pokok-pokok perubahan kebijakan dana alokasi … · (proposal based) sesuai prioritas dan kebutuhan...
TRANSCRIPT
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN
Disampaikan Oleh :
Sekretaris Direktorat Jenderal Perimbangan KeuanganDirektorat Jenderal Perimbangan Keuangan
POKOK-POKOK PERUBAHANKEBIJAKAN DANA ALOKASI KHUSUS
TAHUN ANGGARAN 2016
Jakarta, 1 Desember 2015
OUTLINE
PAGU ALOKASI DAK FISIK DAN NON FISIK 2016
PENGALOKASIAN DAK 2016
POSTUR TRANSFER KE DAERAH 2016
MEKANISME PENYALURAN DAK 2016
KEBIJAKAN DAK TA 2016
PERUBAHAN KEBIJAKAN DAK
3
KEBIJAKAN DAK TA 2016
1. Mendukung implementasi Nawacita:
• Ketiga: membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dandesa dalam kerangka NKRI;
• Kelima: meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia;
• Keenam: meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing di pasar internasional;
• Ketujuh: kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor domestik.
2. Mendukung percepatan pembangunan infrastruktur publik daerah;
3. Mendukung pemenuhan anggaran pendidikan (20%) dan kesehatan (5%) dengan tetapmenjaga lingkungan hidup dan kehutanan;
4. Mengakomodasi usulan kebutuhan dan prioritas daerah dalam mendukung pencapaianprioritas nasional (Proposal Based).
5. Memperkuat kebijakan afirmasi untuk mempercepat pembangunan daerah perbatasan,tertinggal, dan kepulauan;
6. Mempercepat pengalihan anggaran belanja K/L (dekonsentrasi dan tugas pembantuan) yangsudah menjadi urusan daerah ke DAK;
7. Meniadakan kewajiban penyediaan dana pendamping DAK
8. Merealokasi dana transfer lainnya (BOS, TPG, TAMSIL, dan P2D2) ke dalam DAK non fisik;
No. Hal
PERBEDAAN/PERUBAHAN KEBIJAKAN DAK
2014 2015 2016
1. Kebijakan
Alokasi
Top down
Sesuai prioritas nasional
Top down
Sesuai prioritas nasional
Bottom up
(Proposal based)
Sesuai prioritas dan kebutuhan
daerah serta mengacu pada
prioritas nasional
2. Bidang DAK 19 Bidang DAK 14 Bidang DAK 10 Bidang DAK
3. Perhitungan
Alokasi
Menggunakan Kriteria
Umum, Kriteria Khusus,
dan Kriteria Teknis:
•Daerah dg indeks fiskal
netto (IFN) tinggi bisa
mendapatkan DAK
•Daerah prioritas (6):
Tertinggal, Perbatasan,
Pesisir Kepulauan, Rawan
Bencana, Ketahanan
Pangan, Pariwisata
•Hanya daerah tertinggal
dan perbatasan yang
memenuhi syarat Indeks
Fiskal Wilayah dan Teknis
(IFWT) menerima DAK
Affirmasi
Menggunakan Kriteria
Umum, Kriteria Khusus,
dan Kriteria Teknis:
•Daerah dg indeks fiskal
netto (IFN) tinggi tidak
mendapatkan DAK, kecuali
Papua dan Papua Barat.
•Daerah prioritas (3):
Tertinggal, Perbatasan,
Pesisir Kepulauan
•Sama dengan 2014
memperhitungkan Indeks
Fiskal Neto, Teknis, dan
Fiskal Wilayah serta IKK
•Seluruh daerah Tertinggal
dan Perbatasan dgn IFN
rendah memperoleh DAK
Affirmasi.
Berdasarkan data teknis dari
proposal daerah yang diverifikasi
K/L teknis dengan
mempertimbangkan kinerja
penyerapan, cluster Kemampuan
Keuangan Daerah (KKD), indeks
kemahalan konstruksi (IKK) dan
penyesuaian batas maksimal dan
minimal kenaikan dan total DAK
per daerah :
•Seluruh daerah yang
menyampaikan usulan
memperoleh DAK
•Seluruh daerah Tertinggal,
Perbatasan, Kepulauan langsung
menerima DAK Affirmasi.
No. Hal
PERBEDAAN/PERUBAHAN KEBIJAKAN DAK
2014 2015 2016
4. Jenis/
Cakupan
DAK
DAK Fisik:
• DAK Reguler
• DAK Tambahan (Affirmasi)
DAK Fisik:
• DAK Reguler
• DAK Tambahan:
1. Affirmasi
2. Pendukung Program
Prioritas Kabinet Kerja
(P3K2) dalam APBN-P
3. Usulan Daerah yang
Disetujui DPR-RI dalam
APBN-P
1. DAK Fisik
• DAK Reguler
• DAK Infrastruktur Publik Daerah
(IPD)
• DAK Affirmasi
2. DAK Non Fisik;
• Bantuan Operasional Sekolah
(BOS),
• Bantuan Operasional
Penyelenggaraan (BOP) PAUD,
• Tunjangan Profesi Guru (TPG)
PNSD,
• Tambahan Penghasilan Guru
(Tamsil) PNSD,
• Bantuan Operasional
Kesehatan (BOK), dan Bantuan
Operasional Keluarga
Berencana (BOKB),
• Proyek Pemerintah Daerah dan
Desentralisasi (P2D2), dan
Peningkatan Kualitas Koperasi,
UKM, dan Ketenagakerjaan
(PK2UKMK)
5. Dana
Pendamping
Ada,
• DAK Reguler mins10%,
• DAK Affirmasi 0-3%
(tergantung KKD)
Ada,
• Reguler mins10%,
• Affirmasi 0-3% (tergantung
KKD).
• DAK Tambahan P3K2 & UD
(APBN-P): 0%
Tidak wajib menyediakan Dana
Pendamping.
No. Hal
PERBEDAAN/PERUBAHAN KEBIJAKAN DAK
2014 2015 2016
6. Dana
Penunjang
APBD • DAK Reguler& Affirmasi
APBD
• DAK P3K2 & UD
(APBN-P) --- APBN
(maks 5% dari alokasi)
• APBN (maks 5% dari alokasi)
7. Penyaluran 3 Tahap/Termin (30-45-25)
Minimal realisasi
penyerapan (90%)
Triwulanan (30%-25%-
25%-20%)
Tidak ada persyaratan
minimal realisasi
penyerapan
Triwulanan
Berdasarkan kinerja pelaksanaan
DAK
8. SiLPA • Output tercapai
(Bisa digunakan untuk
sesuai prioritas &
kebutuhan)
• Output tidak tercapai
(Bisa dianggarkan
kembali Permendagri
37/2014)
• Output tercapai
(Bisa digunakan untuk
sesuai prioritas &
kebutuhan)
• Output tidak tercapai
(Potong DAU dan/atau
DBH)
• Output tercapai
(Bisa digunakan untuk sesuai
prioritas & kebutuhan)
• Output tidak tercapai
(Potong DAK tahun berikutnya)
9. Juknis • Ditetapkan 14 hari
setelah PMK Alokasi
ditetapkan
• Berlaku 1 tahun
• Ditetapkan 14 hari
setelah Perpres alokasi
ditetapkan.
• Berlaku 1 tahun.
• Ditetapkan 7 hari setelah
Perpres alokasi ditetapkan.
• Diarahkan berlaku jangka
menengah (> 1 tahun)
No. Hal
PERBEDAAN/PERUBAHAN KEBIJAKAN DAK
2014 2015 2016
10. Pelaporan • Manual, sebagian kecil
menggunakan WBRS
• Laporan belum
terintegrasi/masih parsial
(ke K/L, Kemenkeu,
Kemendagri, dan
Bappenas)
• Sebagian masih manual,
sebagian sudah
menggunkan aplikasi
berbasis web/WBRS
• Laporan sepenuhnya
belum terintegrasi/masih
parsial (ke K/L,
Kemenkeu, Kemendagri,
dan Bappenas)
• Diarahkan semua laporan
menggunakan aplikasi
berbasis Web/WBRS
• Diarahkan laporan terintegrasi.
11. Pagu DAK DAK Fisik Rp33 Triliun DAK Fisik Rp58,8Triliun DAK Fisik Rp85,4 Triliun
12. Dasar Alokasi PMK Perpres Perpres
(dalam triliun rupiah)
Postur Transfer ke Daerah dan Dana Desa TA 2015 dan TA 2016
POSTUR 2015APBN 2015
APBNP 2015
POSTUR 2016 RAPBN 2016 APBN 2016 SELISIH
Transfer ke Daerah 637,9 643,8 Transfer ke Daerah 735,2 723,2 (12,0)
I. Dana Perimbangan 516,4 521,7 I. Dana Perimbangan 710,7 700,4 (10,3)
A. Dana Transfer Umum 495,5 491,5 (4,0)
A. Dana Bagi Hasil 127,6 110,0 1. Dana Bagi Hasil 107,2 106,1 (1,1)
1. Pajak 50,5 54,2 a. Pajak 51,7 51,5 (0,205)
2. Sumber Daya Alam 77,1 55,8 b. Sumber Daya Alam 55,5 54,6 (0,915)
B. Dana Alokasi Umum 352,8 352,8 2. Dana Alokasi Umum 388,2 385,4 (2,8)
B. Dana Transfer Khusus 215,2 208,9 (6,3)
C. Dana Alokasi Khusus 35,8 58,8 a. DAK Fisik 91,7 85,4 (6,3)
II. Dana Transfer Lainnya 104,4 104,4 b. DAK Non Fisik 123,4 123,5 -
II. Dana Insentif Daerah 5,0 5,0 -
III. Dana Otsus dan Dana Keistimewaan DIY 19,4 17,7 (1,6)
III. Dana Otonomi Khusus 16,6 17,1 A. Dana Otonomi Khusus 18,9 17,2 (1,6)
IV. Dana Keistimewaan DIY 0,547 0,547 B. Dana Keistimewaan DIY 0,547 0,547 -
Dana Desa 9,0 20,7 Dana Desa 46,9 46,9 -
JUMLAH 647,0 664,6 JUMLAH 782,2 770,1 (12,0)
9
POSTUR DANA TRANSFER KHUSUS
TA 2015 DAN TA 2016
URAIAN2015 2016
Selisih APBN 2016 -RAPBN
APBNP R-APBN APBN Jumlah %
Triliun Rupiah
Dana Transfer Khusus 161,57 215,26 208,93 -6,33 -2,94%
1. DAK Fisik / DAK* 58,82 91,78 85,45 -6,33 -6,89%
a. DAK Reguler dan Tambahan P3K2 & UD 56,00 57,57 55,09 -2,48 -4,30%
b. DAK Infrastruktur Publik Daerah - 31,39 27,54 -3,85 -12,27%
c. DAK Afirmasi 2,82 2,82 2,82 0,00 0,00%
2. DAK Non Fisik / Dana Transfer Lainnya** 102,75 123,48 123,48 -
a. Tunjangan Profesi Guru PNSD 70,25 71,02 71,02 - -
b. Bantuan Operasional Sekolah 31,30 43,92 43,92 - -
c. Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD 1,10 1,02 1,02 - -
d. Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi 0,10 0,40 0,40 - -
e. Bantuan Operasional Kesehatan dan KB (BOK & BOKB) - 4,57 4,57 -
f. Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD - 2,28 2,28 -
g. Peningkatan Kapasitas Kop., UKM dan Ketenagakerjaan - 0,26 0,26 -
* Terjadi perubahan nomenklatur dimana TA. 2015 disebut sebagai Dana Alokasi Khusus (DAK) sedangkan TA. 2016 menjadi DAK
Fisik
** Terjadi perubahan nomenklatur dimana TA. 2015 disebut sebagai Dana Transfer Lainnya dan termasuk Dana Insentif Daerah (DID)
sedangkan TA. 2016 menjadi DAK Non Fisik dan tidak termasuk DID
PENGALOKASIAN DAK TA 2016
PAGU DAK TA 2016
No. BIDANG REGULER IPD* AFFIRMASI TOTAL DAK
1 Pendidikan 2.665.340.000.000 - 2.665.340.000.000
2 Kesehatan dan KB 16.373.208.000.000 - 16.373.208.000.000
3 Perumahan, Air Minum, dan Sanitasi 835.297.480.000 512.099.000.000 1.347.396.480.000
4 Kedaulatan Pangan 8.315.727.696.000 496.405.000.000 8.812.132.696.000
5 Energi Skala Kecil 677.526.575.000 - 677.526.575.000
6 Kelautan dan Perikanan 1.285.522.980.000 - 1.285.522.980.000
7 Prasarana Pemda 317.235.930.000 - 317.235.930.000
8 LH & Kehutanan 1.602.042.510.000 - 1.602.042.510.000
9 Transportasi 21.573.095.322.000 1.812.171.000.000 23.385.266.322.000
10Sarana Prasarana Perdagangan, IKM dan Pariwisata
1.449.262.180.000 - 1.449.262.180.000
TOTAL 55.094.258.673.000 27.538.632.325.000 2.820.675.000.000 85.453.565.998.000
Sasaran
Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan kesehatan rujukan serta pelayanan kefarmasian.
DAK FISIK BIDANG KESEHATAN
Lingkup Kegiatan
Subbidang Pelayanan Kesehatan Dasara. Pembangunan puskesmas baru/rehabilitasi sedang dan berat bangunan puskesmas/peningkatan dan
pengembangan puskesmas;b. Penyediaan alat kesehatan/penunjang di puskesmas; c. Penyediaan puskesmas keliling perairan/roda 4 dan ambulans.
Subbidang Pelayanan Kesehatan Rujukana. Pembangunan RS baru dan pemenuhan sarana dan prasarana serta peralatan untuk ruang operasi dan ruang
intensive;b. Peningkatan tempat tidur kelas III RS;c. Pembangunan/renovasi dan pemenuhan peralatan Unit Transfusi Darah (UTD) di RS dan
pembangunan/pengadaan peralatan Bank Darah RS;d. Pemenuhan sarana dan prasarana Instalasi Sterilisasi Sentral RS/IPAL RS/Pengolahan Limbah Padat RS.
Subbidang Pelayanan Kefarmasiana. Penyediaan obat dan perbekalan kesehatan di kabupaten/kota untuk puskesmas;b. Pembangunan baru/rehabilitasi dan/atau pengadaan sarana pendukung instalasi farmasi (IF) di provinsi dan
kabupaten/kota.
PAGU ALOKASI DAK FISIK
BIDANG KESEHATAN TA 2016
SUB BIDANG PAGU ALOKASI
Pelayanan Dasar 6.460.280,55
Rujukan 4.563.484,24
Farmasi 3.641.996,22
Sarpras Penunjang Kesehatan 1.104.147,00
TOTAL PAGU 15.769.908,00
(dalam jutaan rupiah)
Dana BOK dialokasikan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan bidang kesehatan, khususnyapelayanan di Puskesmas. Tujuannya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan perilaku hidup bersih dansehat, serta menurunkan Angka Kematian Ibu dan Balita dan malnutrisi.
BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)
DAK NON FISIK BIDANG KESEHATAN
AKREDITASI:
- AKREDITASI RUMAH SAKIT
- AKREDITASI PUSKESMAS
JAMINAN PERSALINAN (JAMPERSAL)
PAGU ALOKASI DAK NON FISIK
BIDANG KESEHATAN TA 2016
(dalam jutaan rupiah)
SUB BIDANG PAGU ALOKASI
Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 2,500,000.00
Akreditasi :
- Akreditasi Rumah Sakit 92,174.61
- Akreditasi Puskesmas 109,127.07
Jaminan Persalinan 1,650,000.00
TOTAL PAGU 4,351,301.68
PENETAPAN ALOKASI, JUKNIS, DAN PENYALURAN
DAK FISIK
PEMERINTAH PUSAT Alokasi DAK per daerah ditetapkan segera dengan Peraturan Presiden tentang rincian APBN setelah UU
APBN diterbitkan. Ketentuan Juknis/Juklak harus sudah ditetapkan oleh K/L paling lama 7 hari kerja setelah alokasi DAK
ditetapkan dalam Perpres Rincian APBN, dimuat dalam UU APBN 2016.
PEMERINTAH DAERAH Daerah penerima DAK wajib mencantumkan alokasi dan penggunaan DAK di dalam APBD. Penggunaan DAK dilakukan sesuai dengan Petunjuk Teknis Penggunaan DAK. DAK dapat digunakan sebesar maksimal 5% untuk dana penunjang kegiatan fisik, yaitu perencanaan,
pengendalian, dan pengawasan.
•30%
•Paling cepat Februari
•Paling lambat 31 Juli
Triwulan I
•25%
•Paling cepat April
Triwulan II•25%
•Paling cepat Juli
Triwulan III
•20%
•Paling cepat Oktober
Triwulan IV
Pe
ny
alu
ran
Pe
ne
tap
an
Alo
ka
si
da
nJu
kn
is
DEFINISI, JENIS, DAN PENYALURAN
DAK NON FISIK
DAK non fisik dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang bersifat non fisik berupa, antara
lain: belanja operasional pendidikan dan kesehatan; tunjangan profesi dan tambahan
penghasilan guru PNSD; dan peningkatan kualitas pengelolaan DAK di bidang
infrastruktur.
DAK non fisik antara lain, meliputi:
Bantuan Operasional Sekolah (BOS);
Tunjangan Profesi Guru PNSD (TPG);
Tambahan Penghasilan Guru PNSD (Tamsil);
Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana
(BOKB);
Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi (P2D2);
Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD;
Peningkatan Kapasitas Koperasi, UKM dan Ketenagakerjaan.
Pe
ny
alu
ran
De
fin
isi
da
n J
en
is
• 25%
• Awal Triwulan (Januari)
Triwulan I
• 25%
• Awal Triwulan (April)
Triwulan II
• 25%
• Awal Triwulan (Juli)
Triwulan III
• 25%
• Awal Triwulan (Oktober)
Triwulan IV
Terima KasihKementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Gedung Radius Prawiro, Jalan Dr Wahidin No. 1Jakarta Pusat 10710Telp./Fax. 021 3509445Email: [email protected]