pp45 2014 tentang jenis dan tarif pnbp kemenkumham

7/21/2019 Pp45 2014 Tentang Jenis Dan Tarif Pnbp Kemenkumham

1/137

LEMBARAN NEGARA

REPUBLIK INDONESIANo.125, 2014 KEUANGAN. PNBP. Tarif. Jenis. Kementerian

Hukum dan Hak Asasi Manusia. (PenjelasanDalam Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5541)

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIANOMOR 45 TAHUN 2014

TENTANG

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAKYANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk melakukan penyesuaian jenis dan tarifatas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yangberlaku pada Kementerian Hukum dan Hak AsasiManusia sebagaimana telah diatur dalam PeraturanPemerintah Nomor 38 Tahun 2009 tentang Jenis danTarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yangBerlaku pada Departemen Hukum dan Hak AsasiManusia, perlu mengatur kembali jenis dan tarif atasjenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlakupada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakanketentuan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 3ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlumenetapkan Peraturan Pemerintah tentang Jenis danTarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yangBerlaku pada Kementerian Hukum dan Hak AsasiManusia;


2/137

2014, No.125 2

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentangPenerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentangJenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 3694) sebagaimana telah diubahdengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor22 Tahun 1997 Tentang Jenis dan Penyetoran

Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG JENIS DAN TARIFATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANGBERLAKU PADA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASIMANUSIA,

Pasal 1

(1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku padaKementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia meliputi penerimaandari:

a. pelayanan jasa hukum;

b. pelayanan harta peninggalan;

c. pendidikan dan pelatihan;

d. pelayanan keimigrasian;

e. pelayanan hak kekayaan intelektual;

f. pelayanan kesehatan rumah sakit; dang. kegiatan kerja sama dengan pihak lain dalam rangka pembinaan

kemandirian warga binaan pemasyarakatan.

(2) Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yangberlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusiasebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf fditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.


3/137

2014, No.1253

(3) Tarif atas jenis Peneriman Negara Bukan Pajak atas kegiatankerjasama dengan pihak lain dalam rangka pembinaan kemandirianwarga binaan pemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf g sebesar nilai nominal yang tercantum dalam kontrakkerjasama.

Pasal 2

Bagi masyarakat yang menggunakan haknya sebagai peserta JaminanKesehatan Nasional pada pelayanan kesehatan rumah sakit sebagaimanadimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f berlaku tarif yang ditetapkansesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 3

Terhadap jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal daripelayanan jasa hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1)

huruf a berupa:

a. informasi tentang data perseroan dalam daftar perseroan; dan

b. pemberian keterangan rumusan dan identifikasi sidik jari secaraelektronik atau non elektronik,

yang diajukan untuk kepentingan pemerintahan dapat dikenakan tarifsebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 4

(1) Terhadap jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari

pelayanan keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1)huruf d berupa Surat Perjalanan Republik Indonesia paspor biasa 24halaman dapat dikenakan tarif Rp0,00 (nol rupiah) kepada TenagaKerja Indonesia untuk bekerja di luar negeri untuk jangka waktutertentu.

(2) Terhadap jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal daripelayanan keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1)huruf d berupa Surat Perjalanan Laksana Paspor Republik Indonesiadapat dikenakan tarif Rp0,00 (nol rupiah) kepada Warga NegaraIndonesia yang selesai menjalani hukuman di luar negeri yang pulang

atau dideportasi oleh pemerintah asing di luar negeri.(3) Terhadap jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari

pelayanan keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1)huruf d berupa visa dapat dikenakan tarif Rp0,00 (nol rupiah) atauUS$0,00 (nol dollar Amerika) kepada:


4/137

2014, No.125 4

a. orang asing dalam keadaan terpaksa (force majeure);

b. tenaga ahli asing dalam rangka kerjasama bantuan program atauproyek dari luar negeri kepada Pemerintah Republik Indonesia;

c. mahasiswa atau siswa asing yang menerima beasiswa dari

Pemerintah Republik Indonesia;

d. orang asing dalam rangka pelaksanaan asas timbal balik; atau

e. warga negara asing perwakilan pemerintah negara asing,organisasi internasional atau lembaga swadaya masyarakatinternasional dalam rangka humanitarian assistancepada daerahbencana di wilayah Indonesia.

(4) Terhadap jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal daripelayanan keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1)huruf d berupa izin keimigrasian dapat dikenakan tarif Rp0,00 (nol

rupiah) kepada:a. orang asing dalam keadaan terpaksa (force majeure);

b. tenaga ahli asing dalam rangka kerjasama bantuan program atauproyek dari luar negeri kepada Pemerintah Republik Indonesia;

c. mahasiswa atau siswa asing yang menerima beasiswa dariPemerintah Republik Indonesia;

d. orang asing yang menetap di Indonesia dan tidak mampu;

e. orang asing di Indonesia dalam rangka pelaksanaan deportasi;

f. orang asing dalam rangka repatriasi ke Indonesia; ataug. orang asing dalam rangka pelaksanaan asas timbal balik.

(5) Terhadap jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal daripelayanan keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1)huruf d berupa biaya beban dapat dikenakan tarif Rp0,00 (nol rupiah)kepada orang asing yang:

a. terganggu jiwanya atau gila dan harus dirawat di rumah sakit;

b. dalam keadaan terpaksa (force majeure);

c. berada di Indonesia dan tidak mampu;

d. berada di Indonesia dalam rangka pelaksanaan deportasi;

e. dalam penanganan aparat penegak hukum; atau

f. dalam rangka melaksanakan putusan pengadilan.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pengenaan tarifsebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5), diaturdengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia setelahmendapat persetujuan Menteri Keuangan.


5/137

2014, No.1255

Pasal 5

(1) Terhadap masyarakat tertentu dapat dikenakan tarif Rp0,00 (nolrupiah), 75% (tujuh puluh lima persen), 50% (lima puluh persen), atau25% (dua puluh lima persen) dari tarif atas jenis Penerimaan Negara

Bukan Pajak yang berasal dari pelayanan kesehatan rumah sakitsebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, syarat, dan tata carapengenaan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur denganPeraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia setelah mendapatpersetujuan Menteri Keuangan.

Pasal 6

Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada KementerianHukum dan Hak Asasi Manusia wajib disetor langsung secepatnya ke Kas

Negara.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, terhadap jenisPenerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari penerimaan HakKekayaan Intelektual berupa biaya (jasa) penerbitan Sertifikat Hak Cipta,biaya (jasa) penerbitan Sertifikat Desain Industri, biaya (jasa) penerbitanSertifikat Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, biaya (jasa) penerbitanSertifikat Paten dan Paten Sederhana, biaya (jasa) penerbitan SertifikatMerek, dan biaya (jasa) penerbitan Sertifikat Indikasi Geografis, yangpermohonannya telah diajukan sebelum Peraturan Pemerintah ini mulaiberlaku, berlaku ketentuan tarif sebagaimana diatur dalam PeraturanPemerintah Nomor 38 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas JenisPenerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Hukumdan Hak Asasi Manusia.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan PemerintahNomor 38 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PenerimaanNegara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Hukum dan HakAsasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor

77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5008) dicabutdan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku 30 (tiga puluh) hari terhitungsejak tanggal diundangkan.


6/137

2014, No.125 6

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundanganPeraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran NegaraRepublik Indonesia.

Ditetapkan di Jakartapada tanggal 30 Mei 2014

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakartapada tanggal 3 Juni 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN


7/137

2014, No.1257


8/137

2014, No.125 8


9/137

2014, No.1259


10/137

2014, No.125 10


11/137

2014, No.12511


12/137

2014, No.125 12


13/137

2014, No.12513


14/137

2014, No.125 14


15/137

2014, No.12515


16/137

2014, No.125 16


17/137

2014, No.12517


18/137

2014, No.125 18


19/137

2014, No.12519


20/137

2014, No.125 20


21/137

2014, No.12521


22/137

2014, No.125 22


23/137

2014, No.12523


24/137

2014, No.125 24


25/137

2014, No.12525


26/137

2014, No.125 26


27/137

2014, No.12527


28/137

2014, No.125 28


29/137

2014, No.12529


30/137

2014, No.125 30


31/137

2014, No.12531


32/137

2014, No.125 32


33/137

2014, No.12533


34/137

2014, No.125 34


35/137

2014, No.12535


36/137

2014, No.125 36


37/137

2014, No.12537


38/137

2014, No.125 38


39/137

2014, No.12539


40/137

2014, No.125 40


41/137

2014, No.12541


42/137

2014, No.125 42


43/137

2014, No.12543


44/137

2014, No.125 44


45/137

2014, No.12545


46/137

2014, No.125 46


47/137

2014, No.12547


48/137

2014, No.125 48


49/137

2014, No.12549


50/137

2014, No.125 50


51/137

2014, No.12551


52/137

2014, No.125 52


53/137

2014, No.12553


54/137

2014, No.125 54


55/137

2014, No.12555


56/137

2014, No.125 56


57/137

2014, No.12557


58/137

2014, No.125 58


59/137

2014, No.12559


60/137

2014, No.125 60


61/137

2014, No.12561


62/137

2014, No.125 62


63/137

2014, No.12563


64/137

2014, No.125 64


65/137

2014, No.12565


66/137

2014, No.125 66


67/137

2014, No.12567


68/137

2014, No.125 68


69/137

2014, No.12569


70/137

2014, No.125 70


71/137

2014, No.12571


72/137

2014, No.125 72


73/137

2014, No.12573


74/137

2014, No.125 74


75/137

2014, No.12575


76/137

2014, No.125 76


77/137

2014, No.12577


78/137

2014, No.125 78


79/137

2014, No.12579


80/137

2014, No.125 80


81/137

2014, No.12581


82/137

2014, No.125 82


83/137

2014, No.12583


84/137

2014, No.125 84


85/137

2014, No.12585


86/137

2014, No.125 86


87/137

2014, No.12587


88/137

2014, No.125 88


89/137

2014, No.12589


90/137

2014, No.125 90


91/137

2014, No.12591


92/137

2014, No.125 92


93/137

2014, No.12593


94/137

2014, No.125 94


95/137

2014, No.12595


96/137

2014, No.125 96


97/137

2014, No.12597


98/137

2014, No.125 98


99/137

2014, No.12599


100/137

2014, No.125 100


101/137

2014, No.125101


102/137

2014, No.125 102


103/137

2014, No.125103


104/137

2014, No.125 104


105/137

2014, No.125105


106/137

2014, No.125 106


107/137

2014, No.125107


108/137

2014, No.125 108


109/137

2014, No.125109


110/137

2014, No.125 110


111/137

2014, No.125111


112/137

2014, No.125 112


113/137

2014, No.125113


114/137

2014, No.125 114


115/137

2014, No.125115


116/137

2014, No.125 116


117/137

2014, No.125117


118/137

2014, No.125 118


119/137

2014, No.125119


120/137

2014, No.125 120


121/137

2014, No.125121


122/137

2014, No.125 122


123/137

2014, No.125123


124/137

2014, No.125 124


125/137

2014, No.125125


126/137

2014, No.125 126


127/137

2014, No.125127


128/137

2014, No.125 128


129/137

2014, No.125129


130/137

2014, No.125 130


131/137

2014, No.125131


132/137

2014, No.125 132


133/137

2014, No.125133


134/137

2014, No.125 134


135/137

2014, No.125135


136/137

2014, No.125 136


137/137

2014, No.125137

pp45 2014 tentang jenis dan tarif pnbp kemenkumham

Documents