profil dinas perumahan rakyat dan kawasan...
TRANSCRIPT
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KOTA PEKANBARU
PROFIL DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KOTA PEKANBARU TA.2017 BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN
6
Lebih dari satu satuan perumahan serta fungsi
kegiatan pendukung
Konsep Entitas Objek Bidang Perumahan Rakyat
Dan Kawasan Permukiman
UU Nomor 1 Tahun 2011
Penyelenggaraan
Perumahan
Pasal 19-55
Penyelenggaraan Kawasan Permukiman
Pasal 56-85
PELAKU Pemerintah Pemerintah
Daerah Masyarakat
PERAN • pembinaan • tugas dan wewenang
memberikan masukan melalui forum
SUMBER DANA
APBN, APBD dan sumber dana lainya yang sah
7
Substansi Pengaturan
Perkotaan Perdesaan
Mewujudkan fungsi lingkungan hunian dan tempat kegiatan pendukung yang terpadu dan berkelanjutan, melalui : Pengembangan yang telah ada Pembangunan baru Pembangunan kembali
6
PERENCANAAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN PEMBANGUNAN
Penyelenggaraan Kawasan
Permukiman
Pengawasan dan Pengendalian
Pemberdayaan Masyarakat
Pemugaran
Pemukiman Kembali Proses pendataan oleh
Pemda dan Masyarakat
diatur oleh Perda
PENETAPAN LOKASI
Peremajaan PENGELOLAAN
dilakukan untuk menjaga agar tdk kembali kumuh
Dilakukan atas kesesuaian terhadap : 1. Perizinan 2. Standar Teknis 3. Kelaikan Fungsi
PENCEGAHAN
PENINGKATAN
Pencegahan & Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh & Permukiman Kumuh
9
Dilakukan melalui :
a)pemberian hak atas tanah;
b)konsolidasi tanah;
c)peralihan atau pelepasan hak atas tanah;
d)pemanfaatan dan pemindahtanganan
tanah BMN/D;
e)pendayagunaan tanah negara bekas
tanah terlantar; dan/atau
f)pengadaan tanah untuk pembangunan
bagi kepentingan umum.
Penyediaan Tanah
11 10
Larangan terhadap:
1. Pejabat yang mengeluarkan ijin
pembangunan rumah, perumahan,
dan/atau permukiman yang tidak sesuai
dengan fungsi dan pemanfaatan ruang;
2. Orang perorangan yang
menolak/menghalang-halangi kegiatan
permukiman kembali yang telah
ditetapkan Pemerintah dan/atau
Pemerintah Daerah dgn kesepatan
masyarakat;
3. Badan Hukum yang mengalihfungsikan
PSU diluar fungsinya;
4. Badan Hukum yang menjual satuan
permukiman tetapi belum menyelesaikan
status hak atas tanah lingkungan hunian.
Ketentuan Pidana
16
PP tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman disusun untuk melaksanakan ketentuan UU No.1/2011, sbb :
Pasal Amanat UU No.1/ 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
Pasal 27 Perencanaan dan Perancangan Perumahan
Pasal 31 Perencanaan PSU
Pasal 50 ayat (3) Tata cara penghunian dengan sewa menyewa dan cara bukan sewa menyewa rumah
Pasal 53 ayat (3) Pegendalian Perumahan
Pasal 55 ayat (6) Kemudahan dan/atau bantuan pembangunan dan perolehan rumah bagi MBR
Pasal 58 ayat (4) Arahan pengembangan kawasan permukiman
Pasal 84 ayat (7) Tata cara pengawasan penyelenggaraan kawasan permukiman
Pasal 85 ayat (5) Bentuk dan tata cara pemberian insentif, pengenaan disinsentif, dan pengenaan sanksi
Pasal 90 Pemeliharaan rumah, perumahan, permukiman, lingkungan hunian, kawasan permukiman dan PSU
Pasal 93 Perbaikan umah, perumahan, permukiman, lingkungan hunian, kawasan permukiman dan PSU
Pasal 95 ayat (6) Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh
Pasal 104 Syarat dan tata cara penetapan lokasi, pemugaran, peremajaan, pemukiman kembali, dan
pengelolaan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh
Pasal 113 Konsolidasi Tanah
Pasal 150 Jenis, besaran denda, tata cara, dan mekanisme pengenaan sanksi administratif.
DASAR PEMBENTUKAN
11
SISTEMATIKA PP No.14/2016
PP No.14/2016
TENTANG
PENYELENGGARAAN
PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN
BAB I
KETENTUAN UMUM
BAB II
PENYELENGGARAAN
PERUMAHAN
BAB III
PENYELENGGARAAN KAW.
PERMUKIMAN
BAB IV
PEMELIHARAAN &
PERBAIKAN
BAB VI
PENCEGAHAN &
PENINGKATAN KUALITAS
KUMUH
BAB V
KETERPADUAN PSU PKP
BAB VII
KONSOLIDASI TANAH
BAB VIII
SANKSI ADMINISTRATIF
PENGERTIAN
TUJUAN
LINGKUP PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
PEMANFAATAN
PENGENDALIAN
KEMUDAHAN
BAGI MBR
ARAHAN
PENGEMBANGA
PKP
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
PEMANFAATAN
PENGENDALIAN
PEMELIHARAAN
PERBAIKAN
PENCEGAHAN
PENINGKATAN
KUALITAS
BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
BAB X
KETENTUAN PENUTUP
HAL-HAL PENTING DALAM PP
1. Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman merupakan satu kesatuan sistem yang dilaksanakan secara terkoordinasi, terpadu dan berkelanjutan dengan prinsip penyelenggaraan kawasan permukiman sebagai dasar penyelenggaraan perumahan.
2. Pentingnya keberadaan Perpres Kebijakan dan Strategi Nasional di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
3. Arahan Pengembangan Kawasan Permukiman 4. Rencana Kawasan Permukiman (RKP) dilakukan dengan mengacu kepada
RTRW (ps. 57) 5. Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan (RP3) dilakukan
dengan mengacu kepada dokumen RKP (ps.8) 6. Keterpaduan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman 7. Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman
yang berjenjang dari pusat hingga daerah 8. Konsolidasi lahan dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan
permukiman 9. Bantuan Kemudahan Pembangunan dan atau perolehan rumah bagi
MBR
PP No.14/2016 Tentang Penyelenggaraan PKP
PERATURAN TURUNAN PP 14/2016
UU Penataan Ruang
(UU No.26 Tahun
2007)
UU PKP
(UU No.1 Tahun 2011)
PP PKP
(PP No.14/2016)
Perpres Jakstranas
Permen PUPR
tentang RKP
Permen PUPR
tentang RP3
Permen PUPR
tentang
Keterpaduan
1. Perencanaan Ruang 2. Pemanfaatan Ruang 3. Pengendalian Ruang
1. Jakstra pengembangan dan pembangunan kawasan permukiman
2. Rencana lingkungan hunian perkotaan dan perdesaan
3. Rencana keterpaduan PSU 4. Indikasi program pembangunan
dan pemanfaatan kawasan permukiman
1. Kebijakan pembangunan dan pengembangan perumahan
2. Rencana kebutuhan penyediaan rumah
3. Rencana keterpaduan PSU 4. Program pembangunan dan
pemanfaatan
Penetapan RKP oleh
Bup/Wal
Penetapan RP3 oleh
Bup/Wal
Standar Teknis PSU
Perumahan & Kaw.
Permukiman Antara Lain: 1. kemudahan masyarakat
untuk memperoleh hunian yang layak dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu, dan berkelanjutan
2. peningkatan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan antar pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman
Ketentuan Keterpaduan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman
1. Komponen PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman
2. Kriteria Teknis PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman
1. Muatan Teknis RKP 2. Tata Cara Penyusunan RKP 3. Tata Cara Review &
Amandemen RKP
1. Muatan Teknis RP3 2. Tata Cara Penyusunan
RP3
Pemanfaatan Ruang/ Konstruksi Ruang
FAMILY TREE IMPLEMENTASI PP 14/2016
Tujuan Penyelenggaraan PKP dalam PP 14/2016:
a. ketertiban dalam penyelenggaraan PKP;
b. kepastian hukum bagi seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan tugas dan wewenang serta hak dan kewajibannya dalam penyelenggaraan PKP; dan
c. keadilan bagi seluruh pemangku kepentingan terutama bagi MBR dalam penyelenggaraan PKP.
Fungsi: a.Penyusunan, penyiapan, pelaksanaan
kebijakan dan strategi, perencanaan
teknis, evaluasi dan pelaporan;
b.Bimbingan teknis dan supervisi;
c.Norma, standar, prosedur, dan kriteria;
d.Kelembagaan dan pemberdayaan
masyarakat; dan
e.Tata usaha dan rumah tangga
Direktorat.
- Permukiman Kumuh
- Kampung Nelayan
- Inkubasi Kota Baru
- Kota Layak huni
- KOTAKU
- Kws. Pusat Pertumbuhan
. Agropolitan
. Minapolitan
- Desa Nelayan
- PISEW
- Kws. Perbatasan
- Kws. Pulau Pulau Kecil Terluar
- Kws. Rawan Bencana
- Kws. Permukiman pada daerah wisata(KSPN)
Perkotaan
Perdesaan
Khusus
Tugas :
Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan teknis, pengawasan teknis,
pengendalian dan pengaturan teknis pembangunan dan pengembangan kawasan
permukiman perkotaan, kawasan permukiman perdesaan, serta kawasan permukiman
khusus.
(Permen PUPR No.15/PRT/M/2015)
Tugas dan Fungsi Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman
16
TIPOLOGI TARGET SASARAN
Kawasan Permukiman
Perkotaan
• Penurunan kumuh perkotaan menjadi 0 %;
• Penataan 11 kawasan kampung nelayan;
• Pemenuhan SPP dan pengembangan Kota Layak Huni, Kota Hijau, & Kota
Cerdas di 18 kota, 12 kawasan perkotaan metropolitan, 744 kota/kawasan
perkotaan;
• Pendampingan pemberdayaan masyarakat di 11.067 Kelurahan; dan
• Inkubasi 10 Kota Baru
Kawasan Permukiman
Perdesaan
Meningkatnya kualitas permukiman perdesaan seluas 78.384 Ha
Kawasan Permukiman
Khusus
Meningkatnya kualitas permukiman khusus seluas 3.099 Ha
• berkembangnya 10 PKSN sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kawasan
perbatasan dan berkembangnya 16 PKSN lainnya sebagai persiapan
• meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar wilayah (terutama
transportasi, informasi, tekekomunikasi, energi, dan air bersih) dan sosial dasar
(terutama pendidikan, kesehatan, dan perumahan) di 187 Kecamatan Lokasi
Prioritas (Lokpri)
• meningkatnya kesejahteraan masyarakat pulau-pulau kecil/terluar melalui
pengembangan ekonomi dan penyediaan sarana prasarana dan fasilitas
layanan dasar (31 pulau-pulau kecil terluar)
• tersedianya sarana dan prasarana mitigasi dan kesiapsiagaan menghadapi
bencana di kawasan permukiman dengan Indeks Risiko Bencana tinggi
• meningkatnya kualitas 10 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN)
diantaranya melalui pembangunan kawasan permukiman 17
Target Pembangunan dan Pengembangan Kawasan
Permukiman Tahun 2015-2019
10 NSPK Bidang Pengembangan Kawasan
Permukiman
507 Kab/Kota Turbinwas PKP
38.431 Ha Peningkatan kualitas kawasan
permukiman perkotaan
78.384 Ha Peningkatan kualitas kawasan
permukiman perdesaan
3.099 Ha Peningkatan kualitas kawasan
permukiman kawasan khusus
4 NSPK Bidang Pengembangan Kawasan
Permukiman
507 Kab/Kota Turbinwas PKP
5.603 Ha Peningkatan kualitas kawasan
permukiman perkotaan
75.665 Ha Peningkatan kualitas kawasan
permukiman perdesaan
704 Ha Peningkatan kualitas kawasan
permukiman kawasan khusus
2 NSPK Bidang Pengembangan Kawasan
Permukiman
507 Kab/Kota Turbinwas PKP
1.161 Ha Peningkatan kualitas kawasan
permukiman perkotaan
913 Ha Peningkatan kualitas kawasan
permukiman perdesaan
1.216 Ha Peningkatan kualitas kawasan
permukiman kawasan khusus
4 NSPK Bidang Pengembangan Kawasan
Permukiman
507 Kab/Kota Turbinwas PKP
31.667 Ha Peningkatan kualitas kawasan
permukiman perkotaan
1.806 Ha Peningkatan kualitas kawasan
permukiman perdesaan
1.179 Ha Peningkatan kualitas kawasan
permukiman kawasan khusus
TARGET RENSTRA CK
2015-2019
REALISASI
2015-2016 RKA-KL
2017
SISA TARGET RENSTRA
2018-2019
18
REALISASI DAN GAP CAPAIAN INDIKATOR
RENSTRA Dit. PKP TA. 2017
11.067 Kelurahan Penataan kawasan
permukiman berbasis
masyarakat
10 Kota
Perintisan inkubasi kota baru
18 Kota, 12 Kws Perkotaan
Metropolitan, 744
kota/kawasan perkotaan Fasilitasi dalam pemenuhan
SPP dan kota layak huni
11.067 Kelurahan Penataan kawasan
permukiman berbasis
masyarakat
2 Kota
Perintisan inkubasi kota baru
- Fasilitasi dalam pemenuhan
SPP dan kota layak huni
11.067 Kelurahan Penataan kawasan
permukiman berbasis
masyarakat
3 Kota (Perencanaan)
2 Kota (Fisik lanjutan)
Perintisan inkubasi kota baru
- Fasilitasi dalam pemenuhan
SPP dan kota layak huni
11.067 Kelurahan Penataan kawasan
permukiman berbasis
masyarakat
5 Kota
Perintisan inkubasi kota baru
18 Kota, 12 Kws Perkotaan
Metropolitan, 744
kota/kawasan perkotaan Fasilitasi dalam pemenuhan
SPP dan kota layak huni
ALOKASI ANGGARAN TAHUN 2017
19
KEGIATAN STRATEGIS NASIONAL TA.2017
KEGIATAN PEKERJAAN KETERANGAN UPAYA PERCEPATAN
PERKOTAAN Penataan PERMUKIMAN KUMUH Perkotaan menjadi
0% RPJMN
Percepatan dengan
pendekatan beberapa
kegiatan PKP (KOTAKU,
dll)
Penataan 8 kawasan KAMPUNG NELAYAN
(Pontianak, Tegal, Bengkulu, Indramayu, Banjarmasin,
Jayapura, Makassar dan Semarang) Direktif Presiden
Pengkajian Untuk
mempercepat dengan MYC
dan selesai TA. 2018
Pembangunan Infrastruktur Permukiman KOTA BARU
di 2 Kota (Pontianak dan Tanjung Selor) RPJMN
Pengkajian Untuk
mempercepat dengan MYC
dan selesai TA. 2018
PERDESAAN Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah
(PISEW) di 400 Kecamatan Mitra Kerja Mempercepat penetapan
SK Lokasi Sasaran
KHUSUS Pengembangan Infrastruktur Permukiman di 9 KSPN
(Wakatobi, Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan
Bajo, Bromo Tengger Semeru, Kepulauan Seribu,
Tanjung Lesung dan Morotai)
Direktif Presiden
Pengkajian Untuk
mempercepat dengan MYC
dan selesai TA. 2018
Pembangunan Kawasan Permukiman Perbatasan di
9 kawasan (Long Apari, Sebatik, Aruk, Entikong, Nanga
Badau, Motaain, Motamasin, Wini, dan Skouw) Direktif Presiden
Pengkajian Untuk
mempercepat dengan MYC
dan selesai TA. 2018
20
21
2015 2025 2035 2045
Pemenuhan Standar Pelayanan Perkotaan (SPP) menuju KOTA LAYAK HUNI
100 % Indikator KOTA HIJAU terwujud di seluruh kota
100 % Indikator KOTA CERDAS yang berdaya saing dan berbasis teknologi terwujud di seluruh kota
RPJPN 2005-2025 RPJPN 2025-2045
KOTA BERKELANJUTAN
1 Pemenuhan Standar Pelayanan Perkotaan (SPP) dan indicator kota layak huni
2 Pemenuhan indikator kota hijau berketanan iklim dan bencana
3 Pemenuhan indikator kota cerdas berdaya berdaya saing
Path to the Future Cities
22
Strategi Penanganan
Pemenuhan Standar Pelayanan Perkotaan
23
24
Roadmap Pembangunan Kota Baru
2015-2019
TA. 2016 1. Pontianak 2. Tanjung Selor
TA. 2017 1. Palembang 2. Manado 3. Makassar
Arahan Inkubasi Kota Baru
25
26
PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS Terhadap Perumahan Kumuh
dan Permukiman Kumuh
Indikator Permukiman Kumuh
Pencegahan Terhadap Perumahan
Kumuh
dan Permukiman Kumuh
PENGAWASAN DAN
PENGENDALIAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
Perizinan
Standar Teknis
Kelaikan Fungsi
Pendampingan
Pelayanan Informasi
Peningkatan Kualitas Terhadap
Perumahan Kumuh dan
Permukiman Kumuh
Penetapan Lokasi
Pola Penanganan
Pengelolaan
Peremajaan
Pemukiman Kembali
1)
2)
3)
a.
b
c
Kriteria Bangunan Gedung
Kriteria Jalan Lingkungan
Kriteria Penyediaan Air Minum
Kriteria Drainase Lingkungan
Kriteria Pengelolaan Air Limbah
Kriteria Pengelolaan Persampahan
Kriteria Pengamanan
Kebakaran
1
4
5
6
7
2
3 Pemugaran
PERMEN PUPR NOMOR 2/PRT/M/2016 TENTANG PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH
(Penjabaran UU No.1/2011 (Pasal 94-104)
Ruang Terbuka Publik 8 27
Permukiman Kumuh Atas Air - Banjarmasin
Permukiman Kumuh Tepi Air - Jakarta
Permukiman Kumuh Rawan Bencana - Jogjakarta
Permukiman Kumuh Perbukitan- Jayapura
Permukiman Kumuh Dataran Rendah - Jakarta
1 2
3
4 5
NO TIPOLOGI BATASAN
1
Perumahan
kumuh dan
permukiman
kumuh di atas
air
Perumahan kumuh dan permukiman
kumuh yang berada di atas air, baik
daerah pasang surut, rawa, sungai
ataupun laut.
2
Perumahan
kumuh dan
permukiman
kumuh di tepi
air
Perumahan kumuh dan permukiman
kumuh yang berada tepi badan air
(sungai, pantai, danau, waduk dan
sebagainya), namun berada di luar
Garis Sempadan Badan Air.
3
Perumahan
kumuh dan
permukiman
kumuh di
perbukitan
Perumahan kumuh dan permukiman
kumuh yang berada di daerah dataran
tinggi dengan kemiringan lereng > 10 %
dan < 40%.
4
Perumahan
kumuh dan
permukiman
kumuh di
daerah
rawan
bencana
Perumahan kumuh dan permukiman
kumuh yang terletak di daerah rawan
bencana alam, khususnya bencana alam
tanah longsor, gempa bumi dan banjir.
5
Perumahan
kumuh dan
permukiman
kumuh di
dataran
rendah
Perumahan kumuh dan permukiman
kumuh yang berada di daerah dataran
rendah dengan kemiringan lereng <
10%.
Tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh merupakan
pengelompokan perumahan kumuh dan permukiman kumuh
berdasarkan letak lokasi menurut bio-region.
28
Tipologi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
(Permen PU No.2 Tahun 2016 Pasal 13-14)
29
Berdasarkan UU No.1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Rapermen PUPR dilakukan antara lain: 1.PENCEGAHAN (pasal 95)
Pola penanganan pencegahan untuk menghindari tumbuh dan berkembangnya perumahan dan permukiman kumuh baru, terdiri atas: a.Pengawasan dan Pengendalian : Kesesuaian terhadap perizinan, standar teknis dan pemeriksaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan b.Pemberdayaan Masyarakat : Pelaksanaan melalui pendampingan dan pelayanan informasi
2.PENINGKATAN KUALITAS (pasal 97) Pola penanganan peningkatan kualitas kawasan kumuh didahului dgn penetapan lokasi kumuh, tdd : a.Pemugaran : Dilakukan untuk memperbaiki dan atau pembangunan kembali agar menjadi permukiman yang layak huni; memperbaiki dan atau memulihkan kembali rumah serta prasarana, sarana, dan utilitas umum, dengan status lahan legal.
b.Peremajaan : Dilakukan untuk mewujudkan kondisi rumah, perumahan, permukiman dan lingkungan hunian yang lebih baik guna melindungi keselamatan, keamanan penghuni dan masyarakat sekitar; melakukan perombakan dan penataan mendasar secara menyeluruh meliputi rumah dan prasarana, sarana, dan utilitas umum, dengan status lahan legal ataupun ilegal.
c.Pemukiman kembali : Dilakukan dengan memindahkan masyarakat terdampak dari lokasi yang tidak mungkin dibangun kembali karena tidak sesuai dengan rencana tata ruang atau rawan bencana serta dapat menimbulkan bahaya bagi barang dan orang: melakukan pemindahan dan permukiman kembali dengan status lahan legal ataupun ilegal.
3.PENGELOLAAN Pengelolaan dilakukan untuk mempertahankan dan menjaga kualitas permukiman secara berkelanjutan dilakukan oleh masyarakat secara swadaya dan dapat juga difasilitasi oleh Pemerintah daerah:
Pemeliharaan dan atau perbaikan : untuk rumah dilakukan oleh setiap orang. Untuk prasarana, sarana dan utilitas umum dilakukan oleh pemerintah daerah dan/atau setiap orang
Pola Penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
TERIMA KASIH
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA PEKANBARU