POWER POINT

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

WIDYAWATI BOEDININGSIH,SH.,MH.

OKTOBER 2010 – INTENSIVE

POWER POINT : HUKUM ADMINISTRASI

NEGARA

WIDYAWATI BOEDININGSIH,SH.,MH

BAB I – PENDAHULUAN

•PENGANTAR•OBYEK ( NEGARA )• ISTILAH HAN•LETAK HAN•DEFINISI HAN•RUANG LINGKUP HAN

HK ADMINISTRASI NEGARA

WIDYAWATI BOEDININGSIH,SH.,MH

PENGANTAR

PENGANTAR :

DASARNYA HUKUM :

PIH + PHI + ILMU NEGARA

MKDKH P H I + P I H Hk.PERDATA / HK.PIDANA/

Hk.INTERNASIONAL Hk.ADAT/

Hk.DAGANG / DSB

PIH + PHI + ILMU NEGARA

HUKUM TATA NEGARAHUKUM ADMINISTRASI NEGARA

HUKUM :

HUKUM PRIVAAT HUKUM PERDATA HUKUM DAGANG

HUKUM PUBLIEK HUKUM PIDANA HUKUM INTERNASIONAL

HUKUM TATA NEGARA

DAS DAL

Hk PRIVAAT :

“Hk yang mengatur hubungan2 antara orang yang satu dengan orang yang lain, dengan menitik beratkan kepada ke – pentingan perseorangan”

Contoh :

a>Hukum Perdata / Burgerlijk Recht :“ Rangkaian peraturan2 Hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang lain,dengan menitikberatkan kepada kepentingan perseorangan “

BW (BURGERLIJK WETBOEK ) / KHUS /KITAB UNDANG-UNDANG HK SIPIL

Diresmikan pada 1 Oktober 1838

b> Hukum Dagang :

“Keseluruhan aturan hukum yang mengatur dengan disertai sanksi terhadap perbuatan manusia di dalam usaha mereka untuk menjalankan perdagangan “

• KUHD / Wetboek Van Koophandel Indonesia ( W.K ) – mulai berlaku 1 Mei 1848

HUKUM PUBLIK / HUKUM NEGARA :

“ Hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan alat-alat perlengkapan atau hubungan antara negara dengan perseorangan ( Warga Negara ) “

Hukum Pidana :” Hukum yang mengatur ttg pelanggaran & kejahatan thd kepentingan umum “

Hukum Internasional :” Sekumpulan hukum

yang sebagian besar terdiri atas asas-asas & peraturan tingkah laku yang mengikat Negara2 & karena itu ditaati dalam hubungan negara2”

HK PERDATA INTERNAS & HK PUBLIK INTERNAS

Hukum Tata Negara :

“Sekumpulan peraturan hukum yang me - ngatur organisasi dari negara,hubungan antar alat perlengkapan negara dalam garis vertikal &horizontal,serta kedudukan Warga Negara & Hak-hak Asasi “

HUKUM :

privaat Recht * isi Hk.Perdata Hk Dagang

Hk.Pidana Publiek Recht HI HAN Hk.Tata Negara

• TEMPAT BERLAKUNYA

• SUMBERNYA

• BENTUKNYA

• WAKTU BERLAKUNYA

• FUNGSINYA HUKUM MATERIIL

HUKUM FORMIL

HUKUM MATERIIL :

HUKUM PERDATAHUKUM PIDANA HUKUMHUKUM TATA NEGARA FORMILHUKUM ADMINISTRASI

HUKUM FORMIL :

HUKUM ACARA PERDATAHUKUM ACARA PIDANA PLKHHUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA

OBYEK NEGARA

ILMU NEGARA HUKUM TATA NEGARA FHHK ADMINISTARSI NEGARA

ILMU ADMINISTRASI NEGARA - FIA

HTN + HAN

Tidak ada perbedaan prinsip hanya khusus di dalam hukum

ADMINISTRASI NEGARA

ILMU ADMINISTRASI NEGARA BedaHK ADMINISTRASI NEGARA

HAN Administratief Recht – Belanda Droit Administratief - Perancis Administrative Law - Inggris Verwaltungs Recht - Jerman

ISTILAH HAN :

1.H T P SK Mendikbud RI N0 : 0198/V/1978; pernah digunakan di Unair,UGM ,

Unibraw; Unpad

2.HTUP Wiryono Projodikoro

3.HTUN UU No.14 / 1970 Tap II / MPR / 1983 UU No.5 / 1986

HTUN :

UUDS 1950 → Pasal …….KRIS → Pasal ……UU No.14 / 1970 → Pasal …..UU No.8 /1974 → Pasal 35Kurikulum UI

LETAK HAN DLM KERANGKA HUKUM

1. HTN Dalam arti Luas2. Hukum yang tidak termasuk dalam Hk.Pri- vaat & Hk.Pidana 3. Merupakan Hukum Antara , artinya : Terletak antara Hukum Perdata & Pidana ( Sehingga mempunyai pengaruh terutama Watak & Sifat )

HUBUNGAN DENGAN HK.PERDATA;HK PIDANA & HUKUM TATA NEGARA

HUKUM TATA NEGARA

HK.PERDATA HK.ADM HK.PIDANAMATERIIL

FORMIL

MATERIIL

FORMIL

MATERIIL

FORMIL

RUANG LINGKUP HAN

1.Dasar –dasar & Prinsip- prinsip Umum dari HAN.2.Hukum tentang Organisasi3.Hukum tentang Aktivitas2 daripada Adm Neg4.Hk ttg Sarana2 daripada Adm Negara5.Hk Administrasi Pemerintah Daerah6.Hk ttg Peradilan Administrasi Negara

DEFINISI HAN

1.LOGEMANN “ Hukum yang mengatur bagaimana cara Pemerintah ikut berperan di dalam kehidupan Sosial “

2. Prof,Dr.PRAYUDI ATMOSUDIRDJO “ Adalah Hukum mengenai seluk beluk

Administrasi Negara “

3. GERANDO “Hukum yang mengatur hubungan timbal balik antara Pemerintah dan yang di pemerintah “

4. VAN VOLEN HOVEN “ Rangkaian & peraturan yang mengatur organ tertinggi & organ rendah setelah organ tersebut melakukan kewenangannya .”

5. DE HANN “ Merupakan Instrumen yuridis bagi

Pemerintah / Penguasa untuk secara aktif mengendalikan kehidupan masyarakat .”

PEMERINTAH WARGA

KESIMPULAN :

DEFINISI HAN

“HUKUM MATERILL :“Merupakan pedoman bagi warga masyarakat tentang bagaimana orang selayaknya berbuat atau tidak berbuat di dalam masyarakat “

Contoh :

HUKUM FORMIL :

“Kumpulan ketentuan-ketentuan tentang cara bagaimana orang harus menyelesailan masalah-masalah dan mendapatkan keadilan dari Hakim apabila kepentingannya atau hak-haknya dilanggar oleh orang lain dan sebaliknya bagaimana cara mempertahankan kebenarannya apabila ia dituntut oleh orang lain .”

*Kesimpulan