SEJARAH PERKEMBANGAN PEREKONOMIAN INDONESIAIan Azhar Avandi Saputra 0906065 0906310

PEMERINTAHAN INDONESIA1 2 3 4 5Pra-modern

Orde Lama

Orde Baru

Transisi

Reformasi

MASA PRA-MODERNPada masa pemerintahan pra-modern, di Indonesia sudah mengalami perekonomian dengan cara perdagangan dan pertanian. Di masa itu kerajaan-kerajaan berperan penting dalam transaksi perdaganagn, dalam transaksi tersebut menggunakan cara barter, tetapi setelah kerajaan Islam mulai masuk ke Indonesia alat pertukaran perdagangan berupa uang (koin emas dan perak) mulai dipergunakan dan terkenal.

FAKTOR UTAMA YANG MEMBATASI PERKEMBANGAN EKONOMI PADA MASA PRA-MODERN1. Makin kuatanya tekanan pertambahan penduduk dalam lingkup tanah pertanian yang baik untuk bercocok tanam. Mand-land ratio menjadi tidak seimbang. 2. Sulitnya membangun dan mempertahankan sistem administrasi pemerintahan yang terprogram, berkesinambungan dan efisien. 3. Sering kekuasaan lokal dan kerjaan-kerajaan melibatkan diri dalam peperangan yang menyebabkan biaya perang tidak cukup ditutup oleh hasil peperangan baik dalam bentuk perolehan wilayah, rampasan perang dan pencaplokan tanah pertanian baru.

MASA SEBELUM KEMERDEKAANSebelum merdeka, Indonesia mengalami masa penjajahan yang terbagi dalam beberapa periode. Ada empat negara yang pernah menduduki Indonesia, yaitu:PORTUGIS

BELANDA

INGGRIS

JEPANG

MASA KEKUASAAN BELANDAVereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) Belanda yang saat itu menganut paham Merkantilis benar-benar menancapkan kukunya di Indonesia. Belanda melimpahkan wewenang untuk mengatur Indonesia kepada VOC (Vereenigde Oost-Indische Compagnie), sebuah perusahaan yang didirikan dengan tujuan untuk menghindari persaingan antar sesama pedagang Belanda.

UNTUK MEMPERMUDAH AKSINYA DI INDONESIA, VOC DIBERI HAK OCTROOI, YANG ANTARA LAIN MELIPUTI :

Hak mencetak uang

Hak mengangkat dan memberhentikan pegawai Hak menyatakan perang dan damai Hak untuk membuat angkatan bersenjata sendiri Hak untuk membuat perjanjian dengan raja-raja

CULTUURSTELSTEL (SISTEM TANAM PAKSA)Cultuurstelstel (sistem tanam paksa) mulai diberlakukan pada tahun 1836 atas inisiatif Van Den Bosch. Tujuannya adalah untuk memproduksi berbagai komoditi yang ada permintaannya di pasaran dunia. Sejak saat itu, diperintahkan pembudidayaan produk-produk selain kopi dan rempahrempah, yaitu gula, nila, tembakau, teh, kina, karet, kelapa sawit, dll. Sistem ini jelas menekan penduduk pribumi, tapi amat menguntungkan bagi Belanda, apalagi dipadukan dengan sistem konsinyasi (monopoli ekspor). Setelah penerapan kedua sistem ini, seluruh kerugian akibat perang dengan Napoleon di Belanda langsung tergantikan berkali lipat.

SISTEM EKONOMI PINTU TERBUKA (LIBERAL)Adanya desakan dari kaum Humanis Belanda yang menginginkan perubahan nasib warga pribumi ke arah yang lebih baik, mendorong pemerintah Hindia Belanda untuk mengubah kebijakan ekonominya. Dibuatlah peraturan-peraturan agraria yang baru, yang antara lain mengatur tentang penyewaan tanah pada pihak swasta untuk jangka 75 tahun, dan aturan tentang tanah yang boleh disewakan dan yang tidak boleh. Pada akhirnya, sistem ini bukannya meningkatkan kesejahteraan masyarakat pribumi, tapi malah menambah penderitaan, terutama bagi para kuli kontrak yang pada umumnya tidak diperlakukan layak.

PENDUDUKAN INGGRIS (1811-1816)Inggris berusaha merubah pola pajak hasil bumi yang telah hampir dua abad diterapkan oleh Belanda, dengan menerapkan Landrent (pajak tanah). Sistem ini sudah berhasil di India, dan mengira sistem ini akan berhasil juga di Indonesia. Selain itu, dengan landrent, maka penduduk pribumi akan memiliki uang untuk membeli barang produk Inggris atau yang diimpor dari India. Inilah imperialisme modern yang menjadikan tanah jajahan tidak sekedar untuk dieksplorasi kekayaan alamnya, tapi juga menjadi daerah pemasaran produk dari negara penjajah.

PENYEBAB GAGALNYA SISTEM LANDRENT Masyarakat Indonesia pada umumnya buta huruf dan kurang mengenal uang, apalagi untuk menghitung luas tanah yang kena pajak. Pegawai pengukur tanah dari Inggris sendiri jumlahnya terlalu sedikit. Kebijakan ini kurang didukung raja-raja dan para bangsawan, karena Inggris tak mau mengakui suksesi jabatan secara turun-temurun.

PENDUDUKAN JEPANG (1942-1945)Pemerintah militer Jepang menerapkan suatu kebijakan pengerahan sumber daya ekonomi mendukung gerak maju pasukan Jepang dalam perang Pasifik. Sebagai akibatnya, terjadi perombakan besar-besaran dalam struktur ekonomi masyarakat. Kesejahteraan rakyat merosot tajam dan terjadi bencana kekurangan pangan, karena produksi bahan makanan untuk memasok pasukan militer dan produksi minyak jarak untuk pelumas pesawat tempur menempati prioritas utama. Impor dan ekspor macet, sehingga terjadi kelangkaan tekstil yang sebelumnya didapat dengan jalan impor.

PEMERINTAHAN ORDE LAMA Setelah merdeka, khususnya pada tahun-tahun pertama setelah kemerdekaan, keadaan ekonomi Indonesia sangat buruk, ekonomi nasional boleh dikatakan mengalami stagflasi. Defisit neraca saldo pembayaran dan defisit keuangan pemerintah sangat besar, kegiatan produksi di sector pertanian dan industri manufaktur praktis terhenti, tingkat inflasi sangat tinggi hingga mencapai lebih dari 500 % menjelang akhir periode orde lama. Dekade 1950-1965 Dilanda gejolak politik dan pemberontakan di beberapa daerah

Kebijakan ekonomi tertutup, orientasi sosialis Pertumbuhan ekonomi terus menurun sejak 1958

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia: 1951-1966Tahun Indeks (1951=100) 1951 1952 100 103,8 % Pertumbuhan 3,8 1959 1960 Tahun Indeks (1951=100) 149,1 146,8 % Pertumbuhan -1,9 -1,5

19531954 1955 1956 1957 1958

126,8128,6 133,4 136,4 144,4 152,0

22,11,4 3,7 2,2 5,8 5,3

19611962 1963 1964 1965 1966

149,4145,3 141,4 144,7 145,5 146,4

1,7-2,7 -2,7 2,4 0,5 0,6

MASA DEMOKRASI LIBERAL (1950-1957)Masa ini disebut masa liberal, karena dalam politik maupun sistem ekonominya menggunakan prinsipprinsip liberal. Padahal pengusaha pribumi masih lemah dan belum bisa bersaing dengan pengusaha nonpribumi, terutama pengusaha Cina. Pada akhirnya sistem ini hanya memperburuk kondisi perekonomian Indonesia yang baru merdeka.

USAHA-USAHA YANG DILAKUKAN UNTUK MENGATASI MASALAH EKONOMI, ANTARA LAIN : Gunting Syarifuddin, yaitu pemotongan nilai uang (sanering) 20 Maret 1950, untuk mengurangi jumlah uang yang beredar agar tingkat harga turun. Program Benteng (Kabinet Natsir), yaitu upaya menunbuhkan wiraswastawan pribumi dan mendorong importir nasional agar bisa bersaing dengan perusahaan impor asing dengan membatasi impor barang tertentu dan memberikan lisensi impornya hanya pada importir pribumi serta memberikan kredit pada perusahaan-perusahaan pribumi agar nantinya dapat berpartisipasi dalam perkembangan ekonomi nasional. Namun usaha ini gagal, karena sifat pengusaha pribumi yang cenderung konsumtif dan tak bisa bersaing dengan pengusaha non-pribumi.

Nasionalisasi De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia pada 15 Desember 1951 lewat UU no.24 th 1951 dengan fungsi sebagai bank sentral dan bank sirkulasi. Sistem ekonomi Ali-Baba (kabinet Ali Sastroamijoyo I) yang diprakarsai Mr Iskak Cokrohadisuryo, yaitu penggalangan kerjasama antara pengusaha cina dan pengusaha pribumi. Pengusaha non-pribumi diwajibkan memberikan latihanlatihan pada pengusaha pribumi, dan pemerintah menyediakan kredit dan lisensi bagi usaha-usaha swasta nasional. Program ini tidak berjalan dengan baik, karena pengusaha pribumi kurang berpengalaman, sehingga hanya dijadikan alat untuk mendapatkan bantuan kredit dari pemerintah. Pembatalan sepihak atas hasil-hasil KMB, termasuk pembubaran Uni Indonesia-Belanda.

MASA DEMOKRASI TERPIMPIN (1959-1967) Devaluasi yang diumumkan pada 25 Agustus 1959 menurunkan nilai uang sebagai berikut :Uang kertas pecahan Rp 500 menjadi Rp 50, uang kertas pecahan Rp 1000 menjadi Rp 100, dan semua simpanan di bank yang melebihi 25.000 dibekukan. Pembentukan Deklarasi Ekonomi (Dekon) untuk mencapai tahap ekonomi sosialis Indonesia dengan cara terpimpin. Dalam pelaksanaannya justru mengakibatkan stagnasi bagi perekonomian Indonesia. Bahkan pada 1961-1962 harga barang-baranga naik 400%. Devaluasi yang dilakukan pada 13 Desember 1965 menjadikan uang senilai Rp 1000 menjadi Rp 1. Sehingga uang rupiah baru mestinya dihargai 1000 kali lipat uang rupiah lama, tapi di masyarakat uang rupiah baru hanya dihargai 10 kali lipat lebih tinggi. Maka tindakan pemerintah untuk menekan angka inflasi ini malah meningkatkan angka inflasi.

PEMERINTAHAN ORDE BARU Maret 1966 Perhatian kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan ekonomi dan sosial Menjalin kembali hubungan baik dengan pihak barat dan menjauhi ideologi komunis Kembali menjadi anggota PBB dan lembaga dunia lainnya seperti Bank Dunia dan IMF Kebijakan ekonomi terbuka (orientasi kapitalis) yang diterapkan: Stabilisasi, Rehabilitasi dan Pembangunan Stabilitas ekonomi, sosial dan politik Tujuan: Menekan inflasi, mengurangi menghidupkan kembali kegiatan produksi defisit keuangan,

Penyusunan Repelita (Rencana Pembangunan Lima Tahun)

LANGKAH YANG DILAKUKAN PADA MASA ORDE BARU ANTARA LAIN: pemulihan stabilitas ekonomi, social dan politik serta rehabilitasi ekonomi

mencukupkan stok cadangan bahan pangan (terutama beras) menghidupkan kegiatan produksi meningkatkan ekspor

menekan tingkat inflasi mengurangi defisit keuangan pemerintah menciptakan lapangan pekerjaan mengundang kembali investor asing penyusunan rencana pembangunan lima tahun secara bertahap dengan target-target yang jelas

RepelitaTahap Dasar Pembangunan industri yang menghasilkan devisa ekspor Industri substitusi impor Program Penghijauan (Revolusi Hijau) Penerapan teknologi baru (pengadaan sistem irigasi, pupuk dan tata cara menanam) Hasil:

Proses pembangunan berlangsung cepat dengan laju pertumbuhan ratarata per tahun cukup tinggi bila dibandingkan dengan Orde Lama dan juga relatif lebih tinggi daripada laju rata-rata pertumbuhan ekonomi dari kelompok negara-negara berkembang. Keberhasilan pembangunan ekonomi masa Orde Baru: Kemampuan kabinet yang solid Penghasilan ekspor yang sangat besar dari minyak Pengaruh PMA

Kondisi Utama yang harus dipenuhi terlebih dahulu agar usaha membangun ekonomi dapat berjalan baik:1. Kemauan Politik yang kuat Orde Lama: emosi nasionalisme yang tinggi tidak menerima bantuan dr manapun pembangunan stagnan 2. Stabilitas politik&ekonomi Orde Baru: menekan tingkat inflasi pembangunan ekonomi&sosial menjadi lebih mudah 3. SDM yang lebih baik Kemampuan menyusun program&strategi pembangunan, mengatur ekonomi makro lebih baik 4. Sistem politik dan ekonomi terbuka (orientasi ke Barat) kemudahan mendapatkan pinjaman LN, PMA, transfer teknologi dan ilmu pengetauan 4. Kondisi ekonomi dan politik dunia yang lebih baik

PEMERINTAHAN TRANSISI Juli 1997 Krisis Keuangan di Asia, yang merembet juga ke Indonesia posisi mata uang Indonesia thp US$ tidak stabil Juli 1997-Februari 1998 1US $ = Rp 2500 - Rp 11.000

Kebijakan Pemerintah: Pemerintah minta bantuan kepada IMF Paket bantuan mencapai 23 miliar US$ Pencabutan izin usaha 16 bank swasta yang dinilai tidak sehat Hasil !! Rp terus melemah, kepercayaan masyarakat LN&DN merosot Nota kesepakatan (LOI): 50 butir kebijaksanaan ekonomi makro, restrukturisasi sektor keuangan & reformasi struktural Pemerintah Indonesia tidak melakukan reformasi sesuai kesepakatan dengan IMF

Padahal, Indonesia tidak ada jalan lain selain harus bekerjasama sepenuhnya dengan IMF, terutama karena hal-hal berikut: Krisis Indonesia berubah menjadi krisis kepercayaan dari masyarakat dunia usaha DN&LN sulit mendapat bantuan Satu2nya yang bisa memulihkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap Indonesia kemitraan usaha sepenuhnya dengan IMF Indonesia sangat membutuhkan US$ untuk membiayai ULN jangka pendek, bayar bunga pinjaman jangka panjang, memacu laju pertumbuhan ekonomi Maka, dilakukan kesepakatan baru Memorandum Tambahan 1. Program stabilisasi pasar uang stabil, mencegah hyperinflation 2. Restrukturisasi perbankan 3. Restrukturisasi struktural 4. Penyelesaian ULN swasta 5. Bantuan bagi rakyat kecil (kelompok ekonomi lemah)

Krisis Rupiah Krisis Ekonomi Krisis Politik Tragedi Trisakti, Kerusuhan Mei 1998, Pendudukan DPR oleh mahasiswa Mundurnya Presiden Soeharto Pemerintahan Transisi (B.J. Habibie) Pada pemerintahan B.J. Habibie dianggap tidak berbeda dengan pemerintahan sebelumnya karena tidak ada perubahan yang nyata & orang-orang dalam kabinet adalah rezim Orde Baru

PEMERINTAHAN REFORMASI Awal pemerintahan reformasi Gus Dur Masyarakat umum, kalangan usaha& investor menaruh harapan besar dalam meningkatkan kembali perekonomian nasional & menuntaskan masalah rezim Orde Baru (KKN, supremasi hukum dll)

Perekonomian mulai menunjukkan perbaikan Pertumbuhan PDB mulai positif Laju inflasi & tingkat suku bunga menurun kondisi moneter mulai stabil

Rezim Gus Dur: Gus Dur sering menunjukkan sikap & ucapan kontroversial yang membingungkan pelaku bisnis Tidak ada masalah dalam negri yang dapat diselesaikan dengan baik

Hubungan pemerintah dengan IMF tidak baikWorld Bank mengancam penghentikan pinjaman baru, pelaku bisnis (investor) enggan menanamkan modal di Indonesia Indonesia terancam dinyatakan bangkrut oleh Paris Club (negara-negara donor) Lembaga peringkat menurunkan prospek janka panjang Indonesia menjadi negatif

Indikator ekonomi saat rezim Gus Dur: Pergerakan IHSG menunjukkan tren pertumbuhan negatif Pergerakan nilai Rupiah terhadap US$ Angka inflasi yang meningkat Cadangan devisa yang terus menurun

Pemerintahan MegawatiKondisi Perekonomian lebih buruk daripada pemerintah Gus Dur, beban pemerintah sangat berat: Tingkat suku bunga tinggi Inflasi tinggi (mencapai 2 digit) Juli 2000-Juli 2001: target inflasi 9,4% vs kenyataan 13,5% Defisit APBN Bom Bali Laju pertumbuhan output rendah (akhir 2002 menunjukkan peningkatan)

Nilai ekspor menurun Nilai tukar rupiah lebih baik dari pemerintahan sebelumnya IHSG cenderung menurun, akibat: Kurang menariknya perekonomian Indonesia Tingginya deposito menarik modal ke sektor perbankan drpd pasar modal

Penyebab rendahnya pertumbuhan ekonomi Kurang berkembangnya investasi swasta (PMDN, PMA) akibat tidak stabilnya kondisi ekonomi&sosial, tidak ada kepastian hukum investasi asing mengalihkan modal ke negara tetangga.

MASA KEPEMIMPINAN SBYKebijakan: Mengurangi subsidi BBM/Menaikkkan harga BBM Anggaran subsidi BBM dialihkan ke subsidi sektor pendidikan dan kesehatan, serta bidang-bidang yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat miskin. Kebanyakan BLT tidak sampai ke tangan yang berhak, dan pembagiannya menimbulkan berbagai masalah sosial. Mengandalkan pembangunan infrastruktur massal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta mengundang investor asing dengan janji memperbaiki iklim investasi. Diadakannya Indonesian Infrastructure Summit pada bulan November 2006 lalu, yang mempertemukan para investor dengan kepala-kepala daerah. Melunasi seluruh sisa utang pada IMF sebesar 3,2 miliar dolar AS.