Potensi Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Perolehan Hasil Lelang Eksekusi Undang-Undang Hak Tanggungan

Analisis Potensi Pengenaan PPN Pada Lelang Eksekusi Undang-Undang Hak Tanggungan

Ardian Galuh Setyawan

Program Diploma IV Akuntansi Khusus

Sekolah Tinggi Akuntansi Negara

1

Latar Belakang

Dalam pelaksanaan lelang eksekusi UU Hak Tanggungan, negara berpotensi memperoleh pendapatan dari Penerimaan Negara Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Menurut amanat Undang-Undang diwajibkan dipungut PPN atas pengalihan hak/pemindahtanganan objek lelang yang merupakan Barang Kena Pajak. Namun begitu dalam praktik di lapangan, fakta pengaplikasian amanat ketentuan perundangan tersebut belum dapat dilaksanakan dengan optimal

1

Rumusan Masalah

Apa saja sumber penerimaan Negara terkait pelaksanaan lelang eksekusi Hak Tanggungan?

Bagaimana potensi pengenaan PPN pada lelang eksekusi Hak Tanggungan?

Bagaimana aplikasi di lapangan terkait pelaksanaan pungutan penerimaan negara berupa PPN pada lelang eksekusi Hak Tanggungan?

Bagaimana alternatif desain pemungutan potensi PPN pada lelang eksekusi Hak Tanggungan?

2

Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui sumber-sumber penerimaan negara terkait pelaksanaan lelang eksekusi Hak Tanggungan

Untuk menganalisis potensi PPN pada lelang eksekusi Hak Tanggungan

Untuk menganalisis pelaksanaan pemungutan PPN pada hasil lelang eksekusi UU Hak Tanggungan berdasarkan ketentuan hukum dan isu berkembang terkait implementasi kebijakan pelaksanaannya di lapangan.

Merancang desain pemungutan PPN atas lelang eksekusi Hak Tanggungan untuk lebih mengoptimalkan potensi penerimaan negara.

3

Landasan Teori

1. Eksekusi Hak Tanggungan

Ignatius Ridwan Widyadharma mengemukakan bahwa:

Hak pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual objek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutang dari hasil penjualan tersebut.

(sesuai penegasan Ps. 20 ayat 1 UUHT)

Adanya janji untuk menjual sendiri di atur dalam Pasal 6 UUHT yang menentukan bahwa:

apabila debitur cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut.

4

Landasan Teori

2. Lelang Eksekusi Hak Tanggungan

Lelang Eksekusi adalah:

lelang untuk melaksanakan putusan/penetapan pengadilan, dokumen- dokumen lain yang dipersamakan dengan itu, dan/atau, melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

Penjualan lelang mempunyai tujuan agar penjualan barang menjadi terbuka, dan dapat membentuk harga wajar, serta secara tidak langsung masyarakat dapat ikut mengawasi pelaksanaan lelang tersebut. Selain itu, penjualan melalui lelang juga dimaksudkan agar penjualan barang yang merupakan wujud eksekusi dari tindakan penagihan yang dapat diketahui masyarakat dan dapat menimbulkan efek jera bagi debitur

5

Landasan Teori

3. Pajak Pertambahan Nilai

Pengertian PPN

Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dibayarkan atas konsumsi barang atau jasa oleh orang pribadi atau badan

Karakteristik PPN

Multitahap, maksudnya pajak dikenakan di tiap mata rantai produksi dan distribusi Pajak Objektif, maksudnya pengenaan pajak didasarkan pada objek pajak

Objek dan Subjek Pajak Pertambahan Nilai

Objek PPN adalah Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) dalam daerah Pabean atau dari luar pabean ke dalam daerah pabean baik yang berwujud dan tidak berwujud.

Subjek PPN adalah Pengusaha Kena Pajak dan Pengusaha Kecil yang dikukuhkan sebagai PKP

6

Metodologi Penelitian

Objek penelitian ini adalah kebijakan mengenai pengenaan PPN dan prosedur pemungutan PPN atas lelang eksekusi hak tanggungan

Teknik Pengumpulan Data

Dokumentasi

Wawancara: Pegawai subdit Bina Lelang I DJKN, Pejabat Lelang Kelas I, Acccount Representative KPP, Bendahara Penerimaan, Pegawai BRI yang menangani lelang

Penelitian kepustakaan: peraturan perundangan, literatur, artikel

7

Pembahasan

1. Prosedur Lelang Eksekusi Hak Tanggungan

Pemohon lelang mengajukan permohonan lelang ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dengan disertai dokumen-dokumen persyaratan lelang.

Setelah dokumen diterima dan dinyatakan lengkap oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), maka ditetapkan tanggal pelaksanaan lelangnya.

Berdasarkan surat penetapan tersebut, pemohon mengumumkan melalui media yang ditentukan berdasarkan tanggal pengumuman yang telah disebutkan dalam surat penetapan.

Pembeli lelang wajib menyetorkan uang jaminan sebagaimana disebutkan dalam pengumuman, apabila berkeinginan menjadi peserta lelang.

Pada hari H pelaksanaan lelang, Pejabat Lelang membuka dan menawarkan objek lelang. Apabila tidak ada peserta lelang yang mengikuti maka lelang dibuat Risalah Tidak Ada Penawaran

8

Pembahasan

2. Potensi Penerimaan Negara pada Lelang Eksekusi Hak Tanggungan

Hasil bersih lelang

Hasil bersih lelang disetorkan kepada yang berhak, dalam hal ini adalah pemohon lelang eksekusi hak tanggungan.

Dasar Perhitungan : Pokok Lelang Bea Lelang Penjual Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan disetorkan ke kas negara.

Dasar Perhitungan : 5% x Pokok Lelang

Bea lelang penjual

Bea lelang penjual disetorkan ke kas negara

Dasar Perhitungan : 1,5% x Pokok Lelang

Bea lelang pembeli

Bea lelang pembeli disetorkan ke kas negara

Dasar Perhitungan : 2% x Pokok Lelang

BPHTB (pembeli)

Dasar perhitungannya : (Pokok Lelang NPOPTKP) x 5%

9

Pembahasan

3. Potensi Penerimaan Negara PPN pada Lelang Eksekusi Hak Tanggungan

Objek Pajak Pertambahan Nilai

Pasal 1A huruf c UU No. 42 tahun 2009 disebutkan bahwa objek pajak PPN yang termasuk Barang Kena Pajak adalah penyerahan Barang Kena Pajak kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang

pasal 16D UU No. 42 tahun 2009 disebutkan bahwa Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan oleh Pengusaha Kena Pajak ...

Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-121/PJ./2010

bank umum juga dapat melakukan kegiatan yang bukan merupakan penyerahan jasa, misalnya berupa membeli sebagian atau seluruh agunan, baik melalui pelelangan maupun di luar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual di luar lelang dari pemilik agunan dalam hal nasabah debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 12A UU Perbankan. Dalam hal ini, penjualan agunan tersebut merupakan penyerahan Barang Kena Pajak yang terutang PPN.

10

Pembahasan

4. Pelaksanaan Pengenaan PPN Pada Lelang Eksekusi Hak Tanggungan

Faktanya di lapangan, pemungutan PPN atas hasil lelang eksekusi Hak Tanggungan tidak optimal.

Pihak Perbankan merasa keberatan terhadap pelaksanaan kebijakn pemungutan PPN terkait hal ini.

Kurang fleksibelnya mekanisme ketentuan pemungutan PPN dan monitoring pengawasannya PPN dari hasil lelang eksekusi Hak Tanggungan.

Bendahara Pemerintah sebagai penerima hasil lelang tidak diberi kewenangan terkait hak pungut PPN mewakili PKP.

Instansi/Badan Pemerintah yaitu Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara masih kurang koordinasi terkait masalah pengenaan PPN.

11

Pembahasan5. Potensi Pajak Pertambahan Nilai

TahunPokok Lelang (Bruto)Tarif PPNPotensi PPN terserap2010 1.124.692.825.834 10% 112.469.282.583 2011 1.475.203.181.701 10% 147.520.318.170 2012 2.054.619.271.479 10% 205.461.927.148 2013 2.075.140.580.273 10% 207.514.058.027 Total 672.965.585.929

Data Hasil Lelang Nasional

Periode 2010 s.d. 2013

Sumber: Direktorat Lelang DJKN

12

Pembahasan6. Desain Pemungutan PPN pada Lelang Eksekusi Hak Tanggungan

Perlu penyempurnaan peraturan perundangan perpajakan terkait mekanisme pemungutan PPN atas lelang oleh juru lelang dalam bentuk peraturan yang bersifat petunjuk pelaksanaan dan teknis siapa sebagai pemungut dan penyetor PPN. Dalam hal ini mungkin lebih mudah apabila diserahkan kepada Bendahara Penerimaan Lelang sebagai mediator.

Mekanisme pengambilan Risalah Lelang setelah menunjukkan bukti setor PPN ke kas negara oleh Bank.

Diselesaikannya Undang-Undang Lelang Negara karena, selama ini masih mengadopsi peraturan lama jaman Belanda.

Koordinasi lebih mendalam antara Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara secara lebih spesifik dan aktif. Melalui pengintegrasian informasi pelaksanaan lelang melaluii penyusunan Laporan Pelaksanaan Lelang

13

Kesimpulan

Pada prinsipnya proses penyerahan Barang Kena Pajak melalui juru lelang adalah termasuk objek PPN, termasuk diantaranya lelang eksekusi Hak Tanggungan.

Pemungutan dan penyetoran PPN dari hasil lelang Hak Tanggungan masih menemui beberapa hambatan, yaitu terkait payung hukum, lemahnya kebijakan teknis, kurangnya kesadaran wajib pajak, lemahnya proses penegakan peraturannya dan kurang fleksibelnya mekanisme PPN pada lelang eksekusi Hak Tanggungan.

Terdapat potensi income dari sisi penerimaan dari hasil lelang eksekusi Hak Tanggungan yang harus dibenahi bersama-sama oleh instansi terkait dan masyarakat.

14

Saran

Penyempurnaan payung hukum yang lebih jelas dan kuat untuk aplikasi di lapangan, melalui peratruran teknis yang lebih tinggi dari Surat Edaran Dirjen Pajak.

Harmonisasi kebijakan peraturan perundangan pajak, lelang, dan perbankan.

Selama ini pihak Perbankan merasa keberatan dengan pengenaan PPN tersebut, sehingga diperlukan temu bahas dan pengkajian lebih lanjut dalam penetapan kebijakan pemungutan PPN ini.

15