ppid.blorakab.go.id · 2019-08-21 · rencana dinas perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah...
TRANSCRIPT
Rencana Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha kecil dan Menengah
Kabupaten Blora Tahun 2017-2021 I-1
LAMPIRAN XX
PERATURAN BUPATI BLORA
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG
RENCANA STRATEGIS DINAS
PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA
KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN
BLORA TAHUN 2017-2021
RENCANA STRATEGIS DINAS PERDAGANGAN,
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN BLORA TAHUN 2017-2021
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, perangkat daerah menyusun rencana strategis dengan
berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD). Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah memuat
tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka
pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan
pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat
daerah. Pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan
dalam Renstra Perangkat Daerah diselaraskan dengan pencapaian
sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam
rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah
nonkementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional.
Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Rencana Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha kecil dan Menengah
Kabupaten Blora Tahun 2017-2021 I-2
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah, renstra perangkat daerah adalah dokumen
perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang
disusun berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Dalam proses
penyusunannya, Perangkat Daerah melakukan koordinasi, sinergi dan
harmonisasi dengan BAPPEDA dan pemangku kepentingan.
Renstra perangkat daerah disusun dengan tahapan:
a. persiapan penyusunan;
b. penyusunan rancangan awal;
c. penyusunan rancangan
d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
e. perumusan rancangan akhir; dan
f. penetapan.
Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perdagangan, Koperasi,
Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Blora Tahun 2017 – 2021
merupakan Rencana pembangunan jangka menengah yang
disusun sesuai dengan tugas pokok dan dan fungsi Dinas
Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten
Blora dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Blora Tahun 2016 – 2021.
Dokumen Renstra ini dihasilkan melalui suatu proses yang
berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan tahun
2021 secara sistematis dan berkesinambungan dengan
memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau
yang mungkin timbul. Renstra ini merupakan dokumen yang
menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas
Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten
Blora yang disusun setiap tahun, yang selanjutnya ditetapkan
sebagai Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perdagangan, Koperasi,
Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Blora.
1.2 Landasan Hukum
Dasar hukum penyusunan Renstra Perangkat Daerah
Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Blora Tahun
2016-2021 adalah sebagai berikut:
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa
Rencana Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha kecil dan Menengah
Kabupaten Blora Tahun 2017-2021 I-3
Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan
mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4700);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tetang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Rencana Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha kecil dan Menengah
Kabupaten Blora Tahun 2017-2021 I-4
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata
Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4663);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Jawa Tengah Nomor 28);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menenengah Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 65);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2010
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2010 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2011
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Blora Tahun 2010-2031 (Lembaran Daerah
Kabupaten Blora Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Blora Nomor 7);
Rencana Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha kecil dan Menengah
Kabupaten Blora Tahun 2017-2021 I-5
17. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 18 Tahun 2011
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Blora Tahun
2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2011
Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora
Nomor 17);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 10 Tahun 2016
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Blora Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah
Kabupaten Blora Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 10);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun
2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Blora Nomor 11); dan
20. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 6 Tahun 2017
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun
2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora
Nomor 6);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
1.3 Maksud dan Tujuan
Maksud Penyusunan Renstra Dinas Perdagangan,
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Blora Tahun
2017-2021 adalah sebagai dokumen perencanaan dan
pelaksanaan kegiatan Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah Kabupaten Blora dalam kurun waktu lima tahun.
Tujuan Rencana Strategis Dinas Perdagangan, Koperasi,
Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Blora tahun 2017-2021
adalah:
Rencana Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha kecil dan Menengah
Kabupaten Blora Tahun 2017-2021 I-6
1. Sebagai dasar dalam penyusunan rencana kerja (renja)
tahunan Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Blora;
2. Sebagai indikator pengukuran kinerja lima tahunan bagi
Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Blora;
3. Sebagai dasar bagi masyarakat dan stakeholder untuk
berpartisipasi aktif dalam mengarahkan pemberdayaan
Koperasi dan UKM;
4. Sebagai dasar bagi masyarakat dan stakeholder untuk
berpartisipasi aktif mengarahkan peran Koperasi dan UKM
dalam pengentasan kemiskinan dan pengangguran;
5. Sebagai dasar bagi masyarakat dan stakeholder untuk
berpartisipasi aktif dalam pengembangan sektor perdagangan
di Kabupaten Blora; dan
6. Sebagai dasar bagi masyarakat dan stakeholder dalam
melakukan pengawasan atas kinerja Dinas Perdagangan,
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Blora.
1.4 Sistematika Penulisan
Sistematika Rencana Strategis Dinas Perdagangan, Koperasi,
Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Blora 2017-2021 adalah sebagai
berikut:
BAB I Pendahuluan
Bab ini berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan
tujuan serta sistematika.
BAB II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
Bab II memuat tugas, fungsi yang di dalamnya memuat
struktur organisasi, susunan kepegawaian, tugas pokok dan
fungsi yang terkait dengan kewenangan urusan
pemerintahan koperasi dan UKM, urusan pemerintahan
perdagangan, kondisi capaian kinerja pembangunan bidang
koperasi dan UKM, bidang perdagangan di Kabupaten Blora
2011-2015 dan tantangan serta peluang pelayanan Dinas
Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Blora.
BAB III Isu – Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Rencana Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha kecil dan Menengah
Kabupaten Blora Tahun 2017-2021 I-7
Komponen dalam Bab III memuat Permasalahan pokok
berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas, telaahan
visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih,
RT/RW dan Kajian Lingkungan strategis, serta penentuan
isu-isu strategis.
BAB IV Strategi dan Arah Kebijakan
Bab IV memuat berbagai konsensus dan komitmen
mengenai visi, misi, tujuan dan sasaran bidang
Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang
diarahkan untuk dapat mendukung terwujudnya visi dan
misi Bupati Blora Tahun 2016-2021.
BAB V Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Bab V memuat berbagai konsensus dan komitmen mengenai
visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategi dan arah
kebijakan bidang Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah yang diarahkan untuk dapat mendukung
terwujudnya visi dan misi Bupati Blora Tahun 2016-2021.
BAB VI Rencana Program Dan Kegiatan, Indikator Kinerja,
Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif
Bab ini memuat program dan kegiatan untuk mencapai
sasaran yang telah ditetapkan, disamping itu juga memuat
tentang indikator kinerja kelompok sasaran serta pendanaan
indikatif untuk lima tahun kedepan 2016-2021.
BAB VII Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan
Sasaran RPJMD
Bab VII memuat indikator kinerja pembangunan
perdagangan yang ditetapkan serta menjadi alat ukur
kinerja dalam pencapaian visi dan misi Bupati Blora Tahun
2016 - 2021.
BAB VIII Penutup
Bab ini berisi tentang penegasan terhadap komitmen untuk
melaksanakan Renstra Dinas Perdagangan Koperasi Usaha
Kecil dan Menengah Kabupaten Blora Tahun 2017 - 2021
secara konsisten yang implementasinya dijabarkan dalam
Rencana Kerja Tahunan serta berlaku sebagai pedoman
standar kinerja pelaksanaan program serta kegiatan 5 (lima)
tahunan Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan
Menengah Kabupaten Blora.
Rencana Strategis Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha kecil dan Menengah
Kabupaten Blora Tahun 2017-2021 II-1
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
Berdasarkan Peraturan Bupati Blora Nomor 62 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah Kabupaten Blora, Struktur Organisasi Dinas
Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten
Blora sebagai berikut :
a. Kepala Dinas membawahkan sekretariat dan 3 (tiga) bidang,
yaitu :
1. Bidang Perdagangan
2. Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
3. Bidang Pengelolaan Pasar.
b. Sekretariat, membawahkan :
1. Subbagian Program dan Keuangan;
2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
c. Bidang Perdagangan, membawahkan :
1. Seksi Distribusi dan Perlindungan Konsumen;
2. Seksi Promosi dan Informasi Pasar; dan
3. Seksi Bina Usaha dan Pemasaran.
d. Bidang Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, membawahkan:
1. Seksi Bina Usaha Koperasi;
2. Seksi Kelembagaan Dan Pengawasan Koperasi; dan
3. Seksi Usaha Kecil Dan Menengah.
e. Bidang Pasar Daerah, membawahkan membawahkan :
1. Seksi Pengelolaan Pasar Daerah;
2. Seksi Bina Pasar Daerah; dan
3. Seksi Sarana Prasarana Pasar Daerah.
f. UPT Pengelolaan Pasar, terdiri dari :
1. Kepala UPT Pengelolaan Pasar; dan
Rencana Strategis Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha kecil dan Menengah
Kabupaten Blora Tahun 2017-2021 II-2
2. Subbagian Tata Usaha.
g. Kelompok Jabatan Fungsional.
Tugas Pokok dan Fungsi
Dinas Perdagangan, Koperasi ,Usaha Kecil Dan Menengah
mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bupati dalam
perumusan kebijakan di bidang Perdagangan, Koperasi, Usaha
Kecil dan Menengah.
Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Perdagangan, Koperasi,
Usaha Kecil Dan Menengah mempunyai fungsi :
1) perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
2) pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup
tugasnya;
3) pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup
tugasnya; dan
4) pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh
Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas
Adapun tugas dan fungsi sebagai berikut :
1) Kepala Dinas
Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas
pokok dan fungsi Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan
Menengah
2) Sekretariat
Sekretariat mempunyai tugas tugas menyiapkan perumusan
kebijakan teknis,pembinaan dan pelaksanaan program dan
keuangan, umum dan kepegawaian, hukum, hubungan
masyarakat dan organisasi serta pengkoordinasian perencanaan
dan pelaporan bidang di lingkungan Dinas Perdagangan,
Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah.
Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat mempunyai fungsi :
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan
dan
pelaksanaan bidang umum dan kepegawaian, program dan
keuangan;
Rencana Strategis Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha kecil dan Menengah
Kabupaten Blora Tahun 2017-2021 II-3
b. pengelolaan dan pelayanan program dan keuangan serta
umum dan kepegawaian, hukum, hubungan masyarakat dan
organisasi untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas
dan fungsi Dinas;
c. pengkoordinasian pelaksanaan penyusunan program dan
kegiatan di lingkungan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha
Kecil Dan Menengah; dan
d. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan.
3) Bidang Perdagangan
Bidang Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan
sebagian tugas Kepala Dinas dalam merumuskan dan menyusun
bahan kebijakan teknis, dibidang distribusi dan perlindungan
konsumen, promosi dan informasi pasar, bina usaha dan
pemasaran.
Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Perdagangan mempunyai
fungsi :
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan
dan
pelaksanaan kegiatan pada Seksi Distribusi Dan Perlindungan
Konsumen, Seksi Promosi dan Informasi Pasar, Seksi Bina
Usaha
Dan Pemasaran;
b. pengelolaan dan penyelenggaraan pada Seksi Distribusi Dan
Perlindungan Konsumen, Seksi Promosi dan Informasi Pasar,
Seksi Bina Usaha Dan Pemasaran untuk mendukung
kelancaran
pelaksanaan tugas dan fungsi;
c. pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan
Seksi
Distribusi Dan Perlindungan Konsumen, Seksi Promosi dan
Informasi Pasar, Seksi Bina Usaha Dan Pemasaran;
d. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan.
4) Bidang Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
Bidang Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah mempunyai
tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam
merumuskan dan
Rencana Strategis Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha kecil dan Menengah
Kabupaten Blora Tahun 2017-2021 II-4
menyusun bahan kebijakan teknis di bidang bina usaha
koperasi,
kelembagaan dan pengawasan koperasi, usaha kecil dan
menengah.
Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Koperasi, Usaha Kecil
Dan Menengah mempunyai fungsi :
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan
dan
pelaksanaan kegiatan pada Seksi Bina Usaha Koperasi, Seksi
Kelembagan dan Pengawasan Koperasi, Seksi Usaha Kecil dan
Menengah;
b. pengelolaan dan penyelenggaraan pada Seksi Bina Usaha
Koperasi, Seksi Kelembagan dan Pengawasan Koperasi, Seksi
Usaha Kecil dan Menengah untuk mendukung kelancaran
pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan, Koperasi,
Usaha Kecil Dan Menengah;
c. pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan
Seksi Bina Usaha Koperasi, Seksi Kelembagan dan
Pengawasan Koperasi, Seksi Usaha Kecil dan Menengah;
d. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan .
5) Bidang Pasar Daerah
Bidang Pasar Daerah mempunyai tugas melaksanakan
sebagian tugas Kepala Dinas dalam merumuskan bahan
kebijakan teknis di bidang pengelolaan Pasar Daerah, bina Pasar
Daerah dan sarana prasarana Pasar Daerah.
Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Pasar Daerah
mempunyai fungsi :
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan
dan pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pengelolaan Pasar
Daerah, Seksi Bina Pasar Daerah, Seksi Sarana Dan
Prasarana Pasar Daerah;
b. pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan Seksi Pengelolaan
Pasar Daerah, Seksi Bina Pasar Daerah, Seksi Sarana Dan
Prasarana Pasar Daerah untuk mendukung kelancaran
pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan, Koperasi,
Usaha Kecil Dan Menengah;
Rencana Strategis Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha kecil dan Menengah
Kabupaten Blora Tahun 2017-2021 II-5
c. pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan
pada Seksi Pengelolaan Pasar Daerah, Seksi Bina Pasar
Daerah, Seksi Sarana Dan Prasarana Pasar Daerah;
d. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan.
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
Sumber Daya Aparatur pada Organisai Perangkat Daerah
Dinas Perdagangan Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah,
terdata sejumlah 196 pegawai yang terdiri dari 158 pegawai PNS
dan 38 pegawai non PNS yang terdistribusi pada Sekretariat,
Bidang dan pasar daerah se-Kabupaten Blora dengan proporsi
sebagai berikut :
Kepegawaian
Aparatur Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah
Jumlah personalia secara keseluruhan dapat dilihat pada
tabel berikut :
Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Negeri Sipil
No Jabatan
PNS Golongan
(orang)
IV III II I
1 Kepala Dinas 1 - - -
2 Sekretaris 1 - - -
3 Kepala Bidang Koperasi dan UKM 1 - - -
4 Kepala Bidang Perdagangan 1 - - -
5 Kepala Bidang Pasar Daerah - 1 - -
6 Ka Subbag Umum dan Kepegawaian 1 - - -
7 Ka Subbag Program dan Keuangan - 1 - -
8 Kasi Distribusi & Perlindungan
Konsumen 1
- -
9 Kasi Promosi & Informasi Pasar - 1 - -
10 Kasi Bina Usaha & Pemasaran - 1 - -
11 Kasi Bina Usaha Koperasi - 1 - -
12 Kasi Kelembagaan dan pengawasan
Koperasi 1 - - -
13 Kasi Usaha Kecil dan Menengah 1 - - -
14 Kasi Pengelolaan Pasar Daerah - 1 - -
Rencana Strategis Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha kecil dan Menengah
Kabupaten Blora Tahun 2017-2021 II-6
15 Kasi Sarana dan Prasarana Pasar
Daerah -
1 - -
16 Kasi Bina Pasar Daerah - 1 - -
17 Ka. UPT - 4 - -
18 Kasubbag. TU UPT - 2 - -
19 Penyuluh Perindag Muda - 1 - -
20 Penyuluh Perindag Pelaksana - 1 - -
21 Staf - 10 73 51
Jumlah 8 26 73 51
Tabel 2.2
Jumlah SDM Non PNS
No Penempatan Jumlah
1 Sekretariat 8
2 Bidang Koperasi dan UKM 1
3 Bidang Perdagangan 2
4 Bidang Pasar Daerah 1
5 Pasar Blora 4
6 Pasar Hewan 2
7 Blok T 4
8 Pasar Jepon 4
9 Pasar Banjarejo 3
10 Cepu Plaza 1
11 Cepu Induk 2
12 Pasar Todanan 1
13 Pasar Randublatung 1
14 Pasar Wulung 3
15 Pasar Doplang 1
Total Jumlah 38
Secara lebih jelas, struktur organisasi Dinas Perdagangan,
Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Blora dapat
dilihat pada gambar di bawah ini :
II-7
Bagan 2.1 Struktur Organisasi Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kab. Blora
II-8
Berdasarkan Inventarisasi barang, aset Dinas Perdagangan,
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Blora Tahun
2017 sebesar Rp 204.313.277.091,00 Nilai tersebut dapat
dilihat pada table 2.3 di bawah ini :
Tabel 2.3 Jumlah Sumber Daya Asset
Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Blora
No. Jenis Jumlah Nilai (Rp.)
1 Tanah 40 83.228.035.021
2 Peralatan dan Mesin 967 3.553.773.879
3 Gedung dan Bangunan 280 81.062.643.812
4 Jalan, Irigasi, dan Jaringan 11 480.974.650
5 Aset Tetap Lainnya 64 10.518.000
6 Aset Lainnya 47 1.067.758.201
7 Aset tidak berwujud 4 119.545.000
8
Konstruksi dalam Pengerjaan
(KDP) 9 580.009.000
Total Nilai 1.422 170.103.257.563
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Perekonomian Kabupaten Blora diukur antara lain
berdasarkan besaran PDRB atas dasar harga berlaku. Sektor
perdagangan merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang
mempunyai keterkaitan luas dengan sektor-sektor lainnya, secara
makro diharapkan mampu berperan sebagai penggerak utama
(prime mover) pereknomian nasional dan perekonomian daerah.
Berikut ini kami sajikan tabel 2.4 Pencapaian Kinerja
Pelayanan Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten
Blora dan tabel 2.5 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Blora yang
menunjukkan tingkat capaian kinerja Dinas Perdagangan,
Koperasi dan UKM Kabupaten Blora berdasarkan sasaran/target
Renstra Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Blora
periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau
indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator
lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh
pemerintah.
II-8
Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM
Kabupaten Blora
NO Indikator Kinerja Satua
n
Target Renstra SKPD Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-
2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015
1 2 3 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Koperasi dan Usaha
Kecil dan Menengah
1. Jumlah koperasi unit 522 524 542 545 576 522 524 542 545 576 100 100 100 100 100
2. Persentase koperasi
aktif % 86,87 90,15 93,43 96,71 100,00 80,6 79,9 80,8 80,91 79 92,78 88,63 86,48 83,66 79,00
3. Persentase koperasi
sehat % - - - - - 0 0 0 0 1,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.. Jumlah Usaha Mikro
Kecil dan Menengah
(UMKM)
unit 6.825 7.367 7.952 8.583 9.265 5.986 6.360 6.532 6.596 6.679 87,71 86,33 82,14 76,85 72,09
5. Persentase Usaha
Mikro dan Kecil % 100 100 100 100 100 93,09 100 99,72 99,64 99,67 93,09 100,00 99,72 99,64 99,67
6. Persentase UMKM yang
telah mengikuti
pameran promosi
produk
% 2 2 2 2 2 0,01 1,57 1,92 0,27 0,22 0,50 78,50 96,00 13,50 11,00
Perdagangan
7. Jumlah Pasar
Unit 155 157 160 160 160 155 157 160 160 160 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
8. Jumlah Pasar Yang
Diawasi
Unit 90 95 97 97 97 90 95 97 97 97 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
9. Persentase Pasar Yang
Diawasi
% 58 60,5 60,6 21 21 58 60,5 60,6 21 21 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
10. Persentase pasar
tradisional yang
memenuhi syarat
kenyamanan dan
kesehatan
%
-
-
-
-
- 0 0 0 12 12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
II-9
11. Persentase UDKM yang
telah mengikuti
pameran/promosi
produk
%
-
-
-
-
- 2,56 3,61 5,75 1,34 1,5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12. Nilai Ekspor US$
3.864.
481
4.057.7
05
4.260
.590
4.473
.620
4.697.
301
255.5
55.55
5
2.093
.288
2.127
.251
2.620.1
14
2.771
.862
6612,9
3 51,59 49,93 58,57 59,01
13. Jumlah Produk yang
Diterima Pasar
Internasional
produ
k 4 4 4 5 5 4 4 4 5 5 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
14. Persentase PDRB
Sektor Perdagangan
% 15,68 15,78 16,03 16,45 16,7 15,68 15,78 16,03 16,45 16,7 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
15. Persentase lokasi PKL
yang tertata
% 3,31 3,31 4,4 4,9 5 3,31 3,31 4,4 4,9 5 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Tabel 2.5
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Blora
NO Program/ Kegiatan
Anggaran Pada Tahun ke- Realisasi Anggaran Pada Tahun ke- Rasio antara Realisasi dan Anggaran
Tahun ke-
Rata-rata
Pertumbuhan
2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 201
1
201
2 2013 2014 2015 Anggaran
Reali
sasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
URUSAN WAJIB
KOPERASI DAN USAHA
KECIL MENENGAH
PROGRAM
PENCIPTAAN IKLIM
USAHA KECIL
MENENGAH YANG
KONDUSIF
-
-
70.000.
000
50.00
0.000
-
-
-
69.720.0
00
49.070
.000
-
-
-
99,60 98,14
-
-
-
Sosialisasi kebijakan
tentang usaha kecil
menengah
-
-
70.000.
000
-
-
-
-
69.720.00
0
-
-
-
-
99,60
-
-
-
-
II-10
Fasilitasi pengembangan
usaha kecil dan
menengah
-
-
-
50.00
0.000
-
-
-
-
49.070.
000
-
-
-
-
98,14
-
-
-
PROGRAM
PENGEMBANGAN
KEWIRAUSAHAAN DAN
KEUNGGULAN
KOMPETITIF USAHA
KECIL DAN
MENENGAH
-
50.00
0.000
90.000.
000
135.0
00.00
0
55.000
.000
-
50.00
0.000
77.459.5
00
97.844
.200
53.41
7.850
-
100,
00
86,07 72,48 97,12 -
-
Memfasilitasi
peningkatan kemitraan
usaha bagi UMKM
-
-
-
50.00
0.000
-
-
-
-
31.529.
000
-
-
-
-
63,06
-
-
-
Fasilitasi pengembangan
sarana promosi hasil
produksi
-
-
-
35.00
0.000
-
-
-
-
31.980.
000
-
-
-
-
91,37
-
-
-
Penyelenggaraan
pelatihan
kewirausahaan
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Pelatihan manajemen
pengelolaan
Koperasi/KUD
-
50.00
0.000
90.000.
000
50.00
0.000
55.000.
000
-
50.00
0.000
77.459.50
0
34.335.
200
53.41
7.850
100,
00
86,07 68,67 97,12 -
-
PROGRAM
PENGEMBANGAN
SISTEM PENDUKUNG
BAGI USAHA MIKRO
KECIL DAN
MENENGAH
50.00
0.000
385.7
00.00
0
2.504.3
35.000
2.857
.000.
000
355.00
0.000
48.643.00
0
363.7
95.50
0
2.202.71
0.500
2.737.
943.50
0
335.6
70.70
0
97,2
9
94,3
2
87,96 95,83 94,56 286,80 272,4
8
Sosialisasi dukungan
informasi penyediaan
permodalan
-
-
20.000.
000
25.00
0.000
-
-
-
19.608.50
0
19.510.
000
-
-
-
98,04 78,04
-
-
-
Pengembangan klaster
bisnis
-
-
75.000.
000
50.00
0.000
-
-
-
74.600.00
0
34.750.
000
-
-
-
99,47 69,50
-
-
-
Pengembangan sarana
pemasaran produk
usaha mikro kecil
menengah
-
-
2.089.3
35.000
2.072.
000.0
00
175.00
0.000
-
-
1.795.227
.000
2.070.9
13.000
174.3
29.50
0
85,92 99,95 99,62 -
-
II-11
Penyelenggaran
pembinaan industri
rumah tangga, industri
kecil dan industri
menengah
50.000
.000
80.00
0.000
100.000
.000
70.00
0.000
-
48.643.00
0
73.72
5.000
95.585.00
0
61.990.
000
-
97,2
9
92,1
6
95,59 88,56
-
-11,25 -
13,48
Penyelenggaraan
promosi produk usaha
mikro kecil menengah
-
225.7
00.00
0
100.000
.000
250.0
00.00
0
50.000.
000
-
210.5
52.50
0
97.950.00
0
235.97
2.500
48.84
0.000
-
93,2
9
97,95 94,39 97,68 -
-
PROGRAM
PENINGKATAN
KUALITAS
KELEMBAGAAN
KOPERASI
-
40.00
0.000
60.000.
000
195.0
00.00
0
65.000
.000
-
39.75
9.000
59.870.0
00
157.40
4.000
56.25
0.600
-
99,4
0
99,78 80,72 86,54 -
-
Koordinasi pelaksanaan
kebijakan dan program
pengembangan koperasi
-
-
-
25.00
0.000
-
-
-
-
18.470.
000
-
-
-
-
73,88
-
-
-
Peningkatan sarana dan
prasarana pendidikan
dan pelatihan
perkoperasian
-
-
30.000.
000
50.00
0.000
-
-
-
29.920.00
0
46.054.
000
-
-
-
99,73 92,11
-
-
-
Pembinaan, pengawasan
dan penghargaan
koperasi berprestasi
-
40.00
0.000
30.000.
000
25.00
0.000
40.000.
000
-
39.75
9.000
29.950.00
0
22.230.
000
34.63
6.600
-
99,4
0
99,83 88,92 86,59 -
-
Penyebaran model -
model pola
pengembangan koperasi
-
-
-
95.00
0.000
25.000.
000
-
-
-
70.650.
000
21.61
4.000
-
-
-
74,37 86,46 -
-
Monitoring, evaluasi,
dan pelaporan
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
PROGRAM DBH CUKAI
HASIL TEMBAKAU
BIDANG
PERINDUSTRIAN,
PERDAGANGAN,
KOPERASI, DAN
USAHA KECIL
MENENGAH
120.0
00.00
0
155.0
00.00
0
100.00
0.000
325.0
00.00
0
200.00
0.000
102.090.0
00
199.0
42.00
0
168.599.
500
316.27
0.000
190.7
87.24
4
85,0
8
128,
41
168,6
0
97,31 95,39 45,06 31,90
II-12
Penyebaran model-
model pola
pengembangan koperasi
(DBHCHT)
120.00
0.000
-
-
-
30.000.
000
102.090.0
00
-
-
-
28.24
2.244
85,0
8
-
-
-
94,14 -
-
Pengembangan Klaster
Bisnis
-
50.00
0.000
-
-
-
-
30.58
5.000
-
-
-
-
61,1
7
-
-
-
-
-
Penyelenggaraan
pembinaan industri
rumah tangga, industri
kecil, dan industri
menengah (DBHCHT)
-
70.00
0.000
-
185.0
00.00
0
54.000.
000
-
68.25
7.000
-
180.24
5.000
51.17
0.000
-
97,5
1
-
97,43 94,76 -
-
Penyelenggaraan
pelatihan
kewirausahaan
(DBHCHT)
-
-
-
35.00
0.000
62.000.
000
-
33.40
0.000
39.800.00
0
34.000.
000
59.38
5.000
-
-
-
97,14 95,78 -
-
Pengembangan sarana
pemasaran produk
UMKM (DBHCHT)
-
-
-
105.0
00.00
0
54.000.
000
-
33.40
0.000
39.800.00
0
102.02
5.000
51.99
0.000
-
-
-
97,17 96,28 -
-
Peningkatan sarana dan
prasarana pendidikan
dan pelatihan
perkoperasian
(DBHCHT)
-
35.00
0.000
40.000.
000
-
-
-
33.40
0.000
39.800.00
0
-
-
-
95,4
3
99,50
-
-
-
-
Pelatihan manajemen
pengelolaan
koperasi/KUD
(DBHCHT)
-
-
60.000.
000
-
-
-
-
49.199.50
0
-
-
-
-
82,00
-
-
-
-
URUSAN PILIHAN
PERDAGANGAN
PROGRAM
PERLINDUNGAN
KONSUMEN DAN
PENGAMANAN
PERDAGANGAN
30.00
0.000
45.00
0.000
39.500.
000
40.00
0.000
40.000
.000
23.590.00
0
45.00
0.000
37.887.5
00
39.882
.000
35.20
0.000
78,6
3
100,
00
95,92 99,71 88,00 9,76 17,12
Peningkatan
pengawasan peredaran
barang dan jasa
30.000
.000
45.00
0.000
39.500.
000
40.00
0.000
40.000.
000
23.590.00
0
45.00
0.000
37.887.50
0
39.882.
000
35.20
0.000
78,6
3
100,
00
95,92 99,71 88,00 9,76 17,12
II-13
Monitoring evalusi dan
pelaporan
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
PROGRAM
PENINGKATAN DAN
PENGEMBANGAN
EKSPOR
-
266.9
60.00
0
100.00
0.000
160.0
00.00
0
-
-
264.1
40.00
0
92.190.0
00
139.76
5.000
-
-
98,9
4
92,19 87,35
-
-
-
Pengembangan
informasi peluang pasar
perdagangan luar negeri
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Membangun jejaring
dengan eksportir
-
266.9
60.00
0
100.000
.000
160.0
00.00
0
-
-
264.1
40.00
0
92.190.00
0
139.76
5.000
-
-
98,9
4
92,19 87,35
-
-
-
Koordinasi program
pengembangan ekspor
dengan instansi
terkait/asosiasi/pengus
aha
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Program Peningkatan
Efisiensi Perdagangan
Dalam Negeri
370.0
00.00
0
943.1
00.00
0
799.35
0.000
914.3
40.00
0
1.799.
085.00
0
367.205.0
00
899.5
04.40
0
771.318.
100
850.89
1.920
1.721
.197.
022
99,2
4
95,3
8
96,49 93,06 95,67 62,70 60,83
Pengembangan pasar
dan distribusi barang /
produk
-
200.0
00.00
0
-
-
-
-
172.7
52.50
0
-
-
-
-
86,3
8
-
-
-
-
-
Pengembangan
kelembagaan kerjasama
kemitraan
-
-
179.350
.000
63.34
0.000
39.225.
000
-
-
162.460.5
00
38.845.
020
38.08
4.250
-
-
90,58 61,33 97,09 -
-
Peningkatan sistim dan
jaringan informasi
potensi perdagangan
40.000
.000
40.00
0.000
40.000.
000
65.00
0.000
34.860.
000
39.820.00
0
39.97
0.000
29.789.50
0
46.040.
000
34.69
9.500
99,5
5
99,9
3
74,47 70,83 99,54 4,03 1,21
Sosialisasi peningkatan
penggunaan produk
dalam negeri
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Rehabilitasi /
Pemeliharaan Pasar
Daerah
330.00
0.000
703.1
00.00
580.000
.000
786.0
00.00
1.725.0
00.000
327.385.0
00
686.7
81.90
579.068.1
00
766.00
6.900
1.648.
413.2
99,2
1
97,6
8
99,84 97,46 95,56 62,63 60,39
II-14
0 0 0 72
Pembangunan Pasar
Rakyat
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Pembangunan ruko /
kios
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Program Pembinaan
Pedagang Kaki Lima
dan Asongan
-
25.00
0.000
35.500.
000
300.0
00.00
0
60.000
.000
-
21.70
0.000
31.340.0
00
292.21
2.800
58.45
9.500
-
86,8
0
88,28 97,40 97,43 -
-
Pembinaan organisasi
PKL dan asongan
-
25.00
0.000
13.500.
000
50.00
0.000
10.000.
000
-
21.70
0.000
12.450.00
0
50.000.
000
10.00
0.000
-
86,8
0
92,22 100,0
0
100,0
0
-
-
Penyuluhan
peningkatan disiplin
pedagang kakilima dan
asongan
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Penataan tempat
berusaha bagi pedagang
kaki lima & asongan
-
-
22.000.
000
250.0
00.00
0
50.000.
000
-
-
18.890.00
0
242.21
2.800
48.45
9.500
-
-
85,86 96,89 96,92 -
-
PROGRAM BIDANG
PERDAGANGAN
BERSUMBER DARI
PEMERINTAH PUSAT
DAN PEMERINTAH
PROVINSI, SERTA
DANA
PENDAMPINGNYA
4.469.
600.0
00
5.327
.000.
000
1.339.0
00.000
3.101
.729.
000
5.838.
489.00
0
121.062.0
00
5.263
.316.
000
2.181.73
1.826
5.209.
621.80
0
5.721
.621.
010
2,71 98,8
0
162,9
4
167,9
6
98,00 41,05 1084,
42
Peningkatan
Pengawasan peredaran
barang dan jasa
(DBHCHT)
110.00
0.000
75.00
0.000
90.000.
000
90.00
0.000
100.00
0.000
107.753.0
00
73.00
9.000
87.122.82
6
82.215.
000
99.81
5.000
97,9
6
97,3
5
96,80 91,35 99,82 -0,18 0,72
Pengadaan dan
peningkatan sarana
dana prasarana
perdagangan (DAK)
4.359.
600.00
0
4.847.
000.0
00
-
-
2.214.4
89.000
13.309.00
0
4.794.
955.0
00
-
-
2.175.
578.1
00
0,31 98,9
3
-
-
98,24 -
-
II-15
Pengadaan tanah
pendukung DAK Bidang
Perdagangan
-
350.0
00.00
0
-
-
-
-
340.6
22.00
0
-
-
-
-
97,3
2
-
-
-
-
-
Sosialisasi peningkatan
penggunaan produk
dalam negeri (DBHCHT)
-
55.00
0.000
40.000.
000
-
-
-
54.73
0.000
38.050.00
0
-
-
-
99,5
1
95,13
-
-
-
-
Pembangunan dan
Pengembangan Sarana
Distribusi Perdagangan
(DAK)
-
-
1.209.0
00.000
2.333.
199.0
00
-
-
-
1.028.279
.500
2.332.2
79.000
-
-
-
85,05 99,96
-
-
-
Pembangunan dan
Pengembangan Sarana
Distribusi Perdagangan
(DAK 2013)
-
-
-
135.0
30.00
0
-
-
-
1.028.279
.500
134.27
7.800
-
-
-
-
99,44
-
-
-
Revitalisasi Pasar
Tradisional Cepu
Kabupaten Blora
(Bantuan Propinsi)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Revitalisasi Pasar
Tradisional
Randublatung
Kabupaten Blora
(Bantuan Propinsi)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Revitalisasi pasar
hewan Karangjati
Kabupaten Blora
(Bantuan Propinsi)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Revitalisasi Pasar Plaza
Cepu Kabupaten Blora
(Bantuan Propinsi)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Revitalisasi Pasar
Tradisional Pasar Kota
Blora (Bantuan Provinsi)
-
-
-
543.5
00.00
0
-
-
-
-
532.17
0.000
-
-
-
-
97,92
-
-
-
Revitalisasi Pasar
Tradisional Ngawen Kab.
Blora (Bantuan Provinsi)
-
-
-
-
1.800.0
00.000
-
-
-
532.17
0.000
1.771.
745.9
00
-
-
-
-
98,43 -
-
II-16
Revitalisasi Pasar
Tradisional Kunduran
Kab. Blora (Bantuan
Provinsi)
-
-
-
-
750.00
0.000
-
-
-
532.17
0.000
730.6
14.01
0
-
-
-
-
97,42 -
-
Revitalisasi Pasar
Tradisional Karangjati
Kab. Blora (Bantuan
Provinsi)
-
-
-
-
540.00
0.000
-
-
-
532.17
0.000
520.2
34.90
0
-
-
-
-
96,34 -
-
Revitalisasi Pasar
Tradisional Todanan
Kab. Blora (Bantuan
Provinsi)
-
-
-
-
434.00
0.000
-
-
-
532.17
0.000
423.6
33.10
0
-
-
-
-
97,61 -
-
Revitalisasi Pasar
Rakyat Kabupaten Blora
(Bantuan Provinsi)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Revitalisasi Pasar
Rakyat Mulyorejo
Kabupaten Blora
(Bantuan Provinsi)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Revitalisasi Pasar
Rakyat Jati Kabupaten
Blora (Bantuan Provinsi)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Revitalisasi Pasar
Rakyat Wulung
Kecamatan
Randublatung
Kabupaten Blora
(Bantuan Provinsi)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
PROGRAM
PENINGKATAN
PENGELOLAAN PASAR
TRADISIONAL
-
-
-
-
205.00
0.000
-
-
-
-
202.4
20.54
1
-
-
-
-
98,74 -
-
memfasilitasi akses data
dan informasi pasar
-
-
-
-
21.380.
000
-
-
-
-
21.38
0.000
-
-
-
-
100,0
0
-
-
Intensifikasi dan
efisiensi pungutan
retribusi pasar
-
-
-
-
13.620.
000
-
-
-
-
13.26
0.000
-
-
-
-
97,36 -
-
Pembinaan bagi
pengelola dan pedagang
-
-
-
-
30.000.
-
-
-
-
30.00
-
-
-
-
100,0
0
-
-
II-17
pasar tradisional 000 0.000
Pengelolaan kebersihan
pasar tradisional
-
-
-
-
140.00
0.000
-
-
-
-
137.7
80.54
1
-
-
-
-
98,41 -
-
Monitoring evaluasi dan
pelaporan
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
NON URUSAN
PROGRAM PADA
SETIAP SKPD
PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
1.099.
425.0
00
1.579
.271.
000
1.483.6
89.000
1.703
.975.
500
1.450.
719.00
0
1.072.647
.530
1.528
.905.
683
1.356.70
6.399
1.641.
549.15
8
1.408
.829.
793
97,5
6
96,8
1 91,44 96,34 97,11 9,39 9,52
Penyediaan jasa surat
menyurat
4.000.
000
5.000.
000
5.000.0
00
6.580.
000
5.500.0
00
4.000.000
5.000.
000
3.190.000
4.805.1
86
5.423.
592
100,
00
100,
00 63,80 73,03 98,61 10,05 13,08
Penyediaan jasa,
Komunikasi telepon dan
listrik.
71.000
.000
75.00
0.000
112.000
.000
135.6
40.00
0
159.56
0.000
65.121.53
0
74.68
8.758
109.280.1
24
120.04
2.364
144.4
81.43
1
91,7
2
99,5
9 97,57 88,50 90,55 23,43 22,80
Penyediaan Jasa
Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- -
-
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan dan
perijinan kendaraan
dinas/operasional
5.000.
000
7.475.
000
6.000.0
00
6.000.
000
6.528.0
00
1.253.000
5.582.
925
6.000.000
5.550.0
00
6.397.
175
25,0
6
74,6
9
100,0
0 92,50 98,00 9,64 90,20
Penyediaan jasa
administrasi keuangan
103.50
0.000
136.3
00.00
0
128.300
.000
175.1
60.00
0
174.42
5.000
94.140.00
0
132.3
50.00
0
123.725.0
00
173.06
6.000
174.4
25.00
0
90,9
6
97,1
0 96,43 98,80
100,0
0 15,48 18,68
Penyediaan jasa
kebersihan Kantor
35.000
.000
56.77
0.000
67.000.
000
66.90
1.000
68.770.
000
35.000.00
0
56.77
0.000
67.000.00
0
66.549.
100
68.76
7.800
100,
00
100,
00
100,0
0 99,47
100,0
0 20,72 20,72
Penyediaan jasa
perbaikan peralatan
kerja.
57.525
.000
80.00
0.000
90.000.
000
90.91
0.000
72.110.
000
57.525.00
0
80.00
0.000
90.000.00
0
90.910.
000
67.67
4.000
100,
00
100,
00
100,0
0
100,0
0 93,85 7,98 6,76
II-18
Penyediaan alat tulis
kantor
80.000
.000
100.0
91.00
0
110.109
.000
120.8
08.00
0
109.70
9.000
80.000.00
0
100.0
91.00
0
110.109.0
00
120.80
8.000
109.7
09.00
0
100,
00
100,
00
100,0
0
100,0
0
100,0
0 8,91 8,91
Penyediaan barang
cetakan dan
penggandaan.
253.90
0.000
240.0
00.00
0
180.000
.000
193.8
97.00
0
183.04
2.000
253.900.0
00
239.9
00.00
0
180.000.0
00
193.89
6.950
183.0
33.35
0
100,
00
99,9
6
100,0
0
100,0
0
100,0
0 -7,09 -7,09
Penyediaan komponen
instalasi
listrik/penerangan
bangunan kantor
24.000
.000
45.00
0.000
35.000.
000
40.00
0.000
40.825.
000
24.000.00
0
45.00
0.000
35.000.00
0
40.000.
000
38.28
7.390
100,
00
100,
00
100,0
0
100,0
0 93,78 20,41 18,82
Penyediaan Peralatan
dan Perlengkapan
Kantor
51.500
.000
156.5
55.00
0
129.200
.000
210.5
00.00
0
82.675.
000
51.500.00
0
155.4
78.00
0
126.516.0
00
209.93
0.000
82.42
5.000
100,
00
99,3
1 97,92 99,73 99,70 47,18 47,12
Penyediaan peralatan
rumah tangga
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- -
-
Penyediaan bahan
bacaan dan peraturan
perundang-undangan.
8.000.
000
16.08
0.000
12.080.
000
16.04
0.000
18.700.
000
8.000.000
14.27
3.000
12.050.00
0
16.040.
000
17.56
2.000
100,
00
88,7
6 99,75
100,0
0 93,91 31,37 26,36
Penyediaan makanan
dan minuman.
50.000
.000
85.00
0.000
70.000.
000
83.70
0.000
70.725.
000
49.938.00
0
74.51
2.000
64.664.00
0
74.196.
000
70.53
0.000
99,8
8
87,6
6 92,38 88,65 99,72 14,11 11,45
Rapat-rapat koordinasi
dan konsultasi ke luar
daerah.
90.000
.000
187.0
00.00
0
199.000
.000
185.0
00.00
0
172.75
0.000
87.180.00
0
187.0
00.00
0
182.444.7
75
180.62
6.100
167.1
04.11
6
96,8
7
100,
00 91,68 97,64 96,73 25,13 25,89
Rapat-rapat koordinasi
dan konsultasi ke dalam
daerah.
266.00
0.000
389.0
00.00
0
340.000
.000
372.8
39.50
0
285.40
0.000
261.090.0
00
358.2
60.00
0
246.727.5
00
345.12
9.458
273.0
09.93
9
98,1
5
92,1
0 72,57 92,57 95,66 4,96 6,27
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
152.7
75.00
0
569.8
50.00
0
522.94
0.000
776.5
91.50
0
223.21
0.000
152.451.0
00
548.1
06.40
0
519.423.
000
773.00
2.500
218.5
48.99
0
99,7
9
96,1
8 99,33 99,54 97,91 60,50 57,85
Pembangunan Gedung
Kantor
-
80.00
0.000
-
-
-
-
78.66
8.000
-
-
-
-
98,3
4
-
-
- -
-
II-19
Pengadaan Kendaraan
Dinas/Operasional
-
-
-
389.4
50.00
0
-
-
-
-
389.45
0.000
-
-
-
-
100,0
0
- -
-
Pengadaan
Perlengkapan Gedung
Kantor
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- -
-
Pengadaan bangunan
pendukung rumah
dinas, rumah jabatan,
dan gedung kantor
-
-
200.000
.000
-
-
-
-
198.881.0
00
-
-
-
- 99,44
-
- -
-
Pengadaan Peralatan
Gedung Kantor
8.500.
000
86.55
0.000
-
-
-
8.215.000
79.89
4.500
-
-
- 96,6
5
92,3
1
-
-
- -
-
Pengadaan mebeler
-
49.750.
000
79.70
0.000
15.700.
000
-
48.750.00
0
79.100.
000
15.70
0.000
-
- 97,99 99,25
100,0
0 -
-
Pengadaan instalasi air,
listrik dan telepon
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- -
-
Pengadaan bangunan
pendukung rumah
dinas, rumah jabatan,
dan gedung kantor
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- -
-
Pengadaan tanah
gedung kantor, rumah
dinas dan rumah
jabatan
39.275
.000
-
-
-
-
39.253.50
0
-
-
-
- 99,9
5
-
-
-
- -
-
Pemeliharaan
rutin/berkala rumah
dinas
55.000
.000
150.0
00.00
0
-
-
40.000.
000
54.982.50
0
142.8
64.80
0
-
-
38.48
4.000
99,9
7
95,2
4
-
- 96,21 -
-
Pemeliharaan
rutin/berkala gedung
kantor
50.000
.000
90.00
0.000
200.000
.000
200.0
00.00
0
100.00
0.000
50.000.00
0
90.00
0.000
198.782.0
00
199.84
1.000
96.85
6.000
100,
00
100,
00 99,39 99,92 96,86 38,06 37,47
Pemeliharaan
rutin/berkala
Kendaraan
dinas/operasional
-
-
73.190.
000
56.14
0.000
67.510.
000
-
-
73.010.00
0
56.140.
000
67.50
8.990
-
- 99,75
100,0
0
100,0
0 -
-
Pemeliharaan
rutin/berkala mebeler
-
-
-
4.801.
-
-
-
-
4.801.5
-
-
-
-
100,0
0
- -
-
II-20
500 00
Rehabilitasi
sedang/berat rumah
dinas
-
-
-
46.50
0.000
-
-
-
-
43.670.
000
-
-
-
- 93,91
- -
-
Rehabilitasi
sedang/berat gedung
kantor
-
163.3
00.00
0
-
-
-
-
156.6
79.10
0
-
-
-
-
95,9
5
-
-
- -
-
Rehabilitasi
sedang/berat Kendaraan
dinas/operasional
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- -
-
Pemeliharaan Berkala
Gedung Kantor UPTD
se-Kab. Blora
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- -
-
PROGRAM
PENINGKATAN
DISIPLIN APARATUR
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- -
-
Pengadaan mesin /
kartu absensi
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- -
-
Pengadaan pakaian
dinas serta
kelengkapannya
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- -
-
Pengadaan pakaian
kerja lapangan
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- -
-
Pengadaan pakaian
KORPRI
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- -
-
Pengadaan pakaian
khusus hari-hari
tertentu
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- -
-
PROGRAM
PENINGKATAN
KAPASITAS SUMBER
DAYA APARATUR
-
-
-
11.00
0.000
2.500.
000
-
-
-
11.000
.000
2.500
.000
-
-
-
100,0
0
100,0
0 -
-
Pendidikan dan
pelatihan formal
-
-
-
11.00
0.000
2.500.0
00
-
-
-
11.000.
000
2.500.
000
-
-
-
100,0
0
100,0
0 -
-
Sosialisasi peraturan
perundang-undangan
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- -
-
II-21
Bimbingan teknis
implementasi peraturan
perundang-undangan
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- -
-
PROGRAM
PENINGKATAN
PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
5.000.
000
16.91
9.000
24.686.
000
21.31
4.000
35.238
.000
3.314.500
16.91
9.000
23.271.0
00
21.314
.000
35.04
0.000 66,2
9
100,
00 94,27
100,0
0 99,44 83,99
126,0
0
Penyusunan laporan
capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja
SKPD
-
5.265.
000
-
-
-
-
5.265.
000
-
-
-
-
100,
00
-
-
- -
-
Penyusunan laporan
keuangan akhir tahun
SKPD
5.000.
000
-
5.265.0
00
7.088.
000
8.136.0
00
3.314.500
-
5.265.000
7.088.0
00
7.938.
000
66,2
9
-
100,0
0
100,0
0 97,57 -
-
Penyusunan rencana
strategis, rencana
kinerja, dan penetapan
kinerja SKPD
-
-
4.016.0
00
9.018.
000
9.303.0
00
-
-
2.706.000
9.018.0
00
9.303.
000
-
- 67,38
100,0
0
100,0
0 -
-
Penyusunan laporan
akuntabilitas kinerja
SKPD
-
11.65
4.000
-
5.208.
000
4.507.0
00
-
11.65
4.000
-
5.208.0
00
4.507.
000
-
100,
00
-
100,0
0
100,0
0 -
-
Penyusunan RKA-SKPD
dan DPA-SKPD
-
-
15.405.
000
-
13.292.
000
-
-
15.300.00
0
-
13.29
2.000
-
- 99,32
-
100,0
0 -
-
PROGRAM
PENINGKATAN
KELANCARAN
PELAYANAN DAN
ADMINISTRASI UMUM
43.20
0.000
43.20
0.000
60.000.
000
101.8
50.00
0
114.75
9.000
33.600.00
0
43.20
0.000
60.000.0
00
101.85
0.000
114.7
59.00
0
77,7
8
100,
00
100,0
0
100,0
0
100,0
0 30,33 37,47
Penyediaan honorarium
tenaga kontrak daerah
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- -
-
Penyediaan tenaga
pegamanan kebersihan,
sopir dan tenaga lepas
lainnya
43.200
.000
43.20
0.000
60.000.
000
101.8
50.00
0
114.75
9.000
33.600.00
0
43.20
0.000
60.000.00
0
101.85
0.000
114.7
59.00
0
77,7
8
100,
00
100,0
0
100,0
0
100,0
0 30,33 37,47
II-22
Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi OPD dalam rangka
pembinaan dan pengembangan sektor perdagangan, secara umum
kinerja pelayanan Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM
Kabupaten Blora selama periode Renstra Tahun 2011-2015 dapat
dinyatakan cukup berhasil dan tidak ditemukan adanya
kesenjangan/gap pelayanan yang berarti. Gambaran target kinerja
pelayanan yang tercapai diantaranya :
- Berkembangnya koperasi aktif dan UKM dalam kurun waktu 5
tahun Renstra 2011-2015, baik ditinjau dari jumlah koperasi
dan jumlah UKM. Perkembangan sector koperasi dan UKM ini
tidak terlepas dari upaya intervensi berbagai program/kegiatan
yang dilaksanakan, diantaranya; Pelatihan manajemen
pengelolaan Koperasi/KUD, Penyelenggaraan promosi produk
usaha mikro kecil menengah, Pembinaan, pengawasan dan
penghargaan koperasi berprestasi, Penyebaran model - model
pola pengembangan koperasi, Program DBH Cukai Hasil
Tembakau Bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Dan
Usaha Kecil Menengah, dan Kegiatan lain yang mendukung
berkembangnya Koperasi dan UMKM di Kabupaten Blora.
- Berkembangnya usaha perdagangan kecil dan menengah pada
periode Renstra Tahun 2011-2015. Hal ini tidak terlepas dari
adanya intervensi program/kegiatan pada sektor perdagangan,
diantaranya; Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana
Usaha Perdagangan melalui pembangunan pasar tradisional
dan los pasar, Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Sektor
perdagangan yang diantaranya melalui kegiatan operasi pasar
dan pasar murah, Kegiatan monitoring dan Evaluasi Harga
Sembako dan Barang Strategis Lainnya, Kegiatan Peningkatan
Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa serta Kegiatan lain
yang mendukung berkembangnya usaha perdagangan di
Kabupaten Blora.
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat
Daerah
Berikut ini hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra
OPD provinsi (untuk kabupaten/kota), hasil telaahan terhadap
RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi
sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan
OPD pada lima tahun mendatang. Pengembangan pelayanan tugas
dan fungsi Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten
Blora selama 5 (lima) tahun ke depan mempunyai tantangan yang
II-23
harus diantisipasi dan peluang yang harus dipertahankan.
Adapun tantangan dan peluang tersebut sebagai berikut :
2.4.1 Tantangan
Tantangan yang perlu ditangani dalam pengembangan
pelayanan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan, Koperasi dan
UKM Kabupaten Blora ke depan umumnya berkaitan dengan
perbaikan kondisi perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM,
di antaranya:
1. Peningkatan formalisasi usaha dengan tata kelola usaha yang
lebih baik;
2. Peningkatan produktivitas yang didukung tenaga kerja terampil
dan penerapan teknologi;
3. Peningkatan kapasitas untuk membangun kemitraan dan
bergabung dalam jaringan produksi dan pemasaran global;
4. Pemanfaatan peluang yang semakin terbuka dari penerapan
Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dan perjanjian kerjasama
ekonomi bilateral dan kawasan lainnya; dan
5. Perbaikan kebijakan dan peraturan yang responsif terhadap
perbaikan kinerja dan daya saing UMKM.
2.4.2 Peluang
Sekalipun dalam upaya pencapaian Tugas dan Fungsi Dinas
Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten
Blora dihadapkan pada kendala di atas, namun dalam
pelaksanaannya juga terdapat kondisi yang merupakan peluang
bagi upaya pencapaian tugas. Peluang tersebut diantaranya
adalah:
1. Diterbitkannya berbagai regulasi bidang Perdagangan, Koperasi,
Usaha Kecil dan Menengah yang memberikan daya dukung bagi
pelaksanaan kebijakan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha
Kecil dan Menengah di Kabupaten Blora.
2. Menguatnya komitmen Pemerintah dan DPRD terhadap
dukungan alokasi anggaran Program / kegiatan.
3. Meningkatnya pemanfaatan dan penggunaan teknologi
informasi dan komunikasi bagi pengembangan bidang
Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
4. Semakin banyaknya usaha ekonomi di bidang Perdagangan,
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang dapat mendorong
II-24
kompetisi.
5. Meningkatnya permintaan dunia usaha terhadap tenaga kerja
terampil untuk peningkatan di bidang Perdagangan, Koperasi,
Usaha Kecil dan Menengah.
6. Munculnya badan usaha /kelompok / perorangan wirausaha
baru yang dapat sebagai mitra dalam membangun kualitas
perekonomian kabupaten Blora.
Rencana Strategis Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha kecil dan Menengah
Kabupaten Blora Tahun 2017-2021 III-1
BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan Perangkat Daerah
Secara normatif Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil
dan Menengah Kabupaten Blora mempunyai tugas melaksanakan
penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di
bidang Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Dalam
melaksanakan tugas dan fungsi tersebut terdapat beberapa
permasalahan, antara lain:
Bidang Perdagangan :
1. Belum terbangunnya sistem distribusi barang kebutuhan
pokok dan strategis yang efektif dan efisien
2. Rendahnya kualitas sarana dan prasarana dagang pasar
tradisional
3. Masih kurang optimalnya pengelolaan persampahan pasar
4. Masih rendahnya kesadaran PKL untuk berdagang pada lokasi
yang diperuntukannya sesuai ketentuan.
5. Belum optimalnya ketersediaan dan distribusi bahan
kebutuhan pokok masyarakat dengan harga yang layak dan
terjangkau di seluruh wilayah serta belum terintegrasinya
pasar lokal.
6. Masih terbatasnya cakupan wilayah pemantauan harga dan
stok kebutuhan dan barang pokok disebabkan oleh
ketersediaan sarpras dan SDM yang terbatas
7. Kurangnya tenaga ahli di bidang perdagangan (PPNS
perlindungan konsumen) dan kemetrologian (PPNS
kemetrologian, penera ahli, penera dan pengamat tera)
8. Belum terbentuknya UPT Kemetrologian
9. Lemahnya daya saing dan belum optimalnya pengembangan
mutu, desain dan merk dagang beberapa produk local
10. Masih tingginya penggunaan barang impor yang relatif lebih
terjangkau harganya utamanya barang elektronika, mesin dan
peralatan listrik serta pakaian jadi
Rencana Strategis Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha kecil dan Menengah
Kabupaten Blora Tahun 2017-2021 III-2
11. Terbatasnya kemampuan Sumber Daya Manusia Pelaku Usaha
di sektor perdagangan khususnya Usaha Dagang Kecil dan
Menengah
12. Kurangnya promosi dagang.
Bidang Koperasi dan UKM :
1. Masih lemahnya kualitas administrasi usaha Koperasi
2. Mayoritas KSP di Kabupaten Blora masih berkategori belum
sehat
3. Banyak UMKM yang belum dapat mengakses permodalan dari
Lembaga Keuangan
4. Pemasaran produk KUMKM masih sebatas pasar lokal
5. Sistem produksi KUMKM masih sederhana
6. Banyak KUMKM yang belum memiliki kompetensi serta
pengetahuan dalam menghadapi IPTEK
7. Lemahnya Koperasi dan UMKM terhadap penguasaan teknologi
dan pemenuhan sarana/prasarana usaha
8. Lemahnya akses Koperasi dan UMKM terhadap sumber
permodalan dan pembiayaan usaha
9. Rendahnya produktivitas dan daya saing UMKM, dari segi
kompetensi, semangat dan jiwa kewirausahaan
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil
kepala daerah Terpilih
Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan,
tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Blora serta
mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat, maka Visi
Pemerintahan Daerah Kabupaten Blora tahun 2016-2021 adalah:
“TERWUJUDNYA MASYARAKAT BLORA YANG LEBIH
SEJAHTERA DAN BERMARTABAT.”
Visi tersebut merupakan kelanjutan dari visi sebelumnya dengan
melanjutkan misi dan program yang belum tercapai secara optimal.
Berdasarkan Visi tersebut, diharapkan seluruh elemen
masyarakat Blora (termasuk didalamnya unsur pemerintah daerah)
lebih mengoptimalkan seluruh kapasitas yang dimilikinya untuk
mewujudkan masyarakat Blora yang sejahtera dan bermartabat.
Penjelasan Visi tersebut adalah sebagai berikut :
1. Masyarakat yang sejahtera
Mengandung maksud bahwa seluruh masyarakat Kabupaten
Rencana Strategis Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha kecil dan Menengah
Kabupaten Blora Tahun 2017-2021 III-3
Blora telah mampu memenuhi kebutuhan dasarnya meliputi
sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan secara
layak dan berkeadilan. Kondisi ini ditandai tingginya
pendapatan per Kapita penduduk, pemerataan pendidikan bagi
masyarakat, tinggiya derajat kesehatan masyarakat,
menurunnya jumlah penduduk miskin, terciptanya iklim
investasi, meningkatnya jumlah lapangan kerja di berbagai
sector usaha, ketersediaan infrastruktur dasar dan terciptanya
kelestarian lingkungan hidup.
2. Bermartabat
Mengandung maksud bahwa masyarakat Blora memiliki harga
diri yang tercermin melalui akhlak mulia dan berbudaya.
Berakhlak mulia dalam arti memperoleh kemajuan pada
dimensi mental-spiritual, keagamaan dan kebudayaan yang
ditandai dengan terbentuknya masyarakat secara lahir dan
batin. Berbudaya dalam arti menjunjung tinggi nilai-nilai
kebudayaan termasuk didalamnya hokum kearifan local sebagai
cerminan harkat dan martabat manusia. Berbudaya merupakan
aktifitas terus menerus dalam menumbuhkembangkan kualitas
yang ditandai dengan terwujudnya budaya profesionalisme,
daya saing, etos kerja dan menghormati hukum. Kebudayaan
sebagai sebuah bidang kehidupan menjadi eleme penting
menuju masyarakat yang sejahtera.
Arahan misi pembangunan daerah jangka menengah
Kabupaten Blora sebagai berikut:
1. Mewujudkan pemerintah yang efektif bersih KKN dan
demokratis, melaksanakan reformasi birokrasi dalam rangka
peningkatan pelayanan publik;
2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pendapatan
masyarakat dan memaksimalkan pemanfaatan sumber daya
daerah yang ramah lingkungan dan berkesinambungan;
3. Meningkatkan iklim kondusif dan kerjasama dengan pihak-
pihak berkepentingan serta menciptakan lapangan kerja dan
pengembangan ivestasi;
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, kualitas
pelayanan bidang pendidikan, kesehatan, social dasar,
pemberdayaan masyarakat dan lainnya, serta memanfaatkan
ilmu pengetahuan, teknologi dan kearifan lokal;
5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana
publik;
Rencana Strategis Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha kecil dan Menengah
Kabupaten Blora Tahun 2017-2021 III-4
6. Mewujudkan dan mendorong tersusunnya kebijakan daerah
yang berpihak pada masyarakat miskin (Pro Poor), pro job, pro
growth, pro environment dan pro gender;
7. Mewujudkan penegakan supremasi hukum dan Hak Asasi
Manusia (HAM).
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Blora memiliki kaitan yang cukup erat dalam
mencapai visi dan misi pembangunan daerah, terutama pada misi
kedua. Tugas pokok dan fungsi Dinas Perdagangan, Koperasi,
Usaha Kecil dan Menengah secara eksplisit menyebutkan bahwa
program dan kegiatan yang dapat dilakukan adalah program dan
kegiatan yang mengarah kepada peningkatan pertumbuhan
ekonomi dan pendapatan masyarakat serta menciptakan iklim
usaha yang kondusif melalui tugas pokok melaksanakan sebagian
tugas Bupati dalam perumusan kebijakan di bidang Perdagangan,
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra
3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Perdagangan
Visi Kementerian Perdagangan adalah “Perdagangan
Sebagai Sektor Penggerak Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi
serta Pencipta Kemakmuran Rakyat Yang Berkeadilan”. Visi
tersebut dijabarkan dalam misi ;
1. Meningkatkan kinerja ekspor nonmigas secara berkualitas
2. Menguatkan pasar dalam negeri
3. Menjaga ketersediaan bahan pokok dan penguatan jaringan
distribusi nasional
3.3.2 Telaahan Kementerian Koperasi dan UMKM
Sesuai dengan Renstra Kementerian Koperasi dan UKM RI
2010–2014, upaya pemberdayaan KUMKM secara nasional
diarahkan melalui visi “Menjadi Kementerian yang Kredibel
Guna Mewujudkan Koperasi dan UMKM yang Tangguh dan
Mandiri sebagai Soko Guru Perekonomian Nasional” dengan
misi terdiri atas:
1. Mengimplementasikan good governance (tata kelola
pemerintahan yang baik).
Rencana Strategis Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha kecil dan Menengah
Kabupaten Blora Tahun 2017-2021 III-5
2. Menumbuhkan dan rnengembangkan kewirausahaan Koperasi
dan UMKM.
3. Meningkatkan daya saing Koperasi dan UMKM.
4. Mengembangkan pembiayaan dan penjaminan bagi Koperasi
dan UMKM.
5. Meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi dan kesadaran
berkoperasi.
Dari visi dan misi tersebut, terdapat 5 (lima) fokus prioritas
yang ingin dicapai dalam pemberdayaan KUMKM periode 2009 –
2014 yang meliputi :
1. Peningkatan iklim usaha yang kondusif bagi Koperasi dan
UMKM.
2. Peningkatan akses terhadap sumber daya produktif.
3. Pengembangan produk dan pemasaran bagi Koperasi dan
UMKM.
4. Peningkatan daya saing SDM Koperasi dan UMKM.
5. Penguatan kelembagaan Koperasi.
Sebagai percepatan pembangunan di bidang Koperasi dan
UMKM, Kementerian Koperasi dan UKM RI juga mengeluarkan 7
Key Development Milestones yang terdiri atas :
1. Peningkatan nilai ekspor sebesar 20%.
2. Koperasi berkualitas bertumbuh sebanyak 5.000 unit per
tahun.
3. Tersedianya sistem informasi KUKM online.
4. Kredit Usaha Rakyat terdistribusi sebesar 13 triliun per tahun.
5. 1.000 Sarjana Calon Wirausaha Baru.
6. 100 Program OVOP berhasil.
7. 3 Koperasi berskala besar di setiap provinsi.
Selain program kebijakan diatas, Kementerian Koperasi
dan UKM RI juga menginisiasi program Pembangunan Pusat
Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
(PLUT – KUKM) pada 2013 di daerah melalui APBN Tugas
Pembantuan. PLUT – KUKM ditujukan untuk memberikan layanan
konsultasi dan manajemen bisnis secara komprehensif bagi
KUMKM selain juga sebagai pusat pemasaran dan promosi produk
unggulan daerah.
Berdasarkan telaahan terhadap Kementerian Perdagangan
dan Kementerian Koperasi dan UKM di atas, kebijakan serta
program yang relevan dengan Dinas Perdagangan Koperasi dan
UMKM Kabupaten Blora sehingga perlu memperoleh fokus di masa
Rencana Strategis Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha kecil dan Menengah
Kabupaten Blora Tahun 2017-2021 III-6
mendatang adalah :
1. Peningkatan iklim usaha yang kondusif bagi Koperasi dan
UMKM.
2. Peningkatan akses terhadap sumber daya produktif.
3. Pengembangan produk dan pemasaran bagi Koperasi dan
UMKM.
4. Peningkatan daya saing SDM Koperasi dan UMKM.
5. Penguatan kelembagaan Koperasi.
6. Program Pengembangan sarana dan prasarana Usaha
Perdagangan melalui Kegiatan Pembangunan sarana dan
prasarana Usaha Perdagangan (Pasar tradisional dan los
pasar). Hal ini selaras dengan misi Kementerian perdagangan
dalam rangka memperkuat pasar dalam negeri.
7. Program Pengembangan Usaha Perdagangan Kecil dan
Menengah antara lain melalui Kegiatan Pembinaan dan
Pengembangan Sektor Perdagangan serta Kegiatan Monitoring
dan Evaluasi Harga Sembako dan Barang Strategis lainnya.
Hal ini sejalan dengan misi Kementerian Perdagangan dalam
hal menjamin ketersediaan bahan pokok sekaligus juga dalam
rangka penguatan pasar dalam negeri.
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan
Hidup Strategis
3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah
Pola ruang yang diatur dalam RTRW Kabupaten Blora
sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor Tahun
18 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Blora Tahun 2011-2031 mencakup kebijakan penataan ruang
wilayah meliputi:
a. pengembangan wilayah berbasis agro industri;
b. pengembangan wilayah berbasis agro forestry;
c. pengendalian dan peningkatan dalam pertanian pangan
berkelanjutan;
d. penataan pusat – pusat pertumbuhan ekonomi;
e. pengembangan sistem jaringan prasarana mendukung konsep
agro industri, agro forestry, dan pelayanan dasar masyarakat;
f. pengelolaan sumber daya alam dan buatan berbasis
kelestarian lingkungan hidup;
Rencana Strategis Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha kecil dan Menengah
Kabupaten Blora Tahun 2017-2021 III-7
g. pengembangan kawasan budidaya dengan memperhatikan
aspek ekologis;
h. pengembangan nilai – nilai sosial dan budaya;
i. pengendalian kegiatan pada kawasan rawan bencana; dan
j. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan
negara.
Pengembangan wilayah berbasis agro industri meliputi:
a. menetapkan kawasan sentra pertanian dan perikanan;
b. mengembangkan industri kecil, industri sedang, dan industri
besar berbasis pertanian;
c. meningkatkan kelembagaan memperkuat misi produksi
pertanian dan perikanan;
d. meningkatkan infrastruktur penunjang pengembangan agro
industri; dan
e. meningkatkan pemasaran hasil pertanian dan perikanan.
Pengembangan wilayah berbasis agro forestry meliputi:
a. memanfaatkan kawasan hutan produksi dengan penanaman
tanaman hortikultura;
b. memanfaatkan areal tebangan hutan produksi dengan
penanaman tanaman pangan;
c. mengembangkan pengelolaan hasil hutan; dan
d. mengendalikan alih fungsi kawasan hutan.
Pengendalian dan peningkatan kawasan pertanian pangan
berkelanjutan meliputi:
a. mengoptimalkan kawasan pertanian lahan basah;
b. menekan alih fungsi luasan lahan sawah beririgasi;
c. menetapkan kawasan pertanian pangan berkelanjutan;
d. mengembangkan sawah baru pada kawasan potensial; dan
e. mengoptimalkan kawasan pertanian lahan kering.
Penataan pusat – pusat pertumbuhan ekonomi meliputi:
a. meningkatkan keterkaitan antar pusat pelayanan perkotaan
dengan pusat pelayanan perdesaan;
b. menetapkan pusat – pusat pertumbuhan;
c. meningkatkan peran perekonomian lokal berbasis pertanian;
Rencana Strategis Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha kecil dan Menengah
Kabupaten Blora Tahun 2017-2021 III-8
d. meningkatkan pelayanan dasar pada pusat – pusat
pertumbuhan; dan
e. menetapkan pengembangan kawasan strategis.
Pengembangan sistem prasarana mendukung konsep agro industri
dan agro forestry serta pelayanan dasar masyarakat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 huruf e dengan strategi meliputi:
a. meningkatkan sistem prasarana transportasi darat;
b. meningkatkan kualitas pelayanan jaringan prasarana
transportasi darat dan udara;
c. mengembangkan sistem prasarana jaringan jalan antar
wilayah mendukung kawasan agro industri dan agro forestry;
d. mengembangkan prasarana telekomunikasi;
e. mengembangkan sistem prasarana pengairan; dan
f. mengembangkan prasarana lingkungan permukiman.
Pengelolaan sumber daya alam dan buatan yang berbasis
kelestarian lingkungan hidup meliputi:
a. mengembangkan sistem prasarana energi terbarukan dan tak
terbarukan;
b. meningkatkan kualitas jaringan tranmisi dan distribusi minyak
dan gas bumi;
c. mengembangkan pengelolaan mineral, minyak dan gas bumi;
d. meningkatkan rehabilitasi dan konservasi lahan;
e. meningkatkan kualitas lingkungan hidup; dan
f. mengendalikan alih fungsi lahan pada kawasan lindung.
Pengembangan kawasan budidaya dengan memperhatikan aspek
ekologis meliputi:
a. mengembangkan kegiatan budidaya unggulan beserta
infrastruktur secara sinergis dan berkelanjutan;
b. memantapkan kawasan budidaya pertanian sebagai ketahanan
pangan berkelanjutan;
c. mengembangkan dan melestarikan kawasan budidaya hutan
produksi, perkebunan dan peternakan; dan
d. mengembangkan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan.
Pengembangan nilai – nilai sosial dan budaya meliputi:
Rencana Strategis Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha kecil dan Menengah
Kabupaten Blora Tahun 2017-2021 III-9
a. meningkatkan kualitas permukiman yang memiliki nilai
budaya
b. meningkatkan pengembangan fasilitas umum dan fasilitas
sosial;
c. meningkatkan kualitas kawasan pelestarian dan
pengembangan sosial dan budaya kabupaten; dan
d. menetapkan kawasan strategis untuk pelestarian dan
peningkatan kualitas kegiatan sosial dan budaya.
Pengendalian kegiatan di kawasan rawan bencana meliputi:
a. mengendalikan pembangunan fisik pada kawasan rawan
bencana;
b. memanfaatkan penggunaan teknologi pengendali banjir;
c. mengembangkan kawasan budidaya yang dapat
mempertahankan kawasan dari dampak bencana tanah
longsor dan kekeringan;
a. mengembangkan dan meningkatkan kualitas jalur evakuasi
bencana;
b. menetapkan kawasan evakuasi bencana; dan
c. meningkatkan infrastruktur pada kawasan rawan bencana.
Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan
Negara meliputi:
a. mendukung penetapan Kawasan Strategis Nasional dengan
fungsi khusus Pertahanan dan Keamanan;
b. mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam
dan di sekitar Kawasan Strategis Nasional dengan fungsi
Pertahanan dan Keamanan, untuk menjaga fungsi dan
peruntukannya;
c. mengembangkan Kawasan Lindung dan/atau Kawasan
budidaya tidak terbangun di sekitar Kawasan Strategis
Nasional dengan fungsi khusus pertahanan, sebagai zona
penyangga yang memisahkan kawasan tersebut dengan
kawasan budidaya terbangun; dan
d. turut serta menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan dan
keamanan.
Berdasarkan analisis terhadap pengembangan kegiatan
perdagangan di atas, beberapa faktor penghambat yang
mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Perdagangan,
Rencana Strategis Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha kecil dan Menengah
Kabupaten Blora Tahun 2017-2021 III-10
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Blora ditinjau
dari implikasi RTRW yaitu: kurangnya sarana pengembangan
kegiatan perdagangan dan UKM.
3.4.2 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Program yang akan dilaksanakan dalam Renstra Dinas
Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten
Blora, beberapa berdampak serius terhadap lingkungan,
diperkirakan menimbulkan dampak negatif lingkungan, ekonomi,
sosial budaya. Permasalahan program, dampak dan usulan
arahan tata kelola yang berkaitan dengan Program Peningkatan
Perekonomian Lokal Melalui Penguatan UKM dan Pasar
Tradisional.
Peran Perencanaan sangat penting dalam menentukan
strategi dan arah kebijakan dalam mewujudkan pembangunan
yang terpadu dan selaras dengan pendekatan pengembangan
wilayah berbasis ekonomi dan ekologi. Untuk itu dalam
penyusunan dokumen perencanaan, sangat penting melihat aspek
penataan ruang daerah secara komprehensif.
Dalam penyusunan perencanaan perlu ada upaya
sinkronisasi terhadap pembinaan dan pengendalian
pengembangan wilayah secara terpadu terus dilakukan. Hal ini
sesuai dengan upaya pemerintah daerah untuk mengubah
struktur perekonomian Kabupaten Blora. Salah satu perwujudan
hal tersebut adalah dengan memformulasikan tujuan penataan
ruang daerah sebagai acuan dalam setiap aspek perencanaan
yaitu mewujudkan penataan ruang yang mendukung Kabupaten
Blora menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera dengan
tetap mempertimbangkan keberlanjutan dan daya dukung
lingkungan.
Terkait Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam
penataan ruang Kabupaten Blora, analisis mengenai daya dukung
fisik dan lingkungan merupakan sesuatu yang penting, karena
hasil dari analisis ini dapat membantu dalam menentukan arah
kesesuaian peruntukan lahan sehingga tidak menimbulkan
berbagai persoalan. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
(KLHS) Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Blora dirumuskan dalam rekomendasi yang hasil
perumusan alternatif, kemudian perumusan rekomendasi
disajikan pada tabel 3.2
Rencana Strategis Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha kecil dan Menengah
Kabupaten Blora Tahun 2017-2021 III-11
Tabel 3.2 Perumusan Rekomendasi dalam Penyusunan RPJMD
terkait KLHS Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Blora
No. Rumusan
Program Pembangunan
Pengaruh Program Rumusan Mitigasi/Adaptasi
dan / atau Alternatif
LHS Renstra
OPD
(Ya/Tdk)
Rekomendasi
Mitigasi/Adaptasi Alternatif
1. Program pengembangan industri kecil dan menengah
Pengembangan industri kecil dan menengah umumnya diikuti
dengan mekanisasi dan meningkatnya aktivitas transportasi.
Karenanya dalam pengembangan ini, ada dampak lingkungan yang
terjadi, misalnya ada pencemaran udara di sekitar lokasi industri.
Industri jika tidak diawasi juga berpotensi mencemari
sumber-sumber mata air di sekitarnya, karena mereka akan
membuang limbahnya ke sumber-sumber mata air tersebut,
terutama sungai
Harus ditetapkan dengan tolak ukur, misalnya apakah limbah dari suatu
industri/pabrik telah menyebabkan pencemaran atau tidak. Untuk itu harus
ada batas maksimum kadar limbah yang diperkenankan untuk dibuang ke media
lingkungan seperti air, tanah, dan udara. Kadar maksimum bahan polutan yang
terkandung dalam limbah tersebut ditentukan pada waktu limbah
meninggalkan industri atau pabrik. Disamping itu ada pula aturan yang
menetapkan berapa batas kadar bahan-bahan polutan pada sumber daya tertentu
seperti sungai, danau, waduk, perairan pantai, sumur
penduduk dan sebagainya.
- - Membuat sistem dan peraturan yang efektif untuk menjaga
keberlanjutan ekonomi makro menjamin kemajuan ekonomi
secara berkelanjutan dan mendorong efisiensi ekonomi melalui
reformasi struktural. Dengan kebijaksanaan : reformasi fiskal,
meningkatkan efisiensi sektor publik, mobilisasi tabungan domestik,
pengelolaan nilai tukar, reformasi kelembagaan, kekuatan pasar
yang tepat guna, ukuran sosial untuk pengembangan
sumberdaya manusia dan peningkatan
distribusi pendapatan dan aset.
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis
Perekonomian Nasional pada tahun 2012 tumbuh cukup
tinggi yaitu sebesar 6,2% dan Kabupaten Blora sebesar 6,3%
ditopang oleh konsumsi rumah tangga dan investasi. Pertumbuhan
konsumsi rumah tangga meningkat sebesar 5,4% lebih tinggi dari
tahun sebelumnya. Kinerja investasi menunjukkan hasil yang terus
membaik mencapai 10,7% dibanding tahun sebelumnya sebesar
8,8%. Faktor pendukung peningkatan kinerja investasi tersebut
antara lain adalah optimisme pelaku usaha terhadap perekonomian
nasional, perbaikan iklim investasi, serta terjaganya stabilitas
makroekonomi. Dari sisi alokasi investasi, peningkatan investasi
terutama terjadi pada sektor industri dan pertambangan serta
perkebunan. Peningkatan investasi sektor industri terutama pada
Rencana Strategis Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha kecil dan Menengah
Kabupaten Blora Tahun 2017-2021 III-12
industri kimia, alat transportasi, mesin dan eletronika. Dengan
adanya pelambatan ekspor dan permintaan domestik yang masih
besar, menyebabkan impor masih cukup tinggi. Dan sejalan dengan
meningkatnya kegiatan investasi, peningkatan impor terjadi
terutama pada kelompok barang modal diantaranya adalah mesin
dan alat transportasi. Selanjutnya dengan tingginya kegiatan
produksi dalam negeri mengakibatkan impor bahan baku juga
masih tinggi. Hal tersebut terkait adanya keterbatasan industri
lokal dalam memenuhi pasokan barang modal dan bahan baku.
Beberapa isu strategis pembangunan jangka menengah yang
perlu menjadi prioritas penanganan dan merupakan sektor-sektor
kunci keberhasilan RPJMD tahun 2016-2021 yaitu sebagai berikut.
1. Angka Kemiskinan yang Relatif Tinggi
Trend persentase penduduk miskin di Kabupaten Blora yang
terus menurun sejak tahun 2010, searah dengan pergerakan
persentase penduduk miskin Jawa Tengah. Tingkat
kemiskinan di Kabupaten Blora cenderung menurun dari
sebesar 16,27% pada tahun 2010 menjadi 13,66 % pada tahun
2014.
2. Pengangguran Cukup Tinggi
Tingkat pengangguran terbuka cukup tinggi, yaitu sebesar
6,40% pada tahun 2015.Angka Pengangguran ini mengalami
kenaikan sebesar 2,1 dari tahun 2014 yang tercatat 4,30%,
apabila tidak memperoleh perhatian serius angka
pengangguran dapat terus meningkat.
3. Kualitas Pembangunan Manusia Belum Optimal
Kualitas pembangunan manusia terlihat dari IPM Kabupaten
Blora tahun 2015 sebesar 66,84, mengalami peningkatan
dibandingkan tahun 2014 sebesar 65,84.
4. Pemerataan dan Mutu Pendidikan Masih Rendah
Pemerataan pendidikan terlihat dari rata-rata lama sekolah
Kabupaten Blora pada tahun 2015 tercatat 6,04, hal ini berarti
masyarakat Kota Blora rata-rata menempuh pendidikan
selama 6 tahun saja. APK SMA/SMK/MA relatif rendah, baru
mencapai 82,21% pada tahun 2014, sedangkan untuk APK
SMP/MTS pada tahun 2015 sebesar 103,61%. Hal ini
menunjukkan bahwa yang melanjutkan pendidikan ke tingkat
SMA/ SMK/ MA sedikit. Namun demikian pendidikan
menengah menjadi kewenangan provinsi.
5. Derajat Kesehatan Masyarakat Belum Optimal
Derajat kesehatan di Kabupaten Blora terlihat dari: Angka Usia
Harapan Hidup tahun 2014 sebesar 73,84 tahun, Kasus
Rencana Strategis Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha kecil dan Menengah
Kabupaten Blora Tahun 2017-2021 III-13
kematian ibutahun 2015 sebanyak 15 kasus, AKB sebesar
14,1 per 1.000 KH, AKBa sebesar 16,2 per 1000 KH dan Gizi
Buruk sebesar 0,13%. Prevalensi penyakit menular dan
penyakit tidak menular juga tinggi.
6. Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Belum Memadai
Kuantitas dan kualitas infrastruktur dapat dilihat dari:
Proporsi panjang jalan dalam kondisi baik pada tahun 2015
sebesar 65,70%. Persentase jembatan kabupaten dalam
kondisi baik 75%. Jumlah jembatan terbangun 33 jembatan.
Cakupan ketersediaan rumah layak huni 68,56%. Jumlah
rumah tidak layak huni 69.347 unit. Luas kawasaan kumuh di
kawasan perkotaan 66,11 ha. dan Ketersediaan rambu lalu
lintas dalam kondisi baik sebesar 70% pada tahun 2015.
7. Kekurangan Air
Curah hujan di Kabupaten Blora tergolong rendah, rata curah
hujan di Kabupaten Blora 1.311 mm dengan jumlah hari hujan
sebanyak 86 hari. Curah hujan dan jumlah hari hujan yang
sedikit menjadikan wilayah Kabupaten Blora berpotensi
terjadinya kekeringan (kekurangan air).
8. Kesetaraan dan Keadilan Gender Masih Rendah
IPG Kabupaten Blora pada tahun 2014 baru mencapai 82,66,
dan IDG tahun 2014 sebesar 67,34. Dilihat capaian masing-
masing indikator pembentuk IPG dan IDG, secara umum
masih terdapat kesenjangan hasil pembangunan antara laki-
laki dan perempuan pada bidang pendidikan, kesehatan,
ekonomi, dan politik.
9. Realisasi Investasi dan Kinerja Sektor Ekonomi yang Belum
Optimal
Kinerja investasi dan sektor ekonomi perlu terus didorong agar
mampu memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan
ekonomi Kabupaten Blora. Nilai investasi PMA pada tahun
2015 sebesar Rp 4.716.585 juta, sedangkan nilai investasi
PMDN sebesar Rp 161.462 juta. Jumlah UMKM pada tahun
2014 mencapai 5.819 UMKM. Sementara itu jumlah industri
11.632 unit usaha pada tahun 2015. Nilai Ekspor pada tahun
2013 sebesar 2.127.251. Jumlah kunjungan wisatawan di
Kabupaten Blora 141.250 orang pada tahun 2015. Jumlah
produksi perikanan hanya 351,35 kg pada tahun 2015.
Produksi padi sawah perlu dipertahankan yaitu sebanyak
403.067 ton pada tahun 2015.
10. Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Belum
optimal
Rencana Strategis Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha kecil dan Menengah
Kabupaten Blora Tahun 2017-2021 III-14
Kinerja pelayanan dokumen kependudukan dan catatan sipil
perlu ditingkatkan. Persentase bayi yang memiliki akta
kelahiran pada tahun 2015 sebesar 96,08%. Kepemilikan KTP
nasional berbasis NIK pada tahun 2015 baru mencapai sebesar
92,24%. Pelayanan informasi publik di perangkat daerah juga
belum optimal terlihat dari persentase perangkat daerah telah
memiliki website baru 23%.
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
mempengaruhi pengembangan UMKM dan peningkatan sektor
perdagangan dalam pengembangan ekonomi lokal selebihnya
adalah memfasilitasi peningkatan kualitas sumberdaya manusia
melalui pendidikan formal dan non formal.
Berdasarkan identifikasi permasalahan yang terjadi di Dinas
Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten
Blora dengan memperhatikan isu nasional di atas, maka dapat
disimpulkan bahwa isu strategis yang akan ditangani melalui
Renstra Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Blora
sebagai berikut:
Bidang Perdagangan
1. Kenaikan harga bahan Pokok menjelang Hari Besar dan
Keagamaan.
2. Masih lemahnya kesadaran pelaku usaha untuk berlaku jujur
dan peduli terhadap hak konsumen.
3. Belum dibentuknya UPTD Meteorologi Legal dan Kurangnya
tenaga ahli di perdagangan (PPNS perlindungan konsumen) dan
kemetrologian (PPNS kemetrologian, penera ahli, penera dan
pengamat tera).
4. Masih banyaknya pasar yang belum memenuhi standar
kelayakan pasar rakyat/tradisional yang memenuhi syarat
kenyamanan dan kesehatan.
5. Belum optimalnya penataan PKL dan pembinaan pedagang
pasar.
6. Masih sering terjadinya kelangkaan bahan dan barang pokok
penting.
7. Masih terbatasnya cakupan wilayah pemantauan harga dan
stok kebutuhan barang pokok disebabkan oleh ketersediaan
sarpras dan SDM yang terbatas.
Rencana Strategis Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha kecil dan Menengah
Kabupaten Blora Tahun 2017-2021 III-15
8. Masih belum optimalnya nilai ekspor.
Bidang Koperasi dan UKM
1. Rendahnya keaktifan dan kesehatan koperasi, serta kualitas
SDM pengelola koperasi.
2. Rendahnya produktifitas dan daya saing UMKM, dari segi
kompetensi, semangat dan jiwa kewirausahaan.
3. Perlunya peningkatan akuntabilitas kinerja Dinas Perdagangan
Koperasi dan UKM Kabupaten Blora.
Rencana Strategis Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha kecil dan Menengah
Kabupaten Blora Tahun 2017-2021 IV-1
BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
Dalam menentukan tujuan dan sasaran maka yang perlu
dipertimbangkan adalah visi dan misi Kabupaten Blora penetapan
tujuan dan sasaran perlu memertimbangkan kompetensi yang dimiliki
segenap sumber daya dalam organisasi. Seluruh sumber daya dalam
organisasi harus mempunyai core-competencies untuk mencapai
tujuan.
Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis,
tujuan yang dirumuskan merupakan gambaran tentang keadaan yang
diinginkan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan
Menengah Kabupaten Blora selama kurun waktu lima tahun kedepan
berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, serta sebagai upaya
mendukung pencapaian Pembangunan Pemerintah Daerah seperti yang
tertuang dalam RPJMD Kabupaten Blora Tahun 2016-2021. Tujuan
ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga
rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin
dicapai di masa mendatang. Untuk itu, tujuan disusun guna
memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing
misi.
Adapun tujuan Dinas Perdagagan, Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah Kabupaten Blora Tahun 2017 - 2021, adalah sebagai
berikut: “Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan
pendapatan masyarakat di sektor perdagangan” dengan indikator
tujuan: pertumbuhan PDRB sektor Perdagangan.
Berdasarkan tujuan tersebut maka sasaran yang akan dicapai sebagai
berikut:
1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas koperasi, serta kemandirian
usaha mikro kecil dan menengah.
2. Meningkatnya nilai ekspor dan tertatanya pasar tradisional dan
Pedagang Kaki Lima.
3. Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan program dan kegiatan
Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kab. Blora.
Rencana Strategis Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha kecil dan Menengah
Kabupaten Blora Tahun 2017-2021 IV-2
Tabel 4.1.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Pelayanan Dinas Perdagagan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Blora
No Tujuan Sasaran Indikator
Tujuan/Sasaran
Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Meningkatkan
pertumbuhan
ekonomi dan
pemerataan
pendapatan
masyarakat di
sektor
perdagangan
Pertumbuhan
PDRB sektor
Perdagangan
6,50 6,80 7,00 7,25 7,50
Urusan Koperasi,
Usaha Kecil dan
Menengah
1.
Meningkatkan
pertumbuhan
ekonomi dan
pemerataan
pendapatan
masyarakat di
sektor
perdagangan
Meningkatnya
kualitas dan
kuantitas
koperasi, serta
kemandirian
usaha mikro
kecil dan
menengah.
1. Persentase
koperasi sehat
(%)
26 28 30 32 32
2. Jumlah Usaha
Mikro Kecil dan
Menengah
(UMKM)
(Unit)
6.725 6.750 6.775 6.800 6.825
Urusan
Perdagangan
2.
Meningkatkan
pertumbuhan
ekonomi dan
pemerataan
pendapatan
masyarakat di
sektor
perdagangan
Meningkatnya nilai ekspor
dan tertatanya
pasar
tradisional dan
Pedagang Kaki
Lima.
1. Nilai ekspor
produk-produk
asal Kabupaten
Blora (US$)
2.827.576 2.855.852 2.884.411 2.913.544 2.942.679
2. Persentase pasar
tradisional yang
memenuhi
syarat
kenyamanan dan
kesehatan (%)
30 40 50 60 70
Rencana Strategis Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha kecil dan Menengah
Kabupaten Blora Tahun 2017-2021 IV-3
No Tujuan Sasaran Indikator Sasaran
Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Non Urusan
1.
Meningkatkan
pertumbuhan
ekonomi dan
pemerataan
pendapatan
masyarakat di
sektor
perdagangan
Meningkatnya
akuntabilitas
pengelolaan
program dan
kegiatan Dinas
Perdagangan,
Koperasi dan
UKM Kab.
Blora.
1. Persentase rata-
rata hasil
ketercapaian
pelaksanaan
program Dinas
Perdagangan,
Koperasi dan
UKM Kab. Blora
(%)
100 100 100 100 100
Rencana Strategis Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha kecil dan Menengah
Kabupaten Blora Tahun 2017-2021 V-1
BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra diperlukan strategi.
Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif
untuk mewujudkan visi dan misi. Rumusan strategi merupakan
pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai yang
diperjelas dengan serangkaian kebijakan.
Strategi untuk mencapai visi dan misi Dinas Perdagangan,
Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Blora dihasilkan dari
hasil analisis strategis lingkungan yaitu S – O (Strengths – Opportunity)
yang mengarah pada kekuatan atau keunggulan untuk meraih peluang
dan tantangan yang ada. Rumusan strategi merupakan pernyataan
yang menelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya
diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Strategi yang ditempuh
untuk mewujudkan visi dan misi adalah sebagai berikut:
Strategi 1 : meningkatkan pembinaan koperasi agar sehat dan
memberdayakan UMKM agar memiliki kemandirian dan daya saing
produk
Strategi tersebut digunakan untuk mencapai sasaran:
Meningkatnya kualitas dan kuantitas koperasi serta kemandirian
usaha mikro kecil dan menengah.
Adapun kebijakan yang ditempuh adalah:
Peningkatan kualitas manajemen koperasi dan inovasi produk UMKM
dalam mendorong daya saing.
Strategi 2 : memanfaatkan rantai nilai dan jaringan regional untuk
meningkatkan ekspor dan meningkatkan kelayakan bangunan
pasar tradisional.
Strategi tersebut digunakan untuk mencapai sasaran :
Meningkatnya nilai ekspor, sarana dan prasarana perdagangan dalam
pengembangan ekonomi lokal.
Adapun kebijakan yang ditempuh adalah:
Peningkatan kerjasama perdagangan, pembangunan/revitalisasi pasar
tradisional, dan pembinaan/penataan pedagang kaki lima (PKL)
Rencana Strategis Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha kecil dan Menengah
Kabupaten Blora Tahun 2017-2021 V-2
Strategi 3 : Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran,
meningkatkan pengawasan dan pengendalian program/kegiatan.
Strategi tersebut digunakan untuk mencapai sasaran:
Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan program dan kegiatan Dinas
Perdagangan, Koperasi dan UKM Kab. Blora.
Adapun kebijakan yang ditempuh adalah:
Menyusun dan melaporkan dokumen2 perencanaan, penganggaran,
laporan kinerja secara tepat waktu, dan pertanggungjawaban keuangan
sesuai aturan yang berlaku dan selalu melaksanakan koordinasi
dengan masing-masing bidang.
Setelah menganalisis perkembangan lingkungan strategis dengan
memperhatikan kondisi saat ini dan kondisi yang diharapkan dan
dengan menetapkan tujuan dan sasaran sebagai penjabaran visi dan
misi, selanjutnya ditentukan strategi operasional sebagai cara untuk
mencapai tujuan tersebut dengan merencanakan program yang akan
dipergunakan sebagai acuan rencana kinerja Kebijakan pembangunan
Daerah Kabupaten Blora secara umum ditujukan dalam rangka
memecahkan permasalahan penting (important) dan mendesak (urgent)
yang dapat menjadi sektor pengungkit dan mengarah pada sektor
pendorong utama pembangunan guna tercapainya pertumbuhan
ekonomi yang cukup tinggi dan berkualitas serta penciptaan lapangan
kerja yang memadai. Arah kebijakan pembangunan ekonomi
Kabupaten Blora adalah untuk mewujudkan perekonomian daerah
yang berbasis pada ekonomi kerakyatan dan potensi unggulan daerah
serta rekayasa teknologi, dengan fokus kebijakan sebagai berikut:
a. Peningkatan kualitas manajemen koperasi dan inovasi produk
UMKM dalam mendorong daya saing.
b. Peningkatan kerjasama perdagangan, pembangunan/revitalisasi
pasar tradisional, dan pembinaan/penataan pedagang kaki lima
(PKL).
c. Menyusun dan melaporkan dokumen2 perencanaan, penganggaran,
laporan kinerja secara tepat waktu, dan pertanggungjawaban keuangan
sesuai aturan yang berlaku dan selalu melaksanakan koordinasi dengan
masing-masing bidang.
Tabel 5.1.
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
VISI : “Terwujudnya Masyarakat Blora yang Lebih Sejahtera dan
Bermartabat.”
MISI 2 : “Meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pendapatan masyarakat
Rencana Strategis Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha kecil dan Menengah
Kabupaten Blora Tahun 2017-2021 V-3
dan memaksimalkan pemanfaatan sumber daya daerah yang
ramah lingkungan dan berkesinambungan”
Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan
1 2 3 4
1. Meningkatkan
pertumbuhan
ekonomi dan
pemerataan
pendapatan
masyarakat di
sektor
perdagangan
1. Meningkatnya
kualitas dan
kuantitas koperasi,
serta kemandirian
usaha mikro kecil
dan menengah.
Meningkatkan
pembinaan koperasi
agar aktif, sehat dan
memberdayakan
UMKM agar memiliki
kemandirian dan daya
saing produk.
Peningkatan kualitas
manajemen koperasi dan
inovasi produk UMKM
dalam mendorong daya
saing.
2. Meningkatnya nilai
ekspor dan
tertatanya pasar
tradisional dan
Pedagang Kaki
Lima.
Memanfaatkan rantai
nilai dan jaringan
regional untuk
meningkatkan ekspor
dan meningkatkan
kelayakan bangunan
pasar tradisional.
Peningkatan kerjasama
perdagangan,
pengelolaan pasar
tradisional, dan penataan
pedagang kaki lima (PKL)
3. Meningkatnya
akuntabilitas
pengelolaan
program dan
kegiatan Dinas
Perdagangan,
Koperasi dan UKM
Kab. Blora.
Meningkatkan
kualitas perencanaan
dan penganggaran,
meningkatkan
pengawasan dan
pengendalian
program/kegiatan.
Menyusun dan
melaporkan dokumen-
dokumen perencanaan,
penganggaran, laporan
kinerja secara tepat
waktu, dan
pertanggungjawaban
keuangan sesuai aturan
yang berlaku dan selalu
melaksanakan koordinasi
dengan masing-masing
bidang.
Sesuai dengan arah kebijakan pembangunan daerah tersebut,
pembangunan sektor perdagangan, koperasi dan UKM diharapkan
mampu memberikan sumbangan untuk tercapainya masyarakat
Kabupaten Blora yang semakin sejahtera dalam aspek-aspek sebagai
berikut:
1. Aspek Ekonomis
Pembangunan sektor perdagangan di Kabupaten Blora harus mampu
memberikan kontribusi nyata dalam peningkatan kesejahteraan
materiil bagi masyarakat luas secara adil dan merata serta lebih
memantapkan implementasi Otonomi Daerah.
Rencana Strategis Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha kecil dan Menengah
Kabupaten Blora Tahun 2017-2021 V-4
2. Aspek Kultural
Pembangunan sektor perdagangan di Jawa Tengah harus mampu
ikut membangun karakter budaya daerah yang kondusif dalam
rangka terwujudnya masyarakat yang modern dan berpegang teguh
pada nilai-nilai luhur bangsa.
3. Aspek Teknologis
Pembangunan sektor perdagangan harus mampu menjadi wahana
peningkatan kemampuan inovasi masyarakat di bidang teknologi dan
manajemen sebagai ujung tombak pembentukan daya saing wilayah
menghadapi era globalisasi dan liberalisasi ekonomi dunia.
4. Aspek Kelembagaan
Pembangunan sektor perdagangan harus mampu membangun
kapasitas antara lembaga/ institusi pembina sektor perdagangan
dengan sektor-sektor lainnya yang secara sinergis dapat mendorong
daya saing dan kemandirian wilayah.
5. Aspek Perencanaan
Pembangunan sektor perdagangan harus mampu merumuskan
perencanaan kebijakan dan program yang memiliki arah dan sasaran
yang jelas dan berbasis ekonomi kerakyatan.
Keseluruhan aspek tersebut akan menunjang terciptanya
peningkatan kinerja sektor perdagangan, koperasi dan UKM di
Kabupaten Blora dalam percaturan ekonomi nasional dan
internasional. Bertitik tolak dari hal-hal tersebut di atas, pembangunan
sektor perdagangan, koperasi dan UKM di Kabupaten Blora didasarkan
pada azas-azas pembangunan sebagai berikut:
1. Optimalisasi pendayagunaan sumber daya wilayah yang dimiliki
Kabupaten Blora.
2. Keadilan dalam pemberian peran, perlakuan dan kesempatan
berusaha serta pendapatan masyarakat.
3. Keberhasilan kegiatan pembangunan yang berorientasi pada kinerja
dan manfaat serta pelestarian lingkungan hidup.
4. Kemandirian wilayah dalam arti memperkecil ketergantungan
strategis terhadap kekuatan luar.
5. Pengutamaan peran dan partisipasi masyarakat luas untuk
menunjang terwujudnya kegiatan ekonomi masyarakat yang lebih
berorientasi kepada kepentingan publik.
6. Harmonisasi dan sinergitas potensi daerah (wilayah/ sektoral)
dalam rangka menghadapi persaingan global.
Rencana Strategis Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha kecil dan Menengah
Kabupaten Blora Tahun 2017-2021 V-5
7. Kemitraan ekonomi global yang saling menguntungkan tanpa
mengorbankan kepentingan dan kedaulatan nasional.
8. Efisiensi dan produktivitas atau penghematan sumber daya untuk
mencapai manfaat pembangunan yang sebesar-besarnya.
9. Profesionalisme dan kompetisi.
10. Pembaharuan dalam paradigma pembangunan, sikap mental dan
sistem manajemen.
Rencana Strategis Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha kecil dan Menengah
Kabupaten Blora Tahun 2017-2021 VI-1
BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA
PENDANAAN
Berdasarkan tujuan dan sasaran, serta strategi dan kebijakan
pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana
strategis yang lebih operasional untuk kurun waktu lima tahun (2017-
2021), meliputi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok
sasaran, dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran
dari kebijakan strategis Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM
Kabupaten Blora dengan tetap mengacu pada program pembangunan
RPJMD Kabupaten Blora Tahun 2016-2021.
6.1. Rencana Program dan Kegiatan
Dalam rangka pencapaian strategi dan program kerja Dinas
Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Blora
kegiatan yang akan dilaksanakan mencakup:
1. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang
kondusif
Program ini dapat ditindaklanjuti dengan kegiatan-kegiatan
sebagai berikut:
a. Kegiatan sosialisasi kebijakan tentang Usaha Kecil Menengah;
b. Kegiatan fasilitasi pengembangan usaha kecil dan menengah;
2. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan
Kompetitif Usaha Kecil dan Menengah
Program ini dapat ditindaklanjuti dengan kegiatan-kegiatan
sebagai berikut:
a. Kegiatan memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi
UMKM;
b. Kegiatan fasilitasi pengembangan sarana promosi hasil
produksi;
c. Kegiatan Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan;
d. Kegiatan Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/KUD;
3. Program Pengembangan sistem pendukung bagi usaha mikro
kecil dan menengah
Rencana Strategis Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha kecil dan Menengah
Kabupaten Blora Tahun 2017-2021 VI-2
Program ini dapat ditindaklanjuti dengan kegiatan-kegiatan
sebagai berikut:
a. Kegiatan sosialisasi dukungan informasi penyediaan
permodalan;
b. Kegiatan Pengembangan klaster bisnis;
c. Kegiatan Pengembangan sarana pemasaran produk usaha
mikro kecil menengah;
d. Kegiatan Penyelenggaraan promosi produk usaha mikro kecil
menengah
4. Program Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi
Program ini ditindaklanjuti dengan kegiatan-kegiatan sebagai
berikut:
a. Kegiatan Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi
berprestasi;
b. Kegiatan Penyebaran model-model pola pengembangan
koperasi;
c. Kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
5. Program DBHCHT bidang perindustrian, perdagangan,
koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Program ini ditindaklanjuti dengan kegiatan-kegiatan sebagai
berikut:
a. Kegiatan penyebaraan model-model pola pengembangan
koperasi (DBHCHT);
6. Program Perlindungan konsumen dan pengamanan
perdagangan
Program ini dapat ditindaklanjuti dengan kegiatan-kegiatan
sebagai berikut:
a. Kegiatan peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa;
b. Kegiatan operasionalisasi dan pengembangan UPT
kemetrologian daerah;
c. Kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
7. Program Peningkatan dan pengembangan ekspor
Program ini dapat ditindaklanjuti dengan kegiatan-kegiatan
sebagai berikut:
a. Kegiatan Pengembangan informasi peluang pasar perdagangan
Rencana Strategis Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha kecil dan Menengah
Kabupaten Blora Tahun 2017-2021 VI-3
luar negeri;
b. Kegiatan membangun jejaring dengan eksportir;
c. Kegiatan koordinasi program pengembangan ekspor dengan
instansi terkait/asosiasi/pengusaha;
8. Program Peningkatan efisiensi perdagangan Dalam Negeri
Program ini ditindaklanjuti dengan kegiatan-kegiatan sebagai
berikut:
a. Kegiatan pengembangan pasar dan distribusi barang/produk;
b. Kegiatan pengembangan kelembagaan kerjasaman kemitraan;
c. Kegiatan peningkatan sistim dan jaringan informasi potensi
perdagangan;
d. Kegiatan sosialisasi peningkatan penggunaan produk dalam
negeri;
e. Kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan pasar daerah;
f. Kegiatan Pembangunan Pasar Rakyat;
g. Kegiatan Pembangunan Ruko/Kios.
h. Kegiatan memfasilitasi akses data dan informasi pasar;
i. Kegiatan intensifikasi dan efisiensi pungutan retribusi pasar;
j. Kegiatan pembinaan bagi pengelola dan pedagang pasar
tradisional;
k. Kegiatan pengelolaan kebersihan pasar tradisional;
l. Kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan.
9. Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan
Program ini ditindaklanjuti dengan kegiatan-kegiatan sebagai
berikut:
a. Kegiatan pembinaan organisasi PKL dan asongan;
b. Kegiatan penyuluhan peningkatan disiplin pedagang Kaki Lima
dan Asongan;
c. Kegiatan penataan tempat berusaha bagi pedagang kaki lima
dan asongan.
10. Program Bidang Perdagangan bersumber dari Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Provinsi sera dana pendampingnya
Program ini ditindaklanjuti dengan kegiatan-kegiatan sebagai
berikut:
a. Kegiatan Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa
(DBHCHT).
Rencana Strategis Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha kecil dan Menengah
Kabupaten Blora Tahun 2017-2021 VI-4
b. Kegiatan Pembangunan dan pengembangan Sarana Distribusi
Perdagangan (DAK)
c. Kegiatan Revitalisasi Pasar Rakyat Cepu Kabupaten Blora
(Banprov)
d. Kegiatan Pembangunan Pasar Rakyat Kabupaten Blora
(Banprov)
e. Kegiatan Revitalisasi Pasar Rakyat Kabupaten Blora (Banprov)
11. Program Peningkatan pengelolaan pasar tradisional
Program ini ditindaklanjuti dengan kegiatan-kegiatan sebagai
berikut :
a. Kegiatan memfasilitasi akses data dan informasi pasar;
b. Kegiatan intensifikasi dan efisiensi pungutan retribusi pasar;
c. Kegiatan pembinaan bagi pengelola dan pedagang pasar
tradisional;
d. Kegiatan pengelolaan kebersihan pasar tradisional;
e. Kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan.
12. Program pelayanan administrasi perkantoran
Program ini ditindaklanjuti dengan kegiatan-kegiatan sebagai
berikut :
a. Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat;
b. Kegiatan penyediaan jasa komunikasi telepon dan listrik;
c. Kegiatan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor;
d. Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan
kendaraan dinas/operasional.
e. Kegiatan penyediaan jasa administrasi keuangan;
f. Kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor;
g. Kegiatan penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja;
h. Kegiatan penyediaan alat tulis kantor;
i. Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
j. Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor;
k. Kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor.
l. Kegiatan penyediaan peralatan rumah tangga;
Rencana Strategis Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha kecil dan Menengah
Kabupaten Blora Tahun 2017-2021 VI-5
m. Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang
- undangan;
n. Kegiatan penyediaan makanan dan minuman;
o. Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
p. Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam
daerah
q. Kegiatan penyediaan jasa pendukung pelayanan perkantoran
13. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Program ini ditindaklanjuti dengan kegiatan-kegiatan sebagai
berikut :
a. Kegiatan pembangunan gedung kantor;
b. Kegiatan pengadaan kendaraan dinas/operasional;
c. Kegiatan pengadaan perlengkapan gedung kantor;
d. Kegiatan pengadaan peralatan gedung kantor;
e. Kegiatan pengadaan mebeler;
f. Kegiatan pengadaan instalasi air, listrik dan telepon;
g. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor;
h. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional;
i. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala mebeler
j. Kegiatan pemeliharaan berkala gedung kantor UPTD se Kab.
Blora
14. Program peningkatan disiplin aparatur
Program ini ditindaklanjuti dengan kegiatan-kegiatan sebagai
berikut :
a. Kegiatan pengadaan pakaian dinas serta kelengkapannya;
b. Kegiatan pengadaan pakaian kerja lapangan;
c. Kegiatan pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu.
Rencana Strategis Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha kecil dan Menengah
Kabupaten Blora Tahun 2017-2021 VI-6
15. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Program ini ditindaklanjuti dengan kegiatan-kegiatan sebagai
berikut :
a. Kegiatan pendidikan dan pelatihan formal;
16. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan
capaian kinerja dan keuangan
Program ini ditindaklanjuti dengan kegiatan-kegiatan sebagai
berikut :
a. Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD;
b. Kegiatan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD;
c. Kegiatan penyusunan rencana strategis, rencana kerja, dan
penetapan kinerja SKPD;
d. Kegiatan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja SKPD;
17. Program peningkatan kelancaran pelayanan dan administrasi
umum
Program ini ditindaklanjuti dengan kegiatan-kegiatan sebagai
berikut :
a. Kegiatan penyediaan honorarium tenaga kontrak daerah;
b. Kegiatan penyediaan tenaga pengamanan kebersihan, sopir
dan tenaga lepas lainnya.
Rencana Strategis Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha kecil dan Menengah
Kabupaten Blora Tahun 2017-2021 VI-7
Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan
Indikator Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kab. Blora
Tujuan Sasar
an
Indikator
Sasaran Kode
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome) dan
Kegiatan
(output)
Satua
n
Kondisi Awal
Renstra Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja OPD
Penanggungjawab
Lo
kasi
Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Kondisi Akhir
Renstra
2015 2016
target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
1 2 3 4 5 6 7
8
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
02 URUSAN
WAJIB BUKAN PELAYANAN
DASAR
02 11 KOPERASI
DAN USAHA KECIL MENENGAH
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan masyarakat di sektor perdagangan
Meningkatnya kualitas dan kuantitas koperasi, serta kemandirian usaha mikro kecil dan menengah
Persentase
koperasi sehat (%)
02 11 15 PROGRAM PENCIPTAAN
IKLIM USAHA KECIL MENENGAH
YANG KONDUSIF
Jumlah Usaha Mikro Kecil dan
Menengah (UMKM)
unit 6.679 6.700 6.725 80.000.000
6.750 40.000.000
0 0 0 0 0 0 6.750 120.000.000
Bidang Koperasi
dan UKM
Jumlah Usaha
Mikro Kecil dan
Menengah
(UMKM)
02 11 15 002 Sosialisasi kebijakan
tentang usaha kecil menengah
Jumlah peserta sosialisasi
tentang UKM dan perda UMKM Kabupaten Blora
yang pemahamannya
meningkat
orang 20 40 150 30.000.000
50 20.000.000
0 0 0 0 0 0 200 50.000.000
02 11 15 008 Fasilitasi pengembangan
usaha kecil dan menengah
Jumlah pelaku yang dilatih
pengembangan bisnis UKM yang pemahamannya
meningkat
orang 20 20 70 50.000.000
25 20.000.000
0 0 0 0 0 0 95 70.000.000
Rencana Strategis Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha kecil dan Menengah
Kabupaten Blora Tahun 2017-2021 VI-8
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan masyarakat di sektor perdagangan
Meningkatnya kualitas dan kuantitas koperasi, serta kemandirian usaha mikro kecil dan menengah
Persentase koperas
i sehat (%)
02 11 16 PROGRAM PENGEMBANGAN
KEWIRAUSAHAAN DAN
KEUNGGULAN KOMPETITIF
USAHA KECIL DAN MENENGAH
Jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
unit 6.679 6.700 6.725 145.000.000
6.750 190.000.00
0
6.775 450.000.00
0
6.800 500.000.00
0
6.825 550.000.00
0
6.825 1.835.000.000
Bidang Koperasi dan UKM
Jumlah
Usaha Mikro Kecil
dan Menengah
(UMKM)
02 11 16 003 Memfasilitasi
peningkatan kemitraan usaha bagi
UMKM
Jumlah pelaku
UKM yang yang bermitra /bekerja sama
baik lokal maupun regional
orang 0 50 125 70.000.0
00
100 60.00
0.000
75 150.0
00.000
75 150.0
00.000
100 200.0
00.000
475 630.000.
000
02 11 16 005 Fasilitasi pengembangan sarana promosi
hasil produksi
Jumlah sarana promosi bagi UKM yang
dikembangkan
paket 0 0 0 0 1 50.000.000
1 100.000.00
0
1 100.000.00
0
1 100.000.00
0
4 350.000.000
02 11 16 006 Penyelenggaraan pelatihan
kewirausahaan
Jumlah peserta baru yang
dilatihkewirausahaan
orang 25 25 25.000.000
25 30.000.000
100 100.000.00
0
100 100.000.00
0
100 100.000.00
0
350 355.000.000
02 11 16 007 Pelatihan
manajemen pengelolaan Koperasi/KUD
Jumlah
pengelola koperasi / KUD yang
pemahaman tentang manajemen
koperasi meningkat
pengel
ola Kop/K
UD
162 40 40 50.000.0
00
60 50.00
0.000
135 100.0
00.000
150 150.0
00.000
150 150.0
00.000
535 500.000.
000
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan
Meningkatnya kualitas dan kuantitas koperasi, serta keman
Persentase
koperasi sehat (%)
02 11 17 PROGRAM PENGEMBAN
GAN SISTEM PENDUKUNG BAGI USAHA
MIKRO KECIL DAN
MENENGAH
Persentase UMKM yang
telah mengikuti pameran promosi produk
% 0,22 0,3 0,4 100.000.000
0,5 170.000.00
0
0,6 550.000.00
0
0,7 525.000.00
0
0,8 575.000.00
0
0,8 1.920.000.000
Rencana Strategis Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha kecil dan Menengah
Kabupaten Blora Tahun 2017-2021 VI-9
masyarakat di sektor perdagangan
dirian usaha mikro kecil dan menengah
Jumlah Usaha Mikro
Kecil dan
Menengah (UMKM
)
Persentase UMKM yang bermitra dan
dikenal produknya
% 0,22 0,3 1 1,25 1,5 1,75 2 2
02 11 17 001 Sosialisasi dukungan
informasi penyediaan permodalan
Jumlah orang/UKM yang
pemahaman tentang permodalan
meningkat
orang/UMKM
20 50 25.000.000
500 25.000.000
50 50.000.000
50 30.000.000
50 30.000.000
700 160.000.000
02 11 17 002 Pengembangan klaster bisnis
Jumlah sentra/klaster UKM yang
meningkat pemahamannya
tentang pengembangan klaster bisnis
orang/UMKM
25 25 25.000.000
25 25.000.000
30 50.000.000
40 45.000.000
40 45.000.000
160 190.000.000
02 11 17 006 Pengembangan
sarana pemasaran produk usaha
mikro kecil menengah
Jumlah sarana
pemasaran yang dikembangkan/dibentuk
paket 1 1 0 0 0 0 1 200.0
00.000
1 200.0
00.000
1 200.0
00.000
3 600.000.
000
02 11 17 009 Penyelenggaraan promosi produk usaha
mikro kecil menengah
Jumlah pameran yang diselenggarakan
/diikuti
Pameran
3 3 6 50.000.000
7 120.000.00
0
8 250.000.00
0
9 250.000.00
0
10 300.000.00
0
40 970.000.000
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan masyarakat di sektor perdagangan
Meningkatnya kualitas dan kuantitas koperasi, serta kemandirian usaha mikro kecil dan menengah
Persent
ase koperasi sehat
(%)
02 11 18 PROGRAM
PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAA
N KOPERASI
Persentase
koperasi aktif
% 79 80 80,2 30.000.0
00
80,4 200.0
00.000
80,5 406.5
29.000
80,7 398.0
00.000
81 420.0
00.000
81 1.454.52
9.000
Bidang
Koperasi dan UKM
Jumlah
Usaha Mikro Kecil
dan Menengah
(UMKM)
Persentase
koperasi sehat
% 24 24 26 28 30 32 32 32
02 11 18 005 Pembinaan, pengawasan dan
penghargaan koperasi berprestasi
Jumlah koperasi yang dibina, diawasi
dandidampingi agar berprestasi
pengurus
kopera
si
100 50 150 30.000.000
210 63.000.000
45 75.000.000
50 70.000.000
60 90.000.000
515 328.000.000
Rencana Strategis Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha kecil dan Menengah
Kabupaten Blora Tahun 2017-2021 VI-10
02 11 18 007 Penyebaran model - model pola
pengembangan koperasi
Jumlah koperasi yang mendapatkan
sosialisasi dan pelatihan
tentang perkoperasian
kop/kud
50 50 100 0 80 110.000.00
0
120 306.529.00
0
135 308.000.00
0
150 310.000.00
0
585 1.034.529.000
02 11 18 009 Monitoring,
evaluasi, dan pelaporan
Jumlah dokumen
Kebijakan berupa rekomendasi
hasil pemantauan dan evaluasi
terhadap Koperasi dan
UMKM Penerima Dana Bergulir/ Dana Penyertaan
Modal
dokum
en
1 1 0 0 1 27.00
0.000
1 25.00
0.000
1 20.00
0.000
1 20.00
0.000
4 92.000.0
00
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan masyarakat di sektor perdagangan
Meningkatnya kualitas dan kuantitas koperasi, serta kemandirian usaha mikro kecil dan menengah
Persent
ase koperasi sehat
(%)
02 11 19 PROGRAM
DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU
BIDANG PERINDUSTRIAN,
PERDAGANGAN, KOPERASI,
DAN USAHA KECIL
MENENGAH
Persentase rata-
rata capaian pelaksanaan program DBH
Cukai Hasil Tembakau bidang
perindustrian, perdagangan, koperasi dan
usaha kecil menengah
% 100 100 100 250.000.
000
100 206.5
29.000
0 0 0 0 0 0 100 456.529.
000
Jumlah
Usaha Mikro Kecil
dan Menengah
(UMKM)
02 11 19 001 Penyebaran
model-model pola
pengembangan koperasi (DBHCHT)
Jumlah
pengelola koperasi yang
dibina dalam rangka penguatan
kelembagaan koperasi
org 40 235 235 250.000.
000
200 206.5
29.000
0 0 0 0 0 0 435 456.529.
000
03 URUSAN PILIHAN
03 06 PERDAGANG
AN
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerata
Mening
katnya nilai ekspor
dan tertata
nya
nilai
ekspor produk-produk
asal kabupa
ten
03 06 15 PROGRAM
PERLINDUNGAN KONSUMEN
DAN PENGAMANA
N
Persentase
cakupan pasar yang diawasi
% 100 100 100 20.000.0
00
100 110.0
00.000
100 2.190.
000.000
100 2.255.
000.000
100 2.375.
000.000
100 6.950.00
0.000
Bidang
Perdagangan
Rencana Strategis Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha kecil dan Menengah
Kabupaten Blora Tahun 2017-2021 VI-11
an pendapatan masyarakat di sektor perdagangan
pasar tradisional dan
Pedagang Kaki
Lima.
blora PERDAGANGAN
persentase pasar
tradisional yang
memenuhi syarat
kenyamanan
dan kesehatan
persentase penyelesaian pengaduan
konsumen
% 100 100 100 100 100 100 100 100
persentase lonjakan harga
kepokmas
% 8 10 12,5 12,25 12 11,75 11,5 11,5
03 06 15 003 Peningkatan pengawasan peredaran
barang dan jasa
Jumlah kecamatan yang terdapat
unitperdagangan barang / jasa
yang diawasi
kecamatan
16 16 0 0 16 35.000.000
16 120.000.00
0
16 130.000.00
0
16 150.000.00
0
64 435.000.000
03 06 15 004 Operasionalisas
i dan Pengembangan UPT
Kemetrologian Daerah
Jumlah UTTP
yang diawasi
UTTP 10.00
0
12.00
0
24.000 0 24.000 50.00
0.000
24.000 2.050.
000.000
24.000 2.100.
000.000
24.000 2.200.
000.000
120000 6.400.00
0.000
03 06 15 005 Monitoring evalusi dan pelaporan
Jumlah dokumen Kebijakan berupa
rekomendasi hasil monitoring dan
evaluasi kegiatan bidang
perdagangan
dokumen
1 1 1 20.000.000
1 25.000.000
1 20.000.000
1 25.000.000
1 25.000.000
5 115.000.000
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan
Meningkatnya
nilai ekspor dan
tertatanya pasar
tradisional dan
Meningkatnya
nilai ekspor produk-
produk asal Kabupa
ten Blora
03 06 17 PROGRAM PENINGKATA
N DAN PENGEMBANGAN EKSPOR
Nilai ekspor produk-produk
asal Kabupaten Blora
US$ 2.771.862
2.799.580
2.827.576
112.000.000
2.855.852
420.000.00
0
2.884.411
550.000.00
0
2.913.544
660.000.00
0
2.942.679
830.000.00
0
2.942.679
2.572.000.000
Bidang Perdaganga
n
Rencana Strategis Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha kecil dan Menengah
Kabupaten Blora Tahun 2017-2021 VI-12
masyarakat di sektor perdagangan
Pedagang Kaki
Lima
persentase
pasar tradisional
yang memenuhi
syarat kenyamanan
dan kesehatan
03 06 17 002 Pengembangan informasi
peluang pasar perdagangan luar negeri
Jumlah pedagang/UKM
yang menerima informasi peluang pasar
yang disediakan
UMKM 0 50 50 20.000.000
30 20.000.000
50 25.000.000
50 30.000.000
50 40.000.000
230 135.000.000
03 06 17 008 Membangun jejaring
dengan eksportir
Jumlah pameran produk UMKM
yang diikuti dalam rangka
membangun kerjasama dengan pasar
luar negeri
Pameran
5 5 2 92.000.000
4 400.000.00
0
5 500.000.00
0
6 600.000.00
0
7 750.000.00
0
24 2.342.000.000
03 06 17 009 Koordinasi program
pengembangan ekspor dengan instansi
terkait/asosiasi/pengusaha
Jumlah pengusaha/asosi
asi/UKM yang mengikuti koordinasi
program pengembangan ekspor
UMKM 0 0 0 0 0 0 25 25.000.000
25 30.000.000
25 40.000.000
75 95.000.000
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan masyarakat di sektor perdagangan
Mening
katnya nilai ekspor
dan tertatanya
pasar tradisional dan
Pedagang Kaki Lima
nilai
ekspor produk-produk
asal kabupaten
blora
03 06 18 Program
Peningkatan Efisiensi Perdagangan
Dalam Negeri
Persentase pasar
rakyat/tradisional yang memenuhi syarat
kenyamanan dan sehat
% 12 20 30 28.857.2
15.000
40 23.73
5.000.000
50 23.04
0.000.000
60 25.74
5.000.000
70 27.94
5.000.000
70 129.322.
215.000
Bidang
Perdagangan dan Bidang
Pasar Daerah
persent
ase pasar tradisio
nal yang memen
uhi syarat kenyam
anan dan kesehat
an
03 06 18 003 Pengembangan
pasar dan distribusi barang /
produk
Jumlah
kecamatan yang digunakan sebagai tempat
pengembangan pasar dan pendistribusian
barang/produk
Kecam
atan
16 16 0 16 180.0
00.000
16 200.0
00.000
16 250.0
00.000
16 300.0
00.000
80 930.000.
000
Rencana Strategis Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha kecil dan Menengah
Kabupaten Blora Tahun 2017-2021 VI-13
03 06 18 004 Pengembangan kelembagaan kerjasama
kemitraan
Jumlah bulan dalam pemantauan
kegiatanpengembangan
kerjasama kemitraandengan masyarakat
Bulan 12 12 12 20.000.000
12 25.000.000
12 25.000.000
12 30.000.000
12 40.000.000
60 140.000.000
03 06 18 006 Peningkatan
sistim dan jaringan informasi
potensi perdagangan
Jumlah buku/
data informasi perdagangan terkait hasil
pemantauan stok distribusi dan harga
kebutuhan pokok kab. Blora
paket 8 5 1 34.800.0
00
5 75.00
0.000
5 70.00
0.000
5 80.00
0.000
5 80.00
0.000
21 339.800.
000
03 06 18 007 Sosialisasi
peningkatan penggunaan
produk dalam negeri
Jumlah orang
yang pemahaman
tentang penggunaan produk dalam
negeri meningkat
orang 40 40 100 30.000.0
00
30 20.00
0.000
40 20.00
0.000
40 30.00
0.000
40 40.00
0.000
250 140.000.
000
03 06 18 008 Rehabilitasi /
Pemeliharaan Pasar Daerah
Jumlah pasar
daerah yang direhabilitasi /
dipelihara
pasar 13 12 15 727.500.
000
15 935.0
00.000
15 8.500.
000.000
15 10.50
0.000.000
15 10.50
0.000.000
75 31.162.5
00.000
03 06 18 009 Pembangunan Pasar Rakyat
Jumlah Pasar Rakyat yang tersedia untuk
meningkatkan kegiatan perdagangan
pasar 0 1 2 27.033.800.000
1 18.500.000.
000
3 10.500.000.
000
3 11.000.000.
000
3 12.000.000.
000
12 79.033.800.000
03 06 18 010 Pembangunan
ruko / kios
Jumlah
bangunan Ruko/Kios yang tersedia
untuk meningkatkan kegiatan
perdagangan
lokasi 0 1 1 1.011.11
5.000
1 4.000.
000.000
2 3.000.
000.000
2 3.000.
000.000
2 4.000.
000.000
8 15.011.1
15.000
03 06 18 011 memfasilitasi
akses data dan informasi pasar
Jumlah pasar
yang di data jumlah Pedagang dan
Omset Pasar se-Kabupaten Blora
pasar 12 12 0 0 0 0 15 200.0
00.000
15 225.0
00.000
15 250.0
00.000
45 675.000.
000
Rencana Strategis Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha kecil dan Menengah
Kabupaten Blora Tahun 2017-2021 VI-14
03 06 18 012 Intensifikasi dan efisiensi pungutan
retribusi pasar
Jumlah pasar yang dipantau jumlah
setoran PAD dari penarikan
retribusi pasar
pasar 12 12 0 0 0 0 15 100.000.00
0
15 125.000.00
0
15 150.000.00
0
45 375.000.000
03 06 18 013 Pembinaan
bagi pengelola dan pedagang pasar
tradisional
Jumlah
Pengelola dan Pedagang Pasar Tradisional yang
dibina tentang pengelolaan pasar yang baik
org 50 50 0 0 0 0 50 100.0
00.000
50 125.0
00.000
50 150.0
00.000
150 375.000.
000
03 06 18 014 Pengelolaan kebersihan pasar
tradisional
Jumlah pasar yang dipelihara kebersihannya
pasar 12 12 0 0 0 0 15 300.000.00
0
15 350.000.00
0
15 400.000.00
0
45 1.050.000.000
03 06 18 015 Monitoring
evaluasi dan pelaporan
Jumlah dokumen
Kebijakan beruparekomendasi pengelolaan
pasar yang baik
dokum
en
1 1 0 0 0 0 1 25.00
0.000
1 30.00
0.000
1 35.00
0.000
3 90.000.0
00
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan masyarakat di sektor perdagangan
Mening
katnya nilai ekspor
dan tertatanya
pasar tradisional dan
Pedagang Kaki Lima
nilai
ekspor produk-produk
asal kabupaten
blora
03 06 19 Program
Pembinaan Pedagang Kaki Lima
dan Asongan
Jumlah cakupan
bina kelompok pedagang/usaha informal
orang 182 185 205 53.200.0
00
225 70.00
0.000
245 580.0
00.000
265 600.0
00.000
285 610.0
00.000
285 1.913.20
0.000
Bidang
Perdagangan
persent
ase pasar tradisio
nal yang memen
uhi syarat kenyam
anan dan kesehat
an
Jumlah lokasi
PKL yang tertata
lokasi 6 8 9 9 10 11 12 12
Persentase jumlah PKL yang
menempati di luar ketentuan
% 50 50 50 48 45 43 40 40
03 06 19 001 Pembinaan
organisasi PKL dan asongan
Jumlah PKL dan
Asongan yang dibina tentang
penertiban PKL
PKL &
Asongan
40 40 40 28.200.0
00
60 50.00
0.000
60 50.00
0.000
60 60.00
0.000
60 60.00
0.000
280 248.200.
000
Rencana Strategis Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha kecil dan Menengah
Kabupaten Blora Tahun 2017-2021 VI-15
03 06 18 009 Penyuluhan peningkatan disiplin
pedagang kakilima dan
asongan
Jumlah PKL dan Asongan yang pemahaman
tentang tingkat kedisiplinan
meningkat
PKL & Asong
an
40 40 40 25.000.000
0 0 40 30.000.000
40 40.000.000
40 50.000.000
160 145.000.000
03 06 18 010 Penataan
tempat berusaha bagi pedagang kaki
lima & asongan
Jumlah lokasi
penataan tempat berusaha buar bagi PKL
dan Asongan
lokasi 6 2 0 0 1 20.00
0.000
1 500.0
00.000
1 500.0
00.000
1 500.0
00.000
4 1.520.00
0.000
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan masyarakat di sektor perdagangan
Meningkatnya nilai
ekspor dan tertata
nya pasar tradisio
nal dan Pedagang Kaki
Lima
nilai ekspor produk-
produk asal kabupa
ten blora
03 06 20 PROGRAM BIDANG PERDAGANG
AN BERSUMBER DARI
PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH
PROVINSI, SERTA DANA PENDAMPIN
GNYA
Persentase rata-rata capaian pelaksanaan
program bidang perdagangan bersumber dari
Pemerintah pusat dan pemerintah
provinsi, serta dana pendampingnya
% 100 100 100 100.000.000
100 9.361.000.0
00
0 0 0 0 0 0 100 9.461.000.000
Bidang Pasar
Daerah
persentase
pasar tradisio
nal yang memen
uhi syarat kenyam
anan dan kesehat
an
03 06 20 003 Peningkatan Pengawasan
peredaran barang dan
jasa (DBHCHT)
Jumlah kecamatan
sebagai obyek pengawasan
peredaran rokok ilegal di swalayan, toko,
warung, kios dan pedagang asongan.
kecamatan
16 16 16 100.000.000
16 100.000.00
0
0 0 0 0 0 0 32 200.000.000
03 06 20 005 Pembangunan
dan Pengembangan Sarana
Distribusi Perdagangan (DAK)
Jumlah pasar
rakyat/daerah yang telahdirevitalisasi
paket 0 0 0 0 5 5.261.
000.000
0 0 0 0 0 0 5 5.261.00
0.000
03 06 20 041 Revitalisasi Pasar Rakyat
Cepu Kabupaten Blora (Bantuan
Provinsi)
Jumlah pasar rakyat/daerah
yang telah direvitalisasi
paket 0 2 0 0 1 1.000.000.0
00
0 0 0 0 0 0 1 1.000.000.000
Rencana Strategis Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha kecil dan Menengah
Kabupaten Blora Tahun 2017-2021 VI-16
03 06 20 043 Pembangunan Pasar Rakyat Kabupaten
Blora (Bantuan Provinsi)
Jumlah Pasar Rakyat yang tersedia untuk
meningkatkan kegiatan
perdagangan
paket 0 2 0 0 1 1.000.000.0
00
0 0 0 0 0 0 1 1.000.000.000
03 06 20 044 Revitalisasi Pasar Rakyat Kabupaten
Blora (Bantuan Provinsi)
Jumlah pasar rakyat/daerah yang telah
direvitalisasi
paket 0 2 0 0 2 2.000.000.0
00
0 0 0 0 0 0 2 2.000.000.000
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan masyarakat di sektor perdagangan
Meningkatnya nilai
ekspor dan
tertatanya pasar
tradisional dan Pedaga
ng Kaki Lima
nilai ekspor produk-
produk asal
kabupaten blora
03 06 21 PROGRAM PENINGKATAN
PENGELOLAAN PASAR
TRADISIONAL
Persentase pertumbuhan PAD dari sektor
pasar
% 10 12 12,5 315.000.000
13 345.000.00
0
0 0 0 0 0 0 13 660.000.000
persentase pasar
tradisional yang
memenuhi
syarat kenyamanan
dan kesehatan
03 06 21 001 memfasilitasi akses data dan informasi pasar
Jumlah pasar yang di data jumlah
Pedagang dan Omset Pasar se-Kabupaten
Blora
pasar 12 12 12 105.000.000
12 100.000.00
0
0 0 0 0 0 0 24 205.000.000
03 06 21 002 Intensifikasi dan efisiensi
pungutan retribusi pasar
Jumlah pasar yang dipantau
jumlah setoran PAD dari penarikan
retribusi pasar
pasar 12 12 12 100.000.000
12 100.000.00
0
0 0 0 0 0 0 24 200.000.000
03 06 21 003 Pembinaan
bagi pengelola dan pedagang pasar
tradisional
Jumlah
Pengelola dan Pedagang Pasar Tradisional yang
dibina tentang pengelolaan pasar yang baik
org 50 50 50 40.000.0
00
50 60.00
0.000
0 0 0 0 0 0 100 100.000.
000
03 06 21 004 Pengelolaan kebersihan pasar
tradisional
Jumlah pasar yang dipelihara kebersihannya
pasar 12 12 12 50.000.000
12 65.000.000
0 0 0 0 0 0 24 115.000.000
Rencana Strategis Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha kecil dan Menengah
Kabupaten Blora Tahun 2017-2021 VI-17
03 06 21 005 Monitoring evaluasi dan pelaporan
Jumlah dokumen Kebijakan berupa
rekomendasi pengelolaan
pasar yang baik
dokumen
1 1 1 20.000.000
1 20.000.000
0 0 0 0 0 0 2 40.000.000
05 NON URUSAN
05 01 PROGRAM PADA SETIAP
SKPD
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan masyarakat di sektor perdagangan
Mening
katnya akuntabilitas
pengelolaan progra
m dan kegiatan
Dinas Perdagangan
Koperasi dan UKM
Kab. Blora
persent
ase rata-rata
hasil ketercapaian
pelaksanaan progra
m Dinas Perdag
angan Koperasi dan
UKM Kab.
Blora
05 01 01 PROGRAM
PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
Pemenuhan
kebutuhan administrasi perkantoran
% 100 100 100 1.623.21
1.000
100 2.122.
389.000
100 2.621.
000.000
100 2.852.
000.000
100 3.121.
500.000
100 12.340.1
00.000
05 01 01 001 Penyediaan jasa surat
menyurat
Persentase pemenuhan
kebutuhan surat menyurat
% 100 100 100 6.000.000
100 6.000.000
100 6.000.000
100 6.500.000
100 7.000.000
100 31.500.000
05 01 01 002 Penyediaan jasa,
Komunikasi telepon dan listrik.
Persentase pemenuhan
kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air,
dan listrik
% 100 100 100 177.880.000
100 355.000.00
0
100 360.000.00
0
100 365.000.00
0
100 370.000.00
0
100 1.627.880.000
05 01 01 003 Penyediaan
Jasa Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Persentase
pemenuhan kebutuhan jasa
peralatan dan perlengkapan kantor
% 100 100 100 0 100 8.450.
000
100 9.000.
000
100 10.50
0.000
100 12.00
0.000
100 39.950.0
00
05 01 01 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan
dan perijinan kendaraan
dinas/operasional
Persentase pemenuhan kebutuhan jasa
pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
% 100 100 100 13.400.000
100 21.000.000
100 23.000.000
100 25.000.000
100 27.500.000
100 109.900.000
Rencana Strategis Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha kecil dan Menengah
Kabupaten Blora Tahun 2017-2021 VI-18
05 01 01 007 Penyediaan jasa administrasi
keuangan
Persentase pemenuhan kebutuhan jasa
administrasi keuangan
% 100 100 100 249.900.000
100 266.200.00
0
100 300.000.00
0
100 350.000.00
0
100 400.000.00
0
100 1.566.100.000
05 01 01 008 Penyediaan
jasa kebersihan Kantor
Persentase
pemenuhan kebutuhan jasa kebersihan
kantor
% 100 100 100 49.550.0
00
100 151.0
00.000
100 200.0
00.000
100 250.0
00.000
100 300.0
00.000
100 950.550.
000
05 01 01 009 Penyediaan jasa perbaikan
peralatan kerja.
Persentase pemenuhan
kebutuhan jasa perbaikan peralatan kerja
% 100 100 100 67.305.000
100 133.050.00
0
100 100.000.00
0
100 125.000.00
0
100 150.000.00
0
100 575.355.000
05 01 01 010 Penyediaan alat tulis kantor
Persentase pemenuhan
kebutuhan alat tulis kantor
% 100 100 100 100.000.000
100 180.000.00
0
100 200.000.00
0
100 200.000.00
0
100 200.000.00
0
100 880.000.000
05 01 01 011 Penyediaan
barang cetakan dan penggandaan.
Persentase
pemenuhan kebutuhan barang cetakan
dan penggandaan
% 100 100 100 345.921.
000
100 225.0
00.000
100 225.0
00.000
100 225.0
00.000
100 250.0
00.000
100 1.270.92
1.000
05 01 01 012 Penyediaan
komponen instalasi listrik/penerang
an bangunan kantor
Persentase
pemenuhan kebutuhan komponen
instalasi listrik/peneranga
n bangunan kantor
% 100 100 100 34.250.0
00
100 35.00
0.000
100 35.00
0.000
100 40.00
0.000
100 50.00
0.000
100 194.250.
000
05 01 01 013 Penyediaan
Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Persentase
pemenuhan kebutuhan peralatan dan
perlengkapan kantor
% 100 100 100 79.150.0
00
100 184.7
50.000
100 200.0
00.000
100 250.0
00.000
100 300.0
00.000
100 1.013.90
0.000
05 01 01 014 Penyediaan peralatan rumah tangga
Persentase pemenuhan kebutuhan
peralatan rumah tangga
% 100 100 100 0 100 0 100 5.000.000
100 5.000.000
100 10.000.000
100 20.000.000
05 01 01 015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan.
Persentase pemenuhan kebutuhan
bahan bacaan dan peraturan perundang-
undangan
% 100 100 100 21.040.000
100 25.500.000
100 30.000.000
100 35.000.000
100 40.000.000
100 151.540.000
Rencana Strategis Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha kecil dan Menengah
Kabupaten Blora Tahun 2017-2021 VI-19
05 01 01 017 Penyediaan makanan dan minuman.
Persentase pemenuhan kebutuhan
makanan dan minuman
pegawai dan rapat
% 100 100 100 76.910.000
100 79.970.000
100 88.000.000
100 95.000.000
100 100.000.00
0
100 439.880.000
05 01 01 018 Rapat-rapat
koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.
Persentase
pemenuhan rapat-rapat koordinasi ke
luar daerah yang ditindaklanjuti
dan disepakati
% 100 100 100 268.965.
000
100 298.7
50.000
100 300.0
00.000
100 300.0
00.000
100 305.0
00.000
100 1.472.71
5.000
05 01 01 019 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
dalam daerah.
Persentase pemenuhan rapat-rapat
koordinasi ke dalam daerah yang
ditindaklanjuti dan disepakati
% 100 100 100 132.940.000
100 152.719.00
0
100 190.000.00
0
100 195.000.00
0
100 200.000.00
0
100 870.659.000
05 01 01 020 Penyediaan jasa pendukung
pelayanan perkantoran
Persentase pemenuhan dukungan
pelayanan perkantoran
% 100 100 100 0 0 0 100 350.000.00
0
100 375.000.00
0
100 400.000.00
0
100 1.125.000.000
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan masyarakat di sektor perdagangan
Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan program dan kegiata
n Dinas
Perdag
angan Koperasi dan
UKM Kab.
Blora
persent
ase rata-rata
hasil ketercapaian
pelaksanaan progra
m Dinas
Perdagangan Kopera
si dan UKM Kab.
Blora
05 01 02 Program
Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Pemenuhan
kebutuhan Sarana dan Prasarana
Aparatur
% 100 100 100 2.219.04
3.000
100 1.656.
550.000
100 1.620.
000.000
100 930.0
00.000
100 700.0
00.000
100 7.125.59
3.000
05 01 02 003 Pembangunan
Gedung Kantor
Jumlah gedung
kantor yang dibangun
Unit 0 0 1 2.129.74
3.000
1 1.000.
000.000
1 900.0
00.000
1 500.0
00.000
0 0 4 4.529.74
3.000
05 01 02 005 Pengadaan
Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah
kendaraan dinas/operasional yang diadakan
Unit 0 13 0 0 6 528.0
00.000
5 250.0
00.000
0 0 0 0 11 778.000.
000
05 01 02 007 Pengadaan
Perlengkapan Gedung Kantor
Persentase
pemenuhan perlengkapan gedung kantor
% 0 0 0 0 0 0 0 0 100 15.00
0.000
100 15.00
0.000
100 30.000.0
00
Rencana Strategis Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha kecil dan Menengah
Kabupaten Blora Tahun 2017-2021 VI-20
05 01 02 009 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Persentase pemenuhan peralatan
gedung kantor
0 0 0 0 0 0 0 100 20.000.000
100 20.000.000
0 0 100 40.000.000
05 01 02 010 Pengadaan mebeler
Persentase pemenuhan
mebeler
% 100 100 0 0 0 0 100 100.000.00
0
0 0 0 0 100 100.000.000
05 01 02 011 Pengadaan instalasi air,
listrik dan telepon
Persentase pemenuhan
instalasi air, listrik dan telepon
% 0 0 0 0 0 0 100 25.000.000
0 0 0 0 100 25.000.000
05 01 02 022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Persentase bangunan gedung kantor
dalam kondisi baik
% 100 100 0 0 0 0 0 0 100 50.000.000
100 50.000.000
100 100.000.000
05 01 02 024 Pemeliharaan
rutin/berkala Kendaraan dinas/operasio
nal
Persentase
kendaraan dinas/operasional dalam kondisi
baik
% 0 100 100 89.300.0
00
100 128.5
50.000
100 125.0
00.000
100 130.0
00.000
100 135.0
00.000
100 607.850.
000
05 01 02 029 Pemeliharaan rutin/berkala mebeler
Persentase mebeker kantor dalam kondisi
baik
0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 15.000.000
0 0 100 15.000.000
05 01 02 048 Pemeliharaan Berkala Gedung Kantor
UPTD se-Kab. Blora
Persentase gedung kantor UPTD dalam
kondisi baik
0 0 0 0 0 0 0 100 200.000.00
0
100 200.000.00
0
100 500.000.00
0
100 900.000.000
-
-
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan masyarakat di sektor perdagangan
Meningkatnya
akuntabilitas pengel
olaan program dan
kegiatan Dinas
Perdagangan Kopera
si dan UKM Kab.
persentase
rata-rata hasil
ketercapaian pelaksa
naan program
Dinas Perdagangan
Koperasi dan UKM
05 01 03 PROGRAM PENINGKATA
N DISIPLIN APARATUR
Pemenuhan kebutuhan
pakaian seragam dinas
% 100 100 0 0 100 153.950.00
0
0 150.000.00
0
100 425.000.00
0
0 165.000.00
0
100 893.950.000
05 01 03 002 Pengadaan pakaian dinas
serta kelengkapannya
Jumlah pakaian dinas serta
kelengkapannya yang tersedia
buah 0 0 0 0 0 0 0 0 215 165.000.00
0
0 0 215 165.000.000
05 01 03 003 Pengadaan pakaian kerja
lapangan
Jumlah pakaian kerja lapangan
yang tersedia
buah 0 0 0 0 0 0 0 0 175 100.000.00
0
0 0 175 100.000.000
Rencana Strategis Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha kecil dan Menengah
Kabupaten Blora Tahun 2017-2021 VI-21
Blora Kab. Blora
05 01 03 005 Pengadaan
pakaian khusus hari-hari tertentu
Jumlah pakaian
khusus hari - hari tertentu yang tersedia
buah 0 200 0 0 205 153.9
50.000
210 150.0
00.000
215 160.0
00.000
220 165.0
00.000
850 628.950.
000
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan masyarakat di sektor perdagangan
Meningkatnya
akuntabilitas pengel
olaan program dan
kegiatan
Dinas Perdagangan
Koperasi dan UKM
Kab. Blora
persentase
rata-rata hasil
ketercapaian pelaksa
naan progra
m Dinas Perdag
angan Koperasi dan
UKM Kab. Blora
05 01 05 PROGRAM PENINGKATA
N KAPASITAS SUMBER DAYA
APARATUR
Peningkatan kapasitas SDM
aparatur
% 100 0 0 100 15.000.000
100 15.000.000
100 15.000.000
100 15.000.000
100 60.000.000
05 01 05 001 Pendidikan dan
pelatihan formal
Jumlah aparatur
yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal
pegawai
orang 5 10 0 0 5 15.00
0.000
3 15.00
0.000
3 15.00
0.000
3 15.00
0.000
14 60.000.0
00
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan masyarakat di sektor perdagangan
Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan program dan kegiata
n Dinas
Perdagangan
Koperasi dan UKM
Kab. Blora
persentase rata-rata hasil ketercapaian pelaksanaan program
Dinas
Perdagangan
Koperasi dan UKM
Kab. Blora
05 01 06 PROGRAM PENINGKATA
N PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
Pemenuhan kebutuhan pelaporan kinerja dan keuangan
100 100 100 27.240.000
100 30.900.000
100 39.000.000
100 41.000.000
100 41.000.000
100 179.140.000
05 01 06 001 Penyusunan
laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
Jumlah laporan
capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja
SKPD
lapora
n
1 1 2 6.939.00
0
2 7.000.
000
2 9.000.
000
2 10.00
0.000
2 10.00
0.000
10 42.939.0
00
Rencana Strategis Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha kecil dan Menengah
Kabupaten Blora Tahun 2017-2021 VI-22
05 01 06 004 Penyusunan laporan keuangan akhir
tahun SKPD
Jumlah laporan keuangan akhir tahun
laporan
1 1 1 7.589.000
1 6.700.000
1 12.000.000
1 12.000.000
1 12.000.000
5 50.289.000
05 01 06 005 Penyusunan
rencana strategis, rencana
kinerja, dan penetapan kinerja SKPD
Jumlah rencana
strategis, rencana kinerja dan penetapan
kinerja
Doku
men
1 1 3 7.194.00
0
3 9.500.
000
2 9.000.
000
2 9.000.
000
2 9.000.
000
12 43.694.0
00
05 01 06 006 Penyusunan laporan akuntabilitas
kinerja SKPD
Jumlah laporan akuntabilitas kinerja SKPD
laporn 1 1 1 5.518.000
1 7.700.000
1 9.000.000
1 10.000.000
1 10.000.000
5 42.218.000
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan masyarakat di sektor perdagangan
Meningkatnya
akuntabilitas
pengelolaan progra
m dan kegiatan
Dinas Perdagangan
Koperasi dan UKM
Kab. Blora
persentase
rata-rata
hasil ketercapaian
pelaksanaan progra
m Dinas Perdag
angan Koperasi dan
UKM Kab. Blora
05 01 09 PROGRAM PENINGKATA
N KELANCARAN
PELAYANAN DAN ADMINISTRA
SI UMUM
Peningkatan kelancaran
pelayanan dan administrasi
umum
% 100 100 100 489.300.000
100 524.200.00
0
0 0 0 0 0 0 100 1.013.500.000
05 01 09 001 Penyediaan honorarium tenaga kontrak
daerah
Persentase pemenuhan honorarium
tenaga kontrak daerah
% 100 100 100 194.850.000
100 162.800.00
0
0 0 0 0 0 0 100 357.650.000
05 01 09 003 Penyediaan tenaga pegamanan
kebersihan, sopir dan tenaga lepas
lainnya
Persentase pemenuhan honorarium
tenaga pengamanan, kebersihan, sopir
dan tenaga lepas lainnya
% 100 100 100 294.450.000
100 361.400.00
0
0 0 0 0 0 0 100 655.850.000
Rencana Strategis Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha kecil dan Menengah
Kabupaten Blora Tahun 2017-2021 VI-23
6.2. Kelompok Sasaran
Kelompok sasaran yang ingin dicapai pada program dan kegiatan
Renstra Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Blora Tahun 2017 – 2021 ini adalah sebagai berikut:
URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR
KOPERASI DAN USAHA KECIL
MENENGAH
PROGRAM PENCIPTAAN IKLIM USAHA
KECIL
MENENGAH YANG KONDUSIF
- Sosialisasi kebijakan tentang usaha kecil : sasaran kelompok UMKM di Kabupaten
Menengah Blora
- Fasilitasi pengembangan usaha kecil dan : sasaran kelompok UMKM di Kab. Blora
Menengah
PROGRAM PENGEMBANGAN
KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN
KOMPETITIF USAHA KECIL DAN
MENENGAH
- Memfasilitasi peningkatan kemitraan : sasaran kelompok UKM di Kab. Blora
usaha bagi usaha mikro, kecil dan menengah
- Fasilitasi pengembangan sarana promosi : sasaran kelompok UKM di Kab. Blora
hasil Produksi
- Penyelenggaraan pelatihan : sasaran kelompok Wirausaha/UKM di Kab.
kewirausahaan Blora
- Pelatihan manajemen pengelolaan : sasaran kelompok Pengelola Koperasi/KUD
koperasi/ KUD se-Kab. Blora
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM
PENDUKUNG BAGI USAHA MIKRO
KECIL DAN
MENENGAH
- Sosialisasi dukungan informasi : sasaran kelompok Pengusaha/UKM di Kab.
penyediaan Permodalan Blora
- Pengembangan klaster bisnis : sasaran kelompok Kelompok UKM
- Pengembangan sarana pemasaran produk : sasaran kelompok Pengusaha/UKM di Kab.
usaha mikro kecil menengah Blora
- Penyelenggaraan promosi produk usaha : sasaran kelompok UMKM di Kab. Blora
mikro kecil menengah
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS
KELEMBAGAAN KOPERASI
- Pembinaan, pengawasan dan : sasaran kelompok Koperasi di Kab. Blora
penghargaan koperasi berprestasi
- Penyebaran model - model pola : sasaran kelompok Koperasi/KUD di Kab.
pengembangan Koperasi Blora
- Monitoring, evaluasi, dan pelaporan : sasaran kelompok KUMKM di Kab. Blora
PROGRAM DBH CUKAI HASIL
TEMBAKAU
Rencana Strategis Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha kecil dan Menengah
Kabupaten Blora Tahun 2017-2021 VI-24
BIDANG PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,
KOPERASI, DAN USAHA KECIL
MENENGAH
- Penyebaran model-model pola : sasaran kelompok Koperasi di Kab. Blora
pengembangan koperasi (DBHCHT)
URUSAN PILIHAN
PERDAGANGAN
PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN
DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN
- Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa
: sasaran kelompok
Pedagang/UMKM di Kab. Blora
- Operasionalisasi dan pengembangan UPT : sasaran kelompok UTTP Unit di Kab. Blora
kemetrologian daerah
- Monitoring, evaluasi, dan pelaporan : sasaran kelompok Pedagang Pasar/
Pengusaha di Kab. Blora
PROGRAM PENINGKATAN DAN
PENGEMBANGAN EKSPOR
- Pengembangan informasi peluang pasar : sasaran kelompok Pedagang/UMKM di
perdagangan luar negeri Kab. Blora
- Membangun jejaring dengan eksportir : sasaran kelompok UMKM di Kab. Blora
- Koordinasi program pengembangan : sasaran kelompok UMKM di Kab. Blora
ekspor dengan instansi
terkait/asosiasi/pengusaha
PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI
PERDAGANGAN DALAM NEGERI
- Pengembangan pasar dan distribusi : sasaran kelompok Kecamatan di Kab. Blora
barang/produk
- Pengembangan kelembagaan kerjasama : sasaran kelompok Pengelola Resi Gudang
Kemitraan di Kab. Blora
- Peningkatan sistem dan jaringan : sasaran kelompok Pasar di Kab. Blora
informasi perdagangan
- Sosialisasi peningkatan penggunaan : sasaran kelompok Pengusaha di Kab. Blora
produk dalam negeri
- Rehabilitasi/pemeliharaan pasar daerah : sasaran kelompok Pasar di Kab. Blora
- Pembangunan pasar rakyat : sasaran kelompok Pasar di Kab. Blora
- Pembangunan ruko/ kios : sasaran kelompok Pedagang Ruko/Kios di
Kab. Blora
-
Memfasilitasi akses data dan informasi
pasar : sasaran kelompok Pasar di Kab. Blora
- Intensifikasi dan efesiensi pungutan : sasaran kelompok Pasar di Kab. Blora
retribusi pasar
- Pembinaan bagi pengelola dan pedagang : sasaran kelompok Pengelola dan Pedagang
pasar tradisional Pasar di Kab. Blora
- Pengelolaan kebersihan pasar tradisional : sasaran kelompok Pasar di Kab. Blora
- Monitoring, evaluasi dan pelaporan : sasaran kelompok Pasar di Kab. Blora
PROGRAM PEMBINAAN PEDAGANG
KAKILIMA
DAN ASONGAN
- Pembinaan organisasi pedagang kakilima dan asongan
: sasaran kelompok
PKL dan Asongan di Kab. Blora
Rencana Strategis Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha kecil dan Menengah
Kabupaten Blora Tahun 2017-2021 VI-25
- Penyuluhan peningkatan disiplin : sasaran kelompok PKL dan Asongan di
pedagang kakilima dan asongan Kab. Blora
- Penataan tempat berusaha bagi pedagang : sasaran kelompok PKL dan Asongan di
kakilima dan asongan Kab. Blora
PROGRAM BIDANG PERDAGANGAN
BERSUMBER DARI PEMERINTAH
PUSAT DAN
PEMERINTAH PROVINSI, SERTA DANA
PENDAMPINGNYA
- Peningkatan Pengawasan peredaran : sasaran kelompok Pedagang di Kab. Blora
barang dan jasa (DBHCHT)
- Pembangunan dan pengembangan sarana : sasaran kelompok Pasar di Kab. Blora
distribusi perdagangan (DAK)
-
Pembangunan Pasar Rakyat Cepu
Kabupaten Blora
: sasaran kelompok
Pasar Rakyat Cepu di
Kab. Blora
-
Pembangunan Pasar Rakyat Kabupaten
Blora (Banprov)
: sasaran kelompok
Pasar Rakyat di Kab.
Blora
- Revitalisasi Pasar Rakyat Kabupaten : sasaran kelompok Pasar di Kab. Blora
Blora (Bantuan Provinsi)
PROGRAM PENINGKATAN
PENGELOLAAN
PASAR TRADISIONAL
-
Memfasilitasi akses data dan informasi
pasar : sasaran kelompok Pasar di Kab. Blora
- Intensifikasi dan efesiensi pungutan : sasaran kelompok Pasar di Kab. Blora
retribusi pasar
- Pembinaan bagi pengelola dan pedagang : sasaran kelompok Pengelola dan Pedagang
pasar tradisional Pasar di Kab. Blora
- Pengelolaan kebersihan pasar tradisional : sasaran kelompok Pasar di Kab. Blora
- Monitoring, evaluasi dan pelaporan : sasaran kelompok Pasar di Kab. Blora
NON URUSAN
PROGRAM SETIAP SKPD
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
- Penyediaan jasa surat menyurat : sasaran kelompok Aparatur
- Penyediaan jasa komunikasi, sumber : sasaran kelompok Aparatur
daya air dan Listrik
- Penyediaan jasa peralatan dan : sasaran kelompok Aparatur
perlengkapan Kantor
- Penyediaan jasa pemeliharaan dan : sasaran kelompok Aparatur
perizinan kendaraan dinas/operasional
- Penyediaan jasa administrasi keuangan : sasaran kelompok Aparatur
- Penyediaan jasa kebersihan kantor : sasaran kelompok Aparatur
-
Penyediaan jasa perbaikan peralatan
kerja : sasaran kelompok Aparatur
- Penyediaan alat tulis kantor : sasaran kelompok Aparatur
- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan : sasaran kelompok Aparatur
- Penyediaan komponen instalasi : sasaran kelompok Aparatur
listrik/penerangan bangunan kantor
-
Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor : sasaran kelompok Aparatur
Rencana Strategis Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha kecil dan Menengah
Kabupaten Blora Tahun 2017-2021 VI-26
- Penyediaan peralatan rumah tangga : sasaran kelompok Aparatur
- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan : sasaran kelompok Aparatur
perundang-undangan
- Penyediaan makanan dan minuman : sasaran kelompok Aparatur
- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke : sasaran kelompok Aparatur
luar Daerah
- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke : sasaran kelompok Aparatur
dalam Daerah
- Penyediaan jasa pendukung pelayanan : sasaran kelompok Aparatur
perkantoran
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
- Pembangunan gedung kantor : sasaran kelompok Aparatur
- Pengadaan kendaraan dinas/operasional : sasaran kelompok Aparatur
- Pengadaan perlengkapan gedung kantor : sasaran kelompok Aparatur
- Pengadaan peralatan gedung kantor : sasaran kelompok Aparatur
- Pengadaan mebeler : sasaran kelompok Aparatur
-
Pengadaan instalasi air, listrik, dan
telepon : sasaran kelompok Aparatur
-
Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor : sasaran kelompok Aparatur
- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan : sasaran kelompok Aparatur
dinas/operasional
- Pemeliharaan Berkala Gedung Kantor : sasaran kelompok Aparatur
UPTD se-Kab. Blora
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
-
Pengadaan pakaian dinas serta
kelengkapannya
: sasaran kelompok
Aparatur
-
Pengadaan pakaian kerja lapangan
: sasaran kelompok
Aparatur
- Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
: sasaran kelompok
Aparatur
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
SUMBER DAYA APARATUR
- Pendidikan dan pelatihan formal : sasaran kelompok Aparatur
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
- Penyusunan laporan capaian kinerja dan : sasaran kelompok Aparatur
ikhtisar realisasi kinerja SKPD
- Penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD
: sasaran kelompok
Aparatur
- Penyusunan rencana strategis, rencana : sasaran kelompok Aparatur
kinerja, dan penetapan kinerja SKPD
-
Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja
SKPD
: sasaran kelompok
Aparatur
PROGRAM PENINGKATAN KELANCARAN
PELAYANAN DAN ADMINISTRASI UMUM
- Penyediaan honorarium tenaga kontrak : sasaran kelompok Aparatur
Rencana Strategis Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha kecil dan Menengah
Kabupaten Blora Tahun 2017-2021 VI-27
daerah
- Penyediaan honorarium tenaga : sasaran kelompok Aparatur
pengamanan, kebersihan, sopir, dan
tenaga lepas lainnya
6.3. Pendanaan Indikatif
Undang Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah. menegaskan
bahwa sumber keuangan APBD adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD),
Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH).
Strategi pembiayaan dalam rencana strategis pembangunan
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten
Blora tahun 2017-2021 memperhitungkan sumber-sumber pembiayaan
yang ditelaah sesuai program pembangunan Dinas Perdagangan,
Koperasi dan UKM Kabupaten Blora. Sumber pembiayaan yang
diperoleh adalah alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) Kabupaten dan APBD Provinsi Jawa Tengah serta Dana dari
pemerintah pusat.
Pembiayaan indikatif rencana strategis pembangunan Dinas
Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Blora Tahun 2017-2021
berpedoman pada pagu indikatif pembiayaan RPJMD Kabupaten Blora
Tahun 2016-2021 dengan memperhitungkan komponen pendapatan
asli daerah, nilai tukar rupiah, laju inflasi, harga minyak dunia, pajak,
dana bagi hasil dan pendapatan lain.
Rencana Strategis Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM
Kabupaten Blora Tahun 2017-2021
VII-1
BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada
setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk
setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang
diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk
standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah.
Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan
meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada
masyarakat.
Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualikatif
yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan
yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatau
yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk
menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan
(ex ente), tahap pelaksanaan (on going), maupun tahap setelah kegiatan
selesai dan berfungsi (ex post)
Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan
suatu instrumen pertanggungjawaban yang terdiri dari berbagai
indikator dan mekanisme kegiatan pengukuran, penilaian dan
pelaporan kinerja secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi
kewajiban pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan
atau kegagalan pelaksanaan tugas, fungsi dan misi organisasi.
Indikator Kinerja Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM
Kabupaten Blora yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD
adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja
yang akan dicapai Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten
Blora dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk
mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja
ini juga berhubungan dengan arah kebijakan dan kebijakan umum
dalam RPJMD Kabupaten Blora Tahun 2016-2021 yang diamanatkan
secara khusus kepada Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM
Kabupaten Blora.
Rencana Strategis Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM
Kabupaten Blora Tahun 2017-2021
VII-2
Tabel 7.1
Indikator Kinerja Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kab. Blora
yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
No Indikator Satuan
Kondisi Awal RPJMD Target Capaian Tahunan Kondisi
Pada
Akhir
RPJMD Tahun
2015
Tahun
2016
Tahun
2017
Tahun
2018
Tahun
2019
Tahun
2020
tahun
2021
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Urusan Koperasi,
Usaha Kecil dan
Menengah
1. Persentase koperasi
sehat
% 24 24 26 28 30 32 32 32
2. Jumlah Usaha Mikro
Kecil dan Menengah
(UMKM)
unit 6.679 6.700 6.725 6.750 6.775 6.800 6.825 6.825
Urusan Perdagangan
3. Nilai ekspor produk-
produk asal
Kabupaten Blora
US$ 2.771.862 2.799.580 2.827.576 2.855.852 2.884.411 2.913.544 2.942.679 2.942.679
4. Persentase pasar
tradisional yang
memenuhi syarat
kenyamanan dan
kesehatan
% 12 20 30 40 50 60 70 70
Rencana Strategis Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha kecil dan Menengah
Kabupaten Blora Tahun 2017-2021 VIII-1
BAB VIII
PENUTUP
8.1 Pedoman Transisi
Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra Perangkat Daerah) Dinas
Perdagangan, Koperasi, Usaha kecil dan Menengah Kabupaten Blora
Tahun 2017-2021 adalah sesuai dengan masa berlaku Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Blora
yaitu tahun 2016-2021. Pada saat Rencana Strategis Dinas
Perdagangan, Koperasi, Usaha kecil dan Menengah Kabupaten Blora
Tahun 2022-2026 belum tersusun, dan untuk menjaga
kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen
perencanaan, maka Rencana Strategis Dinas Perdagangan, Koperasi,
Usaha kecil dan Menengah Kabupaten Blora Tahun 2017-2021 ini
menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja Perangkat
Daerah) Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha kecil dan Menengah
Kabupaten Blora Tahun 2022.
8.2 Kaidah Pelaksanaan
Rencana Strategis Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha kecil dan
Menengah Kabupaten Blora Tahun 2017-2021 dimaksudkan untuk
memberi arah dan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi,
Usaha kecil dan Menengah Kabupaten Blora untuk kurun waktu lima
tahun. Renstra ini disusun dengan mendasarkan pada tugas dan
fungsi Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha kecil dan Menengah
Kabupaten Blora. Renstra ini memuat tujuan, sasaran, strategi,
kebijakan, program dan kegiatan jangka menengah yang berpedoman
pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Blora Tahun 2016-2021.
Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Perdagangan,
Koperasi, Usaha kecil dan Menengah Kabupaten Blora Tahun 2017-
2021 sebagai berikut:
1. Dalam pelaksanaan Rencana Stretegis Dinas Perdagangan,
Koperasi, Usaha kecil dan Menengah Kabupaten Blora Tahun 2017-
2021 agar dapat berjalan dengan baik, memerlukan dukungan,
koordinasi, dan kerja sama dari seluruh komponen berbagai pihak.
Oleh karena itu, unit kerja dan aparatur pada Dinas Perdagangan,
Koperasi, Usaha kecil dan Menengah Kabupaten Blora agar
Rencana Strategis Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha kecil dan Menengah
Kabupaten Blora Tahun 2017-2021 VIII-2
mendukung pencapaian tujuan, sasaran beserta targetnya, dan
melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum dalam
Renstra Perangkat Daerah dengan sebaik-baiknya.
2. Rencana Strategis Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha kecil dan
Menengah Kabupaten Blora Tahun 2017-2021 akan dijabarkan
dalam Rencana Kerja (Renja) untuk tiap tahunnya. Dalam rangka
menjaga konsistensi dan keselarasan strategi, kebijakan, program
dan kegiatan, maka Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas
Perdagangan, Koperasi, Usaha kecil dan Menengah Kabupaten
Blora dalam kurun waktu 5 (lima) tahun wajib berpedoman pada
Renstra Perangkat Daerah.
3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta
memastikan pencapaian target-target Renstra Dinas Perdagangan,
Koperasi, Usaha kecil dan Menengah Kabupaten Blora Tahun 2017-
2021, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap
kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra
Perangkat Daerah secara berkala.
4. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat
nasional, provinsi dan/atau Kabupaten Blora, maka dapat
dilakukan perubahan Renstra Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha
kecil dan Menengah Kabupaten Blora Tahun 2017-2021 sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
BUPATI BLORA,
DJOKO NUGROHO