prioritas penggunaan dana desa tahun 2019 · dana mengutamakan pilihan penggunaan dana desa pada 3...
TRANSCRIPT
D I R E K T U R J E N D E R A L
PRIORITAS PENGGUNAAN
TAHUN 2019
DANA DESA
DIREKTORATPEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
DITJEN PPMD2018
Dda
Mmpe
,g
DAYA HIDUP DESA
Kelahiran UU DesaUU No. 6 Tahun 2014
desentralisasi dalam literatur ekonomidan politik.
Memberikan ruang penuh bagi desa memutuskan dan menyelenggarakan pembangunan dan pemberdayaanselama berada dalam skala desa
Rekoginisi=
Kewenangan hak asal usul
Subsidiaritas=
Kewenangan lokal berskala desa
Desa hidup berdasarkan dinamika norma budaya, adat, keyakinan, dan agama yan menjadi mata air pengetahuan dan konsensus dalam menjaga kehidupan bersama
Musyawarah Desa (Musdes)Warga sebagai partisipan gerakan Desa punya daya hidup!
PENYALURAN DANA DESA TAHUN 2015-2018
6
CAPAIAN DANA DESA SELAMA 4 TAHUN
1
2
3
4
5Munculnya aneka upaya untuk memerkuat kapasitas warga dan pemberdayaan lestari dengan basis budaya dan pengetahuan lokal
Ongkos pembangunan menjadi amat murah karena dikerjakan oleh warga desa dengan semangat keguyuban tanpa harus mengorbankan kualitas
Keswadayaan dan gotong royong terlihat kokoh karena seluruh program harus dijalankan secara swakelola, tidak boleh diberikan kepada pihak ketiga
Transparansi anggaran menjadi keniscayaan baru sebagai bagian dari akuntabilitas penyelanggara pemerintahan desa
Maraknya kegiatan Musdes dan keterlibatan warga dalam perencanaansampai eksekusi pembangunan
4 KEGIATAN PRIORITAS KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN
DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
12
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNANDAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
PERATURAN MENTERI DESA, PDTTNOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA
TAHUN 2019
TUJUAN PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA
Desa dalam menyelenggarakan Kewenangan Hak Asal Usul dan
Kewenangan Lokal Berskala Desa yang dibiayai Dana Desa.
Pemerintah Pusat dalam pemantauan dan evaluasi penggunaan Dana Desa;
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam membina dan memfasilitasi
penggunaan Dana Desa;
Pemerintah Daerah Provinsi dalam memfasilitasi penggunaan Dana Desa
melalui pendampingan masyarakat Desa;
Tuju
an
Pasal 3
Mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga Desatanpa membeda-bedakan;Keadilan
PRINSIP PENETAPANmendahulukan kepentingan Desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan danberhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat
Desa;;PRIORITAS Kebutuhan Prioritas
PENGGUNAANDESA
DANA mengutamakan pilihan penggunaan Dana Desa pada 3 (tiga) sampai
dengan 5 (lima) jenis kegiatan sesuai dengan kebutuhan sesuai prioritas
nasional, provinsi, kabupaten/kota dan desa, dan tidak dilakukan praktik
penggunaan Dana Desa yang dibagi rata.;
Terfokus
mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenanganlokal berskala Desa;;
Kewenangan Desa
mengutamakan prakarsa, kreativitas dan peran sertamasyarakat DesaPartisipatif
Prinsipmengutamakan kemandirian Desa dalam pelaksanaankegiatan pembangunan Desa yang dibiayai Dana DesaSwakelola
mengutamakan pemanfaatan Dana Desa dengan mendayagunakan sumberdaya
Desa untuk membiayai kegiatan pembangunan yang dikelola dari, oleh dan untuk
masyarakat Desa sehingga Dana Desa berputar secara berkelanjutan di wilayah
Desa dan/atau kabupaten/kota.Berdikari
mengutamakan pendayagunaan sumberdaya manusia dan
sumberdaya alam yang ada di Desa dalam pelaksanaan
pembangunan yang dibiayai Dana Desa.
Berbasis SumberdayaDesa
mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis,sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi Desa yang khas, serta
perubahan atau perkembangan dan kemajuan Desa.Tipologi Desa
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA
Pasal 4
diprioritaskanbidang
pembangunan Desa dan
pemberdayaanmasyarakat Desa.
membiayaipelaksanaan program dan
kegiatan prioritas yang
bersifat lintas bidang.
peningkatan kualitas hidup,
peningkatankesejahteraan dan penanggulangan
kemiskinan serta peningkatan
pelayanan publik di tingkat Desa
BIDANG PEMBANGUNANDESA
a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan saranaprasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
1.2.
3.
4.
Lingkungan pemukiman;Transportasi;
Energi; dan
Informasi dan Komunikasi.
b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan saranaprasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan:.
1. Kesehatan masyarakat; dan
2. Pendidikan dan Kebudayaan.
Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana
prasarana ekonomi untuk mewujudkan Lumbung Ekonomi Desa yang
meliputi:
Peningkatan kualitas
hidup masyarakat
Desa diutamakan
untuk membiayai
pelaksanaan program
dan kegiatan di bidang
pelayanan social
dasar yang berdampak
langsung pada
meningkatnya kualitas
hidup masyarakat.
c.
1.2.
Usaha pertanian untuk ketahanan pangan;
Usaha ekonomi pertanian berskala produktif meliputi aspek produksi,
distribusi dan pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan
pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan
kawasan perdesaan; dan
Usaha ekonomi non pertanian berskala produktif meliputi aspek
produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan kepada
pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau
produk unggulan kawasan perdesaan.
3.
Pasal 5 d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan saranaprasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan:
1.2.
3.
Kesiapsiagaan menghadapi bencana alam;Penanganan bencana alam; dan
Pelestarian lingkungan hidup.
e. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan
infrastruktur dan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan
kewenangan Desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa.
PENINGKATAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT
Pasal 6
Prioritas penggunaan Dana Desa untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat Desa diutamakan untukmembiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar antara lain yang berdampak
langsung pada penanganan kerdil (stunting) dan pelayanan gizi bagi anak-anak.1
Kegiatan penanganan kerdil (stunting) dan pelayanan gizi antara lain meliputi:Penyediaan air bersih dan sanitasi;
Pemberian makanan tambahan dan bergizi untuk balita;
Pelatihan pemantauan perkembangan kesehatan ibu hamil atau ibu menyusui;
Bantuan posyandu untuk mendukung kegiatan pemeriksaan berkala kesehatan ibu hamil atau ibu menyusui;2
Pengembangan apotik hidup desa dan produk hotikultura untuk memenuhi kebutuhanmenyusui;
Pengembangan ketahanan pangan di Desa;
Kegiatan penanganan kualitas hidup lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa
musyawarah Desa.
gizi ibu hamil atau ibu
dan diputuskan dalam
3) Prioritas penggunaan Dana Desa untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat Desadengan mendayagunakan sumber daya alam, teknologi dan sumberdaya manusia yang ada
diswakelola oleh Desadi Desa.3
PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA
Pasal 7
Prioritas penggunaan Dana Desa untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa diutamakan
membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang untuk menciptakan lapangan
kerja yang berkelanjutan, meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin dan meningkatkan
pendapatan asli Desa.
1
Program dan kegiatan antara lainBUMDesa dan/atau BUMDesa
kewenangan Desa.
bidang kegiatan produk unggulan Desa dan/atau kawasan perdesaan,
Bersama, embung, serta sarana olahraga Desa sesuai dengan2
Pembangunan sarana olahragaBUMDesa bersama.
Desa merupakan unit usaha yang dikelola oleh BUMDesa atau3
Kegiatan peningkatan kesejahteraan masyarakat lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dandiputuskan dalam musyawarah Desa.4
Prioritas penggunaan Dana Desa untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa diswakelola olehDesa dengan mendayagunakan sumberdaya alam, teknologi dan sumberdaya manusia yang ada di
Desa.5
PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA
Pasal 8
Prioritas penggunaan Dana Desa untuk penanggulangan kemiskinan di Desa diutamakan membiayaipelaksanaan program dan kegiatan padat karya tunai untuk menyediakan lapangan kerja bagi
1
masyarakat desa yang menganggur, setengahbalita gizi buruk.
menganggur, keluarga miskin, dan keluarga dengan
Kegiatan padat karya tunai diswakelola olehteknologi dan sumberdaya manusia di Desa.
Desa dengan mendayagunakan sumberdaya alam,2
Pendayagunaan sumberdaya manusia dilakukan dengan memanfaatkan pembiayaan Dana Desa untukupahbidang pembangunan Desa paling sedikit 30% (tiga puluh persen) digunakan membayar
masyarakat Desa dalam rangka menciptakan lapangan kerja.
3
Upah kerja dibayar secara harian atau mingguan dalam pelaksanaan kegiatan yang dibiayai denganDana Desa.4
Pelaksanaan kegiatan padat karya tunai diupayakan tidak dikerjakan pada saat musim panen.5
DESA DALAM PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA, DAPAT
MEMPERTIMBANGKAN TIPOLOGI DESA BERDASARKAN TINGKAT PERKEMBANGAN DESA,
MELIPUTI:Pasal 9
Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan pembangunan Desa
pada: Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur dasar; dan
pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana
prasarana produksi, distribusi dan pemasaran yang diarahkan pada upaya pembentukan usaha
ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha
ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa
dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan pembangunan Desa pada:
pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana
prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung penguatan usaha ekonomi pertanian
berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang
difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan
kawasan perdesaan;pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung
pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan; dan
pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur dasar.
DESA DALAM PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA, DAPAT
MEMPERTIMBANGKAN TIPOLOGI DESA BERDASARKAN TINGKAT PERKEMBANGAN
MELIPUTI:
Pasal 9
DESA,
Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pembangunan pada:Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan
sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung
perluasan/ekspansi usaha ekonomi pertanianketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya
berskala produktif, usaha ekonomi untukyang difokuskan kepada pembentukan dan
pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur sosial dasar serta pengadaan sarana
prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung
peningkatan kualitas pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasardan lingkungan; dan pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur dasar
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESAPrioritas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa meliputi :
a. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan
pembangunan Desa;
Pengembangan kapasitas masyarakat Desa;
Pengembangan ketahanan masyarakat Desa;
Pengelolaan dan pengembangan sistem informasi Desa;
Dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan
warga miskin, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota
masyarakat Desa penyandang disabilitas;
Dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
Dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan penanganannya;
Dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUMDesa dan/atau BUMDesa
Bersama;
Dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dan/atau lembaga ekonomi
masyarakat Desa lainnya;
Pendayagunaan sumberdaya alam untuk kemandirian Desa dan peningkatan kesejahteran masyarakat;
Penerapan teknologi tepat guna untuk pendayagunaan sumberdaya alam dan peningkatan usaha ekonomi
pertanian berskala produktif;
Pengembangan kerja sama antar Desa dan kerja sama Desa dengan pihak ketiga; dan
b.
c.
d.
e.
f.g.
h.
i.
j.k.
l.
m. Kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan ditetapkandalam Musyawarah Desa.
Pasal 10
PUBLIKASI PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA
Pasal 13
Prioritas penggunaan Dana Desa di bidang pembangunan Desa dan
pemberdayaan masyarakat Desa wajib dipublikasikan oleh PemerintahDesa kepada masyarakat Desa di ruang publik yang dapat diakses
masyarakat Desa.
Publikasi penggunaan Dana Desa diswakelola secara partisipatif
dengan melibatkan peran serta masyarakat Desa.
MEKANISME PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA
Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa sesuai dengan prosedur perencanaan pembangunan Desa yang
dilaksanakan berdasarkan kewenangan Desa.
Kewenangan Desa terdiri dari kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desayang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dilaksanakan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa(RKP Desa).
Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dilaksanakan secara terpadu dengan perencanaan pembangunanKabupaten/ Kota.
Keterpaduan perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengancara pemerintah kabupaten/kota menginformasikan kepada Desa hal-hal sebagai berikut:
1. pagu indikatif Dana Desa sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa; dan
2. program/kegiatan pembangunan Desa yang dibiayai APBD Kabupaten/Kota, APBD Provinsi, dan/atau APBN
yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Desa;
Pasal 14
MEKANISME PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA
Prioritas penggunaan Dana Desa yang ditetapkan sebagai prioritas kegiatan, anggaran dan belanja Desa wajib
dibahas dan disepakati melalui Musyawarah Desa.
Hasil keputusan Musyawarah menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa);
Prioritas kegiatan pembangunan yang dibiayai Dana Desa sebagaimana sudah ditetapkan dalam RKP Desa wajibdipedomani dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) yang dilaksanakan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ditetapkan dalam Peraturan Desa.
Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang penyusunan APBDesa, Bupati/Walikota berwenangmengevaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.
Dalam hal hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dinyatakan rencana penggunaan Dana Desa
tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati/Walikota
menginformasikan secara terbuka kepada Desa latar belakang dan dasar pemikiran adanya ketidaksetujuan atas
rencana penggunaan Dana Desa.
Kepala Desa menyampaikan kepada masyarakat Desa perihal ketidaksetujuan bupati/walikota atas rencanapengunaan Dana Desa
MEKANISME PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA
Dalam hal pemetaan tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan Desa untukpenyusunan prioritas penggunaan Desa, Pemerintah Desa menggunakan data
Indeks Desa Membangun (IDM).
Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan evaluasi terhadap tingkat perkembangan Desaberdasarkan data IDM.
Hasil evaluasi tingkat perkembangan Desa paling lambat sudah selesai sebelumdimulainya penyusunan RKP Desa Tahun 2019.
Hasil evaluasi tingkat perkembangan Desa harus diinformasikan secara terbuka olehPemerintah Kabupaten/Kota dan menjadi acuan dalam penyusunan Pedoman Teknis
Penggunaan Dana Desa, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
PEMBINAAN DAN PENGAWASANPemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota membina dan mengawasi penetapan prioritas
penggunaan Dana Desa.
Dalam menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, pemerintah kabupaten/kota menyediakanpendampingan dan fasilitasi kepada masyarakat Desa.
Pendampingan dan fasilitasi kepada masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh organisasi pemerintah daerahkabupaten/ kota yang menangani urusan pemberdayaan masyarakat Desa.
Organisasi pemerintah daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melakukan pendampingan dan fasilitasi kepadamasyarakat Desa dapat dibantu oleh tenaga pendamping profesional.
Dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengawasan, Bupati/Walikota menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi penggunaan DanaDesa.
Pemantauan dan evaluasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada organisasi perangkatdaerah (OPD) yang menangani urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
Camat atau sebutan lain melakukan tugas pembinaan dan pengawasan dalam penetapan prioritas penggunaan dana Desa melalui fasilitasi
penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif dan program pemberdayaan masyarakat Desa.
Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa melaksanakan tugas pemantauan dan evaluasi penggunaan Dana Desa, dibahas
dalam Musyawarah Desa, disesuaikan dengan format laporan Desa yang berlaku, secara berkala.
Hasil pemantauan dan evaluasi dilakukan penilaian oleh OPD yang berwenang dan disampaikan kepada Bupati dan Menteri melalui sistem
pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.Pasal 19
PELAPORAN
Pasal 20
Bupati/Walikota menyampaikan laporandengan
penetapan prioritas
penggunaan dana Desa disertai softcopy kertas kerja
penghitungan Dana Desa setiap Desa kepada Menteri c.q. DirekturJenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
Laporan penetapan prioritas penggunaan Dana Desadimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan format
sebagaimanasebagaimana
tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah APB Desa ditetapkan.
PARTISIPASI MASYARAKATPasal 21
Masyarakat dapat ikut serta memantau dan mengawasi penetapan prioritas penggunaan Dana Desayang akuntabel dan transparan dengan cara:
1.2.
Menyampaikan pengaduan masalah penetapan prioritas penggunaan Dana Desa;
Melakukan pendampingan kepada Desa dalam menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atauMelakukan studi dan publikasi penerapan prioritas penggunaan Dana Desa.3.
Pengaduan masalah penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dilakukan melalui :Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Kementerian Desa, Pembangunan
Tertinggal, dan Transmigrasi dengan alamat pengaduan sebagai berikut:
1. Layanan telepon : 1500040
2. Layanan SMS Center : 087788990040, 081288990040
3. Layanan PPID : Gedung Utama, Biro Humas dan Kerjasama Lantai 1
4. Layanan Sosial Media : @Kemendesa (twitter), Kemendesa.1 {Facebook}
5.. website LAPOR Kantor Staf Presiden (KSP).
Daerah
SANKSI
Pasal 22
OPD yang tidak melakukan pemantauan dansanksi
evaluasisesuaipenggunaan prioritas Dana Desa dikenakan
dengan peraturan perundang-undangan berupa::
1.2.
Teguran tertulis; dan;Merekomendasikan penundaan penyaluran
kepada Menteri Keuangan;dana desa
Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
membebaskan OPD kabupaten/kota dari kewajiban
menyampaikan laporan penetapan prioritas penggunaan danaDesa.:
KETENTUAN PERALIHAN
Dalam hal indeks Desa Membangun dinyatakan tidak berlaku, penetapan prioritasPasal
23penggunaan Dana Desa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yangmengatur indeks tingkat perkembangan Desa.
Pemerintah Kabupaten/Kota dapat menyusun Pedoman Teknis Fasilitasi Penggunaan DanaDesa dengan mempertimbangkan kebutuhan Desa, karakteristik wilayah dan kearifan lokal
Desa.
Pasal24
Pedoman Umum Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 sebagaimanadimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) menjadi dasar penyusunan petunjuk teknis prioritas
penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Pasal24
Dalam hal terjadi perubahan RKP Desa, perubahan perencanaan program dan/ataukegiatan yang diprioritaskan untuk dibiayai dengan Dana Desa dibahas dan disepakati
dalam Musyawarah Desa.
Pasal25
Terima Kasih