perpres nomor 9 tahun 2016
TRANSCRIPT
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2016
TENTANG
PERCEPATAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN SATU PETA
PADA TINGKAT KETELITIAN PETA SKALA 1:50.000
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Menimbang a. bahwa dalam rangka mendorong penggunaan Informasi
Geospasial guna pelaksanaan pembangunan nasional
dan untuk mendukung terwujudnya agenda prioritas
Nawacita, diperlukan kebijakan satu peta yang mengacu
pada satu referensi geospasial, satu standar, satu basis
data, dan satu geoportal;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Presiden tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu
Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000;
Mengingat 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi
Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5214);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang
Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5393);
MEMUTUSK.AN :
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
-2 -
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERCEPATAN
PELAKSANAAN KEBIJAKAN SATU PETA PADA TINGKAT
KETELITIAN PETA SKALA 1:50.000.
Pasal 1
1. Kebijakari Satu Peta, yang selanjutnya disebut KSP
adalah arahan strategis dalarn terpenuhinya satu peta
yang mengacu pada satu referensi geospasial, satu
standar, satu basis data, dan satu geoportal pada tingkat
ketelitian peta skala 1:50.000.
2. Peta adalah suatu gambaran dari unsur-unsur alam
dan/atau buatan manusia, yang berada di atas maupun
di bawah permukaan bumi yang digambarkan pada
suatu bidang datar dengan skala tertentu.
3. Geospasial atau ruang kebumian adalah aspek
keruangan yang menunjukkan lokasi, letak, dan posisi
suatu objek atau kejadian yang berada di bawah, pada,
atau di atas permukaan bumi yang dinyatakan dalam
sistem koordinat tertentu.
4. Data Geospasial yang selanjutnya disingkat DG adalah
data tentang lokasi geografis, dimensi, atau ukuran,
dan/atau karakteristik objek alam, dan/atau buatan
manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas
permukaan bumi.
5. Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat IG
adalah DG yang sudah diolah sehingga dapat digunakan
sebagai alat Bantu dalam perumusan kebijakan,
pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan
yang berhubungan dengan ruang kebumian. 6. Informasi
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
-3 -
6. Informasi Geospasial Dasar yang selanjutnya disingkat
IGD adalah IG yang berisi tentang objek yang dapat
dilihat secara langsung atau diukur dari kenampakan
fisik di muka bumi dan yang tidak berubah dalam waktu
yang relatif lama.
7. Informasi Geospasial Tematik yang selanjutnya disingkat
IGT adalah IG yang menggambarkan satu atau lebih tema
tertentu yang dibuat mengacu pada IGD.
8. IGT Status adalah IGT yang mempunyai aspek hukum
penguasaan lahan.
9. IGT Perencanaan Ruang adalah IGT yang mernuat aspek
perencanaan pemanfaatan ruang.
10. IGT Potensi adalah IGT yang memuat informasi mengenai
Transportasi dan Utilitas, Lingkungan, dan Potensi
Kawasan.
11. Walidata IGT adalah pimpinan tinggi pratama pada
kementerian/lembaga yang memiliki tugas pokok, fungsi
atau kewenangan menurut peraturan perundang-.
undangan dalam penyelenggaraan IGT.
12. Kelompok Kerja Nasional IGT adalah kelompok kerja yang
dibentuk untuk mengelola penyelenggaraan IGT antar
pemangku kepentingan.
13. Jaringan Informasi Geospasial Nasional yang selanjutnya
disebut Jaringan IGN adalah suatu sistem
penyelenggaraan pengelolaan IG secara bersama, tertib,
terukur, terintegrasi, dan berkesinambungan serta
berdayaguna.
Pa sal 2 ...
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
-4 - Pasal 2
(1) Percepatan Pelaksanaan KSP pada tingkat ketelitian peta
skala 1:50.000 bertujuan untuk terpenuhinya sa.tu peta
yang mengacu pada satu referensi geospasial, satu
standar, satu basis data, dan satu geoporta.1 guna
percepatan pelaksanaan pembangunan nasional.
(2) Percepatan Pelaksanaan KSP pada tingkat ketelitian peta
skala 1:50.000 sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
berfungsi sebagai:
a. acuan perbaikan data IGT masing-masing sektor; dan
b. acuan perencanaan pemanfaatan ruang skala luas
yang terintegrasi dalam dokumen Rencana Tata Ruang.
Pasal 3
(1) Percepatan pelaksanaan KSP dilakukan melalui
penetapan Rencana Aksi Percepatan Pelaksanaan KSP
tahun 2016-2019 sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Presiden ini.
(2) Penanggung jawab program pada Rencana Aksi
Percepatan Pelaksanaan KSP tahun 2016-2019
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memastikan
ketersediaan pernbiayaan pada masing-masing
kementerian/ lembaga/ pemerintah daerah untuk
penyiapan IGD dan/atau IGT.
(3) Pernbiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
dan/atau sumber pendanaan lain yang sah.
(4) Kementerian
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
-5 -
(4) Kementerian Keuangan dapat memberikan tambahan
alokasi anggaran pada kementerian/lembaga untuk biaya
penyiapan IGD dan/atau IGT sebagaimana dimaksud
pada ayat (2).
Pasal 4
Percepatan Pelaksanaan KSP dilakukan pada tingkat
ketelitian peta skala 1:50.000.
Dalam hal tertentu, percepatan pelaksanaan KSP dapat
dilakukan pada tingkat ketelitian peta di luar skala
1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Rencana Aksi
Percepatan Pelaksanaan KSP tahun 2016-2019.
(3) Percepatan pelaksanaan KSP terdiri dari 4 (empat)
kegiatan, yang terdiri atas:
a. kompilasi data IGT yang
dirniliki oleh
kementerian/lembaga, Kelompok Kerja Nasional IGT,
dan/atau pemerintah daerah untuk seluruh wilayah
Indonesia;
b. integrasi data IGT melalui proses koreksi dan verifikasi
IGT terhadap IGD;
c. sinkronisasi dan penyelarasan antar data IGT yang
terintegrasi; dan
d. penyusunan rekomendasi dan fasilitasi penyelesaian
permasalahan IGT termasuk penyediaan alokasi
anggaran dalam rangka penyelesaian permasalahan
tersebut.
Pasal 5
Dalam rangka percepatan pelaksanaan KSP, Pernerintah
membentuk Tim Percepatan KSP.
Tim Percepatan KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mempunyai tugas:
a. melakukan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
-6 -
a. melakukan koordinasi strategis yang dibutuhkan
untuk percepatan pelaksanaan KSP;
b. membuat dan menetapkan kebijakan dalam rangka
penyelesaian permasalahan dan hambatan percepatan
pelaksanaan KSP;
c. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap
percepatan pelaksanaan KSP pada umumnya dan
rencana aksi percepatan pelaksanaan KSP pada
khususnya; dan
d. memberikan arahan kepada Tim Pelaksana agar sesuai
dengan tujuan percepatan pelaksanaan KSP yang telah
ditetapkan.
(3) Tim Percepatan KSP clapat rnenambahkan IGT di luar IGT
yang telah ditetapkan dalarn Rencana Aksi Percepatan
Pelaksanaan KSP tahun 20 1 6-20 19 sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), termasuk IGT yang
disiapkan oleh Badan Informasi Geospasial.
(4) Susunan keanggotaan Tim Percepatan KSP sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. Ketua
b. Anggota
Menteri Koordinator Bidang
Perekonomian;
1. Menteri Perericanaan
Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional;
2 Menteri Dalam Negeri;
3 Menteri Keuangan;
4. Menteri Lingkungan Hidup
dan Kehutanan;
5. Menteri
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
-7 -
5. Menteti Agraria dan Tata
Ruang/ Kepala Badan
Pertanahan Nasional;
6. Sekretaris Kabinet.
(5) Tim Percepatan KSP dalam pelaksanaan tugasnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh Tim
Pelaksana dan Sekretariat.
Pasal 6
(1) Tim Pelaksana KSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal
5 ayat (5) mempunyai tugas:
a. melakukan koordinasi teknis percepatan pelaksanaan
KSP terkait pelaksanaan Rencana Aksi dan hasil kerja
dari Kelompok Kerja Nasional IGT dan Walidata IGT;
b. menetapkan langkah-langkah dan kebijakan dalam
rangka penyelesaian permasalahan dan hambatan
teknis percepatan pelaksanaan KSP;
c. menetapkan langkah-langkah dan kegiatan prioritas
bagi Kelompok Kerja Nasional IGT dan Walidata IGT;
d. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan
rencana aksi percepatan pelaksanaan KSP; dan
e. menyusun mekanisme berbagi data IGT melalui
Jaringan IGN.
(2) Susunan keanggotaan Tim Pelaksana KSP sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
a. Ketua : Kepala Badan Informa.si
Geospasial;
b. Wakil
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
-8 -
b. Wakil Ketua I
Deputi Bidang Pengembangan
Regional dan Otonomi Daerah,
Kementerian Perencanaan
Pembangunan Nasional/Badan
Perencanaan Pembangunan
Nasional;
c. Wakil Ketua II Direktur Jenderal Bina
Pembangunan Daerah,
Kementerian Dalam Negeri;
d. Anggota
: 1. Direktur Jenderal Ariggaran,
Kementerian Keuangan;
2. Deputi Bidang
Perekonomian, Sekretariat
Kabinet.
(3) Tim Pelaksana KSP sebagaimana dirnaksud pada ayat (1)
secara administratif berkedudukan di Badan Iriformasi
Geo spasial.
Pasal 7
(1) Sekretariat sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 5 ayat (5)
mempunyai tugas mernberikan dukungan dan pelayanan
teknis operasional dan administratif kepada Tim
Percepatan KSP dan Tim Pelaksana KSP.
(2) Sekretariat Tim Percepatan KSP sebagaimana di:maksud
dalam Pasal 5 ayat (5), terdiri atas:
a. Sekretaris
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
-9 -
a. Sekretaris : Deputi Bidang Koordinasi
Percepatan Infrastruktur dan
Pengembangan Wilayah,
Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian;
b. Wakil Sekretaris I : Deputi Bidang Kajian dan
Pengelolaan Program Prioritas,
Kantor Staf Presiden;
c. Wakil sekretaris II : Deputi Bidang Informasi
Geospasial Tematik, Badan
Informasi Geospasial;
d. Satuan Tugas I;
e. Satuan Tugas 2.
(3) Sekretariat Tim Percepatan KSP secara administratif
berkedudukan di Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian.
(4) Satuan Tugas 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf d mempunyai tugas:
a. melakukan inventarisasi dan kompilasi basis data IGT
Nasional yang bersumber dari kementerian/lembaga,
Kelompok Kerja Nasional IGT, dan pemerintah daerah;
b. melakukan pengelompokan IGT ke dalam kelompok
data IGT Status, IGT Perencanaan Ruang, d.an IGT
Potensi;
c. melakukan proses integrasi IGT yang mengacu pada
IGD; dan
d. mendukung
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
-10 -
d. mendukung pelaksanaan koordinasi teknis terkait
perwujudan Rencana Aksi antara Tim Percepatan KSP
dengan kementerian/ lembaga, Kelompok Kerja
Nasional IGT, dan pemerintah daerah terutama dalam
kegiatan kompilasi dan integrasi IGT.
(5) Satuan Tugas 2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf e, mempunyai tugas:
a. melakukan sinkronisasi antar data IGT di kelompok
data IGT Status;
b. melakukan sinkronisasi antar data IGT di kelompok
data IGT Perencanaan Ruang;
c. melakukan sinkronisasi antar data IGT di kelompok
data IGT Potensi;
d. melakukan sinkronisasi antar kelompok data IGT;
e. memberikan rekomendasi penyelesaian masalah terkait
sinkronisasi data IGT;
f. membuat rumusan penyelesaian konflik antar data
IGT; dan
g. mendukung pelaksanaan koordinasi teknis terkait
perwujudan Rencana Aksi antara Tim Percepatan KSP
dengan kementeria.n/ lembaga, Kelompok Kerja
Nasional IGT, dan pemerintah daerah terutama dalam
kegiatan sinkronisasi data IGT.
(6) Keanggotaan dan tata kerja Satuan Tugas 1 dan Satuan
Tugas 2 ditetapkan oleh Deputi Bidang Koordinasi
Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah,
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selaku
Sekretaris.
(7) Sekretariat
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
(7) Sekretariat dalam pelaksanaan tugasnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat merekrut tenaga ahli
perseorangan, institusi, dan/atau badan usaha.
Pasal 8
(1) Dalam rangka pengelolaan IGT, perlu penetapan Walidata
IGT dan Kelompok Kerja Nasional IGT oleh Kepala I3adan
Informasi Geospasial selaku Ketua Tim Pelaksana.
(2) Walidata IGT sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
mempunyai tugas:
a. menyusun dan mengembangkan kebijakan teknis di
bidang IGT; dan
b. mengelola dan memberikan akses berbagi data IGT
melalui Jaringan IGN.
(3) Kelompok Kerja Nasional IGT sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), mempunyai tugas:
a. menyusun Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria
(NSPK) data IGT sesuai dengan Tema;
b. memberikan dan melaporkan data IGT kepada Satuan
Tugas 1;
c, bersama-sama dengan Satuan Tugas 1 melakukan
sinkronisasi data IGT terhadap IGD; dan
d. rnendukung Satuan Tugas 2 dalam menyelesaikan
sinkronisasi antar data IGT sesuai dengan ruang
lingkup Kelompok Kerja Nasional IGT.
Pasal 9 ...
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
-12 -
Pasal 9
Tim Percepatan KSP dalarn melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), dapat melibatkari,
bekerjasama, dan/atau berkoordinasi dengan
kementerian/lembaga, pemerintah daerah, pemangku
kepentingan, badan usaha, dan/atau pihak lain.
Pasal 10
Tim Percepatan KSP menyampaikan laporan dan
perkembangan percepatan pelaksanaan KSP kepada Presiden
secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu
diperlukan.
Pasal 11
Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas:
a. Tim Percepatan KSP dan Sekretariat dibebankan kepada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
b. Tim Pelaksana dan Kelompok Kerja Nasional IGT
dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara pada Badan Informasi Geospasial;
c. Walidata IGT dibebankan kepada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara pada masing-masing
kementerian/ lembaga.
Pasal 12
Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar ...
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
-13 -
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Februari 2016
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
JOKO WIDODO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Februari 2016
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
YASONNA H. LAOLY
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 28
Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Deputi Bidang Perekonomian,
cn w
Z 0 11.1
z
w 104 it IT Eij
°14(14 Ogf0 a.
LA
MP
IRA
N
PAD
A T
ING
KA
T K
ET
EL
ITIA
N P
ET
A S
KA
LA
1:5
0.0
00
NO
MO
R 9
TA
HU
N 2
016
PE
RA
TU
RA
N P
RE
SID
EN
RE
PU
BL
IK I
ND
ON
ES
IA
PE
RC
EP
AT
AN
PE
LA
KS
AN
AA
N K
EB
IJA
KA
N S
AT
U P
ET
A
TE
NT
AN
G
Qi
41 f "
z ,1 ,...
W t
(q al -0 Ct ii ̂ (Try CO ̂
7:1 g
• ,, E. t ''° 'CS ra., 14 +-■ cd •- .)' rt E 2 - '-' ,_ Q--■
t cd ° CI" .5 .,-, 'P. cd --1 --, o 'CI a-3 be to cu -5 . d 0 r-/ +,. (T) 2 E" (1) b c.) ,D,c) 0,1 4? a au cq 2 a a 10-3 . 7, cn p., 4
.cd i:: .w .5 - .F. Lij, ., a- ., g ri-. co t "al 0 '4 E g t t.0 -" a) .,, t w c, ›, cz c ) c, ,52 ,.., blVa' -4-, -l' 4--' Cij :5
''x ct C'," E2 -- E: c) --- ,S •ca M
. . lli ■C) C-: o 6 6 — i° , - - ,- - ' — c 1
Ea--
g < ‹ 4 z W Ct.
(..4 r
M cll
P 11,
,
Z i El < 5 41 ' W
0 0 a
N
1.
Kan
tor
Sta
f K
epre
s id
en
an
( K
SP
)
2.
Kem
ente
r ian
Da l
am N
eger
i ( K
emen
dag
ri)
3.
Kem
ente
r ian
Pere
ncanaan
Pem
ban
gunan N
asio
na l
/Ba d
an
Per
enca
naan P
emb
angunan
Nas
iona l
(K
emen
teri
an
PP
N /
BA
PP
EN
AS
)
4.
BIG
1.
KK
P
2.
Din
as H
idro
- Ose
anog r
afi
TN
I-A
L
(Dis
hid
ros
TN
I A
L)
3.
Ba d
an P
engkaj
ian
dan
Pen
erap
an T
e kno
logi
(B
PP
T)
4.
LA
PAN
1.
KK
P
2.
Dis
hid
ros
TN
I-A
L
3.
BP
PT
4.
LA
PAN
0 z ..._. o 0 : 0 .5 .cd ' ctl 0 . 0 E
0 0 A o "", 'id d 4, 1:-1-'0 0,0 000 z 19;8 0 000 41
3
E (-).' d "c) E -.til ,•-•,'" Ti I•-• 11) i•-■
N.. .... • ••-1 (1, , A 0
CO a. tf-L. a, C.
rd 0
(7-11
s' IA
KT
U
PPPK
IJ.L
ES
AD
I B
ulan
Mar
et (
B0
3)
20
16
Se l
uru
h w
ilay
ah I
nd
on
esia
(3
4 P
rovin
s i) B
ula
n M
aret
( B03
) 2016
Gar
is p
anta
i pri
or i
tas
di
34
Pro
vin
s i p
ada B
ula
n
Des
emb
er (
B12
) 2016
KE
LU
AR
AN
Kep
utu
san S
ekre
tari
s T
im
Pe r
cepa t
an K
SP
Te r
sedia
nya P
eta R
BI
ska l
a 1: 5
0. 0
00
Pet
a L
ing k
un
gan P
anta
i sk
a la 1
: 50
. 00
0 p
ad
a gari
s pan
tai
pr i
ori
tas
Pe t
a L
ing k
un
gan L
aut
ska l
a 1: 2
50
.000 p
ad
a w
ilay
ah l
aut
pri
or i
tas
KE
GIA
TA
N
Pen
yu
sun
an
m
ekan
ism
e dan t
ata
k
erja
Se k
reta
r iat
Tim
P
erce
pata
n K
SP
, dan
kea
ng
go t
aan S
atu
an
Tugas
1 d
an S
atu
an
Tugas
2
Mew
u ju
dk
an
ters
edia
nya P
eta R
BI
Mew
uju
dk
an
Pet
a
Lin
g ku
ngan P
anta
i
.
1
.
Per
wu
j ud
an
P
e ta
R
up
abu
mi
Ind
on
esia
( R
BI)
Per
wu
j ud
an
P
eta
Lin
gku
ngan
P
anta
i In
do
nes
ia
.
1
Ill oz cri
14 ix D.
otoott 0_
N
z Z 0
INS
TA
NS
I T
ER
KA
IT
Sel
uru
h K
emen
teri
a n &
Lem
bag
a
ter k
ait
fS/ 0
Z Z a., a> -4-, M . vi al ----.
5
2-■
E-,P. o .1) -, a x
•-c t — to
i. as
, r, a) a.) a.) a) a., a..)
ra-. E E 0 E 0 f4 a. Pi.
—; c\i cfi 4 Ili ko N.: «5
PEN
AN
GG
UN
G
JAW
AI3
B
IG &
Kem
enko
Per
e konom
ian -)
7••1 a)
(1)
0
TA
RG
ET
WA
KT
U
PEN
YE
LE
S AIA
N
Sel
uru
h w
ilay
a h I
nd
on
esia
( 3
4 P
rov i
ns i
) Bu
lan J
un
i ( B
06) 2
01
6
Bula
n D
esem
ber
(B
12)
20
16
T
a hap
2 (
17 P
rov i
ns i
) B
ula
n D
esem
ber
(B
12
) 2017
a.
Tah
ap
1 (
11 P
rov i
nsi
) B
ula
n D
esem
ber
(B
12
) 2016
b.
Tah
ap
2 (
12 P
rov i
nsi
) B
ula
n D
esem
ber
(B
12
) 2017
c.
Ta h
ap 3
(1
1 P
rov i
ns i
) B
ula
n D
esem
ber
(B
12)
2018
Sel
uru
h w
ilay
ah I
nd
on
esia
(3
4 P
rovin
s i) B
ula
n
Sep
tem
ber
(B
09) 2016
Sel
uru
h w
ilay
ah I
nd
on
esia
(3
4 P
rov i
nsi
) Bula
n
Ju
ni
( B0
6) 2
01
6
KE
LU
AR
AN
Ter
sedia
nya d
ata
IG
T
Nas
iona l hasil kom
pil
asi
KE
GIA
TA
N
Men
g om
pil
asi
IGT
yan
g a
da
saat
ini
untu
k s
elu
ruh
wil
ayah
In
dones
ia
A.e n
uta
nan
PR
OG
RA
M
Kom
pil
as i
IG
T
Ek
s ist
ing
1
• C) o z • If)
0
kir "ratri =wikatootild 0_ co
w z
Z 0
CL
INS T
AN
SI T
ER
KA
IT
1.
KK
P
2.
Kem
ente
rian
LH
K
3.
Kem
ente
rian A
TR
/ BP
N
4.
Kem
ente
rian
PU
PR
5.
Kem
end
agri
6.
BIG
7.
Pem
erin
tah P
rov i
nsi
8.
Pem
erin
tah
Kab
un
ate
n /
Kot
a
o ,-
BU
MN
)
3.
Kem
ente
rian L
HK
4.
Kem
ente
r ian E
SD
M
5.
Kem
ente
rian
PU
PR
6.
Kem
ente
rian
Des
a, P
DT
, d
an
T
ran
smig
rasi
7.
BIG
8.
Pem
erin
tah P
rov i
nsi
9.
Pem
e rin
tah
Ka b
un
ate
n /K
ota
1.
Kem
ente
rian
AT
R/ B
PN
2.
Kem
enta
n
3.
Kem
e nte
rian L
HK
4.
Kem
ente
rian E
SD
M
5.
Kem
endik
bu
d
6.
BIG
7.
Pem
erin
tah P
rovin
si
8.
Pem
erin
tah
Kab
upate
n/
Kot
a
t) i,.., 4 ' pa E ix
< Kem
end
agri
Pet
a H
ak P
engel
ola
an,
min
ima l
pada s
kala
1: 5
0.0
00
En w z
z o Li1 Oz
00 w
ra.
a w
INS
TA
NS
I T
ER
KA
I T
9.
Pem
erin
tah
Pro
v in
si
10.
Pem
erin
tah
Kab
un
ate
n /
Kn
ta
1.
Kem
end
agri
2.
Kem
ente
rian
LH
K
3.
BIG
4.
Pem
erin
tah
Pro
v in
s i
5.
Pem
erin
tah
Kab
upate
n/
Ko t
a
1.
Kem
enko P
erek
on
om
ian
2.
Kem
ente
rian
AT
R/ B
PN
3.
Kem
ente
r ian
LH
K
4.
Kem
enta
n
5.
Kem
enhu
b
6.
Kem
ente
rian
ES
DM
7.
Kem
ente
rian
PU
PR
8.
Kem
ente
rian
Par
iwis
a ta
9.
Kem
enper
in
10.
KK
P
11.
BIG
•
12.
Pem
erin
tah
Pro
vin
si
13.
Pem
erin
tah
Kab
upate
n/ K
ota
.0 Z
!.,.I i ' R 4 1 Z gsl A
ai .. 0 -1-) P. 0 MI
(id f.--2. (I) < E-.
..... a, a,
Cl) a) z 4a' 14 h) R a.) <
fl
[0
WI
Pet
a R
enca
na
Pem
ban
gu
nan
Ja
ng
ka
Me n
engah
Nas
ion
al
skala
1: 2
50
. 000
0 -.• :4 04
1 1 .,.
INST
AN
SI
TE
RK
AIT
1.
Kem
enko P
ere
konom
ian
2.
Kem
ente
rian
AT
R/
BP
N
3.
Kem
ente
rian
LH
K
4.
Kem
enta
n
5.
Kem
enhu
b
6.
Kem
ente
rian
ES
DM
7.
Kem
ente
rian
PU
PR
8.
Kem
ente
rian
Par
iwis
ata
9.
Kem
enper
in
10.
KK
P
11.
BIG
12.
Pem
erin
tah
Pro
vin
si
13.
Pem
erin
tah K
a bupate
n/ K
ota
_ .
1.
Ke m
enta
n
2.
Kem
ente
rian
AT
R/
BP
N
3.
Kem
ente
r ian
LH
K
4.
Kem
ente
rian
PU
PR
5.
LA
PAN
1.
Kem
enta
n
2.
Kem
ente
ria n
LH
K
3.
Kem
endag
ri
4.
BIG
5.
Pem
erin
tah P
rovi
nsi
6.
Pem
erin
tah K
abu
pate
n/
Kot
a
0 z el Zc.' z.44 :5) _ til
i 2.1
a) .= t' n
Ca rd Kem
ente
rian
AT
R/B
PN
A or 0 41 E4 13"
a . m v
g 0 ;S1 0 0, as .5
m cn
a.
Tah
ap
1 w
ilay
ah
pri
or i
tas
1 p
ada
Bu
lan
D
esem
ber
(B
12) 2
01
6
b.
Tah
ap
2 w
ilay
ah
pri
or i
tas
2 p
ada
Bu
lan
Des
ember
(B
12) 2017
c.
Tah
ap
3 w
ilay
ah
pri
or i
tas
3 p
ada
Bu
lan
D
esem
ber
(B
12) 2018
a.
Ta h
ap
1 (
8 K
awas
an)
Bula
n J
un
i (B
06
) 2016
b.
Ta h
ap
2 (
5 K
awas
an)
Bula
n M
aret
( B0
3)
2017
KE
GIA
TA
N
1.
Kem
end
agr i
2.
Kem
ente
rian
AT
R/
BP
N
3.
Kem
ente
rian
LH
K
4.
BIG
5.
Pem
erin
tah
Pro
vin
si
6.
Pem
erin
tah
Ka b
uD
ate
n/ K
o ta
1.
Kem
ente
r ian
Par
iwis
ata
2.
Kem
ente
r ian
ES
D M
3.
Kem
enhu
b
4.
Kem
enh
an
5.
Lem
bag
a I
lmu P
eng
etahuan
Ind
on
esia
(L
IPI)
6.
Ba d
an N
asio
nal
P
enan
ggu
langan B
en
can
a
( BN
PB
)
7.
BM
KG
8.
Kem
ente
rian
AT
R/ B
PN
9.
Kem
ente
r ian
LH
K
10.
Kem
end
agri
11.
BIG
12.
Pem
erin
tah P
rovin
si
13.
Pem
erin
tah
Kab
upate
n/
Kot
a
PE
NA
NG
GU
NG
JA
WA
E
Kem
enh
an
a,
TAR G
ET I
VAK it
t P
MY
EI•
EIS A
IAN
B
ula
n M
aret
( B03
) 2
01
6
Bula
n J
un
i (B
06) 2016
cy, .--, o (NI
70 o cla •- z
0 CC 0 M
O
cdOodO 0 E.CaNE-11:QN
cd
cNi crj Lri
z
tt
74)
c fx
404q -cd o os cq ct
0021 ,::: 01),,s cd44,004 „1 .d d 1:1 0 ..x ''''atc:icd-W ..--,
Cd 4 T) in 75 w kl v) • cq 0 t=ca.,13. E.'Mo'-') w a) _, o o 1--i al 0 go 0 —it 0 ,_,C) 0 s. I-i O --. ct 0 oS coi d •-, af 0 fl' .-1That c:5 as
1-. ..
1-1 0 ro aD Lr) ,0 0 0 a) fu 0 a) al 0 tWW"f0:30WOM MiZO
(4 al co a) ,__ a) v .. 0 a) ,.x a) O .. .45 cOz$ a . ■ - ) a. Cl. v-I fa.. (2.4 v) la. '0 ,-.
& Et4' al 4S d '6 6
0 0
o In
to
c/)
ct taS
45 a. a) 11a.,,)
NN "-v5 . '-
C a) 0 a) rc,
10. 0 N o0 —10 ,--4(0 -- --
Q N
cd0-■ O.. o
cd ■.0 cd
Cd 0 Cd 0 E-mcNE,mcq
cd
7—I roz
Att-r
00 Aka a_ Ed
_At.- , 0(47.7
0_
Z 0 W Q OZ (7) w Y /4
**Syr W
41 E-1 rh Z
EI ci)
fti O
Z 0 a) CC)
0 i) C2-■ 1:4 C: •-, o
E-■ 0) > ..0 -4C 41 ,- o as 1-, 0 0 0 a., cd cd cd .0 4 4 cd cz
T.: T 4-, .4,—,
4a4' - '1) -(1)
0 0
,-,-, a) <1..) a) a) a) .< — cu a, a cc) a.. a.
•
. . . . . . . . . o .--I N cY) t- In k..0 t•-- 00 C3■ v--4
41 As
V
a.) E ti, a)
a.,
0
,M ■
E-4 1214
Tif ci "T cl o fil 0 XI
k.o a, 00 a) ,--i CO ■—, CO *---' 0) ----- cu
'—' C \I Q a. 0 fa+ O al cri q) al cd t.--.
cd 0 cd 0 E--, CO N E-. I4 C\1
cd 45
KE
LU
AR
AN
d.
Pet
a s
eb
ara
n P
emban
gk
it
Lis
trik
skal
a 1
: 50. 0
00
e.
Pet
a J
ari
ng a
n P
ipa M
igas
ska l
a 1:5
0. 0
00
f.
Pet
a J
ari
ngan S
erat
Op
tik
, sk
ala
1:5
0. 0
00
cd 0 s. -cii
0 . o cn , 0 , g P., -:Li ci {,0 '6" do ,9 E_,-- '6' 0 '6' .- 0 0-. 01 x o ct . - -d 4, d co9 4 ,-̀4 ,-;° g a 3 g 3 cd 0 — ,.., .... . al f2... — .--i to •,--i ••-,00 ,SC5'' '--05 li -a. — . t.o.. ,. A ,,,,,, , .,.. „ . to -z-,- to ,,:, ..„_. , . cd o-cD0 o..„z-, . z -, 0 cd 5 a) -..05 cdcdtd0 1
P-4 0 - 06 ct u< a. Ell a. E.., d cil w
if c,- 4671 CD QD cli i cd CD 00 00 CD -0 ') '-.) af 0- s;"., • 'CZ 4 -A a• • -CS d w co' 'd 4c2=1 Ld TrS +al 0 inC) _5 17; E co E S .5 < 45 tr) 4-, — a) a) -. a) •,.. 0 cd -• a. '.-.) TS cn a., E-. .:: ,--1 a., . ..4 . ,--.1 ,-.4 CZ, (/) a., Ca ,--■ a.. t) N G, 0;3 ..6 6 -6 6 __-,
,
13.4
.4
4,1 E.
z .4 E. to
1.
Kem
enta
n
2.
Kem
ente
r ian
LH
K
3.
Kem
ente
rian E
SD
M
4.
Kem
ente
rian
AT
R/
BP
N
5.
Ke m
ente
rian
PP
N/B
AP
PE
NA
S
6.
BIG
7.
LA
PAN
8.
BP
S
1.
Kem
enta
n
2.
Kem
ente
rian
LH
K
3.
KK
P
4.
LA
PAN
5.
BIG
1. K
em
ente
r ian L
HK
■ P.,
t K
emen
ter i
an
PU
PR
Kem
ente
r ian
A
TR
/ B
PN
Kem
enta
n
F t
Af, N
Ey
- ,
134
a.
Tah
ap 1
(6
Pro
vin
si)
Bula
n D
esem
ber
(B
12)
20
16
b.
Ta h
ap 2
(14 P
rov i
nsi
) B
ula
n D
esem
ber
(B
12
) 2017
c.
Tah
ap 3
(14 Pro
vin
s i)
Bula
n D
esem
ber
(B
12
) 201
8
a.
Ta h
ap 1
(12 P
rovin
s i)
Bula
n S
epte
mb
er (
B0
9)
20
16
b. T
ahap 2
(12 P
rov i
nsi
) B
ula
n S
epte
mber
(B
09
) 2017
c.
Tah
ap 3
(1
0 P
rovin
s i)
Bula
n S
epte
mber
(B
09
) 2018
a. T
ahap 1
(9 P
rovin
si)
Pem
enuhan I
GT
L
ing k
ungan
c)
Ld Z
7") , 4 -VA•A LI co 74144,0V;kr
0_
41 E-I
i gt E-∎ 07 4
1.
Kem
ente
rian L
HK
2.
Kem
ente
rian
PU
PR
3.
Kem
ente
rian
ES
DM
4.
Kem
ente
rian
AT
R/B
PN
5.
BIG
6.
LA
PAN
1.
Kem
enta
n
2.
LA
PAN
3.
BIG
1.
Kem
ente
rian
LH
K
2.
Kem
ente
rian
PU
PR
3.
BIG
4.
LA
PAN
g CO
$ <I Z wg 4 1,
Ac-5
0
01 Kem
enta
n &
K
emen
teri
an
AT
R/
BP
N
, , 1E. gi.
a.
Tah
ap 1
(se
luru
h
wil
ayah
In
donesi
a kec
ual
i 1
20
K
abu
pate
n/
Kot
a)
Bula
n S
epte
mber
(B
09
) 2016
b.
Tah
ap 2
(1
20
K
abupate
n/
Ko t
a)
Bula
n N
ovem
ber
(B
11
) 2016
a.
Tah
ap
1 (3 Pro
vin
si)
Bula
n J
un
i ( B
06
) 2016
b.
Tah
ap 2
(1
6 Pro
vin
s i)
Bula
n J
un
i ( B
06
) 201
7
c.
Tah
ap 3
(15 P
rovi
nsi
) B
ula
n J
un
i (B
06
) 2018
a.
Tah
ap 1
(6
Pro
vin
si)
Bula
n S
epte
mb
er (
B09
) 2
01
6
b.
Tah
ap 2
(14 P
rov i
nsi
) B
ula
n S
epte
mber
(B
09
) 2
017
KE
LU
AR
AN
Ben
cana T
sunam
i sk
ala
1:5
0.0
00
f. P
eta
Hid
rog
eolo
gi s
kala
1:1
00
.000
Pet
a T
anah
Sem
i-d
etail
skal
a
1:5
0.0
00
a.
Pet
a C
urah
Huj
an
dan
H
ari
Huja
n s
kala
1:5
0.0
00
b.
Pet
a P
ote
nsi
En
ergi
M
atahari
dan
An
gin s
kal
a 1:2
50
. 000
Pet
a L
ahan S
a wah
skal
a 1:5
0. 0
00
, g4
, 41.
Pem
enuh
an
IG
T
Pot
ensi
Kaw
asan
OD C044
cNi d: ■r3
cd
a)
N xw rn
co co '5 at
a.,
U)
CC/ Cti 00
ed 0 E--■ N
0 cd 4 d
O 0 o as as o at 0 •-, o
0 -0 • I5 ') cd 7d ,-
cd La, In
° F1 2-51 cd z r.- • ' t --, av " b.,0 o N
40cd
_0 v Ti od Z 0 4 -0 E- "0
0 0 cz ..... ff o D4 .,......-■ 0 ;_, 0 G, 1_,, cZ 4 Z ci ■-) z
'i" ra, 0. tr) ZI, r, B..
•
., N a) .. 6 6 !,
01i 4
O o 0 w 0 C o bl) . e•-..," 0
Li 0 --. ctS c C 0 fl, 4-) • • 0
(1.9 -lcd ›Icci FA cd›,°3 ci° CQ,c-scl ,:485 cri, 1-4 1-4 s,r)
C') • cd "0 ,:4 s. s. CO `4••J „8 --8 -x,,, a) as ca co . 4 '-'' 4 ,--d
sO W OZjE „as 0 .- 0 C1 0 "" CC
(/) s, 0 .0 CO .. cd v 0 d ocd,,ct10
a).. CL) ..-' at) 8 a.46 Cf9 d 4 6 -16
w z
z 0 hi • Z C7) w
a. in
0 LIJ
z z 0 Lil O Z (7) wY • = a.
CL LLI
frl E-4
th4 Z 4 E-I (i) 4
1.
Kem
ente
rian
LH
K
2.
Kem
enta
n
3.
LA
PAN
1.
Kem
ente
rian
AT
R/B
PN
2.
LA
PAN
3.
BN
PP
4.
BIG
5.
Dir
ekto
rat
Top
ogr
afi
(D
itto
p)
TN
I A
D
6.
Pem
erin
tah
Pro
vin
si
7.
Pem
erin
tah
Kab
upate
n/
Ko t
a
1.
Kem
ente
r ian
AT
R/B
PN
2.
BIG
3.
BN
PP
4.
Dit
top, T
NI
AD
5.
LA
PAN
6.
Pem
erin
tah
Pro
vin
si
7.
Pem
eri
nta
h K
abu
pate
n/
Ko t
a
8.
Pem
erin
tah
Des
a/
Kel
ura
han
1. K
em
en
dag
ri
t"!
o Ea' K
emen
dag
ri
Kem
endag
ri
Kem
ente
r ian
Lu
ar
TA
1
46
T *A
KT
U
PE
N 17S
AIA
N
pri
or i
tas
3 p
ada B
ula
n
Des
ember
B
12
) 2
01
8
a.
Tah
ap 1
wil
ayah
p
rio
rita
s 1
pada B
ula
n
Des
ember
(B
12
) 2
01
6
b.
Ta h
ap 2
wil
ayah
pri
ori
tas 2
pada
Bu
lan
Des
ember
(B
12)
2017
c.
Tah
ap 3
wil
ayah
p
riori
tas 3
pada B
ula
n
Des
ember
(B
12) 2
01
8
a.
Ta h
ap 1
(3
Pro
vin
si)
Bula
n J
un
i ( B
06
) 201
7
b.
Tah
ap 2
(1
6 P
rovi
ns i
) B
ula
n J
un
i (B
06
) 2
018
c.
Ta h
ap
3 (
15 P
rovi
nsi
) B
ula
n J
un
i (B
06)
20
19
a.
Tah
ap 1
(3
Pro
vin
s i)
Bula
n J
un
i (B
06) 201
7
b. T
ahap
2 (
16
Pro
vin
si)
Bula
n J
un
i (B
06) 2
01
8
c.
Ta h
ap
3 (
15 P
rovi
nsi
) B
ula
n J
un
i (B
06
) 2
019
a. B
ata
s P
apua, B
ula
n
a w W
Pet
a M
orf
om
etr i B
enta
ng
Lah
an. s
kala
1:
50.0
00
a.
Pet
a B
atas
Adm
inis
trasi
P
rovi
nsi
sk
ala 1
:50.0
00
b.
Pet
a B
ata
s A
dm
inis
trasi
K
abupat
en
/Kot
a s
kala
1:5
0.0
00
Pe t
a B
a tas
Adm
inis
trasi
D
esa/
kel
ura
han
skala
1:1
0. 0
00
Pet
a B
a tas
Dar
at N
egara
z 4t4 E-4
Gil W
(7) w z
Z 0 W
z (7)- w1
CL
re
INST
AN
SI T
ER
KA
IT
2. K
KP
3.
Kem
ente
rian
AT
R/B
PN
4.
Kem
ente
rian L
HK
5.
Kem
enh
an
6.
Kem
ente
rian
PP
N/B
AP
PE
NA
S
7.
BIG
8.
Dit
top
, TN
I A
D
9.
LA
PAN
10.
Pem
erin
tah
Pro
vin
si
11.
Pem
erin
tah
Kab
up
ate
n/k
ota
1.
Kem
end
agri
2.
KK
P
3.
Kem
ente
rian
AT
R/B
PN
4.
Kem
ente
rian
LH
K
5.
Kem
enhan
6.
Kem
ente
rian
PP
N/B
AP
PE
NA
S
7.
BIG
8.
Dis
hid
ros
TN
I A
L
9.
LA
PAN
10.
Pem
erin
tah
Pro
vin
si
11.
Pem
erin
tah
Kab
u a
ten K
ota
1.
Kem
ente
rian
PP
N/B
AP
PE
NA
S
2.
Sel
uru
h K
/L p
eng
guna d
ata
3.
Pem
erin
tah
Pro
vin
si
4.
Pem
erin
tah
Kab
upate
n/K
ota
— -id 0 0
o
cg cd -8' cd
44 a..) w tap 4 ra, w) CA 0 z za) a) a. a) m
4 ai —
cn aa a.
Sep
tem
ber
(B
09)
20
16
b.
Bat
as
Kal
imanta
n,
Bula
n S
epte
mber
(B
09
) 2017
c.
Bat
as
Nusa
Ten
ggara
T
imu
r, B
ula
n
Sep
tem
ber
(B
09) 20
18
a.
Tah
ap 1
(G
ugu
san
P
apu
a d
an M
alu
ku)
Bula
n J
un
i (B
06
), 2
016
b.
Tah
ap 2
(G
ugu
san
Kal
iman
tan d
an
Sula
wes
i) B
ula
n J
un
i (B
06),
20
17
c.
Tah
ap
3 (G
ugusa
n
Su
mat
era,
Jaw
a,
dan
Nusa
Te n
ggara
) Bu
lan
Jun
i (B
06
), 2
01
8
a. T
a hap
1 (3 Pro
vin
si)
Bula
n J
un
i (B
06
) 2016
b.
Tah
ap
2 (
16 P
rovi
nsi
) B
ula
n J
un
i (B
06) 2
01
7
c.
Tah
ap 3
(15
Pro
vin
si)
Bula
n J
un
i (B
06
) 2
018
KE
LU
AR
AN
skal
a 1
:25.0
00
Pet
a B
atas
Lau
t N
egar
a s
kal
a
1:1
.00
0.0
00
Pet
a P
oten
si D
esa
(sosi
al-
eko
no
mi)
, min
imal
pada
skal
a 1
:50.0
00
0 i
cNic,541fiq5N:0
5, 0
O.
t CZ a)
• ,-12 '....-■ 11. CI' .. a4 ra4 43 W < E-4 a. a, ,.-4
12. 1,a1
0 0 0 0 cd cd cd _0 ,..0 w._,, I.,..-4.-.-4,-.■ mm cd cd 0 4
-0 -113 4 6, :4'2 l), +°3 4c-do t 0
000)0 EE 0) E 0 Cl)xxxx () 0% 0.
cu .;12 -0-5 I:10 0 0 •
a, .)) 0) 0) Et) Ea)
a) a ci„ 03
cd
a)
<3 •
ad ■D N- 00 ,--1 --....-1 --. e-I
0 a) ,..7-4.0
0 mo
0 c00
oN o C.0 m ---- .5 ko • 5 ,r,
8 • 5 8 0 0 -- o c,, 0 ,...., d 1... c 1.-. 0
..0'-' Cr-1 ‘21-. CQ Q. CO
›-, cd
(3.)1-'
t1 0
' -0 g -0 ( cd g g
c,95i IpLI cd 0
0 0 E--. CQ E--, CQ E--( CQ ci) 73 —. (1..) cd -6 ci u) ''' 121
P., 0Po0 cd O., 0
CdOCd
cr
N N CO
O 0 0
Pet
a Z
onasi K
awas
an
d
Ko
nse
rvas
i P
era i
ran. s
kala
z a, f:c1 r4 E-■ <4 a, 0 cd
.cd 4)
41:1420-5 00 0
V Cl) a) a)
0 0 0 E C.D
Pem
erin
tah P
rovin
si
cNic.646q3t--:
N w z
z0 LLI C) O Z
ir10 a - -01 a_ La
41 f■ 0.4 ca z .4 k.. cn z -
1.
Kem
ente
rian
PP
N/ B
AP
PE
NA
S
2.
KS
P
3.
Kem
ente
rian
Keu
angan
(Kem
enk
eu)
4.
Sek
reta
riat
Kab
inet
5.
Kem
ente
rian
Sek
reta
ria t
N
egar
a
6.
Kem
enkum
ham
7.
Kem
ente
rian
LH
K
8.
Kem
ente
rian
AT
R/B
PN
9.
Kem
enta
n
10.
Kep
olis
ian
RI
11.
Kej
ak
saan
Agu
ng R
I
12.
BIG
13.
LA
PAN
14.
BK
PM
15.
Pem
erin
tah
Pro
vin
si
16.
Pem
erin
tah
Kab
upat
en
/ K
ota
1.
Kem
enko P
erek
on
om
ian
2.
Kem
ente
rian
PP
N/ B
AP
PE
NA
S
3.
KS
P
1.
Kem
enko
Per
eko
no
mia
n
2.
Kem
ente
rian
PP
N/ B
AP
PE
NA
S
3.
Kem
ente
rian
Pen
day
agu
naan
Apa
ratu
r N
egara
dan R
eform
asi
Bir
okra
si
4.
Kem
ente
r ian
Ko
mu
nik
asi
'dan
Info
rmat
ika
A
CO
0 _.0 0 4, ,x E2 c a,
ill 61
000
(E.1 11.0) N
[ g4.
CN
,--1 CI ,..1 N 00 ,..-f N ,..1
'-
NN NN"' CD
,C) M CD NM M N
fa, F.5 (;, (5. k.0 15, 0,05 Lo . 0,0 0,0 0,0 o t SE SE SE S T'd -, a) •-, a) .. a) •-. ,.. (,) ow ow z
m go oo go o d oaskoosot---octs00w $.0000000 00 0 0 0 crJ M M N 0:1 CQ (NI PQ CC1 c \I CO fat --' 1 cc9 (i 4 d izi ai ,..., tib B
ula
n F
ebru
ar i
(B
02) 2
019
Bula
n D
esem
ber
(B
12)
2017
f. ,
14 ,
-, M 0 cd 08
. • Ti. 4) ( t 1 la , . 4 - - . .--•
• -.. • ,..., in czt tti (1) M m • i, ›, ••X ,24 • a
EA c d ---- $-. 0 ..,,g) g c241::: I' Ix Ix. 0 — Q.) ,..)
cd g 4..) 0 t+A w •.' i-i
'a cd (II ap 0..) ,. 1-, 0 5
s•-■ -1-' 0 a)a)
E-4 •er ra. CK:i .-Ci (..> -ci 6 Ter
sedia
nya d
ata
set
IGT
N
asio
nal
untu
k b
erb
agi dat
a
mel
alui
Jari
ngan I
GN
Ter
sedia
nya d
okum
en G
ran
d
Des
ign K
ebij
akan
Satu
Pe t
a,
dan
Per
atu
ran/
Reg
ula
si
Pay
un
g K
ebij
akan S
atu
Pet
a
Z .4
1.. 4
t . grl I xi
.
..,
0 0
E"
in' (0 „c‘i <5 4..,) 1-4
0 Fi 0 -i- alu0 rs,(14(4 V
erif
ikas
i D
ata I
GT
anta
r k
emen
teri
an/
lem
bag
a
Pen
yu
sun
an
Gra
nd
Des
ign
Keb
ijak
an
Sat
u P
e ta
r• C, '
E-.
os m 4t4 0 a)
(/) (4 Ver
ifik
as i
Data
IG
T hasi
l si
nk
ronis
asi
K
ebij
ak
an.
Sat
u P
eta y
an
g
ber
kel
an
juta
n
O