pkn - sistem hukum dan peradilan internasional
DESCRIPTION
By Kiki Evi Wahyuliana ketidak sesuaian hasil pembuatan di laptop dengan yg diupload. banyak menggunakan font hasil download. ketika diupload, maka hanya menggunakan font standard saja. trims ^^TRANSCRIPT
SISTEM HUKUM DAN PERADILAN
INTERNASIONAL
Oleh :Kiki Evi
Wahyuliana
HUKUM INTERNASION
AL
Hukum InternasionalMenurut Prof. Dr.
Mochtar Kusumaatmaja hukum internasional adalah keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas-batas negara antara negara dengan negara, negara dengan subjek hukum internasional lainnya.
Makna Hukum Internasional
ᴥ Kaidah-kaidahᴥMengatur hubungan
atau persoalan yang melintasi batas-batas negara
ᴥ Subjek hukum internasional
Asas-asas Hukum
InternasionalAsas Teritorial : semua barang, semua orang yang berada dalam wilayahnya, maka berlaku hukum nasional untuknya. Semua orang semua barang yang berada di luar wilayahnnya, berlaku hukum internasional.Asas Kebangsaan : apabila seorang warga negara berada di wilayah lain, maka masih berlaku hukum nasional baginya.Asas kepentingan umum : negara berwenang mengatur dan melindungi warga negaranya dalam hubungan masyarakat umum.
Sumber-sumber Hukum Internasional
1. Sumber hukum dalam arti formal
Perjanjian Internasional (traktat)Kebiasaan-kebiasaan internasionalAsas-asas umum hukumKeputusan-keputusan hakimPendapat para ahli hukum internasional
2. Sumber hukum dalam arti material
Ada dua pandangan mengenai sumber hukum internasional :
Alran Naturalis → berasal dari tuhanAliran Positivisme → persetujuan setiap negara
Praktek Ratifikasi di Indonesia
Ratifikasi
Ratifikasi berasal dari bahasa latin yaitu ratificare yang berarti pengesahan (confirmation) atau persetujuan (approval).
Dalam UU No.24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional disebutkan ratifikasi adalah salah satu bentuk pengesahan. Pengesahan adalah perbuatan hukum yang mengikatkan diri pada suatu oerjanjian internasional dalam bentuk ratifikasi, aksesi, penerimaan, persetujuan.
Ratifikasi di Indonesia
Negara RI dalam melakukan perjanjian internasional berdasar pada pasal 11 UUD 1945 yang telah diamandemen dan UU No.24 tahun 2000 tentang perjanjian internasional.
Pasal 11 UUD 1945 hasil amandemen
“Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perjanjian dan perdamaian dengan negara lain”
Pengesahan perjanjian internasional, apabila
berkenaan :
masalah politik, perdamaian, pertahanan & keamanan negara
Perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah
Kedaulatan negara HAM dan lingkungan hidup Pembentukan kaidah
hukum baru Pinjaman atau hibah luar
negeri Ekonomi dengan SDA tidak
dapat diperbaharui
Pengesahan perjanjian internasional dengan keputusan presiden :
Perjanjian induk yang menyangkut kerjasama di bidang ilmu pengetahuan dan teknologiEkonomi dan teknikPerdaganganKebudayaanPelayaran niagaKerjasama penghindaran pajak bergandaKerjasama perlindungan penanaman modalPerjanjian-perjanjian lain yang bersifat teknis
SENGKETA INTERNASIONAL
Sengketa Internasional
Sengketa internasional (International dispute) adalah suatu perselisihan yang terjadi antara subjek hukum internasional.
Sebab-sebab Sengketa Internasional
ᴥ Dari segi politisᴥ Dari suatu wilayah
teritorialᴥ Sebab pengembangan
senjata nuklir atau senjata biologi
ᴥ Permasalahan terorisme
ᴥ Ketidakpuasan terhadap rezim yang berkuasa
ᴥ Adanya hegemoni (pengaruh kekuatan) Amerika
Cara Menyelesaikan Sengketa
Internasional
a. Penyelesaian Secara Damai
Arbitrase Penyelesaian yudisial
Negosiasi Jasa-jasa baik
Mediasi Konsilisasi
PenyelidikanPenyelesaian
di bawah naungan PBB
b. Penyelesaian dengan Cara Kekerasan
Perang dan tindakan
bersenjata non-perang
Retorsi
Tindakan-tindakan
pembalasan
Blockade secara damai dan intervensi
Contoh-contoh kasus sengketa Internasional
ᴥ Konflik Singapura-Malaysia tentang perebutan Pulau Batu Putih
ᴥ Konflik Cina-Jepang mengenai pemilikan Kepulauan Senaku
ᴥ Sengketa Irak-Kuwaitᴥ Konflik Israel-Palestineᴥ Sengketa India-Pakistan
mengenai status wilayah Kashmir
MAHKAMAH INTERNASIONAL
Mahkamah Internasional
Merupakan salah satu badan perlengkapan PBB yang anggotanya terdiri dari ahli hukum terkemuka, yakni 15 orang hakim yang dipilih dari 15 negara dengan masa jabatan 9 tahun.
Tugas Mahkamah
InternasionalTugas mahkamah
internasional adalah memberi nasihat tentang persoalan hukum kepada Majelis Umum dan Dewan Keamanan, juga memeriksa perselisihan atau sengketa antara negara anggota PBB yang diserahkan kepada Mahkamah Internasional.
Kekurangan bukanlah hal yang membuat kita runtuh
Tapi kekurangan adalah cambuk kita untuk tumbuh
Apa adanya diri bukan berarti kita tak berarti
Tapi apa adanya diri adalah suatu kejujuran yang berarti
Terima Kasih