UU No 32 Tahun 2009

Fajar AfisyahAhmad Fauzan

Hakim

Oktavia Jayanti

Feri Ardiansyah P.Adindya Fidza Handayana

Budidaya Perairan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan

Dosen Pengampu : Dr. Ir. Edi Susilo, MS

Qonita

Dalam Undang-undang nomor 32 tahun 2009 dalam pasal 13 tercantum bahwa pengedalian pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka

pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Lingkungan hidup di Indonesia harus dilindungi dan dikelola dengan baik berdasarkan asas tanggung jawab negara, asas

keberlanjutan, dan asas keadilan.

PENGEOLAAN DAN PEMANFAATAN UU no 32 Tahun 2009

OKTA

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 ini terdiri dari 17 BAB dan 127 Pasal yang mengatur secara lebih menyeluruh tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (selanjutnya disingkat UUPPLH).

Perbedaan mendasar antara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disingkat UUPLH) dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 adalah :

adanya penguatan yang terdapat dalam Undang-Undang ini tentang prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang didasarkan pada tata kelola pemerintahan yang baik karena dalam setiap proses perumusan dan penerapan instrumen pencegahan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup serta penanggulangan dan penegakan hukum mewajibkan pengintegrasian aspek transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan keadilan.

OKTA

Undang-undang republik indonesia nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 69 bagian ketiga telah menjelaskan bahwa :

(1) Setiap orang dilarang:a. Melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau

perusakan lingkungan hidup;b. Memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke

dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;c. Memasukkan limbah yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan

Republik Indonesia ke media lingkungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia;

JENIS PELARANGAN

AFIS

Lanjutan..d. Memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik

Indonesia;e. Membuang limbah ke media lingkungan hidup;f. Membuang B3 dan limbah B3 ke media lingkungan hidup;g. Melepaskan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan;h. Melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar;i. Menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal;

dan/atauj. Memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi,

merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar.

AFIS

a. Unsur obyektif

segala perbuatan yang menyebabkan adanya akibat berupa kerusakan lingkungan yang merugikan masyarakat yaitu meliputi perbuatan yang mngakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambient, baku mutu air, baku mutu air laut

Dilihat dari unsur-unsur tersebut maka dalam undang-undang no.32 tahun 2009 memenuhi unsur obyektif dan unsur subyektif dalam delik pidananya yaitu meliputi

b. Unsur subyektif

adanya unsure kesengajaan dari pelaku tetapi juga menyebutkan unsur kealpaan pada tindakan tertentu

AFIS

ANCAMAN DAN SANKSI

Pasal 105Setiap orang yang memasukkan limbah ke dalam wilayah Negara kesatuan republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat 1 huruf c dipidana dengan penjara paling singkat empat tahun dan paling lama dua belas tahun dan denda paling sedikit Rp 4.000.000.000 dan paling banyak Rp. 12.000.000.000.

Pasal 106Setiap orang yang memasukkan limbah B3 kedalam wilayah Negara kesatuan republik Indonesia sebagaimana dimaksud Pasal 69 ayat 1 huruf d dipidana dengan penjara paling singkat lima tahun dan paling lama lima belas tahun dan denda paling sedikit Rp 5.000.000.000 dan paling banyak Rp. 15.000.000.000.

FERI

Lanjutan...Pasal 107

Setiap orang yang memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan kedalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pasal 69 ayat 1 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat lima tahun dan paling lama lima belas tahun dan denda paling sedikit Rp 5.000.000.000 dan paling banyak Rp. 15.000.000.000.

Pasal 108Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 ayat 1 huruf h, dipidana dengan pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama tiga belas tahun dan denda paling sedikit Rp 3.000.000.000 dan paling banyak Rp. 10.000.000.000.

FERI

Lanjutan...Pasal 98

Setiap orang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambient, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama sepuluh tahun dan denda paling sedikit Rp. 3.000.000.000 dan paling banyak Rp.10.000.000.000.

Pasal 102Setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin sebagaimana dimaksud Pasal 59 ayat 4, dipidana dengan pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama tiga tahun dan denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000 dan paling banyak Rp. 3.000.000.000

FERI

• pada sanksi pidana dendanya yang bukan lagi dalam hitungan jutaan rupiah tetapi dinaikkan menjadi standar miliaran rupiah.

• diatur masalah pertanggujawaban pidana bagi korporasi, yang selanjutnya dapat dikenakan kepada yang memerintah sehingga terwujud tindak pidana pencemaran lingkungan, tanpa memerhatikan terjadinya tindak pidana itu secara bersama-sama

• dapat berkoordinasi dengan instansi yang bertanggung jawab dibidang perlindungan hidup untuk melaksanakan eksekusi dalam melaksanakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib

FERI

Hal yang membedakan dengan UUPLH dan UUPPLH adalah :

sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha

dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan.

dapat mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pengawasan kepada pejabat/instansi

teknis yang bertanggung jawab

sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab

usaha dan/atau kegiatan

SISTEM PENGAWASAN

Menteri,

Gubernur,

Bupati/Walikota

OJAN

Melakukan pemantauan.

Mengambil sampel

Memotret.

Memasuki tempat tertentuMembuat

salinan dari dokumen

Meminta keterangan.

Menghentikan pelanggaran

tertentu

Pejabat pengawas lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal

71 ayat (3) berwenang:

OJAN

Adanya penguatan yang terdapat dalam undang-undang ini tentang prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang didasarkan pada tata kelola pemerintahan yang baik karna dalam setiap proses perumusan dan penerapan instrument pencegahan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup serta penanggulangan dan penegakan hukum mewajibkan pengintegrasian aspek transparasi, partisipasi, akuntabilitas, dan keadilan.

KELEBIHAN

ADIN

masalah lingkungan hidup sangat kompleks dan pemecahan masalahnya memerlukan perhatian yang bersifat komperehensif dan menjadi tanggung jawab pemerintah didukung pertisipasi masyarakat

KEKURANGAN

dianggap belum bisa menyelesaikan persoalan-persoalan lingkungan banyak mendapat apresiasi dan sebagai upaya yang serius dari pemerintah dalam menangani masalah-masalah pengelolaan lingkungan.

tidak seperti halnya analisa dampak lingkungan (AMDAL) yang disertai sanksi berat pelanggarannya, UUPPLH ini tidak mencantumkan sanksi apapun bagi pemerintah atau pemerintah daerah yang tidak melakukannya

ADIN

TERIMA KASIH