Beneficial Owner Beneficial Owner : pemilik yg sebenarnya dari

penghasilan berupa deviden, bunga &/ royalti yg berhak sepenuhnya utk menikmati secara langsung manfaat penghasilan-penghasilan tersebut

Apabila penerimaan penghasilan dividen, bunga &/royalti bukan beneficial owner sesuai P3B dapat mengenakan pajak sesuai ketentuan perUUan di negara tsb.

Perusahaan yg dikategorikan bukan termasuk beneficial owner perusahaan sbg special purpose vehicles, berbentuk: Conduit company Paper box company Pass through company, dsb

Jika terdapat pihak yg bukan merupakan beneficial owner menerima pembayaran deviden, bunga &/ royalti yg bersumber dari Indonesia diwajibkan memotong PPh Psl 26 sesuai UU PPh Indonesia dgn tarif 20% x jumlah bruto yg dibayarkan

Pemilik yg sebenarnya atas manfaat ekonomis dari penghasilan (Beneficial Owner) adalah penerima penghasilan yg: Bertindak tidak sbg agen Bertindak tidak sbg nominee Bukan perusahaan conduit Tidak melakukan treaty shopping

I. Bertindak sbg AgenAgen : orang atau badan yg bertindak sbg perantara & melakukan tindakan utk &/ atas nama pihak lainYg menerima manfaat agen atau perantara melakukan tindakan atas nama pihak lain fasilitas P3B tidak diberikan Agen bukan Beneficial Owner

2. Bertindak sbg NomineeNominee: orang atau badan yg secara hukum memiliki (legal owner) suatu harta &/penghasilan utk kepentingan & /berdasarkan amanat pihak yg sebenarnya menjadi pemilik harta&/ pihak yg sebenarnya menikmati manfaat atas penghasilan

Apabila yg menerima manfaat ekonomi adalah nominee & bukan pemilik harta atau pihak yg sebenarnya menikmatimanfaat

Fasilitas P3B tsb tidak diberikan krn Nominee bukan beneficial owner

3. Bukan Perusahaan Conduit Perusahaan Conduit: Perusahaan yg memperoleh manfaat darisuatu P3B sehubungan dgn penghasilan yg timbul di negara lain sementara manfaat ekonomis dari penghasilan tsb dimiliki olehorang-orang di negara lain yg tidak akan dapat memperoleh hakpemanfaatan P3B jika penghasilan tsb diterima langsung

Apabila yg menerima manfaat ekonomi adl conduit company

Fasilitas P3B tsb tidak diberikan krn Conduit Company bukanbeneficial owner

4. Treaty Shopping jika WP non resident dr negara-negara pihakpd P3B berusaha utk memperoleh manfaat dari suatu P3B dgnmendirikan suatu perusahaan atau institusi legal lainnya di salahsatu negara pihak pd P3B sbg conduit atau penghasilan yg diperolehdi negara pihak lainnya

Jika WP LN dipungut/dipotong pajak oleh pemungut/pemotongpajak tidak sesuai dgn ketentuan dlm P3B, WP LN dapat:

(1) mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaranpajak yg seharusnya tidak terutang kpd Dirjen Pajak

(2) memanfaatkan ketentuan mengenai Prosedur PersetujuanBersama (Mutual Agreement Procedure) dalam P3B

Contoh:PT ABC dan PT XYZ membentuk skema restrukturisasi hutang. Skema

restrukturisasi tsb dibentuk oleh kedua perusahaan tsb setelahditerminasinya P3B Indonesia dgn Mauritius. Skema restrukturisasi tsbdilakukan dgn treaty shopping menggunakan conduit company ataupass through company

Apakah P3B dapat diterapkan utk kedua perusahaan tsb ?

Treaty shopping bentuk penyalahgunaan P3B

Kesimpulan: segala bentuk skema restrukturisasi hutang yg dilakukanoleh PT ABC & PT XYZ yg bertentangan dgn tujuan pembentukanP3B tidak dapat diakui secara fiskal berdasarkan ketentuan perpajakandomestik Indonesia.

Berdasarkan fakta & kondisi, tujuan utama dilakukannya restrukturisasihutang oleh PT ABC & PT XYZ adl utk menghindari pengenaan tarifpajak yg lebih tinggi akibat diterminasinya P3B Indonesia-Mauritius & utk mengambil keuntungan dari manfaat yg diberikanoleh P3B negara lainnya tidak dapat diberikan manfaat P3B

Resident Competent Authority

Resident: Penduduk suatu negara pada P3B: setiap orang/badanyg menurut PerUUan negara tsb, dapat dikenakan pajak di negaratsb berdasarkan domisilinya, tempat kediamannya, tempatkedudukan manajemennya atau atas dasar lainnya yg sifatnyaserupa

Seseorang dianggap sbg resident dari suatu negara dari urutan(tie break rule) sbb:1. Rumah tetap (Permanent Home)2. Hubungan ekonomis & kekeluargaan (Personal & Economic

Relation)3. Kebiasaan tinggal4. Kewarganegaraan

1. Rumah tetap (Permanent Home) urutan pertama sbgdasar utk menentukan penduduk

Jk mempunyai tempat tinggal tetap di kedua negara P3B akan dianggap penduduk negara dimana mempunyaihubungan pribadi & ekonomi yg lbh erat

2. Hubungan ekonomis & kekeluargaan (Personal & Economic Relation) --> dasar kedua utk menentukanresident

Jk negara yg mjd pusat perhatiannya tdk dapatditentukan akan dianggap penduduk negara dimanamempunyai tempat yg biasa dgunakan utk berdiam

3. Kebiasaan tinggal dasar ketiga utk menentukan resident

- Dikaitkan dgn perhitungan hari seseorang tinggal dalamsuatu negara

- Jk mempunyai tempat kebiasaan berdiam di keduanegara P3B atau sama sekali tidak mempunyainya pejabat yg berwenang akan memecahkan melaluipersetujuan bersama

4. Kewarganegaraan

Jk terdapat permasalahan dalam penentuan penduduk diputuskan melalui mutual agreement

SURAT KETERANGAN DOMISILI (SKD) SKD:

- Surat keterangan yg menyatakan bahwa WP LN tsbberkedudukan & mjd WP tempat dikeluarkannya SKD

- Formulir yg diterbitkan oleh Dirjen Pajak yg diisi lengkap & telah ditandatangani oleh WP LN serta telah disahkan olehpejabat yg berwenang di negara mitra P3B

- WP LN wajib:a. Wajib menyerahkan asli SKD kpd pihak yg berkedudukan di Indonesia

yg membayar penghasilanb. Menyampaikan fotocopy SKD tsb kpd KPP tempat pihak yg membayar

penghasilan terdaftar

- Asli SKD tsb mjd dasar bagi pihak yg membayar penghasilan utkpenerapan PPh Psl 26 sesuai dgn P3B yg berlaku antara Indonesia dgnnegara tempat kedudukan WP LN tsb

12

13

14

15

16

17

BUKAN SKD

SKD berlaku 1 tahun sejak tgl diterbitkan, kecuali utk WP bank

Bagi WP bank berlaku selama bank tsb tetap mempunyai alamat ygsama dgn alamat yg tercantum dlm SKD

Contoh:Seorang WP LN penerima bunga, menyerahkan SKD kepada pihak pajakIndonesia. WP LN tsb meragukan apakah penyerahan SKD tsbmerupakan bukti yg cukup utk menerapkan tarif P3B & tidak akandilakukan pemeriksaan lebih lanjut ?

Kesimpulan: Penyerahan asli SKD hanya merupakan salah satubentuk pengujian utk meyakinkan apakah pihak yg memanfaatkandalam P3B adalah benar-benar pihak yg berhak.

Jk perlu, utk meyakinkan bahwa penerima penghasilan bunga adalahbenar-benar pihak yg berhak menerima fasilitas yg diberikan P3B dapat dilakukan pemeriksaan lebih lanjut melalui prosedurpemeriksaan yg lazim dilaksanakan

dapat dilakukan dalam kerangka Mutual Agreement Proceudre & Exchange of Information sesuai ketentuan dalam P3B

Negara domisili:Penerima manfaat adl OP Negara domisili: Negara tempat OP tsbbertempat tinggal atau berada

Penerima manfaat adl Badan --> Negara domisili: negara tempatpemilil atau 50% pemegang saham baik sendiri-sendiri maupunbersama-sama berkedudukan atau efektif manajemennya berada

Hak pemajakan WP Badan LN:Pelaksanaan pekerjaan:

- Lebih dari time test utk mjd BUT wajib dipotong, disetor& dilaporkan PPh Psl 23 dari jumlah bruto oleh pemberi kerja diIndonesia

- Kurang dari time test utk mjd BUT pemberi kerja tidakperlu memotong pajak krn hak pemajakan atas penghasilan ygdiperoleh badan ada pd negara domisili

Competent Authority

Competent authority: institusi pemerintah dari suatu negara ygbertanggung jawab terhadap masalah yg berhubungan dgn tax treaty

- Melakukan pertukaran informasi terutama tentang penentuanharga yg wajar atas suatu transaksi pada suatu negara ataumenyelesaikan permasalahan yg berkaitan dgn pelaksanaan tax treaty

- Competent Authority di Indonesia: Menkeu atau wakilnya; pejabat perpajakan yg sah: DirjenPajak

Permanent Establishment

Permanent Establishment atau Bentuk Usaha Tetap (BUT): bentuk usaha yg dipergunakan oleh OP atau Badan sbg WP LN ygmempunyai penghasilan pd negara Indonesia sbg negara sumberpenghasilan

Penentuan adanya BUT ditentukan dgn cara sbb:1. Keberadaan WP

WP LN yg mempunyai penghasilan di Indonesia disebut BUT jk:a. OP yg berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam

jangka waktu 12 bulanb. Badan yg tidak didirikan & tidak bertempat kedudukan di

Indonesia utk menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia

2. Bentuk kegiatan yg disebut BUT tsb dapat berbentuk: Tempat kedudukan manajemen Cabang perusahaan Kantor perwakilan Gedung kantor Pabrik Bengkel Gudang Ruang utk promosi & penjualan Pertambangan & penggalian sumber alam Wilayah kerja pertambangan minyak & gas bumi Perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan atau kehutanan Proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan Pemberian jasa dalam bentuk apa pun oleh pegawai atau org

lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 hari dalam jangka waktu12 bulan

Orang atau badan yg bertindak selaku agen yg kedudukannyatidak bebas

Agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yg tidak didirikan & tidak bertempat kedudukan di Indonesia yg menerima premiasuransi atau menanggung risiko di Indonesia

Komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yg dimiliki, disewa atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronikutk menjalankan kegiatan usaha melalui internet

Pengenaan pajak BUT di IndonesiaDitentukan berdasarkan jangka waktu atau Time Test yg berlaku di

masing-masing P3B.- Jk jangka waktu utk adanya BUT di Indonesia dipenuhi

dikenakan pajak di Indonesia & dipotong PPh sesuai dgnketentuan yg berlaku

- Jk jangka waktu utk adanya BUT tidak dipenuhi atasimbalan jasa tidak dapat dikenakan pajak di Indonesia

Hak pemajakanya dilakukan oleh negara treaty partner tempatkedudukan (residence) dari WP LN

Jasa yg dilakukan di LN oleh penduduk negara treaty partner tidak dapat dikenakan PPh atas imbalan jasa tsb

Pajak penghasilan pada BUT

Jk hak pemajakan dari BUT berada di Indonesia maka PPh dariBUT dihitung atas:

1. Pajak penghasilan BUT dihitung atas penghasilan dari Indonesia PPh Badan yg terutang

2. Branch Profit Tax: pajak tambahan dikenakan pada BUT yg dihitungdari PKP sesudah dikurangi dgn PPh yg terutang dari suatu BUT diIndonesia

Tarif Branch Profit Tax dihitung dgn menggunakan dasar:a. UU PPh PPh Psl 26 = 20% dari PKP setelah dikurangi dgn

PPh terutang

b. P3B utk negara-negara yg sdh melakukan P3B dgn Indonesia shgtdk lagi menggunakan tarif UU PPh

diatur ttg besarnya Branch Profit Tax, besarnya tdk samaantara BUT dari suatu negara dgn negara lainnya sesuaidgn P3B

Exception dari Branch Profit Tax:Selisih PKP dgn PPh terutang tidak dikenakan Branch Profit Tax jk ataspenghasilan tsb ditanamkan kembali di Indonesia

Contoh:

Sebuah BUT memiliki cabang perwakilan di Indonesia dgn penghasilan diIndonesia sebesar = 17,500,000,000. Peredaran bruto = 75,000,000,000.Berapa pajak yg terutang ? Berapa Branch Profit Tax ?

PKP BUT di Indonesia = 17,500,000,000

PPh terutang = 25% x 17.500,000,000 = 4,375,000,000

PKP setelah pajak = 13,125,000,000

Branch Profit Tax Krn tdk ada ket P3B, maka digunakan PPh Psl 26 = 20 % x 13,125,000,000 = 2,625,000,000; Jk ada P3B Pakai tarif P3B

Exception: Jk PKP setelah pajak = 13,125,000,000 ditanamkan kembali diIndonesia , maka atas penghasilan tsb tdk dikenakan Branch Profit Tax

Dalam P3B, pengaturan BUT pada P3B antara Indonesia dgn mitraP3B berkaitan dgn:

1. Bentuk usaha yg diakui sbg BUT2. Time test menjadi BUT3. Pengenaan pajak pada BUT4. Tarif Branch Profit Tax5. Pengecualian BUT

Time test menjadi BUT kegiatan usaha WP LN di Indonesia dikatakansbg BUT jika memnuhi batasan waktu (time test).

Dibedakan menurut kegiatan WP LN sbb:- Building site/construction- Instalation- Assembly- Supervisory activities- Other services

Daftar Time Test utk menentukan BUT di Indonesia

Contoh:PT Bioseismik adalah perusahaan yg bergerak di bidang pengolahan data-

data seismik di perairan Indonesia. Database informasi seismikdikumpulkan utk dijual kpd pihak yg membutuhkan.

PT Bioseismik melakukan perjanjian dgn XYZ yg berdomisili di Singapura, dimana XYZ menyediakan kapal pengambilan data seismik yg akandigunakan di beberapa lokasi sesusai permintaan PT Bioseismik.

Tahun 2013 XYZ menggunakan 5 kapal utk pengambilan data seismik diIndonesia dimana masing-masing kapal dibuatkan perjanjian terpisahsesuai dgn lokasi pengambilan data seismik yg diminta PT Bioseismik.

Pada masing-masing perjanjian atau lokasi tsb dibuat kondisi dimanasetiap kapal berada di satu lokasi secara efektif tidak lebih dari 90 haridalam jangka waktu 12 bulan. Hal ini dilakukan agar kegiatan tsbtidak melewati time test yg diatur dalam P3B Indonesia-Singapura

Jika kapal-kapal tsb berada di perairan Indonesia lebih dari 90 haridalam jangka waktu 12 bulan, konsekuensinya bahwa:- XYZ adalah BUT & - PT Bioseismik harus memotong PPh Psl 23 atas imbalan yg

dibayarkan kpd XYZ utk pengambilan data seismik tsb

Dit: Apakah penghitungan time test utk kegiatan pengambilan data seismik melalui beberapa kapal oleh XYZ tsb dilakukanberdasarkan:

a. Lamanya kegiatan pengambilan data seismik secara total di perairanIndonesia tanpa memperhatikan perbedaan lokasi maupun jenis kapalyg digunakan

b. Lamanya kegiatan pengambilan data seismik dgn memperhatikan jeniskapal & perbedaan lokasi sebagaimana yg dijadikan alasan oleh PT Bioseismik utk tidak memotong PPh atas imbalan yg dibayarkan kpdXYZ ?

P3B Indonesia SingapuraArticle 5

Paragraph 11 Commentary Article 5 UN Model Double Taxation Convention between Developed & Developing Countries

The six months test applies to each individual site or project. ....In determining how long the site or project has existed, no account should be taken of the time previously spent by the contractor concerned on other sites or projects which totally unconnected with it. A building site should be regarded as a single unit, even if it is based on several contracts, provided that it forms a coherent whole commercially & geographically .....

Analisis:

Berdasarkan hal-hal tsb di atas, maka krn pengambilan data seismik olehPT Bioseismik tsb dilakukan dlm rangka menghasilkan produk berupadata seismik utk dijual kpd pihak yg membutuhkan, shg dpt dianggapbhw meskipun kegiatan tsb dilakukan dgn kontrak- kontrak ygterpisah tetapi hasil dari kegiatan tsb merupakan satu jenisproduk yg dijual oleh PT Bioseismik yaitu data seismik

satu kesatuan kegiatan shg penghitungan time test tidakdilakukan secara terpisah, tetapi dgn menggabungkan jumlahwaktu kegiatan kelima kapal pengambilan data seismik milik XYZ yg digunakan oleh PT Bioseismik

Jika jumlah waktu gabungan tsb melebihi 90 hari dalam jangkawaktu 12 bulan P3B Indonesia Singapura

maka XYZ ditetapkan memiliki BUT di Indonesia shg atasimbalan yg dibayarkan oleh PT Bioseismik terutang PPh Psl 23

Time Test Time test WP LN menjadi WP DN:

OP WP LN : - berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu

12 bulan & - bertempat tinggal di Indonesia

WP LN menjadi BUT:WP LN menjadi BUT time test nya dibedakan menurutkegiatannya sbb:

- Building site/construction- Instalation- Assembly (perakitan)- Supervisory Activities (pengawasan)- Other services

Dimana batasan waktunya diatur pd P3B

Pengenaan Pajak pada BUT

Menentukan laba suatu BUT dapat dikurangkan biaya-biaya ygdikeluarkan dalam rangka kegiatan usaha BUT

baik yg dikeluarkan di negara dimana BUT tsb berada maupun ygdikeluarkan di tempat lain

Biaya-biaya yg tidak diperkenankan utk dikurangkan jk terdapatbiaya yg dibayarkan oleh BUT kpd kantor pusatnya atau kantor-kantor lain milik kantor pusatnya dalam bentuk:- Royalti- Komisi utk jasa-jasa tertentu atau utk manajemen- Kecuali pd perusahaan perbankan, dalam bentuk bunga atas uang yg

dipinjamkan kpd BUT tsb

Tarif Branch Profit Tax menggunakan P3B

Pengecualian Pengakuan Adanya BUT

(f) Pengurusan suatu tempat usaha tetap semata-mata dgn maksud utk melakukangabungan kegiatan-kegiatan seperti yg disebutkan pada a) sampai dengan e), sepanjang kegiatan-kegiatan tempat usaha tetap yg merupakan hasilpenggabungan tadi bersifat sbg kegiatan persiapan atau kegiatan penunjang

BUT dianggap ada jika terdapat kegiatan sbb:

1. Jika orang/badan (kecuali agen) yg berkedudukan bebas bertindak di suatunegara P3B atas nama perusahaan yg berkedudukan di negara mitra P3B perusahaan tsb dianggap memiliki BUT, jika orang/badan tsb:

a. mempunyai & biasa menjalankan wewenang utk menutup kontrak-kontrak atas nama perusahaan tsb, kecuali kegiatan-kegiatan tsb hanyaterbatas pada hal yg jika dilakukan melalui suatu tempat usaha tetap

b. tidak memiliki wewenang seperti point a), namun di negaratersebut, orang/badan tsb biasa mengurus suatu persediaan barang-barang atau barang dagangan dimana orang/badan tsb secara teraturmelakukan pengantaran barang-barang atau barang dagangan atas namaperusahaan tsb

2. Perusahaan asuransi dari suatu negara P3B, selain yg berkenaan dgnreasuransi, akan dianggap memiliki suatu BUT di negara mitra P3B, jikaperusahaan tsb memungut premi di negara P3B atau menanggung risikodi negara P3B melalui pegawai atau perwakilan yg bukan merupakanagen yg berkedudukan bebas

3. Jk kegiatan orang/badan tsb seluruhnya atau hampir seluruhnya atasnama perusahaan tadi orang/badan tsb tidak dianggap sbg agen ygberkedudukan bebas

4. Suatu perusahaan yg merupakan penduduk suatu negara pihak pd persetujuan menguasai atau dikuasai oleh perusahaan yg merupakan penduduk negara pihak lainnya pd persetujuan, atau menjalankan usaha di negara pihak lainnya tsb baik melalui BUT maupun dgn cara lainnya, tidak dgn sendirinya mengakibatkan salah satu dari perusahaan tsb merupakan BUT dari perusahaan lainnya.

Contoh 1 :

Contoh 2:

Business Profits Contoh 1:

Contoh 2:

Passive Income Passive Income: penghasilan yg diperoleh tanpa perlu kegiatan aktif dari

pemilik modal Dapat berupa:

a. Dividenb. Interestc. Royaltid. Capital Gain

a. DividenContoh:

b. InterestContoh 1:

Contoh 2:

c. Royalti

d. Capital Gain

Soal Kasus 1

Soal Kasus 2