pp 78 tahun 2010 - reklamasi pascatambang ringkasan
TRANSCRIPT
-
7/26/2019 PP 78 Tahun 2010 - Reklamasi Pascatambang Ringkasan
1/9
1
bhp-djpr
RINGKASAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 78 TAHUN 2010
TENTANG
REKLAMASI DAN PASCATAMBANG
UMUM
Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai prinsip-prinsip dan tata laksanareklamasi dan pascatambang.
DASAR PERTIMBANGAN
Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 4Tahun 2010 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, perlu menetapkanPeraturan Pemerintah tentang Reklamasi dan Pascatambang..POKOK-POKOK MATERI MUATAN
Pokok-pokok materi muatan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini:
I. PENGERTIAN
Pertambangan, Mineral, Batubara, Pertambangan Mineral, PertambanganBatubara, Usaha Pertambangan, Izin Usaha Pertambangan (IUP), IzinUsaha Pertambangan Khusus (IUPK), Izin Usaha PertambanganEksplorasi (IUP Eksplorasi), Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi(IUP Operasi Produksi), Izin Usaha Pertambangan Khusus Eksplorasi(IUPK Eksplorasi), Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi(IUPK Operasi Produksi), Eksplorasi, Studi Kelayakan, Operasi Produksi,Penambangan, Pengolahan dan Pemurnian, Reklamasi, KegiatanPascatambang (Pascatambang), adalah sebagaimana dimaksud dalamUndang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan
Batubara. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang pertambangan mineral dan batu bara.
II. PRINSIP REKLAMASI DAN PASCATAMBANG
Pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi wajib melaksanakanreklamasi. Reklamasi tersebut dilakukan terhadap lahan terganggu padakegiatan eksplorasi.
Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi wajibmelaksanakan reklamasi dan pascatambang. Reklamasi danpascatambang tersebut dilakukan terhadap lahan terganggu pada kegiatanpertambangan dengan system dan metode sebagai berikut:a. penambangan terbuka; danb. penambangan bawah tanah.
Pelaksanaan reklamasi oleh pemegang IUP Eksplorasi dan IUPKEksplorasi wajib memenuhi prinsip:a. perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pertambangan; danb. keselamatan dan kesehatan kerja.
Pelaksanaan reklamasi dan pascatambang oleh pemegang IUP OperasiProduksi dan IUPK Operasi Produksi wajib memenuhi prinsip:
-
7/26/2019 PP 78 Tahun 2010 - Reklamasi Pascatambang Ringkasan
2/9
2
bhp-djpr
a. perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pertambangan;b. keselamatan dan kesehatan kerja; danc. konservasi mineral dan batubara.
Dalam hal mineral ikutan dari sisa penambangan, pengolahan, dan
pemurnian mengandung radioaktif, wajib melakukan analisis keselamatanradiasi untuk tenorm dan melaksanakan intervensi terhadap paparanradiasi yang berasal dari tenorm sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.
III. TATA LAKSANA REKLAMASI DAN PASCATAMBANG
Pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi sebelum melakukankegiatan eksplorasi wajib menyusun rencana reklamasi berdasarkandokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkunganhidup. Rencana reklamasi tersebut dimuat dalam rencana kerja dan
anggaran biaya eksplorasi. Pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi yang telah menyelesaikan
kegiatan studi kelayakan harus mengajukan permohonan persetujuanrencana reklamasi dan rencana pascatambang kepada Menteri, gubernur,bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Rencana reklamasi danrencana pascatambang diajukan bersamaan dengan pengajuanpermohonan IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi.
Rencana reklamasi dan rencana pascatambang disusun berdasarkandokumen lingkungan hidup yang telah disetujui oleh instansi yang
Prinsip Perlindungan
dan PengelolaanLingkungan Hidup
Pertamban an
Prinsip Keselamatandan Kesehatan Kerja
Prinsip KonservasiMineral dan Batubara
a. perlindungan terhadap kualitas air
permukaan, air tanah, air laut, dantanah serta udara berdasarkan standar
baku mutu atau kriteria baku
kerusakan lingkungan hidup sesuai
dengan ketentuan peraturanperundang-undangan;
b. perlindungan dan pemulihan
keanekaragaman hayati;c. penjaminan terhadap stabilit as dan
keamanan timbunan batuan penutup,
kolam tailing, lahan bekas tambang,dan struktur buatan l ainnya;
d. pemanfaatan lahan bekas tambang
sesuai dengan peruntukannya;
e. memperhatikan nilai-nilai social dan
budaya set empat; dan
f. perlindungan terhadap kuantitas air
tanah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
a. perlindungan keselamatanterhadap setiap pekerja/buruh;
dan
b. perlindungan setiappekerja/buruh dari penyakit
akibat ker a.
a. penambangan yang optimum;b. penggunaan metode dan
teknologi pengolahan dan
pemurnian yang efektif danefisien;
c. pengelolaan dan/atau
pemanfaatan cadanganmarjinal, mineral kadarrendah, dan mineral ikutan
serta batubara kualitasrendah; dan
d. pendataan sumber daya serta
cadangan mineral danbatubara yang tidak
tertambang serta sisa
pengolahan dan pemurnian.
meliuti
meliuti
meliuti
-
7/26/2019 PP 78 Tahun 2010 - Reklamasi Pascatambang Ringkasan
3/9
3
bhp-djpr
berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
Rencana reklamasi dan rencana pascatambang harus sesuai dengan:a. prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pertambangan,
prinsip keselamatan dan kesehatan kerja, dan prinsip konservasimineral dan batubara;
b. sistem dan metode penambangan berdasarkan studi kelayakan;c. kondisi spesifik wilayah izin usaha pertambangan; dand. ketentuan peraturan perundang-undangan.
Rencana reklamasi disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
Dalam rencana reklamasi dimuat rencana reklamasi untuk masing-masingtahun.
Dalam hal umur tambang kurang dari 5 (lima) tahun, rencana reklamasidisusun sesuai dengan umur tambang.
Rencana reklamasi paling sedikit memuat:a. tata guna lahan sebelum dan sesudah ditambang;b. rencana pembukaan lahan;c. program reklamasi terhadap lahan terganggu yang meliputi lahan bekas
tambang dan lahan di luar bekas tambang yang bersifat sementaradan/atau permanen;
d. kriteria keberhasilan meliputi standard keberhasilan penataan lahan,revegetasi, pekerjaan sipil, dan penyelesaian akhit; dan
e. rencana biaya reklamasi terdiri atas biaya langsung dan biaya tidaklangsung.
Lahan bekas tambang meliputi:a. tempat penimbunan tanah penutup;b. tempat penimbunan sementara dan tempat penimbunan bahan
tambang;c. jalan;d. pabrik/instalasi pengolahan dan pemurnian;
e. bangunan/instalasi sarana penunjang;f. kantor dan perumahan;g. pelabuhan khusus; dan/atauh. lahan penimbunan dan/atau pengendapan tailing.
Proses penyusunan rencana reklamasi dapat digambarkan sebagaiberikut:
Pemegang IUP
Eksplorasi dan IUPK
EksplorasiRencana Reklamasi
Rencana Kerja dan
Anggaran Biaya
Eksplorasi
Dokumen Lingkungan
Hidup
Peraturan perundang-
undangan di bidang
perlindungan dan pengel olaanlingkunganhidup
Wajibmenyusun
didasarkan pada
dimuat dalam
sesuai dengan
-
7/26/2019 PP 78 Tahun 2010 - Reklamasi Pascatambang Ringkasan
4/9
4
bhp-djpr
Dalam hal reklamasi berada di dalam kawasan hutan, wilayah pesisir, danpulau-pulau kecil, perencanaan reklamasi dilakukan sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.
Proses penyusunan rencana pascatambang dapat digambarkan sebagaiberikut:
IV. PERSETUJUAN RENCANA REKLAMASI DAN RENCANA PASCATAMBANG
Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannyamemberikan persetujuan atas rencana reklamasi yang telah memenuhiketentuan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalendersejak IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi diterbitkan.
Dalam hal rencana reklamasi belum memenuhi ketentuan, Menteri,gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannyamengembalikan rencana reklamasi kepada pemegang IUP OperasiProduksi atau IUPK Operasi Produksi.
Pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi harusmenyampaikan kembali rencana reklamasi sebagaimana dimaksud padaayat (2) yang telah disempurnakan dalam jangka waktu paling lama 30(tiga puluh) hari kalender kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikotasesuai dengan kewenangannya.
Pemegang IUP
Eksplorasi dan IUPKEksplorasi
Rencana Pascatambang
Instansi Pemerintah, instansi pemerintah provinsidan/atau instansi pemerintah kab/kota yang
membidangi pertambangan mineral dan batubara,
instansi terkait lainnya, dan masyarakat
menyusun
harus berkonsultasi dengan
a. prof il wilayah, meliputi lokasi dan aksesibilitas
wilayah, kepemilikan dan peruntukan lahan, ronalingkungan awal, dan kegiatan usaha lain di sekitar
tambang;
b. deskripsi kegiatan pertarnbangan, meliputi keadaan
cadangan awal, sistem dan metode penambangan,
pengolahan dan pemurnian, serta fasili tas penunjang;
c. rona lingkungan akhir lahan pascatambang, meliputi
keadaan cadangan tersisa, peruntukan lahan, morfologi,
air permukaan dan air tanah, serta biologi akuatik dan
teresterial
d. program pascatambang, meliputi:1. reklamasi pada lahan bekas tambang dan lahan di
luar bekas tambang;
2. pemeliharaan hasil reklamasi;3. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat;
dan
4. pemantauan.e. organisasi termasuk jadwal pelaksanaan pascatambang;
f. kriteria keberhasilan pascatambang; dan
g. rencana biaya pascatambang meliputi biaya langsung
dan biaya tidak langsung.
memuat
-
7/26/2019 PP 78 Tahun 2010 - Reklamasi Pascatambang Ringkasan
5/9
5
bhp-djpr
Proses persetujuan rencana reklamasi dapat digambarkan sebagai berikut:
Pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi wajibmelakukan perubahan rencana reklamasi yang telah disetujui apabilaterjadi perubahan atas:a. sistem dan metode penambangan yang telah disetujui;b. kapasitas produksi;c. umur tambang;d. tata guna lahan; dan/ataue. dokumen lingkungan hidup yang telah disetujui oleh instansi yang
berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
Proses perubahan rencana reklamasi dapat digambarkan sebagai berikut:
Pemegang IUP Operasi
Produksi atau IUPKOperasi Produksi
Rencana Reklamasi
Menteri, gubernur,bupati/walikota sesuaidengan ke wenangannya
Persetujuan
Penolakandikembalikan
penyampaian kembali (pali ng lama 30 hari kalender)
memenuhi persyaratan
tidak memenuhi persyaratan
Pemegang IUP OperasiProduksi atau IUPK
Operasi ProduksiPerubahan Rencana
Reklamasi
Menteri, gubernur,
bupati/ walikota sesuai
dengan kewenangannyadiajukan
(paling lama 180 hari
kalender sebelumpelaksanaan reklamasi
tahun berikutnya)
Persetujuan Terhadap
Perubahan RencanaReklamasi
Penolakan Terhadap
Perubahan RencanaReklamasi
memenuhi persyaratan
tidak memenuhi persyaratan
dikembalikan
penyampaian kembali (paling lama 30 hari kalender)
-
7/26/2019 PP 78 Tahun 2010 - Reklamasi Pascatambang Ringkasan
6/9
6
bhp-djpr
Proses persetujuan rencana pascatambang dapat digambarkan sebagaiberikut:
Pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi wajibmelakukan perubahan rencana pascatambang yang telah disetujuiapabila terjadi perubahan atas:a. sistem dan metode penambangan yang telah disetujui;b. kapasitas produksi;c. umur tambang;
d. tata guna lahan; dan/ataue. dokumen lingkungan hidup yang telah disetujui oleh instansi yang
berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
Perubahan pascatambang diajukan kepada Menteri, gubernur, ataubupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
Menteri, gubernur, atau bupati/ walikota sesuai dengan kewenangannyamemberikan persetujuan atas perubahan rencana pascatambang yangtelah memenuhi ketentuan dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilanpuluh) hari kalender sejak menerima pengajuan perubahan rencanapascatambang.
Perubahan rencana pascatambang hanya dapat dilakukan dalam jangkawaktu paling lambat 2 (dua) tahun sebelum akhir kegiatan penambangan.
V. PELAKSANAAN DAN PELAPORAN
Pelaksanaan reklamasi pada lahan terganggu akibat kegiatan eksplorasidilakukan pada lahan yang tidak digunakan pada tahap operasi produksi.Lahan terganggu akibat kegiatan eksplorasi tersebut meliputi lubangpengeboran, sumur uji, parit uji, dan/atau sarana penunjang.
Pelaksanaan reklamasi dilakukan sampai memenuhi kriteria keberhasilan.
Pemegang IUP Operasi
Produksi atau IUPKOperasi Produksi
Rencana Pascatambang
Menteri, gubernur,
bupati/walikota sesuai
dengan kewenangannya
Persetujuan(paling lama 60 hari kalender sejak
IUP Operasi Produksi atau IUPK
Operasi Produksi diterbitkan)
Penolakan
memenuhi persyaratan
tidak memenuhi persyaratan
dikembalikan
penyampaian kembali (pali ng lama 30 hari kalender)
-
7/26/2019 PP 78 Tahun 2010 - Reklamasi Pascatambang Ringkasan
7/9
7
bhp-djpr
Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi wajibmelaksanakan reklamasi dan pascatambang sesuai dengan rencanareklamasi dan rencana pascatambang sampai memenuhi kriteriakeberhasilan.
Dalam melaksanakan reklamasi dan pascatambang, pemegang IUPOperasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi harus menunjuk pejabat
yang bertanggung jawab atas pelaksanaan reklamasi dan pascatambang. Pelaksanaan reklamasi wajib dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari
kalender setelah tidak ada kegiatan usaha pertambangan pada lahanterganggu.
Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi wajibmenyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan reklamasi setiap 1 (satu)tahun kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengankewenangannya.
Menteri, gubernur, atau bupati/ walikota sesuai dengan kewenangannyamelakukan evaluasi terhadap laporan pelaksanaan reklamasi dalamjangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanyalaporan.
Berdasarkan hasil evaluasi, Menteri, gubernur, atau bupati / walikotasesuai dengan kewenangannya memberitahukan tingkat keberhasilanreklamasi secara tertulis kepada pemegang IUP Operasi Produksi danIUPK Operasi Produksi.
Dalam hal reklamasi berada di dalam kawasan hutan, wilayah pesisir, danpulau-pulau kecil, penilaian keberhasilan reklamasi dilakukan sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi wajibmelaksanakan pascatambang setelah sebagian atau seluruh kegiatanusaha pertambangan berakhir.
Dalam hal seluruh kegiatan. usaha pertambangan berakhir sebelumjangka waktu yang ditentukan dalam rencana pascatambang, pemegangIUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi wajib melaksanakanpascatambang.
Pascatambang wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tigapuluh) hari kalender setelah sebagian atau seluruh kegiatan usahapertambangan berakhir.
Proses penyampaian dan evaluasi laporan pelaksanaan rencana pascatambang dapat digambarkan sebagai berikut:
Pemegang IUP OperasiProduksi
atau
IUPK Operasi Produksi
Laporan Pelaksanaan
(setiap 3 bulan)
Menteri, gubernur,bupati/walikota sesuaidengan kewenangannya(paling lambat 30 hari
kalender sejak diterimanyalaporan)
Tingkat Keberhasilan
menyampaikandievaluasi
oleh
diberitahukan secara tertulis
-
7/26/2019 PP 78 Tahun 2010 - Reklamasi Pascatambang Ringkasan
8/9
8
bhp-djpr
VI. JAMINAN REKLAMASI DAN PASCATAMBANG
Pemegang IUP dan IUPK wajib menyediakan:a. jaminan reklamasi; danb. jaminan pascatambang.
Jaminan reklamasi terdiri atas:a. jaminan reklamasi tahap eksplorasi; dan
b. jaminan reklamasi tahap operasi produksi. Prosedur jaminan reklamasi dapat digambarkan sebagai berikut:
Penempatan Jaminan Reklamasi tidak menghilangkan kewajibanpemegang IUP dan IUPK untuk melaksanakan reklamasi.
Apabila berdasarkan hasil evaluasi terhadap laporan pelaksanaanreklamasi menunjukkan pelaksanaan reklamasi tidak memenuhi kriteriakeberhasilan, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengankewenangannya dapat menetapkan pihak ketiga untuk melaksanakan
Jaminan Reklamasi
Tahap Eksplorasi
Rencana reklamasi yang disusun berdasarkan dokumen
lingkungan hidup dan dimuat dalam rencana kerja dananggaran biaya eksplorasi
Bank pemerintah dalam
bentuk deposito berjangka
paling lambat 30 (tiga
puluh) hari kalender sejakrencana kerja dan anggaran biaya
tahap eksplorasi disetujui olehMenteri, gubernur, ataubupati/walikota sesuaidengan
kewenan ann a
ditetapkan sesuai dengan
ditempatkan pada
Jaminan ReklamasiTahap Operasi
Produksi
Rencana Reklamasi
Bank pemerintah dalam
bentuk deposito berjangka
a. rekening bersama pada bankpemerintah;
b. deposito berjangka pada
bank pemerintah;
c. bank garansi pada bankpemerintah a tau bank swasta
nasional;
d. cadangan akuntansi
paling lambat 30 (tiga
puluh) hari kalender se jak rencanakerja dan anggaran biaya
tahap eksplorasi disetujui oleh
Menteri, gubernur, atau
bupati/ walikota sesuaidengankewenangannya
dapat berupa
ditempatkan pada
ditetapkan sesuai dengan
-
7/26/2019 PP 78 Tahun 2010 - Reklamasi Pascatambang Ringkasan
9/9
9
bhp-djpr
kegiatan reklamasi sebagian atau seluruhnya dengan menggunakanjaminan reklamasi.
Dalam hal jaminan reklamasi tidak menutupi untuk menyelesaikanreklamasi, kekurangan biaya untuk penyelesaian reklamasi menjaditanggung jawab pemegang IUP atau IUPK.
Dalam hal terdapat kelebihan jaminan dari biaya yang diperlukan untuk
penyelesaian reklamasi, kelebihan biaya dapat dicairkan oleh pemegangIUP atau IUPK setelah mendapat persetujuan dari Menteri, gubernur, ataubupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
Pemegang IUP atau IUPK dapat mengajukan permohonan pencairan ataupelepasan jaminan reklamasi kepada Menteri, gubernur, ataubupati/walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkantingkatkeberhasilan reklamasi.