pp 109 2012 pengendalian tembakau indonesia inggris
TRANSCRIPT
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 109 TAHUN 2012
TENTANG PENGAMANAN BAHAN YANG MENGANDUNG
ZAT ADIKTIF BERUPA PRODUK TEMBAKAU BAGI KESEHATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang :
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 116 Undang-Undang
Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, perlu menetapkan
Peraturan Pemerintah tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau
Bagi Kesehatan; Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun
2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
MEMUTUSKAN: Menetapkan :
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGAMANAN BAHAN YANG MENGANDUNG ZAT ADIKTIF
BERUPA PRODUK TEMBAKAU BAGI KESEHATAN.
GOVERNMENT REGULATION OF REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 109 OF 2012 ON
CONTROLLING MATERIAL CONTAINING ADDICTIVE SUSBTANCE IN THE FORM OF
TOBACCO PRODUCT FOR HEALTHY
WITH THE GRACE OF GOD ALMIGHTY PRESIDENT OF REPUBLIC OF INDONESIA
Considering :
that in order to implement the provision of Article 116 of Law Number
36 of 2009 on Healthy, it is deemed necessary to enact Government
Regulation on Controlling Material Containing Addictive Substance in The Form of Tobacco Product for healthy;
In the view of : 1. Article 5 subsection (2) Republic of
Indonesian Constitutions of 1945;
2. Law Number 36 of 2009 on Healthy (Statette of Gazette of Republic of Indonesia of 2009 Number 144,
Supplement to State Gazette of Republic of Indonesia Number
5063);
DECIDING:
To determine :
GOVERNMENT REGULATION ON
THE CONTROLLING MATERIAL CONTAINING ADDICTIVE SUBSTANCE IN THE FORM OF
TOBACCO PRODUCT FOR HEALTHY.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang
dimaksud dengan: 1. Zat Adiktif adalah bahan yang
menyebabkan adiksi atau
ketergantungan yang membahayakan kesehatan dengan
ditandai perubahan perilaku, kognitif, dan fenomena fisiologis, keinginan kuat untuk
mengonsumsi bahan tersebut, kesulitan dalam mengendalikan penggunaannya, memberi prioritas
pada penggunaan bahan tersebut daripada kegiatan lain,
meningkatnya toleransi dan dapat menyebabkan keadaan gejala putus zat.
2. Produk Tembakau adalah suatu
produk yang secara keseluruhan
atau sebagian terbuat dari daun tembakau sebagai bahan bakunya
yang diolah untuk digunakan dengan cara dibakar, dihisap, dan dihirup atau dikunyah.
3. Rokok adalah salah satu Produk
Tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya,
termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman
nicotiana tabacum, nicotiana rustica, dan spesies lainnya atau
sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan
tambahan. 4. Nikotin adalah zat, atau bahan
senyawa pyrrolidine yang terdapat dalam nicotiana tabacum, nicotiana rustica dan spesies lainnya atau sintetisnya yang bersifat adiktif dapat mengakibatkan
ketergantungan.
5. Tar adalah kondensat asap yang merupakan total residu dihasilkan saat Rokok dibakar setelah
dikurangi Nikotin dan air, yang bersifat karsinogenik.
CHAPTER 1 GENERAL PROVISION Article 1
In this Government Regulation, the
following terms shall mean: 1. Addictive substance is a material
that causes addiction or
dependency that harm health which is marked by change in
behavioral, cognitive, and physiological phenomena, a strong desire to consume these
materials, difficulties in controlling its use, giving priority to the activity of using this
material over other activities, increasing of tolerance and can
cause a state of withdrawal.
2. Tobacco Product is a product that
is wholly or partly made of
tobacco leaf as its raw material which is processed for use by
burning, snorted, inhaled or chewed.
3. Cigarette is one of Tobacco
Products, which is itended to be burned and snorted and/or inhaled its smoke, including clove
cigarette, white cigarette, cigar or other forms which are made of plants such as nicotiana tabacum, nicotiana rustica, and other species or synthetic that
their smokes containing nicotine and tar, with or without additional material.
4. Nicotine is substance, or pirrolidin material compound
contained in nicotiana tabacum, nicotiana rustica and other
species or synthetics that are addictive and can lead to dependence.
5. Tar is a smoke condensate in the
form of residue total which is produced during cigarette burning, after Nicotine and water being reduced, which has carcinogenic
6. Iklan Niaga Produk Tembakau
yang selanjutnya disebut Iklan Produk Tembakau, adalah iklan komersial dengan tujuan
memperkenalkan dan/atau memasyarakatkan barang kepada khalayak sasaran untuk
mempengaruhi konsumen agar menggunakan Produk Tembakau
yang ditawarkan. 7. Promosi Produk Tembakau adalah
kegiatan pengenalan atau
penyebarluasan informasi suatu Produk Tembakau untuk menarik
minat beli konsumen terhadap Produk Tembakau yang akan dan sedang diperdagangkan.
8. Sponsor Produk Tembakau adalah
segala bentuk kontribusi langsung atau tidak langsung, dalam
bentuk dana atau lainnya, dalam berbagai kegiatan yang dilakukan oleh lembaga atau perorangan
dengan tujuan mempengaruhi melalui Promosi Produk Tembakau atau penggunaan Produk
Tembakau. 9. Label adalah setiap keterangan
mengenai Produk Tembakau yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk
lain yang disertakan pada Produk Tembakau, dimasukkan ke dalam,
ditempatkan pada, atau merupakan bagian Kemasan Produk Tembakau.
10. Kemasan adalah bahan yang digunakan untuk mewadahi dan/atau membungkus Produk
Tembakau baik yang bersentuhan langsung dengan Produk
Tembakau maupun tidak. 11. Kawasan Tanpa Rokok adalah
ruangan atau area yang
dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan
memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan Produk
Tembakau. 12. Setiap Orang adalah orang
perseorangan atau badan, baik
nature.
6. Commercial Advertising of
Tobacco Product, hereinafter so called Tobacco Product Advertising, is a commercial
advertisement which intends to introduce and/or promote a
product to target audience to persuade consumers using Tobacco Product being offered.
7. Tobacco Product Promotion is an
activity to introduce or
disseminate information about Tobacco Product which aims to
attract the consumers’ interest in buying the Tobacco Product which is going to be traded and
already traded.
8. Tobacco Product Sponsor is any form of direct or indirect contribution, in the form of funds
or others, in various kinds of activities held by institution or individual which aims to
influence the public through Tobacco Product Promotion or the
use of Tobacco Product.
9. Label is any note about Tobacco
Product in the form of images, text, and combination of both or
other form which are inserted into, placed or part of Tobacco Product Packaging.
10. Packaging is material used as container and/or packs of
Tobacco Product either directly or indirectly contact with the Tobacco Product.
11. Smoke-Free Zone is a room or
area which is prohibited from smoking activity or activity of produce, sell, advertise and/or
promote Tobacco Product.
12. Every person is an individual or entity, whether in the form of
yang berbentuk badan hukum
maupun tidak berbadan hukum. 13. Pemerintah Pusat yang
selanjutnya disebut Pemerintah
adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintah Negara
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
14. Pemerintah Daerah adalah
gubernur, bupati, atau walikota dan perangkat daerah sebagai
unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
15. Menteri adalah menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
16. Kepala Badan adalah kepala badan yang tugas dan tanggung
jawabnya di bidang pengawasan obat dan makanan.
legal entity or not.
13. Central Government, hereinafter
called Governemnt, shall be
President of Republic of Indonesia who holds the authority of Government of Republic
Indonesia as set forth in the 1945 Constitution of Republic of
Indonesia.
14. Regional Government shall be
governor, regent, or major and regional instrument as the
organizing of regional elements.
15. Minister is the Minister who held
government affairs in the field of health.
16. Head of Board is the Head of Board who has duty and
responsibility in the field of food and drug control.
Pasal 2
(1) Penyelenggaraan pengamanan penggunaan bahan yang mengandung Zat Adiktif berupa
Produk Tembakau bagi kesehatan diarahkan agar tidak mengganggu dan membahayakan kesehatan
perseorangan, keluarga, masyarakat, dan lingkungan.
(2) Penyelenggaraan pengamanan
sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) bertujuan untuk: a. melindungi kesehatan
perseorangan, keluarga, masyarakat, dan lingkungan dari bahaya bahan yang mengandung
karsinogen dan Zat Adiktif dalam Produk Tembakau yang dapat menyebabkan penyakit, kematian,
dan menurunkan kualitas hidup; b. melindungi penduduk usia
produktif, anak, remaja, dan perempuan hamil dari dorongan lingkungan dan pengaruh iklan
dan promosi untuk inisiasi penggunaan dan ketergantungan
terhadap bahan yang mengandung Zat Adiktif berupa Produk
Article 2
(1) The implementation of controlling the usage of material containing addictive substance in the form of
tobacco product is held in order to prevent any disturbance or threat which may afflict the health of
individual, family, community and environment.
(2) The implementation of controlling
as referred to in subsection (1)
aims to: a. protect the health of individual,
family, community, and the environment from the hazards of materials containing carcinogens
and Addictive Substances in Tobacco Products that can cause illness, death, and low quality of
life; b. protect the population of
productive age, children, teenager, and pregnant women from the influence of environment
and persuasion of advertising and promotion for the initiation of
the use of and dependence on material containing Addictive
Tembakau;
c. meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat terhadap bahaya merokok dan
manfaat hidup tanpa merokok; dan
d. melindungi kesehatan masyarakat
dari asap Rokok orang lain.
Substances such as Tobacco
Products; c. increase public awareness and
vigilance against the dangers of
smoking and the benefits of living without smoking, and
d. protect public health from
secondhand smoke (passive smokers).
Pasal 3
Peraturan Pemerintah ini mengatur
mengenai: a. Produk Tembakau;
b. tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
c. penyelenggaraan;
d. peran serta masyarakat; dan e. pembinaan dan pengawasan.
Article 3
This Government Regulation govern
about:
a. Tobacco Product;
b. responsibility of Central and Regional
Government;
c. pulic’s participation; and
d. guidance and supervision.
BAB II
PRODUK TEMBAKAU Pasal 4
Produk Tembakau yang diatur dalam
Peraturan Pemerintah ini meliputi Rokok dan Produk Tembakau lainnya yang
penggunaannya terutama dengan cara dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, yang mengandung Zat Adiktif
dan bahan lainnya yang berbahaya bagi kesehatan.
CHAPTER II
TOBACCO PRODUCT Article 4
Tobacco Product regulated in this
Government Regulation covers Cigarette and other Tobacco Products
which are particularly used through burning, snorted and inhaled, and contain addictive substance and other
ingredients that are harmful to health.
Pasal 5
(1) Selain Produk Tembakau
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Produk Tembakau yang
mengandung nicotiana tabacum, nicotiana rustica, dan spesies lainnya dan/atau hasil olahannya
termasuk pembuatan sintetis yang jenis dan sifatnya sama atau
serupa dengan yang dihasilkan oleh nicotiana spesies dan penggunaannya dengan cara
dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya termasuk dalam
ketentuan Peraturan Pemerintah ini.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai
Produk Tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
dengan Peraturan Menteri.
Article 5
(1) In addition to tobacco products as
referred to in Article 4, any tobacco
product containing tobacco nicotiana
tabacum, nicotiana rustica and other
species and/ or their processed
products, including the manufacture
of synthetic which has identical or
similar type and nature to those
produced by nicotiana species and
used through burning, smoked
and/or inhaled is included in the
provision of this Regulation.
(2) Further provisions on tobacco
products as referred to in subsection
(1) shall be regulated by the Minister
Regulation.
BAB III TANGGUNG JAWAB
PEMERINTAH DAN PEMERINTAH
DAERAH Pasal 6
(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya bertanggung jawab mengatur,
menyelenggarakan, membina, dan mengawasi pengamanan bahan yang mengandung Zat Adiktif
berupa Produk Tembakau bagi kesehatan.
(2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas ketersediaan akses terhadap
informasi dan edukasi atas pengamanan bahan yang mengandung Zat Adiktif berupa
Produk Tembakau bagi kesehatan.
CHAPTER III
RESPONSIBILITIES OF CENTRAL AND REGIONAL GOVERNMENT
Article 6
(1) Central and Regional governments, in accordance to their authority, are responsible for regulating,
implementing, guiding and supervising the control of materials
containing Addictive Substances, such as Tobacco Products for health.
(2) Central and Regional governments are responsible for the availability of access to information and
education on the controlling of materials containing addictive
substances, such as tobacco products, for health.
Pasal 7
(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah mendorong kegiatan
penelitian dan pengembangan dalam rangka pengamanan bahan yang mengandung Zat Adiktif
berupa Produk Tembakau bagi kesehatan.
(2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah mendorong pelaksanaan diversifikasi Produk Tembakau.
Article 7
(1) Central and Regional government
shall encourage research and development activities concerning
control of materials containing addictive substances such as Tobacco Products for health.
(2) Central and Regional government shall encourage the implementation of the tobacco
product diversification.
BAB IV
PENYELENGGARAAN Bagian Kesatu
Umum
Pasal 8
Penyelenggaraan pengamanan bahan
yang mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi kesehatan meliputi:
a. produksi dan impor; b. peredaran; c. perlindungan khusus bagi anak
dan perempuan hamil; dan d. Kawasan Tanpa Rokok.
CHAPTER IV
IMPLEMENTATION Part One
General
Article 8
The implementation of material
containing Addictive Substance in the form of Tobacco Product for health cover:
a. production and import; b. distribution; c. special protection for children and
pregnant women; and d. Smoking-Free Zones;
Bagian Kedua Produksi dan Impor
Pasal 9
Setiap orang yang memproduksi
dan/atau mengimpor Produk Tembakau wajib memiliki izin sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 10
(1) Setiap orang yang memproduksi Produk Tembakau berupa Rokok harus melakukan pengujian
kandungan kadar Nikotin dan Tar per batang untuk setiap varian yang diproduksi.
(2) Ketentuan mengenai pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tidak berlaku terhadap Rokok klobot, Rokok klembak menyan, cerutu, dan tembakau iris.
(3) Pengecualian sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku apabila perkembangan teknologi telah mampu melakukan
pengujian kandungan kadar Nikotin dan Tar terhadap Rokok
klobot, Rokok klembak menyan, cerutu, dan tembakau iris.
Pasal 11
(1) Pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan di laboratorium yang sudah
terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Hasil pengujian kandungan kadar Nikotin dan Tar sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Kepala Badan.
Pasal 12
(1) Setiap orang yang memproduksi Produk Tembakau dilarang menggunakan bahan tambahan
kecuali telah dapat dibuktikan secara ilmiah bahan tambahan tersebut tidak berbahaya bagi
Part Two Production and Import
Pasal 9
Any person who produces and/or
imports tobacco products shall have permit in accordance with laws and
regulations.
Article 10
(1) Any person, who produces Tobacco
Products such as cigarette, shall perform the testing levels of nicotine and tar content per stick
for each variant which is produced.
(2) Provisions concerning the testing
as referred to in subsection (1) shall not apply to klobot cigarette,
incensed klembak cigarettes, cigars, and tobacco slices,
(3) Such exemption, as reffered to in subsection (2), shall not be applied
if the development of technology is capable of performing level testing of Nicotine and Tar content on
klobot cigarette, incensed klembak cigarette, cigars and tobacco slices.
Article 11
(1) Testing as referred to in Article 9
that has been conducted in a laboratory that has been accredited in accordance with laws and
regulations. (2) The results of testing the levels of
Nicotine and Tar content as
referred to in subsection (1) shall be reported to the Head of Board.
Article 12
(1) Any person who produces Tobacco Products are prohibited from using
additional materials unless it has been scientifically proved that such additional material is not harmful
kesehatan.
(2) Bahan tambahan yang dapat digunakan pada produksi Produk Tembakau sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Menteri.
(3) Setiap orang yang memproduksi
Produk Tembakau yang menggunakan bahan tambahan
yang berbahaya bagi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif
oleh Menteri berupa penarikan produk atas biaya produsen.
Pasal 13
(1) Setiap orang yang memproduksi
dan/atau mengimpor Produk
Tembakau berupa Rokok putih mesin dilarang mengemas kurang
dari 20 (dua puluh) batang dalam setiap Kemasan.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tidak berlaku bagi Produk Tembakau selain Rokok
putih mesin. (3) Setiap orang yang memproduksi
dan/atau mengimpor Produk
Tembakau berupa Rokok putih mesin dengan Kemasan kurang dari 20 (dua puluh) batang dalam
setiap Kemasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan
sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 14
(1) Setiap orang yang memproduksi dan/atau mengimpor Produk
Tembakau ke wilayah Indonesia wajib mencantumkan peringatan kesehatan.
(2) Peringatan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) berbentuk gambar dan tulisan yang harus mempunyai satu makna.
(3) Peringatan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercetak menjadi satu dengan
Kemasan Produk Tembakau.
to health.
(2) Additional material which can be used in Tobacco Product production as referred to in
subsection (1) shall be regulated by the Minister Regulation.
(3) Any person who produces Tobacco
Product using additional material that is harmful to health as referred
to in subsection (1) shall be penalized with administration sanction by the Minister in the form
of order to recall product at the producer’s expense.
Article 13
(1) Any person who produces and/or
imports Tobacco Products such as
white cigarette machine is not allowed to pack less than 20
(twenty) sticks of cigarette in each Package.
(2) Provisions as referred to in
subsection (1) shall not apply to Tobacco Products other than white
cigarette machine. (3) Any person who produces and/or
imports tobacco products such as
white cigarette machine with less than 20 (twenty) sticks in each Pack as described in subsection (1)
shall be penalized with administration sanction as stated
in the provisions of laws and regulations.
Article 14
(1) Any person who produces and/or
imports Tobacco Products into the territory of Indonesia must include
health warning.
(2) Health warning as referred to in
subsection (1) is in the form of images and text that must have single meaning.
(3) Health warning as referred to in
subsection (2) is printed together with the Package of Tobacco Products.
Pasal 15
(1) Setiap 1 (satu) varian Produk
Tembakau wajib dicantumkan
gambar dan tulisan peringatan kesehatan yang terdiri atas 5 (lima) jenis yang berbeda, dengan
porsi masing-masing 20% (dua puluh persen) dari jumlah setiap
varian Produk Tembakaunya. (2) Ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), tidak
berlaku bagi industri Produk Tembakau nonPengusaha Kena
Pajak yang total jumlah produksinya tidak lebih dari 24.000.000 (dua puluh empat
juta) batang per tahun. (3) Industri Produk Tembakau
sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) wajib mencantumkan paling sedikit 2 (dua) jenis gambar dan
tulisan peringatan kesehatan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri.
Pasal 16
Ketentuan lebih lanjut mengenai gambar dan tulisan peringatan kesehatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15 diatur dengan Peraturan Menteri setelah berkoordinasi dengan
menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
Pasal 17
(1) Gambar dan tulisan peringatan
kesehatan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 15 dicantumkan pada setiap Kemasan terkecil dan
Kemasan lebih besar Produk Tembakau.
(2) Setiap Kemasan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) mencantumkan 1 (satu) jenis
gambar dan tulisan peringatan kesehatan.
(3) Ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Rokok klobot, Rokok
klembak menyan, dan cerutu Kemasan batangan.
(4) Pencantuman gambar dan tulisan
Article 15
(1) Every variant of Tobacco Products
must be equipped with images and text of health warnings which consists of 5 (five) different types,
with a portion of each of 20 (twenty) percent of the amount of any variant of Tobacco Product.
(2) Provision, as referred to in
subsection (1), shall not apply to tobacco product industry of non-Taxable entrepreneur where its
total amount of production is not more than 24,000,000 (twenty-four
million) sticks per year.
(3) Tobacco Products Industry as
referred to in subsection (2) shall include at least 2 (two) types of images and text of health warnings
as stated in the Ministerial Regulation.
Article 16
Further provisions concerning image and text of health warnings as referred
to in Article 14 and Article 15 shall be regulated by the Minister after
coordinating with the minister who organizes governmental affairs in the field of finance.
Article 17
(1) Images and text of health alert as
referred to in Article 15 shall be listed on every smallest Package and greater size of Package of
Tobacco Products.
(2) Any Package as described in subsection (1) shall include 1 (one) type of images and health
warnings.
(3) Provision as referred to in subsection (1) does not apply to cigarettes klobot, incensed
klembak cigarette and cigar with bars Package.
sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. dicantumkan pada bagian atas Kemasan sisi lebar bagian depan dan belakang masing-masing
seluas 40% (empat puluh persen), diawali dengan kata “Peringatan”
dengan menggunakan huruf berwarna putih dengan dasar hitam, harus dicetak dengan jelas
dan mencolok, baik sebagian atau seluruhnya;
b. gambar sebagaimana dimaksud pada huruf a harus dicetak berwarna; dan
c. jenis huruf harus menggunakan huruf arial bold dan font 10
(sepuluh) atau proporsional dengan Kemasan, tulisan warna putih di atas latar belakang hitam.
(5) Gambar dan tulisan peringatan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak boleh tertutup
oleh apapun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
(4) Inclusion of images and text as
referred to in subsection (1) shall meet the following requirements:
a. imprinted on the upper side of the package, on the wide side of the front and back part at 40% (forty
percent) of width, begin with the word "Warning" by using white
letters with black background, it must be printed clearly and prominently, either in part or in full;
b. images as referred to in letter a must be printed in color, and
c. the letter font must be Arial Bold and at size of 10 or proportional to the Package, white text on a black
background.
(5) Images and text of health warning as reffered to in subsection (4) must no be covered with any
material in accordance with the provision of laws and regulations.
Pasal 18
Setiap orang yang memproduksi
dan/atau mengimpor Produk Tembakau tanpa mencantumkan peringatan kesehatan berupa gambar dan tulisan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 17 dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Pasal 19
Setiap orang yang memproduksi
dan/atau mengimpor Produk Tembakau berupa Rokok wajib mencantumkan
informasi kandungan kadar Nikotin dan Tar sesuai hasil pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 pada Label
setiap Kemasan dengan penempatan yang jelas dan mudah dibaca.
Article 18
Any person who produces and/or imports tobacco products without
including health warnings as referred to in Article 14, Article 15, and Article 17
shall be sanctioned in accordance with the provisions of the laws and regulations.
Article 19
Any person, who produces and/or
imports tobacco products such as cigarettes, must include information about the content of Nicotine and Tar
levels, based on the testing results as referred to in Article 11, on the label of
each package in a clear placement and easy to read.
Pasal 20
Pencantuman informasi tentang kandungan kadar Nikotin dan Tar
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 wajib ditempatkan pada sisi samping setiap Kemasan Produk Tembakau,
dibuat kotak dengan garis pinggir 1 mm (satu milimeter), warna kontras antara
warna dasar dan tulisan, ukuran tulisan paling sedikit 3 mm (tiga milimeter), sehingga dapat terlihat dengan jelas dan
mudah dibaca.
Pasal 21
Selain pencantuman informasi tentang
kadar Nikotin dan Tar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, pada sisi samping lainnya dari Kemasan Produk
Tembakau wajib dicantumkan: a. pernyataan, “dilarang menjual
atau memberi kepada anak berusia di bawah 18 tahun dan perempuan hamil”; dan
b. kode produksi, tanggal, bulan, dan tahun produksi, serta nama dan
alamat produsen.
Pasal 22
Pada sisi samping lainnya dari Kemasan Produk Tembakau sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 20 dapat dicantumkan pernyataan, “tidak ada batas aman” dan “mengandung lebih
dari 4000 zat kimia berbahaya serta lebih dari 43 zat penyebab kanker”.
Pasal 23
Setiap orang yang memproduksi dan/atau mengimpor Produk Tembakau
tanpa mencantumkan informasi kandungan kadar Nikotin dan Tar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19,
Pasal 20, dan Pasal 21 dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Article 20
Inclusion of information about the content of Nicotine and Tar content as
referred to in Article 19 shall be placed on side part of each Package of Tobacco Products, it is made in a box-shape
with edge lines of 1 (one) mm, contrast color for the background color and text,
the text size is at least 3 (three) mm, so it can be seen clearly and read easily.
Article 21
In addition to the inclusion of information on the levels of Nicotine and
Tar as referred to in Article 20, on the other side of the package of tobacco products must include:
a. statement: "it is prohibited to sell or give to children under 18 years of age
and pregnant women"; b. production code, date, month and year
of production, as well as the name and
address of the Manufacturer.
Article 22
On the other side of the package of tobacco products as referred to in
Article 20, it may be included the statement "There is no safe limit" and "contains more than 4000 harmful
chemicals substances and more than 43 cancer-causing substances."
Article 23
Any person who produces and/or
imports tobacco products without including the information about the
content of Nicotine and Tar as referred to in Article 19, Article 20 and Article 21 will be penalized with administrative
sanctions in accordance with the provisions of laws and regulations.
Pasal 24
(1) Setiap produsen dilarang untuk mencantumkan keterangan atau tanda apapun yang menyesatkan
atau kata-kata yang bersifat promotif.
(2) Selain larangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), setiap produsen dilarang mencantumkan
kata “Light”, “Ultra Light”, “Mild”, “Extra Mild”, “Low Tar”, “Slim”, “Special”, “Full Flavour”, “Premium” atau kata lain yang mengindikasikan kualitas,
superioritas, rasa aman, pencitraan, kepribadian, ataupun kata-kata dengan arti yang sama.
(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi
Produk Tembakau yang sudah mendapatkan sertifikat merek sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan. (4) Setiap orang yang memproduksi
dan/atau mengimpor Produk
Tembakau yang mencantumkan keterangan atau tanda apapun
yang menyesatkan atau kata-kata yang bersifat promotif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Article 24
(1) Every manufacturer is prohibited from stating any misleading signs or words that are promotive.
(2) In addition to the prohibition
referred to in subsection (1), each
producer banned the word "Light", "Ultra Light", "Mild", "Extra Mild", "Low Tar", "Slim", "Special", " Full Flavour "," Premium "or other
words that indicate quality, superiority, security, imaging, personality, or words with the
same meaning.
(3) The provisions referred to in subsection (2) shall not apply to
Tobacco Products that already obtained brand certificate in accordance with laws and
regulations. (4) Any person who produces and / or
imports Tobacco Products stating misleading signs or words that are promotive as referred to in
subsection (1) shall be sanctioned in accordance with the provisions of laws and regulations.
Bagian Ketiga Peredaran
Pasal 25
Setiap orang dilarang menjual Produk
Tembakau: a. menggunakan mesin layan diri;
b. kepada anak di bawah usia 18 (delapan belas) tahun; dan
c. kepada perempuan hamil.
Pasal 26
(1) Pemerintah melakukan pengendalian Iklan Produk
Tembakau. (2) Pengendalian Iklan Produk
Tembakau sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan pada media cetak, media penyiaran,
media teknologi informasi,
Part Three
Circulation Article 25
It is forbidden to sell Tobacco Products: a. using self-service machine;
b. to children under the age of 18 (eighteen) years, and
c. to pregnant women.
Article 26
(1) Government shall control Tobacco
Product Advertising.
(2) Control on Tobacco Product
Advertising as referred to in subsection (1) shall apply to
advertising in the print media, broadcast media, information
dan/atau media luar ruang.
Pasal 27
Pengendalian Iklan Produk Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, antara lain dilakukan sebagai berikut:
a. mencantumkan peringatan kesehatan dalam bentuk gambar
dan tulisan sebesar paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari total durasi iklan dan/atau 15% (lima
belas persen) dari total luas iklan; b. mencantumkan
penandaan/tulisan “18+” dalam
Iklan Produk Tembakau; c. tidak memperagakan,
menggunakan, dan/atau menampilkan wujud atau bentuk Rokok atau sebutan lain yang
dapat diasosiasikan dengan merek Produk Tembakau;
d. tidak mencantumkan nama
produk yang bersangkutan adalah Rokok;
e. tidak menggambarkan atau menyarankan bahwa merokok memberikan manfaat bagi
kesehatan; f. tidak menggunakan kata atau
kalimat yang menyesatkan; g. tidak merangsang atau
menyarankan orang untuk
merokok; h. tidak menampilkan anak, remaja,
dan/atau wanita hamil dalam
bentuk gambar dan/atau tulisan; i. tidak ditujukan terhadap anak,
remaja, dan/atau wanita hamil; j. tidak menggunakan tokoh kartun
sebagai model iklan; dan
k. tidak bertentangan dengan norma yang berlaku dalam masyarakat.
Pasal 28
Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Iklan Produk Tembakau di media cetak
wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
a. tidak diletakkan di sampul depan
dan/atau belakang media cetak, atau halaman depan surat kabar;
Technology media, and / or
outdoor media.
Article 27
Control on Tobacco Product Advertising as referred to in Article 26 are
implemented as follows: a. include health warnings in the
form of images and text by at least 10% (ten percent) of the total duration of the advertising
and / or 15% (fifteen percent) of total width of advertising;
b. include marking/text “18+” in Advertising of Tobacco Products;
c. it does not demonstrate, use, and/or
display the form or shape of a Cigarette or other terms that can be associated with a brand of Tobacco
Products;
d. it does not state the name of the product in question is a Cigarette;
e. it does not describe or suggest that smoking is beneficial to health;
f. it does not use the word or phrase
that is misleading; g. it does not stimulate or advise people
to smoke;
h. it does not display the children,
tenager, and/or pregnant women in the form of images and/or text;
i. it is not intended for children,
teenager, and/or pregnant women; j. it does not use cartoon characters as
an advertising model, and
k. it does not contrary with the prevailing norms in society.
Article 28
In addition to the provisions referred to in Article 27, Tobacco Product Advertising
in the print media must meet the following requirements:
a. it is not placed on the front and/or
back of the sprint media, or the front
page of a newspaper;
b. tidak diletakkan berdekatan
dengan iklan makanan dan minuman;
c. luas kolom iklan tidak memenuhi
seluruh halaman; dan d. tidak dimuat di media cetak
untuk anak, remaja, dan
perempuan.
Pasal 29
Selain pengendalian Iklan Produk Tembakau sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 27, iklan di media penyiaran hanya dapat ditayangkan setelah pukul 21.30 sampai dengan
pukul 05.00 waktu setempat.
Pasal 30
Selain pengendalian Iklan Produk Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, iklan di media teknologi
informasi harus memenuhi ketentuan situs merek dagang Produk Tembakau
yang menerapkan verifikasi umur untuk membatasi akses hanya kepada orang berusia 18 (delapan belas) tahun ke
atas.
Pasal 31
Selain pengendalian Iklan Produk Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, iklan di media luar
ruang harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
a. tidak diletakkan di Kawasan Tanpa Rokok;
b. tidak diletakkan di jalan utama
atau protokol; c. harus diletakkan sejajar dengan
bahu jalan dan tidak boleh
memotong jalan atau melintang; dan
d. tidak boleh melebihi ukuran 72 m2 (tujuh puluh dua meter persegi).
b. it is not placed adjacent to the
advertising of food and drink;
c. the wide of advertising columns does not fill the entire page, and
d. it does not published in the print
media for children, teenager, and women.
Article 29
In addition to Control on Tobacco Product Advertising as referred to in
Article 27, advertising in broadcast media is only allowed to be aired after 21.30 until 05.00 of Regional time.
Article 30
In addition to Control on Tobacco Product Advertising as referred to in Article 27, advertising in information
technology media shall comply with international trademarks of Tobacco
Products that apply age verification to restrict access only to people at the age of 18 (eighteen) years or older.
Article 31
In addition to Control on Tobacco
Product Advertising as referred to in
Article 27, advertising in outdoor media
must meet the following requirements:
a. it is not placed in the Free-Smoking
Area;
b. it is not placed on the main road or
protocol;
c. it should be placed parallel to the
shoulder of the road and should not
be bypassed or transverse, and
d. it should not exceed the size of 72
m2 (seventy two square meters).
Pasal 32
Dalam rangka memenuhi akses ketersediaan informasi dan edukasi
kesehatan masyarakat, Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyelenggarakan iklan layanan masyarakat mengenai
bahaya menggunakan Produk Tembakau.
Pasal 33
Ketentuan lebih lanjut mengenai Iklan Produk Tembakau diatur dengan
peraturan instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penyiaran.
Pasal 34
Ketentuan lebih lanjut mengenai Iklan Produk Tembakau di media luar ruang
diatur oleh Pemerintah Daerah.
Pasal 35
(1) Pemerintah melakukan pengendalian Promosi Produk Tembakau.
(2) Ketentuan pengendalian Promosi Produk Tembakau sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut: a. tidak memberikan secara
cuma-cuma, potongan harga, hadiah Produk Tembakau, atau produk lainnya yang
dikaitkan dengan Produk Tembakau;
b. tidak menggunakan logo dan/atau merek Produk Tembakau pada produk atau
barang bukan Produk Tembakau; dan
c. tidak menggunakan logo dan/atau merek Produk Tembakau pada suatu
kegiatan lembaga dan/atau perorangan.
Pasal 36
(1) Setiap orang yang memproduksi dan/atau mengimpor Produk Tembakau yang mensponsori
suatu kegiatan lembaga dan/atau
Article 32
In order to meet the availability of access to information and education of public
health, Government and Regional Government shall held public service advertisements about the dangers of
using Tobacco Products.
Article 33
Further provision on the Advertising of Tobacco Products is governed with the
regulation of the agency that organizes the government affair in the field of broadcasting.
Article 34
Further provision on the Advertising of Tobacco Products for outdoor media is
governed with the Regional Government.
Article 35
(1) Government shall control the Promotion of Tobacco Products.
(2) The provision on Tobacco Product Promotion control as referred to in subsection (1) shall be as follows:
a. Tobacco Product or a other
products associated with Tobacco Products is not given in free, with discount, as a gift;
b. It does not use a logo and/or brand of Tobacco Products on the products or goods that are
not Tobacco Products, and c. It does not use a logo and/or
brand of Tobacco Products on
the activities of institutions and/or individuals.
Article 36
(1) Any person who produce and/or import Tobacco Products that sponsor an activity of institutions
and/or individuals can only be
perorangan hanya dapat
dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. tidak menggunakan nama merek dagang dan logo Produk Tembakau termasuk brand image Produk Tembakau; dan
b. tidak bertujuan untuk
mempromosikan Produk Tembakau.
(2) Sponsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk
kegiatan lembaga dan/atau perorangan yang diliput media.
Pasal 37
Setiap orang yang memproduksi
dan/atau mengimpor Produk Tembakau yang menjadi sponsor dalam bentuk tanggung jawab sosial perusahaan
hanya dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. tidak menggunakan nama merek dagang dan logo Produk Tembakau termasuk brand image Produk Tembakau; dan
b. tidak bertujuan untuk
mempromosikan Produk Tembakau.
Pasal 38
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengendalian Sponsor Produk Tembakau sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 36 dan Pasal 37 diatur oleh Pemerintah Daerah.
Pasal 39
Setiap orang dilarang menyiarkan dan
menggambarkan dalam bentuk gambar atau foto, menayangkan, menampilkan
atau menampakkan orang sedang merokok, memperlihatkan batang Rokok, asap Rokok, bungkus Rokok
atau yang berhubungan dengan Produk Tembakau serta segala bentuk informasi Produk Tembakau di media cetak, media
done with the following conditions:
a. it does not use trademarked names and logos of Tobacco Products including brand image of Tobacco
Product, and b. it is not intended to promote
Tobacco Products.
(2) Sponsor as referred to in
subsection (1) is prohibited for an
activity of institutions and/or individuals that are covered by
media.
Article 37 Any person producing and/or importing
Tobacco Products which becomes sponsor in the form of corporate social
responsibility can only be done with the following conditions:
a. it do not use trademarked names
and logos of Tobacco Products including Tobacco Product brand image, and
b. it does not intend to promote
Tobacco Products.
Article 38
Further provisions on procedures in controlling Tobacco Product Sponsor as
referred to in Article 36 and Article 37 is regulated by the Regional Government.
Article 39
Any person is forbidden to broadcast and describe in the form of images or
photographs, publish, display or expose people smoking, show Cigarette, Cigarette smoke, Cigarette packs or
tobacco-related products as well as any form of Tobacco Product information in
the print media, broadcast media, and
penyiaran, dan media teknologi
informasi yang berhubungan dengan kegiatan komersial/iklan atau membuat orang ingin merokok.
Pasal 40
Setiap orang yang mengiklankan
dan/atau mempromosikan Produk Tembakau tidak sesuai dengan
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 35, Pasal 36,
Pasal 37, dan Pasal 39, dikenakan sanksi administratif oleh Menteri dan/atau menteri terkait berupa:
a. penarikan dan/atau perbaikan iklan;
b. peringatan tertulis; dan/atau c. pelarangan sementara
mengiklankan Produk Tembakau
yang bersangkutan pada pelanggaran berulang atau pelanggaran berat.
Bagian Keempat
Perlindungan Khusus Bagi Anak Dan
Perempuan Hamil
Pasal 41
Penyelenggaraan perlindungan anak dan perempuan hamil terhadap bahan yang
mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau, dilaksanakan secara terpadu dan komprehensif melalui kegiatan
pencegahan, pemulihan kesehatan fisik dan mental serta pemulihan sosial.
Pasal 42
Kegiatan pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dilakukan
dalam rangka memberi pemahaman kepada anak dan perempuan hamil mengenai dampak buruk penggunaan
Produk Tembakau.
Pasal 43
(1) Kegiatan pemulihan kesehatan fisik dan mental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41
ditujukan untuk memulihkan kesehatan baik fisik maupun
information technology media related to
commercial activities/advertisements or make people want to smoke.
Article 40
Everyone who advertise and / or promote tobacco products not in accordance with
the provisions of Article 27, Article 28, Article 29, Article 30, Article 31, Article 35, Article 36, Article 37, and Article 39,
shall be imposed with administration sanction by the Minister and/or the
relevant minister in the form of:
a. withdrawal and / or reparation of
advertising; b. written warnings and / or c. temporary ban on advertising of
Tobacoo Product for repeated or serious violation.
Part Four
Special Protection for Children and
Pregnant Women
Article 41
Implementation of protection of children and pregnant women to materials
containing Addictive Substances, such as Tobacco Products, is carried out in an integrated and comprehensive through
prevention, restoration of physical and mental health and social recovery.
Article 42
Prevention activities referred to in Article 41 carried out in order to give an
understanding to children and pregnant women about the adverse effects of tobacco product use.
Article 43
(1) The physical and mental health
recovery as referred to in Article 40 is intended to restore both physical and mental health of children and
pregnant women due to the use of
mental anak dan ibu hamil akibat
penggunaan bahan yang mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau.
(2) Pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan antara lain:
a. pemeriksaan fisik dan mental; b. pengobatan;
c. pemberian terapi psikososial; d. pemberian terapi mental;
dan/atau
e. melakukan rujukan.
(3) Pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh tenaga kesehatan yang
berkompeten.
Pasal 44
(1) Kegiatan pemulihan sosial
sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 41 ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan
kemampuan anak yang mengalami disfungsi sosial akibat penggunaan bahan yang
mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau agar dapat melaksanakan fungsi sosial secara
wajar. (2) Kegiatan pemulihan sosial
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui rehabilitasi sosial dalam bentuk antara lain:
a. motivasi dan diagnosis psikososial;
b. perawatan dan pengasuhan;
c. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
d. bimbingan mental spiritual; e. bimbingan fisik; f. bimbingan sosial dan
konseling psikososial; g. pelayanan aksesibilitas;
h. bantuan dan asistensi sosial; i. bimbingan resosialisasi; j. bimbingan lanjut; dan/atau
k. melakukan rujukan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai
rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur
materials containing addictive
substances such as tobacco products.
(2) Recovery as referred to in subsection (1) through activities such as:
a. physical and mental examinations;
b. treatment; c. psychosocial therapy; d. mental therapy, and / or
e. referral.
(3) Recovery as described in
subsection (2) performed by
competent medical personnel.
Article 44
(1) The social recovery as referred to in
Article 40 is intended to restore and develop the abilities of children who
experience social dysfunction due to the use of materials containing addictive substances such as
tobacco products in order to conduct normal social functioning.
(2) The social recovery as referred to in subsection (1) through social rehabilitation is conducted in the
following ways: a. motivation and psychosocial
diagnosis; b. treatment and care; c. vocational training and
entrepreneurship development; d. mental and spiritual guidance;
e. physical guidance; f. social assistance and
psychosocial counseling;
g. improve accessibility; h. social assistance and support; i. resocialization guidance;
j. advance guidance and / or k. giving referral.
(3) Further provisions on social
rehabilitation as referred to in
subsection (2) shall be regulated
dengan peraturan menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
Pasal 45
Setiap orang yang memproduksi
dan/atau mengimpor Produk Tembakau dilarang memberikan Produk Tembakau
dan/atau barang yang menyerupai Produk Tembakau secara cuma-cuma kepada anak, remaja, dan perempuan
hamil.
Pasal 46
Setiap orang dilarang menyuruh anak di
bawah usia 18 (depalan belas) tahun untuk menjual, membeli, atau mengonsumsi Produk Tembakau.
Pasal 47
(1) Setiap penyelenggaraan kegiatan
yang disponsori oleh Produk
Tembakau dan/atau bertujuan untuk mempromosikan Produk
Tembakau dilarang mengikutsertakan anak di bawah usia 18 (delapan belas) tahun.
(2) Setiap orang yang menyelenggarakan kegiatan yang disponsori Produk Tembakau
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengikutsertakan anak di
bawah usia 18 (delapan belas) tahun dikenakan sanksi oleh pejabat Pemerintah Daerah sesuai
dengan kewenangannya.
Pasal 48
(1) Dalam rangka memberikan perlindungan kepada anak terhadap bahaya bahan yang
mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau, Pemerintah
dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan posko pelayanan selama 24 (dua puluh empat) jam.
(2) Posko pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa hotline service atau call center.
with government regulation that
organizes government affairs in the field of social.
Article 45
Any person producing and / or importing
Tobacco Products is prohibited from giving Tobacco Products and / or goods
that resemble Tobacco Products freely to children, teenager, and pregnant women.
Article 46
Any person is forbidden to have children
under the age of 18 (eighteen) years to sell, buy or consume Tobacco Products.
Article 47
(1) Any project sponsored by Tobacco
Products and / or intended to
promote Tobacco Products is prohibited from involving children
under the age of 18 (eighteen) years of age.
(2) Any person who organizes events sponsored by Tobacco Products as referred to in subsection (1) which
involving children under the age of 18 (eighteen) years will be imposed
with a sanction imposed by the Regional Government in accordance with its authority.
Article 48
(1) In order to provide protection for children against the dangers of substance containing Addictive
Substances such as Tobacco Products, Central and Regional
Governments are required to provide post services for 24 (twenty four) hours.
(2) Post service as referred to in subsection (1) may be a hotline service or call center.
Bagian Kelima
Kawasan Tanpa Rokok Pasal 49
Dalam rangka penyelenggaraan pengamanan bahan yang mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau
bagi kesehatan, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mewujudkan
Kawasan Tanpa Rokok.
Pasal 50
(1) Kawasan Tanpa Rokok
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 antara lain: a. fasilitas pelayanan kesehatan;
b. tempat proses belajar mengajar; c. tempat anak bermain; d. tempat ibadah;
e. angkutan umum; f. tempat kerja; dan
g. tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan.
(2) Larangan kegiatan menjual, mengiklankan, dan
mempromosikan Produk Tembakau tidak berlaku bagi tempat yang digunakan untuk
kegiatan penjualan Produk Tembakau di lingkungan Kawasan Tanpa Rokok.
(3) Larangan kegiatan memproduksi Produk Tembakau tidak berlaku
bagi tempat yang digunakan untuk kegiatan produksi Produk Tembakau di lingkungan Kawasan
Tanpa Rokok. (4) Pimpinan atau penanggung jawab
tempat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) wajib menerapkan Kawasan Tanpa Rokok.
Pasal 51
(1) Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf f dan huruf g
menyediakan tempat khusus untuk merokok.
(2) Tempat khusus untuk merokok
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus merupakan ruang
Part Five
Free-Smoking Zone Article 49
In respect of the security of materials containing addictive substances such as tobacco products for the healthcare,
government and Regional government to realize the region without cigarettes.
Article 50
(1) Free-Smoking Zone (KTR) as referred to in Article 49 include place of:
a. health care facilities; b. teaching and learning process; c. where children play;
d. places of worship; e. public transport;
f. workplace, and g. public places and other places
which have been determined.
(2) Prohibition on activities to sell,
advertise and promote Tobacco Products do not apply to premises/place used for selling
activity of Tobacco Products within the area of Free-Smoking Zone.
(3) Prohibition on producing Tobacco
Product does not apply to premises/place used for producing Tobacco Products within the the
area of Free-Smoking Zones.
(4) The head or person in charge of the
said premise/Place as referred to in
subsection (1) shall apply Free-Smoking Zone.
Article 51
(1) Free-Smoking Zone, as referred to
in Article 50 letter f and g, shall
provide special place for smoking.
(2) Special place for smoking as
referred to in subsection (1) shall
be outdoor/ open space which
terbuka yang berhubungan
langsung dengan udara luar.
Pasal 52
Pemerintah Daerah wajib menetapkan Kawasan Tanpa Rokok di wilayahnya
dengan Peraturan Daerah.
BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 53
(1) Masyarakat dapat berperan serta
dalam rangka pengamanan bahan
yang mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi
kesehatan untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal.
(2) Peran serta sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok, badan hukum atau
badan usaha, dan lembaga atau organisasi yang diselenggarakan
oleh masyarakat.
Pasal 54
Peran serta masyarakat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 53 dilaksanakan melalui:
a. pemikiran dan masukan
berkenaan dengan penentuan kebijakan dan/atau pelaksanaan program pengamanan bahan yang
mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi kesehatan;
b. penyelenggaraan, pemberian bantuan, dan/atau kerjasama dalam kegiatan penelitian dan
pengembangan pengamanan bahan yang mengandung Zat
Adiktif berupa Produk Tembakau bagi kesehatan;
c. pengadaan dan pemberian
bantuan sarana dan prasarana bagi penyelenggaraan pengamanan bahan yang
mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi kesehatan;
d. keikutsertaan dalam pemberian bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan informasi kepada
masyarakat berkenaan dengan
directly contact with outside air.
Article 52
Regional Government shall establish
Free-Smoking Zone in its territory by issuing Regional Regulation.
CHAPTER V
PUBLIC PARTICIPATION
Article 52
(1) Public can participate in the effort of controlling material containing Addictive Substance in the form of
Tobacco Product for health in order to achieve optimal health status.
(2) The participation as referred to in subsection (1) may be made by an
individual, group, corporation or business entity, and the institution or organization that is held by
public.
Article 54
Public participation as referred to in Article 53 is carried out through:
a. thoughts and input concerning the policy and / or implementation of
controlling program on material containing Addictive Substances in the form of Tobacco Products for
health; b. implementation, assistance and /
or cooperation in research and
development activity of controlling materials containing Addictive
Substances in the form of Tobacco Products for health;
c. procurement and provision of facilities and infrastructure for the
implementation of material containing Addictive Substances in the form of Tobacco Products for
health; d. participation in the provision of
guidance and counseling as well as
the dissemination of information to the public regarding the
penyelenggaraan pengamanan
bahan yang mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi kesehatan; dan
e. kegiatan pengawasan dan pelaporan pelanggaran yang ditemukan dalam rangka
penyelenggaraan pengamanan bahan yang mengandung Zat
Adiktif berupa Produk Tembakau bagi kesehatan.
Pasal 55 Peran serta masyarakat dalam rangka
penyelenggaraan upaya pengamanan bahan yang mengandung Zat Adiktif
berupa Produk Tembakau bagi kesehatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Pasal 56
Dalam rangka meningkatkan peran serta
masyarakat, Pemerintah dan Pemerintah Daerah bekerja sama dengan lembaga terkait lainnya untuk menyebarluaskan
informasi dan edukasi penyelenggaraan pengamanan bahan yang mengandung
Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi kesehatan.
BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Bagian Kesatu
Pembinaan
Pasal 57
Menteri, menteri terkait, Kepala Badan, dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan
atas penyelenggaraan pengamanan Produk Tembakau sebagai Zat Adiktif bagi kesehatan dengan:
a. mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok;
b. mencegah perokok pemula dan melakukan konseling berhenti merokok;
c. memberikan informasi, edukasi, dan pengembangan kemampuan masyarakat untuk berperilaku
hidup sehat; d. bekerja sama dengan badan/atau
implementation of control on
materials containing Addictive Substances such as Tobacco Products for health, and
e. monitoring and reporting any violation found in respect of control of materials containing
Addictive Substances such as Tobacco Products for health.
Article 55
Public’s participation in implementing control on materials containing Addictive
Substances in the form of Tobacco Products for health shall be conducted in accordance with the laws and
regulations.
Article 56
In order to increase public participation, the Central and Regional Government
shall cooperate with other relevant agencies to disseminate information and education of the implementation of
controlling materials containing Addictive Substances in the form of Tobacco Products for health.
CHAPTER VI
GUIDANCE AND SUPERVISION Part One Guidance
Article 57
Minister, relevant Minister, the Head of
the Agency, and Regional Government, in accordance with the authority, shall
provide guidance on the implementation of controlling tobacco as an Addictive Substance for health by:
a. realizing Free-Smoking Zone;
b. preventing novice smokers and hold smoking cessation counseling;
c. providing information and education, and the development community's ability to live in a
healthy lifestyle; d. cooperating with international
lembaga internasional atau
organisasi kemasyarakatan untuk menyelenggarakan pengamanan Produk Tembakau sebagai Zat
Adiktif bagi kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
e. memberikan penghargaan kepada orang atau badan yang telah
berjasa dalam membantu penyelenggaraan pengamanan Produk Tembakau sebagai Zat
Adiktif bagi kesehatan.
Pasal 58
(1) Menteri, menteri terkait, Kepala
Badan, dan Pemerintah Daerah melakukan upaya pengembangan dalam rangka diversifikasi Produk
Tembakau yang penggunaannya akan membawa manfaat bagi
kesehatan. (2) Diversifikasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat
dilakukan dengan melibatkan peran serta masyarakat sebagai
upaya melindungi kelestarian tanaman tembakau.
Bagian Kedua Pengawasan
Pasal 59
(1) Menteri, menteri terkait, Kepala
Badan, dan Pemerintah Daerah melakukan pengawasan atas pelaksanaan upaya pengamanan
bahan yang mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi kesehatan sesuai dengan
tugas dan fungsi masing-masing. (2) Dalam rangka pengawasan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri, menteri terkait, Kepala Badan, dan Pemerintah
Daerah dapat mengambil tindakan administratif terhadap
pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
agency/institution or public interest
group to implement control om Tobacco Products as an Addictive Substance for health in accordance
with the provisions of laws and regulations, and
e. granting an award to a person or entity that has been instrumental in
supporting the implementation of controlling Tobacco Product as Addictive Substance for health.
Article 58
(1) The Minister, the relevant minister,
the Head of the Agency, and Regional Government shall hold development efforts in order to
diversify Tobacco Products where its utilization may bring health
benefits. (2) Diversification as referred to in
subsection (1) may be implemented
by involving the public’s participation in an effort to protect
the sustainability of the tobacco plant.
Part Two Supervision Article 59
(1) The Minister, relevant minister, the
Head of the Agency, and Regional Government to supervise the implementation of controlling on
material containing Addictive Substances in the form of Tobacco Products for health in accordance
with the each duty and function. (2) In order to supervise as referred to
in subsection (1), the Minister, the the relevant minister, the Head of the Agency, and Regional
Governments to take administrative action against any
violation of the provisions of this Government Regulation in accordance with each duty and
function in accordance with the provisions of laws and regulations.
Pasal 60
(1) Pengawasan terhadap Produk
Tembakau yang beredar, promosi,
dan pencantuman peringatan kesehatan dalam iklan dan Kemasan Produk Tembakau
dilaksanakan oleh Kepala Badan. (2) Pengawasan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Badan dan berkoordinasi dengan instansi
terkait. (3) Dalam melakukan pengawasan
Produk Tembakau yang beredar, iklan, dan promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala
Badan dapat mengenai sanksi administratif berupa: a. teguran lisan;
b. teguran tertulis; c. penarikan produk;
d. rekomendasi penghentian sementara kegiatan; dan/atau
e. rekomendasi penindakan
kepada instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dan huruf e harus dilaksanakan
oleh instansi penerima rekomendasi dalam jangka waktu
paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai
pelaksanaan pengawasan Produk Tembakau yang beredar, pencantuman peringatan
kesehatan dalam iklan dan Kemasan Produk Tembakau, dan
promosi diatur oleh Kepala Badan.
BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 61
Setiap orang yang memproduksi dan/atau mengimpor Produk Tembakau
harus menyesuaikan dengan ketentuan Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 17 paling
Article 60
(1) Supervision on distributed
Tobacco Products, promotion and
inclusion of health warnings on Tobacco Product advertising and package is carried out by the
Head of Agency. (2) Supervision as referred to in
subsection (1) is carried out by the Head of the Agency, and coordinates with relevant
agencies. (3) In order to supervise Distributed
Tobacco Product, advertising, and promotion as referred to in subsection (1), the Head of
Agency can impose a administrative sanction in the form of:
a. oral warning; b. written warning;
c. withdrawal of the product; d. recommendation of temporary
suspension of activities; and /
or e. action recommendations to the
relevant agency in accordance with the provisions of the laws and regulations.
(4) Recommendation as referred to in subsection (3) letter d and letter e must be implemented by the
agency that receive the recommendation in a period of 30
(thirty) days.
(5) Further provisions on the
implementation of distributed Tobacco Products supervising, the inclusion of health warnings on
Tobacco Product advertising and package, and promotions shall be
further regulated by the Agency Head.
CHAPTER VII
TRANSITIONAL PROVISIONS
Article 61
Any person producing and / or importing Tobacco Product must comply with the
provisions of Article 14, Article 15, and Article 17 at least 18 (eighteen) months
lambat 18 (delapan belas) bulan
terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan.
Pasal 62
(1) Setiap orang yang
mempromosikan dan/atau mengiklankan Produk Tembakau
harus menyesuaikan dengan ketentuan Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, dan
Pasal 35 paling lambat 12 (dua belas) bulan terhitung sejak
Peraturan Pemerintah ini diundangkan.
(2) Setiap orang memproduksi,
mengimpor, dan/atau mengedarkan Produk Tembakau yang menjadi sponsor suatu
kegiatan harus menyesuaikan dengan ketentuan Pasal 36, dan
Pasal 37 paling lambat 12 (dua belas) bulan terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini
diundangkan.
BAB VIII KETENTUAN PENUTUP
Pasal 63
Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua peraturan
pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang
Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 36, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4276) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan
ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.
Pasal 64
Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, maka Peraturan
Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4276), dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.
since the promulgation of this
Government Regulation.
Article 62
(1) Any person promoting and / or
advertising Tobacco Product must comply with the provision in the
Article 27, Article 28, Article 29, Article 30, Article 31, and Article 35 at least 12 (twelve) months
since the promulgation of this Government Regulation.
(2) Any person producing, importing,
and/or distributing Tobacco Product that become a sponsor of an activity must comply with the
provision of Article 36, and Article 37 at least 12 (twelve) months
since the promulgation of this Government Regulation.
CHAPTER VIII CLOSING PROVISION
Article 63
At the time this Regulation came into force, all implementing regulations based
on Government Regulation No. 19 of 2003 concerning Control on Cigarette For
Health (State Gazette of Republic of Indonesia 0f 2003 Number 36, Supplement to State Gazette Number
4276) shall remain valid as long as it is not contrary to the provisions stated in this Government Regulations.
Article 64
At the time this Regulation came into force, the Government Regulation No. 19
of 2003 concerning Control on Cigarettes For Health (State Gazette of Republic of Indonesia of 2003 Number 36,
Supplement to State Gazette Number 4276) shall be revoked and declared void.
Pasal 65
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara
Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Desember 2012
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG
YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 24 Desember 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd. AMIR SYAMSUDIN
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 278 Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI Asisten Deputi Perundang-undangan Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,
Wisnu Setiawan
Article 65
This Regulation comes into force on the date of promulgation.
To ensure public cognizance, it is hereby ordered the enactment of this Regulation
by its placement in the State Gazette of Republic of Indonesia.
Enacted in Jakarta
On 24 December 2012 PRESIDENT OF REPUBLIC OF
INDONESIA, signed DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Promulgated in Jakarta
On 24 December 2012 MINISTER OF LAW AND HUMAN RIGHT
OF INDONESIA
signed AMIR SYAMSUDIN
STATE GAZETTE OF REPUBLIC OF
INDONESIA
Of 2012 NUMBER 278
The copy is the same as the original MINISTRY OF STATE SECRETARY OF RI Deputy Assistance of Legislation In the Field of Politic and Public Welfare
Wisnu Setiawan