presentasi 9 (korupsi sbg patologi birokrasi

5/12/2018 Presentasi 9 (Korupsi Sbg Patologi Birokrasi - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/presentasi-9-korupsi-sbg-patologi-birokrasi 1/14

HASIL SURVEY TRANSPRANCY INTERNASIONAL

Penilaian masyarakat bisnis dunia terhadap pelayanan publik di Indonesia.

Hasil survei itu memberikan nilai IPK (Indeks Persepsi Korupsi) sebesar 2,2 kepada

Indonesia. Nilai tersebut menempatkan Indonesia pada urutan 137 dari 159 negara

tersurvei.

Survei Transparency International Indonesia berkesimpulan bahwa lembaga yang harus

dibersihkan menurut responden, adalah: lembaga peradilan (27%), perpajakan (17%),

kepolisian (11%), DPRD (10%), kementerian/departemen (9%), bea dan cukai (7%), BUMN

(5%), lembaga pendidikan (4%), perijinan (3%), dan pekerjaan umum (2%).

Survei terbaru Transparency International yaitu "Barometer Korupsi Global",

menempatkan partai politik di Indonesia sebagai institusi terkorup dengan nilai 4,2

(dengan rentang penilaian 1-5, 5 untuk yang terkorup). Masih berangkat dari data

tersebut, di Asia, Indonesia menduduki prestasi sebagai negara terkorup dengan skor 9.25

(terkorup 10) di atas India (8,9), Vietnam (8,67), Filipina (8,33) dan Thailand (7,33)

Dengan adanya data tersebut, terukur bahwa keberadaan korupsi di Indonesia telahmembudaya baik secara sistemik dan endemik.



Pengertian korupsi

Korupsi berasal dari bahasa Latin: corruptio dari kata kerja corrumpere= busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok)

Menurut Transparency International adalah perilaku pejabat publik,baik politikus|politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidakwajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya merekayang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publikyang dipercayakan kepada mereka.

Menurut UU No.31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi (pasal 2

ayat 1), adalah setiap orang yg secara melawan hukummemperkaya diri atau orang lain, atau suatu korporasi yang dapatmerugikan keuangan negara atau perekonomian negara



BEBERAPA PENGERTIAN UMUM

KORUPSI : Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuanperaturan perundangan yang mengatur tindak pidana korupsi

KOLUSI : Permufakatan atau kerjasama secara melawan hukum antarpenyelenggara negara atau antara penyelenggara negara dgn pihak

lain yg mer5ugikan org lain, masyarakat, dan atau negara

NEPOTISME : setiap perbuatan penyelenggara negara scr melawanhukum yg menguntungkan kepentingan keluarganya dan ataukroninya di atas kepetingan masyarakat, bangsa dan negara (UUNO.28/1999 TENTANG PENYELENGGARAAN NEGARA YG BERSIH

DAN BEBAS DARI KKN)

BENTUK LAIN KORUPSI : Penyuapan dan Pemerasan



Unsur-unsur korupsi

Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsisecara garis besar mencakup unsur-unsur sebagaiberikut:

1. perbuatan melawan hukum;2. penyalahgunaan kewenangan, kesempatan,

atau sarana;

3. memperkaya diri sendiri, orang lain, atau

korporasi;4. merugikan keuangan negara atau

perekonomian negara;



Jenis-Jenis Korupsi

1. Pemberi atau menerima hadiah atau janji(penyuapan);

2. Penggelapan dalam jabatan;

3. Pemerasan dalam jabatan;4. Ikut serta dalam pengadaan (bagi pegawainegeri/penyelenggara negara);

5. Menerima gratifikasi (bagi pegawainegeri/penyelenggara negara).

6. Dalam arti yang luas, korupsi atau korupsi politisadalah penyalahgunaan jabatan resmi untukkeuntungan pribadi.



Kondisi yang Mendukung Munculnya Korupsi

1. Konsentrasi kekuasan di pengambil keputusan yang tidak bertanggung

jawab langsung kepada rakyat, seperti yang sering terlihat di rezim-rezimyang bukan demokratik.

2. Kurangnya transparansi di pengambilan keputusan pemerintah

3. Kampanye-kampanye politik yang mahal, dengan pengeluaran lebihbesar dari pendanaan politik yang normal.

4. Proyek yang melibatkan uang rakyat dalam jumlah besar.

5. Lingkungan tertutup yang mementingkan diri sendiri dan jaringan"teman lama".

6. Lemahnya ketertiban hukum.

7. Lemahnya profesi hukum.

8. Kurangnya kebebasan berpendapat atau kebebasan media massa.

9. Gaji pegawai pemerintah yang sangat kecil.

10. Rakyat yang cuek, tidak tertarik, atau mudah dibohongi yang gagalmemberikan perhatian yang cukup ke pemilihan umum.

11. Ketidakadaannya kontrol yang cukup untuk mencegah penyuapan atau"sumbangan kampanye".



CIRI-CIRI KORUPSI

melibatkan lebih dari 1 orang

Melibatkan keserbarahasiaan, kecuali kalau sudah merajalela.

Melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik.

Menyembunyikan perbuatan mereka dengan berlindung

dibalik pembenaran hukum

Mempengaruhi pengambilan keputusan

Mengandung penipuan/pengaburan

Pengkhiatan terhadap kepercayaan

Melibatkan fungsi ganda/kontradiktif Melanggar norma-norma tugas dan pertanggungjawaban



SEBAB-SEBAB KORUPSI

Kelemahan kepemimpinan dalam posisi kunci

Kelemahan pengajaran agama dan etika

Kolonialisme

Kemiskinan

Tidak ada tindakan hukum yang keras

Lemahnya dukungan dan perilaku anti korupsi

Struktur pemerintah (yang tumpang tindih dan posisi ganda)

Kurang/lemahnya pendidikan

Perubahan sistem secara radikal Keadaan masyarakat (terutama pada masyarakat vertikal

keatas)



Korupsi di Indonesia

Korupsi di Indonesia berkembang secara sistemik. Bagibanyak orang korupsi bukan lagi merupakan suatupelanggaran hukum, melainkan sekedar suatu kebiasaan.Dalam seluruh penelitian perbandingan korupsi antar

negara, Indonesia selalu menempati posisi paling rendah. Perkembangan korupsi di Indonesia juga mendorong

pemberantasan korupsi di Indonesia. Namun hingga kinipemberantasan korupsi di Indonesia belum menunjukkantitik terang melihat peringkat Indonesia dalamperbandingan korupsi antar negara yang tetap rendah. Halini juga ditunjukkan dari banyaknya kasus-kasus korupsi diIndonesia.



Pemberantasan Korupsi Di Indonesia

ORDE LAMA : Dasar Hukum: KUHP (awal), UU 24 tahun 1960 Antara 1951 - 1956 isu korupsi mulaidiangkat oleh koran lokal seperti Indonesia Raya yang dipandu Mochtar Lubis dan Rosihan Anwar.Pemberitaan dugaan korupsi Ruslan Abdulgani menyebabkan koran tersebut kemudian di bredel.Kasus 14 Agustus 1956 ini adalah peristiwa kegagalan pemberantasan korupsi yang pertama diIndonesia, dimana atas intervensi PM Ali Sastroamidjoyo, Ruslan Abdulgani, sang menteri luarnegeri, gagal ditangkap oleh Polisi Militer. Sebelumnya Lie Hok Thay mengaku memberikan satusetengah juta rupiah kepada Ruslan Abdulgani, yang diperoleh dari ongkos cetak kartu suarapemilu. Dalam kasus tersebut mantan Menteri Penerangan kabinet Burhanuddin Harahap (kabinetsebelumnya), Syamsudin Sutan Makmur, dan Direktur Percetakan Negara, Pieter de Queljoe

berhasil ditangkap. Mochtar Lubis dan Rosihan Anwar justru kemudian dipenjara tahun 1961 karenadianggap sebagai lawan politik Sukarno. Nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda dan asing diIndonesia tahun 1958 dipandang sebagai titik awal berkembangnya korupsi di Indonesia. UpayaJenderal AH Nasution mencegah kekacauan dengan menempatkan perusahaan-perusahaan hasilnasionalisasi di bawah Penguasa Darurat Militer justru melahirkan korupsi di tubuh TNI. JenderalNasution sempat memimpin tim pemberantasan korupsi pada masa ini, namun kurang berPertamina adalah suatu organisasi yang merupakan lahan korupsi paling subur. Kolonel Soeharto,panglima Diponegoro saat itu, yang diduga terlibat dalam kasus korupsi gula, diperiksa oleh MayjenSuprapto, S Parman, MT Haryono, dan Sutoyo dari Markas Besar Angkatan Darat. Sebagai hasilnya,

jabatan panglima Diponegoro diganti oleh Letkol Pranoto, Kepala Staffnya. Proses hukum Suhartosaat itu dihentikan oleh Mayjen Gatot Subroto, yang kemudian mengirim Suharto ke Seskoad diBandung. Kasus ini membuat DI Panjaitan menolak pencalonan Suharto menjadi ketua SenatSeskoad.



ORDE BARU : Dasar Hukum: UU 3 tahun 1971Korupsi orde baru dimulai dari penguasaan tentara atas

bisnis-bisnis strategis.

ORDE REFORMASI : Dasar Hukum: UU 31 tahun 1999,UU 20 tahun 2001 Pemberantasan korupsi di Indonesiasaat ini dilakukan oleh beberapa institusi:

1. Tim Tastipikor (Tindak Pidana Korupsi)2. KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)

3. Kepolisian

4. Kejaksaan

5. BPKP6. Lembaga non-pemerintah: Media massa Organisasi

massa (mis: ICW)



Kunci utama dalam pemberantasan korupsi

Di Indonesia

Indonesia masyarakatnya sangat menghormati figurpemimpinnya karenanya perlu penanaman faktorIntegritas yang akan mencegah manusia dari perbuatantercela, entah itu "corruption by needs" (korupsi

karena kebutuhan), "corruption by greeds" (korupsikarena keserakahan) atau "corruption byopportunities" (korupsi karena kesempatan).

Pembudayaan etika dan integritas antikorupsi harusmelalui proses yang tidak mudah, sehingga dibutuhkanadanya peran pemimpin sebagai teladan denganmelibatkan institusi keluarga, pemerintah, organisasimasyarakat dan organisasi bisnis.



CARA MENGATASI KORUPSI-1

(Preventif Strategy) menetapkan standar pelayanan minimal dalam pekerjaan dan profesi

penetapan standar minimal untuk hidup layak

menerapkan peraturan secara konsesten dan tanpa kecuali

memperkuat lembaga-lembaga legislatif dan hukum

meneliti sebab-sebab korupsi secara terus menerus

pembangunan kode etik pada semua sektor pelayanan publik, profesi dan

parpol/ormas menegakkan aturan dalam komersialisasi uang dan informasi

sosialisasi dalam menciptakan nilai anti KKN secara nasional dan terus menerus.

Meningkatkan manajemen SDM dan Reward system

Detective Strategy

menciptakan dan meningkatkan partisipasi masyarakat

tindak lanjut pelaporan kewajiban lapor transaksi keuangan dan kekayaan pejabat

berpartisipasi dalam gerakan anti korupsi

meningkatkan kemampuan SDM yang berfungsi pencegahan tindakan korupsi

menerapkan tekhnologi yang mendukung akuntabilitas



CARA MENGATASI KORUPSI-2

(Refresif strategy)

pembentukan badan anti KKN

penyidikan, penuntutan peradilan & penghukuman

koruptor besar penentuan jenis dan bentuk KKN dan prioritas

pemberantasannya.

Pemberlakuan konsep pembuktian terbalik

Publikasi kasus-kasus tindak pidana korupsi

Pengaturan standar kerja dan fungsi petugaspenyidik tindak pidana korupsi.

presentasi 9 (korupsi sbg patologi birokrasi

Documents