perubahan rencana strategis kecamatan patuk …e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2019/145_kecamatan...
TRANSCRIPT
LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL NOMOR
132 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
GUNUNGKIDUL NOMOR 34 TAHUN 2016
TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2016-2021
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN PATUK
TAHUN 2016-2021
BAB I
PENDAHULUAN
1. LATAR BELAKANG
Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah, setelah kepala dan wakil kepala daerah terpilih dilantik
harus menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RPJMD
tersebut merupakan penjabaran visi, misi, dan program kepala daerah terpilih yang berlaku
5 (lima) tahun sesuai masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai dokumen
perencanaan daerah yang berlaku lima tahun tersebut selanjutnya harus diterjemahkan
dalam perencanaan jangka menengah Perangkat Daerah (PD) yang selanjutnya disebut
Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dengan periode menyesuaikan periode
RPJMD. Renstra PD harus mampu menjabarkan visi, misi, tujuan, sasaran, dan program
pembangunan jangka menengah dalam RPJMD ke dalam visi, misi, tujuan, sasaran,
program dan kegiatan prioritas sesuai tugas dan fungsi PD.
Sebagai tindaklanjut atas dilantiknya Bupati dan Wakil Bupati terpilih, pada tahun
2016, pemerintah Kabupaten Gunungkidul telah menyusun dan menetapkan RPJMD dan
Renstra PD tahun 2016-202. Pada saat proses penyusunan dan penetapan dokumen
tersebut, masih berlaku ketentuan lama yang mengatur urusan pemerintahan daerah dan
susunan perangkat daerah. Selanjutnya sebagai tindak lanjut amanat Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul menetapkan Peraturan Daerah Nomor 6
Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan dan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunugkidul. Dengan
berlakunya Peraturan Daerah tersebut, terjadi perubahan dalam susunan perangkat daerah
yang berakibat adanya ketidaksesuaian dalam dokumen RPJMD terutama yang berkaitan
dengan pengelompokan urusan dan penjabaran Perangkat Daerah pengampu pencapaian
target sasaran. Menyikapi kondisi tersebut, pada tahun 2017 perlu dilaksanakan reviu
terhadap dokumen RPJMD dan Renstra PD Tahun 2016-2021. Untuk menjamin
terwujudnya sinkronisasi dan konsistensi antara RPJMD dengan Renstra PD pada proses
reviu dan perubahan dokumen tersebut, perlu disusun pedoman penyusunan Rencana
Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016-2021.
Dengan perubahan yang cukup mendasar pada struktur organisasi dan uraian
tugas pokok dan fungsi Kecamatan Patuk, Reviu terhadap RPJMD 2016-2021, maka
diperlukan suatu rencana strategis yang baru agar sistem penyelenggaraan pemerintahan
dapat tercapai dengan baik sekaligus selaras dengan RPJMD. Untuk kebutuhan tersebut,
maka disusunlah Perubahan Rencana Strategis tahun 2016-2021.
1.1. Pengertian Renstra Kecamatan Patuk
Renstra Kecamatan Patuk merupakan dokumen perencanaan jangka menengah
atau untuk periode 5 tahun yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, program, dan
kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Patuk. Perencanaan
Strategis merupakan proses sistematis yang berkelanjutan dari pembuatan keputusan yang
beresiko, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif,
mengorganisasikan secara sistematis usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut dan
mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisasi dan sistematis
1.2. Fungsi Renstra Kecamatan Patuk
Dalam penyelenggaraan pembanguan daerah, fungsi atau manfaat Renstra
Kecamatan Patuk adalah sebagai berikut :
1. Untuk merencanakan perubahan dalam lingkungan yang semakin kompleks;
2. untuk pengelolaan keberhasilan;
3. berorientasi masa depan;
4. adaptif;
5. pelayanan prima (service of excellence)
6. meningkatkan komunikasi;
7. menjamin efektivitas penggunaan sumber-sumber organisasi; dan
8. meningkatkan produktifitas.
1.3. Proses Penyusunan Renstra Kecamatan Patuk
Proses penyusunan Renstra Kecamatan Patuk berpedoman pada RPJMD
Kabupaten Gunungkidul 2016-2021. Proses tersebut disusun melalui beberapa tahapan,
yaitu :
1. Tahap Persiapan
2. Tahap Perumusan/penyusunan ;
a. Pengolahan data dan informasi
b. Analisis gambaran pelayanan Kecamatan Patuk
c. RPJM Kabupaten dan RPJM Propinsi
d. Penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah
e. Perumusan Isu-isu Strategis
f. Perumusan tujuan pelayanan jangka menengah Kecamatan Patuk
g. Perumusan sasaran pelayanan jangka menengah Kecamatan Patuk
3. Tahap Verifikasi
4. Tahap Penetapan
1.4. Keterkaitan Renstra Kecamatan Patuk dengan Dokumen Perencanaan Lainnya
Renstra Kecamatan Patuk disusun berpedoman pada RPJMD, sedangkan RPJMD
memperhatikan RPJMNas. RPJMD disusun berpedoman pada RPJP Daerah, sedangkan
RPJP Daerah memperhatikan pada RPJPNas. RPJMD kemudian dijabarkan dalam RKPD
yang merupakan pedoman penyusunan RAPBD , sedangkan Renstra Kecamatan Patuk
merupakan pedoman bagi penyusunan Renja Kecamatan Patuk tahunan dalam kurun
waktu 5 tahun.
Kaitan Renstra Kecamatan Patuk dengan dokumen perencanaan lainnya
digambarkan dalam bagan berikut:
Bagan 1 : Keterkaitan Renstra SKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya
RPJP
NASIONAL
RPJM
NASIONAL
PEDOMAN
RKPDIJABARKAN
RPJP
DAERAH
RPJM
DAERAH
DIPERHATIKAN
PEDOMAN
RKP
DAERAH
DIJABARKANPEDOMAN
PENYUSUNAN
RAPBD
20 TAHUN5 TAHUN
PEDOMAN
RENSTRA
SKPD
5 TAHUN
RENJA
SKPDPEDOMAN
1 TAHUN
1 TAHUN
DIACU
RPJP
NASIONAL
RPJM
NASIONAL
PEDOMAN
RKPDIJABARKAN
RPJP
DAERAH
RPJM
DAERAH
DIPERHATIKAN
PEDOMAN
RKP
DAERAH
DIJABARKANPEDOMAN
PENYUSUNAN
RAPBD
20 TAHUN5 TAHUN
PEDOMAN
RENSTRA
SKPD
5 TAHUN
RENJA
SKPDPEDOMAN
1 TAHUN
1 TAHUN
DIACU
2. LANDASAN HUKUM
Dasar hukum penyusunan Renstra Kecamatan Patuk antara lain:
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
dan Rencana Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005–2025;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2012 tentang Tata Cara
Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah
Perencanaan Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
11. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pebentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Gunungkidul;
12. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan.
3. MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud :
a. Memberikan arah kebijakan dan strategi perencanaan yang memuat Visi, Misi,
Tujuan, Sasaran dan strategi pencapaian hasil sesuai dengan kegiatan – kegiatan
dalam tupoksinya sehingga dapat terkoordinasi, terarah, terpadu, sinergis dan
berkesinambungan.
b. Menyediakan acuan resmi bagi pemerintah Kecamatan Patuk dalam program kegiatan
tahunan melalui Musrenbang secara berjenjang.
c. Menyediakan acuan dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang
akan dibiayai dari APBD, APBD Propinsi dan APBN.
d. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi
terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan, baik secara internal maupun eksternal.
Tujuan :
a. Merencanakan perubahan dalam lingkungan yang semakin kompleks.
b. Memanfaatkan perangkat manajerial dalam pengelolaan pemerintahan,
pembangunan, dan pelayanan.
c. Meningkatkan pelayanan masyarakat secara prima
d. Meningkatkan komunikasi antar pemangku kepentingan.
4. SISTEMATIKA PENULISAN
BAB I. PENDAHULUAN
1.1 Latar belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN PATUK
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Patuk
2.2 Sumber Daya Kecamatan Patuk
2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Patuk
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Patuk
BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
Kecamatan Patuk
3.2 Telaahan Visi dan Misi dan Program Kepala daerah dan wakil kepala
daerah terpilih
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra PD
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis pada RPJMD
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis
BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Patuk
4.2 Hubungan Tujuan dan Sasaran PD dengan Tujuan dan Sasaran
RPJMD
BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB VIII. PENUTUP
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
Kecamatan Patuk merupakan satu dari 18 Kecamatan yang ada di Kabupaten
Gunungkidul, terdiri dari 11 desa, 72 padukuhan, 82 RW dan 323 Rt. Secara Geografis
terletak dibagian paling ujung barat yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Bantul
dan Sleman sehingga merupakan pintu gerbang arus lalu lintas dari Yogya ke kota
Wonosari, Wonogiri dan Pacitan. Secara topografis, Kecamatan Patuk termasuk dalam
Zone Utara atau Zone Batur Agung, sehingga apabila dilihat dari letak geografis dan
topografis wilayah Patuk potensial untuk tanaman tahunan (tanaman perkebunan, buah-
buahan dan kayu-kayuan), tanaman semusim (padi, palawija), budidaya perikanan darat,
pembibitan, dan penggemukan ternak. Untuk dapat melihat gambaran lebih jelas
mengenai potensi yang ada di kecamatan Patuk dapat dilihat tabel-tabel berikut ini
Tabel 2.1 : Potensi pertanian di Kecamatan PatuK
No Produk Pertanian Jumlah Ket
1 Padi gogo 490,0 Ton
2 Cabe besar 3,5 Ton
3 Cabe rawit 4,5 Ton
4 Cengkeh - Ton
5 Durian 15,0 Ton
6 Ganyong 1,5 Ton
7 Jagung 6.545,0 Ton
8 Jambu mete - Ton
9 Kacang panjang 20,0 Ton
10 Kacang tanah 5.580,0 Ton
11 Kakao 90,0 Ton
12 Kedelai 200,0 Ton
13 Kelapa 451,0 Ton
14 Ketimun 5,0 Ton
15 Lada 0,5 Ton
16 Mangga 200,0 Ton
17 Melinjo 4,0 Ton
18 Nangka 1,5 Ton
19 Padi sawah 12.150,0 Ton
20 Pepaya 1,0 Ton
21 Petai 9,0 Ton
22 Pisang 850,0 Ton
23 Rambutan 65,0 Ton
24 Sawo 135,0 Ton
25 Sukun 3,0 Ton
26 Talas 0,5 Ton
27 Ubi jalar 100,0 Ton
28 Ubi kayu 30.125,0 Ton
Tabel. 2.2 : Populasi ternak Kecamatan Patuk
Sumber: Seksi PMD, 2016
Secara geomorfologi wilayah Kecamatan Patuk termasuk dalam satuan
Perbukitan Seribu (Gunung Sewu). Kecamatan Patuk dilalui Sungai Oya dan sungai-
sungai kecil yang bermuara di Sungai Oya. Sungai Oya termasuk tipe aliran permanent,
sepanjang tahun air mengalir, sedangkan beberapa sungai lain hanya mengalir pada
musim penghujan. Kondisi air tanah mencukupi untuk kebutuhan penduduk, kedalaman
sumur antara 5 – 10 M (bagian selatan wilayah), dan > 10m (bagian utara wilayah).
Air bersih dipenuhi dari mata air, air pam, air hujan dan membeli air dari wilayah
lain. Pembuangan sampah di timbun di pekarangan rumah masing-masih dengan jalan
dibuat lobang yang kemudian di timbun dengan tanah. Sedangkan untuk pembuangan
limbah sebagian besar sudah menggunakan septictank yang merupakan buangan dari
jamban keluarga.
Kondisi alam wilayah Patuk 80 % berupa perbukitan dengan tingkat kemiringan
antara 15 sampai 60 derajad terletak pada ketinggian antara 300 – 700 M pada permukaan
laut. Kondisi tersebut menjadikan wilayah Patuk mempunyai potensi sangat tinggi
terhadap bencana erosi/tanah longsor khususnya pada musim penghujan. Tingkat
kesuburan tanah yang ada cukup memberikan harapan bagi masyarakat terbukti dengan
mudah tumbuh pepohonan yang ada dilingkungan baik yang dibudidayakan maupun
tumbuh secara alami.
No Desa
Populasi
Sapi Kambing Domba Kelinci Merpati Itik Entok Ayam
Buras
Ayam
Potong
1 Bunder 450 416 120 55 60 0 0
11,660 -
2 Beji 440 402 115 60 52 0 85
11,552 -
3 Pengkok 341 375 110 45 0 25 120
11,381 -
4 Semoyo 552 115 105 47 60 0 85
11,433 -
5 Salam 495 350 107 52 75 0 75
11,340 -
6 Nglanggeran 443 382 115 - 54 250 0
11,451
18.000
7 Ngoro-oro 525 395 125 42 72 0 65
11,450 -
8 Patuk 625 380 115 52 66 20 75
11,550 17.500
9 Putat 625 375 135 75 55 0 61
11,440 11,300
10 Nglegi 583 385 128 45 40 0 65
11,500 -
11 Terbah 575 390 125 90 45 0 54
11,450 -
Iklim secara umum sama dengan kondisi di wilayah Kabupaten Gunungkidul,
dengan curah hujan rata-rata 397 mm/tahun dengan jumlah hari hujan 22 hari, suhu
bulanan berkisar 18 C – 35 C.
Secara administrasi Kecamatan Patuk memiliki batas wilayah sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kecamatan Gedangsari Gunungkidul.
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kecamatan Piyungan Bantul dan
Kecamatan Prambanan Kabupaten Sleman.
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kecamatan Playen Kabupaten
Gunungkidul.
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kecamatan Gedangsari Kabupaten
Gunungkidul
Gambar 1. Peta Wilayah Kecamatan Patuk
Rumah penduduk yang ada di Kecamatan Patuk pada tahun 2016 berjumlah
7.830 buah yang menurut sifat dan bahannya terdiri dari : Dinding terbuat dari
batu/gedung permanen sebanyak : 1.853 buah. Sedangkan dinding terbuat dari sebagian
Batu/gedung/semi permanen : 2.953 buah dan dinding terbuat dari kayu ataupun papan
sebanyak : 3.024 buah.
Jumlah angkutan darat terdiri dari kendaraan bermotor dan kendaraan tidak
bermotor. Untuk kendaraan bermotor meliputi truk 54 buah, Colt sebanyak 56 buah,
kendaraan pribadi 108, sepeda motor 5342 sedangkan kendaraan tidak bermotor yang
meliputi sepeda 285 buah, keseran 45 buah. Daya dukung angkutan yang berupa sarana
jalan dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel. 2.3 : Sarana Jalan
1 PATUK 1.893 6.657 4.500 9
2 BEJI 6.500 4.260 8.450 6
3 BUNDER 3.500 11.500 16.500 7
4 NGLANGGERAN 5.150 11.350 15.000 9
5 NGLEGI 2.940 4.320 16.500 6
6 NGORO-ORO 3.200 2.150 2.000 8
7 PENGKOK 1.300 5.350 5.500 5
8 PUTAT 6.500 4.700 9.000 7
9 SALAM 6.500 4.500 9.500 11
10 SEMOYO 3.500 4.650 5.800 5
11 TERBAH 4.200 7.000 7.500 11
NO DESAJALAN DI
PERKERAS (m)
JEMBATAN
( Jml)
JALAN ASPAL
( meter )
JALAN
COR BLOK (m)
Sumber: Seksi PMD, 2016
Pada umumnya sebagian besar penduduk atau 8.550 pelanggan di wilayah
Kecamatan Patuk pada tahun 2009 sudah menggunakan listrik sebagai prasarana untuk
penerangan. Sedangkan prasarana telokomunikasi di setiap desa meliputi :
Tabel. 2.4. Prasarana Telekomunikasi
1 PATUK 0 1 6 4 0 2
2 BEJI 0 0 3 0 0 0
3 BUNDER 0 1 13 5 0 0
4 NGLANGGERAN 0 0 6 2 0 0
5 NGLEGI 0 0 11 1 0 0
6 NGORO-ORO 0 0 3 4 11 0
7 PENGKOK 0 0 0 0 0 0
8 PUTAT 0 0 8 0 0 0
9 SALAM 0 0 5 0 0 0
10 SEMOYO 0 1 2 2 0 1
11 TERBAH 0 0 0 1 0 0
JUMLAH
NO Desa Counter
HP
Menara
SelullerMenara TV
Menara
RadioWartel Warnet
Sumber: Seksi PMD, 2016
Pada bidang Perbankan pada tahun 2016 di Kecamatan Patuk terdapat 2 buah
Bank yaitu BRI Unit Patuk dan BPD Cabang Pembantu Patuk serta 1 BUKP, sedangkan
KUD sebanyak 1 buah , Koperasi Simpan Pinjam 3 buah, Badan-Badan Kredit 2 buah,
Koperasi produksi 1 buah, Koperasi Konsumsi 1 buah, Koperasi lainnya 2 buah dan
Jumlah Pasar selapan/umum sebanyak 3 buah, jumlah Toko/Kios/Warung sebanyak 410
buah.
Daerah tujuan wisata di Kecamatan Patuk saat ini antara lain, wisata alam di
Pegunungan Nglanggeran (gunung api purba dan embung), yang sudah mulai ramai
dikunjungi sebagai wisata minat khusus, adanya Desa Wisata Bobung di Desa Putat
dengan produksi kerajinan topeng, atau Pasar Buah di sepanjang jalan Putat dan desa
wisata Jelok di Desa Beji. Sedangkan potensi yang dapat dijadikan tujuan wisata adalah
di sekitar Menara Stasiun Relay Televisi di wilayah Desa Ngoro-oro, karena letaknya di
puncak bukit dan daerahnya yang indah serta dapat menikmati indahnya panorama Kota
Yogyakarta.
Di Kecamatan Patuk khususnya di Desa Putat terdapat 33 buah toko cindera
mata/souvenir, yag menyediakan aneka kerajinan kayu seperti topeng, dll, atau di Desa
Patuk terdapat 1 buah toko souvenir yang menyediakan aneka kerajinan dari Fiberglass
dan aneka lampu hias. Pangsa pasar produk kerajinan di wilayahh Patuk tidak hanya di
dalam negeri, tetapi sudah sampai ke Mancanegara.
Jumlah perkumpulan seni dan kebudayaan ada 48 buah, sedangkan jumlah
anggota seniman ada 720 orang. Tentunya seni dan budaya ini sangat mendukung
peningkatan daya tarik wisata di Kecamatan patuk.
2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN PATUK
Mendasar pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul telah melaksanakan penataan kelembagaan
dan sumber daya manusia aparatur di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten
Gunungkidul, yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7
Tahun 2016 tentang Pembentukan, dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Gunungkidul, dan kemudian diikuti dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 76
Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja
Kecamatan.
Kecamatan merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan Daerah di bidang
penyelenggaran pemerintaha , pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa.
Kecamatan Patuk dipimpin oleh seorang Camat yang bertanggung jawab kepada Kepala
Daerah melalui Sekretaris Daerah.
Adapun struktur organisasi Kecamatan Patuk terdiri dari:
1. Unsur Pimpinan : Camat
2. Unsur Pembantu Pimpinan : Sekretariat yang terdiri dari subbagian-subbagian
3. Unsur Pelaksana : Seksi-seksi
4. Kelompok Jabatan Fungsional
Susunan Organisasi Kecamatan Patuk terdiri dari:
1. Camat
2. Sekretariat yang membawahi:
a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
b. Sub Bagian Umum
3. Seksi Tata Pemerintahan
4. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum
5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
6. Seksi Kesejahteraan Sosial
7. Seksi Pelayanan Umum
8. Kelompok Jabatan Fungsional
Adapun bagan struktur organisasi Kecamatan Patuk adalah sebagai berikut :
Gambar.2 Bagan Struktur Organisasi Kecamatan
Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas
pembantuan di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan
pemberdayaan masyarkat desa. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, kecamatan
mempunyai fungsi:
1. perumusan kebijakan umum dibidang penyelenggaraan pemerintahan,
pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa;
2. perumusan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan pemerintahan,
pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa;
CAMAT
Sekretaris Camat
Seksi
Pemerintahan Umum
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Seksi
Ketentraman dan Ketertiban
Seksi
Kesejahteraan Sosial
Seksi
Pelayanan
Subbagian Perencanaan Dan Keuangan
Subbagian Umum
Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa
3. penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja di bidang
penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan
masyarakat desa;
4. pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan
Peraturan Bupati;
5. pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan
umum;
6. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang
dilakukan oleh Perangkat Daerah di kecamatan;
7. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa;
8. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat kerja daerah yang ada
di kecamatan;
9. penyelenggaraan sistem pengendalian intern di bidang penyelenggaraan
pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa;
10. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk
operasional di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik,
dan pemberdayaan masyarakat desa; dan
11. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang
penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan
masyarakat desa.
Adapun uraian tugas dari masing-masing unsur adalah sebagai berikut :
1. Sekretariat
Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kegiatan,
perencanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan, pengelolaan keuangan,
kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, perpustakaan, administrasi umum, dan
hubungan masyarakat serta memberikan pelayanan administratif dan fungsional.
Sekertariat dipimpin oleh seorang Sekretaris Camat yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Camat.
Sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut :
1. penyusunan rencana kegiatan sekretariat;
2. pengkoordinasian perumusan kebijakan umum dan kebijakan teknis kecamatan;
3. pengkoordinasian penyusunan rencana umum, rencana strategis, rencana kerja,
rencana kinerja, rencana kegiatan dan anggaran kecamatan;
4. pengkoordinasian pelaksanaan tugas-tugas unit-unit organisasi di lingkungan
kecamatan;
5. penyusunan rencana kerja sama;
6. penyusunan perjanjian kinerja kecamatan;
7. penyusunan petunjuk pelaksanaan program dan kegiatan;
8. pelaksanaan analisis dan penyajian data kecamatan;
9. penerapan dan pengembangan sistem informasi di kecamatan;
10. pemantauan, pengendalia, dan evaluasi kinerja serta dampak pelaksanaan
program dan kegiatan;
11. penyusunan laporan kinerja kecamatan;
12. pengkoordinasian pelaksanaan pengendalian intern kecamatan;
13. penyusunan laporan kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan kecamatan;
14. penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan tahunan kecamatan;
15. penyiapan bahan dan penatausahaan kecamatan;
16. pengelolaan keuangan, kepegawaian, surat menyurat, kearsipan, administrasi
umum, perpustakaan , kerumahtanggaan , sarana dan prasarana serta hubungan
masyarakat;
17. pelayanan administrasi dan fungsional;
18. penyelenggaraan sistem pengendalian intern sekretariat;
19. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional
di bidang kesekretariatan;
20. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan sekretariat.
Sekretariat terdiri dari subbagian-subagian, dan masing masing mempunyai
tugas sebagai berikut :
A. Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas :
1. menyusun rencana kegiatan Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
2. merumuskan kebijakan teknis Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
3. menyusun rencana kinerja dan perjanjian kinerja bidang perencanaan dan
keuangan;
4. menyusun rancangan kebijakan umum dinas;
5. melaksanakan analisis dan penyajian data;
6. mengelola sistem informasi, pelayanan data, dan informasi pembangunan di
bidang perencanaan dan keuangan;
7. menyusun rencana umum, rencana strategis, rencana kerja dan kinerja
tahunan, rencana kegiatan, dan anggaran kecamatan;
8. menyusun petunjuk pelaksanaan program dan kegiatan kecamatan;
9. melaksanakan pemantauan dan evaluasi dampak pelaksanaan program dan
kegiatan kecamatan;
10. menyiapkan bahan pengendalian kegiatan kecamatan;
11. menyusun laporan kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan kecamatan;
12. mengelola administrasi keuangan,verifikasi, dan perbendaharaan kecamatan;
13. menyusun laporan keuangan;
14. mengelola administrasi pendapatan;
15. menyiapkan bahan perhitungan anggaran kecamatan;
16. menyusun laporan kinerja kecamatan;
17. menyelenggarakan sistem pengendalian intern Subbagian Perencanaan dan
Keuangan;
18. menyusun dan menerapkan norma, standar, pedoman, dan petunjuk
operasional di bidang perencanaan dan keuangan; dan
19. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Subbagian
Perencanaan dan Keuangan
B. Subbagian Umum mempunyai tugas :
1. menyusun rencana kegiatan subbagian umum;
2. merumuskan kebijakan teknis subbagian umum;
3. menyusun rencana kinerja dan perjanjian kinerja subbagian umum;
4. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan umum;
5. melaksanakan Koordinasi dan pengelolaan peraturan perundang-undangan;
6. mengelola surat menyurat dan kearsipan;
7. melaksanakan pengendalian intern kecamatan;
8. menyusun rincian tugas kecamatan;
9. mengelola urusan rumah tangga;
10. mengelola barang milik daerah;
11. mengelola perpustakaan dinas;
12. melaksanakan hubungan masyarakat;
13. menyusun rencana kerja sama;
14. melaksanakan koordinasi, monitoring, dan evaluasi pelayanan publik kecamatan;
15. melaksanakan urusan ketatalaksanaan;
16. mebelola perjalanan kecamatan;
17. menganalisis rencana kebutuhan, kualifikasi dan kompetensi pegawai;
18. memberikan pelayanan administrasi kepegawaian;
19. melaksanakan pengembangan pegawai;
20. menyelenggarakan analisis jabatan;
21. menganalisis beban kerja;
22. menyiapkan bahan pembinaan dan kesejahteraan pegawai;
23. melaksanakan pengkajian kompetensi dan kualifikasi jabatan;
24. menyiapkan bahan evaluasi kinerja pegawai;
25. menyelenggarakan system pengendalian intern subbagian umum;
26. menyusun dan menerapkan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional
bidang umum; dan
27. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan subbag umum.
2. Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas :
1. menyusun rencana kegiatan Seksi Tata Pemerintahan;
2. merumuskan kebijakan teknis di bidang Tata Pemerintahan;
3. menyusun rencana kinerja dan perjanjian kinerja Seksi Tata Pemerintahan;
4. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan bidang tata pemerintahan;
5. menyusun rencana operasional bidang tata pemerintahan;
6. menyusun rencana kinerja dan perjanjian kinerja tata pemerintahan;
7. menyelenggarakan koordinasi di bidang tata pemerintahan dengan instansi
vertikal dan perangkat daerah lain di wilayah kerjanya;
8. melaksanakan koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan;
9. menyelenggarakan tugas pembantuan di bidang pemerintahan;
10. melaksanakan pembinaan administrasi pemerintahan desa;
11. melaksanakan pembinaan badan permusyawaratan desa;
12. melaksanakan pembinaan kepala desa dan perangkat desa;
13. melaksanakan pembinaan fasilitasi pengisian Kepala desa dan perangkat desa;
14. melaksanakan pembinaan penyusunan peraturan desa;
15. melaksanakan pembinaan dan pengendalian pengelolaan kekayaan dan
keuangan desa;
16. melaksanakan pembinaan dan pengendalian terhadap tugas pembantuan yang
dilakukan oleh desa;
17. melaksanakan pembinaan fasilitasi kerja sama dan penyelesaian perselisihan
antar desa;
18. melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaran pemerintahan desa;
19. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan perangkat
desa;
20. menyelenggarakan sistem pengendalian intern Seksi Tata Pemerintahan;
21. menyusun dan menerapkan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional
di bidang tata pemerintahan; dan
22. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi Tata
Pemerintahan.
3. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas :
1. menyusun rencana kegiatan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
2. menyusun kebijakan teknis di bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum;
3. menyusun rencana kinerja dan perjanjian kinerja Seksi Ketentraman dan
Ketertiban Umum;
4. menyusun rencana operasional di bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum;
5. menyusun rencana kinerja dan perjanjian kinerja di bidang ketentraman dan
ketertiban umum;
6. melaksanakan koordinasi dan pembinaan penanggulangan dan pencegahan
bencana;
7. melaksanakan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-
undangan;
8. menyelenggarakan pembinaan ideologi Negara dan kesatuan bangsa;
9. menyelenggarakan koordinasi di bidang ketentraman dan ketertiban umum
dengan instansi vertikal dan perangkat daerah lainnya di wilayah kerjanya;
10. menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat di bidang ketentraman dan
ketertiban umum;
11. menyelenggarakan system pengendalian intern Seksi Ketentraman dan
Ketertiban Umum;
12. menyusun dan menerapkan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional
di bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum;dan
13. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Ketentraman
dan Ketertiban Umum.
4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas :
1. menyusun rencana kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
2. menyusun kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
3. menyusun rencana kinerja dan perjanjian kinerja Seksi Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa;
4. menyusun rencana operasional di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
5. menyusun rencana kinerja dan perjanjian kinerja pemberdayaan masyarakat dan
desa;
6. menyelenggarakan koordinasi dan pembinaan penanggulangan terjadinya
pencemaran dan kerusakan lingkungan;
7. menyelenggarakan koordinasi di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
dengan instansi vertikal dan perangkat daerah lain di wilayah kerjanya;
8. menyelenggarakan koordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan
umum di wilayah kerjanya;
9. melaksanakan pembinaan dan pengembangan serta pemantauan kegiatan
dibidang pertanian, kehutanan, perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha
mikro, kecil dan menengah, pertambangan dan energi, pariwisata serta
lingkungan hidup;
10. melaksanakan pembinaan peningkatan partisipasi masyarakat;
11. melaksanakan pembinaan, pengembangan, dan pemanfaatan potensi desa;
12. melaksanakan pembinaan lembaga kemasyarakatan desa;
13. melaksanakan pembinaan perencanaan dan evaluasi program pembangunan
desa;
14. menyelenggarakan sistem pengendalian intern Seksi Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa;
15. menyusun dan menerapkan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional
di bidang pemberdayaan masyarakat desa; dan
16. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
5. Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas :
1. menyusun rencana kegiatan Seksi Kesejahteraan Sosial;
2. merumuskan kebijakan teknis di bidang Kesejahteraan Sosial;
3. menyusun rencana kinerja dan perjanjian kinerja Seksi Kesejahteraan Sosial;
4. menyusun rencana operasional di bidang Kesejahteraan Sosial;
5. menyusun rencana kinerja dan penetapan kinerja bidang kesejahteraan sosial;
6. menyelenggarakan koordinasi pembinaan pendidikan dan kebudayaan;
7. menyelenggarakan koordinasi pembinaan di bidang kesehatan;
8. menyelenggarakan koordinasi pembinaan dan pengendalian keluarga
berencana;
9. menyelenggarakan koordinasi pembinaan dan pengembangan kesejahteraan
sosial;
10. menyelenggarakan koordinasi pembinaan keagamaan;
11. menyelenggarakan koordinasi pembinaan dan pengendalian tenaga kerja dan
transmigrasi;
12. menyelenggarakan koordinasi pembinaan, pengendalian dan penanggulangan
penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
13. menyelenggrakan koordinasi pembinaan dan pengembangan pemberdayaan
perempuan, pemuda dan olahraga;
14. menyelenggarakan koordinasi pembinaan organisasi sosial dan
kemasyarakatan;
15. menyelenggarakan koordinasi di bidang kesejahteraan sosial dengan instansi
vertikal dan perangkat daerah lain di wilayah kerjanya;
16. melaksanakan fasilitasi penanganan bencana;
17. melaksanakan pelayanan kesejahteraan sosial;
18. menyelenggarakan sistem pengendalian intern Seksi Kesejahteraan Sosial;
19. menyusun dan menerapkan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional
di bidang kesejahteraan sosial;dan
20. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Kesejahteraan
Sosial.
6. Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas :
1. menyusun rencana kegiatan Seksi Pelayanan Umum;
2. merumuskan kebijakan teknis di bidang pelayanan umum;
3. menyusun rencana kinerja dan perjanjian kinerja Seksi pelayanan Umum;
4. menyusun rencana operasional bidang pelayanan umum;
5. melaksanakan pelayanan umum;
6. melaksanakan pelayanan administrasi terpadu kecamatan;
7. melaksanakan koordinasi di bidang pelayananan dengan instansi vertikal dan
perangkat daerah lain di wilayah kerjanya;
8. menyelenggarakan sistem pengendalian intern Seksi Pelayanan Umum;
9. menyusun dan menerapkan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional
di bidang pelayanan umum; dan
10. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi Pelayanan
Umum.
2.2 SUMBER DAYA KECAMATAN PATUK
2.2.1. Sumber Daya Manusia
Untuk menyelenggarakan pemerintahan, Kecamatan Patuk sampai Bulan Januari
2017 didukung dengan pegawai sebanyak 25 orang PNS. Adapun data jumlah PNS dari
tahun 2012-2016 sebagaimana tersaji dalam tabel berikut :
Tabel 2.5
Jumlah Pegawai Kecamatan Patuk
No Tahun Jumlah Pegawai
1 2012 29
2 2013 28
3 2014 29
4 2015 28
5 2016 25 Sumber : Sub Bag Umum, 2016
Adapun jabatan struktural di lingkungan Pemerintah Kecamatan Patuk pada tahun
2017 sebanyak 9 jabatan, terdiri dari eselon III.a = 1 jabatan, eselon III.b = 1 jabatan,
eselon IVa= 5 jabatan, eselon IVb = 2 jabatan.
Sedangkan komposisi pegawai Kecamatan Patuk berdasarkan Golongan Ruang
adalah sebagai berikut :
Tabel 2.6
Komposisi Pegawai Kecamatan Patuk
Menurut Pangkat dan Golongan Bulan Januari Tahun 2017
No. Golongan/Ruang Bezetting
Januari 2017
1 I/a – I/d 1
2 II/a – II/d 8
3 III/a – III/d 15
4 IV/a – IV/e 2
Jumlah 26
Sumber : Sub Bag Umum, 2017.
Bezetting Jan-17
1 I/a – I/d
2 II/a – II/d
3 III/a – III/d
4 IV/a – IV/e
Adapun data PNS menurut tingkat pendidikan sebagaimana dapat disajikan pada
tabel berikut:
Tabel 2.7
Data PNS Menurut Tingkat Pendidikan
No. Jabatan Jumlah
(Orang)
Persentase
(%)
1 SD 1 4%
2 SMP 1 4%
3 SMA 10 38%
4 Diploma 3 12%
5 Sarjana 9 35%
6 Pasca Sarjana 2 8%
Jumlah 26 100%
Sumber: Sub Bag Umum, 2017.
2.2.2 Sumber Daya Aset
Selain didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) dan dana (APBD), tugas dan
fungsi pelayanan yang diemban oleh Kecamatan Patuk juga didukung oleh sumber daya
aset. Aset atau barang milik daerah merupakan potensi ekonomi yang dimilki daerah.
Potensi ekonomi bermakna adanya finansial dan ekonomi yang bisa diperoleh pada masa
akan datang, yang bisa menunjang peran dan fungsi pemerintah daerah sebagai pemberi
pelayanan publik kepada masyarakat. Berikut akan kami sajikan kondisi eksisting aset di
Kecamatan Patuk, serta potensi pemanfaatan aset yang bersangkutan di masa akan datang.
Lebih jelasnya dapat di lihat pada tabel 2.8 berikut ini :
SD
SMP
SMA
Diploma
Sarjana
Pasca Sarjana
Tabel 2.8 Kondisi Eksisting Barang di Kec. Patuk
No. Jenis Barang / Nama Barang
Tahun Beli/
Perolehan
Kondisi Barang Jumlah
Keterangan Baik
Rusak Ringan
Rusak Sedang
Rusak Berat
Barang Harga
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Filling Besi/Metal 1.973 Baik - - - 1 250.000,00 -
2 Lemari Kayu 1.973 Baik - - - 1 250.000,00 -
3 Filling Besi/Metal 1.985 Baik - - - 1 350.000,00 -
4 Meja Rapat 1.985 Baik - - - 2 400.000,00 -
5 Meja 1/2 Biro 1.985 Baik - - - 7 577.500,00 -
6 Meja 1/2 Biro 1.989 Baik - - - 4 500.000,00 -
7 Kursi Tamu 1.990 Baik - - - 1 250.000,00 -
8 Meja 1/2 Biro 1.990 Baik - - - 10 1.750.000,00 -
9 Unit Transceiver SSB Portable
1.990 Baik - - - 1 350.000,00 -
10 Kursi kayu/Rotan/Bambu 1.995 Baik - - - 5 150.000,00 -
11 Meja 1/2 Biro 1.995 Baik - - - 2 600.000,00 -
12 Meja Kerja Pjbt Ess IV 1.995 Baik - - - 1 450.000,00 -
13 Lemari Kayu 1.997 Baik - - - 1 250.000,00 Hadiah PMI
14 Rak Kayu 2.000 Baik - - - 1 525.000,00 -
15 Peti Uang 2.000 Baik - - - 1 250.000,00 -
16 Meja Rapat 2.000 Baik - - - 6 2.100.000,00 -
17 Mobil Tangki 2.003 Baik - - - 1 119.000.000,00 Truk tangki air
18 Meja Resepsion 2.003 Baik - - - 3 1.500.000,00 -
19 Sepeda Motor 2.004 Baik - - - 1 10.500.000,00 -
20 Kursi Rapat 2.005 Baik - - - 22 3.850.000,00 -
21 Kursi Tamu 2.005 Baik - - - 1 2.500.000,00 -
22 Televisi 2.005 Baik - - - 1 1.500.000,00 -
23 Loudspeker 2.005 Baik - - - 2 640.000,00 -
24 Mesin Ketik Manual Standar (14-16)
2.006 Baik - - - 2 4.880.000,00 -
25 Filling Besi/Metal 2.006 Baik - - - 3 4.050.000,00 -
26 Papan Pengumuman 2.006 Baik - - - 3 475.000,00 -
27 Lemari Kayu 2.006 Baik - - - 1 500.000,00 -
28 Lemari Kayu 2.006 Baik - - - 3 2.784.000,00 -
29 Bangku Tunggu 2.006 Baik - - - 2 400.000,00 Pihak ke 3
30 Bangku Tunggu 2.006 Baik - - - 2 1.352.000,00 -
31 Meja Komputer 2.006 Baik - - - 2 600.000,00 Pemprov DIY
32 Meja 1/2 Biro 2.006 Baik - - - 1 500.000,00 Posyantekdes
33 Meja 1/2 Biro 2.006 Baik - - - 5 3.180.000,00 -
34 Televisi 2.006 Baik - - - 1 1.600.000,00 Bantuan PLN
35 Televisi 2.006 Baik - - - 1 1.575.000,00 Bantuan TA TV
36 Personal Computer Unit 2.006 Baik - - - 3 23.617.500,00 -
37 Personal Computer Unit 2.006 Baik - - - 1 7.500.000,00 Bantuan Pemprov DIY
38 Meja Kerja Pjb selon IV 2.006 Baik - - - 2 1.454.000,00 -
39 Pesawat Telephone 2.006 Baik - - - 1 1.000.000,00 -
40 Wireless Amplifier 2.006 Baik - - - 1 3.000.000,00 -
41 Wireless Amplifier 2.006 Baik - - - 1 600.000,00 -
42 Bang Gedung Permanen 2.006 Baik - - - 1 818.593.000,00 Mutasi DPU GK
43 Rak Kayu 2.007 Baik - - - 2 4.983.000,00 -
44 Peta 2.007 Baik - - - 1 100.000,00 -
45 Lemari Kayu 2.007 Baik - - - 2 2.499.200,00 -
46 Kursi Rapat 2.007 Baik - - - 100 34.925.000,00 -
Sumber: Sub bag Umum , 2016
47 Meja Komputer 2.007 Baik - - - 4 3.198.800,00 -
48 Gambar Pres// wkll Pres 2.007 Baik - - - 1 50.000,00 -
49 Tiang Bendera 2.007 Baik - - - 1 200.000,00 Pihak ke 3
50 Pataka/Lambang Daerah 2.007 Baik - - - 1 125.000,00 -
51 Dispencer 2.007 Baik - - - 1 600.000,00 -
52 Printer 2.007 Baik - - - 1 600.000,00 -
53 Bangunan Gedung Kantor Permanen
2.007 Baik - - - 1 1.070.000.000,00 Mutasi DPU GK
54 Rumah Negara Gol II Type C permanen
2.007 Baik - - - 1 197.180.000,00 Mutasi DPU GK
55 Meja Rapat 2.008 Baik - - - 8 4.800.000,00 Pihak ke 3
56 Kursi Lipat 2.008 Baik - - - 1 200.000,00 -
57 Meja 1/2 Biro 2.008 Baik - - - 1 600.000,00 -
58 Lap Top 2.008 Baik - - - 1 12.475.000,00 -
59 Camera Digital 2.008 Baik - - - 1 4.950.000,00 -
60 AC Unit 2.009 Baik - - - 1 2.988.000,00 -
61 Televisi 2.009 Baik - - - 1 1.250.000,00 Hadiah
62 Printer 2.009 Baik - - - 1 2.510.000,00 Dot matrix
63 CPU 2.010 Baik - - - 1 6.601.888,89 Pem. Kab GK
64 Printer 2.010 Baik - - - 1 1.507.998,11 Pem. kab GK
65 Mesin Absensi 2.011 Baik - - - 1 3.886.000,00 -
66 Kanopi 2.011 Baik - - - 1 10.000.000,00 -
67 Sepeda Motor 2.012 Baik - - - 1 13.891.500,00 -
68 Kursi Rapat 2.012 Baik - - - 50 16.250.000,00 -
69 Kursi Tamu 2.012 Baik - - - 1 3.000.000,00 -
70 AC Unit 2.012 Baik - - - 1 5.000.000,00 -
71 Printer 2.012 Baik - - - 1 825.000,00 -
72 Printer 2.012 Baik - - - 1 1.200.000,00 -
73 Mini Bus (max 14 Orang) 2.013 Baik - - - 1 175.048.900,00 Pem.Kab.GK
74 Mesin Pompa Air 2.013 Baik - - - 1 2.000.000,00 -
75 Lap Top 2.013 Baik - - - 1 7.000.000,00 -
78 Sepeda Motor 2.014 Baik - - - 1 14.570.200,00 Mutasi DPPKAD
79 Sepeda Motor 2.014 Baik - - - 2 29.515.200,00 Mutasi DPPKAD
80 Rak Kayu 2.014 Baik - - - 1 3.000.000,00
81 Kursi Putar 2.014 Baik - - - 1 1.250.000,00 Pihak ke 3
82 Amplifiler 2.014 Baik - - - 1 1.933.000,00 Hibah pihak 3
83 Loudspeker 2.014 Baik - - - 2 1.450.000,00 Pihak ke 3
84 Loudspeker 2.014 Baik - - - 2 924.000,00 Pihak ke 3
85 Microphone Floor Stand 2.014 Baik - - - 3 2.325.000,00 Pihak ke 3
86 Microphone Table Stand 2.014 Baik - - - 1 350.000,00 Pihak ke 3
87 Handy Cam 2.014 Baik - - - 1 7.498.375,00
88 Chain shaw 2.105 Baik - - - 1 6.500.000,00
89 Filling cabinet 2.105 Baik - - - 3 6.600.000,00
90 Komputer PC 2.105 Baik - - - 1 7.450.000,00
91 Laptop/Note book 2.105 Baik - - - 1 6.500.000,00
92 Laptop/Note book 2.105 Baik - - - 1 6.500.000,00
93 Kamera 2.105 Baik - - - 1 8.500.000,00
94 Proyektor 2.105 Baik - - - 1 8.450.000,00
95 Wireless 2.105 Baik - - - 1 7.450.000,00
96 Instalasi Listrik 2.105 Baik - - - 1 4.125.200,00 Paket
JUMLAH 331 2.741.489.262,00
2.3 KINERJA PELAYANAN KECAMATAN PATUK
Dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan,
Pemerintah Kecamatan Patuk melayani 11 Desa, yang terdiri dari 72 dusun, 150 RW dan
320 RT dengan jumlah penduduk seluruhnya 34.534 jiwa.16.699 jiwa laki – laki dan
17.835 jiwa perempuan dengan luas daerah sebesar 7.203,3 Ha, sehingga tingkat
kepadatan penduduk sebesar 4,712 jiwa/Km.
Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan, Kecamatan mempunyai
tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang
penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarkat desa.
Adapun fungsi yang harus diemban oleh pemerintah kecamatan mencakup
bidang pemerintahan umum dan pemerintahan desa, bidang ketenteraman dan ketertiban
umum, bidang perekonomian, bidang kesejahteraan sosial, dan yang paling menonjol
adalah bidang pelayanan masyarakat. Fungsi masing-masing bidang diampu dan
dilaksanakan oleh Seksi yang berkaitan melalui program/kegiatan yang dilaksanakan oleh
Seksi dalam setiap tahun anggaran.
Kegiatan yang dilaksanakan oleh Seksi Tata Pemerintahan adalah melaksanakan
fasilitasi penyusunan siklus tahunan desa, pengelolaan keuangan dan administrasi desa,
peningkatan kapasitas perangkat desa dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa.
Dengan kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, efektifitas dan
profesionalisme kelembagaan pemerintah desa, sehingga dapat meningkatkan kinerja
pemerintah desa.
Adapun dari 11 Desa yang harus dilayani dapat diperinci sbagai berikut :
1. Desa Semoyo terdiri 5 Dusun 5 RW. 24 RT
2. Desa Pengkok terdiri 6 Dusun 6 RW. 29 RT
3. Desa Beji terdiri 6 Dusun 6 RW. 30 RT
4. Desa Bunder terdiri 7 Dusun 7 RW. 28 RT
5. Desa Nglegi terdiri 9 Dusun 9 RW. 33 RT
6. Desa Putat terdiri 9 Dusun 9 RW. 40 RT
7. Desa Nglanggeran terdiri 5 Dusun 5 RW. 23 RT
8. Desa Salam terdiri 6 Dusun 8 RW. 28 RT
9. Desa Patuk terdiri 4 Dusun 4 RW. 24 RT
10. Desa Ngoro-oro terdiri 9 Dusun 11 RW. 40 RT
11. Desa Terbah terdiri 6 Dusun 12 RW. 24 RT
Sedangkan sumber keuangan desa yang perlu difasilitasi, dibina maupun di monitoring
meliputi :
Tabel 2.9 : Sumber Keuangan Desa
No DesaPendapatan
Asli DesaBagi Hasil Pajak Bagi hasil Retribusi ADD
Bantuan
PempropBantuan Pemkab
1 BUNDER 41.200.000 21.314.300 17.256.000 638.791.400 - -
2 BEJI 17.300.000 20.247.400 15.466.100 623.604.900 - -
3 PENGKOK 8.000.000 20.645.600 15.887.600 646.540.700 - -
4 SEMOYA 3.800.000 19.981.900 15.728.600 631.072.100 - -
5 SALAM 2.430.000 20.442.700 16.021.500 638.061.400 - -
6 PATUK 23.200.000 19.850.200 17.092.700 573.228.000 - -
7 NGORO ORO 72.850.000 22.072.400 17.029.400 627.742.100 - -
8 NGLANGGERAN 4.750.000 20.548.400 17.960.600 609.448.200 - -
9 PUTAT 15.610.000 21.773.200 17.381.200 627.582.400 - -
10 NGLEGI 3.600.000 21.280.870 17.325.000 656.613.700 - -
11 TERBAH 1.000.000 20.178.300 15.706.100 616.824.500 - -
193.740.000 228.335.270 182.854.800 6.889.509.400 - -
SUMBER KEUANGAN DESA
Sumber : Seksi Tapem, 2016
Kegiatan yang dilaksanakan oleh Seksi Ketenteraman dan Ketertiban adalah
melaksanakan pembinaan pengendalian keamanan lingkungan sehingga dapat terwujud
ketenteraman dan ketertiban masyarakat. Disamping itu juga melaksanakan sosialisasi
potensi bencana alam untuk meningkatkan kesadaran, pengetahuan dan kesiapsiagaan
masyarakat tentang bencana alam.
Kegiatan yang dilaksanakan oleh Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
adalah kegiatan pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan,
melaksanakan musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) untuk meningkatkan
partisipasi masyarakat dan stakeholder dalam pembangunan desa, memfasilitasi kegiatan
Bulan Bakti Gotong Royong untuk meningkatkan kegotongroyongan di masyarakat,
memfasilitasi evaluasi pembangunan desa (Lomba Desa) untuk meningkatkan semangat
membangun di desa, memfasilitasi kegiatan penyusunan buku profil desa untuk
mendapatkan data base tentang potensi desa, kegiatan serta melaksanakan pendampingan
program pengembangan kecamatan (PPK) untuk mengurangi angka kemiskinan dan
meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
Kegiatan yang dilaksanakan oleh Seksi Kesejahteraan Sosial adalah
melaksanakan droping air bersih pada KK miskin untuk mencukupi kebutuhan air bersih
masyarakat miskin sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat,
melaksanakan monitoring dan evaluasi PMTAS dan Raskin untuk meningkatkan derajat
kesehatan masyarakat, melaksanakan kegiatan peningkatan toleransi dalam kehidupan
beragama yaitu pelaksanaan safari taraweh keliling, monitoring pelaksanaan BKK (
Bantuan Keuangan Khusus), pembinaan olah raga yang berkembang di masyarakat yaitu
pembinaan dalam usaha meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya generasi muda
untuk berkarya dan berprestasi dalam bidang olahraga sehingga dapat berprestasi di
tingkat regional, nasional maupun internasional, fasilitasi partisipasi masyarakat dalam
pengelolan kekayaan budaya dengan maksud masyarakat semakin menyadari arti penting
dari kekayaan budaya yang ada di masyarakat sehingga perlu di lestarikan keberadaannya
dan dikembangkan sehingga akan terkekola dengan baik, kegiatan pembinaan organisasi
perempuan yaitu pembinaan untuk meningkatkan pengetahuan bagi perempuan di bidang
organisasi khususnya PKK, melaksanakan kegiatan bimbingan manajemen usaha bagi
perempuan dalam mengelola usaha hal ini dikandung maksud untuk meningkatkan peran
dan fungsi POSDAYA di masing-masing pedukuhan dan melaksanakan pendataan
terhadap keluarga miskin dan pengangguran untuk mendapatkan database keadaan
penduduk miskin da pengangguran di Kecamatan Patuk.
Pelayanan Satu Pintu yang dilaksanakan di Kecamatan Patuk terdiri dari :
1. Pelayanan Kartu Tanda penduduk (KTP)
2. Pelayanan Kartu Keluarga (KK)
3. Pelayanan Dispensasi Nikah
4. Pelayanan Legalisasi Surat Pindah Datang Penduduk
5. Pelayanan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)
Pencapaian Kinerja Kecamatan Patuk yang telah dilaksanakan oleh masing-
masing seksi dapat dilihat pada lampiran tabel 2.10.
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
1 Jumlah ASN yang terfasilitasi 100% 150 orang 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3
2 Jumlah ASN yang mengikuti diklat ,seminar,bimtek 100% 25 orang 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 20 20 20 20 20
3 Jumlah dokumen LAKIP 100% 5 dokumen 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100 100 100 100 100
4 Dokumen Laporan Keuangan Semesteran 100% 10 dokumen 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 50 50 50 50 50
5 Laporan Keuangan Akhir Tahun 100% 5 dokumen 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100 100 100 100 100
6 Jumlah petugas penatausahaan keuangan dan aset yang
terfasilitasi dan jumlah dokumen Laporan Keuangan bulanan
100% 60 dokumen 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3
7 Frekuensi pameran yg dilaksanakan 100% 5 kali 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100 100 100 100 100
8 Dokumen Pengukuran IKM 100% 10 dokumen 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 50 50 50 50 50
9 Dokumen RTP 100% 5 dokumen 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100 100 100 100 100
10 Jumlah layanan 100% 25 jenis 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 20 20 20 20 20
11 Dokumen Renstra 100% 1 dokumen 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 100 0 0 0 0
12 Dokumen Renja, Rka, DPA, DPA perubahan, Renja
perubahan
100% 25 dokumen 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100 100 100 100 100
13 Dokumen pengendalian SKPD 100% 60 dokumen 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3
14 Dokumen Siklus Tahunan Desa dan produk hukum desa, 100% 25 dokumen 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 20 20 20 20 20
15 Jumlah pengisian jabatan yang terfasilitasi`, Jumlah
kades/perangkat desa yang difasilitasi
100% 25 jabatan 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 20 20 20 20 20
16 Frekwensi jumlah koordinasi administrasi pertanahan 100% 35 kali 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 14 14 14 14 14
17 Frekwensi jumlah koordinasi kerjasama antar desa 100% 25 kali 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 20 20 20 20 20
18 Jumlah Dokumen Monografi Desa - Jumlah monografi
Kecamatan
100% 25 dokumen 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 20 20 20 20 20
Tabel 2.10
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN KECAMATAN PATUK
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
Tahun 2010-2015
No
Rasio Capaian pada
Tahun ke-Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPDTarget
SPM
Target Indikator
Lainnya
Target Renstra SKPD
tahun ke-
Realisasi Capaian
Tahun ke-
19 Frekwensi jumlah fasilitasi dan koordinasi
pemanfaatan tata ruang
100% 20 kali 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 25 25 25 25 25
20 Jumlah Pengelola Keuangan 100% 15 hari 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33,3 33,3 33,3 33,3 33,3
21 Frekwensi rakor penanggulangan kemiskinan
dan PMKS
100% 5 kali 200 0rang 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
22 Frekwensi rakor bidang kesehatan 100% 4 kali 160 orang 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
23 Jumlah layanan droping air yang diterima
masyarakat
100% 1500 kali droping 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33
24 Frekwensi pengiriman kelompok seni dalam
event budaya
100% 5 kali, 650 orang 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77
25 Frekwensi forum kerukunan beragama dan
atau safari ramadhan
100% 55 kali 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 9,09 9,09 9,09 9,09 9,09
26 Jumlah pertemuan PKK 100% 60 kali 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33
27 Jumlah Cabang olahraga yang dilaksanakan di
tingkat kecamatan
100% 10 jenis
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 50 50 50 50 50
28 Dokumen hasil pelaksanaan monev 100% 5 dokumen 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100 100 100 100 100
29 Pelaksanaan Patroli terpadu 100% 60 kali 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33
30 Jumlah Linmas yang terbina 100% 500 orang 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1 1 1 1 1
31 Frekwensi Koordinasi, Mitigasi dan
pencegahan Bencana
100% 30 kali 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7
32 Terbentuknya Paskibra Kecamatan 100% 5 peleton 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100 100 100 100 100
33 Frekwensi pembinaan PEKAT 100% 30 kali 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7
34 Dokumen musrenbang 100% 5 dokumen 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100 100 100 100 100
35 Jumlah Desa yang dievaluasi 100% 55 desa 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 9,09 9,09 9,09 9,09 9,09
36 Dokumen Profil Desa dan Profil Kecamatan 100% 5 dokumen 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100 100 100 100 100
37 Jumlah peserta pameran 100% 5 kelmpk 30 orang 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7
38 Frekwensi rakor yang dilakukan 100% 10 kali 200 orang 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
39 Jumlah Perangkat Desa. LPMD terlatih 100% 15 hari 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33,3 33,3 33,3 33,3 33,3
40 Dokumen hasil pelaksanaan monev 100% 5 dokumen 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100 100 100 100 100
Berdasarkan tabel diatas dapat disampaikan bahwa rata-rata capaian kinerja pelayanan
Kecamatan dari tahun 2010-2015 adalah 100%. Dengan Indikator Kinerja sesuai dengan
Tugas dan Fungsi Kecamatan Patuk yaitu :
1. Jumlah ASN yang terfasilitasi, merupakan indikator kinerja kegiatan selama periode
renstra 2010-2015 target 150 orang dan dapat terealisasi sejumlah tersebut dengan
pencapaian per tahun 30 orang;
2. Jumlah ASN yang mengikuti Diklat, Seminar, Bimtek dengan target indikator 25
orang dan dapat terealisasi 100% pada akhir periode renstra dengan capaian per tahun
5 orang;
3. Jumlah Dokumen LAKIP, target indikator kinerja adalah 5 dokumen, dengan capaian
per tahun 1 dokumen sehingga pada akhir tahun periode capaian mencapai 100%;
4. Dokumen Laporan Keuangan Semesteran
5. Laporan Keuangan Akhir Tahun
6. Jumlah petugas penatausahaan keuangan dan aset yang terfasilitasi dan jumlah
dokumen laporan keuangan bulanan,
7. Frekuensi pameran yang dilaksanakan,
8. Dokumen Pengukuran IKM
9. Dokumen RTP
10. Jumlah Layanan
11. Dokumen Renstra
12. Dokumen Renja, RKA, DPA, DPPA, Renja Perubahan
13. Dokumen Pengendalian SKPD
14. Dokumen Siklus Tahunan Desa dan Produk Hukum Desa,
15. Jumlah pengisian jabatan yang terfasilitasi, jumlah kades/perangkat desa yang
difasilitasi
16. Frekuensi Jumlah Koordinasi Administrasi Pertanahan
17. Frekuensi jumlah koordinasi kerjasama antar desa
18. Jumlah Dokumen Monografi Desa-Jumlah Monografi Kecamatan
19. Frekuensi jumlah fasilitasi dan koordinasi pemanfaatan tata ruang,
20. Jumlah Pengelola Keuangan
21. Frekuensi rakor penanggulangan kemiskinan dan PMKS
22. Frekuensi Rakor bidang kesehatan
23. Jumlah layanan droping Air yang diterima masyarakat
24. Frekuensi pengiriman kelompok seni dalam event budaya
25. Frekuensi Forum Kerukunan beragama dan atau safari Ramadhan
26. Jumlah pertemuan PKK
27. Jumlah Cabang olahraga yang dilaksanakan di tingkat kecamatan
28. Dokumen Hasil Pelaksanaan Monev
29. Pelaksanaan Patroli Terpadu
30. Jumlah Linmas yang terbina
31. Frekuensi Koordinasi, Mitigasi dan pecegahan bencana
32. Terbentuknya Paskibra Kecamatan
33. Frekuensi Pembinaan Pekat
34. Dokumen Musrenbang
35. Jumlah Desa yang dievaluasi
36. Dokumen Profil Desa dan Profil Kecamatan
37. Jumlah Peserta Pameran
38. Frekuensi Rakor yang dilaksanakan
39. Jumlah Perangkat Desa LPMD yang terlatih
40. Dokumen Hasil Pelaksanaan Monev
2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN
KECAMATAN PATUK
A. Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW)
Kebijakan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dalam penataan ruang
wilayah meliputi:
1. Pengembangan dan optimalisasi orientasi pembangunan perekonomian
daerah berbasis pertanian, perikanan, kehutanan, dan pariwisata serta
kegiatan budi daya yang lain secara berdaya guna, berhasil guna, berdaya
saing, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
2. Pemantapan fungsu kawasan lindung dan peningkatan kelestarian fungsi
lingkungan hidup yang mampu beradaptasi terhadap dampak resiko bencana;
3. Pengembangan dan pemantapan pusat-pusat pelayanan secara merata dan
seimbang serta terintegrasi dengan sistem jaringan prasaran wilayah;
4. Peningkatan aksesibilitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana
transportasi, telekomunikasi dan informatika, sumber daya air, energi, dan
prasarana lingkungan yang handal dan memadai;
5. Pengembangan kawasan yang mempunyai nilai strategis sesuai fungsi dan
peningkatan potensi ekonomi wilayah, pelestarian sosial budaya,
pendayagunaan sumberdaya alam dan teknologi tinggi serta pelestarian
fungsi dan daya dukung lingkungan hidup; dan
6. Pengembangan ruang darat, ruang bawah tanah, ruang udara dn ruang laut
serta harmonisasi pemanfaatan yang berwawasan lingkungan.
B. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
Pembangunan pada hakekatnya bertujuan untuk meningkatkan
kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, rencana
pembangunan harus berdasarkan kebijakan yang mensinergikan dan
mengharmonisasikan aspek lingkungan, sosil dan ekonomi (sustainable
development). Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dalam pasal 15, menyatakan
bahwa pemerintah wajib membuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
untuk memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan
terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah atau kebiajakan, rencana, atau
program (KRP).
Salah satu KRP yang ada di setiap Daerah termasuk Kabupaten
Gunungkidul adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD). RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima)
tahun. RPJMD merupakan turunan dari Rencana Kebijakan Jangka Panjang
Daerah (RPJPD) yang memiliki periode 20 (dua puluh) tahun. RPJMD
Kabupaten Gunungkidul disusun menyesuaikan dengan suksesi Kepala Daerah
(Bupati).
Proses penyusunan KLHS RPJMD dimulai dengan melakukan
indentifikasi pemangku kepentingan untuk pemetaan pemangku kepentingan,
selanjutnya Pra pelingkupan untuk mempersiapkan daftar panjang isu-isu
lingkungan kemudian pelingkupan untuk memperoleh daftar pendek isu-isu
lingkungan. Tahap berikutnya adalah pengkajian konsistensi pembangunan
berkelanjutan RPJMD, pengkajian pengaruh RPJMD merumuskan
mitigasi/adaptasi dan/atau alternatif dan merumuskan rekomendasi, yang
rumusan rekomendasi diintegrasikan dalam RPJMD.
Adapun daftar pendek isu strategis pembangunan berkelanjutan di
Gunungkidul antara lain:
1. Daya dukung air permukaan rendah,
2. Kualitas Air
3. Kekeringan aktual kemarau
4. Potensi sumber air sungai bawah tanah
5. Abrasi pantai
6. Pengembangan kawasan wisata pantai
7. Daya dukung lahan pertanian rendah
8. Permasalahan sampah dan limbah
9. Potensi Geopark Internasional
10. Ancaman Penambangan tidak ramah lingkungan
11. Kemiskinan tinggi
12. Potensi Seni Budaya
Tantangan Seksi Tata Pemerintahan dalam mengembangkan pelayanan
penyelenggaraan pemerintah desa adalah adanya beberapa ketidaksinkronan antara
kebijakan pemerintah daerah yang berupa Peraturan Daerah maupun Keputusan Bupati
atau Peraturan Bupati, sehingga menyulitkan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan
desa. Masih kurangnya pembinaan teknis pengelolaan keuangan desa dari Kabupaten ke
Kecamatan, sehingga masih minimnya pengetahuan aparat Seksi Tata Pemerintahan
dalam membina pengelolaan keuangan Desa Adapun peluang yang dimiliki yaitu adanya
anggaran Kecamatan Patuk yang dimiliki untuk melaksanakan kegiatan fasilitasi
penyelenggaraan pemerintah desa, adanya peningkatan kemampuan sumber daya
keuangan desa dan sumber daya manusia di desa.
Tantangan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban dalam mengembangkan
pelayanan peningkatan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat adalah masih
minimnya data-data potensi wilayah rawan bencana secara lengkap, detail, valid, dan
modern. Selain itu sarana dan prasarana dalam mengantisipasi dan menyelesaikan
permasalahan bencana dan tindak kriminal juga masih terbatas. Adapun peluang yang
dimiliki yaitu adanya anggaran Kecamatan Patuk yang dimiliki untuk melaksanakan
kegiatan peningkatan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat, adanya
anggota Linmas/Hansip sebanyak sepuluh (10) orang di setiap desa dapat membantu
menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Kecamatan Patuk.
Tantangan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam mengembangkan
pelayanan peningkatan partisipasi masyarakat adalah skema Musyarawarah Perencanaan
Pembangunan (Musrenbang) yang ada masih belum dapat mengakomodir perencanaan
dari tingkat desa dan kecamatan agar selaras dengan perencanaan yang dilakukan oleh
OPD tingkat kabupaten. Sehingga pada saat dituangkan dalam rencana kerja maupun
Dokumen Pelaksanaan Anggaran tidak dapat terlaksana sesuai dengan usulan. Adapun
peluang yang dimiliki yaitu adanya anggaran Kecamatan Patuk yang dimiliki untuk
melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa, skema yang ada sudah lebih baik
dari tahun-tahun sebelumnya, artinya peningkatan peran masyarakat dan stakeholder
baik dari perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi sudah semakin meningkat.
Tantangan Seksi Kesejahteraan Sosial dalam mengembangkan pelayanan
peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah data-data mengenai keluarga miskin dan
pengangguran masih belum sinkron antar OPD maupun antar lembaga-lembaga pemilik
data, misalnya data yang dimiliki BPS, Bapermas, Dinas Kesehatan, Bappeda, maupun
Desa, sehingga seringkali terjadi kesulitan dalam penanganan permasalahan pada
masyarakat miskin seperti kesehatan, pendidikan, dll. Adapun peluang yang dimiliki yaitu
adanya sumber dana yang mencukupi baik dari Pemerintah Pusat, Propinsi, maupun
Kabupaten dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program.
Sedangkan tantangan dalam mengembangkan pelayanan satu pintu adalah
pelayanan kependudukan yang berupa KTP dan KK merupakan kewenangan dari Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang menempatkan operatornya di kecamatan.
Sedangkan petugas administrasi pelayanan hingga saat ini adalah pegawai kecamatan
yang diberbantukan. Jadi apabila terjadi permasalahan dalam pelayanan, seharusnya
menjadi tanggungjawab Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, tetapi pada akhirnya
menjadi tanggungjawab kecamatan. Adapun peluang yang dimiliki adalah adanya
koordinasi antara Kecamatan Patuk dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
dalam pelaksanaan kegiatan kependudukan.
Tantangan dan peluang pelayanan Kecamatan Patuk dapat dilihat dari
Program/kegiatan beserta anggaran yang dimiliki pada lampiran tabel 2.11. terlampir:
Tabel 2.11
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Patuk
Tahun 2010-2015
Kode Rekening
PROGRAM dan
KEGIATAN **)
Anggaran pada tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Rasio antara Realisasi dan
anggaran tahun ke- Rata2 Pertumbuhan
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Anggaran Realisasi
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Bantuan pelatihan dan kursus
keterampilan
1.000.000
700.000
1.000.000
700.000 100% 100% (250.000)
(250.000)
Penyediaan jasa surat menyurat
400.000
500.000
600.000
750.000
600.000
400.000
500.000
600.000
750.000
600.000 100% 100% 100% 100% 100% 78.125
78.125
Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
5.900.000
7.440.000
9.000.000
12.240.000
13.800.000
5.900.000
7.440.000
6.355.000
6.755.974
9.398.112 100% 100% 71% 55% 68% 1.682.500
1.682.500
Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.860.000
2.700.000
4.200.000
8.700.000
8.100.000
1.860.000
2.700.000
4.200.000
8.700.000
8.100.000 100% 100% 100% 100% 100% 1.672.500
1.672.500
Penyediaan jasa kebersihan kantor
500.000
710.000
1.000.000
1.200.000
1.200.000
500.000
710.000
1.000.000
1.200.000
1.200.000 100% 100% 100% 100% 100% 175.000
175.000
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
4.400.000
6.000.000
4.700.000
4.400.000
6.000.000 100% 100% 0% 1.418.750
1.418.750
Penyediaan alat tulis kantor
5.820.000
2.702.500
5.000.000
3.000.000
5.820.000
2.702.500
5.000.000
3.000.000 100% 100% 100% 100% (330.000)
(330.000)
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
3.500.000
5.100.000
3.000.000
4.800.000
4.300.000
3.500.000
5.100.000
3.000.000
4.799.900
4.299.950 100% 100% 100% 100% 100% 293.750
293.750
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
500.000
700.000
1.000.000
1.200.000
1.200.000
500.000
700.000
1.000.000
1.200.000
1.200.000 100% 100% 100% 100% 100% 175.000
175.000
Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor
1.250.000
11.500.000
53.800.000
18.300.000
7.250.000
1.250.000
11.500.000
53.800.000
18.225.000
6.998.000 100% 100% 100% 100% 97% 3.571.875
3.571.875
Penyediaan perlengkapan gedung kantor
-
-
Penyediaan peralatan rumah tangga
1.500.000
7.055.000
47.200.000
1.500.000
7.055.000
47.200.000 100% 100% 100% (375.000)
(375.000)
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
dan perundang-undangan
600.000
720.000
720.000
840.000
840.000
600.000
720.000
720.000
840.000
840.000 100% 100% 100% 100% 100% 60.000
60.000
Penyediaan jasa transportasi
dan akomodasi
14.100.000
1.750.000
14.100.000
1.750.000
100% 100%
(3.525.000)
(3.525.000)
Penyediaan makanan dan
minuman
10.692.000
2.662.000
11.225.000
6.875.000
10.692.000
2.585.000
11.225.000
6.875.000
100% 97% 100% 100%
2.534.375
2.534.375
Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
5.300.000
6.880.000
4.220.000
4.500.000
5.400.000
5.300.000
6.880.000
4.220.000
4.500.000
5.400.000
100% 100% 100% 100% 100%
(143.750)
(143.750)
Penyediaan jasa tenaga
administrasi/teknik
perkantoran
9.900.000
17.550.000
19.500.000
19.500.000
13.000.000
9.900.000
17.550.000
19.500.000
17.500.000
13.000.000 100% 100% 100% 90% 100%
1.993.750
1.993.750
Penyediaan honor tim, uang
sidang
8.040.000
2.280.000
8.040.000
2.280.000
100% 100%
(2.010.000)
(2.010.000)
Penyediaan uang lembur
1.375.000
1.500.000
1.375.000
1.500.000
100% 100%
(343.750)
(343.750)
Penyediaan bahan bangunan
gedung tempat kerja
22.750.000
22.750.000
100%
-
-
Penyediaan sewa gedung
kantor
24.000.000
24.000.000 100%
-
-
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
-
Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
11.270.000
16.650.000
20.166.000
30.370.000
25.050.000
11.270.000
16.650.000
19.802.500
30.225.000
24.490.000 100% 100% 98% 100% 98%
4.442.500
4.442.500
Pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan gedung kantor
5.250.000
3.500.000
4.400.000
4.030.000
5.250.000
3.500.000
4.400.000
4.030.000
100% 100% 100% 100%
(1.060.625)
(1.060.625)
Pemeliharaan bangunan
gedung tempat kerja
5.500.000
5.500.000
100%
-
-
Pemeliharaan alat kantor dan
rumah tangga
2.900.000
3.500.000
1.000.000
2.900.000
3.500.000
1.000.000
100% 100% 100%
(725.000)
(725.000)
Pemeliharaan alat komunikasi
700.000
700.000
100%
-
-
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
-
Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
2.000.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000
100% 100%
500.000
500.000
Penyusunan pelaporan keuangan
semesteran
1.000.000
500.000
1.000.000
500.000
100% 100%
218.750
218.750
Penyusunan pelaporan keuangan
akhir tahun
2.000.000
2.950.000
2.000.000
2.950.000
100% 100%
559.375
559.375
Penyusunan pelaporan keuangan
bulanan/SPJ
-
Program Peningkatan Kualitas
Pelayanan Publik
-
Penyusunan rencana kerja SKPD
2.000.000
2.000.000
100%
125.000
125.000
Monitoring, evaluasi, dan
pengendalian program kegiatan
SKPD
2.500.000
2.500.000
100%
156.250
156.250
Program Pengembangan
Otonomi daerah dan Desa
-
Fasilitasi penyelenggaraan
pemerintahan desa
39.900.000
37.081.000
93%
7.481.250
7.481.250
-
Program Penataan Administrasi
Kependudukan
-
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
4.395.000
4.395.000
100%
824.063
824.063
Program Pembinaan Fasilitasi
Pengelolaan Keuangan Desa
-
Monitoring dan evaluasi
pelaksanaan ADD
2.300.000
2.300.000
100%
-
-
Penyusunan pedoman pengelolaan
keuangan desa
2.150.000
2.150.000
100%
-
-
Program Pelayanan dan
Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
-
Pelaksanaan KIE konseling dan
kampanye sosial bagi penyandang
masalah
4.825.000
4.825.000
100%
-
-
Perumusan kebijakan dan
sinkronisasi pelaksanaa upaya-
upaya kesejahteraan sosial
5.875.000
5.875.000
100%
-
-
Monitoring , Evaluasi dan
Pelaporan
3.300.000
3.300.000
100%
-
-
Program Upaya Kesehatan
Masyarakat & Perorangan
-
Upaya kesehatan gizi sekolah
3.125.000
3.125.000
100%
195.313
195.313
-
Program Pengembangan
Data/Informasi
-
Pendataan keluarga miskin dan
pengangguran
16.815.000
16.815.000
100%
1.050.938
1.050.938
-
Program Penataan Administrasi
Kependudukan
-
Sosialisasi kebijakan
kependudukan
3.878.500
3.878.500
100%
242.406
242.406
-
Program Pengembangan Sistem
Pendukung Usaha Bagi Usaha
Mikro Kecil
-
Penyelenggaraan pembinaan
industri rumah tangga industri kecil
dan individu
2.920.000
2.920.000 100%
-
-
-
Program Penciptaan Iklim
Usaha Kecil Menengah yang
Kondusif
-
Fasilitasi pengembangan usaha
kecil menengah
5.920.000
5.620.000
95%
370.000
370.000
Sosialisasi kebijakan tentang Usaha
Kecil Menengah
4.295.000
4.295.000
100%
805.313
805.313
Perencanaan, koordinasi dan
pengembangan UKM
4.020.000
4.020.000
100%
753.750
753.750
-
Program Peningkatan Kualitas
Kelembagaan Koperasi
-
Koordinasi pelaksanaan kebijakan
dan program pembangunan
koperasi
2.050.000
2.050.000 100%
-
-
Program pengembangan
wawasan kebangsaan
-
Peningkatan toleransi dan
kerukunan dalam kehidupan
beragama
3.525.000
3.525.000
100%
660.938
660.938
Program Upaya Kesehatan
Masyarakat & Perorangan
-
Upaya kesehatan gizi sekolah
3.125.000
3.125.000
100%
195.313
195.313
-
Program Pengembangan
Data/Informasi
-
Pendataan keluarga miskin dan
pengangguran
16.815.000
16.815.000
100%
1.050.938
1.050.938
-
Program Penataan Administrasi
Kependudukan
-
Sosialisasi kebijakan kependudukan
3.878.500
3.878.500
100%
242.406
242.406
-
Program Pengembangan Sistem
Pendukung Usaha Bagi Usaha
Mikro Kecil
-
Penyelenggaraan pembinaan industri
rumah tangga industri kecil dan
individu
2.920.000
2.920.000 100%
-
-
-
Program Penciptaan Iklim Usaha
Kecil Menengah yang Kondusif
-
Fasilitasi pengembangan usaha kecil
menengah
5.920.000
5.620.000
95%
370.000
370.000
Sosialisasi kebijakan tentang Usaha
Kecil Menengah
4.295.000
4.295.000
100%
805.313
805.313
Perencanaan, koordinasi dan
pengembangan UKM
4.020.000
4.020.000
100%
753.750
753.750
-
Program Peningkatan Kualitas
Kelembagaan Koperasi
-
Koordinasi pelaksanaan kebijakan
dan program pembangunan koperasi
2.050.000
2.050.000 100%
-
-
Program pengembangan wawasan
kebangsaan
-
Peningkatan toleransi dan kerukunan
dalam kehidupan beragama
3.525.000
3.525.000
100%
660.938
660.938
Program peningkatan
pemberantasan penyakit
Masy
-
Penyuluhan pencegahan
praktek perjudian
3.230.000
3.230.000 100%
-
-
Penyuluhan pencegahan
peredaran/penggunaan
minuman keras dan
narkoba
5.270.000
5.270.000 100%
988.125
988.125
-
Program Pemeliharaan
Kantrantibnas &
Pencegahan Tindak
Kriminal
-
Peningkatan kapasitas
aparat dalam rangka
pelaksanaan
siskamawakarsa di daerah
5.938.000
5.938.000 100%
371.125
371.125
-
Program Pencegahan
Dini dan Penanggulangan
Bencana Alam
-
Pemantauan dan
penyebarluasan informasi
bencana alam
3.430.000
5.041.000
3.430.000
5.041.000 100% 100%
315.063
315.063
Penanganan dan
penanggulangan
kekeringan
108.700.000
137.800.000
70.365.500
96.550.000 65% 70%
28.993.750
28.993.750
-
Program Peningkatan
Keberdayaan Masy.
Pedesaan
-
Pemberdayaan lembaga dan
organisasi masy. Perdesaan
7.715.000
7.715.000 100%
-
-
-
Program Peningkatan
Partisipasi Masyarakat
dalam Membangun Desa
-
Pembinaan kelompok
masyarakat pembangunan
Desa
3.760.000
4.970.000
3.760.000
4.970.000 100% 100%
1.015.625
1.015.625
BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN
FUNGSI
3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
PELAYANAN KECAMATAN PATUK
Untuk mendapatkan potret gambaran tentang kondisi saat ini dan berbagai
permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Patuk, berikut dijabarkan secara rinci yang
meliputi bidang sosial budaya, bidang ekonomi, bidang fisik, dan bidang pemerintahan.
3.1.1 Bidang Sosial Budaya
1. Kondisi saat ini
a. Masih tingginya jumlah rumah tangga miskin.
b. Masih banyaknya pengangguran
c. Masih banyaknya potensi-potensi budaya yang belum tergali
d. Kurangnya penguasaan teknologi informasi
e. Masih adanya kekerasan rumah tangga
f. Masih adanya angka bunuh diri
2. Permasalahan
a. Masih tingginya jumlah rumah tangga miskin
b. Masih tingginya angka putus sekolah pada usia wajib belajar 9 (sembilan) tahun.
c. Tingginya biaya kursus serta kurangnya informasi keberadaannya.
d. Kurangnya sarana dan prasarana sekolah yang sesuai standar.
e. Belum sinkronnya data-data keluarga miskin dan pengangguran yang ada.
f. Belum optimalnya penyajian event-event budaya di dalam pengembangan
pariwisata
g. Kurangnya kesadaran menjaga keharmonisan rumah tangga
h. Kurangnya pemahaman agama
3.1.2 Bidang Ekonomi
1. Kondisi saat Ini
a. Menurunnya daya dukung potensi sumber daya alam.
b. Pemberdayaan kelompok pelaku usaha masih rendah.
c. Kurangnya sarana dan prasarana pasar tradisional.
d. Belum optimalnya kunjungan wisatawan.
e. Semakin banyaknya pedagang buah di sepanjang Jalan Putat – Bunder sehingga
timbul kesemrawutan arus lalulintas.
f. Banyaknya produk UKM yang belum mampu bersaing dengan produk luar baik
dilihat dari kualitas maupun dari kuantitasnya.
g. Penjualan hasil tanaman keras belum optimal seperti, coklat, mete, sukun, dll
h. Kurangnya tanda/ikon promosi wilayah Gunungkidul.
i. Kurangnya jiwa kewirausahaan/ penguasaan pasar untuk produk-produk UMKM
2. Permasalahan
a. Minat pemuda terhadap pertanian semakin menurun.
b. Belum optimalnya pendayagunaan sumber daya manusia dan kelembagaan
pendukung pemberdayaan kelompok.
c. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan dan
evaluasi pembangunan baik antar SKPD maupun sumber dana di bidang ekonomi.
d. Potensi wisata (misal : Gunung Api Purba di Nglanggeran, Desa Wisata Bobung,
Telaga Kemuning di Bunder, dll) belum dikelola secara profesional oleh pelaku
pariwisata.
e. Belum tertatanya kelompok pedagang buah di sepanjang jalan Patuk – Bunder
f. Belum adanya pabrik pengolahan hasil tanaman keras, pabrik pengolahan coklat
yang harganya terjangkau oleh petani.
g. Belum adanya pusat penjualan (show room) bagi hasil industri Kecamatan Patuk.
h. Pemberdayaan kelompok pelaku usaha masih rendah.
i. Kurangnya sarana dan prasarana pasar tradisional.
j. Belum optimalnya kunjungan wisatawan.
k. Banyaknya produk UKM yang belum mampu bersaing dengan produk luar baik
dilihat dari kualitas maupun dari kuantitasnya.
l. Penjualan hasil tanaman keras belum optimal seperti, coklat, mete, sukun, dll
m. Kurangnya jiwa kewirausahaan/ penguasaan pasar untuk produk-produk UMKM
3.1.3. Bidang Fisik Prasarana
1. Kondisi Saat ini
a. Di beberapa ruas jalan masih sering terjadi kecelakaan karena geometri jalan yang
berliku.
b. Air sungai Oya belum dimanfaatkan secara optimal
c. Masih banyaknya prosentase jalan berbatu dan jalan tanah
d. Masih adanya sebagian warga yang belum terjangkau jaringan listrik
e. Hargodumilah yang berbatasan dengan Kabupaten Bantul sebagai pintu masuk
(gerbang), kondisinya tidak layak bahkan tertutup warung-warung.
2. Permasalahan
a. Diperlukan jalan dengan 4 jalur dan pembatas jalan untuk memperbaiki geometri
jalan.
b. Belum adanya prasarana pengolahan air sungai Oya untuk air minum, atau
pemuatan karamba untuk budidaya ikan.
c. Masih banyak jalan lingkungan dan desa yang kondisinya belum memadai.
d. Kurangnya koordinasi dengan Pemda Bantul untuk penataan kawasan
hargodumilah agar tidak terkesan kumuh.
3.1.4. Bidang Pemerintahan
1. Kondisi saat ini
a. Belum optimalnya pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
b. Masih minimnya anggaran yang dialokasikan ke desa
c. Masih rendahnya sumber daya manusia perangkat desa.
d. Belum efektifnya pengawasan melekat.
e. Belum optimalnya antisipasi dan penanganan masalah keamanan dan ketertiban
2. Permasalahan
a. Belum optimalnya pelaksanaan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan
partisipatif
b. Kualitas sumber daya manusia pemerintah desa belum merata.
c. Belum cukup tertatanya sistem pembinaan PNS dan kinerja PNS belum
maksimal
d. Belum sesuainya jabatan dengan kompetensi pegawai.
e. Ketidaksinkronan antara kebijakan pemerintah daerah yang berupa Peraturan
Daerah maupun Keputusan Bupati atau Peraturan Bupati yang mengatur
mengenai penyelenggaraan desa
f. Masih minimnya data-data potensi wilayah rawan bencana secara lengkap,
detail, valid, dan modern
g. Kurangnya penguasaan teknologi informasi di kalangan aparat.
h. Kurangnya kepedulian tanggap bencana
3.2 TELAAHAN VISI DAN MISI ,DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL
KEPALA DAERAH TERPILIH
Penentuan arah pembangunan di Kabupaten Gunungkidul didasarkan pada filosofi
atau sesanti yang adiluhung dari leluhur serta sebagai perspektif ke depan, maka penyusunan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016 – 2021 dijiwai
filosofi pembangunan Kabupaten Gunungkidul yaitu: “DHAKSINARGHA BUMIKARTA”
yang memiliki cakrawala yang luas dan mampu menjadi pedoman bagi daerah dalam
menentukan visi, misi, dan arah pembangunan. Filosofi pembangunan Kabupaten
Gunungkidul tersebut sesuai dengan Filosofi Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu:
“HAMEMAYU HAYUNING BAWANA”.
Filosofi pembangunan Kabupaten Gunungkidul DHAKSINARGHA BUMIKARTA
merupakan tekad masyarakat Gunungkidul untuk senantiasa ingin mewujudkan semboyan
yang mengandung harapan agar Gunungkidul menjadi Daerah yang subur dan makmur, dalam
rangka mencapai Hamemayu Hayuning Bawana, sebagai cita-cita luhur untuk mewujudkan
tata nilai kehidupan masyarakat yang berkelanjutan berdasarkan nilai budaya.
Konsep pembangunan Kabupaten Gunungkidul juga dilandasi filosofi pembangunan
Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana tertuang dalam Perda DIY Nomor 6 Tahun 2013
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
adalah Hamemayu Hayuning Bawana, sebagai cita-cita luhur untuk mewujudkan tata nilai
kehidupan masyarakat Yogyakarta berdasarkan nilai budaya. Hakekat budaya adalah hasil
cipta, karsa dan rasa, yang diyakini masyarakat sebagai sesuatu yang benar dan
bermanfaat.Demikian pula budaya Jawa, yang diyakini oleh masyarakat DIY sebagai salah
satu acuan dalam hidup bermasyarakat, baik ke dalam maupun ke luar.Ini berarti bahwa
budaya tersebut bertujuan untuk mewujudkan masyarakat gemah ripah loh jinawi, ayom,
ayem, tata, titi, tentrem, kerta raharja. Dengan perkataan lain, budaya tersebut akan bermuara
pada kehidupan masyarakat yang penuh dengan kedamaian, baik ke dalam maupun ke luar.
Enam nilai dasar budaya (Hamemayu Hayuning Bawana, Sangkan Paraning Dumadi,
Manunggaling Kawula Gusti, Tahta Untuk Rakyat, Golong-Gilig Sawiji Greget Sengguh Ora
Mingkuh, Catur Gatra Tunggal dengan Sumbu Tugu-Krapyak, dan Pathok Negara) dalam
konteks keistimewaan Yogyakarta perlu didudukkan sebagai nilai rujukan deskriptif dan
preskriptif, serta perlu dijabarkan sebagai pemandu gerak nyata kehidupan di Yogyakarta.
Demikian juga halnya dengan konsep Tahta Untuk Rakyat dan Manunggaling Kawulo
Gusti sangat dekat dan mirip dengan konsep-konsep demokrasi dan partisipatori. Konsep
Pathok Nagara memiliki pesan yang mirip dengan konsep green belt dalam pembangunan
kota moderen. Konsep Catur Gatra Tunggal dan Sumbu Kraton-Tugu mirip dengan kota-kota
Teokrasi di Eropa yang dibangun pada abad pertengahan yang menyimbolkan centrum dan
identitas dan sampai saat ini masih dirawat dengan sangat baik sehingga menjadi bagian
penting bagi kegiatan pariwisata. Konsep Sawiji Greget Sengguh Ora Mingkuh, mirip dengan
spirit atau semangat Bushido yang telah menjadi acuan mental manusia Jepang moderen
dalam membangun negara dan bangsanya.
Filosofi pembangunan daerah Kabupaten Gunungkidul yang juga dilandasi filosofi
pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta selanjutnya menjadi ruh atau jiwa dalam Visi
pembangunan daerah sebagai suatu pernyataan yang merupakan ungkapan atau artikulasi dari
citra, nilai arah, dan tujuan organisasi yang realistis, memberikan kekuatan, semangat, dan
komitmen serta memiliki daya tarik yang dapat dipercaya sebagai pemandu dalam
pelaksanaan aktivitas dan pencapaian tujuan organisasi.
A. VISI
Visi Kabupaten Gunungkidul tahun 2016-2021 adalah:
“Mewujudkan Gunungkidul sebagai daerah tujuan wisata yang terkemuka dan
berbudaya menuju masyarakat yang berdaya saing, maju, mandiri, dan sejahtera tahun
2021.”
Daerah tujuan wisata yang terkemuka dimaknai sebagai sebuah kondisi kabupaten
Gunungkidul mampu menjadi salah satu tujuan wisata utama dalam skala regional, nasional,
dan internasional. Kondisi ini ditandai dengan:
1. Obyek wisata dengan sarana dan prasarana yang memenuhi standar :
a. Fasilitas umum (Tempat Ibadah, parkir, ruang terbuka publik);
b. Sarana penyediaan air bersih, pengelolaan sanitasi, dan persampahan;
c. Pos terpadu (Layanan Informasi, Kesehatan,SAR);
d. Jaringan listrik;
e. Sarana telekomunikasi.
2. Akses menuju obyek wisata dalam kondisi baik;
3. Manajemen pengelolaan obyek wisata yang berkualitas;
4. Manajemen pelayanan kepariwisataan yang berkualitas;
5. Penyelenggaraan event yang modern dan professional serta mendukung peningkatan daya
tarik wisata.
Daerah tujuan wisata yang berbudaya dimaknai bahwa dalam pengembangan
pariwisata yang juga mengoptimalkan potensi dan kekayaan budaya lokal dengan konsep
mengembangkan dan mempertahankan budaya, adat istiadat, serta nilai-nilai luhur budaya
(keistimewaan). Berbudaya juga dimaknai sebagai kondisi dimana budaya lokal juga mampu
menyerap dan menyaring budaya asing namun tetap mempertahankan identitas budaya lokal.
Kondisi ini antara lain ditunjukkan dengan :
1. Perilaku masyarakat yang ramah dan sopan;
2. Perilaku hidup bersih;
3. Budaya jujur,tertib, dan disiplin;
4. Penggunaan pakaian yang menunjukkan budaya daerah;
5. Arsitektur dan ornamen bangunan berciri khas lokal.
Dengan terwujudnya Gunungkidul sebagai daerah tujuan wisata yang terkemuka dan
berbudaya, maka masyarakat yang berdaya saing, maju, mandiri, dan sejahtera akan tercapai.
Masyarakat yang berdaya saing adalah kondisi masyarakat Gunungkidul dengan
tingkat pendidikan dan kesehatan yang baik, mempunyai kemampuan dan keterampilan
memadai untuk bersaing dalam berbagai bidang dengan berlandaskan pada keunggulan
komparatif dan kompetitif.
Masyarakat yang maju adalah kondisi masyarakat Gunungkidul yang tumbuh dan
berkembang secara ekonomi dan dan politik. Ditinjau dari aspek ekonomi masyarakat yang
maju diukur dari tingkat pendapatan yang lebih baik dan distribusi yang lebih merata. Proses
produksi telah berkembang dengan keterpaduan antar sektor, terutama sektor industri, sektor
pertanian, dan sektor jasa-jasa terutama pariwisata, didukung pemanfaatan sumber daya alam
secara rasional, efisien, dan berwawasan lingkungan. Dalam aspek politik, masyarakat yang
maju adalah masyarakat yang mampu mengembangkan sistem dan kelembagaan politik yang
demokratis, hak-hak politik masyarakat terjamin, dan peran serta masyarakat dalam berbagai
bidang tinggi.
Masyarakat yang mandiri adalah kondisi masyarakat Gunungkidul yang memiliki
kemampuan untuk mengelola dan memanfatkan potensi dan kemampuan yang dimiliki
sendiri dengan baik, efektif, dan efisien untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan taraf
hidupnya, tanpa harus meninggalkan kerjasama dengan pihak lain untuk melaksanakan
pembangunan daerah.
Masyarakat yang sejahtera adalah kondisi masyarakat Gunungkidul yang telah
terpenuhi kebutuhan dasar hidup lahir dan batin, yang ditandai oleh kecukupan pangan,
sandang, papan, kesehatan, pendidikan, situasi keamanan yang kondusif, suasana kehidupan
yang religius, rukun, saling menghormati dan menghargai, serta menjunjung tinggi nilai-nilai
demokrasi, hak asasi manusia, dan keadilan.
B. Misi
Misi merupakan penjabaran dari Visi dan disusun dalam rangka
mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi
tersebut. Rumusan misi merupakan penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan
upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Rumusan misi disusun untuk memberikan kerangka
bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang
akan ditempuh untuk mencapai visi.
Untuk mencapai Visi Kabupaten Gunungkidul tahun 2021, ditetapkan misi
pembangunan sebagai berikut :
1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing.
3. Memantapkan pengelolaan pariwisata yang profesional.
4. Meningkatkan infrastruktur yang memadai untuk menggerakkan perekonomian yang
tangguh berbasis potensi daerah.
5. Mengembangkan sektor-sektor unggulan daerah dan iklim investasi yang kondusif.
6. Meningkatkan pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam secara berkelanjutan.
Merujuk pada tugas dan fungsi Kecamatan Patuk terkait dengan visi dan Misi RPJMD
2016-2021, maka dapat dijelaskan bahwa Pemerintah Kecamatan Patuk dapat melaksanakan
tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dengan cara meningkatkan kemampuan
SDM aparat kecamatan dan desa, meningkatkan pemahaman terhadap berbagai aturan dan
prosedur, serta menunjukkan sikap dan perilaku sebagai birokrasi dan pelayanan publik.
Pemerintah Kecamatan Patuk sebagai birokrasi /aparat penyelenggara pemerintahan,
pembangunan dan pelayanan perlu didukung dengan ketersediaan sarana dan prasarana. Hal ini
dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban untuk memberi yang terbaik kepada
masyarakat.
Dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat demi meningkatkan
kesejahteraan dan kemajuan masyarakat, merupakan kewajiban pemerintah kecamatan untuk
tetap menggunakan dan mengelola baik sumber daya alam (SDA) maupun sumber daya manusia
(SDM) di wilayah Patuk. Pemanfaatan sumber daya alam baik berupa air, hasil hutan, maupun
potensi wisata harus secara lestari dan berkelanjutan. Sedangkan pengelolaan SDM dapat
meningkatkan keterampilan, keprofesionalan, dan kepedulian masyarakat sehingga dapat
meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
Banyak dijumpai permasalahan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah
Kecamatan Patuk, yang meliputi permasalahan dalam bidang sosial budaya, perekonomian,
fisik dan prasarana, serta pemerintahan seperti yang telah dijelaskan diatas. Permasalahan-
permasalahan tersebut dapat menjadi faktor penghambat maupun faktor pendorong pelayanan
Kecamatan Patuk yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi RPJMD 2016-2021.
Faktor Pendorong :
1. Adanya dana dari APBN, APBD Propinsi, dan APBD Kabupaten
2. Adanya potensi sumber daya air
3. Adanya potensi wisata
4. Adanya potensi kerajinan
5. Adanya potensi hasil tanaman keras
6. Adanya tenaga terampil di bidang pendidikan, kesehatan, kerajinan, dll
7. Meningkatnya jumlah alat transportasi
8. Meningkatnya prosentase jalan beraspal
9. Adanya Standar Pelayanan Minimal (SPM)
10. Meningkatnya kualitas aparat pemerintah kecamatan dan desa
11. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana kesehatan dan pendidikan
Faktor Penghambat :
1. Masih banyaknya pengangguran dan rumah tangga miskin
2. Belum optimalnya pengelolaan sumber daya air yang ada
3. Kurang optimalnya pengelolaan dan promosi obyek wisata
4. Kurangnya promosi dan manajemen potensi kerajinan
5. Kurang optimalnya pengolahan hasil-hasil tanaman keras seperti, coklat, mete
6. Masih terbatasnya sumber daya manusia yang terampil
7. Ketidakseimbangan prosentasi jalan yang layak (beraspal/cor blok) dengan peningkatan
jumlah alat transportasi.
8. Masih minimnya anggaran yang dialokasikan ke desa
3.3 TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA PD
Visi RPJM DIY tahun 2012 -2017 adalah “Daerah Istimewa Yogyakarta yang
Lebih Berkarakter, Berbudaya, Maju, Mandiri, dan Sejahtera Menyongsong
Peradaban Baru”
Kemudian dijabarkan dalam Misi :
1. Membangun peradaban yang berbasis nilai-nilai kemanusiaan;
2. Menguatkan perekonomian daerah yang didukung dengan semangat kerakyatan, inovatif
dan kreatif;
3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik;
4. Memantapkan prasarana dan sarana daerah.
Berkaitan dengan faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Kecamatan Patuk
yang mempengaruhi permasalahan pelayanan kecamatan ditinjau dari visi dan misi RPJM
Propinsi DIY 2012-2021, maka dapat diuraikan sebagai berikut :
Faktor Pendorong :
1. Adanya tenaga terampil di bidang pendidikan, kesehatan, kerajinan, dll
2. Meningkatnya kualitas aparat pemerintah kecamatan dan desa
3. Adanya Standar Pelayanan Minimal (SPM)
4. Meningkatnya prosentase jalan beraspal
Faktor Penghambat :
1. Belum optimalnya pelaksanaan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan
partisipatif
2. Kualitas sumber daya manusia pemerintah desa belum merata.
3. Belum cukup tertatanya sistem pembinaan PNS dan kinerja PNS belum maksimal
4. Belum sesuainya jabatan dengan kompetensi pegawai.
5. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat.
6. Belum optimalnya pengelolaan dan promosi obyek wisata
7. Masih terbatasnya sumber daya manusia yang terampil
8. Ketidakseimbangan prosentasi jalan yang layak (beraspal/cor blok) dengan peningkatan
jumlah alat transportasi.
3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN
HIDUP STRATEGIS PADA RPJMD
Kecamatan Patuk secara topografis termasuk dalam Zone Utara atau Zone Batur
Agung, sehingga wilayah Patuk potensial untuk tanaman tahunan (tanaman perkebunan, buah-
buahan dan kayu-kayuan), tanaman semusim (padi, palawija), budidaya perikanan darat,
pembibitan, dan penggemukan ternak. Secara geomorfologi masuk dalam satuan Perbukitan
Seribu (Gunung Sewu). Kecamatan Patuk dilalui Sungai Oya dan sungai-sungai kecil yang
bermuara di Sungai Oya. Sungai Oya termasuk tipe aliran permanent, sepanjang tahun air
mengalir, sedangkan beberapa sungai lain hanya mengalir pada musim penghujan. Kondisi air
tanah mencukupi untuk kebutuhan penduduk, kedalaman sumur antara 5 – 10 M (bagian selatan
wilayah), dan > 10m (bagian utara wilayah).
Kondisi alam wilayah Patuk 80 % berupa perbukitan dengan tingkat kemiringan antara
15 sampai 60 derajad terletak pada ketinggian antara 300 – 700 M pada permukaan laut. Kondisi
tersebut menjadikan wilayah Patuk mempunyai potensi sangat tinggi terhadap bencana
erosi/tanah longsor khususnya pada musim penghujan. Tingkat kesuburan tanah yang ada cukup
memberikan harapan bagi masyarakat terbukti dengan mudah tumbuh pepohonan yang ada
dilingkungan baik yang dibudidayakan maupun tumbuh secara alami.
Iklim secara umum sama dengan kondisi di wilayah Kabupaten Gunungkidul, dengan
curah hujan rata-rata 397 mm/tahun dengan jumlah hari hujan 22 hari, suhu bulanan berkisar 18
C – 35 C. Secara administrasi Kecamatan Patuk berbatasan dengan Kecamatan Playen dan
Gedangsari Kabupaten Gunungkidul, Kecamatan Piyungan Bantul dan Kecamatan Prambanan
Kabupaten Sleman
Faktor Pendorong :
1. Wilayah potensial untuk tanaman tahunan ( tanaman perkebunan, buah-buahan dan
kayu-kayuan )
2. Wilayah potensial untuk tanaman semusim ( padi, palawija )
3. Wilayah potensial untuk budidaya perikanan darat, pembibitan, dan penggemukan
ternak
4. Dilalui Sungai Oya dengan debit air yang mencukupi sepanjang tahun
5. Merupakan pintu gerbang masuk wilayah Kabupaten Gunungkidul
Faktor Penghambat:
1. Wilayah potensial terhadap bencana erosi/tanah longsor khususnya pada musim
penghujan serta bencana gempa bumi
2. Wilayah potensial terjadi kekeringan
3. Sebagai wilayah perbatasan, Kecamatan Patuk kadangkala mengalami disparitas
perkembangan antar kawasan yang semakin meningkat.
3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS
Dalam rangka merumuskan visi dan misi Renstra kecamatan Patuk 2010-2015,
merupakan hasil analisis dari isu-isu strategis yang ditinjau dari gambaran pelayanan SKPD,
sasaran jangka menengah RPJMD, dan implikasi RTRW bagi pelayanan SKPD. Untuk
menganalisa isu-isu strategis akan dijabarkan dalam analisis eksternal dan analisis internal.
3.5.1. Analisis Internal
Analisis Internal bertujuan untuk memahami berbagai sumber daya yang ada di
Kecamatan Patuk dengan memetakan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki sehingga dapat
diterjemahkan menjadi potensi modal pembangunan kecamatan.
3.5.1.a. Kondisi Fisik Dasar
1. Secara topografis termasuk dalam Zone Utara atau Zone Batur Agung, sehingga
wilayah Patuk potensial untuk tanaman tahunan (tanaman perkebunan, buah-buahan
dan kayu-kayuan), tanaman semusim (padi, palawija), budidaya perikanan darat,
pembibitan, dan penggemukan ternak
2. Secara geologi berada dekat dengan jalur patahan aktif sesar Opak-oya yang sangat
berpotensi menimbulkan bencana gempa bumi.
3. Secara geomorfologi wilayah Patuk 80 % berupa perbukitan dengan tingkat
kemiringan antara 15 sampai 60 derajat terletak pada ketinggian antara 300–700 M
pada permukaan laut, sehingga berpotensi sangat tinggi terhadap bencana
erosi/tanah longsor khususnya pada musim penghujan
3.5.1.b. Kondisi Kependudukan dan Ketenagakerjaan
1. Struktur penduduk tergolong kategori piramida penduduk usia muda, yaitu
menggelembung di usia 26-55 th dengan jumlah 13.515 orang pada tahun 2015.
2. Penduduk usia kerja awal (mulai 20 th) banyak melakukan migrasi ke luar daerah.
3. Mata pencaharian penduduk sebagian besar adalah petani pemilik tanah sejumlah
3761 orang.
4. Masih banyaknya keluarga miskin dan pengangguran
3.5.1.c. Kondisi Perekonomian
1. Banyaknya industri kecil dan rumah tangga di wilayah Kecamatan Patuk, dapat
memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
Keberadaan industri kecil dan rumah tangga merata hampir di semua desa.
2. Hasil pertanian (padi dan palawija), perkebunan (terutama penghasil buah-buahan),
dan peternakan (terutama sapi, kambing, dan domba) cukup tinggi.
3. Adanya lembaga perbankan yang mendukung peningkatan perekonomian
masyarakat seperti BPD, BRI, BPR
3.5.1.d. Kondisi Pemerintahan
1. Aparat Kecamatan telah melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan Peraturan
Bupati Gunungkidul Nomor 206 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Kecamatan
2. Pengembangan otonomi desa yang ditandai dengan dilaksanankannya perimbangan
keuangan antara Pemerintah Kabupaten dan Desa melalui Alokasi Dana Desa
(ADD)
3. Penguatan kelembagaan kecamatan dan desa dengan beberapa kebijakan yang
berorientasi pada pendekatan kewilayahan dan penerapan asas subsidiary.
4. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam proses perumusan perencanaan
pembangunan dalam forum Musrenbang setiap tahun.
Berdasarkan deskripsi kondisi internal diatas dan kondisi dinamis yang berkembang,
maka dapat diidentifikasi kekuatan dan kelemahan yang dimiliki Kecamatan Patuk sebagai
berikut :
a. Kekuatan
1. Adanya Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 76 Tahun 2016 tentang
2. Jumlah aparatur pemerintah kecamatan dan desa yang cukup memadai baik dari aspek
kuantitas maupun kualitas.
3. Partisipasi dan kesadaran masyarakat yang semakin meningkat dalam proses perencanaan
hingga evaluasi sehingga menjadi modal dasar pembangunan.
4. Mempunyai potensi wilayah untuk tanaman tahunan, tanaman semusim, budidaya perikanan
dan peternakan.
5. Mempunyai potensi wisata dan kerajinan kayu yang cukup prospektif.
6. Letak strategis di gerbang kabupaten.
b. Kelemahan
1. Kondisi geografis yang rentan terhadap rawan bencana gempa bumi, tanah longsor, dan
kekeringan.
2. Sebagai wilayah perbatasan, Kecamatan Patuk kadangkala mengalami disparitas
perkembangan antar kawasan yang semakin meningkat, terutama dalam bidang infrastruktur
dan perekonomian
3. Jumlah penduduk miskin masih relatif tinggi
4. Tingkat pengangguran masih cukup tinggi
5. Penguasaan teknologi masih rendah
6. Data pembangunan dan kemiskinan belum tersedia secara sistematis dan integratif
7. Perilaku dan kinerja sebagian aparatur kecamatan dan desa belum optimal.
3.5.2. Analisis Eksternal
Analisis Eksternal bertujuan untuk memetakan peluang dan tantangan yang dihadapi
Pemerintah Kecamatan Patuk dalam kurun waktu lima tahun kedepan sebagai dasar awal untuk
meletakkan kerangka pembangunan kecamatan. Tinjauan eksternal ini tidak terlepas dari posisi
Kecamatan Patuk sebagai daerah perbatasan antara Kabupaten Gunungkidul dengan Kabupaten
Sleman dan Kabupaten Bantul.
a. Peluang
1. Peran dan fungsi Kabupaten Gunungkidul yang prospektif dalam lingkup regional
2. Perkembangan teknologi informasi yang semakin cepat
3. Adanya kerjasama antara kabupaten Gunungkidul dengan kabupaten-kabupaten yang
berbatasan
b. Tantangan
1. Ketergantungan yang semakin besar dengan pemerintah kabupaten dan pemerintah
pusat.
2. Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang sering saling
bertentangan
3. Masih adanya kelompok masyarakat yang belum memahami arti pentingnya proses
perencanaan pembangunan partisipatif
4. Disparitas perkembangan antar kawasan yang semakin meningkat
Untuk mempermudah dalam menentukan isu-isu strategis yang dimiliki oleh Kecamatan
Patuk, maka akan digunakan Analisis SWOT yang dijelaskan pada tabel berikut :
Peluang : Tantangan :
1 Peran & fungsi Kab Gunungkidul lingkup regional 1 Ketergantungan dgn pem. Kab. Dan pem pusat
2 Perkembangan teknologi informasi 2 Tuntutan dan aspirasi masyarakat yg beragam
3 Kerjasama Kab Gunungkidul dgn kab. Lain 3 Adanya kel. Masyarakat yg belum memahami
perencanaan pembangunan partisipatif4 Disparitas perkembangan antar kawasan
Kekuatan : Alternatif Strategi : Alternatif Strategi :
1 Adanya Perbub Gk No 206 th 2008 ttg Uraian
Tugas Kecamatan
1 Peningkatan kinerja SDM aparatur kec. Dan desa
baik hardware, software, dan brainware
1 Optimalisasi penggunaan APBD Kab dan
APBN utk kegiatan pembangunan kegiatan
2 Jumlah aparatur yang cukup memadai 2 Pemantapan sistem manajemen perencanaan,
pelaksanaan, dan evaluasi
2 Optimalisasi peran dan fungsi masyarakat dan
stakeholder dalam perencanaan pembangunan
3 Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses
perencanaan hingga evaluasi
3 Optimalisasi pemanfaatan potensi wilayah utk
mendukung kebutuhan dalam dan luar daerah utk
mendukung kebutuhan dalam dan luar daerah
3 Peningkatan peran aparat dan masyarakat
dalam pemanfaatan potensi wilayah
pemanfaatan potensi wilayah
4 Potensi wilayah yg mendukung untuk pertanian
peternakan dan perikanan
4 Peningkatan potensi wisata dan kerajinan
5 Potensi wisata dan kerajinan kayu
Kelemahan : Alternatif Strategi : Alternatif Strategi :
1 Kondisi geografis yg rawan terhadap bencana 1 Pencegahan dini terhadap dampak bencana 1 Optimalisasi penggunaan APBD dan APBN
untuk pencegahan dan penanggulangan
bencana
2 Sebagai wilyah perbatasan mengalami disparitas
perkembangan antar kawasan
2 Percepatan pembangunan wilayah 2 Mengikutsertakan masyarakat dalam proses
pengembangan wilayah
3 Jumlah penduduk miskin relatif tinggi 3 Peningkatan penyebarluasan informasi tentang
kesempatan kerja
3 Peningkatan kemampuan masyarakat dalam
peningkatan pembangunan, ekonomi, dan
sosial4 Pengangguran cukup tinggi 4 Peningkatan fasilitasi pendidikan ketrampilan dan
teknologi bagi aparat dan masyarakat
4 Peningkatan validasi dan kelengkapan data
utk kesejahteraan masyarakat
5 Penguasaan teknologi masih rendah 5 Peningkatan sarana dan prasarana pendataan
6 Data pembangunan belum tersedia secara sistematis 6 Pemantapan sistem informasi manajemen
7 Perilaku dan kinerja aparat belum optimal
Tabel 3.1
Internal
ANALISIS SWOT
Faktor
Eksternal
Faktor
BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Patuk
4.1.1. Tujuan
Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan
untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani
isu strategis daerah yang dihadapi. Adapun tujuan dari Kecamatan Patuk adalah
“Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan Pemerintah Kecamatan yang
berkualitas”
Indikator tujuan tersebut adalah indeks kualitas penyelenggaraan pelayanan
pemerintahan kecamatan dengan kondisi awal Renstra tahun 2016 adalh 75% dan target
akhir periode Renstra tahun 2021 adalah 94,56%. Secara lebih rinci disajikan dalam
tabel berikut ini:
Tabel 4.1
Tujuan, Indikator, dan Terget Kinerja Tujuan Kecamatan Patuk
Tahun 2016-2021
No. Tujuan Indikator Tujuan
Kondisi
Awal
Renstra
(Tahun
2016)
Target
Akhir
Periode
Renstra
(Tahun
2021)
1. Terwujudnya
penyelenggaraan
pelayanan pemerintahan
Kecamatan yang
berkualitas
Indeks kualitas
penyelenggaraan
pelayanan
pemerintahan
kecamatan
89,6 96
Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara
terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka
waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator
kinerja sesuai tugas dan fungsi PD atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil
pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja.
Sasaran dari tujuan diatas dijabarkan sebagai berikut :
Tujuan :
Terwujudnya penyelenggaraan Pelayanan Pemerintah Kecamatan yang
berkualitas.
Sasaran :
1. Kualitas penyelenggaraan pelayanan pemerintahan Kecamatan,
2. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik,
3. Akuntabiltas pengelolaan Keuangan meningkat.
4.2 Hubungan Tujuan dan Sasaran PD dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD
Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara
terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5
(lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas
dan fungsi PD atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan
indikator kinerja.
Perumusan Tujuan Pelayanan Jangka Menengah Kecamatan Patuk dan Perumusan
Sasaran Pelayanan Jangka Menengah dapat dilihat pada lampiran tabel 4.4
2017 2018 2019 2020 2021
1. Kualitas penyelenggaraan
pemerintahan kecamatan
meningkat
1. Persentase Desa yang
menetapkan RKPDes dan
APBDes tepat waktu
80% 100% 100% 100% 100%
2. Kepuasan masyarakat
terhadap penyelenggaraan
pelayanan PD meningkat
2. Nilai IKM Perangkat
Daerah (PD)
79 79 79,16 80 80
3.Persentase kesesuaian
program dalam:
1.Renja PD terhadap RKPD 100 100 100 100 100
2.Renstra PD terhadap
RPJMD
100 100 100 100 100
4. Akuntabilitas Pengelolaan
Keuangan Perangkat Daerah
(PD) Meningkat
4. Persentase Laporan
Keuangan Disusun Tepat
Waktu(Bulanan,semesteran,
tahunan)
100 100 100 100 100
3. Kesesuaian program dalam
dokumen perencanaan
pembangunan daerah
Terwujudnya
penyelenggaraan
pelayanan
pemerintahan
kecamatan meningkat
1.
Target
Tabel 4.2
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN KECAMATAN PATUK
No Tujuan Sasaran Indikator Sasaran
Dari tujuan dan sasaran jangka menengah tersebut di atas untuk selanjutnya sapat disajikan sasaran dan indikator kinerja utama sebagai berikut :
1 2 3 4 5
1 Kualitas
penyelenggaraaan
pemerintahan
kecamatan
meningkat
Persentase desa
yang menetapkan
RKPDes dan APBDes
tepat waktu
80% 100% 100% 100% 100% Kecamatan Patuk Jumlah desa yang
menetapkan
pertanggungjawaban
APBDes tepat
waktu)/Jumlah desa se
kec +.(jumlah yang
menetapkan RKPDes
tepat waktu)/Jumlah desa
se kec +(jumlah desa yang
menetapka APBDes tepat
waktu)/Jumlah desa se
Kecamatan.
SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
P D KECAMATAN PATUK
No Sasaran Indikator sasaran PDTarget kinerja sasaran pada tahun Unit
penanggungjawab
Keterangan
Rumus/formula
BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
A. Strategi
Strategi dan kebijakan dalam Renstra PD adalah strategi dan kebijakan PD
untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah PD yang selaras dengan strategi
dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD.
Strategi dan kebijakan jangka menengah PD menunjukkan bagaimana cara PD
mencapai tujuan, sasaran jangka menengah PD, dan target kinerja hasil (outcome)
program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi PD.
Strategi dirumuskan berdasarkan hasil analisis gambaran pelayanan PD, hasil
perumusan isu-isu strategis, tujuan dan sasaran jangka menengah PD.
Dari tabel 5.1 diatas maka bisa mendapatkan strategi-strategi yang
dituangkan dalam tabel 5.2 berikut ini:
1 Regulasi yang semakin jelas; 1 Tuntutan dan aspirasi semakin
beragam.
2 Perkembangan teknologi
informasi semakin cepat.
2 Sekelompok masyarakat yang
belum memahami arti penting
perencanan,dan partisipasi
masyarakat dalam
pembangunan.
3 Semangat kerjasama dan
gotongroyong aparatur dan
masyarakat desa cukup baik.
3 Kondisi masyarakat yang
beragam,social ekonomi
,pendidikan dll
4 Anggaran yang cenderung naik
1 Aparatur
melaksanakan
kewajibannya.
2 Tersedianya dana
untuk pembangunan
desa
1 Melaksanakan tugas pokok
fungsi sesuai dengan regulasi
yang berlaku,
1 Mengoptimalkan anggaran
melalui proses perencanaan
pembangunan.
3 Loyalitas aparatur
pemerintahan desa
untuk membangun
desa.
2 Pemanfaatan tehnologi
informasi untuk mendukung
kegiatan.
2 Mengoptimalkan anggaran
melalui proses perencanaan
pembangunan.
4 Lembaga desa sudah
terbentuk dan
terlaksana dengan
baik.
3 Mengoptimalkan loyalitas
dan semangat gotongroyong.
3 Mengoptimalkan anggaran
melalui proses perencanaan
pembangunan.
4 Mengoptimalkan peningkatan
kinerja.
4 Mengoptimalkan kinerja
lembaga.
1 Sumber daya manusia
aparatur kecamatan
dan desa terbatas baik
secara kualitas
maupun kuantitas.
1 Mengoptimalkan SDM yang
ada dengan pemahaman
regulasi yang berlaku;
1 Mengotimalkan SDM yang ada
untuk memenuhi tuntunan
masyarakat yang semakin
beragam.
2 Pemahaman terhadap
aturan baru yang
masih terbatas;
2 Mengoptimalkan SDM dalam
penguasaan tehnologi untuk
mendukung atas aturan yang
baru;
2 Meningkatkan pemahamanan
terhadap peraturan terkait
perencanaan;
3 Penguasaan tehnologi
masih rendah ;
3 Mengoptimalkan
pemanfaatan anggaran untuk
optimalisasi penguasaan
tehnologi yang mendukung
kinerja.
3 Mengoptimalkan tehnologi untuk
mempercepat pelayanan kepada
masyarakat;
4 Perilaku dan kinerja
sebagian aparatur
kecamatan dan desa
belum optimal.
4 Peningkatan kinerja dengan
menjaga semangat
gotongroyongdan kerjasama.
4 Mengoptimalkan kinerja untuk
memenuhi tuntunan kondisi
masyarakat Desa yang beragam.
Tabel 5.1
PENCAPAIAN INDIKATOR SASARAN PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN PATUK
Peluang(Oportunities) Ancaman (treathment)Faktor internal
Faktor Ekternal
ALTERNATIF STRATEGI;
Alternatif strategi:
ALTERNATIF STRATEGI;
KEKUATAN(STRENGTH)
KELEMAHAN (WEAKNESS)
(S-O)
(S-O)
(S-T)
(W-T)
Alternatif strategi:
No Sasaran Indikator Kinerja Sasaran Strategi
1 Kualitas penyelenggaraan
Pemerintahan desa
meningkat.
Tingkat kualitas
penyelenggaraan
pemerintahan desa.
Memanfaatkan kinerja
lembaga desa yang
sudah
melaksanakan/mengik
uti bimtek
pemerintahan desa.2 Meningkatnya kepuasan
masyarakat terhadap
penyelenggaraan pelayanan
publik.
Tingkat kepuasan
masyarakat terhadap
penyelenggaraan
pelayanan publik.
Meningkatkan kinerja
pelayanan masyarakat
3 Akuntabilitas pengelolaan
keuangan meningkat.
Persentase kebenaran dan
kepepatan waktu
penyampaian laporan
keuangan.
Memanfaatkan Sumber
daya Manusia (SDM)
Kecamatan Patuk yang
handal dan
berkualitas,professional
yang berbasis ilmu
pengetahuan.
Tabel 5.2
PENENTUAN STRATEGI PERANGKAT DAERAH.
B. Kebijakan
Kebijakan merupakan arah/tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan.
Kebijakan merupakan pedoman yang wajib dipatuhi dalam melaksanakan tindakan
untuk melaksanakan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan
sasaran. Berdasarkan Tujuan, Sasaran, dan Strategi Kecamatan Patuk tahun 2016-
2021, maka disusun Rumusan Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan disajikan dalam
tabel sebagai berikut:
Tabel 5.3
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan
Terwujudnya
penyelenggaraan
Pelayanan
Pemerintah
Kecamatan yang
Berkualitas
1.Kualitas
Penyelenggaraan
Pemerintahan
Kecamatan
Meningkat
1.Memanfaatkan kinerja
Lembaga desa yang
sudah
melaksanakan/mengikuti
bimtek pemerintahan
desa
1. Memfasilitasi
Bimtek
Pengelolaan
Keuangan Desa
2. Memfasilitasi
Bimtek
Perencanaan
Pembangunan
Desa
2.Meningkatnya
kepuasan
masyarakat
terhadap
penyelenggaraan
pelayanan publik
2.Meningkatkan Kinerja
Pelayanan Masyarakat
1. Memfasilitasi
pelayanan
masyarakat
dengan optimal
dan berkualitas
untuk semua
masyarakat
3.Akuntabilitas
Pengelolaan
Keuangan
Meningkat
3.Memanfaatkan
Sumber Daya Manusia
(SDM) Kecamatan
Patuk yang handal dan
berkualitas, professional
yang berbasis ilmu
pengetahuan
1.Memfasilitasi
peningkatan
pengembangan
kapasitas sumber
daya aparatur
2.Meningkatkan
kinerja
pengelolaan
keuangan yang
akuntabel
BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
Program Perangkat Daerah merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan
tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program
dan pagu per Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam rancangan awal RPJMD, selanjutnya
dijabarkan Perangkat Daerah kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut.
Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan
kebijakan jangka menengah Perangkat Daerah.
Indikator keluaran program prioritas yang telah ditetapkan tersebut, merupakan indikator
kinerja program yang berisi outcome program. Outcome merupakan manfaat yang diperoleh dalam
jangka menengah untuk beneficiaries tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari
kegiatan-kegiatan dalam satu program. Kelompok sasaran adalah pihak yang menerima manfaat
langsung dari jenis layanan Perangkat Daerah. Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas,
menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
Sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor:050/795/SJ
tanggal 4 Maret 2016 tentang Penyusunan RPJMD dan RKPD Tahun 2017 diamanatkan bahwa
dalam RPJMD Tahun 2016-2021 perlu menampilkan program pembangunan tahun 2016. Hal ini
untuk mewadahi program pembangunan tahun 2016 yang tidak masuk dalam RPJMD Tahun 2010-
2015 sementara tidak termasuk juga dalam tahapan tahunan dalam RPJMD Tahun 2016-2021
karena tahun pertama RPJMD Tahun 2016-2021 adalah tahun 2017. Analog dengan penyusunan
RPJMD, dalam penyusunan Renstra PD juga perlu menampilkan Program dan kegiatan
pembangunan tahun 2016 disertai anggaran sebagaimana tertuang adalam APBD Tahun 2016
(murni). Program dan kegiatan beserta anggaran pembangunan tahun 2016 disajikan dalam tabel
dengan format tabel 6.1.
2 3 4
3 Urusan : Semua urusan yang ada pada semua SKPD
3 XX Bidang : Semua Urusan
1.20 1.20 19 01 Program pelayanan administrasi perkantoran
1.20
.
1.20
.
19 01 02 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik 15.600.000
1.20
.
1.20
.
19 01 03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 800.000
1.20
.
1.20
.
19 01 04 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/operasional
2.750.000
1.20
.
1.20
.
19 01 07 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 2.500.000
1.20
.
1.20
.
19 01 08 Penyediaan Alat Tulis Kantor 3.500.000
1.20
.
1.20
.
19 01 09 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 3.700.000
1.20
.
1.20
.
19 01 10 Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan
bangunan kantor
1.000.000
1.20
.
1.20
.
19 01 11 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 23.750.000
1.20
.
1.20
.
19 01 12 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1.000.000
1.20
.
1.20
.
19 01 13 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan peraturan
perundang-undangan
1.200.000
1.20 1.20 19 01 15 Penyediaan makanan dan minuman 2.700.000
1
Tabel. 6.1
PROGRAM, KEGIATAN dan ANGGARAN KECAMATAN PATUK
TAHUN 2016
Kode Rekening Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan Anggaran
Keterangan/ alasan
perubahan
1.20 1.20 19 01 16 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 5,100,000
1.20 1.20 19 01 17 Penyediaan Jasa tenaga Administrasi/ Teknik 15,600,000
1.20 1.20 19 01 18 Pendataan dan Pengelolaan Arsip SKPD 1,920,000
1.20 1.20 19 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.20 1.20 19 02 09 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 20,590,000
1.20 1.20 19 02 10 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 2,500,000
1.20 1.20 19 02 11 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan 23,000,000
1.20 1.20 19 02 14 Pemeliharaan rutin/berkala mebelair 1,000,000
1.20 1.20 19 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1.20
.
1.20
.
19 03 02 Penatalaksana Kepegawaian SKPD 2,000,000
1.20 1.20 19 04 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.20
.
1.20
.
19 04 01 Pendidikan dan pelatihan formal 1,200,000
1.20 1.20 19 05Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan
capaian kinerja SKPD
1.20
.
1.20
.
19 05 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi Kinerja SKPD
1,100,000
1.20 1.20 19 05 02 Penyusunan pelaporan keuangan Semesteran 500,000
1.20 1.20 19 05 03 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1,900,000
1.20 1.20 19 05 04 Penyusunan pelaporan keuangan bulanan / SPJ 19,310,000
1.20 1.20 19 06 Program peningkatan kualitas pelayanan publik
1.20 1.20 19 06 01 Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) SKPD 2,000,000
1.20 1.20 19 06 02 Fasilitasi Pelayanan Publik Terpadu (PATEN) 2,340,000
1.20 1.20 19 06 04 Pengendalian Internal SKPD 2,000,000
1.20
.
1.20
.
19 06 05 Monev Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi
Birokrasi
1,995,000
1.20
.
1.20
.
19 06 07 Pengelolaan data dan Informasi SKPD 2,215,000
1.20 1.20 19 07 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan
1.20
.
1.20
.
19 07 01 Penyusunan Renstra 4,535,000
1.20
.
1.20
.
19 07 02 Penyusunan Rencana Kerja SKPD 3,500,000
1.20
.
1.20
.
19 07 04 Monitoring,evaluasi dan pengendalian program kegiatan
SKPD
1,900,000
URUSAN : WAJIB
1.13 1.20 19Program Peningkatan Kesejahteraan Sosial
Kemasyarakatan
1.13 1.20
.
19 18 01 Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Penyandang
Masalah Kesejahteraan Sosial ( PMKS )
7,510,000
1.13 1.20
.
19 18 02 Koordinasi dan Pendampingan Upaya Kesehatan
Masyarakat, Perorangan, dan Keluarga Berencana
2,000,000
1.13 1.20
.
19 18 03 Penanganan dan Penanggulangan Kekeringan 5,500,000
1.13 1.20
.
19 18 04 Koordinasi dan Pembinaan Pengembangan dan
Pelestarian Budaya Lokal
9,950,000
1.13 1.20
.
19 18 05 Koordinasi dan Pembinaan Kerukunan Umat Beragama
dan Aliran Kepercayaan kepada YME
8,185,000
1.13 1.20
.
19 18 06 Koordinasi dan Pembinaan Organisasi Perempuan 4,700,000
1.13 1.20
.
19 18 07 Koordinasi dan Pembinaan Olah Raga, Pemuda, dan
Karang Taruna
7,600,000
1.13 1.20
.
19 18 08 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 2,100,000
1.19 1.20 19 24 Program Peningkatan Ketenteraman, Ketertiban dan
Kenyamanan Lingkungan
1.19 1.20
.
19 24 01 Pembinaan dan Koordinasi Keamanan Ketertiban
Masyarakat, dan Patroli Terpadu Muspika
6,385,000
1.19 1.20
.
19 24 02 Pembinaan, Koordinasi dan Monitoring Peningkatan
Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
3,500,000
1.19 1.20
.
19 24 03 Koordinasi, Mitigasi, Pencegahan Bencana dan
Penanganan Korban Bencana Alam
3,500,000
1.19 1.20
.
19 24 04 Penyelenggaraan peningkatan kinerja Paskibra
Kecamatan
20.850.000
1.19 1.20
.
19 24 05 Pembinaan dan Koordinasi Pencegahan Penyakit
Masyarakat (PEKAT)
4.000.000
1.20 1.20 19 Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan
Pemerintahan Kecamatan dan Desa
1.20
.
1.20
.
19 36 01 Pembinaan dan koordinasi Penyusunan Siklus Tahunan
Desa, Produk Hukum Desa, dan Pengelolaan Keuangan
Desa
14.350.000
1.20
.
1.20
.
19 36 02 Pembinaan Koordinasi Pengisian Kepala Desa dan
Perangkat Desa serta Penguatan Kapasitas Kepala Desa ,
Perangkat Desa dan Kelembagaan Desa
6.960.000
1.20
.
1.20
.
19 36 03 Koordinasi dan pendampingan penataan Administrasi
Pertanahan dan Tanah Kas Desa
3.150.000
1.20
.
1.20
.
19 36 04 Pembinaan, Koordinasi Kerjasama antar Desa 4.080.000
1.20
.
1.20
.
19 36 05 Pembinaan, Koordinasi Penyusunan Monografi Desa dan
Kecamatan
2.575.000
1.20
.
1.20
.
19 36 06 Fasilitasi dan Koordinasi Pemanfaatan Tata Ruang
Wilayah
3.050.000
1.20
.
1.20
.
19 36 Bimtek/Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa -
1.22 1.20 19 18 Program Pertisipasi dan Pemberdayaaan Masyarakat
Desa1.22 1.20 19 18 01 Pembinaan dan Koordinasi penyusunan Perencanaan
Pembangun Desa dan Kecamatan
8.965.000
1.22 1.20 19 18 02 Pembinaan dan Koordinasi Evaluasi pembangunan Desa 8.320.000
1.22 1.20 19 18 04 Koordinasi dan pendampingan Penyusunan Profil Desa
dan Profil Kecamatan
2.500.000
1.22 1.20 19 18 06 Koordinasi dan pendampingan Ekspose/Pameran
Kerajinan dan Industri Rumah Tangga Lainnya
2.150.000
1.22 1.20 19 18 07 Pembinaan, Koordinasi dan Pendampingan Kelompok
Pertanian, dan Perkebunan, Peternakan dan Perikanan
Darat serta Lingkungan Hidup
2.600.000
1.22 1.20 19 18 09 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 1.975.000
9.900,0 10.200,0 10.200,0 10.200,0 10.200,0 50.700,0
Jumlah makanan dan
minuman untuk rapat
dan tamu
100% 340 os 3.750,0 420 os 3.900,0 420 os 3.900,0 420 os 3.900,0 420 os 3.900,0 2020 os 19.350,0
Frekuensi rapat,
konsultasi dan
koordinasi
100% 122 op 6.150,0 125 op 6.300,0 125 op 6.300,0 125 op 6.300,0 125 op 6.300,0 622 op 31.350,0
7 01 7 01 03 02 Program
Peningkatan Sarana
dan Prasarana
Perkantoran
Persentase
pemenuhan
kebutuhan sarana
dan prasarana
aparatur
80% 100% 47.150,0 100% 42.270,0 100% 106.550,0 100% 62.750,0 100% 218.500,0 90% 477.220,0 Subbag
Umum
Kantor
Kecamatan
Patuk
Kegiatan :
13.000,0 - 72.750,0 28.750,0 184.500,0 299.000,0
Jumlah pengadaan
mebelair
100% 8 unit 13.000,0 11 bh 24.750,0 - 50 bh 27.500,0 69 unit 65.250,0
Jumlah Pengadaan
pembangunan sarpras
2 paket 40.000,0 1 paket 20.000,0 1 paket 150.000,0 4 paket 210.000,0
Jumlah pengadaan
perlengkapan gedung
kantor
2 unit 8.000,0 4 unit 8.750,0 2 unit 7.000,0 8 unit 23.750,0
-
34.150,0 42.270,0 33.800,0 34.000,0 34.000,0 178.220,0 Jumlah bulan
pemeliharaan
gedung/kantor
100% 12 bulan 6.300,0 12 bulan 11.970,0 12 bulan 3.500,0 12 bulan 3.500,0 12 bulan 3.500,0 60 bulan 28.770,0
Jumlah bulan
pemeliharaan
kendaraan dinas
100% 12 bulan 26.850,0 12 bulan 29.300,0 12 bulan 29.300,0 12 bulan 29.500,0 12 bulan 29.500,0 60 bulan 144.450,0
jumlah bulan
pemeliharaan
mebelair
100% 12 bulan 1.000,0 12 bulan 1.000,0 12 bulan 1.000,0 12 bulan 1.000,0 12 bulan 1.000,0 60 paket 5.000,0
7 01 7 01 03 03 Program
Peningkatan
Ketatalaksanaan
dan Kapasitas
Aparatur
Persentase
PNS/aparatur sipil
taat aturan
100% 100% 3.500,0 100% 4.300,0 100% 3.500,0 100% 3.750,0 100% 4.000,0 99% 18.300,0 Subbag
Umum
Kantor
Kecamatan
Patuk
Kegiatan :
2.000,0 2.800,0 2.000,0 2.000,0 2.000,0 10.800,0 Frekuensi
terfasilitasinya
administrasi
kepegawaian aparatur
kecamatan
100 12 bulan 2.000,0 12 bulan 2.800,0 12 bulan 2.000,0 12 bulan 2.000,0 12 bulan 2.000,0 60 bulan 10.800,0
0 potong -
1.500,0 1.500,0 1.500,0 1.500,0 1.500,0 7.500,0 Jumlah PNS yang
terfasilitasi untuk
mengikuti diklat
penyusunan laporan
keuangan ke Balai
Diklat BPK-RI
Perwakilan DIY
0 15 orang 1.500,0 15 orang 1.500,0 15 orang 1.500,0 15 orang 1.500,0 15 orang 1.500,0 75 orang 7.500,0
7 01 7 01 03 06 Program
Peningkatan
Kualitas Pelayanan
Publik
Nilai IKM PD 78,65 79 2.000,0 79 2.000,0 79,16 3.500,0 80 3.500,0 80 2.000,0 80 14.500,0 Subbag
Umum
Kantor
Kecamatan
Patuk
Kegiatan :
2.000,0 2.000,0 3.500,0 3.500,0 3.500,0 14.500,0
Dokumen pengukuran
IKM
100% 2 dokumen 2.000,0 2 dokume
n
2.000,0 2 dokumen 2.000,0 2 dokumen 2.000,0 2 dokumen 2.000,0 10 dokumen 10.000,0
Dokumen RTP (SPIP) 100% 0 - 0 1 dokumen 1.500,0 1 dokumen 1.500,0 1 dokumen 1.500,0 3 dokumen 4.500,0
7
Pengembangan
Kapasitas Aparatur
701
Subbag
Umum
Kantor
Kecamatan
Patuk
7 01 7 02 01 Pengadaan/pemban
gunan sarana dan
prasarana
perkantoran
Subbag
Umum
Kantor
Kecamatan
Patuk
7 01 7 01 02 Penyediaan rapat-
rapat, konsultasi
dan koordinasi
01 03
01 03
Subbag
Umum
Kantor
Kecamatan
Patuk
7 01 7 02 02 Pemeliharaan/
rehabilitasi sarana
dan prasarana
perkantoran
Subbag
Umum
Kantor
Kecamatan
Patuk
02030301
01 03
017
7 01 01 03 03 03
Subbag
Umum
Kantor
Kecamatan
Patuk
01060301 Penyelenggaraan
pelayanan publik
7
7
Penyelenggaraan
ketatalaksanaan
dan pengelolaan
kepegawaian PD
7 01 7 01 03 04 Program
Peningkatan
Kualitas Pelaporan
Keuangan
Perangkat Daerah
Persentase laporan
keuangan yang
disusun tepat waktu
dan akuntabel
100% 100% 29.790,0 100% 34.540,0 100% 34.750,0 100% 35.250,0 100% 37.000,0 100% 171.330,0 Subbag PK Kantor
Kecamatan
Patuk
Kegiatan :
29.790,0 34.540,0 34.750,0 35.250,0 35.750,0 170.080,0
Dokumen laporan
keuangan semesteran
100% 1 dokumen 470,0 1 dokume
n
230,0 1 dokumen 250,0 1 dokumen 250,0 1 dokumen 250,0 5 dokumen 1.450,0
Dokumen laporan
keuangan akhir tahun
dan CALK
100% 1 dokumen 2.400,0 1 dokume
n
2.850,0 1 dokumen 3.000,0 1 dokumen 3.000,0 1 dokumen 3.000,0 5 dokumen 14.250,0
Dokumen laporan
keuangan
bulanan/SPJ
100% 12 dokumen 26.920,0 12 dokume
n
31.460,0 12 dokumen 31.500,0 12 dokumen 32.000,0 12 dokumen 32.500,0 60 dokumen 154.380,0
7 01 7 01 03 05 Program
Peningkatan
Kualitas
Perencanaan
Persentase
kesesuaian program
dalam Renja PD
terhadap RKPD dan
100% 100% 12.500,0 100% 11.665,0 100% 12.200,0 100% 13.000,0 100% 13.500,0 100% 62.865,0 Subbag PK Kantor
Kecamatan
Patuk
Kegiatan :
12.500,0 11.665,0 12.200,0 12.200,0 12.200,0 60.765,0
Dokumen LKjIP 100% 1 dokumen 1.230,0 1 dokume
n
1.085,0 1 dokumen 1.200,0 1 dokumen 1.200,0 1 dokumen 1.200,0 5 dokumen 5.915,0
Dokumen
renstra/Review
Renstra
100% 1 dokumen 3.020,0 1 dokumen 3.020,0
Dokumen Monev dan
Pengendalian
Kegiatan
100% 1 dokumen 2.025,0 1 dokume
n
2.430,0 1 dokumen 2.500,0 1 dokumen 2.500,0 1 dokumen 2.500,0 5 dokumen 11.955,0
Dokumen
perencanaan kegiatan
dan anggaran (Renja,
Renja P, DPA, DPPA)
100% 4 dokumen 4.225,0 4 dokume
n
8.150,0 4 dokumen 8.500,0 4 dokumen 8.500,0 4 dokumen 8.500,0 20 dokumen 37.875,0
Dokumen pengelolaan
data dan sistem
informasi perangkat
daerah
100% 1 dokumen 2.000,0
Kualitas
penyelenggaraa
n pemerintahan
Kecamatan
meningkat
Persentase
desa yang
menetapkan
RKPDes dan
APBDesa tepat
waktu
7 01 7 01 03 15 Program
Peningkatan
Penyelenggaraan
Pelayanan
Kecamatan
Persentase desa yang
menetapkan
APBDesa tepat waktu
dan benar
80% 80% 276.020,0 80% 722.548,0 0,9 - 447.200,0 90% 335.000,0 95% 345.000,0 100% 2.265.338,0 Seksi
Tapem,
PMD,
Kesos,
Tramtibum
& Yanum
Kantor
Kecamatan
Patuk
Akuntabilitas
pengelolaan
keuangan
Perangkat
Daerah
meningkat
Persentase
laporan
disusun tepat
waktu
7 04 01 Penyusunan laporan
keuangan perangkat
daerah
Subbag PK Kantor
Kecamatan
Patuk
01 03
KesesuaianProg
ram dalam
dokumen
perencanaan
pembangunan
daerah
Persentase
kesesuaian
program dalam
dokumen
perencanaan
PD terhadap
program dalam
dokumen
perencanaan
daerah
7 01 057 01 Perencanaan
Kinerja PD
Subbag PK Kantor
Kecamatan
Patuk
01 03
7 01
Kegiatan :
53.075,0 55.100,5 56.000,0 56.500,0 57.000,0 277.675,5
- Frekuensi fasilitasi
penyusunan dan
pengelolaan APBDesa
100% 12 kali 13.075,0 12 kali 12.385,0 12 kali 12.500,0 12 kali 13.000,0 12 kali 13.500,0 60 kali 64.460,0
- Jumlah desa yang
menyelenggarakan
pengisian perangkat
desa dengan baik;
100% desa 8.000,0 6 desa 8.605,0 5 desa 8.500,0 5 desa 8.500,0 5 desa 8.500,0 29 desa 42.105,0
- Jumlah desa yang
menyelenggarakan
pemilihan kepala desa
100% 0 desa -
- Jumlah
perangkat/lembaga
desa yang meningkat
pengetahuan dan
pemahamannya
dalam
penyelenggaraan
pemerintahan desa
100% 100 orang 13.850,0 66 orang 13.500,0 66 orang 13.500,0 66 orang 13.500,0 66 orang 13.500,0 364 orang 67.850,0
- Frekuensi
koordinasi bidang
administrasi
pertanahan
100% 2 kali 4.450,0 2 kali 4.850,0 2 kali 5.000,0 2 kali 5.000,0 2 kali 5.000,0 10 kali 24.300,0
- Dokumen monografi
desa dan kecamatan
100% 2 dokumen 4.500,0 2 dokume
n
5.640,5 2 dokumen 6.000,0 2 dokumen 6.000,0 2 dokumen 6.000,0 10 dokumen 28.140,5
- Frekuensi fasilitasi
dan kordinasi
pemanfaatan tata
ruang
100% 1 kali 3.700,0 1 kali 4.510,0 1 kali 4.500,0 1 kali 4.500,0 1 kali 4.500,0 5 kali 21.710,0
- Frekuensi
koordinasi
penyelenggaraan
administrasi
kependudukan
0% 0 kali -
- Frekuensi
koordinasi dengan
kades dan unsur
perangkt desa lainnya
0% 1 kali 5.500,0 1 kali 5.610,0 1 kali 6.000,0 1 kali 6.000,0 1 kali 6.000,0 5 kali 29.110,0
94.800,0 501.410,0 219.700,0 220.700,0 221.700,0 1.258.310,0
- Jumlah kesepakatan
penanggulangan
kemiskinan;
100% 1 kesepaka
tan
1 kesepak
atan
10.560,0 1 kesepaka
tan
11.000,0 1 kesepaka
tan
11.000,0 1 kesepaka
tan
11.000,0 5 kesepaka
tan
51.060,0
- Jumlah kesepakatan
penanganan PMKS;
100% 1 kesepaka
tan
1 kesepak
atan
1 kesepaka
tan
1 kesepaka
tan
1 kesepaka
tan
5 kesepaka
tan
- Jumlah kesepakatan
penanganan
pencegahan
perkawinan usia dini
100% 1 kesepaka
tan
1 kesepak
atan
2.450,0 1 kesepaka
tan
2.500,0 1 kesepaka
tan
2.500,0 1 kesepaka
tan
2.500,0 5 kesepaka
tan
- Jumlah kesepakatan
forum kecamatan
sehat;
100% 1 kesepaka
tan
1 kesepak
atan
1 kesepaka
tan
1 kesepaka
tan
1 kesepaka
tan
5 kesepaka
tan
2.000,0
- Jumlah kesepakatan
forum desa siaga;
100% 1 kesepaka
tan
1 kesepak
atan
1 kesepaka
tan
1 kesepaka
tan
1 kesepaka
tan
5 kesepaka
tan
- Jumlah kesepakatan
posdaya
100% 1 kesepaka
tan
1 kesepak
atan
1 kesepaka
tan
1 kesepaka
tan
1 kesepaka
tan
5 kesepaka
tan
- Jumlah KK yang
menerima bantuan
sosial jamban sehat
0% 165 KK 412.500,0 55 KK 137.500,0 55 KK 137.500,0 55 KK 137.500,0 330 KK
miskin
825.000,0
- Frekuensi
koordinasi dan
konsultasi
pelaksanaan
pengadaan jamban
0% 3 kali 4.960,0 3 kali 1.200,0 3 kali 1.200,0 3 kali 1.200,0 12 kali 8.560,0
- Jumlah layanan
droping air yang
diterima masyarakat
100% 330 tanki 75.000,0 300 tanki 53.800,0 300 tanki 50.000,0 300 tanki 50.000,0 300 tanki 50.000,0 1530 tanki 278.800,0
- Pelaksanaan Safari
taraweh ramadhan
tingkat kecamatan;
100% 10 masjid 10 masjid 10 masjid 10 masjid 10 masjid 50 masjid 66.960,0
- Frekuensi
Pelaksanaan dialog
antar umat beragama
tingkat kecamatan
100% 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 5 orang
- Dokumen hasil
monev bidang
kesejahteraan sosial
100% 1 dokumen 2.100,0 1 dokume
n
3.380,0 1 dokumen 3.500,0 1 dokumen 3.500,0 1 dokumen 3.500,0 5 dokumen 15.980,0
7 01 7 15
Kantor
Kecamatan
Patuk
7 01 7 15 01 Pembinaan
penyelenggaraan
pemerintahan desa
03 Seksi
Tapem
Kantor
Kecamatan
Patuk
Seksi
Kessos
7.500,0
2.000,0
8.200,0 13.760,0
01
01 03 02 Pembinaan sosial
dan
kemasyarakatan
8
14.000,0 15.000,0 16.000,0
25.920,0 29.690,0 30.000,0 30.000,0 30.000,0 57.030,0 - Jumlah kesepakatan
rakor TP PKK
100% 12 kesepaka
tan
5.120,0 12 kesepak
atan
5.500,0 12 kesepaka
tan
5.500,0 12 kesepaka
tan
5.500,0 12 kesepaka
tan
5.500,0 60 kesepaka
tan
27.120,0
- Frekuensi
partisipasi peringatan
hari jadi Kab Gk
100% 1 kali 1 kali 17.480,0 1 kali 17.500,0 1 kali 17.500,0 1 kali 17.500,0 5 kesepaka
tan
- Jumlah kelompok
seni yang dibina dan
dipentaskan
100% 5 kelompok 5 kelompo
k
5 kelompok 5 kelompok 5 kelompok 25 kelompok
- Jumlah kesepakatan
pelestarian dan
pengembangan
budaya lokal
100% 4 kesepaka
tan
4 kesepak
atan
4 kesepaka
tan
4 kesepaka
tan
4 kesepaka
tan
20 kesepaka
tan
- Jumlah kontingen
yang dikirimkan
dalam porkab
100% 0 1 konting
en
1 kontinge
n
1 kontinge
n
1 kontingen 4 kontingen 29.910,0
-Frekuensi
penyelenggaraan
camat cup
(pertandingan volly)
0% 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 5 kali
20.025,0 36.297,5 37.000,0 37.000,0 37.000,0 167.322,5 - Jumlah kesepakatan
koordinasi Muspika
100% 5 kesepaka
tan
5 kesepak
atan
22.775,0 5 kesepaka
tan
23.000,0 5 kesepaka
tan
23.000,0 5 kesepaka
tan
23.000,0 25 kesepaka
tan
98.950,0
- Jumlah laporan
hasil patroli bersama
100% 12 kesepaka
tan
12 kesepak
atan
12 kesepaka
tan
12 kesepaka
tan
12 kesepaka
tan
60 kesepaka
tan
- Jumlah anggota
Linmas yang
diharapkan
meningkat
pengetahuannya
100% 80 orang 4.450,0 90 orang 4.325,0 90 orang 4.500,0 90 orang 4.500,0 90 orang 4.500,0 440 orang 22.275,0
- Jumlah satgas
siaga bencana yang
diharapkan
meningkat
pengetahuannya
100% 80 orang 4.400,0 90 orang 4.275,0 90 orang 4.500,0 90 orang 4.500,0 90 orang 4.500,0 440 orang 22.175,0
- Jumlah aparatur
yang disiapkan dalam
penanganan PEKAT
100% 70 orang 4.000,0 75 orang 4.922,5 75 orang 5.000,0 75 orang 5.000,0 75 orang 5.000,0 370 orang 23.922,5
20.850,0 25.365,0 26.000,0 26.500,0 27.000,0 125.715,0
100% 72 orang 20.850,0 73 orang 25.365,0 73 orang 26.000,0 73 orang 26.500,0 73 orang 27.000,0 364 orang 125.715,0
29.980,0 45.240,0 46.500,0 46.750,0 47.000,0 215.470,0 - Dokumen usulan
hasil musrenbang
100% 1 dokumen 14.830,0 1 dokume
n
16.130,0 1 dokumen 16.500,0 1 dokumen 16.750,0 1 dokumen 17.000,0 5 dokumen 81.210,0
- Jumlah desa yang
dievaluasi
100% 11 desa 11.150,0 11 desa 11.550,0 11 desa 12.000,0 11 desa 12.000,0 11 desa 12.000,0 6 desa 58.700,0
- Dokumen profil desa
dan profil kecamatan
100% 1 dokumen 4.000,0 1 dokume
n
4.060,0 1 dokumen 4.500,0 1 dokumen 4.500,0 1 dokumen 4.500,0 5 dokumen 21.560,0
- Jumlah aparatur
desa yang diharapkan
meningkat
pengetahuannya
tentang perencanaan
pembangunan dan
pemberdayaan
masyarakat desa
0 0 - 33 orang 13.500,0 33 orang 13.500,0 33 orang 13.500,0 33 orang 13.500,0 132 orang 54.000,0
Pembinaan
perempuan, budaya,
pemuda dan olah
raga
15 06 Pembinaan
perencanaan
pembangunan dan
pemberdayaan
masyarakat desa
7 01 7 15 04 Pembinaan
ketentraman,
ketertiban dan
pencagahan
bencana
01 03
031503017017
Kantor
Kecamatan
Patuk
Jumlah anggota
Paskibra Kecamatan
yang dibentuk dan
dilatih
Seksi
Tramtib
Kantor
Kecamatan
Patuk
Seksi PMD
Seksi
Tramtib
Kantor
Kecamatan
Patuk
Kantor
Kecamatan
Patuk
18.600,0
2.200,0
7.175,0
6.710,0 7.000,0 7.000,0
Penyiapan Pasukan
Pengibar Bendera
(PASKIBRA)
Kecamatan
7.000,0
7 01 7
7 01 7 15 0501 03
01 03
26.370,0 13.195,0 14.000,0 14.500,0 14.500,0 82.565,0
0 orang -
- Jumlah kelompok
usaha masyarakat
yang melaksanakan
pameran tk
Kecamatan dalam
rangka HUT RI
100% 20 kelompok 5.500,0 20 kelompo
k
5.565,0 20 kelompok 6.000,0 20 kelompok 6.500,0 20 kelompok 6.500,0 100 kelompok 30.065,0
- Jumlah kesepakatan
koordinasi kelompok
pertanian, dan
perkebunan,
peternakan dan
perikanan Darat serta
lingkungan hidup
100% 1 dokumen 3.850,0 1 dokume
n
3.680,0 1 dokumen 4.000,0 1 dokumen 4.000,0 1 dokumen 4.000,0 5 dokumen 19.530,0
- Dokumen hasil
monev bidang
pemberdayaan
masyarakat
100% 1 dokumen 3.020,0 1 dokume
n
3.950,0 1 dokumen 4.000,0 1 dokumen 4.000,0 1 dokumen 4.000,0 5 dokumen 18.970,0
- Jumlah aparatur
desa yang diharapkan
meningkat
pengetahuannya
tentang perencanaan
pembangunan dan
pemberdayaan
masyarakat desa
100% 33 orang 14.000,0 0 - 0 - 0 - 0 -
5.000,0 16.250,0 18.000,0 20.000,0 22.000,0 81.250,0 - Jumlah dan Jenis
pelayanan yang
terselesaikan
100% 8 Jenis 260 Penerbi
tan
layanan
300 Penerbit
an
layanan
300 Penerbita
n
layanan
300 Penerbita
n layanan
1168 layanan 81.250,0
- Frekuensi
koordinasi
penyelenggaraan
pelayanan umum
100% 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 10 kali -
- Jumlah bulan
terlaksananya
pelayanan perizinan
bagi pelaku Usaha
Mikro & kecil
0% 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 48 bulan -
- Jumlah masyarakat
yang diharapkan
meningkat
pemahamannya
tentang proses dan
mekanisme perizinan
0% 66 orang 66 orang 66 orang 66 orang 264 kali -
480.670,0 944.603,0 733.675,0 583.250,0 755.000,0 3.637.518,0
Kantor
Kecamatan
Patuk
Seksi PMD
JUMLAH
7 01 7 15 07 Pembinaan
perekonomian
masyarakat desa
01 03
017017 18.000,0 20.000,0 22.000,0
Penyelenggaraan
pelayanan terpadu
Kecamatan
03 15 08 5.000,0 16.250,0
BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
1. INDIKATOR KINERJA KECAMATAN PATUK
Sebagai komitmen Kecamatan Patuk untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran
RPJMD Kabupaten Gunungkidul, indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja
yang akan dicapai Kecamatan Patuk dalam lima tahun mendatang adalah sebagai berikut :
SASARAN : Kualitas penyelenggaraan Pemerintahan kecamatan meningkat
INDIKATOR SASARAN : Persentase desa yang menetapkan RKPDesa dan APBDesa
tepat waktu
KONDISI KINERJA AWAL : 80%
KONDISI KINERJA AKHIR : 100%
Secara lebih lengkap, telah disajikan dalam lampiran tabel 7.1
tahun 1 tahun 2 tahun 3 tahun 4 tahun 5
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1 Jumlah ASN yang terfasilitasi 150 orang 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2 Jumlah ASN yang mengikuti diklat ,seminar,bimtek 25 orang 70% 80% 80% 80% 80% 80%
3 Jumlah dokumen LAKIP 5 dokumen 100% 100% 100% 100% 100% 100%
4 Dokumen Laporan Keuangan Semesteran 10 dokumen 100% 100% 100% 100% 100% 100%
5 Laporan Keuangan Akhir Tahun 5 dokumen 100% 100% 100% 100% 100% 100%
6 Jumlah petugas penatausahaan keuangan dan aset yang
terfasilitasi dan jumlah dokumen Laporan Keuangan bulanan
60 dokumen 100% 100% 100% 100% 100% 100%
7 Frekuensi pameran yg dilaksanakan 5 kali 100% 100% 100% 100% 100% 100%
8 Dokumen Pengukuran IKM 10 dokumen 100% 100% 100% 100% 100% 100%
9 Dokumen RTP 5 dokumen 100% 100% 100% 100% 100% 100%
10 Jumlah layanan 25 jenis 100% 100% 100% 100% 100% 100%
11 Dokumen Renstra 1 dokumen 100% 100%
12 Dokumen Renja, Rka, DPA, DPA perubahan, Renja perubahan 25 dokumen 100% 100% 100% 100% 100% 100%
13 Dokumen pengendalian SKPD 60 dokumen 100% 100% 100% 100% 100% 100%
14 Dokumen Siklus Tahunan Desa dan produk hukum desa, 25 dokumen 100% 100% 100% 100% 100% 100%
15 Jumlah pengisian jabatan yang terfasilitasi, Jumlah
kades/perangkat desa yang difasilitasi
25 jabatan 100% 100% 100% 100% 100% 100%
16 Frekwensi jumlah koordinasi administrasi pertanahan 35 kali 100% 100% 100% 100% 100% 100%
17 Frekwensi jumlah koordinasi kerjasama antar desa 25 kali 100% 100% 100% 100% 100% 100%
18 Jumlah Dokumen Monografi Desa - Jumlah monografi 25 dokumen 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Tabel 7.1
Indikator Kinerja Kecamatan Patuk Mengacu Tujuan dan Sasaran RPJMD
No Indikator
Kondisi Kinerja
pada awal Periode
RPJMD tahun 0
Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja
pada Akhir
Periode RPJMD