BAB IPENDAHULUAN1.1 Latar BelakangPada era kontemporer ini di dalam hubungan internasional muncul berbagai masalah baru yang lebih baik dan lebih mudah diselesaikan dengan cara membentuk suatu kerjasama antar negara. Kerjasama tersebut dapat berupa kerjasama diplomatik , kerjasama politik , kerjasama keamanan , kerjasama ekonomi , serta kerjasama dalam bidang sosial budaya. Tentu kerjasama ini didasarkan pada kebutuhan masing masing negara. Kerjasama dalam berbagai bidang tersebut merupakan sebuah implementasi dari politik luar negeri suatu negara. Mengingat bahwa Politik luar negeri adalah Kebijakan suatu negara berdaulat untuk melakukan hubungan dengan negara lain serta dalam menyelenggarakan hubungan luar negeri. Politik luar negeri suatu negara cenderung bersifat tetap dan juga merupakan sebuah pola perilaku suatu negara dalam berhubungan dengan negara lain ataupun hubungan internasional. Didalam sebuah kebijakan luar negeri suatu negara terdapat strategi dan taktik yang digunakan dalam berhubungan dengan negara lain guna memperjuangkan tujuan nasionalnya. Tujuan nasional suatu negara merupakan gambaran dari kepentingan domestik negara tersebut yang dikemas dalam bentuk politik luar negeri. Dengan kata lain dalam mencapai tujuan nasionalnya suatu negara harus melakukan hubungan luar negeri. Hubungan luar negeri adalah aktifitas internasional yang dilakukan oleh negara berdaulat untuk mencapai tujuan nasionalnya. Didalam tujuan nasional terdapat kepentingan domestik yang berusaha diangkat keluar untuk diperjuangkan sehingga kepentingan tersebut dapat dicapai. Setiap negara yang berdaulat memiliki politik luar negerinya masing masing yang tujuannya tidak lain adalah untuk melakukan hubungan antar negara guna mendapatkan kepentingan nasionalnya. Setiap negara juga memiliki kepentingan nasional dengan spesifikasi dan bentuk yang berbeda , namun tidak menutup kemungkinan adanya kemiripan mengenai kepentingan nasional dan biasanya negara negara yang memiliki kemiripan kepentingan tersebut bekerjasama dalam pencapaiannya , contoh konkritnya adalah kerjasama negara negara anggota ASEAN dalam menciptakan stabilitas keamanan dan kemudahan bertransaksi perdagangan di kawasan Asia Tenggara.Jack C Plano berpendapat bahwa Setiap negara, dalam entitasnya, menetapkan kebijakan yang mengatur hubungannya dengan dunia internasional.[footnoteRef:1] Kebijakan tersebut sekaligus berfungsi menjelaskan keterlibatannya dalam isu - isu internasional. Kebijakan negara baik domestik maupun internasional selalu didasarkan pada usaha memelihara dan mewakili kepentingan nasional. Benar adanya mengenai pendapat Jack C Plano yang mengatakan seperti diatas , setiap keberadaan suatu negara pastinya merancang suatu kebijakan yang bersumber pada kepentingan nasionalnya serta sebagai acuan dalam menetapkan diri di dalam masalah / isu isu internasional yang lebih baik dibicarakan bersama agar lebih mudah diselesaikan bersama sama negara lainnya sebagai bentuk keterlibatan suatu negara didalam suatu masalah. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kebijakan negara tersebut bukan hanya untuk mendapatkan kepentingan nasionalnya saja akan tetapi sebagai ketegasan posisi suatu negara dalam menghadapi permasalahan internasional. [1: .Jack C Plano & Ray Olton, International Relations Dictionary (New York Holt, Rinehart & Winston, 1969), hlm. 127.]

Salah satu bentuk implementasi politik luar negeri Indonesia adalah pada saat pendirian organisasi regional Asia Tenggara atau yang kita kenal sebagai Association of Southeast Asia Nations(ASEAN). Pada era kepemimpinan Presiden Soeharto , Indonesia mengutus Mentri Luar Negeri Indonesia pada saat itu Adam Malik. Pembentukan ASEAN merupakan salah satu langkah strategis Indonesia untuk mencapai kepentingan nasionalnya. ASEAN terbentuk melalui The ASEAN Declaration atau Bangkok Declaration yang disepakati di Bangkok pada 8 Agustus 1967 oleh para utusan Menteri Luar Negeri negara anggota ASEAN antara lain Indonesia oleh Adam Malik , Filipina oleh Narciso Ramos , Malaysia oleh Tun Abdul Razak , Singapura oleh S.Rajaratnam , dan Thailand oleh Thanat Khoman.[footnoteRef:2] Indonesia memiliki banyak kepentingan didalam ASEAN yang diperjuangkan serta ditujukan untuk membangun kemajuan didalam Indonesia sendiri. [2: .http://www.asean.org/asean/about-asean/history. ]

Pelaksanaan politik luar negeri Indonesia akan terus berlandaskan prinsip bebas dan aktif. Segala kebijakan luar negeri Indonesia pada dasarnya diabdikan untuk kepentingan nasional Indonesia , begitupun dalam pelaksanaan politik luar negeri terhadap ASEAN. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memiliki peran penting dalam pelaksanaan politik luar negeri Indonesia di era-nya. Perkembangan peran Indonesia dalam pelaksanaan politik luar negeri terhadap ASEAN dapat terlihat pada era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membangun citra Indonesia di kancah regional khususnya dalam forum ASEAN , dan semua tindakan tersebut merupakan bentuk pelaksanaan politik luar negeri Indonesia yang ditujukan untuk kepentingan nasional Indonesia.1.2 Perumusan MasalahMakalah ini memiliki batasan dalam pembahasan yang dibatasi pada era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Didalam makalah ini juga akan membahas perbandingan pelaksanaan politik luar negeri Indonesia antara kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan Megawati Soekarno Putri. Pembahasan akan lebih konsen pada pelaksanaan politik luar negeri Indonesia terhadap ASEAN.Dari latar belakang diatas maka makalah ini merumuskan permasalahan sebagai berikut : Bagaimana Pelaksanaan Politik Luar Negeri Indonesia Terhadap ASEAN Pada Era Kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono? Bagaimana Perbandingan Pelaksanaan Politik Luar Negeri Indonesia Pada Era Presiden Megawati Soekarno Putri?

BAB IIPEMBAHASAN2.1 Pelaksanaan Politik Luar Negeri Indonesia Terhadap ASEAN Pada Era Kepemimpinan Presiden Susilo Bambang YudhoyonoTerpilihnya Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjadi Presiden ke enam Indonesia menimbulkan pertanyaan besar terkait pelaksanaan politik luar negeri Indonesia nantinya. Presiden SBY memiliki keinginan untuk membawa Indonesia menunjukan eksistensinya di ranah regional. Indonesia yang terletak diantara dua benua (Asia dan Australia) dan dua samudera (Hindia dan Pasifik) memiliki keuntungan dalam bidang geopolitik dan geostrategis. Dibawah kepemimpinan Presiden SBY Indonesia lebih membaur kedalam forum regional terlebih lagi pada ASEAN. Fenomena bipolar yaitu dimana ada dua kekuatan besar dunia yang dimiliki Amerika Serikat dan Uni Soviet kini telah berganti menjadi multipolar , dimana ada banyak potensi kekuatan yang dimiliki banyak negara , bukan hanya Amerika Serikat ataupun Uni Soviet (Sekarang Rusia). Sejak dicetuskannya politik luar negeri Indonesia yang Bebas dan Aktif oleh Muhammad Hatta pada 2 September 1948, Indonesia berhasil menempatkan posisinya sebagai negara yang menjadi subyek ataupun aktor utama yang mampu dalam mengambil kebijakan - kebijakan strategis berkaitan dengan kepentingan nasional ataupun konflik dalam kawasan. Melalui politik luar negeri bebas dan aktif pula Indonesia dapat memainkan peran yang relatif independen dalam kancah hubungan internasional. Indonesia berusaha menjadi aktor utama dalam dunia regional maupun global.Di dalam dunia regional Indonesia memiliki posisi strategis untuk mendapatkan kepentingannya. Politik luar negeri Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden SBY menapaki ASEAN sebagai pilar utama pelaksanaan politik luar negeri Indonesia. ASEAN yang menghimpun negara anggota lainnya seperti Thailand , Singapura , Filipina , Malaysia , Brunei Darussalam , Myanmar , Laos , Vietnam , dan Kamboja akan memudahkan Indonesia untuk berhubungan dengan negara negara di kawasan Asia Tenggara. Hubungan luar negeri Indonesia terhadap negara anggota ASEAN menjadi lebih dekat sehingga tidak menutup kemungkinan akan lebih mudah untuk mencapai kerjasama guna memenuhi tujuan nasional negara. Tujuan nasional bangsa Indonesia tercantum dalam alenia keempat Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi : Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, untuk memajukan kesejahtetaan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.[footnoteRef:3]Jelas bahwa segala kebijakan luar negeri Indonesia berdasarkan pada tujuan nasional negara , sehingga dengan masuknya Indonesia menjadi anggota ASEAN maka diharapkan akan memudahkan Indonesia dalam mencapai kepentingan serta tujuan nasionalnya. [3: . Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 , Alinea keempat.]

Presiden SBY selalu mengedepankan politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif dan dengan cara itu Presiden SBY menyatukannya dengan prinsip konstruktifis. Maksudnya adalah politik luar negeri Indonesia lebih bersifat soft diplomacyataupun tindakan tindakan persuasif dan preventif dibandingkan dengan menggunakan cara hard diplomacy yang bagi Indonesia sendiri kurang menguntungkan. Indonesia mengubah cara pandang terhadap negara negara dikawasan Asia Tenggara secara konstruktif dimana lawan menjadi kawan , dan kawan menjadi mitra strategis Indonesia. Tindakan konfrontasi terhadap Malaysia digantikan dengan kemitraan strategis dengan Indonesia , sehingga Indonesia pada masa kepemimpinan Presiden SBY bersikap netral dan bersahabat terhadap negara negara di kawasan Asia Tenggara. Presiden SBY juga menerapkan prinsip Thousand Friends , Zero Enemy , Indonesia ingin lebih menghimpun persahabatan dengan negara lain dan menghindari segala bentuk permusuhan ataupun konfrontasi. Di dalam ASEAN , Indonesia secara khusus menerapkan prinsip tersebut yang di dorong oleh kepentingan nasional Indonesia.Pada era kepemimpinan SBY politik luar negeri Indonesia dijalankan dengan berorientasi kepada pembangunan hubungan / komunitas regional yang lebih komprehensif terutama pada ASEAN. ASEAN sebagai pilar utama kerjasama Indonesia dengan negara negara anggota dan negara non anggota. Dengan merangkul negara negara anggota ASEAN , Indonesia mengantisipasi tindakan permusuhan antar negara di kawasan Asia Tenggara , dan lebih mengusahakan pelembagaan perdamaian. terkait keamanan kawasan pelembagaan perdamaian tersebut bisa dalam bentuk kerjasama keamanan ataupun Security Community (Komunitas Keamanan). Menurut Karl Deutschs mengenai konsep komunitas keamanan[footnoteRef:4], Komunitas keamanan pada ASEAN muncul dengan maksud untuk lebih peduli pada bagaimana cara mengendalikan konflik bukan pada bagaimana menghilangkan perbedaan di antara negara negara anggota yang secara alamiah selalu memiliki perbedaan visi tentang persoalan yang mereka hadapi bersama. Berbeda dengan aliansi pertahanan ataupun keamanan kolektif , komunitas keamanan ASEAN tumbuh dari kepentingan dan identitas bersama diantara negara negara anggotanya dan bukan karena adanya musuh bersama dari ASEAN itu sendiri. Komunitas keamanan ASEAN tidak mendukung penggunaan kekerasan dalam penyelesaian masalah dan menganggap kekerasan sebagai tindakan yang tidak sah.[footnoteRef:5] Dengan kata lain komunitas keamanan begitupun ASEAN mengusahakan perdamaian bukan peperangan. Terkait hal tersebut berkenaan dengan politik luar negeri Indonesia yang menyatakan Thousand Friends , Zero Enemy , Indonesia tidak ingin adanya permusuhan melainkan persahabatan antar negara. ASEAN adalah gerbang utama menuju pelembagaan perdamaian di kawasan Asia Tenggara. Dengan adanya perdamaian di kawasan tersebut maka stabilitas keamanan baik regional maupun nasional akan teracapai. Untuk Indonesia sendiri tentu perdamaian sangat menguntungkan sebab tidak ada ancaman yang mengganggu jalannya politik domestik maupun luar negeri Indonesia. [4: .Karl W.Deutsch,Security Community, dalam James Rosenau (ed.),International Politics and Foreign Policy, New York : Free Press,1961,hlm.98] [5: .Amitav Acharya,Constructing a Security Community in Southeast Asia : ASEAN and the problems of regional order , London and New York : Routledge,2001,hlm.1.]

Sejak Orde Baru, Indonesia menempatkan ASEAN sebagai pilar utama politik luar negeri Indonesia. Setidaknya terdapat tiga alasan utama yang mendasari keputusan tersebut. Pertama, Indonesia adalah salah satu pendiri dan pemrakarsa ASEAN sehingga konsekuensi logisnya ASEAN seharusnya menjadi instrumen politik luar negeri Indonesia. Kedua, ASEAN merupakan organisasi regional di kawasan Asia Tenggara sehingga Indonesia sudah seharusnya terlibat aktif dalam ASEAN. Ketiga, ASEAN memiliki potensi yang besar untuk terlibat dalam arsitektur dan dinamika di kawasan Asia terutama dibidang politik, ekonomi dan sosial.[footnoteRef:6] [6: .CSIS, Seminar Kaji Ulang ASEAN sebagai Sokoguru Politik Luar Negeri Indonesia, http://www.csis.or.id/SeminarEventDetailPast.php?id=227.]

Pada Era Reformasi, banyak pihak yang mempertanyakan tentang relevansi penempatan ASEAN sebagai instrumen politik luar negeri Indonesia. Hal ini dikarenakan selama lebih dari 40 tahun pendirian ASEAN sejak 1967, Indonesia seolah - olah tersandera dalam sangkar emas (golden-cage)[footnoteRef:7] Maksud dari pernyataan tersebut berkaitan dengan posisi Indonesia yang pada dasarnya memiliki keuntungan karena strategis akan tetapi belum mampu memanfaatkan keuntungan tersebut. Indonesia tidak banyak bertindak untuk memanfaatkan posisi strategis tersebut di kawasan Asia Tenggara terlebih lagi pada forum ASEAN. Kendati demikian, pemerintahan SBY tetap memandang penting posisi ASEAN sebagai pilar utama politik luar negeri Indonesia. Hal ini tersirat jelas dari pernyataan Menteri Luar Negeri, Marty Natalegawa dalam pidatonya yang pertama tentang politik luar negeri [7: . Rizal Sukma, Indonesia needs a post-ASEAN Foreign Policy, The Jakarta Post, 30 Juni 2009.]

pada pembukaan Seventh General Conference of the Council for Security Cooperation in theAsia-Pacific (CSCAP) menyatakan bahwa ASEAN akan tetap menjadi pilar utama dalam politik luar negeri Indonesia serta merupakan memantapkan langkah untuk mencapai ASEAN Community.[footnoteRef:8] Pernyataan tersebut menandakan bahwa betapa pentingnya ASEAN bagi Indonesia sebagai pilar utama dalam mencapai kepentingan nasional Indonesia di kawasan Asia Tenggara. Pada era kepemimpinan Presiden SBY memang ASEAN merupakan konsen utama pelaksanaan politik luar negeri Indonesia pada tataran regional. [8: . Remarks by H.E. Dr. Marty Natalegawa, Foreign Minister of the Republic of Indonesia on the Occasion of the 7th General Conference of the Council for Security Cooperation in the Asia Pasific, Jakarta, 16 Oktober 2009,http://www.cscap.org/uploads/docs/General%20Conf%20Reports/7GenConfMinisters%20Remarks.pdf ]

Dari segi ekonomi dengan menjadikan ASEAN sebagai pilar utama pelaksanaan politik luar negeri Indonesia khususnya pada era kepemimpinan Presiden SBY , ada beberapa kepentingan ekonomi yang tercapai, antara lain ASEAN kini menjadi salah satu kawasan yang cukup dinamis dalam menggerakan perekonomian global yang tengah menghadapi resesi. Pada 2010, ASEAN mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 7,5 persen jauh lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi dunia yang hanya tumbuh 4,8 persen.[footnoteRef:9] Secara keseluruhan, kombinasi GDP negara - negara ASEAN mencapai US$ 1,5 triliun yang menjadikan ASEAN sebagai salah satu area ekonomi terbesar dunia disamping China dan Jepang. Jumlah total penduduk yang mencapai 558 juta jiwa ,jumlah yang jauh lebih besar dari Amerika Serikat dan Uni Eropa sehingga menjadikan ASEAN sebagai kawasan dengan potensi pasar tungal yang besar dengan tenaga kerja serta kekayaan alam yang akan menjadi basis produksi menjanjikan bagi sejumlah negara.[footnoteRef:10] Kenyataan tersebut menyatakan bahwa betapa menguntungkannya ASEAN dalam kemajuan ekonomi negara negara anggotanya termasuk Indonesia terkait kepentingan nasionalnya. ASEAN mampu menjadi pesaing kawasan lainnya jika saja terus mengalami perkembangan ekonomi seperti itu. Dan kemajuan ini pastinya akan membawa Indonesia ke arah yang lebih baik lagi dalam bidang ekonomi serta berdampak pada kesejahteraan rakyat Indonesia nantinya. [9: . Faustinus Andrea, ASEAN di tengah Percaturan Dunia, Tempo Online, 9 Desember 2011.] [10: . Caroline Sinulingga, The Economic Integration of ASEAN: An Assessment, The President Post, 25 Desember 2009, hlm. 3, http://www.thepresidentpost.com/wp-content/uploads/2011/11/TPP-06th-Edition.pdf. ]

Pada era kepemimpinan Presiden , posisi Indonesia didalam ASEAN dapat dikatakan sebagai Natural Leader of ASEAN. Hal demikian terbukti dengan banyaknya implementasi politik luar negeri Indonesia melalui program kerja ASEAN. Indonesia mencoba membangun kawasan Asia Tenggara menjadi kawasan yang damai dan mandiri tanpa harus terpengaruh ataupun menjadi kawasan pengaruh negara negara besar (Major Power) seperti Amerika Serikat , China , Jepang , dan India. Indonesia pada era kepemimpinan Presiden SBY mencoba membangun kawasan yang kuat dalam berbagai bidang dan bukan menjadi ajang perbutan pengaruh dari negara besar. Peran Indonesia sangat besar dalam menggerakan kebangkitan ASEAN dan dengan politik luar negeri bebas aktifnya Indonesia tidak akan memihak pada satu kekuatan major power melainkan akan merangkul semua negara untuk dijadikan rekan kemitraan yang pada akhirnya akan mempermudah Indonesia dalam mencapai kepentingan nasionalnya. Indonesia harus bisa mempertahankan eksistensinya dalam ASEAN sebagai pemimpin yang menggerakan ASEAN agar terus berusaha menjadi organisasi kawasan yang mandiri , memajukan ekonomi , menjaga stabilitas keamanan , serta kesejahteraan.Pelaksanaan politik luar negeri Indonesia terhadap ASEAN juga harus sinkron ataupun tidak bertentangan dengan norma dan prinsip ASEAN. Norma dan prinsip ASEAN bersumber pada perjanjian persahabatan dan kerjasama (treaty of amity and cooperation) yang ditandatangani pada pertemuan puncak ASEAN pertama di Bali tahun 1976 , isi dari norma dan prinsip tersebut antara lain : 1)Saling menghormati kemerdekaan , kedaulatan dan integritas wilayah semua bangsa , 2)Setiap negara berhak memelihara keberadaanya dari campur tangan , subversi , kekerasan dari kekuatan luar , 3)Tidak mencampuri urusan dalam negeri lain , 4)Menyelesaikan perbedaan pendapat dan pertikaian dengan jalan damai , 5)Menolak ancaman penggunaan kekerasan. Pelaksanaan politik luar negeri Indonesia terkait norma dan prinsip ASEAN diatas adalah terlihat dalam beberapa contoh kasus seperti Konflik Laut China Selatan (LCS) yang melibatkan negara negara anggota ASEAN seperti Filipina , Brunei , Vietnam serta Malaysia , dan terkait konflik etnis Rohingya di Myanmar. Posisi Indonesia di dalam konflik tersebut tidak bisa terlalu memaksakan kepentingannya sendiri akan tetapi akan berubah pada tataran kepentingan regional khususnya keberadaan ASEAN.Politik luar negeri Indonesia sepanjang tahun 2012 , telah bekerja untuk menciptakan suatu tatanan di kawasan Asia Tenggara dan juga dalam penguatan serta penghormatan dalam norma dan prinsip hubungan baik antar negara yang ditujukan bagi pemeliharaan perdamaian dan keamanan di kawasan Asia Tenggara.[footnoteRef:11] Contoh peran Indonesia pada masalah ini adalah ketika timbul keraguan mengenai kesamaan pandangan ASEAN terhadap Laut China Selatan , Indonesia bergerak melalui shuttle diplomacy selama 36 jam untuk mengkonsolidasikan posisi ASEAN sesuai six-point principles. Selanjutnya, diplomasi Indonesia mendorong momentum pelaksanaan secara menyeluruh Declaration of Conduct (DoC) termasuk di dalamnya suatu regional code of conduct melalui disepakatinya elemen - elemen dasar Code of Conduct (CoC) termaksud serta pengajuan suatu draft awal CoC.[footnoteRef:12] Enam prinsip utama ini merupakan buah manis shuttle diplomacy yang dilakukan Menlu Indonesia Marty M. Natalegawa atas arahan Presiden SBY ke Filipina, Vietnam, Kamboja, dan Singapura. Peran sentral Indonesia tidak dapat dipisahkan dari keberhasilan tercapainya posisi bersama ASEAN ini. ASEANs Six-Point Principles on the South China Sea secara garis besar menjelaskan bahwa perserikatan negara Asia Tenggara tersebut mengafirmasi ulang deklarasi sikap atau declaration of conduct (DoC) terhadap isu Laut China Selatan. Selain itu, sepuluh negara ASEAN juga mengafirmasi ulang pedoman deklarasi sikap itu. Poin berikutnya yang dinyatakan adalah urgensi penyelesaian pembahasan code of conduct (CoC) dan menghargai hukum internasional yang berlaku, yakni United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982. Selanjutnya, Menlu ASEAN sepakat melarang penggunaan kekerasan dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi secara damai sesuai UNCLOS 1982. Berikut adalah isi dari six point principles on South China Sea : ASEAN Foreign Ministers reiterate and reaffirm the commitment of ASEAN Member States to[footnoteRef:13]: 1) The full implementation of the Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea (2002); 2) The Guidelines for the Implementation of the Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea (2011); 3) The early conclusion of a Regional Code of Conduct in the South China Sea; 4) The full respect of the universally recognized principles of International Law, including the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS); 5) The continued exercise of self-restraint and non-use of force by all parties; and 6) The peaceful resolution of disputes, in accordance with universally recognized principles of International Law, including the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS). [11: .http://www.setkab.go.id/berita-6893-sepanjang-2012-indonesia-bekerja-keras-jaga-stabilitas-keamanan-kawasan.html , jumat 4 Januari 2013, (diakses pada 15 Juni 2013).] [12: .ibid] [13: The ASEAN Foreign Ministers resolve to intensify ASEAN consultations in the advancement of the above principles, consistent with the Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia (1976) and the ASEAN Charter (2008). (DPOK/(Diadaptasi dari Kementerian Luar Negeri)]

Dari penyataan diatas terlihat bagaimana peran Indonesia terhadap ASEAN terkait permasalahan konflik Laut China Selatan sangatlah besar. Presiden SBY melalui Mentri Luar Negerinya berusaha menjadi penggerak dalam penyelesaian konflik ini. Indonesia tidak ingin konflik ini merusak integrasi dari ASEAN serta mengancam stabilitas keamanan di kawasan Asia Tenggara. Negara negara anggota ASEAN yang terlibat dalam konflik ini akan berhadapan dengan negara China. Indonesia dengan prinsip politik luar negeri bebas dan aktif berusaha menjadi pihak yang tidak memihak , akan tetapi berusaha mendorong dan memfasilitasi penyelesaian konflik didalam suatu forum. Hal ini juga terkait kepentingan Indonesia terkait isu keamanan kawasan serta eksistensinya sebagai pemimpin ASEAN. Indonesia terus memberi perhatian terhadap masalah ini yang juga melibatkan mitra kerjanya sekaligus anggota ASEAN yang menjadi pilar utama politik luar negeri Indonesia.Selain konflik Laut China Selatan , juga terdapat isu kemanusiaan yang menimpa etnis Rohingya di Rakhine , Myanmar. Konflik ini menimpa etnis Rohingya , dimana telah terjadi pelanggaran kemanusiaan yaitu pengusiran etnis Rohingya yang beragama muslim serta pembunuhan etnis tersebut. Sebagai negara Demokrasi yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia , Indonesia harusnya memberikan tindakan langsung terhadap tindakan ini , begitupun ASEAN yang mewadahi kepentingan negara negara anggotanya. Akan tetapi perlu diperhatikan mengenai norma dan prinsip ASEAN dalam ASEAN Charter pasal 2 ayat (2) poin e yang menyatakan bahwa sesama negara anggota tidak boleh ada saling intervensi. Tentu ini menjadi penghalang bagi ASEAN untuk menindak lanjuti kasus ini , begitupun Indonesia sebagai negara yang membawa nilai Demokrasi. Indonesia sebagai negara yang memiliki penduduk muslim terbesar di kawasan Asia Tenggara pada akhirnya mendukung Organisasi Kerjasama Islam (OKI) untuk melakukan pendekatan terhadap Myanmar terkait penyelesaian masalah Rohingya. Dukungan dari Indonesia sangat membantu OKI dalam melakukan pendekatan kepada Myanmar , karena Indonesia merupakan pemimpin ASEAN sekaligus memiliki diplomasi yang baik terhadap negara anggota ASEAN lainnya. Terlihat bagimana pelaksanaan politik luar negeri Indonesia terkait hal kemanusiaan dan pembangunan nilai nilai demokrasi kepada Myanmar. Tindakan Indonesia jika dikaitkan dengan kepentingannya adalah untuk meningkatkan eksistensinya sebagai negara demokrasi serta bagaimana Indonesia bisa menjadi pengaruh baru dengan membawa nilai nilai demokrasi di kawasan Asia Tenggara.Politik luar negeri Indonesia terhadap ASEAN terkait bidang sosial budaya antara lain pemberantasan narkoba , peningkatan pendidikan , serta sektor pariwisata. Akan tetapi mengingat program ASEAN mengenai free trade area , maka ASEAN akan lebih konsen kepada pemberantasan narkoba. Dibukanya pasar bebas Asia Tenggara (AFTA) tahun 2003, telah dimanfaatkan oleh pengedar narkotika untuk mengembangkan pengaruhnya, mengingat di wilayah tersebut terdapat daerah segitiga emas yaitu Laos, Myanmar dan Thailand, yang merupakan daerah penghasil dan produsen narkoba yang terbesar di Asia Tenggara.[footnoteRef:14] Posisi ini mengakibatkan terbukanya jalur peredaran sampai ke Asia Pasifik dan Asia Tenggara. Di samping itu, kondisi politik dan ekonomi yang belum stabil di negara-negara Asia Tenggara sangat menguntungkan bagi para sindikat narkoba untuk meningkatkan peredaran dan perdagangan narkotika di kawasan ini karena di negara-negara tersebut masyarakatnya cenderung akan melakukan apa saja untuk mendapatkan uang. Hal tersebutlah yang dimanfaatkan oleh pengedar untuk menjalankan bisnisnya. [14: . http://apdforum.com/id/article/rmiap/articles/online/features/2013/06/13/golden-triangle-drugs , 13 Juni 2013 ,(Diakses pada 15 Juni 2013)]

Dalam pertemuan ASEAN Summit 2012 yang diselenggarakan di negara Kamboja pada tanggal 3-4 April para kepala negara anggota menyetujui untuk bersama-sama memerangi peredaran narkoba di antara negara-negara anggota. Persetujuan tersebut terlampir lewat sebuah deklarasi yang dirilis dengan judul Declaration on Drug-Free ASEAN 2015. Sebelumnya,deklarasi bersama untuk ASEAN Bebas Narkoba sudah pernah ditandatangani oleh para Menteri Luar Negeri ASEAN di Manila pada 25 Juli 1998 dan AMM ke-33 di Bangkok pada Juli 2000 lalu, guna mempercepat realisasi Bebas Narkoba ASEAN dari 2020 ke 2015 dan juga mengenai pemberantasan rencana produksi obat terlarang, perdagangan manusia, dan penggunaannya sejak 2009-2015,dan Deklarasi Bali pada Komunitas ASEAN dalam Bali Concord III, dan ASEAN Security Community Blueprint pada 2015.Melalui deklarasi tersebut, para pemimpin negara - negara tersebut juga setuju dan siap untuk berdiskusi mengenai peredaran narkoba. Selain itu, mereka juga sepakat untuk melanjutkan deklarasi ini dengan hal - hal teknis pada tingkat kementerian untuk menghasilkan sebuah rancangan yang berhubungan dengan pemberantasan peredaran narkotika.

Untuk menindaklanjuti deklarasi tersebut, maka diadakan pertemuan Special ASEAN Ministerial Meeting on Drug Matters untuk mendorong dan merealisasikan tercapainya kawasan ASEAN yang bebas narkoba tahun 2015, dihadiri oleh wakil - wakil tingkat menteri yang menangani isu narkotika dan ASEAN Secretariat, dan hasil pertemuannya akan ditindaklanjuti pada pertemuan 33rd ASEAN Senior Official Meeting on Drugs (ASOD) di Kuala Lumpur, Malaysia pada tanggal 25-27 September 2012.[footnoteRef:15] [15: . http://www.setkab.go.id/artikel-5850-.html , 12 September 2012 ,(Diakses pada 15 Juni 2013) ]

Pokok-pokok yang disampaikan oleh Delegasi RI dalam pertemuan tersebut adalah[footnoteRef:16]: [16: .ibid]

1. Indonesia menekankan agar Special ASEAN Ministerial Meeting on Drug Matters dapat memberikan dorongan kuat bagi semua negara anggota, khususnya sectoral bodies di bidang narkotika untuk lebih efektif dan berhasil dalam upaya mencapai Drug Free ASEAN 2015.2. Pentingnya perlindungan kaum muda ASEAN terhadap bahaya narkotika melalui kerja sama nyata antara anggota ASEAN dan mitra wicara, melalui sharing of information, joint cooperation, controlled deliveries, transfer the knowledge and alternative development and implementing comprehensive drug demand reduction.Dari pemaparan diatas dapat dilihat bagaimana pelaksanaan politik luar negeri Indonesia pada era kepemimpinan Presiden SBY yang sangat memiliki peran terhadap ASEAN. ASEAN yang menjadi pilar utama kerjasama Indonesia terhadap negara negara di kawasan Asia Tenggara. Pelaksanaan politik luar negeri Indonesia diimplementasikan dalam bentuk hubungan luar negeri dengan organisasi regional ASEAN. Tentu segala pelaksanaan politik luar negeri Indonesia diabdikan kepada kepentingan dan tujuan nasional Indonesia yang terdapat pada pembukaan UUD 1945 alinea 4. Indonesia berperan aktif dalam ASEAN dan pergerakan politik luar negeri Indonesia sesuai dengan prinsip politik luar negeri bebas dan aktif. Presiden SBY yang lebih menekankan prinsip Thousand Friends , Zero Enemy , berusaha menghindari segala bentuk permusuhan antar negara dan mengajak negara negara lainnya untuk bekerjasama dalam berbagai bidang guna mencapai kepentingan nasional Indonesia itu sendiri. Presiden SBY telah membawa Indonesia melalui politik luar negeri bebas dan aktif untuk bisa mencapai kepentingan nasional di kancah regional khususnya dalam ASEAN. Politik luar negeri Indonesia tidaklah statis akan tetapi dinamis , hal tersebut terlihat dari perkembangan kerjasama dengan ASEAN. Politik luar negeri Indonesia tidaklah bersifat konservatif , maksudnya adalah hanya mempertahankan kerjasama yang sudah ada tanpa melakukan pengembangan lagi. Politik luar negeri pada era kepemimpinan Presiden SBY, lebih terfokus pada pemulihan nama baik Indonesia serta peningkatan peran diplomasi Indonesia di organisasi Internasional khususnya ASEAN mengenai berbagai isu - isu internasional. Konsep yang dibawa oleh Presiden SBY terkait pelaksanaan politik luar negerinya bukan lagi mengenai mendayung diantara dua karang oleh sebab telah runtuhnya Uni Soviet sebagai kekuatan besar dunia , dan Presiden SBY membawa konsep baru mengenai Navigating a turbulent ocean atau mengarungi samudera yang bergolak. Hal ini berarti Indonesia telah berada pada situasi dimana dunia mengalami banyak perubahan terkait masalah global , munculnya kekuatan kekuatan baru dari negara lain , serta mengenai interdependensi antar negara.2.2 Perbandingan Pelaksanaan Politik Luar Negeri Indonesia Pada Era Presiden Megawati Soekarno PutriPelaksanaan politik luar negeri Indonesia mengalami banyak sekali dinamika. Sebelum Presiden SBY menduduki jabatannya sebagai Presiden Indonesia , terlebih dahulu terdapat Presiden wanita Indonesia yang bernama Megawati Soekarno Putri. Perbedaan pelaksanaan politik luar negeri Indonesia antara Presiden SBY dan Megawati terlihat dari ruang lingkup kerjasamanya. Presiden SBY yang cenderung membangun hubungan komprehensif dengan negara negara di kawasan Asia Tenggara serta ASEAN , sedangkan Presiden Megawati lebih condong mengarahkan hubungannya ke kanan yaitu Amerika Serikat. Hubungan Indonesia dan Amerika Serikat pada saat itu dibangun dalam bidang keamanan. Peristiwa runtuhnya Gedung World Trade Center (WTC) oleh aksi terorisme mendorong kerjasama antara Indonesia dan Amerika Serikat untuk bersama menjadi mitra pemberantasan terorisme (war of terrorism). Kerjasama bilateral yang dilakukan oleh Indonesia dan Amerika Serikat dalam bentuk dialog keamanan , pelatihan serta pendidikan militer , dan juga dengan kerjasama di bidang keamanan ini khususnya terorisme , Indonesia merancang perpu anti terorisme dan yang kemudian disahkan menjadi UU anti terorisme. Pada tingkat regional masih terkait masalah terorisme , Indonesia memprakarsai kerjasama ASEAN melalui ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime (AMMTC) deklarasi KTT VII ASEAN tentang tindakan bersama melawan terorisme , dan kerjasama intelijen ASEAN.[footnoteRef:17] Pelaksanaan politik luar negeri pada era Presiden Megawati ditujukan pada kepentingan keamanan Indonesia dengan membentuk kerjasama bilateral dalam bidang pemberantasan terorisme dengan Amerika Serikat. Berbeda dengan era kepemimpinan Presiden SBY yang lebih menggunakan ASEAN sebagai pilar utama pelaksanaan politik luar negeri Indonesia untuk mencapai kepentingan nasional Indonesia. Pelaksanaan politik luar negeri Indonesia pada era Presiden SBY mengalami banyak perkembangan sejak peninggalan kepemimpinan Presiden Megawati. Politik luar negeri Indonesia pada era kepemimpinan Presiden SBY diimplementasi dalam berbagai bidang kerjasama dengan ASEAN , dan pada era kepemimpinan Presiden Megawati lebih condong bekerjasama dengan negara anggota ASEAN dan Amerika Serikat dalam pemberantasan terorisme.Sehingga dengan adanya perkembangan ini dapat dikatakan bahwa politik luar negeri Indonesia tidaklah statis melainkan dinamis sesuai dengan perkembangan hubungan internasional yang ada. [17: . Pribadi , Totok , dkk. 2010 , Sistem Politik Indonesia , Jakarta , Penerbit Universitas Terbuka , modul 9 , 9.35 9.37.]

Pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif Indonesia selalu diabdikan pada kepentingan nasional Indonesia , apapun bentuk kerjasamanya dan dengan negara manapun. Kepentingan nasional Indonesia yang menggerakan segala hubungan kerjasama ataupun hubungan luar negeri Indonesia sebagai negara berdaulat. Pada era kepemimpinan Presiden Megawati , pelaksanaan politik luar negeri Indonesia diabdikan pada kepentingan keamanan nasional Indonesia , sedangkan pada era kepemimpinan Presiden SBY politik luar negeri Indonesia diabdikan pada berbagai kepentingan seperti keamanan , ekonomi , sosial budaya. Dengan kata lain pelaksanaan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif ini tidaklah statis , dan selalu dinamis mengikuti perkembangan jaman serta kebutuhan nasional dari negara itu sendiri.

BAB IIIKESIMPULANPelaksanaan politik luar negeri Indonesia akan selalu diabdikan kepada kepentingan nasional negara di dalam semua era kepemimpinan Presiden. Pada era kepemimpinan Presiden SBY , pelaksanaan politik luar negeri Indonesia berdasarkan pada motto Thousand Friends , Zero Enemy , yang dielaborasikan pada konsep konstruktivis dimana lawan menjadi kawan , dan kawan menjadi mitra kerja yang komprehensif. Pelaksanaan politik luar negeri di era kepemimpinan Presiden SBY lebih kepada pembangunan mitra kerja di kawasan Asia Tenggara , khususnya pada ASEAN. ASEAN merupakan pilar utama Indonesia dalam pelaksanaan politik luar negeri. Indonesia yang berperan sebagai pemimpin ASEAN menggerakan banyak program kerjasama di berbagai bidang seperti bidang keamanan , ekonomi , dan sosial budaya. Pada era kepemimpinan Presiden SBY , pelaksanaan politik luar negeri Indonesia mengalami perkembangan pesat dari era kepemimpinan sebelumnya yaitu pada era Presiden Megawati Soekarno Putri. Pada era kepemimpinan Presiden Megawati , pelaksanaan politik luar negeri Indonesia lebih condong kepada kerjasama bilateral dengan Amerika Serikat dalam pemberantasan terorisme. Pada kancah regional Presiden Megawati menggagas kerjasama dengan negara negara anggota ASEAN dalam pemberantasan terorisme. Baik pada era kepemimpinan Presiden SBY maupun Megawati , pelaksanaan politik luar negeri Indonesia dilakukan untuk mencapai tujuan nasional Indonesia. Pelaksanaan Politik luar negeri Indonesia terhadap ASEAN sangatlah kompleks terlihat dari berbagai macam kerjasama dan peran Indonesia sangatlah besar dalam merangkul negara negara anggota ASEAN serta dalam menjaga eksistensi ASEAN.Pelaksanaan politik luar negeri Indonesia di era kepemimpinan Presiden SBY tetap pada prinsip bebas dan aktif. Pelaksanaan politik luar negeri Indonesia pada dasarnya selalu berkembang dan dinamis sesuai dengan perkembangan hubungan Internasional. Indonesia lebih mengutamakan penerapan soft diplomacy dibandingkan dengan penggunaan hard diplomacy. Indonesia berhasil merangkul negara negara anggota ASEAN untuk menyelesaikan masalah dengan cara diplomacy tanpa harus melakukan intervensi antar negara. Pelaksanaan politik luar negeri Indonesia juga menghormati norma dan prinsip utama ASEAN sehingga dalam pelaksanaannya tidak terjadi resistensi dari negara lain serta Indonesia juga dapat memperjuangkan kepentingan nasionalnya.DAFTAR PUSTAKASumber Buku : Budiardjo , Miriam. 2008 , Dasar dasar Ilmu Politik , Jakarta , Penerbit PT. Gramedia.Deutsch, Karl W,Security Community, dalam James Rosenau (ed.),International Politics and Foreign Policy, New York : Free Press,1961Djafar, Zainuddin. Politik Luar Negeri Indonesia: Pantulan dari Weak State dan Masa Transisi yang Berkepanjangan, Minor Major Issues: Tantangan bagi Pemerintah Baru, Global Jurnal Politik Internasional. Vol.7 No.1 (November 2004).

H.I, A. Rahman. 2007 , Sistem Politik Indonesia , Jakarta , Penerbit Graha Ilmu.Pribadi , Totok , dkk. 2010 , Sistem Politik Indonesia , Jakarta , Penerbit Universitas TerbukaWirajuda, Hassan. 2005, Desain Baru Politik Luar Negeri Indonesia, Analisis CSIS, Vol.34, No. 3.

Wuryandari, Ganewati, dkk (ed). 2008. Politik Luar Negeri Indonesia di Tengah Pusaran Politik Domestik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008).

Website :

www.asean.org

www.kompas.com

Journal/Newspaper:

The Jakarta Post16