PRAKTIK POLITIK UANG PADA PEMILIHAN

KEPALA DAERAH SECARA LANGSUNG (STUDI

KASUS DI DESA KRIYAN KECAMATAN

KALINYAMATAN KABUPATEN JEPARA)

SKRIPSI

disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh

Shodikin

8111414046

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2018

ii

iii

iv

v

vi

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

Maju terus pantang mundur untuk meraih apa yang di inginkan (Penulis)

Seorang pemenang adalah mereka yang terus mau berusaha walaupun

berkali-kali gagal (Penulis)

Dan demikianlah kami jadikan sebagian orang-orang yang dzalim itu

menjadi pemimpin bagi sebagian mereka disebabkan dosa yang mereka

lakukan (QS.Al-An’am:129)

Akan datang kepada manusia tahun-tahun yang penuh tipu daya,dimana

pendusta dipercaya dan orang jujur didustakan,pengkhianat diberi amanah

dan orang yang amanah dikhianati (HR.Al-Hakim)

vii

PERSEMBAHAN SKRIPSI

Dengan mengucap syukur Alhamdulillah, skripsi ini saya persembahkan

untuk :

Kedua orang tua kandung penulis, Bapak Ma’ruf Masyati (Alm)

dan Ibu Mudrikah yang telah membimbing penulis dan

memberikan dukungan penuh secara moril maupun materil serta

kasih sayangnya.

Kedua orang tua angkat penulis, Bapak Alwi dan Ibu Muslimah

yang telah membimbing penulis dan memberikan dukungan penuh

secara moril maupun materil serta kasih sayangnya.

Keluarga besar penulis, yang telah memberikan dukungan dan

nasihat serta semangat kepada penulis.

Kepada kawan-kawan seperjuangan Eka Oktaviani dan

Labiburrohman yang telah gugur menghadap sang pencipta allah

SWT.

viii

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah , puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan

rahmat dan hidayah-NYA kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi

dengan judul :”Praktik Politik Uang Pada Pemilihan Kepala Daerah Secara

Langsung (Studi Kasus di Desa Kriyan Kecamatan Kalinyamatan

Kabupaten Jepara)” Skripsi diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum,

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang.

Penulis menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari

bantuan dan bimbingan berbagai pihak. Untuk itu penulis menyampaikan terima

kasih kepada:

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum., sebagai Rektor Universitas

Negeri Semarang.

2. Dr. Rodiyah Tangwun, S.Pd.,S.H.,M.Si. sebagai Dekan Fakultas

Hukum Universitas Negeri Semarang.

3. Dr. Martitah M.Hum., sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik

Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

4. Rasdi, S.H.,M.H., sebagai Wakil Dekan Bidang Administrasi Fakultas

Hukum Universitas Negeri Semarang.

5. Tri Sulistiyono, S.H.,M.H., sebagai Wakil Dekan Bidang

Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

6. Dani Muhtada, M.ag., M.P.A.,Ph.D, sebagai Ketua Bagian HTN-HAN

Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang dan juga sebagai Dosen

ix

Pembimbing penulis yang telah sabar dan ikhlas memberikan

arahan,bimbingan,motivasi dan saran sehingga penulis dapat

menyelesaikan skripsi ini.

7. Pujiono,S.H.,M.H, selaku Dosen Wali dari penulis yang telah

membimbing dan memberikan saran selama penulis menempuh

perkuliahan.

8. Bapak Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang

telah memberikan bekal ilmu.

9. Kedua orang tua kandung penulis, Bapak Ma’ruf Masyati (Alm) dan

Ibu Mudrikah yang telah membimbing penulis dan memberikan

dukungan penuh secara moril maupun materil serta kasih sayangnya,

dan doa mereka selalu menyertai setiap langkah penulis.

10. Kedua orang tua angkat penulis, Bapak Alwi dan Ibu Muslimah yang

telah membimbing penulis dan memberikan dukungan penuh secara

moril maupun materil serta kasih sayangnya, dan doa mereka selalu

menyertai setiap langkah penulis.

11. Keluarga besar penulis, yang telah memberikan dukungan dan nasihat

serta semangat kepada penulis.

12. Pemerintah Desa Kriyan Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara

yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan

penelitian di Desa Kriyan Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara.

13. Warga Desa Kriyan Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara yang

telah membantu dalam proses penelitian.

x

14. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Negeri

Semarang (Fajar Risky Wijaya SH.,Didik Nur Setiawan SH.,Hanang

Hendra Pradana SH., Arin Julianto SH., Alia Afridah SH., Siti

Maesaroh, Ayu Kristina Handayani, Jeslin Eka Putri, Naufal Sebastian,

Ade Septiana, Rifki Arif Rahman, Wulan Puspita sari, Aniek Mona

Utami, Putri Adi Amnesty, Anggi Evita Sari, Annas tasyia Sakila, Edi

Waluyo, Hesti Oktaviana, Nurika Pamungkas, Zulia Dian, Ninik

Yanuarina, Fitriana Chanifah dll) sebagai teman seperjuangan yang

hebat.

15. Teman-teman Rombel 1 Fakultas Hukum Universitas Negeri

Semarang Tahun 2014 sebagai rekan yang hebat dan telah berjuang

bersama menunaikan pendidikan Ilmu Hukum di Fakultas Hukum

Universitas Negeri Semarang.

16. Teman-teman angkatan 2014 Fakultas Hukum Universitas Negeri

Semarang sebagai rekan yang hebat dan telah berjuang bersama

menunaikan pendidikan Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas

Negeri Semarang.

17. Keluarga Besar UKM FIAT JUSTICIA Universitas Negeri Semarang

yang selalu mendukung dan memberi semangat selama ini.

18. Keluarga Besar UKM KEWIRAUSAHAAN FH UNNES yang selalu

mendukung dan memberi semangat selama ini.

19. Teman-teman Kost Wisma Sri Rezeki Lucky-lucky yang selalu

memberikan semangat serta motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.

xi

xii

ABSTRAK

Shodikin.2018.Praktik Politik Uang Pada Pemilihan Kepala Daerah Secara

Langsung (Studi Kasus di Desa Kriyan Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten

Jepara). Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Pembimbing:

Dani Muhtada, M.ag., M.P.A.,Ph.D

Kata Kunci :Politik Uang, Kepala Daerah, Pilkada

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah, kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat melalui

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau disingkat Pilkada.

Pilkada pertama kali diselenggarakan pada bulan Juni 2005.penulis di dalam

penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, metode

pendekatan yuridis sosiologis adalah pendekatan dengan melihat sesuatu

kenyataan hukum didalam masyarakat.Penegakan hukum larangan pemberian

uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih baik dalam pemilihan

umum legislatif maupun pemilihan umum kepala daerah meskipun dalam

prakteknya kasat mata dan bukan lagi merupakan rahasia umum, akan tetapi

penegakan hukumnya terasa sangat lemah, Adapun sanksi bagi mereka yang

melakukan praktik politik uang bisa dilihat di dalam Pasal 187A, 187B, dan Pasal

187C Undang-undang No.10 Tahun 2016.seharusnya hal-hal yang negatif yang

dapat mendorong masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya seperti adanya

praktik politik uang dapat menjadi perhatian dari pihak penegak hukum agar

supaya kedepannya praktik politik uang itu tidak ada dan kehidupan berdemokrasi

di Desa Kriyan Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara menjadi lebih baik.

ABSTRACT

Since the enactment of Law Number 32 Year 2004 regarding Regional

Government, the regional head is elected directly by the people through the

Election of Regional Head and Deputy Head of Region or abbreviated to Regional

Head Election. Pilkada was first held in June 2005. the author in this thesis

writing using sociological juridical approach, sociological juridical approach

approach is approach by looking at something of legal reality in society.

Enforcement of law prohibition of giving of money or other material to influence

voters both in legislative elections as well as the general election of the regional

head although in practice it is invisible and no longer a public secret, but the

enforcement of the law feels very weak, as for sanctions for those who practice

money politics can be seen in Article 187A, 187B, and Article 187C Law No .10

Year 2016.must negative things that can encourage people to exercise their voting

rights such as the existence of money politics can be the attention of the law

enforcers in order that the future of money politics is not there and democratic life

in the Village Kriyan District Kalinyamatan Kabupaten Jepara for the better.

Keyword: Money Politic, District head, election of regional head

xiii

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL......................................................................................i

PERSETUJUAN PEMBIMBING....................................................................ii

PENGESAHAN.................................................................................................iii

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.............................................iv

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI............................................v

MOTTO DAN PERSEMBAHAN....................................................................vi

KATA PENGANTAR.......................................................................................viii

ABSTRAK .........................................................................................................xiii

DAFTAR ISI......................................................................................................xiii

DAFTAR TABEL..............................................................................................xv

DAFTAR LAMPIRAN .....................................................................................xvi

BAB I PENDAHULUAN..................................................................................1

1.1.Latar Belakang ............................................................................................1

1.2.Identifikasi Masalah....................................................................................7

1.3.Pembatasan Masalah ..................................................................................7

1.4.Rumusan Masalah.......................................................................................8

1.5.Tujuan Penelitian........................................................................................8

1.6.Manfaat Penelitian ......................................................................................9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.......................................................................10

2.1.Penelitian Terdahulu ..................................................................................10

2.2.Landasan Teori............................................................................................17

2.3.Landasan Konseptual .................................................................................20

2.4.Kerangka Berfikir .......................................................................................26

BAB III METODE PENELITIAN ..................................................................27

3.1.Pendekatan Penelitian ................................................................................27

xiv

3.2.Jenis Penelitian ............................................................................................29

3.3.Fokus Penelitian ..........................................................................................30

3.4.Lokasi Penelitian .........................................................................................31

3.5.Sumber Data ................................................................................................31

3.6.Teknik Pengambilan Data ..........................................................................33

3.7.Validitas Data ..............................................................................................35

3.8.Analisis Data ................................................................................................36

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.................................38

4.1.Deskripsi Fokus Penelitian .........................................................................38

4.2.Ketentuan Hukum Praktik Politik Uang Pada Pemilihan Kepala

Daerah Secara Langsung..................................................................................42

4.3.Pengaruh Politik Uang Terhadap Demokrasi Lokal di Desa

Kriyan Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara..................................51

4.3.1.Faktor yang Mempengaruhi Responden Menggunakan Hak Pilihnya

.............................................................................................................................56

4.3.2.Pengaruh Politik Uang Terhadap Keterpilihan Calon Kepala Daerah

.............................................................................................................................60

BAB V PENUTUP.............................................................................................65

5.1.Simpulan ......................................................................................................65

5.2.Saran.............................................................................................................66

DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................69

LAMPIRAN - LAMPIRAN

xv

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu ............................................................................15

Tabel 4.1. Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Kepala Daerah Bupati

dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017 ...................................................................54

Tabel 4.2. Jenis Kelamin Responden ....................................................................55

Tabel 4.3. Tingkat Pendidikan Responden ...........................................................56

xvi

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Lampiran Daftar Pemilih Tetap (DPT)

Lampiran 2 Lampiran Foto-foto Pengambilan Data Kuesioner

Lampiran 3 Lampiran Foto Permohonan Izin ke Pemerintah Desa Kriyan

Lampiran 4 Lampiran Instrumen Penelitian

Lampiran 5 Lampiran Hasil Jawaban Dari Kuesioner

Lampiran 6 Lampiran Surat Ijin Penelitian

Lampiran 7 Lampiran Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan

Umum Kepala Daerah

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.LATAR BELAKANG

Sebelum tahun 2005, kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih

oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Sejak berlakunya

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,

kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat melalui Pemilihan

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau disingkat Pilkada. Pilkada

pertama kali diselenggarakan pada bulan Juni 2005.

Berlakunya undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah sebagai pengganti undang-undang Nomor 22 tahun

1999 membawa perubahan yang cukup mendasar. Salah satu perubahan

yang sangat signifikan dan mendasar adalah perubahan pada sistem

pemilihan kepala daerah (pilkada). Jika dalam undang-undang Nomor 22

tahun 1999, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih oleh Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), berdasarkan ketentuan yang diatur

dalam undang-undang Nomor 32 tahun 2004, Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah dipilih secara langsung oleh masyarakat daerah tersebut

(Rosidin,2010:110)

2

Dalam pasal 56 ayat (1) undang-undang Nomor 32 tahun 2004

disebutkan, “Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu

pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas

langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Senada dengan pasal ini

adalah pasal 24 ayat (5) Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 yang

menyatakan, “Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dipilih dalam satu pasangan secara

langsung oleh rakyat didaerah yang bersangkutan. Sementara dalam

ketentuan yang lama berdasarkan pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor

22 tahun 1999 “Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

dilaksanakan secara langsung, bebas, jujur dan adil”.

Pada tahun 2014, DPR-RI kembali mengangkat isu krusial terkait

pemilihan kepala daerah secara langsung. Sidang Paripurna DPR-RI pada

tanggal 24 September 2014 memutuskan bahwa Pemilihan Kepala Daerah

dikembalikan secara tidak langsung, atau kembali dipilih oleh DPRD.

Putusan Pemilihan kepala daerah tidak langsung didukung oleh 226

anggota DPR-RI yang terdiri Fraksi Partai Golkar berjumlah 73 orang,

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berjumlah 55 orang, Fraksi Partai

Amanat Nasional (PAN) berjumlah 44 orang, dan Fraksi Partai Gerindra

berjumlah 32 orang (Jawa Pos 27 September 2014).

3

Keputusan ini telah menyebabkan beberapa pihak kecewa.

Keputusan ini dinilai sebagai langkah mundur di bidang "pembangunan"

demokrasi, sehingga masih dicarikan cara untuk menggagalkan keputusan

itu melalui uji materi ke MK. Bagi sebagian pihak yang lain, Pemilukada

tidak langsung atau langsung dinilai sama saja. Tetapi satu hal prinsip

yang harus digarisbawahi (walaupun dalam pelaksanaan Pemilukada tidak

langsung nanti ternyata menyenangkan rakyat) adalah: Pertama,

Pemilukada tidak langsung menyebabkan hak pilih rakyat hilang. Kedua,

Pemilukada tidak langsung menyebabkan anggota DPRD mendapat dua

hak sekaligus, yakni hak pilih dan hak legislasi. Padahal jika Pemilukada

secara langsung, tidak menyebabkan hak pilih anggota DPRD (sebagai

warga negara) hak pilihnya tetap ada (Jawa Pos 27 September 2014).

Pada awalnya, terkesan ganjil jika pemilihan presiden dan wakil

presiden dilakukan secara langsung oleh rakyat. Demikian juga, di desa

yang sudah lama dilaksanakan pemilihan kepala desa secara langsung oleh

masyarakatnya, sedangkan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah tidak dipilih secara langsung oleh masyarakat setempat. Inilah

salah satu alasan yang mendorong terjadinya perubahan sistem atas

pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari tidak

langsung menjadi langsung, disamping pengalaman atas praktik pemilihan

kepala daerah yang dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

dapat menimbulkan ketidakstabilan pemerintahan daerah. Kenyataan ini

4

disebabkan pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah bergantung

pada perimbangan partai politik di DPRD (Rosidin, 2010:111).

Pada setiap tahapan pilkada tersebut MK mencatat bahwa

pelanggaran paling banyak didalilkan pada pemeriksaan persidangan di

MK yaitu politik uang. Pelanggaran ini dapat terjadi disemua tahap,

bahkan sebelum dimulainya tahap pendaftaran pasangan bakal calon.

Politik uang terjadi setidaknya dengan memanfaatkan program-program

yang dibiayai oleh anggaran negara (APBD) untuk membentuk

masyarakat bahwa keberhasilan program itu adalah jasa orang tertentu

yang akan mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Program hibah atau

bantuan direkayasa sedemikian rupa agar masyarakat melihat bahwa hibah

atau bantuan tersebut adalah kemurahan hati dari bakal calon tertentu

(Gaffar, 2012:89).

Disamping itu, pasangan calon memberikan bantuan kepada

organisasi atau kelompok masyarakat,termasuk memberikan sejumlah

uang atau barang dengan permintaan untuk memilih pasangan calon

tertentu.

Ekses semacam ini sungguh memperihatinkan dan merusak prinsip

demokrasi dan sendi-sendi negara hukum yang akibatnya merugikan masa

depan otonomi daerah, karena yang menjadi kepala daerah dan wakil

kepala daerah adalah seseorang pejabat yang diproduk dari latar belakang,

prosedur dan visi yang tidak fair dan tidak didasarkan pada kriteria

5

objektif untuk sebagai pemimpin publik yang berkualitas baik moral,

pengetahuan, pengalaman, kemampuan maupun komitmennya terhadap

kepentingan rakyatnya.

Disisi lain, ada juga yang mensinyalir bahwa dengan pemilihan

kepala daerah dan wakil kepala daerah langsung oleh rakyat ternyata

membutuhkan kost atau biaya yang tinggi. Apalagi dengan jumlah

penduduk dan luas wilayah masing-masing daerah yang sulit yang

dijangkau dalam satu hari dan tingkat pendapatan atau ekonomi

masyarakat yang relatif rendah dan masih banyak yang menganggur tentu

lahan yang sangat subur untuk bermain kotor dengan politik uang dalam

proses pemilihan kepala daerah.

Akibatnya secara hukum ekonomi bahwa dengan biaya politik

yang demikian tinggi akan mendorong bagi yang terpilih untuk untuk

berupaya bagaimana kost atau biaya tersebut akan cepat kembali, pada

umumnya para kepala daerah dan wakil kepala daerah berupaya pada

tahun pertama,kedua, dan ketiga mencari peluang termasuk mengatur dan

melakukan lobbi kepada para anggota panitia anggaran di DPRD agar pos-

pos belanja kepala daerah dan wakil kepala daerah di perbesar (Juanda,

2008:382).

6

Sebagus apapun sebuah negara yang ditata secara demokratis,tidak

akan dianggap benar-benar demokratis manakala pemimpin-pemimpinnya

tidak dipilih secara bebas oleh rakyatnya sendiri. Pemilihan selalu

dijadikan tolak ukur untuk menentukan sebuah negara demokratis atau

tidak. Demokrasi memang tidak semata-mata ditentukan oleh ada tidaknya

pemilihan oleh rakyat atas pemimpin-pemimpinnya. Pemilihan

memerlukan perangkat lain untuk mendukung proses pemilihan (Huda,

2013:204).

Secara umum dikatakan bahwa pemilihan kepala daerah secara

langsung itu lebih demokratis. Setidaknya ada dua alasan mengapa

gagasan pemilihan langsung dianggap perlu. Pertama, untuk lebih

membuka pintu bagi tampilnya kepala daerah yang sesuai dengan

kehendak mayoritas rakyat sendiri. Kedua untuk menjaga stabilitas

pemerintahan agar tidak mudah dijatuhkan ditengah jalan. Praktik selama

berlaku UU No. 22 Tahun 1999 menunjukkan bahwa pilihan DPRD

seringkali berseberangan dengan kehendak mayoritas rakyat di daerah.

Oleh karena itu penulis tertarik mengkaji permasalahan tersebut

dan mengangkat permasalahan tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul:

“PRAKTIK POLITIK UANG PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH

SECARA LANGSUNG (STUDI KASUS DI DESA KRIYAN

KECAMATAN KALINYAMATAN KABUPATEN JEPARA)”

7

1.2.Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, mengenai praktik politik

uang pada Pemilihan Kepala Daerah secara langsung (Studi Kasus di Desa

Kriyan Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara) teridentifikasi

permasalahan sebagai berikut:

a. Sistem pendistribusian praktik politik uang didalam proses Pemilihan

Kepala Daerah di Desa Kriyan Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten

Jepara.

b. Asal-usul dana untuk melakukan praktik politik uang pada setiap

pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Bupati maupun Gubernur di

Desa Kriyan Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara.

c. Pengaruh politik uang pada kebebasan memilih Calon Kepala Daerah

dalam proses Pemilihan Kepala Daerah di Desa Kriyan Kecamatan

Kalinyamatan Kabupaten Jepara.

1.3.Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah dalam penelitian ini dimaksudkan untuk

mempersempit ruang lingkup permasalahan yang akan dikaji lebih lanjut,

pembatasan masalah tersebut yaitu :

1. Praktik politik uang yang dimaksud disini adalah praktik politik

uang yang berupa pemberian uang dan sembako.

2. Praktik politik uang didalam pemilihan kepala daerah secara

langsung mengacu yang ada didalam Undang-undang No. 10

Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah, Undang-

8

undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah,

Undang-undang No.22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan

Daerah dan Undang-undang No.23 Tahun 2016 Tentang

Pemerintahan Daerah.

1.4.Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka penyusun sampaikan dua

hal yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana ketentuan hukum praktik politik uang dalam proses

pemilihan kepala daerah?

2. Bagaimana pengaruh politik uang terhadap demokrasi lokal di Desa

Kriyan Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara?

1.5.Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok penelitian di atas,penelitian ini bertujuan sebagai

berikut:

1. Bagaimana sistem pelaksanaan praktik politik uang di Desa Kriyan

Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara.

2. Mengetahui faktor–faktor yang mempengaruhi masyarakat gampang

menerima praktik politik uang.

9

1.6.Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan penulis didalam penelitian ini adalah:

1.6.1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan

dan memberikan manfaat pengembangan pada ilmu Hukum Tata

Negara khususnya mengenai permasalahan politik uang didalam

setiap gelaran pemilihan kepala daerah Bupati maupun Gubernur di

Desa Kriyan Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara.

1.6.2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan

dan gambaran bagi para penegak hukum, Komisi Pemilihan Umum

Daerah (KPUD) Kabupaten Jepara dan Badan Pengawas Pemilu

(BAWASLU) Kabupaten Jepara, dalam upaya pemberantasan

politik uang dalam setiap gelaran Pemilihan Kepala Daerah di

Kabupaten Jepara khususnya diwilayah Desa Kriyan Kecamatan

Kalinyamatan Kabupaten Jepara dengan tetap mengacu pada

koridor hukum yang berlaku.

10

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1.Penelitian Terdahulu

Praktik Politik Uang pada dasarnya merupakan suatu tindakan

yang mencederai demokrasi dan menimbulkan permasalahan

kompleks, baik itu sebelum terjadinya proses Pemilihan Kepala

Daerah maupun sesudah terjadinya proses Pemilihan Kepala Daerah

seperti terjadinya tidak pidana korupsi yang dilakukan seoranng kepala

daerah dengan alih-alih balik modal atas apa yang dikeluarkannya

pada saat kampanye, Politik uang merupakan suatu bentuk pemberian

atau janji menyuap seseorang baik supaya orang itu tidak menjalankan

haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan

cara tertentu pada saat pemilihan umum. Pembelian bisa dilakukan

menggunakan uang atau barang. Politik uang adalah sebuah bentuk

pelanggaran kampanye.

Oleh karena itu beberapa peneliti melakukan penelitian tentang

praktik politik uang dalam Pemilu, Pilkada maupun Pilkades beberapa

diantarnya adalah Dedi Irawan (2015) dengan judul penelitian “Studi

Tentang Politik Uang (Money Politics) Dalam Pemilu Legislatif Tahun

2014 (Studi Kasus di Kelurahan Sempaja Selatan), peneliti

menyimpulkan bahwa di dalam Pemilu Legislatif yang merujuk pada

bentuk-bentuk politik uang (money politics) yang beragam, politik

uang berbentuk uang dan fasilitas umum. Dari bentuk-bentuk politik

11

uang juga membahas strategi atau pola yang digunakan dalam praktik

politik uang, strategi atau pola yang digunakan adalah serangan fajar

dan mobilisasi massa, strategi ini banyak digunakan untuk

mempengaruhi massa di Kelurahan Sempaja Selatan Kota Samarinda,

Kalimantan Timur.

Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan

dilakukan oleh penulis adalah di dalam penelitian ini lebih fokus pada

meneliti tentang Studi politik uang (money politics) dalam pemilu

legislatif yang merujuk pada bentuk-bentuk politik uang (money

politics) yang beragam. Politik uang (money politics) berbentuk uang

dan berbentuk fasilitas umum, dan juga di dalam penelitian ini

membahas tentang strategi yang dilakukan oleh para calon legislatif

dalam pemilu 2014 dalam mempengauhi para pemilih.

Ananta Bagus Perdana (2014) juga melakukan penelitian yang

subjeknya politik uang, peneliti menyimpulkan dalam penelitiannya

yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Money

Politics yang Dilakukan Para Calon Legislatif Pada Pemilu 2014

(Studi Kasus di Wilayah Hukum Surakarta)” bahwa secara langsung

praktik Money Politics dapat berupa uang atau barang, pada

kenyataannya money politics dalam bentuk uang yang paling sering

dilakukan para Calon Legislatif, money politics secara langsung dapat

berbentuk pembayaran tunai dari tim sukses, money politics secara

tidak langsung bisa berbentuk pembagian hadiah atau doorprize,

12

pembagian sembako dan dana bantuan secara individual atau

kelompok, faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya money politics

adanya keinginan seseorang untuk menjadi penguasa dan memiliki

kekuasaan dan sikap masyarakat yang mau menerima pemberian dari

salah seorang calon serta partisipasi dari masyarakat yang menolak

money politics itu kurang.

Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan

dilakukan oleh penulis adalah di dalam penelitian ini lebih fokus pada:

(1) Bentuk-bentuk money politics yang dilakukan oleh calon legislatif di

Surakarta pada Pemilu 2014:

(a) secara langsung praktik money politics dapat berupa uang atau

barang. Pada kenyataannya money politics dalam bentuk uang yang

paling sering dilakukan oleh para caleg. Money politics secara

langsung dapat berbentuk pembayaran tunai dari "tim sukses"

(b) Money politics secara tidak langsung bias berbentuk pembagian

hadiah atau doorprize, pembagian sembako, dan dana bantuan secara

individual atau kelompok.

(2) Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya money politics, Adanya

keinginan sesorang untuk menjadi anggota dewan, ingin memiliki

kekuasaan, dan sikap masyarakat yang menerima pemberian dari caleg,

serta partisipasi masyarakat menolak money politics kurang.

(3) Realita penanganan kasus praktik money politics dalam Pemilu legislatif

2014 di Surakarta tidak dapat ditindaklanjuti karena kurangnya bukti.

13

(4) Kendala-kendala yang ditemui dalam penegakan hukum pada kasus

praktik money politics Pemilu legislatif 2014 di Surakarta dari undang-

undang, panwaslu kesulitan menemukan bukti, dan kurang partisipasi

masyarakat.

Mohamad Amanu (2015) juga melakukan penelitian yang subjeknya

politik uang, peneliti menyimpulkan dalam penelitiannya yang berjudul

“Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Desa (Studi Kasus di Desa Jatirejo

Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri) bahwa dari hasil penelitian ini

dapat ditemukan bukti bahwa praktik politik uang dalam pemilihan kepala

desa dilakukan oleh expert agen (kandidat calon kepala desa, tim sukses)

dan lay agen yaitu pemilih selain tim sukses. Adapun cara yang dilakukan

oleh agen dalam praktik politik uang yaitu melalui kegiatan kampanye.

Sedangkan wujud dari politik uang sebagai sarana antara interaksi pada

expert agen dan lay agen berupa uang tunai, barang dan pemberian janji-

janji politik seperti pembangunan infrastruktur dan ziarah wali lima.

Dalam melakukan tindakan praktik politik uang maupun partisipasi dalam

kontestasi pemilihan kepala desa, setiap agen memiliki motivasi yang

berbedabeda. Diantaranya yaitu motivasi atas penghargaan, motivasi atas

aktualisasi diri dan motivasi atas kebutuhan sosial. Secara teoritis motivasi

atas penghargaan dan aktualisasi diri termasuk dalam bentuk kesadaran

diskursif, sedangkan motivasi atas kebutuhan sosial merupakan bentuk

kesadaran praktis agen. Sehingga dalam penelitian ini dapat disimpulkan

bahwa setiap tindakan agen dalam kontestasi pemilihan kepala desa

14

mencerminkan motif yang mengarah pada kepentingan-kepentingan

individu ataupun kepentingan kelompok sebagai rasionalitas atas tindakan

yang dilakukan.

Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan

oleh penulis adalah di dalam penelitian ini lebih fokus pada Penelitian

mengenai politik uang pada pemilihan kepala desa di Desa Jatirejo

Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri.

Di dalam penelitian ini bahwa penulis meneliti tentang praktik politik

uang dalam pemilihan desa di Desa Jatirejo Kecamatan Banyakan

Kabupaten Kediri di mana di dalam praktiknya pelaku politik uang atau

calon kepala desa menggunakan strategi menjanjikan wisata ziarah

kepada calon pemilihnya agar pada saat hari pemilihan memilih calon

tetentu.

15

Tabel 2.1.Penelitian Terdahulu

No. Judul Penulis Hasil Pembaruan

1. Studi Tentang

Politik Uang (Money

Politics) Dalam

Pemilu Legislatif

Tahun 2014 (Studi

Kasus di Kelurahan

Sempaja Selatan)

Dedi Irawan Hasil dari penelitian ini

bahwa di dalam Pemilu

Legislatif yang merujuk

pada bentuk-bentuk

politik uang (money

politics) yang beragam,

politik uang berbentuk

uang dan fasilitas umum.

Dari bentuk-bentuk

politik uang juga

membahas strategi atau

pola yang digunakan

dalam praktik politik

uang, strategi atau pola

yang digunakan adalah

serangan fajar dan

mobilisasi massa, strategi

ini banyak digunakan

untuk mempengaruhi

massa di Kelurahan

Sempaja Selatan Kota

Samarinda Kalimantan

Timur.

Bahwa di

penelitian penulis

lebih fokus

meneliti besaran

uang dan

pengaruh dari

politik uang di

Pemilihan Kepala

Daerah Secara

Langsung.

16

2. Penegakan Hukum

Terhadap Tindak

Pidana Money

Politics yang

Dilakukan Para

Calon Legislatif

Pada Pemilu 2014

(Studi Kasus di

Wilayah Hukum

Surakarta)

Ananta

Bagus

Perdana

Praktik Money Politic

yang terjadi di Wilayah

Hukum Kota Surakarta

pada Pemilu 2014,

berupa berbentuk

pembayaran tunai dari

tim sukses dan juga

pembagian hadiah atau

doorprize dan juga

pembagian sembako

secara individual.

Di penelitian

penulis, penulis

memperoleh data

bahwa praktik

politik uang di

Desa Kriyan

Kecamatan

Kalinyamatan

Kabupaten Jepara

kebanyakan

hanya berupa

pembagian uang

secara individu

sejumlah antara

Rp.20.000 –

Rp.50.000

3. Politik Uang dalam

Pemilihan Kepala

Desa (Studi Kasus di

Desa Jatirejo

Kecamatan

Banyakan

Kabupaten Kediri)

Mohamad

Amanu Di dalam penelitian

tersebut di temukan bukti

bahwa praktik politik

uang dalam pemilihan

kepala desa dilakukan

oleh expert agen

(kandidat calon kepala

desa, tim sukses) dan lay

agen yaitu pemilih selain

tim sukses. Adapun cara

yang dilakukan oleh agen

dalam praktik politik

uang yaitu melalui

kegiatan kampanye.

Bahwa di dalam

penelitain penulis

praktik politik

uang dilakukan

secara terstruktur

dan sistematis

yang dilakukan

oleh kandidat

calon kepala

daerah dan tim

suksesnya sebagai

penghubung

langsung yang

terjun ke

masyarakat.

17

2.2.Landasan Teori

2.2.1. Negara Hukum

Utrecht membedakan antara negara hukum formil atau negara

hukum klasik, dan negara hukum materiil atau negara hukum

modern. Negara hukum formil menyangkut pengertian hukum

yang bersifat formil dan sempit, yaitu dalam arti peraturan

perundang-undangan tertulis. Sedangkan yang kedua, yaitu negara

hukum materiil yang lebih mutakhir mencakup pula pengertian

keadilan didalamnya (Jurdi, 2016:19).

Konsep tentang negara hukum mengalami pertumbuhan

menjelang abad XX yang ditandai dengan lahirnya konsep negara

hukum modern (Welfare State), dimana tugas negara sebagai

penjaga malam dan keamanan mulai berubah. Konsepsi

nachwachterstaat bergeser menjadi welfarestate. Negara tidak

boleh pasif tetapi harus aktif turut serta dalam kegiatan masyarakat,

sehingga kesejahteraan bagi segenap warganya terjamin. (Jurdi,

2016:20).

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD Negara

Republik Indonesia Tahun 1945, “Negara Indonesia adalah Negara

Hukum”, yang menganut desentralisasi dalam penyelenggaraan

pemerintahan, sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal 18 ayat (1)

UUD Negara Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah

18

provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota,

yang tiap-tiap Provinsi,Kabupaten dan Kota mempunyai

pemerintah daerah, yang diatur dengan undang-undang”. Sebagai

negara hukum, setiap penyelenggaraan urusan pemerintahan

haruslah berdasarkan pada hukum yang berlaku (wetmatigheid van

bestuur). Sebagai negara yang menganut desentralisasi

mengandung arti bahwa urusan pemerintahan itu terdiri atas urusan

pemerintahan pusat dan urusan pemerintahan daerah. Artinya ada

perangkat pemerintah pusat dan ada perangkat pemerintah daerah,

yang diberi otonomi yakni kebebasan dan kemandirian untuk

mengatur dan mengurus urusan rumah tangga daerah (Ridwan HR,

2013:17).

2.2.2. Demokrasi

Istilah demokrasi berasal dari bahasa yunani yang terdiri dari

dua kata yaitu, Demos yang berarti rakyat dan cratein yang berarti

memrintah. Dengan demikian, demokrasi secara terminologi

berarti pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat

(Juanda, 2008:16).

Sejalan dengan itu, Hans Kelsen (Juanda, 2008:16)

menjelaskan “that all power should be exercised by one collegiate

organ the members of which are elected by the people and which

should be legally responsible to the people” (bahwa semua

kekuasaan harus dilaksanakan oleh satu organ kolegal yang para

19

anggotanya dipilih oleh rakyat dan secara hukum harus

bertanggung jawab kepada rakyat).

Ditinjau dari sejarahnya konsep demokrasi mula-mula berasal

dari eropa, yaitu dari negara kota Yunani dan Athena (450 SM dan

350 SM). Konsep tersebut terus berkembang, sekaligus menjadi

pilihan yang cukup menjanjikan bagi banyak negara, khususnya

setelah perang dunia II. Melihat pertumbuhannya, demokrasi terus

berkembang, sehingga tepat apa yang dikemukakan Bagir Manan

bahwa demokrasi merupakan suatu fenomena yang tumbuh, bukan

suatu penciptaan. Oleh karena itu, praktik disetiap negara tidak

selalu sama. Walaupun demikian, sebuah negara dapat dikatakan

demokrasi paling tidak memenuhi unsur-unsur yaitu:

1. Ada kebebasan untuk membentuk dan menjadi anggota

perkumpulan;

2. Ada kebebasan menyatakan pendapat;

3. Ada hak untuk memberikan suara dalam pemungutan

suara;

4. Ada kesempatan untuk dipilih atau menduduki berbagai

jabatan pemerintah atau negara;

5. Ada hak bagi para aktivis politik berkampanye untuk

memperoleh dukungan atau suara;

6. Terdapat berbagai sumber informasi;

7. Ada pemilihan yang bebas dan jujur;

20

8. Semua lembaga bertugas merumuskan kebijakan

pemerintah, harus bergantung pada keinginan rakyat.

Dari delapan unsur tersebut, ada beberapa hal yang pokok

untuk medapat perhatian dalam kaitannya dengan pemberdayaan

kedaulatan rakyat di indonesia, antara lain; mendapat kesempatan

yang sama untuk dipilih atau menduduki berbagai jabatan

pemerintahan negara, pemilihan yang bebas dan jujur dan semua

lembaga yang ada dalam merumuskan kebijaksanaan pemerintah

harus bergantung pada keinginan rakyat (Juanda, 2008:18).

2.3.Landasan Konseptual

2.3.1. Pemilihan Umum Kepala Daerah

Pemilukada merupakan sarana manifestasi kedaulatan dan

pengukuhan bahwa pemilih adalah masyarakat didaerah.

Pemilukada juga memiliki tiga fungsi penting dalam

penyelenggaraan pemrintahan daerah. Pertama, memiliki kepala

daerah sesuai dengan kehendak bersama masyarakat didaerah

sehingga ia diharapkan dapat memahami dan mewujudkan

kehendak masyarakat di daerah. Kedua, melalui pemilukada

diharapkan pilihan masyarakat didaerah didasarkan pada visi,misi,

program serta kualitas dan integritas calon kepala daerah, yang

sangat menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan di

daerah.

21

Ketiga, pemilukada merupakan sarana pertanggungjawaban

sekaligus sarana evaluasi dan kontrol publik secara politik terhadap

seorang kepala daerah dan kekuatan politik yang menopang.

Melalui pemilukada, masyarakat didaerah dapat memutuskan

apakah akan memperpanjang atau menghentikan mandat seorang

kepala daerah,juga apakah organisasi politik penopang masih dapat

dipercaya atau tidak. Oleh karena itu, sebagai bagian dari pemilu,

pemilukada harus dilaksanakan secara demokratis sehingga betul-

betul dapat memenuhi peran dan fungsi tersebut (Gaffar, 2012:85).

2.3.2. Pemerintahan Daerah

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004,

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan

pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas

otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-

luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik

Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar

Negara Republik Indonesia.(Pasal 1 angka 2 Undang-undang

No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah)

Ditinjau dari isi wewenang, pemerintahan daerah otonom

menyelenggarakan dua aspek otonomi. Pertama, otonomi penuh,

yaitu semua urusan dan fungsi pemerintahan yang menyangkut isi

substansi ataupun tata cara penyelenggaraannya (otonomi). Kedua,

otonomi tidak penuh, yaitu daerah hanya menguasai tata cara

22

penyelenggaraan, tetapi tidak mengetahui isi pemerintahannya.

Urusan ini sering disebut dengan tugas pembantuan.

Ditinjau dari lingkungan jabatan, pemerintah pusat mewakili

cakupan wewenang atau kekuasaan yang lebih luas,sedangkan

pemerintahan daerah otonom hanya menyelenggarakan fungsi

pemerintahan dibidang eksekutif atau secara lebih

tepat,menyelenggarakan administrasi negara dan fungsi

pemerintahan dibidang legislatif di daerah. Sementara

pemerintahan pusat, selain dibidang eksekutif dan legislatif,juga

menyelenggarakan fungsi pemerintahan lain yang tidak dibagi

dengan pemerintahan daerah otonom, seperti pemerintahan yang

dijalankan MPR, BPK, atau kekuasaan kehakiman. Kekuasaan

pemerintahan pusat yang lebih luas itu sebenarnya dapat dibedakan

antara kekuasaan penyelenggaraan pemerintahan dan kekuasaan

penyelenggaraan negara, yaitu yang dilakukan atas nama negara.

Kekuasaan ini tidak dimiliki daerah otonom (Rosidin, 2010:23).

2.3.3. Politik Uang

Money politic dalam Bahasa Indonesia adalah suap, arti suap

dalam buku kamus besar Bahasa Indonesia adalah uang sogok.

Suap dalam bahasa arab adalah rishwah atau rushwah,yang yang

berasal dari kata al-risywah yang artinya sebuah tali yang

menyambungkan sesuatu ke air.

23

Menurut pakar hukum Tata Negara Universitas Indonesia,

Yusril Ihza Mahendra, definisi money politic sangat jelas, yakni

mempengaruhi massa pemilu dengan imbalan materi. Yusril

mengatakan, sebagaimana yang dikutip oleh Indra Ismawan kalau

kasus money politic bisa di buktikan, pelakunya dapat dijerat

dengan pasal tindak pidana biasa, yakni penyuapan. Tapi kalau

penyambung adalah figur anonim (merahasiakan diri) sehingga

kasusnya sulit dilacak, tindak lanjut secara hukum pun jadi kabur.

Secara umum money politic biasa diartikan sebagai upaya untuk

mempengaruhi perilaku orang dengan menggunakan imbalan

tertentu. Ada yang mengartikan money politic sebagai tindakan

jual beli suara pada sebuah proses politik dan kekuasaan.

(Istianahni.2006)

2.3.4. Hak Pilih

Hak pilih adalah hak individu untuk turut serta dalam

prosedur pemilihan dengan jalan memberikan suaranya. Dalam

konteks lain kita telah mengkaji pertanyaan dibawah kondisi-

kondisi apa hak memberikan suara adalah suatu hak menurut

pengertian teknis dari istilah tersebut. Fakta bahwa hak pilih adalah

sebuah fungsi rakyat untuk membentuk organ-organ penting

negara bukan tidak sesuai dengan pelaksanaannya sebagai suatu

hak menurut pengertian teknis dari istilah tersebut, tetapi mungkin

timbul pertanyaan apakah dianjurkan untuk menyerahkan

24

pelaksanaan fungsi vital ini kepada kebijaksanaan bebas warga

negara, yang mana terjadi bila hak pilih ini adalah sebuah hak. Jika

fungsi pemilihan dipandang sebagai kondisi penting dalam

kehidupan negara, pemberian suara harus merupakan kewajiban

warga negara, kewajiban hukum, dan bukan hanya kewajiban

moral, dan itu berarti memberikan sanksi yang harus dilaksanakan

terhadap warga negara yang tidak melaksanakan fungsi pemberian

suara seperti diharuskan oleh hukum (Kelsen, 2014:414).

2.3.5. Otonomi Daerah

Otonomi daerah dapat diartikan sebagai hak wewenang dan

kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya

sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

(Rosidin, 2010:85).

Secara prinsipil terdapat dua hal yang tercakup dalam

otonomi,yaitu hak wewenang untuk memanejemeni daerah, dan

tanggung jawab terhadap kegagalan dalam memanajemeni

daerahnya tersebut. Adapun daerah dalam arti Local State

Government adalah pemerintah didaerah yang merupakan

kepanjangan tangan dari pemerintah pusat.

Dengan adanya otonomi daerah, diharapkan akan lebih

mandiri dalam menentukan seluruh kegiatannya dan pemerintah

pusat diharapkan tidak terlalu aktif mengatur daerah. Pemerintah

daerah diharapkan mampu memainkan peranannya dalam

25

membuka peluang memajukan daerah tanpa intervensi dari pihak

lain, yang disertai dengan pertanggungjawaban publik (masyarakat

daerah), serta pertanggungjawaban kepada pemerintah pusat,

sebagai konsekuensi dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam negara kesatuan (unitarisme), otonomi daerah ini diberikan

oleh pemerintah pusat (central government), sedangkan pemerintah

daerah hanya menerima penyerahan dari pemerintah pusat.

Berbeda halnya dengan otonomi daerah dinegara federal, yang

otonomi daerah telah melekat pada negara-negara bagian sehingga

urusan yang dimiliki oleh pemerintah federal pada hakikatnya

adalah urusan yang diserahkan oleh negara bagian (Rosidin,

2010:86).

2.3.6. Undang undang

1) Undang-undang No. 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala

Daerah;

2) Undang-undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;

3) Undang-undang No.22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan

Daerah; dan

4) Undang-undang No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

26

2.4.Kerangka Berfikir

2. , Pancasila

Pasal 18 Undang-undang Dasar 1945

Pasal 22 E Undang-undang Dasar 1945

Uu No.10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah

Praktik politik uang didalam pemilihan

kepala daerah secara langsung di Desa

Kriyan Kecamatan Kalinyamatan

Kabupaten Jepara

Pengaruh yang timbul pada praktik politik

uang di Desa Kriyan Kecamatan

Kalinyamatan Kabupaten Jepara

Strategi dalam memengaruhi pemilih

dengan menggunakan sistem politik

uang

Supremasi hukum

1. Yuridis

Sosiologis

2. Sumber data

primer

dokumentasi,

kuisioner,

wawancara.

3. Sumber data

sekunder studi

kepustakaan,

buku atau

literatur,

peraturan

undang-undang

4. Sumber data

tersier

Landasan Teori

1. Negara Hukum

2. Demokrasi

65

BAB V

PENUTUP

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Praktik Politik Uang Pada

Pada Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung (Studi Kasus di

Desa Kriyan Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara) dapat di

simpulkan bahwa :

1. Praktik Politik Uang Pada Pada Pemilihan Kepala Daerah

Secara Langsung mempunyai kedudukan hukum sesuai dengan

ketentuan pasal 73 ayat 2, 73 ayat 4, 187 A, 187 B, dan 187 C

Undang-undang No 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan umum

Kepala daerah, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal-pasal

tersebut adanya sanksi hukuman pidana dan juga sanksi

administrasi yang sudah jelas di dalam aturan tersebut dan

harus dilaksanakan oleh pihak yang berwenang dalam hal ini

Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) dan juga dari pihak

Kepolisian untuk menindak setiap kecurangan praktik politik

uang di dalam kontestasi Pemilihan Umum Kepala Daerah.

66

2. Pengaruh praktik politik uang di dalam Pemilihan Umum

Kepala Daerah di Desa Kriyan Kecamatan Kalinyamatan

Kabupaten Jepara yang menggunakan praktik politik uang

tidak terbukti atau pasti pasangan calon Kepala Daerah

memenangi dan terpilih menjadi Kepala Daerah atau

setidaknya memenangi proses pemilihan di Desa Kriyan

Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara, karena warga

masyarakat di Desa Kriyan Kecamatan Kalinyamatan

Kabupaten Jepara belum tentu memilih pasangan calon yang

memberikan imbalan kepada para calon pemilih, hal ini

mungkin saja disebabkan oleh tingkat pendidikan warga

masyarakat yang sudah cukup tinggi untuk ukuran sebuah desa

dimana kebanyakan dari warganya adalah lulusan atau tamatan

Sekolah Menengah Atas (SMA).

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti

maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Masyarakat

Masyarakat seharusnya berfikir lebih dewasa dalam

menentukan pilihannya sesuai dengan hati nurani bukan

memilih berdasarkan jumlah uang yang diterimanya atau baru

67

memilih datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) setelah

mendapatkan uang dari salah satu atau semua pasangan calon

kepala daerah, dengan masyarakat yang masih mau menerima

imbalan dari Pasangan Calon ini juga akan membuat praktik

politik uang akan tumbuh subur dan tidak menutup

kemungkinan membuat Pasangan Calon yang terpilih akan

melakukan Praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

2. Bagi Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU)

Bawaslu sebagai pengawas pemilihan kepala daerah

seharusnya lebih ketat mengawasi dan lebih tegas memberikan

sanksi sesuai Undang-undang yang berlaku kepada calon

kepala daerah yang mempraktekan praktik politik uang pada

pemilihan kepala daerah secara langsung, guna tetap

menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi yang ada di

masyarakat.

3. Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Kpu sebagai penyelenggara pemilihan umum seharusnya

membuat pemilu yang benar-benar jujur tanpa adanya praktik-

praktik kotor di dalam prosesi pemilihan seperti praktik politik

uang dan adanya sanksi tegas dari KPU itu sendiri terhadap

calon kepala daerah yang masih mempraktikan praktik politik

uang.

68

4. Pembentuk Undang-undang

Pembentuk Undang-undang seharusnya lebih bijak dalam

membuat norma Undang-undang sehingga tidak akan ada

praktik curang politik uang, pembentuk Undang-undang harus

dapat menjamin konstitusionalisme demokrasi yang

berkeadilan.

69

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

Amiruddin dan Zainal Asikin. 2003. Pengantar Metode Penelitian Hukum.

Jakarta:PT Raya Grasindo Persada.

Ashshofa, Burhan. 2010. Metode Penelitian Hukum. Jakarta:Rineka Cipta.

Busroh, Abu Daud. 2010. Ilmu Negara. Jakarta:Bumi Aksara.

Gaffar,Janedjri M. 2012. Politik Hukum Pemilu. Jakarta:Konstitusi Press

(KONPRESS).

Huda,Ni’matul. 2013. Otonomi Daerah Filosofi,Sejarah Perkembangan dan

Problematika. Yogyakarta:Pustaka Pelajar.

HR,Ridwan. 2013. Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi. Jakarta:Rajawali

Pers.

Juanda. 2008. Hukum Pemerintahan Daerah Pasang Surut Hubungan

Kewenangan antara DPRD dan Kepala Daerah. Bandung:PT Alumni.

Jurdi,Fajlurrahman. 2016. Teori Negara Hukum. Malang:Setara Press.

Kelsen,Hans. 2014. Teori Umum Tentang Hukum dan Negara. Bandung:Nusa

Media.

MD, Moh Mahfud. 2014. Politik Hukum di Indonesia. Jakarta:Rajawali Pers.

MD, Moh Mahfud. dkk. 2012. Demokrasi Lokal Evaluasi Pemilukada di

Indonesi. Jakarta:Konstitusi Press (KONPRESS).

Moleong, J Lexy. 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja

Rosdakarya.

Rahardjo,Satjipto. 2012. Ilmu Hukum. Bandung:Citra Adi Bakti.

70

Ramses M,Andy dan Bakry,La. 2009. Pemerintahan Daerah di Indonesia.

Jakarta: Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI).

Rosidin,Utang. 2010. Otonomi Daerah dan Desentralisasi dilengkapi Undang-

undang Nomor 32 Tahun 2004 dengan Perubahan-perubahannya.

Bandung:CV Pustaka Setia.

Santoso,Agus.2013. Menyingkap Tabir Otonomi Daerah di Indonesia.

Yogyakarta:Pustaka Pelajar.

Sodikin.2014.HUKUM PEMILU Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan.

Bekasi:Gramata Publising.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang No.22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-undang No. 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah

Undang-undang No.23 Tahun 2016 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

INTERNET

Gufroni.(n.d).Politik Uang Dalam Perspektif Tindak Pidana

Pemilu.http://ayobanten.net/politik-uang-dalam-perspektif-tindak-pidana-

pemilu/.diakses pada 17 Februari 2018 Pukul 23.15 WIB

71

Jawa Pos.(2014).Penolakan Pilkada Oleh DPRD

Meluas.http://www2.jawapos.com/baca/artikel/7483/penolakan-pilkada-oleh-

dprd-meluas.diakses pada 4 Desember 2017 Pukul 02.00 WIB

Nasution, Edi.(2013).Perselingkuhan Antara Politik dan Uang (Money Politics)

mencederai Sistem Demokrasi.

http://www.ppatk.go.id/files/Perselingkuhanantarapolitikdanuangmenciderais

istemdemokrasi_paper_edi_17Desember20130.pdf. diakses pada 14 Februari

2018 Pukul 00.17 WIB

JURNAL

Fitriyah.2015.Cara Kerja Politik Uang (Studi Kasus Pilkada dan Pilkades di

Kabupaten Pati.POLITIKA.Volume 2 (No.2).101-111.

Irawan, Dedi.2015.Studi Tentang Politik Uang (Money Politics) dalam Pemilu

Legislatif Tahun 2014 (Studi Kasus di Kelurahan Sempaja Selatan.eJournal

Il,u Pemerintahan.Volume III (Nomor 4).1725-1738.

Negara, Purnawan D dan Agus Sudaryanto.2010.Kebijakan Formulatif Tentang

Tindak Pidana Pilkada dalam Perspektif Pemilihan Kepala Daerah yang

Demokratis dan Transparan.Jurnal Konstitusi. Volume III (No.1).97-126.

Sugiharto, Imawan.2016.Rekonstruksi Penegakan Hukum Politik Uang Dalam

Pemilihan Kepala Daerah Berbasis Hukum Progresif.Jurnal Pembaharuan

Hukum.Volume III (No.4):109-126.