Utama Nugraha Koperasi ;
b. Tiga kali berturut-turut memperoleh peringkat A dengan jumlah seluruh Kabupaten atau Kotanya sebagai Kabupaten atau Kota Penggerak Koperasi, memperoleh penghargaan Paramadhana Utama Adi Nugraha Koperasi.
(4) Kabupaten atau Kota Penggerak Koperasi, yang :
a. Dua kali berturut-turut memperoleh peringkat A dengan minimal (tiga per empat) jumlah Kecamatannya memiliki Koperasi Aktif, memperoleh penghargaan Paramadhana Utama Nugraha Koperasi ;
b. Tiga kali berturut-turut memperoleh peringkat A dengan jumlah seluruh Kecamatannya memiliki Koperasi Aktif, memperoleh penghargaan Paramadhana Utama Adi Nugraha Koperasi.
3. Diantara Pasal 9 dan Bab IV disisipkan Bagian Ketiga, Tugas Pemerintah Provinsi, Kabupaten atau Kota Penggerak Koperasi dan Pemerintah serta 1 (satu) Pasal yakni Pasal 10A yang berbunyi sebagai berikut :
Bagian Ketiga
Tugas Pemerintah Provinsi, Kabupaten atau Kota Penggerak Koperasi dan Pemerintah
Pasal 10A
(1) Tugas Pemerintah Provinsi, Kabupaten atau Kota Penggerak Koperasi terhadap pemberdayaan koperasi:
a. menciptakan iklim yang kondusif melalui perumusan dan penetapan kebijakan Pemerintah Provinsi, Kabupaten atau Kota melalui dukungan kebijakan dan penyediaan fasilitas yang memadai, dalam rangka pemberdayaan Koperasi;
b. memberikan bimbingan, kemudahan, perlindungan dan kesempatan usaha yang seluas-luasnya kepada Koperasi, melalui peningkatan, penumbuhan dan pengembangan kewirausahaan
-
5
serta penerapan sistem pelayanan satu atap secara cepat, mudah dan murah;
c. meningkatkan dan memantapkan kemampuan Koperasi agar menjadi Koperasi yang sehat, tangguh dan mandiri, sesuai kewenangan wajib yang harus diselenggarakan Pemerintah Daerah melalui peningkatan status, fungs dan kompetensi dinas yang membidangi Koperasi;
d. mengupayakan tata hubungan usaha yang saling menguntungkan antara Koperasi dengan badan usaha lainnya, melalui peningkatkan koordinasi untuk penciptaan peluang usaha kepada Koperasi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah serta memfasilitasi peningkatan kerja sama Koperasi dalam pengembangan komoditi unggulan ;
e. membudayakan Koperasi dalam masyarakat, melalui pemberian dukungan dan motivasi kepada kelompok usaha produktif untuk berkoperasi;
f. membimbing usaha Koperasi yang sesuai dengan kepentingan ekonomi anggotanya;
g. mendorong, mengembangkan, dan membantu pelaksanaan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan penelitian perkoperasian, melalui peningkatan keterampilan aparatur di daerah dan sumberdaya manusia gerakan koperasi;
h. memberikan kemudahan untuk memperkokoh permodalan Koperasi serta mengembangkan lembaga keuangan Koperasi, melalui pengembangan Koperasi Simpan Pinjam dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah sampai pada tingkat Desa atau Kelurahan serta pengembangan pendanaan Koperasi dengan akses pembiayaan yang bersumber dari perbankan, APBD dan penjaminan dari Pemerintah Daerah;
i. membantu mengembangkan jaringan usaha Koperasi dan kerja sama yang saling menguntungkan, melalui peningkatan jaringan kemitraan baik antar Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah maupun dengan pengusaha besar Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah ;
j. memberikan bantuan konsultasi guna memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh Koperasi dengan tetap memperhatikan Anggaran Dasar dan prinsip Koperasi, dalam hal perubahan Anggaran Dasar, peleburan dan penggabungan Koperasi;
k. menetapkan bidang kegiatan ekonomi disuatu wilayah yang telah berhasil diusahakan oleh Koperasi untuk tidak diusahakan oleh badan usaha lainnya, melalui peningkatan peran koperasi dalam penyediaan dan/atau distribusi kebutuhan dan sarana produksi, serta memberikan prioritas pengelolaan sumberdaya ekonomi yang
-
6
dikuasai Pemerintah Provinsi, Kabupaten, Kota kepada koperasi seperti: pertambangan rakyat, pegelolaan hutan rakyat, pasar tradisional dan lain-lain.
(2) Tugas Pemerintah terhadap Pemberdayaan Koperasi :
a. mengembangkan iklim serta kondisi yang mendorong pertumbuhan dan permasyarakatan Koperasi;
b. memberikan bimbingan, kemudahan dan perlindungan kepada Koperasi;
c menetapkan kebijakan dan melakukan koordinasi terhadap pelaksanaan dan pemantauan serta evaluasi pemberdayaan Koperasi yang meliputi: aspek kelembagaan; pembiayaan; produksi; pemasaran dan pengembangan jaringan usaha; sumber daya manusia; restrukturisasi dan pengembangan usaha serta penelitian dan pengembangan.
4. Lampiran 1a,1b,2a dan 2b diubah sehingga seluruhnya berbunyi sebagaimana dalam lampiran peraturan ini.
Pasal II
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 April 2009
Menteri Negara,
TTD
Suryadharma Ali Ati C:\Prokab2009\Permenprokabt
-
FORMULIR ISIAN DATA KERTAS KERJA PENILAIAN PROVINSI PENGGERAK KOPERASI 1
FORMULIR ISIAN DATA KERTAS KERJA PROVINSI PENGGERAK KOPERASI
TAHUN PENILAIAN : ....... PROVINSI : ............................................ NO URAIAN SA
TUANTAHUN ........
TAHUN ........
TAHUN........
KETE RANGAN
1 2 3 4 5 6 7 A PERAN PEMERINTAH DAERAH 1 Kebijakan Pemerintah Provinsi
terhadap pemberdayaan Koperasi
a. Visi/Misi yang berpihak pada pemberdayaan koperasi
Agar dilampirkan
a. Perda buah Agar dilampirkan
b. Surat Keputusan buah Agar dilampirkan
c. Instruksi Gubernur buah Agar dilampirkan
d. Surat Edaran buah 2 Alokasi Anggaran Pendapatan dan
Belanja Pemerintah Provinsi (APBD) : Agar
dilampirkan a. Realisasi Alokasi APBD Provinsi
untuk pembinaan Koperasi Rp. Jt
b. Jumlah APBD Provinsi Rp. Jt c. Jumlah dana dekon Provinsi Rp. Jt
3 Dukungan sarana dan prasarana fisik untuk koperasi
Agar disebut-kan status, hibah,sewa beli, atau pinjam pakai
Lampiran 1a : Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM
Nomor Tanggal Hal
: : :
06/Per/M.KUKM/ IV /2009 2 April 2009 Formulir Isian Kertas Kerja Penilaian (FIDKKP) Provinsi Penggerak Koperasi
-
FORMULIR ISIAN DATA KERTAS KERJA PENILAIAN PROVINSI PENGGERAK KOPERASI 2
NO URAIAN SA TUAN
TAHUN ........
TAHUN ........
TAHUN........
KETE RANGAN
1 2 3 4 5 6 7 a. Sarana 1). Gedung unit 2). Kantor unit 3). Gudang unit 4). TPI unit 5). Kios/waserda unit 6). Dll unit b. Prasarana 1). Mesin unit 2) angkutan unit 3) Jalan dll Unit c. Sarana penunjang bagi Pembina buah
1) Prasarana mobilitas (kendaraan roda, kendaraan roda 4 dan transportasi lainnya)
buah
2) Prasarana kerja ( Komputer, mesin tik, mesin fotocopy, dan sarana kerja kantor lannya)
buah
3) Sarana kerja (gedung kantor) M 2 4 Organisasi dan Tatakerja
Institusi/instansi yang membidangi Koperasi
Agar disebut-kan jenis dinas
a. Dinas tersendiri buah b. Kantor KUKM buah c. Terintegrasi dengan dinas lain buah
5 Formasi dan penempatan SDM Pembina
a. Jumlah pegawai yang ada orang b. Jumlah pejabat struktural orang c. Jumlah pejabat fungsional orang d. jumlah pegawai yang dibutuhkan orang
6 Kebijakan Pemerintah untuk mendorong peningkatan peran serta masyarakat (organisasi masyarakat dan Dunia Usaha) dalam pembinaan Koperasi.
Agar dilampirkan
a. LSM buah b. Dunia usaha buah c. Yayasan Buah
-
FORMULIR ISIAN DATA KERTAS KERJA PENILAIAN PROVINSI PENGGERAK KOPERASI 3
NO URAIAN SA TUAN
TAHUN ........
TAHUN ........
TAHUN........
KETE RANGAN
1 2 3 4 5 6 7 7
Kebijakan Pemerintah dalam mendorong peningkatan peran serta masyarakat untuk mendorong pemberdayaan Koperasi
a. Pembentukan Pokja buah Agar dilampirkan
b. Pembentukan Forum buah Agar dilampirkan
c. Pameran/Misi dagang buah Agar dilampirkan
d. Pembentukan Panitia buah Agar dilampirkan
e. Pembentukan Tim buah Agar dilampirkan
8 Pemberian legalitas Badan Hukum kepada Koperasi
Kop Rata-rata berapa
9 Pelayanan prima bagi Koperasi yang mudah, murah dan cepat (one stop service/ satu atap satu pintu).
Agar dijelas-kan jenis pelayanan
10 Fasilitasi mendorong kerjasama antar koperasi atau dengan badan usaha lainnya (Perda/Peraturan Lainnya)
Agar dilampirkan
11 Instituisi Diklat SDM perkoperasian a. Balai Diklat/UPTD tersendiri buah b. Balai Diklat/UPTD tidak berdiri tersendiri
Bah
-
FORMULIR ISIAN DATA KERTAS KERJA PENILAIAN PROVINSI PENGGERAK KOPERASI 4
NO URAIAN SA
TUAN TAHUN ........
TAHUN ........
TAHUN ........
KETE RANGAN
1 2 3 4 5 6 7 B IMPLEMENTASI KEBERPIHAKAN
PEMDA
1 Peluang usaha kepada Koperasi dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah Provinsi dan pengelolaan sektor usaha yang dikuasai Pemerintah
Agar disebutkan sektor-sektor usaha yang dikuasai pemerintah Provinsi
a. jumlah Koperasi yang diikutsertakan sebagai rekanan pemerintah dalam pengadaan barang/jasa
Kop
b. jumlah rekanan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah
Kop
c. Nilai realisasi anggaran pengadaan barang dan jasa oleh koperasi
Rp.jt
d. Total realisasi anggaran pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui Koperasi
Rp.jt
e. Jumlah Koperasi yang mengelola sektor usaha yang dikuasai oleh pemerintah Provinsi
Kop
2 Peran koperasi dalam pengembangan UMKM khususnya kegiatan usaha/komoditi unggulan di Provinsi
a. Jenis sektor unggulan yang ditangani oleh Koperasi
buah
b. Jenis sektor unggulan yang ada di daerah
buah
3 Pembinaan gerakan Koperasi (Dekopinwil)
a. Dukungan APBD Provinsi bagi Dekopinwil
Rp. Jt
b. diklat perkoperasian oleh Dekopinwil
orang
4
Peningkatan Kualitas SDM manajemen Koperasi
Agar disebutkan jenis penyuluhan
a.Jumlah peserta penyuluhan Kope-rasi
orang
b. Jumlah Kop yang mendapat Konsultasi/Advokasi
Kop Agar dise-butkan jenis konsultasi/ advokasi yg diberikan
c. Jumlah peserta Diklat orang Agar dise-
-
FORMULIR ISIAN DATA KERTAS KERJA PENILAIAN PROVINSI PENGGERAK KOPERASI 5
NO URAIAN SA TUAN
TAHUN ........
TAHUN ........
TAHUN ........
KETE RANGAN
1 2 3 4 5 6 7 Perkoperasian
butkan jenis diklat
5 Pembinaan SDM Aparatur Pembina Koperasi
a. Jumlah peserta Diklat ketrampilan koperasi
orang Agar dise-butkan jenis diklat Ketrampilan
b. Jumlah peserta Seminar/Lokakarya yang berkaitan dengan koperasi
orang Agar dise-butkan jenis seminar/ lokakarya
c. Jumlah pelaksanaan Studi banding yang berkaitan dengan Koperasi
kali Agar dise-butkan lokasi studi banding
d. Jumlah peserta yang mengikuti studi banding
orang
6
Koordinasi dalam pembinaan dan pengembangan koperasi
Agar disebutkan subtansi Koordinasi yang dilakukan
a. Frekuensi Rapat Koordinasi
kali
b. Wujud tindak lanjut koordinasi
7 Revitalisasi Koperasi a. Jumlah koperasi tidak aktif
Kop
b. Jumlah Koperasi yang dibubarkan pemerintah Provinsi
Kop
8 Koperasi yang berhasil mengelola/fasilitas Pemerintah Provinsi
a. Jumlah Koperasi yang berhasil me-ngelola bantuan/fasilitas pemerintah Provinsi
Kop
b. Jumlah Koperasi penerima bantuan /fasilitas pemerintah Provinsi
Kop
9 Terciptanya kerjasama antar koperasi atau dengan koperasi dengan badan usaha lainnya
a. Bidang Sumber Daya Manusia (SDM) (diklat, seminar,
Kop/BU
-
FORMULIR ISIAN DATA KERTAS KERJA PENILAIAN PROVINSI PENGGERAK KOPERASI 6
NO URAIAN SA TUAN
TAHUN ........
TAHUN ........
TAHUN ........
KETE RANGAN
1 2 3 4 5 6 7 konsultasi manajemen, studi banding dll)
b. bidang Pengolahan /Produksi
(bahan baku,proses, alat produksi dll)
Kop/BU
c. bidang Pembiayaan Kop/BU d. bidang Pemasaran (misi dagang,
promosi, pendistribusian) Kop/BU
-
FORMULIR ISIAN DATA KERTAS KERJA PENILAIAN PROVINSI PENGGERAK KOPERASI 7
NO URAIAN SA
TUAN TAHUN ........
TAHUN ........
TAHUN ........
KETE RANGAN
1 2 3 4 5 6 7 C PENGEMBANGAN DAN KINERJA KOPERASI 1 Kelembagaan Koperasi yang ada
diwilayah provinsi
a. Jumlah Koperasi yang ada diwilayah provinsi
Kop
b. Jumlah Koperasi Aktif yang ada diwilayah provinsi
Kop
c. Jumlah Pelaksanaan Audit Koperasi yang ada diwilayah provinsi
Kop
d. Jumlah Pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang ada wilayah provinsi
Kop
2 Keanggotaan Koperasi
orang
3 Penyerapan Tenaga Kerja
a. Jumlah Penyerapan Tenaga kerja oleh koperasi
orang
b. Jumlah tenaga kerja di provinsi orang 4 Penyebaran Koperasi aktif per
Kecamatan
a. Jumlah Kecamatan yang memiliki koperasi aktif
Kec.
b. Jumlah Kecamatan Kec 5 Koperasi berprestasi
a. Tingkat Provinsi Kop b. Tingkat Nasional Kop
6 Koperasi Berkualitas ( klasifikasi A B, C ditambah yang sudah diperingkat)
a. Realisasi Koperasi Berkualitas Kop b. Target Koperasi Berkualitas Kop
7 Jumlah Modal Sendiri Koperasi yang
ada diwilayahnya Rp. Jt
8 Jumlah Volume Usaha Koperasi yang
ada diwilayahnya Rp. Jt
-
FORMULIR ISIAN DATA KERTAS KERJA PENILAIAN PROVINSI PENGGERAK KOPERASI 8
NO URAIAN SA TUAN
TAHUN ........
TAHUN ........
TAHUN ........
KETE RANGAN
1 2 3 4 5 6 7 9 Jumlah SHU Koperasi yang ada
diwilayahnya Rp.Jt
10 Jumlah Modal Luar Koperasi yang ada
diwilayahnya Rp.Jt
11 Jumlah Asset Koperasi yang ada
diwilayahnya Rp.Jt
12 Struktur Permodalan
a. Modal Sendiri Rp. Jt b. Modal Luar Rp. Jt c. Rasio Perimbangan Modal Sendiri
dengan Modal Luar %
13 Kesehatan KSP/USP
a. KSP/USP yang dinilai Unit b. KSP/USP yang ada Unit
14 Kontribusi Koperasi dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan keikutsertaan koperasi dalam sektor ekonomi daerah dalam rangka pembangunan wilayah Provinsi
a. Nilai kontribusi peran koperasi dalam PAD
Rp.Jt
b. Koperasi yang berkontribusi dalam PAD
Kop
Sektor ekonomi meliputi a. Pertanian, peternakan, Kehu-
tanan dan perikanan
1). Tanaman Bahan Makanan Unit 2). Tanaman Perkebunan Unit 3). Peternakan dan hasil-hasilnya Unit 4). Kehutanan Unit
5). Perikanan Unit b. Pertambangan dan Penggalian
1). Minyak dan Gas Bumi Unit 2). Pertambangan Tanpa Migas Unit
-
FORMULIR ISIAN DATA KERTAS KERJA PENILAIAN PROVINSI PENGGERAK KOPERASI 9
NO URAIAN SA TUAN
TAHUN ........
TAHUN ........
TAHUN ........
KETE RANGAN
1 2 3 4 5 6 7 3). Penggalian Unit c. Industri Pengolahan 1). Industri Migas Unit Industri tanpa Migas
2). Makanan, Minuman dan Tembakau
Unit
3). Tekstil, barang kulit dan alas kaki
Unit
4). Barang kayu dan hasil hutan l ainnya
Unit
5). Kertas dan Barang Cetakan Unit
6). Pupuk, Kimia dan barang dari karet
Unit
7). Semen dan Barang Galian bukan logam
Unit
8). Alat Angkutan dan Peralatannya Unit 9). Logam Dasar Besi dan Baja Unit 10). Barang lainnya Unit
d. Listrik, Gas dan Air bersih
1). Listrik Unit 2). Gas Kota Unit 3). Air bersih Unit
e. Bangunan f. Perdagangan, Hotel dan Restoran
1). Perdagangan Besar dan Eceran Unit 2). Hotel Unit 3). Restoran Unit
g. Pengangkutan dan Komunikasi 1). Pengangkutan Unit 2). Komunikasi Unit
h. Keuangan, Persewaan dan Jasa
Perusahaan Unit
i. Jasa - Jasa
1). Pemerintahan Umum Unit
-
FORMULIR ISIAN DATA KERTAS KERJA PENILAIAN PROVINSI PENGGERAK KOPERASI 10
NO URAIAN SA TUAN
TAHUN ........
TAHUN ........
TAHUN ........
KETE RANGAN
1 2 3 4 5 6 7 2). Swasta Unit
15 Animo dan peran masyarakat untuk
berkoperasi di desa tertinggal
a. Jumlah desa tertinggal yang memiliki koperasi
Desa
b. jumlah desa tertinggal Desa 16 Kontribusi SHU Koperasi untuk
pengembangan komunitas lingkungan
Agar disebutkan bentuk kontribusi pengembangan komunitas lingkungan
a. Jumlah bagian SHU Rp. Jt b. Jumlah bagian SHU untuk
pengembangan komunitas lingkungan
Rp. Jt
17 Representasi/Keterwakilan perempuan dalam manajemen Koperasi (Pengurus, Pengawas, Pengelola/Karyawan)
a. jumlah perempuan yang duduk dalam manajemen koperasi
Orang
b. jumlah personil manajemen koperasi
Orang
18. Kerjasama antar Koperasi atau Kop dengan badan usaha lainnya
a. antar koperasi Kop b. Kop dengan Badan Usaha lainnya Kop
19 Akses Pembiayaan a. Nilai pembiayaan (kredit) kepada
koperasi yang berasal dari Bank Pembangunan Daerah (BPD)
Rp. Jt
b. Perkembangan Koperasi yang menjadi mitra (Debitur) Bank Pembangunan Daerah (BPD)
Kop
C: ati \PROKAB2009/formisipro02022009
-
FORMULIR ISIAN DATA KERTAS KERJA PENILAIAN PROVINSI PENGGERAK KOPERASI 11
Sumber data FIDKKP :
1. Badan Pusat Statistik
2. Dinas yang membidangi Tenaga Kerja
3. Dinas Pertambangan
4. Biro Perekonomian
5. Dinas yang membidangi Perindustrian dan Perdangangan
6. Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah
7. Dinas yang membidangi Pertanian
-
KERTAS KERJA ANALISA PENILAIAN PROVINSI PENGGERAK KOPERASI
1
KERTAS KERJA ANALISA PENILAIAN PROVINSI PENGGERAK KOPERASI
NO Aspek/Faktor Indikator/Kriteria Cara dan Hasil Perhitungan (Nilai) Nilai Bobot
Skor Keterangan
1 2 3 4 5 6 7 8A
PERAN PEMERINTAH DAERAH (INPUT)
25
1
Kebijakan Pemerintah Provinsi terhadap pemberdayaan koperasi.
a). Visi/ Misi yang dimilki Provinsi
dalam keberpihakan pem-berdayaan Koperasi
b). Jumlah kebijakan pemerintah
Provinsi yang mengikat dan mendukung dalam pembina-an dan pengembangan koperasi.
Hasil/Cara Perhitungan (Nilai) 1). Ada visi/misi dan berpihak kepada
koperasi = 100 2). Ada visi/misi, tidak berpihak kepada
koperasi = 0 Cara Perhitungan Dilihat dari jumlah dan jenis kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi dari tahun 1,2 dan 3 dalam bentuk : a. Perda =.. .buah b. Surat Keputusan = .buah c. Instruksi Gubernur = .buah d. Surat Edaran = ....buah
1 2
Agar disebutkan Visi/misi dan dilampirkan copynya Agar disebutkan jenis kebijakan dan dilampirkan copynya
Lampiran 1b : Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM
Nomor Tanggal Hal
: : :
06 /Per/M.KUKM/ IV/2009 2 April 2009 Formulir Kertas Kerja Analisa Penilaian (FKKAP) Provinsi Penggerak Koperasi
-
KERTAS KERJA ANALISA PENILAIAN PROVINSI PENGGERAK KOPERASI
2
NO Aspek/Faktor Indikator/Kriteria Cara dan Hasil Perhitungan (Nilai) Nilai Bobot
Skor Keterangan
1 2 3 4 5 6 7 8 Hasil Perhitungan (Nilai) 1). Kebijakan ada, lengkap berpihak kepada
koperasi = 100 2). Ada Kebijakan, tidak lengkap, berpihak
kepada koperasi = 75 3). Ada, lengkap tidak lengkap kurang
berpihak kepada koperasi = 50 4). Ada, lengkap tidak lengkap dan tidak
berpihak kepada koperasi = 25 2
Alokasi anggaranPendapatan dan BelanjaPemerintah Provinsi(APBD).
a. Perkembangan realisasi alokasi
APBD Provinsi untuk pembinaan Koperasi selama 3 tahun terakhir.
b. Rasio antara alokasi anggaran
pembinaan koperasi melalui APBD dibanding jumlah APBD Provinsi.
Cara Perhitungan/Penilaian Perkembangan nilai realisasi alokasi APBD Provinsi untuk pembinaan dan pengembangan koperasi pada : a. Tahun 1 = Rp.............. b. Tahun 2 = Rp.............. c. Tahun 3 = Rp............... Hasil Perhitungan (Nilai) 1). Meningkat = 100 2). Tetap = 75 3). Menurun = 50 4). Tidak ada = 0 Cara Perhitungan/Penilaian a. Alokasi APBD kop th 1 x 100 % = ...% jumlahl APBD th 1 b. Alokasi APBD kop th 2 x 100 % = ...% jumlahl APBD th 2 c. Alokasi APBD kop th 3 x 100 % = % Jumlah APBD th 3
1 1
Agar dilampirkan copy rencana dan realisasi APBD Provinsi
-
KERTAS KERJA ANALISA PENILAIAN PROVINSI PENGGERAK KOPERASI
3
NO Aspek/Faktor Indikator/Kriteria Cara dan Hasil Perhitungan (Nilai) Nilai Bobot
Skor Keterangan
1 2 3 4 5 6 7 8
c. Rasio antara alokasi APBD
Pemerintah provinsi untuk pembinaan KUKM terhadap alokasi dana dekon, 3 (tiga) tahun terakhir
Hasil Perhitungan (Nilai) 1). Tahun 1 = % 2). Tahun 2 = % 3). Tahun 3 = % Apabila meningkat = 100 Tetap = 75 Menurun = 50 Tidak ada = 0 Cara Perhitungan/Penilaian Alokasi Anggaran APBD untuk Pembinaan Koperasi ------------------------------------------ x 100% Dana Dekon Kementerian KUKM Untuk Daerah Hasil Perhitungan (Nilai) 1). Tahun 1 = ..............% 2). Tahun 2 = .............. % 3). Tahun 3 =............... % Apabila : 1). Meningkat = 100 2). Tetap = 75 3). Menurun = 50 4). Tidak ada = 0
1
-
KERTAS KERJA ANALISA PENILAIAN PROVINSI PENGGERAK KOPERASI
4
NO Aspek/Faktor Indikator/Kriteria Cara dan Hasil Perhitungan (Nilai) Nilai Bobot
Skor Keterangan
1 2 3 4 5 6 7 8 3. Dukungan sarana dan
prasarana fisik.
Dukungan sarana dan prasarana untuk Koperasi /aparatur dalam bentuk: a. Untuk Koperasi berupa :
1). Gedung, kantor, tanah, gudang, TPI, kios/waserda dll.
2). Sarana peralatan mesin pengolah.
b. Untuk Aparatur berupa :
1). prasarana mobiltas (Kendaraan roda 4 dan roda 2)
2). prasarana kerja (komputer dan ATK)
3). sarana kerja /Gedung Kantor
Hasil Perhitungan (Nilai) a. Hibah/donasi = 100 b. Sewa beli = 75 c. Dipinjam pakai = 50 Hasil Perhitungan (Nilai) a. Sangat memadai = 100 b. Cukup memadai = 75 c. Kurang memadai = 50
1 1
Agar disebut-kan jenis dukungan Pemerintah Provinsi Agar disebut-kan jenis dukungan Pemerintah Provinsi
4
Organisasi dan Tatakerja Institusi/instansi yang membidangi Koperasi.
Pembentukan Instansi/Dinas yang diberi tugas dan tanggung jawab untuk menangani Koperasi UKM, berdiri sendiri atau digabung dengan Instansi lain.
Hasil Perhitungan (Nilai) : a. Dinas tersendiri (Dinas Koperasi dan UKM) = 100 b. Kantor KUKM = 80 c. Terintegrasi dengan ke dinas lain = 60
2
Agar disebut-kan bentuk dinas dan dilampirkan
5
Formasi dan penempa-tan Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur Pembina koperasi
Kompetensi dan beban tugas yang dibutuhkan pada jabatan struktural, fungsional dan pelaksana teknis sesuai
Hasil Perhitungan (Nilai) a. Memenuhi 3 (tiga) syarat (a, b, c) = 100 b. Memenuhi 2 (dua) syarat (a, b) = 75 c. Memenuhi 2 (dua) syarat (b, c) = 50
3 Agar disebutkan dan dilampirkan
-
KERTAS KERJA ANALISA PENILAIAN PROVINSI PENGGERAK KOPERASI
5
NO Aspek/Faktor Indikator/Kriteria Cara dan Hasil Perhitungan (Nilai) Nilai Bobot
Skor Keterangan
1 2 3 4 5 6 7 8
persyaratan : a. sesuai formasi
1). jumlah pegawai yang ada 2). jumlah pejabat (struktural/
fungsional /staff) 3). jumlah pegawai yang
dibutuhkan sesuai b. berlatarbelakang perko-
perasian c. pernah mengikuti diklat
perkoperasian.
d. Memenuhi 1 (satu) syarat (a/b/c) = 25 e. Tidak memenuhi syarat = 0
SK Organisasi Tatalaksana Provinsi SK
Pengangkatan Personil
6.
Kebijakan Pemerintah untuk mendorong peningkatan peran serta masyarakat (organisasi masyarakat dan Dunia Usaha) dalam pembinaan koperasi.
Jumlah lembaga swadaya masyarakat, Dunia Usaha, Yayasan dll yang turut berperan dalam pembinaan koperasi dalam 3 tahun terakhir.
Cara Perhitungan/Penilaian Lembaga Swadaya Masyarakat yang turut berperan dalam pembinaan Koperasi pada a. Tahun 1 = ......... LSM/DU/Yas a. Tahun 2 = ........ LSM//DU/Yas b. Tahun 3 = ........ LSM/DU/Yas Hasil Perhitungan (Nilai) 1). Meningkat = 100 2). tetap = 75 3). Menurun = 50 4). Tidak ada = 0
2
7 Pemberian dukungan Pemerintah provinsi terhadap kebijakan/ program Kementerian Negara KUKM.
Jumlah kebijakan pemerintah Provinsi dalam mendukung kebijakan/ program Kementerian Negara KUKM.
Cara perhitungan /Penilaian Bentuk dukungan kebijakan Pemda Provinsi berupa: a. Pembentukan Pokja = ....... buah b. Pembentukan Forum = ...... buah c. Pameran/Misi dagang = ...... kali
2
-
KERTAS KERJA ANALISA PENILAIAN PROVINSI PENGGERAK KOPERASI
6
NO Aspek/Faktor Indikator/Kriteria Cara dan Hasil Perhitungan (Nilai) Nilai Bobot
Skor Keterangan
1 2 3 4 5 6 7 8 d. Pembentukan Panitia = ....... buah e. Pembentukan Tim = ....... buah Hasil Perhitungan (Nilai) 1). Ada 5 item dukungan = 100 2). Ada 4 item dukungan = 80 3). Ada 3 item dukungan = 60 4). Ada 2 item dukungan = 40 5). Ada 1 item dukungan = 20 6). Tidak ada dukungan = 0
8.
Pemberian legalitas Badan Hukum Koperasi.
Pengesahan Badan Hukum koperasi dilaksanakan dalam waktu maksimum 3 (tiga) bulan
Hasil Perhitungan (Nilai) a. 3 bulan = 100 b. = 3 bulan = 90 c. 3 - 6 bulan = 50 d. 6 bulan = 0
2
9. Pelayanan prima bagi koperasi oleh Pemerintah Provinsi.
Standar Pelayanan yang dilakukan Pemerintah provinsi kepada koperasi dengan mudah, murah dan cepat (one stop service/ satu atap satu pintu).
Hasil Perhitungan (Nilai) a. terpenuhi 3 indikator = 100 b. terpenuhi 2 indikator = 50 c. terpenuhi 1 indikator = 25 d. tidak memenuhi 3 indikator = 0
2
10 Fasilitasi mendorong kerjasama antar koperasi atau badan usaha lainnya.
Adanya kebijakan/Perda tentang pengembangan kerjasama yang setara dengan dan menguntungkan koperasi.
Cara/Hasil Perhitungan a. ada kebijakan = 100 b. tidak ada kebijakan = 0
2
-
KERTAS KERJA ANALISA PENILAIAN PROVINSI PENGGERAK KOPERASI
7
NO Aspek/Faktor Indikator/Kriteria Cara dan Hasil Perhitungan (Nilai) Nilai Bobot
Skor Keterangan
1 2 3 4 5 6 7 8 11. Institusi diklat SDM
perkoperasian.
Memiliki institusi diklat perkoperasian tersendiri / terintegrasi.
Cara/Hasil Perhitungan a. Balai Diklat/UPTD tersendiri = 100 b. Balai Diklat/UPTD tidak berdiri tersendiri = 50 c. Tidak ada lembaga Diklat KUKM = 0
2
-
KERTAS KERJA ANALISA PENILAIAN PROVINSI PENGGERAK KOPERASI
8
NO
Aspek/Faktor Indikator/Kriteria Cara dan Hasil Perhitungan (Nilai) Nilai Bobot Skor Keterangan
1 2 3 4 5 6 7 8
B
IMPLEMENTASI KEBERPIHAKAN PEMERINTAH DAERAH (PROSES)
35
1
Peluang usaha kepada koperasi dalam pengadaan barang/ jasa pemerintah Provinsi dan pengelolaan sektor usaha yang dikuasai Pemerintah Provinsi
a. Jumlah koperasi yang diikut
sertakan sebagai rekanan Pemerintah provinsi dalam pengadaan barang/jasa.
b. Nilai realisasi anggaran pengadaan barang /jasa pemerintah provinsi melalui koperasi
Cara Perhitungan/Penilaian Jumlah koperasi yg diikut sertakan sebagai rekanan X 100 % Jumlah rekanan = .........%
Hasil Perhitungan (Nilai) 1). 50 % = 100 2). >40 % - 50 % = 75 3) >30 % - 40 % = 50 4) >10 % - 30 % = 25 5) > 0 % -
-
KERTAS KERJA ANALISA PENILAIAN PROVINSI PENGGERAK KOPERASI
9
NO
Aspek/Faktor Indikator/Kriteria Cara dan Hasil Perhitungan (Nilai) Nilai Bobot
Skor Keterangan
1 2 3 4 5 6 7 8 c. Perkembangan jumlah koperasi
dalam pengelolaan sektor usaha (pertambangan, perkebunan, kehutanan) yang dikuasai oleh Pemerintah Provinsi 3 (tiga) tahun terakhir.
Hasil Perhitungan (Nilai) 1) 50 % = 100 2) >40 % - 50 % = 75 3) >30 % - 40 % = 50 4) >10 % - 30 % = 25 5) >0 % - 10 % = 0 Cara Perhitungan /Penilaian Jumlah koperasi yang diikutsertakan dalam pengelolaan a. Tahun 1 = ......... % b. Tahun 2 = ........ % c. Tahun 3 =........ % Hasil Perhitungan (Nilai) 1). Meningkat = 100 2). Tetap = 75 3). Menurun = 50 4). Tidak ada = 0
2
2
Peran koperasi dalam kegiatan usaha/komoditi unggulan daerah
Rasio jenis kegiatan usaha/komoditi unggulan yang ditangani oleh koperasi terhadap jenis sektor unggulan di daerah
Cara Perhitungan jumlah jenis sektor unggulan yang ditangani koperasi x 100 % Jumlah sektor unggulan yang ada di daerah = ........%
2
-
KERTAS KERJA ANALISA PENILAIAN PROVINSI PENGGERAK KOPERASI
10
NO
Aspek/Faktor Indikator/Kriteria Cara dan Hasil Perhitungan (Nilai) Nilai Bobot
Skor Keterangan
1 2 3 4 5 6 7 8
Hasil Perhitungan (Nilai) 1) 75 % - 100 % = 100 2) 50 % - 75 % = 75 3) 25 % - 50 % = 50 4) 0 % - 25 % = 25 5) Tidak ada = 0
3 Pembinaan kepada lembaga gerakan koperasi daerah (DEKOPINWIL)
a. Dukungan APBD bagi Dekopinwil, 3 (tiga) tahun terakhir
b. Pelaksanaan Diklat
Perkoperasian oleh Dekopinwil atas dukungan anggaran Pemerintah Provinsi.
Cara Perhitungan Jumlah anggaran APBD Pemerintah Provinsi a. Tahun 1 = Rp................. b. Tahun 2 = Rp.................. c. Tahun 3 = Rp.................. Hasil Perhitungan (Nilai) 1). Meningkat = 100 2). Tetap = 75 3). Menurun = 50 4). Tidak ada = 0 Cara Perhitungan a. Jumlah Peserta tahun 1 = .........orang b. Jumlah Peserta tahun 2 = .........orang c. Jumlah Peserta tahun 3 = ..........orang Hasil Perhitungan (Nilai) 1). Meningkat = 100 2). Tetap = 75 3). Menurun = 50 4). Tidak ada = 0
2 2
-
KERTAS KERJA ANALISA PENILAIAN PROVINSI PENGGERAK KOPERASI
11
NO
Aspek/Faktor Indikator/Kriteria Cara dan Hasil Perhitungan (Nilai) Nilai Bobot
Skor Keterangan
1 2 3 4 5 6 7 8 4
Kualitas SDM manajemen Koperasi (anggota, Pengurus, Pengawas dan Pengelola Koperasi).
Peningkatan kualitas SDM koperasi melalui : a. Penyuluhan Perkoperasian oleh
Pemerintah Provinsi 3 (tiga) tahun terakhir.
b. Pelaksanaan Konsultasi /
Advokasi kepada koperasi selama 3 (tiga) tahun terakhir.
Cara Perhitungan Perkembangan pelaksanaan Penyuluhan Perkoperasian pada: a. Tahun 1 = ...... orang b. Tahun 2 = .......orang c. Tahun 3 = ........orang Hasil Perhitungan (Nilai) 1). Meningkat = 100 2). Tetap = 75 3). Menurun = 50 4). Tidak ada = 0 Cara Perhitungan Perkembangan pelaksanaan konsultasi/ advokasi pada a. Tahun 1 = ........... kop b. Tahun 2 = ........... kop c. Tahun 3 = ........... kop Hasil Perhitungan (Nilai) 1). Meningkat = 100 2). Tetap = 75 3). Menurun = 50 4). Tidak ada = 0
3 2
Agar disebutkan jenis penyuluhan Agar disebutkan jenis Konsultasi /Advokasi
-
KERTAS KERJA ANALISA PENILAIAN PROVINSI PENGGERAK KOPERASI
12
NO
Aspek/Faktor Indikator/Kriteria Cara dan Hasil Perhitungan (Nilai) Nilai Bobot
Skor Keterangan
1 2 3 4 5 6 7 8
c. Pelaksanaan Diklat 3 (tiga) tahun terakhir
Cara Perhitungan/Penilaian Perkembangan pelaksanaan Diklat perkoperasian pada: a. Tahun 1 = ............ orang b. Tahun 2 = ............ orang c. Tahun 3 = ............ orang Hasil Perhitungan (Nilai) 1). Meningkat = 100 2). Tetap = 75 3). Menurun = 50 4). Tidak ada = 0
1
Agar disebut-kan jenis Diklat
5
Pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur pembina Koperasi.
Peningkatan SDM koperasi melalui: a. Diklat ketrampilan perko-
perasian bagi pembina koperasi (3 tahun terakhir)
Cara Perhitungan/Penilaian Perkembangan pelaksanaan Diklat aparatur pembina Koperasi pada: a. Tahun 1 = ........ orang b. Tahun 2 = ........ orang c. Tahun 3 = ........ orang Hasil Perhitungan (Nilai) 1). Meningkat = 100 2). Tetap = 75 3). Menurun = 50 4). Tidak ada = 0
2
Agar disebut-kan jenis Diklat dan jumlah pesertanya
-
KERTAS KERJA ANALISA PENILAIAN PROVINSI PENGGERAK KOPERASI
13
NO
Aspek/Faktor Indikator/Kriteria Cara dan Hasil Perhitungan (Nilai) Nilai Bobot
Skor Keterangan
1 2 3 4 5 6 7 8 b. Seminar/ Lokakarya
Manajemen Perkoperasian 3 (tiga) tahun terakhir
c. Studi Banding perkoperasian
selama 3 (tiga) tahun terakhir
Cara Perhitungan Perkembangan pelaksanaan Seminar /lokakarya perkoperasian pada : a. Tahun 1 = ......... orang b. Tahun 2 = ......... orang c. Tahun 3 = ........ orang Hasil Perhitungan (Nilai) 1). Meningkat = 100 2). Tetap = 75 3). Menurun = 50 4). Tidak ada = 0 Cara Perhitungan Perkembangan pelaksanaan Studi banding perkoperasian pada a. Tahun 1 = ..... orang b. Tahun 2 = ..... orang c. Tahun 3 = ..... orang Hasil Perhitungan (Nilai) 1) Meningkat = 100 2) Tetap = 75 3) Menurun = 50 4) Tidak ada = 0
1 1
Agar disebutkan jenis seminar/ lokakarya dan jumlah pesertanya Agar disebutkan lokasi studi dan jumlah pesertanya
-
KERTAS KERJA ANALISA PENILAIAN PROVINSI PENGGERAK KOPERASI
14
NO
Aspek/Faktor Indikator/Kriteria Cara dan Hasil Perhitungan (Nilai) Nilai Bobot
Skor Keterangan
1 2 3 4 5 6 7 8 6.
Koordinasi dalam pembi-naan dan pengembang-an Koperasi
a. Frekuensi pelaksanaan koor- dinasi yang dilaksanakan
b. Adanya tindak lanjut hasil
koordinasi.
Hasil Perhitungan (Nilai) a. 12 kali/tahun = 100 b. 6 - 11 kali/tahun = 75 c. 3 - 6 kali/tahun = 50 d. 1- 2 kali/tahun = 25 e. tidak ada = 0 Hasil Perhitungan (Nilai) a. Ada = 100 b. Tidak ada = 0
2 2
Agar disebutkan jenis legalitas yang diterbitkan
7.
Pelaksanaan Revitalisasi Koperasi oleh Pemerintah Provinsi.
a. Pembinaan koperasi yang tidak aktif menjadi koperasi aktif selama 3 tahun terakhir
b. Rasio Koperasi yang
dibubarkan oleh Pemerintah (Koperasi tidak aktif) selama 3 (tiga) tahun terakhir
Cara Perhitungan/Penilaian Pertumbuhan Koperasi tidak aktif menjadi Koperasi aktif yang ada di wilayah provinsi a. Tahun 1 = ......... kop b. Tahun 2 = ......... kop c. Tahun 3 = ......... kop Hasil Perhitungan (Nilai) 1). Meningkat = 100 2). Tetap = 75 3). Menurun = 50 4). Tidak ada = 0 Cara Perhitungan/Penilaian Perkembangan Koperasi yang dibubarkan pada a. Tahun 1 = ........ kop b. Tahun 2 = ........ kop c. Tahun 3 = ........ kop
3 1
-
KERTAS KERJA ANALISA PENILAIAN PROVINSI PENGGERAK KOPERASI
15
NO
Aspek/Faktor Indikator/Kriteria Cara dan Hasil Perhitungan (Nilai) Nilai Bobot
Skor Keterangan
1 2 3 4 5 6 7 8
Hasil Perhitungan (Nilai) 1). Meningkat = 50 2). Tetap = 75 3). Menurun = 100 4). Tidak ada selama 3 tahun = 0
8.
Keberhasilan koperasi yang menerima bantuan fasilitas pemerintah,
Jumlah koperasi yang berhasil mengelola bantuan/fasilitas Pemerintah selama 3 tahun terakhir
Cara Perhitungan/Penilaian Jumlah koperasi yang mengelola bantuan/fasilitas x 100% Jmlh koperasi penerima bantuan/ fasilitas a. Tahun 1 = . % b. Tahun 2 = . % c. Tahun 3 = . % Hasil Perhitungan (Nilai) 1). Meningkat = 100 2). Tetap = 75 3). Menurun = 50 4). Tidak ada = 0
3
9 Terciptanya kerjasama antar koperasi atau koperasi dengan badan usaha lainnya
Kegiatan kerjasama antar koperasi atau dengan badan usaha (BUMN, BUMND, Perum, PT, CV) lainnya dalam : a. Bidang Sumber Daya Manusia
(SDM) (Diklat, seminar, konsultasi manajemen, studi
Cara Perhitungan/Penilaian Perkembangan kerjasama antar koperasi atau dengan badan usaha lainnya pada a. Tahun 1 = ....... b Tahun 2 = ....... c. Tahun 3 = ...........
2
-
KERTAS KERJA ANALISA PENILAIAN PROVINSI PENGGERAK KOPERASI
16
NO
Aspek/Faktor Indikator/Kriteria Cara dan Hasil Perhitungan (Nilai) Nilai Bobot
Skor Keterangan
1 2 3 4 5 6 7 8 banding dll)
b. bidang Pengolahan /Produksi (bahan baku, proses, alat produksi dll)
c. bidang Pembiayaan d. bidang Pemasaran (misi
dagang, promosi, pendistribusian)
Hasil Perhitungan (Nilai) 1) Memenuhi 4 bidang kerjasama = 100 2) Memenuhi 3 bidang kerjasama = 75 3) Memenuhi 2 bidang kerjasama = 50 4) Memenuhi 1 bidang kerjasama = 25 5) Tidak ada kerjasama = 0
-
KERTAS KERJA ANALISA PENILAIAN PROVINSI PENGGERAK KOPERASI
17
NO
Aspek/Faktor Indikator/Kriteria Cara dan Hasil Perhitungan (Nilai) Nilai Bobot Skor Keterangan
1 2 3 4 5 6 7 8
C
PERKEMBANGAN DAN KINERJA KOPERASI (OUTPUT)
40
1
Kelembagaan Koperasi
a. Perkembangan jumlah
Koperasi selama 3 (tiga) tahun terakhir
b. Perkembangan koperasi aktif
diukur berdasarkan prosentase koperasi aktif dibanding jumlah koperasi yang ada selama 3 (tiga) tahun terakhir
Cara Perhitungan/Penilaian Jmlh kop akhir tahun dikurangi Jmlh kop awal tahun x 100 % Jmlh kop awal tahun = ........% a. Tahun 1 = ..... % b. Tahun 2 = ..... % c. Tahun 3 = ..... % Hasil Perhitungan (Nilai) 1). Meningkat = 100 2). Tetap = 75 3). Menurun = 50 Cara Perhitungan/Penilaian Jml kop Aktif x 100 % = .......% Jml koperasi a. Tahun 1 = ......... % b. Tahun 2 = ......... % c. Tahun 3 = ......... %
1 1
-
KERTAS KERJA ANALISA PENILAIAN PROVINSI PENGGERAK KOPERASI
18
NO
Aspek/Faktor Indikator/Kriteria Cara dan Hasil Perhitungan (Nilai) Nilai Bobot
Skor Keterangan
1 2 3 4 5 6 7 8 c. Pelaksanaan audit koperasi
selama 3 (tiga) tahun terakhir d. Perkembangan pelaksanaan
RAT Koperasi selama 3 (tiga) tahun terakhir
Hasil Perhitungan (Nilai) 1). Meningkat = 100 2). Tetap = 75 3). Menurun = 50 4). Tidak ada = 0 Cara Perhitungan : Perkembangan pelaksanaan audit koperasi pada : Jml kop yang diaudit x 100 % Jmlh Koperasi = .......% a. Tahun 1 = ......... % b. Tahun 2 = ......... % c. Tahun 3 = .......... % Hasil Perhitungan (Nilai) 1). Meningkat = 100 2). Tetap = 75 3). Menurun = 50 Cara Perhitungan/Penilaian Jml kop yg melaksanakan RAT x 100%= ...% Jml koperasi a. Tahun 1 = ......... % b. Tahun 2 = .......... % c. Tahun 3 = .......... %
1 2
-
KERTAS KERJA ANALISA PENILAIAN PROVINSI PENGGERAK KOPERASI
19
NO
Aspek/Faktor Indikator/Kriteria Cara dan Hasil Perhitungan (Nilai) Nilai Bobot
Skor Keterangan
1 2 3 4 5 6 7 8 Hasil Perhitungan (Nilai) 1). Meningkat = 100 2). Tetap = 75 3). Menurun = 50
2
Keanggotaan Koperasi
Perkembangan peningkatan anggota koperasi selama 3 (tiga) tahun terakhir.
Cara Perhitungan/Penilaian Jml angota kop akhir tahun dikurangi jml anggota Kop awal tahun x 100 % Jml kop awal tahun = .....% a. Tahun 1 = ..... % b. Tahun 2 = ...... % c. Tahun 3 = ..... % Hasil Perhitungan (Nilai) 1). Meningkat = 100 2). Tetap = 75 3). Menurun = 50 4). Tidak ada = 0
2
3 Penyerapan Tenaga Kerja
a. Perkembangan penyerapan Tenaga Kerja oleh Koperasi selama 3 (tiga) tahun terakhir
Cara Perhitungan/Penilaian Penyerapan tenaga kerja oleh Koperasi pada a. Tahun 1 = ....... orang b. Tahun 2 = ....... orang c. Tahun 3 = ....... orang Hasil Perhitungan (Nilai) 1). Meningkat = 100 2). Tetap = 50 3). Menurun = 0
1
-
KERTAS KERJA ANALISA PENILAIAN PROVINSI PENGGERAK KOPERASI
20
NO
Aspek/Faktor Indikator/Kriteria Cara dan Hasil Perhitungan (Nilai) Nilai Bobot
Skor Keterangan
1 2 3 4 5 6 7 8 b. Kontribusi Koperasi terhadap
penyerapan tenaga kerja di daerah selama 3 (tiga) tahun terakhir
Cara Perhitungan/Penilaian a. TK Kop th1 x100 %= ...% TK daerahth1 b. TK Kop th2 x100 % = ...% TK daerah th2 c. TK Kop th3 __ x100 %= ...% TK daerah th3 Hasil Perhitungan (Nilai) a. Tahun 1 = ..... % b. Tahun 2 = ..... % c. Tahun 3 = ..... % Apabila 1). Meningkat = 100 2). Tetap = 50 3). Menurun = 0
1
TKKop = tenaga kerja yang berkerja di Koperasi TK daerah= tenaga kerja yang produktif dan bekerja
4 Penyebaran Koperasi aktif per Kecamatan
Jumlah Kecamatan yang memiliki Koperasi aktif dibanding jumlah Kecamatan selama 3 (tiga) tahun terakhir
Cara Perhitungan/Penilaian Jumlah Kec. yang memiliki Kop Aktif x 100%Jumlh Kec. = ........% a. Tahun 1 = ...... % b. Tahun 2 = ...... % c. Tahun 3 = ....... %
2
-
KERTAS KERJA ANALISA PENILAIAN PROVINSI PENGGERAK KOPERASI
21
NO
Aspek/Faktor Indikator/Kriteria Cara dan Hasil Perhitungan (Nilai) Nilai Bobot
Skor Keterangan
1 2 3 4 5 6 7 8 Hasil Perhitungan (Nilai) 1) >75% - 100% = 100 2) > 50 % -
-
KERTAS KERJA ANALISA PENILAIAN PROVINSI PENGGERAK KOPERASI
22
NO
Aspek/Faktor Indikator/Kriteria Cara dan Hasil Perhitungan (Nilai) Nilai Bobot
Skor Keterangan
1 2 3 4 5 6 7 8 6 Koperasi berkualitas
a. Jumlah Koperasi berkualitas
yang berklasifikasi S dan B dan C dibanding dengan jumlah hasil pemeringkatan Koperasi yang ada di Proviinsi selama 3 tahun terakhir
b. Rasio pencapaian koperasi
berkualitas dibanding dengan target yang ada selama 3 tahun terakhir
Cara Perhitungan/Penilaian a. Jmlh Kop Klas S & B th1 x 100% = ...% Jumlah koperasi th1 b. Jmlh Kop Klas S & B th2 x 100% = ...% Jumlah koperasi th2 c. Jmlh Kop Klas S & B th3 x 100% = ...% Jumlah koperasi th3 Hasil Perhitungan (Nilai) 1) Tahun 1 = ........ % 2) Tahun 2 = ........ % 3) Tahun 3 = ....... % Apabila : 1. Meningkat = 100 2. Tetap = 50 3. Menurun = 0 Cara Perhitungan/Penilaian Jmlh realisasi Kop berkualitas x 100% jumlah target koperasi berkualitas = ...% Hasil Perhitungan (Nilai) 1) >100% = 100 2) > 75%- 51% -
-
KERTAS KERJA ANALISA PENILAIAN PROVINSI PENGGERAK KOPERASI
23
NO
Aspek/Faktor Indikator/Kriteria Cara dan Hasil Perhitungan (Nilai) Nilai Bobot
Skor Keterangan
1 2 3 4 5 6 7 8 7 Modal Sendiri (Equitas) Perkembangan Modal Sendiri
koperasi selama 3 (tiga) tahun terakhir
Cara Perhitungan/Penilaian a. Tahun 1 = Rp........ b. Tahun 2 = Rp........ c. Tahun 3 = Rp....... Hasil Perhitungan (Nilai) 1) Meningkat = 100 2) Tetap = 75 3) Menurun = 50
2
8
Volume Usaha koperasi Perkembangan volume usaha koperasi selama 3 (tiga) tahun terakhir
Cara Perhitungan/Penilaian a. Tahun 1 = Rp ............. b. Tahun 2 = Rp ............. c. Tahun 3 = Rp ............. Hasil Perhitungan (Nilai) 1). Meningkat = 100 2). Tetap = 75 3). Menurun = 50
2
9 Sisa Hasil Usaha (SHU) koperasi
Perkembangan SHU koperasi selama 3 tahun terakhir
Cara Perhitungan/Penilaian a. Tahun 1 = ......... Kop b. Tahun 2 = ........ Kop c. Tahun 3 = ....... Kop Hasil Perhitungan (Nilai) 1). Meningkat = 100 2). Tetap = 75 3). Menurun = 50
2
10 Modal Luar (ML) Koperasi
Perkembangan pembiayaan modal luar koperasi dari lembaga keuangan (bank dan non bank) selama 3 (tiga) tahun terakhir
Cara Perhitungan/Penilaian a. Tahun 1 = Rp................. b. Tahun 2 = Rp.................. c. Tahun 3 = Rp..................
1,5
-
KERTAS KERJA ANALISA PENILAIAN PROVINSI PENGGERAK KOPERASI
24
NO
Aspek/Faktor Indikator/Kriteria Cara dan Hasil Perhitungan (Nilai) Nilai Bobot
Skor Keterangan
1 2 3 4 5 6 7 8
Hasil Perhitungan (Nilai) 1). Meningkat = 100 2). Tetap = 75 3). Menurun = 50
11
Asset Koperasi
Perkembangan Asset Koperasi selama 3 tahun terakhir
Cara Perhitungan/Penilaian a. Tahun 1 = Rp........ b. Tahun 2 = Rp ........ c. Tahun 3 = Rp ....... Hasil Perhitungan (Nilai) 1). Meningkat = 100 2). Tetap = 75 3). Menurun = 50
2
12 Struktur permodalan Koperasi
Perimbangan antara Modal Sendiri (MS) dibanding Modal Luar (ML) selama 3 tahun terakhir
Cara Perhitungan/Penilaian a. Tahun 1 = Rp......... b. Tahun 2 = Rp ........ c. Tahun 3 = Rp ........ Hasil Perhitungan (Nilai) 1). Meningkat = 100 2). Tetap = 75 3). Menurun = 50
1,5
-
KERTAS KERJA ANALISA PENILAIAN PROVINSI PENGGERAK KOPERASI
25
NO
Aspek/Faktor Indikator/Kriteria Cara dan Hasil Perhitungan (Nilai) Nilai Bobot
Skor Keterangan
1 2 3 4 5 6 7 8 13
Penilaian Kesehatan KSP/USP
Hasil pelaksanaan penilaian Kesehatan KSP/USP dilakukan dengan membandingkan KSP/ USP yang dinilai dengan jumlah KSP /USP yang ada selama 3 tahun terakhir.
Cara Perhitungan Penilaian Jumlah KSP/USP yang dinilai x 100 % Jumlah KSP/USP yang ada = ....% Perkembangan penilaian Kesehatan KSP/USP dilakukan pada Hasil Perhitungan (Nilai) 1) Tahun 1 = ..... % 2) Tahun 2 = ..... % 3) Tahun 3 = ..... % Apabila : 1). 100 % = 100 2). 75 % = 75 3). 50 % - 74 % = 50 4). < 50% = 0
2
14 Kontribusi Koperasi dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui keikutsertaan Koperasi di sektor ekonomi dan pembangunan daerah
a. Nilai kontribusi koperasi dalam PAD
Cara Perhitungan Perkembangan nilai kontribusi Koperasi dalam PAD pada a. Tahun 1 = Rp............ b. Tahun 2 = Rp............ c. Tahun 3 = Rp............
Hasil Perhitungan (Nilai) 1). Meningkat = 100 2). Tetap = 75 3). Menurun = 50 4). Tidak ada = 0
1
Agar dilampirkan jumlah koperasi dan nilai PAD yang dibayar oleh Koperasi setiap tahun
-
KERTAS KERJA ANALISA PENILAIAN PROVINSI PENGGERAK KOPERASI
26
NO
Aspek/Faktor Indikator/Kriteria Cara dan Hasil Perhitungan (Nilai) Nilai Bobot
Skor Keterangan
1 2 3 4 5 6 7 8 b. Jumlah koperasi yang
berkontribusi dalam membayar PAD
c. perkembangan keikut sertaan
koperasi dalam sub sektor ekonomi
Cara Perhitungan/Penilaian Perkembangan koperasi yang berkontribusi dalam PAD a. Tahun 1 = ........... kop b. Tahun 2 = ........... Kop c. Tahun 3 = .......... Kop
Hasil Perhitungan (Nilai) 1) Meningkat = 100 2) Tetap = 75 3) Menurun = 50 Cara Perhitungan/Penilaian Jumlah sub sektor Ekonomi Yang diikuti x100 % = ... % Jumlah sub sektor ekonomi daerah Hasil Perhitungan (Nilai) 1) Tahun 1 = ..... % 2) Tahun 2 = ...... % 3) Tahun 3 = ..... % Apabila : 1). Meningkat = 100 2). Tetap = 75 3). Menurun = 50
1 1
-
KERTAS KERJA ANALISA PENILAIAN PROVINSI PENGGERAK KOPERASI
27
NO
Aspek/Faktor Indikator/Kriteria Cara dan Hasil Perhitungan (Nilai) Nilai Bobot
Skor Keterangan
1 2 3 4 5 6 7 8
15
Animo dan peranserta masyarakat untuk berkoperasi di desa tertinggal
Perkembangan jumlah desa tertinggal yang memiliki koperasi dibanding dengan jumlah desa tertinggal selama 3 (tiga) tahun terakhir.
Cara Perhitungan/Penilaian Jumlah desa tertinggal yang memiliki Koperasi x100 % Jumlah desa tertinggal = ... % Hasil Perhitungan (Nilai) 4) Tahun 1 = ..... % 5) Tahun 2 = ...... % 6) Tahun 3 = ..... % Apabila : 3). Meningkat = 100 4). Tetap = 75 3). Menurun = 50
1
16 Kontribusi Koperasi terhadap pengembangan komunitas lingkungan
a. Perkembangan jumlah bagian SHU koperasi untuk pengembangan komunitas lingkungan
Cara Perhitungan/Penilaian Jumlah Bag SHU Kop untuk Kom x 100% Jumlh SHU a. Tahun 1 = .....% b. Tahun 2 = .....% c. Tahun 3 = .....% d. Hasil Perhitungan (Nilai) 1). Meningkat = 100 2). Tetap = 50 3). Menurun = 0
1
-
KERTAS KERJA ANALISA PENILAIAN PROVINSI PENGGERAK KOPERASI
28
NO
Aspek/Faktor Indikator/Kriteria Cara dan Hasil Perhitungan (Nilai) Nilai Bobot
Skor Keterangan
1 2 3 4 5 6 7 8 b. Jumlah koperasi yang
memberikan kontribusi pengembangan komunitas lingkungan
Cara Perhitungan/Penilaian a. Tahun 1 = ..... Kop b. Tahun 2 = ..... Kop c. Tahun 3 = ..... Kop Hasil Perhitungan (Nilai) 1). Meningkat = 100 2). Tetap = 50 3). Menurun = 0
1
17 Representasi/ keterwakil-an perempuan dalam Manajemen Koperasi
Jumlah representasi/keterwakilan perempuan yang berperan dalam manajemen Koperasi (Pengurus, Pengawas, Pengelola/karyawan)
Cara Perhitungan Jumlah perempuan yang duduk dalam manajemen koperasi ----------------------------------------- X 100% Jumlah personil manajemen kop Hasil Perhitungan (Nilai) 1) komposisi 30% = 100 2) komposisi 11 % - 29% = 75 3) komposisi 5% - 9 % = 50 4) komposisi 1 % - 4 % = 25
0,5
18
Kerjasama antar koperasi atau koperasi dengan badan usaha lainnya.
Jumlah koperasi yang melaksana- kan kerjasama : a. antar koperasi
Cara Perhitungan/Penilaian Perkembangan Koperasi yang melaksanakan kerjasama antar koperasi : a. Tahun 1 = ..... Kop b. Tahun 2 = ......Kop
1
-
KERTAS KERJA ANALISA PENILAIAN PROVINSI PENGGERAK KOPERASI
29
NO
Aspek/Faktor Indikator/Kriteria Cara dan Hasil Perhitungan (Nilai) Nilai Bobot
Skor Keterangan
1 2 3 4 5 6 7 8 b. Koperasi dengan badan
usaha lain
c. Tahun 3 = ..... Kop Hasil Perhitungan (Nilai) 1). Meningkat = 100 2). Tetap = 50 3). Menurun = 0 Cara Perhitungan/Penilaian Perkembangan Koperasi yang melaksanakan kerjasama dengan atau badan usaha lainnya : a. Tahun 1 = ......Kop b. Tahun 2 = ......Kop c. Tahun 3 = ..... Kop Hasil Perhitungan (Nilai) 1). Meningkat = 100 2). Tetap = 50 3). Menurun = 0
1
19 Akses pembiayaan koperasi pada Bank Pembangunan Daerah
c. Perkembangan nilai pembiayaan Koperasi yang berasal dari BPD
Cara Perhitungan/Penilaian Realisasi pembiayaan/pinjaman berasal dari BPD kepada Koperasi a. Tahun 1 = Rp............ b. Tahun 2 = Rp. .......... c. Tahun 3 = Rp. ......... Hasil Perhitungan (Nilai) 1). Meningkat = 100 2). Tetap = 75 3). Menurun = 50 4). Tidak ada = 0
1
-
KERTAS KERJA ANALISA PENILAIAN PROVINSI PENGGERAK KOPERASI
30
NO
Aspek/Faktor Indikator/Kriteria Cara dan Hasil Perhitungan (Nilai) Nilai Bobot
Skor Keterangan
1 2 3 4 5 6 7 8 d. Jumlah Koperasi mitra
(debitur) BPD
Cara Perhitungan/Penilaian Peranserta BPD yang melayani Koperasi a. Tahun 1 = ..... Kop b. Tahun 2 = ......Kop c. Tahun 3 = ..... Kop Hasil Perhitungan (Nilai) 1). Meningkat = 100 2). Tetap = 75 3). Menurun = 50 4). Tidak ada = 0
0,5
JUMLAH
100
Ati C:prokab2009\ Kriteria provinsi02022009
-
FORMULIR ISIAN DATA KERTAS KERJA PENILAIAN KABUPATEN/KOTA PENGGERAK KOPERASI 1
FORMULIR ISIAN DATA KERTAS KERJA KABUPATEN/KOTA PENGGERAK KOPERASI
TAHUN : ....... KABUPATEN/KOTA : ............................................ NO URAIAN SA
TUANTAHUN ........
TAHUN ........
TAHUN........
KETE RANGAN
1 2 3 4 5 6 7 A PERAN PEMERINTAH DAERAH 1 Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota
terhadap pemberdayaan Koperasi
a. Visi/Misi yang berpihak pada pemberdayaan koperasi
Agar dilampirkan
b. Perda buah Agar dilampirkan
c. Surat Keputusan buah Agar dilampirkan
d. Instruksi/Surat Edaran Bupati/Walikota
buah Agar dilampirkan
2 Alokasi Anggaran Pendapatn dan Belanja Pemerintah Kabupaten/Kota (APBD) :
Agar dilampirkan
a. Realisasi Alokasi APBD Kabupaten /Kota untuk pembinaan Koperasi
Rp. Jt
b. Jumlah APBD Kabupaten/Kota Rp. Jt 3 Dukungan sarana dan prasana fisik
untuk gerakan koperasi Agar
disebutkan status, hibah,sewa beli, atau pinjam pakai
a. Sarana 1). Gedung Unit 2). Kantor Unit 3). Gudang Unit 4). TPI Unit 5). Kios/waserda Unit
Lampiran 2a : Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM
Nomor Tanggal Hal
: : :
06 /Per/M.KUKM/ IV/2009 2 April 2009 Formulir Isian Data Kertas Kerja Penilaian (FIDKKP) Kabupaten/Kota Penggerak Koperasi
-
FORMULIR ISIAN DATA KERTAS KERJA PENILAIAN KABUPATEN/KOTA PENGGERAK KOPERASI 2
NO URAIAN SA TUAN
TAHUN ........
TAHUN ........
TAHUN........
KETE RANGAN
1 2 3 4 5 6 7 6). dll Unit b. Prasarana 1). Mesin Unit 2) angkutan Unit 3). Jalan dll c. Sarana Penunjang bagi Pembina Buah
1) Prasarana mobilitas (kendaraan roda, kendaraan roda 4 dan transportasi lainnya)
Buah
2) Prasarana kerja ( Komputer, mesin tik, mesin fotocopy, dan lainnya)
Buah
3) Sarana kerja (gedung kantor) M 2 4 Organisasi dan Tatakerja
Institusi/instansi yang membidangi Koperasi
Agar disebutkan jenis dinas
a. Dinas tersendiri buah b. Kantor KUKM buah c. Terintegrasi dengan dinas lain buah
5 Formasi dan penempatan SDM pembina
a. jumlah pegawai yang ada orang b. Jumlah pejabat struktural orang c. Jumlah pejabat fungsional orang d. jumlah pegawai yang dibutuhkan
orang
6 Kebijakan Pemerintah untuk mendorong peningkatan peran serta masyarakat (organisasi masyarakat dan Dunia Usaha) dalam pembinaan Koperasi.
Agar dilampirkan
a. LSM buah b. Dunia usaha buah c. Yayasan buah
7
Kebijakan Pemerintah dalam mendorong peningkatan peran serta masyarakat untuk mendorong pemberdayaan Koperasi
a. Pembentukan Pokja buah Agar dilampirkan
b. Pembentukan Forum buah Agar dilampirkan
c. Pameran/Misi dagang buah Agar
-
FORMULIR ISIAN DATA KERTAS KERJA PENILAIAN KABUPATEN/KOTA PENGGERAK KOPERASI 3
NO URAIAN SA TUAN
TAHUN ........
TAHUN ........
TAHUN........
KETE RANGAN
1 2 3 4 5 6 7 dilampirkan
d. Pembentukan Panitia buah Agar dilampirkan
e. Pembentukan Tim buah Agar dilampirkan
8 Pemberian legalitas Badan Hukum Koperasi
Kop rata-rata berapa
9 Pelayanan prima bagi Koperasi yang mudah, murah dan cepat (one stop service/ satu atap satu pintu).
Agar dijelaskan jenis pelayanan
10 Fasilitasi mendorong kerjasama antar koperasi atau dengan badan usaha lainnya
Agar dilampirkan
-
FORMULIR ISIAN DATA KERTAS KERJA PENILAIAN KABUPATEN/KOTA PENGGERAK KOPERASI 4
NO URAIAN SA
TUAN TAHUN ........
TAHUN ........
TAHUN ........
KETE RANGAN
1 2 3 4 5 6 7 B IMPLEMENTASI KEBERPIHAKAN
PEMDA
1 Peluang usaha kepada Koperasi dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah dan pengelolaan sektor usaha yang dikuasai Pemerintah Kabupaten/Kota
Agar disebutkan sektor-sektor usaha yang dikuasai pemerintah
a. jumlah Koperasi yang diikutsertakan sebagai rekanan Pemerintah Daerah dalam pengadaan barang/jasa
Kop
b. jumlah rekanan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah
Kop
c. Nilai realisasi anggaran pengadaan barang dan jasa oleh koperasi
Rp. Jt
d. Total realisasi anggaran pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui Koperasi
Rp. Jt
e. Jumlah Koperasi yang mengelola sektor usaha yang dikuasai oleh pemerintah Kabupaten/Kota
Kop
2 Usaha unggulan yang ada di Kabupaten/Kota
a. Jenis sektor unggulan yang ditangani oleh Koperasi
buah
b. Jenis sektor unggulan yang ada di daerah
buah
3 Pembinaan gerakan Koperasi (Dekopinda)
a. Dukungan APBD Kabupaten/Kota bagi Dekopinda
Rp. jt
b. Diklat perkoperasian oleh Dekopinda
Orang
4
Peningkatan Kualitas SDM manajemen Koperasi
Agar disebutkan jenis penyuluhan
a.Jumlah peserta penyuluhan Kope-rasi
Orang
b. Jumlah Koperasi yang mendapat Konsultasi/Advokasi
Kop Agar disebutkan jenis konsultasi/ advokasi
Jumlah peserta Diklat Perkoperasian
orang Sebutkan jenis diklat
-
FORMULIR ISIAN DATA KERTAS KERJA PENILAIAN KABUPATEN/KOTA PENGGERAK KOPERASI 5
NO URAIAN SA TUAN
TAHUN ........
TAHUN ........
TAHUN ........
KETE RANGAN
1 2 3 4 5 6 7 5 Pembinaan SDM Aparatur Pembina
Koperasi
a. Jumlah peserta Diklat ketrampilan koperasi
orang Agar disebutkan jenis diklat ketrampilan
b. Jumlah peserta seminar/lokakarya yang berkaitan dengan koperasi
orang Agar disebutkan jenis seminar/ lokakarya
c. Jumlah pelaksanaan studi banding yang berkaitan dengan koperasi
kali Agar disebutkan lokasi studi banding
d. Jumlah peserta yang mengikuti studi banding yang berkaitan dengan koperasi
orang
6
Koordinasi dalam pembinaan dan pengembangan koperasi
Agar disebutkan subtansi Koordinasi yang dilakukan
a. Frekuensi Rapat Koordinasi kali b. Wujud tindak lanjut koordinasi
7 Revitalisasi Koperasi a. Jumlah koperasi tidak aktif
Kop
b. Jumlah Koperasi yang dibubarkan Pemerintah
Kop
8 Koperasi yang berhasil mengelola/fasilitas Pemerintah Daerah
a. Jumlah Koperasi yang berhasil me-ngelola bantuan/fasilitas
Kop
b. Jumlah Koperasi penerima bantuan /fasilitas
Kop
9 Terciptanya kerjasama antar koperasi atau dengan koperasi dengan badan usaha lainnya
a. Bidang Sumber Daya Manusia (SDM) (Diklat, seminar, konsultasi manajemen, studi banding dll)
Orang
b. bidang Pengolahan /Produksi (bahan baku,proses, alat produksi dll)
Kop/BU
-
FORMULIR ISIAN DATA KERTAS KERJA PENILAIAN KABUPATEN/KOTA PENGGERAK KOPERASI 6
NO URAIAN SA TUAN
TAHUN ........
TAHUN ........
TAHUN ........
KETE RANGAN
1 2 3 4 5 6 7 c. bidang Pembiayaan Kop/BU d. bidang Pemasaran (misi dagang,
promosi, pendistribusian) Kop/BU
-
FORMULIR ISIAN DATA KERTAS KERJA PENILAIAN KABUPATEN/KOTA PENGGERAK KOPERASI 7
NO URAIAN SA
TUAN TAHUN ........
TAHUN ........
TAHUN ........
KETE RANGAN
1 2 3 4 5 6 7 C PENGEMBANGAN DAN KINERJA KOPERASI 1 Kelembagaan Koperasi yang ada
diwilayah Kabupaten/Kota
a. Jumlah Koperasi yang ada diwilayah Kabupaten/Kota
Kop
b. Jumlah Koperasi Aktif yang ada diwilayah Kabupaten/Kota
Kop
c. Jumlah Pelaksanaan Audit Koperasi yang ada diwilayah Kabupaten/Kota
Kop
d. Jumlah Pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang ada diwilayah Kabupaten/Kota
Kop
2 Keanggotaan Koperasi yang ada diwilayah Kabupaten/Kota
orang
3 Penyerapan Tenaga Kerja a. Jumlah penyerapan tenaga kerja
oleh koperasi orang
b. Jumlah tenaga kerja di Kabupaten/Kota
orang
4 Penyebaran Koperasi aktif per Kecamatan
a. Jumlah Kecamatan yang memiliki koperasi aktif
Kec.
b. Jumlah Kecamatan Kec 5 Koperasi berprestasi
a. Tingkat Kabupaten/Kota Kop b. Tingkat Provinsi Kop c. Tingkat Nasional Kop
6 Koperasi Berkualitas klasifikasi A B & C a. Realisasi Koperasi Berkualitas Kop b. Target Koperasi Berkualitas Kop
7 Jumlah modal Sendiri Koperasi yang
ada diwilayahnya Rp. Jt
8 Jumlah volume Usaha Koperasi yang
ada diwilayahnya Rp. Jt
9 Jumlah SHU Koperasi yang ada
wilayahnya Rp. Jt
-
FORMULIR ISIAN DATA KERTAS KERJA PENILAIAN KABUPATEN/KOTA PENGGERAK KOPERASI 8
NO URAIAN SA TUAN
TAHUN ........
TAHUN ........
TAHUN ........
KETE RANGAN
1 2 3 4 5 6 7 10 Jumlah Modal Luar Koperasi yang ada
diwilayahnya Rp. Jt
11 Jumlah Asset Koperasi yang ada
diwilayahnya Rp. Jt
12 Struktur Permodalan a. Modal Sendiri Rp. Jt
b. Modal Luar Rp. Jt c. Rasio Perimbangan Modal Sendiri
dengan Modal Luar %
13 Kesehatan KSP/USP a. KSP/USP yang dinilai Unit b. KSP/USP yang ada Unit
14 Kontribusi Koperasi dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan keikutsertaan koperasi dalam sektor ekonomi dalam rangka pembangunan wilayah Kabupaten/Kota
a. Nilai Kontribusi peran koperasi dalam PAD
Rp. jt
b. Koperasi yang berkontribusi dalam PAD
Kop
Sektor ekonomi meliputi a. Pertanian, peternakan, Kehu-
tanan dan perikanan
1). Tanaman Bahan Makanan Unit 2). Tanaman Perkebunan Unit 3). Peternakan dan hasil-hasilnya Unit 4). Kehutanan Unit 5). Perikanan Unit
b. Pertambangan dan Penggalian
1). Minyak dan Gas Bumi Unit 2). Pertambangan Tanpa Migas Unit 3). Penggalian Unit c. Industri Pengolahan 1). Industri Migas Unit Industri tanpa Migas
2). Makanan, Minuman dan Tembakau
Unit
-
FORMULIR ISIAN DATA KERTAS KERJA PENILAIAN KABUPATEN/KOTA PENGGERAK KOPERASI 9
NO URAIAN SA TUAN
TAHUN ........
TAHUN ........
TAHUN ........
KETE RANGAN
1 2 3 4 5 6 7
3). Tekstil, barang kulit dan alas kaki
Unit
4). Barang kayu dan hasil hutan lainnya
Unit
5). Kertas dan Barang Cetakan Unit
6). Pupuk, Kimia dan barang dari karet
Unit
7). Semen dan Barang Galian bukan logam
Unit
8). Alat Angkutan dan Peralatannya Unit 9). Logam Dasar Besi dan Baja Unit 10). Barang lainnya Unit
d. Listrik, Gas dan Air bersih
1). Listrik Unit 2). Gas Kota Unit 3). Air bersih Unit
e. Bangunan f. Perdagangan, Hotel dan Restoran
1). Perdagangan Besar dan Eceran Unit 2). Hotel Unit 3). Restoran Unit
g. Pengangkutan dan Komunikasi 1). Pengangkutan Unit 2). Komunikasi Unit
h. Keuangan, Persewaan dan Jasa
Perusahaan Unit
i. Jasa - Jasa
1). Pemerintahan Umum Unit 2). Swasta Unit
-
FORMULIR ISIAN DATA KERTAS KERJA PENILAIAN KABUPATEN/KOTA PENGGERAK KOPERASI 10
NO URAIAN SA TUAN
TAHUN ........
TAHUN ........
TAHUN ........
KETE RANGAN
1 2 3 4 5 6 7 15 Animo dan peran masyarakat untuk
berko-perasi di desa tertinggal
a. jumlah desa tertinggal yang memiliki koperasi
Desa
b. jumlah desa tertinggal Desa 16 Kontribusi SHU Koperasi untuk
pengembangan komunitas lingkungan
Agar disebutkan bentuk kontribusi pengembangan komunitas lingkungan
a. Jumlah bagian SHU Rp. Jt b. Jumlah bagian SHU untuk
pengembangan komunitas lingkungan
Rp. Jt
17 Representasi/Keterwakilan perempuan dalam manajemen Koperasi (Pengurus, Pengawas, Pengelola/Karyawan)
a. jumlah perempuan yang duduk dalam manajemen koperasi
Orang
b. jumlah personil manajemen koperasi
Orang
18. Kerjasama antar Koperasi atau Koperasi dengan badan usaha lainnya
a. antar koperasi Kop b. Kop dengan Badan Usaha lainnya Kop
C:ati prokab2009 :/formisikabkota02022009
-
KERTAS KERJA ANALISA PENILAIAN KABUPATEN/KOTA PENGGERAK KOPERASI
1
KERTAS KERJA ANALISA PENILAIAN KABUPATEN/KOTA PENGGERAK KOPERASI
NO Aspek/Faktor Indikator/Kriteria Cara dan Hasil Perhitungan Nilai Bobot
Skor Keterangan
1 2 3 4 5 6 7 8
A
PERAN PEMERINTAH DAERAH (INPUT)
25
1
Kebijakan Pemerintah Kab/Kota terhadap pemberdayaan koperasi.
a). Visi/ Misi yang dimilki
Kabupaten/Kota dalam keberpihakan pem-berdayaan Koperasi
b). Jumlah kebijakan pemerin-
tah Kabupaten /Kota yang mengikat dan mendukung dalam pembinaan dan pengembangan koperasi.
Hasil/Cara Perhitungan (Nilai) 1). Ada visi/misi dan berpihak kepada
koperasi = 100 2). Ada visi/misi, tidak berpihak kepada
koperasi = 0 Cara Perhitungan/Penilaian Dilihat dari jumlah dan jenis kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kab/Kota dari tahun 1,2 dan 3 dalam bentuk : a. Perda =.. .buah b. Surat Keputusan = .buah c. Instruksi Bupati/Wali = .buah d. Surat Edaran = ....buah
1 3
Agar disebutkan jenis kebijakan dan dilampirkan copynya
Lampiran 2b : Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM
Nomor Tanggal Hal
: : :
06 /Per/M.KUKM/ IV /2009 2 April 2009 Formulir Kertas Kerja Analisa Penilaian (FKKAP) Kabupaten/Kota Penggerak Koperasi
-
KERTAS KERJA ANALISA PENILAIAN KABUPATEN/KOTA PENGGERAK KOPERASI
2
NO Aspek/Faktor Indikator/Kriteria Cara dan Hasil Perhitungan Nilai Bobot
Skor Keterangan
1 2 3 4 5 6 7 8 Hasil Perhitungan (Nilai) 1) Ada Kebijakan, lengkap berpihak kepada koperasi = 100 2) Ada Kebijakan, tidak lengkap, berpihak kepada koperasi = 75 3) Ada kebijakan lengkap tidak lengkap kurang berpihak kepada
koperasi = 50 4) Ada kebijakan , lengkap tidak lengkap dan tidak berpihak kepada koperasi = 25
2
Alokasi anggaranPemerintah Kab/Kota(APBD).
a. Perkembangan realisasi alo-
kasi APBD Kab/Kota untuk pembinaan Koperasi selama 3 (tiga) tahun terakhir.
Cara Perhitungan/Penilaian Perkembangan nilai realisasi alokasi APBD Kab/Kota untuk pembinaan dan pengembangan koperasi pada : a. Tahun 1 = Rp.............. b. Tahun 2 = Rp.............. c. Tahun 3 = Rp............... Hasil Perhitungan (Nilai) 1). Meningkat = 100 2). Tetap = 75 3). Menurun = 50 4). Tidak ada = 0
2
Agar dilampirkan copy rencana dan realisasi APBD
-
KERTAS KERJA ANALISA PENILAIAN KABUPATEN/KOTA PENGGERAK KOPERASI
3
NO Aspek/Faktor Indikator/Kriteria Cara dan Hasil Perhitungan Nilai Bobot
Skor Keterangan
1 2 3 4 5 6 7 8 b. Rasio antara alokasi
Anggaran pembinaan koperasi melalui APBD dibanding jumlah APBD KabKota
Cara Perhitungan/Penilaian a). Alokasi APBD kop th 1 x 100 % jumlahl APBD th 1 b). Alokasi APBD kop th 2 x 100 % jumlahl APBD th 2 c). Alokasi APBD kop th 3 x 100 % Jumlah APBD th 3 Hasil Perhitungan (Nilai) 1). 5 % = 100 2). >4 % - 5 % = 90 3). >3 % - 4 % = 80 4). >2 % - 3 % = 70 5). >0 % - 2 % = 55
1
APBD = Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
3.
Dukungan sarana dan prasarana fisik dalam pemberdayaan koperasi oleh Pemerintah Kabupaten/Kota
Dukungan sarana dan Prasarana untuk Koperasi / aparatur dalam bentuk: a. Untuk Koperasi berupa :
1. Sarana: Gedung, kantor, tanah, gudang, TPI, kios/waserda dll.
2. Prasarana : Peralatan mesin, jalan dll.
Hasil Perhitungan (Nilai) a. Hibah/donasi = 100 b. Sewa beli = 75 c. Dipinjam pakai = 50
1
Agar disebutkan jenis dukungan Pemkab/Kota
-
KERTAS KERJA ANALISA PENILAIAN KABUPATEN/KOTA PENGGERAK KOPERASI
4
NO Aspek/Faktor Indikator/Kriteria Cara dan Hasil Perhitungan Nilai Bobot
Skor Keterangan
1 2 3 4 5 6 7 8 b. Untuk Aparatur berupa :
1. Prasarana mobiitas : kendarann roda 2 dan empat
2. Prasarana kerja : Komputer, ATK dll.
3. Sarana kerja: Gedung kantor
Hasil Perhitungan (Nilai) a. Sangat memadai = 100 b. Cukup memadai = 75 c. Kurang memadai = 50
1 Agar disebutkan jenis dukungan Pemkab/Kota
4
Organisasi dan Tatakerja Institusi/ instansi yang mem-bidangi Koperasi.
Pembentukan Instansi/Dinas yang diberi tugas dan tanggung jawab untuk menangani Koperasi dan UKM, berdiri sendiri atau digabung dengan Instansi lain.
Cara/Hasil Perhitungan (Nilai) a. Dinas tersendiri (Dinas Koperasi dan UKM) = 100 b. Kantor KUKM = 80 c. Terintegrasi penuh ke dinas lain = 60
3
Agar disebutkan bentuk dinas dan dilampirkan
5
Formasi dan penempa-tan Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur Pembina koperasi
Kompetensi dan beban tugas yang dibutuhkan pada jabatan struktural, fungsional dan pelaksana teknis sesuai persyaratan : a. sesuai formasi
1). jumlah pegawai yang ada 2). jmlh pejabat (struktural/
fungsional/staff) 3). jumlah pegawai yang
dibutuhkan b. berlatarbelakang
Hasil Perhitungan (Nilai) a. Memenuhi 3 (tiga) syarat (a, b, c) = 100 b. Memenuhi 2 (dua) syarat (a, b) = 75 c. Memenuhi 2 (dua) syarat (b, c) = 50 d. Memenuhi 1 (satu) syarat (a/b/c) = 25 e. Tidak memenuhi syarat = 0
3
Agar disebutkan dan dilampirkan SK dinas
-
KERTAS KERJA ANALISA PENILAIAN KABUPATEN/KOTA PENGGERAK KOPERASI
5
NO Aspek/Faktor Indikator/Kriteria Cara dan Hasil Perhitungan Nilai Bobot
Skor Keterangan
1 2 3 4 5 6 7 8 perkoperasian
c. pernah mengikuti diklat perkoperasian
6.
Kebijakan Pemerintah untuk mendorong peningkatan peran serta masyarakat (organisasii masyarakat dan Dunia Usaha) dalam pembinaan koperasi.
Jumlah lembaga swadaya masyarakat, Dunia Usaha, Yayasan dll yang turut berperan dalam pembinaan koperasi dalam 3 tahun terakhir.
Cara Perhitungan/Penilaian Lembaga Swadaya Masyarakat yang turut berperan dalam pembinaan Koperasi pada a. Tahun 1 = .......... LSM/DU/Yas b. Tahun 2 = ......... LSM//DU/Yas c. Tahun 3 = ......... LSM/DU/Yas Hasil Perhitungan (Nilai) 1). Meningkat = 100 2). Tetap = 75 3). Menurun = 50 4). Tidak ada = 0
2
7
Pemberian dukungan Pemerintah Kab/Kota terhadap kebijakan/ program Kementerian Negara KUKM.
Jumlah kebijakan pemerintah Kab/Kota dalam mendukung kebijakan/ Program Kemen-terian Negara KUKM.
Cara Perhitungan/Penilaian Bentuk dukungan kebijakan Pemda Kabupaten /Kota berupa: a. Pembentukan Pokja = ...... buah b. Pembentukan Forum = ..... buah c. Pameran/Misi dagang = ..... kali d. Pembentukan Panitia = ..... buah e. Pembentukan Tim = ...... buah Hasil Perhitungan (Nilai)
2
-
KERTAS KERJA ANALISA PENILAIAN KABUPATEN/KOTA PENGGERAK KOPERASI
6
NO Aspek/Faktor Indikator/Kriteria Cara dan Hasil Perhitungan Nilai Bobot
Skor Keterangan
1 2 3 4 5 6 7 8 1). Ada 5 item dukungan = 100 2). Ada 4 item dukungan = 80 3). Ada 3 item dukungan = 60 4). Ada 2 item dukungan = 40 5). Ada 1 item dukungan = 20 6). Tidak ada dukungan = 0
8.
Pemberian legalitas Badan Hukum Koperasi.
Pengesahan Badan Hukum koperasi dilaksanakan dalam waktu maksimum 3 (tiga) bulan
Cara/Hasil Perhitungan (Nilai) a. < 3 bulan = 100 b. = 3 bulan = 90 c. > 3 - 6 bulan = 50 d. >6 bulan = 0
2
9
Pelayanan prima bagi koperasi oleh Pemerintah Kab/Kota
Standar Pelayanan yang dilakukan Pemerintah provinsi kepada koperasi dengan mudah, murah dan cepat (one stop service/ satu atap satu pintu).
Cara/Hasil Perhitunga (Nilai)
a. terpenuhi 3 indikator = 100 b. terpenuhi 2 indikator = 50 c. terpenuhi 1 indikator = 25 d. tidak memenuhi 3 indikator = 0
2
10 Fasilitasi mendorong kerjasama antar koperasi atau badan usaha lainnya.
Adanya kebijakan/Perda tentang pengembangan kerjasama yang setara dengan dan menguntungkan koperasi.
Cara/Hasil Perhitungan (Nilai) a. ada kebijakan = 100 b. tidak ada kebijakan = 0
2
-
KERTAS KERJA ANALISA PENILAIAN KABUPATEN/KOTA PENGGERAK KOPERASI
7
NO Aspek/Faktor Indikator/Kriteria Cara dan Hasil Perhitungan Nilai Bobot Skor Keterangan
1 2 3 4 5 6 7 8
B
IMPLEMENTASI KEBERPIHAKAN PEMERINTAH DAERAH (PROSES)
35
1
Peluang usaha kepada koperasi dalam pengadaan barang/ jasa Pemerintah dan pengelolaan sektor usaha yang dikuasai Pemerintah Kab/Kota
a. Jumlah koperasi yang diikut
sertakan sebagai rekanan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pengadaan barang/jasa.
b. Nilai realisasi anggaran
pengadaan barang/jasa pemerintah melalui koperasi
Cara Perhitungan Jumlah koperasi yg diikut sertakan sebagai rekanan X 100 % Jumlah rekanan = .........%
Hasil Perhitungan (Nilai) 1). 50 % = 100 2). >40 % - 50 % = 75 3). >30 % - 40 % = 50 4). >10 % - 30 % = 25 5). > 0 % -
-
KERTAS KERJA ANALISA PENILAIAN KABUPATEN/KOTA PENGGERAK KOPERASI
8
NO Aspek/Faktor Indikator/Kriteria Cara dan Hasil Perhitungan Nilai Bobot
Skor Keterangan
1 2 3 4 5 6 7 8 c. Perkembangan jumlah koperasi
dalam pengelolaan sektor usaha (pertambangan, perkebunan, kehutanan) yang dikuasai oleh Pemerintah Kab/Kota 3 (tiga) tahun terakhir.
Hasil Perhitungan (Nilai) 1). 50 % = 100 2). >40 % - 50 % = 75 3). >30 % - 40 % = 50 4). >10 % - 30 % = 25 5). >0 % - 10 % = 0 Cara Perhitungan/Penilaian Jumlah koperasi yang diikut sertakan dalam pengelolaan a. Tahun 1 = ......... kop b. Tahun 2 = ........ kop c. Tahun 3 = ....... kop Hasil Perhitungan (Nilai) 1). Meningkat = 100 2). Tetap = 75 3). Menurun = 50 4). Tidak ada = 0
2
2
Peran koperasi dalam pengembangan UMKM khususnya kegiatan usaha/komoditi unggulan di daerah
Rasio jenis kegiatan usaha/ komoditi unggulan yang ditangani oleh koperasi terhadap jenis sektor unggulan di daerah
Cara Perhitungan jumlah jenis sektor unggulan yang ditangani koperasi x 100 % Jumlah sektor unggulan yang ada di daerah = ........%
4
Agar disebutkan jenis usaha komoditi unggulan
-
KERTAS KERJA ANALISA PENILAIAN KABUPATEN/KOTA PENGGERAK KOPERASI
9
NO Aspek/Faktor Indikator/Kriteria Cara dan Hasil Perhitungan Nilai Bobot
Skor Keterangan
1 2 3 4 5 6 7 8
Hasil Perhitungan (Nilai) 1). 75 % - 100 % = 100 2). 50 % - 75 % = 75 3). 25 % - 50 % = 50 4). 0 % - 25 % = 25 5). Tidak ada = 0
3 Pembinaan kepada gerakan koperasi daerah (DEKOPINDA)
a. Dukungan APBD bagi Dekopinda, 3 (tiga) tahun terakhir
b. Pelaksanaan Diklat
Perkoperasian oleh Dekopinda atas dukungan anggaran Pemerintah Kab/Kota
Cara Perhitungan Jumlah anggaran APBD Pemerintah Kab/Kota a. Tahun 1 = Rp................. b. Tahun 2 = Rp.................. c. Tahun 3 = Rp.................. Hasil Perhitungan (Nilai) 1). Meningkat = 100 2). Tetap = 75 3). Menurun = 50 4). Tidak ada = 0 Cara Perhitungan a. Jumlah Peserta tahun 1 =........orang b. Jumlah Peserta tahun 2 =........orang c. Jumlah Peserta tahun 3 =........orang Hasil Perhitungan (Nilai) 1). Meningkat = 100 2). Tetap = 75 3). Menurun = 50 4). Tidak ada = 0
2 2
Agar disebutkan diklat dan jumlah peserta
-
KERTAS KERJA ANALISA PENILAIAN KABUPATEN/KOTA PENGGERAK KOPERASI
10
NO Aspek/Faktor Indikator/Kriteria Cara dan Hasil Perhitungan Nilai Bobot
Skor Keterangan
1 2 3 4 5 6 7 8 4
Kualitas SDM manajemen Koperasi (anggota, Pengurus, Pengawas dan Pengelola Koperasi).
Peningkatan kualitas SDM koperasi melalui : a. Penyuluhan Perkoperasian oleh
Pemerintah Kabupaten/Kota 3 (tiga) tahun terakhir.
b. Pelaksanaan Konsultasi /
Advokasi selama 3 (tiga) tahun terakhir.
Cara Perhitungan Perkembangan pelaksanaan Penyuluhan Perkoperasian pada: a. Tahun 1 = ...... orang b. Tahun 2 = .......orang c. Tahun 3 = ........orang Hasil Perhitungan (Nilai) 1). Meningkat = 100 2). Tetap = 75 3). Menurun = 50 4). Tidak ada = 0 Cara Perhitungan Perkembangan pelaksanaan konsultasi/ advokasi pada a. Tahun 1 = ...... kop b. Tahun 2 = ...... kop c. Tahun 3 = ...... kop Hasil Perhitungan Penilaian 1). Meningkat : 100 2). Tetap : 75 3). Menurun : 50 4). Tidak ada : 0
2
1
Agar disebutkan jenis penyuluhan Agar disebutkan jenis konsultasi/ advokasi
-
KERTAS KERJA ANALISA PENILAIAN KABUPATEN/KOTA PENGGERAK KOPERASI
11
NO Aspek/Faktor Indikator/Kriteria Cara dan Hasil Perhitungan Nilai Bobot
Skor Keterangan
1 2 3 4 5 6 7 8
c. Pelaksanaan Diklat 3 (tiga) tahun terakhir
Cara Perhitungan/Penilaian Perkembangan d pelaksanaan Diklat perkoperasian pada: a. Tahun 1 = ..... orang b. Tahun 2 = ..... orang c. Tahun 3 = ..... orang Hasil Perhitungan Penilaian 1). Meningkat = 100 2). Tetap = 75 3). Menurun = 50 4). Tidak ada = 0
1
Agar disebutkan jenis diklat
5
Pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur pembina Koperasi.
Peningkatan SDM koperasi melalui: a. Diklat ketrampilan
perkoperasian bagi pembina koperasi (3 tahun terakhir)
Cara Perhitungan/Penilaian Perkembangan pelaksanaan Diklat aparatur pembina Koperasi pada: a. Tahun 1 = ...... orang b. Tahun 2 = ....... orang c. Tahun 3 = ........orang Hasil Perhitungan (Nilai) 1). Meningkat = 100 2). Tetap = 75 3). Menurun = 50 4). Tidak ada = 0
2
Agar disebutkan jenis Diklat dan jumlah pesertanya
-
KERTAS KERJA ANALISA PENILAIAN KABUPATEN/KOTA PENGGERAK KOPERASI
12
NO Aspek/Faktor Indikator/Kriteria Cara dan Hasil Perhitungan Nilai Bobot
Skor Keterangan