profil kemiskinan provinsi bali...

PROFIL KEMISKINANPROVINSI BALI 2014

PEMERINTAH PROVINSI BALIBADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

i

KATA PENGANTAR

Masalah kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang menjadi perhatian Pemerintah khususnya di Bali. Usaha penurunan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja masih menjadi isu utama dalam pembangunan sosial ekonomi Bali.

Pemerintah Provinsi Bali melalui visi Bali Mandara secara bertahap melakukan berbagai upaya untuk mengurangi jumlah kemiskinan. Namun mengingat kompleksnya permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat miskin, sehingga upaya yang telah dilakukan belumlah cukup. Oleh karena itu, upaya penanggulangan kemiskinan memerlukan strategi yang komprehensif, terpadu dan berkelanjutan dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat.

Pemerintah juga telah membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK), melalui Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Untuk mendukung tugas TKPK, Bappeda Provinsi Bali bekerjasama dengan BPS Provinsi Bali menyusun profil kemiskinan yang menyajikan informasi tentang gambaran umum kemiskinan berdasarkan variabel individu, perumahan dan lingkungan dengan harapan dapat digunakan sebagai bahan untuk menyusun rencana aksi dan peta jalan dalam percepatan penanggulangan kemiskinan.

Meskipun telah disiapkan dengan sebaik-baiknya disadari masih banyak kekurangan yang mungkin terjadi, karena itu saran untuk perbaikan sangat kami hargai dan kepada semua pihak yang telah memberikan perhatian disampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya.

Semoga informasi yang disajikan dalam Buku Profil Kemiskinan ini dapat memberikan manfaat bagi pembangunan masyarakat Bali.

Denpasar, Nopember 2015

Ir. I PUTU ASTAWA, M.MA Pembina Utama Muda19611231 198302 1 055

iii

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL KATA PENGANTAR ................................................................. i DAFTAR ISI .......................................................................... ii

BAB I PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG .................................................... 1 1.2. MAKSUD DAN TUJUAN ............................................. 5 1.3. RUANG LINGKUP ...................................................... 6

BAB II DEFINISI KEMISKINAN 2.1. DEFINISI UMUM ....................................................... 7 2.2. SUDUT PANDANG KEMISKINAN.................................. 8

2.2.1 KEMISKINAN RELATIF ...................................... 8 2.2.2 KEMISKINAN ABSOLUT....................................... 9

2.3. FENOMENA KEMISKINAN ......................................... 10 2.4. TERMINOLOGI KEMISKINAN LAINNYA ...................... 10 2.5. TEORI KEMISKINAN .................................................... 11 2.6. KARAKTERISTIK KEMISKINAN ..................................... 13

BAB III METODOLOGI 3.1. METODE PENGHITUNGAN KEMISKINAN ................... 15 3.2. UKURAN KEMISKINAN ............................................. 28 3.3. DISTRIBUSI DAN KETIMPANGAN PENDAPATAN ........ 31

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS 4.1. DISTRIBUSI PENDAPATAN ........................................ 37 4.2. INDIKATOR KEMISKINAN BALI ................................... 44 4.3. PROFIL PENDUDUK MISKIN ...................................... 54

4.3.1.PENDIDIKAN ................................................... 54 4.3.2.KETENAGAKERJAAN ........................................ 56 4.3.3.KESEHATAN ..................................................... 59 4.3.4.KONSUMSI PENDUDUK MISKIN ........................ 61

4.4. PROFIL RUMAH TANGGA MISKIN .............................. 63 4.4.1.JUMLAH ANGGOTA RUMAH TANGGA ............... 63 4.4.2.KONDISI TEMPAT TINGGAL .............................. 66 4.4.3.PROGRAM PEMERINTAH .................................. 70 4.4.4.AKSES INTERNET .............................................. 71

iv

BAB V PENUTUP .................................................................. 73

LAMPIRAN .......................................................................... 75

Profil Kemiskinan Provinsi Bali 2014 1

BAB IPENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Permasalahan kompleks kemiskinan telah lama menjadi perhatian di

seluruh dunia selama beberapa warsa terakhir. Dengan ketimpangan distribusi

kemakmuran yang ada saat ini perspektif atau cara pandang mengenai

kemiskinan itu sendiri akan sangat berbeda satu sama lain. Negara miskin yang

secara langsung menghadapai masalah kronis ini akan memandang kemiskinan

sebagai benih pesimis jangka panjang yang tidak mungkin dihapuskan dalam

beberapa generasi.

Kelompok mediocre atau negara-negara berkembang yang memiliki

kondisi ekonomi lebih baik akan memandang kemiskinan sebagai bibit

ketidakbahagiaan yang memiliki potensi menjadi polemik kompleks untuk

masalah sosial dalam negeri mereka. Sementara itu bagi kelompok negara

maju, negara miskin adalah pasar yang potensial yang belum digarap. Sebuah

wilayah dengan potensi sumber daya alam terpendam dan kekuatan ekonomi

yang luar biasa akan menjadi bangsa yang kuat jika digarap dengan sempurna.

Permasalahan kemiskinan begitu sulit untuk ditanggulangi dan penuh

dengan relativitas dalam setiap kondisi yang disajikan. Kaum miskin di Swiss

misalnya akan sangat berbeda dengan kondisi kaum papa di Bangalore India.

Di negara maju, kaum miskin memiliki akses layanan publik yang cukup baik.

Apabila beruntung mereka akan memperoleh tunjangan yang diterima setiap

bulannya. Sangat berbeda dengan negara miskin dimana penduduk marjinal


dalam strata ekonominya masih berurusan dengan perut lapar dan

ketidakberdayaan sosial.

Akan tetapi kondisi psikologis kedua kelompok ini akan jauh berbeda.

Menjadi orang miskin di tepi Bangalore akan menjadi jauh lebih biasa daripada

menjadi orang miskin di tengah orang kaya Zurich. Kondisi psikologis ini sangat

krusial dari mentalitas orang miskin di kedua atau beberapa negara ini. Dan

oleh karenanya dapat dikatakan bahwa diagnosa untuk kemiskinan sudah

sepenuhnya diketahui meskipun obat yang diberikan masih berupa sebatas

terapi.

Apabila melihat jauh ke belakang, permasalahan kemiskinan telah ada

ketika perjalanan kebudayaan mulai menyisir pada sisi-sisi kemajuan ekonomi.

Ketika motif dan tujuan ekonomi mulai menjadi dasar perubahan cara hidup

bersama maka ketika itulah kemajuan yang dialami di satu pihak tidak serta

merta bisa diikuti oleh pihak lainnya. Dengan kata lain ketika hasil usaha

personal menjadi pembeda seiring dengan melemahnya interaksi komunal

untuk kepentingan kolektif, garis pembatas kondisi individu-individu maupun

kondisi antar kelompok dapat mulai jelas dipetakan perbedaannya.

Dilihat dalam runut waktunya, permasalahan tentang kemiskinan telah

lama berada dalam sejarah panjang umat manusia. Romawi di masa dulu (awal

terbentuknya republik) telah berhasil mengidentifikasi masyarakat miskin

sebagai kekuatan penting dalam kehidupan sosial dan politik. Bagaimana

memperlakukan orang miskin adalah kajian esensial dalam topik filosofis serta

diskusi yang berlangsung pada masa itu. Dalam kurun ratusan tahun di

permulaan masehi ini, orang miskin adalah musuh sekaligus mitra secara

kolektif golongan lainnya.

Di luar sifat altruisme manusia yang mempedulikan sesama, kemiskinan

ditakuti karena banyak dampak sosial ikutannya. Kriminalitas serta


menurunnya kualitas hidup adalah resonansi dari dampak kemiskinan dalam

cakupan yang luas. Meskipun harus diakui juga bahwa keberpihakan pada

golongan ini selalu menjadi wacana dan topik yang hangat serta sangat

potensial dalam propaganda politik. Hanya saja dalam posisi ini keterbatasan

golongan miskin seringkali menjadi tumpuan kebijakan-kebijakan yang akan

ditempuh oleh pemerintah.

Hingga kini terminologi kemiskinan telah beberapa kali mengalami

perubahan arti seiring dengan perluasan definisi yang dialami. Pada awalnya

kemiskinan diidentifikasi hanya sebagai kondisi kurangnya sumber makanan

yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi penduduk. Seiring

dengan kemajuan teknologi dan proses industrialisasi yang terjadi maka proses

untuk menciptakan kemakmuran seolah menjadi lebih mudah dan tentu saja

lebih efisien.

Meningkatnya taraf hidup sebagai ekses pertumbuhan ekonomi telah

berhasil memberi ruang untuk transformasi definisi dan klasifikasi kemiskinan.

Kemiskinan saat ini tidak hanya menyangkut makanan maupun sekedar

kondisi ekonomi akan tetapi telah meluas pada keterbatasan akses sumber

daya dan fasilitas publik. Sendhil Mulaianathan dari MIT menangkap bahwa

kemiskinan adalah buah dari kelangkaan (scarcity). Kelangkaan berarti masih

ada cukup lebar jarak antar keinginan dengan kemampuan pemenuhan. Untuk

golongan miskin keinginan dapat diterjemahkan ulah sebagai kebutuhan.

Konsep kemiskinan menjadi semakin luas ketika kita diperkenalkan pada

istilah Kemiskinan Multi Dimensi. Konsep ini lebih mengarah pada himpitan

dari segala arah yang dialami seseorang dengan anggota rumah tangganya

yang berasal dari ketidak berdayaan untuk memenuhi aspek pendidikan,

kesehatan, serta standar hidup layak.


Kompleksnya persoalan kemiskinan multi dimensi membuat paradigma

penyelesaian kemiskinan juga mengalami perubahan yang cukup drastis.

Dalam bukunya Poor Economics, Esther Dufflo dan Abijhit Benerjee

mengungkapkan bahwa sesungguhnya kita tidak mampu menyelesaikan

masalah kemiskinan karena kita memang belum dapat memahaminya dalam

level yang memang diperlukan. Permasalahan ini dikenal dengan istilah “mil

terakhir”. Kita telah memiliki fasilitas, kita memiliki sumber daya, akan tetapi

kita tidak mampu menyelesaikannya.

Sebagai jawaban dari pertanyaan yang diajukan, Dufflo dan Banerjee

mengusulkan bahwa model penyelesaian masalah kemiskinan harus spesifik

dalam batas wilayah spasial yang terukur. Jika tidak demikian pemahaman dan

solusi yang dihasilkan akan menjadi bias. Solusi masalah kemiskinan harus

demikian terstandardisasi seperti halnya eksperimen-eksperimen dalam

kedokteran. Uji-uji terukur ini akan dapat menghasilkan variasi solusi untuk

beragam kasus kemiskinan yang mungkin sangat spesifik.

Terobosan dalam penelitian ini diharapkan akan dapat membantu

penyelesaian masalah-masalah yang sebelumnya dianggap sebagai kasus

generik menjadi kasus yang bersifat spesifik. Mengingat kasus kemiskinan juga

menyangkut pada topik-topik seperti angka kematian bayi, gizi buruk, diare

dan lainnya maka batasan eksperimen yang dilakukan nantinya juga akan

mengalami ekspansi yang lebih luas dibandingkan dengan sebelumnya.

Oleh karenanya dalam upaya untuk memerangi kemiskinan pemerintah

mengeluarkan berbagai program perlindungan sosial. Mulai dari bantuan

secara langsung dalam bentuk tunai, perbaikan tempat tinggal hingga subsidi

pendidikan dan pemberdayaan ekonomi. Semua ini dilakukan untuk memberi

lebih banyak jalan kaum miskin keluar dari labirin kemiskinan mereka. Solusi


multi dimensi inilah yang diharapkan memberikan harapan dari kelangkaan

yang mereka alami.

Akan tetapi terlepas dari aspek kebendaanya penanggulangan

kemiskinan juga harus melibatkan unsur yang paling penting yaitu

pemberdayaan. Pemberdayaan dapat efektif ketika secara sadar orang mau

terlepas dari belenggu kemiskinan yang mereka alami. Dalam tataran ini peran

nilai sosial dan budaya menjadi sangat penting sehingga kaum miskin tidak lagi

merasa semakin termarginalisasi atau sebaliknya sebagai orang yang nyaman

dengan kondisi yang mereka hadapi untuk saat ini.

Di lain pihak program pengentasan kemiskinan memerlukan

ketersediaan data yang komperehensif mengenai kemiskinan secara

keseluruhan baik itu mikro individu maupun rumah tangga. Tanpa data yang

memadai ada indikasi bahwa penanggulangan kemiskinan nantinya memiliki

peluang yang cukup besar untuk tidak menemui sasaran. Di sisi lain

penyediaan data yang komperehensif ini adalah bagian dari sinergi bersama

untuk pemberantasaan kemiskinan yang dapat dimulai dari segala arah.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Publikasi ini ditujukan untuk memberikan gambaran yang lebih

komperehensif mengenai kemiskinan Bali di tahun 2014 berdasarkan hasil

Survei Sosial Ekonomi Nasional tahun 2014. Selain mencoba memaparkan

mengenai kemiskinan dalam indikator-indikatornya, publikasi ini juga akan

memuat berbagai hal yang menyangkut karakteristik kemiskinan dan orang

miskin pada umumnya. Karakteristik yang dibahas mengacu pada kondisi

individu dan rumah tangga kelompok miskin.


1.3. SUMBER DATA

Publikasi ini menggunakan data hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional

2014 (Susenas 2014). Survei ini dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia. Data

yang dihasilkan oleh survei ini diharapkan mampu mengestimasi kemiskinan

hingga pada tingkat kabupaten.


BAB IIDEFINISI KEMISKINAN

2.1. Definisi Umum

Kemiskinan secara harfiah berasal dari kata “miskin”. Makna kata miskin

ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai keadaan

tidak berharta; serba kekurangan. Sedangkan kemiskinan disebutkan sebagai

situasi penduduk atau sebagian penduduk yang hanya dapat memenuhi

makanan, pakaian, dan perumahan yang sangat diperlukan untuk

mempertahankan tingkat kehidupan yg minimum.

Hampir sama dengan KBBI, Wikipedia mendefinisikan kemiskinan

sebagai keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan

dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan maupun

kesehatan. Sedangkan BPS menambahkan harus adanya standar minimum

yang dipenuhi seseorang hingga dapat dikategorikan sebagai miskin maupun

tidak miskin. Definisi yang meluas ini dikarenakan karena cakupan mengenai

kemiskinan sendiri yang telah mengalami perluasan, seiring dengan semakin

kompleks nya faktor penyebab, indikator maupun permasalahan lain yang

melingkupinya. Kemiskinan tidak lagi hanya dianggap sebagai dimensi ekonomi

melainkan telah meluas hingga kedimensi sosial, kesehatan, pendidikan dan

politik.


Sedangkan menurut UNDP kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk

memperluas pilihan-pilihan hidup, antara lain dengan memasukkan penilaian

tidak adanya partisipasi dalam pengambilan kebijakan publik sebagai salah

satu indikator kemiskinan. Definisi menurut UNDP ini tentunya sedikit berbeda

karena ada kata pilihan artinya kondisi miskin diartikan tidak hanya secara

umum namun keterbatasan pada satu bagian kehidupan juga akan diartikan

sebagai miskin.

Terakhir adalah BAPPENAS (2004) yang mendefinisikan kemiskinan

sebagai kondisi seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan,

tidak mampu memenuhi hak dasarnya untuk mempertahankan dan

mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Pada dasarnya kemiskinan

tersebut dapat ditinjau dari dua sisi yaitu kemiskinan relatif dan kemiskinan

absolut.

2.2 Sudut Pandang Kemiskinan

2.2.1 Kemiskinan Relatif

Kemiskinan relatif adalah kemiskinan dilihat dari aspek ketimpangan

sosial, karena ada orang yang sudah dapat memenuhi kebutuhan dasar

minimumnya tetapi masih jauh lebih rendah dibanding masyarakat sekitarnya

(lingkungannya). Semakin besar ketimpangan antara tingkat penghidupan

golongan atas dan golongan bawah maka akan semakin besar pula jumlah

penduduk yang dapat dikategorikan miskin, sehingga kemiskinan relatif erat

hubungannya dengan masalah distribusi pendapatan. Karena keterbandingan

inilah maka dapat dilihat perbedaan standar orang miskin antara

Berbagai hal dikaitkan dengan permasalahan kemiskinan relatif ini,

diantaranya adalah yang disebutkan Todaro bahwa variasi kemiskinan di


negara berkembang disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu: (1) perbedaan

geografis, jumlah penduduk dan tingkat pendapatan, (2) perbedaan sejarah,

sebagian dijajah oleh Negara yang berlainan, (3) perbedaan kekayaan sumber

daya alam dan kualitas sumber daya manusianya, (4) perbedaan peranan

sektor swasta dan negara, (5) perbedaan struktur industri, (6) perbedaan

derajat ketergantungan pada kekuatan ekonomi dan politik negara lain dan (7)

perbedaan pembagian kekuasaan, struktur politik dan kelembagaan dalam

negeri.

2.2.2 Kemiskinan Absolut

Kemiskinan yang dikaitkan dengan perkiraan tingkat pendapatan dan

kebutuhan yang hanya dibatasi pada kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar

minimum yang memungkinkan seseorang untuk hidup secara layak. Dengan

demikian kemiskinan diukur dengan membandingkan tingkat pendapatan

orang dengan tingkat pendapatan yang dibutuhkan untuk memperoleh

kebutuhan dasarnya yakni makanan, pakaian dan perumahan agar dapat

menjamin kelangsungan hidupnya. Pengukuran kemiskinan absolut didasarkan

atas Garis Kemiskinan (GK) dimana seseorang kan dikatakan miskin jika hasil

pendapatannya (dalam konteks ini konsumsinya) berada di bawah garis

kemiskinan, sehingga tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup

minimum; pangan, sandang, kesehatan, papan, pendidikan. Sedangkan apabila

berada diatas GK maka seseorang atau individu tersebut tidak dikatakan miskin

lagi secara materi


2.3 Fenomena Kemiskinan

Dilihat dari kondisinya, fenomena kemiskinan pada sebuah individu

maupun kelompok yang berlangsung dalam selang waktu tertentu dapat dibagi

menjadi kemiskinan kronis (Chronic) dan kemiskinan sementara (Transient).

Kemiskinan kronis dapat diartikan sebagai kondisi kemiskinan yang

berlangsung secara terus menerus diakibatkan keterbatasan yang bersifat

permanen seperti halnya keterbatasan fisik, ketrampilan, aset serta daya

tahan. Sementara itu sedikit berbeda dengan kemiskinan kronis, kemiskinan

sementara dapat terjadi karena faktor insidental seperti halnya hilangnya

pekerjaan yang memang tidak tetap atau musiman, bencana alam dan lain

sebagainya. Pemahaman pada kedua kondisi kemiskinan ini sangat penting

karena secara teoretis kebijakan-kebijakan yang ditempuh untuk

penanganannya secara mendasar juga memiliki perbedaan.

2.4 Terminologi Kemiskinan Lainnya

Dengan dipandangnya kemiskinan sebagai permasalahan yang meluas

dari segi konteks hendaknya pemahaman mengenai kemiskinan tersebut

tidaklah serta merta dibawa ke interpretasi yang mengalami peyoratikasi

dalam makna. Hal ini disampaikan karena pada dasarnya ada terminologi lain

dari kemiskinan yang disebut sebagai kemiskinan secara kultural atau budaya.

Kemiskinan ini dekat dengan sikap seseorang atau sekelompok masyarakat

yang tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupannya sekalipun ada

usaha dari pihak lain yang mau membantu.

Kemiskinan budaya timbul karena 2 hal umum yang berlaku secara

terpisah berdasarkan situasi yang dihadapi. Pertama adalah rasa putus asa

seseorang untuk lepas dari kemiskinan karena berbagai usaha yang

dilakukannya (terutama mencari pekerjaan) selalu berakhir pada kegagalan.


Kegagalan yang mereka temui secara pelan-pelan telah menggiring kepada

kondisi dimana mereka tidak mau untuk berusaha lagi.

Kedua adalah sifat nyaman yang dimiliki oleh penduduk dalam suatu

komunitas. lingkungan yang tradisional dan relatif tidak berkembang telah

membiarkan seseorang menjadi statis dalam menilai kebutuhannya. Akibatnya

ada perbedaan dari apa yang menjadi standar kebutuhan mereka dengan apa

yang terjadi di sekitarnya. Kemiskinan secara kultural ini sangat dekat dengan

kemiskinan yang bersifat relatif, artinya pada dasarnya masyarakat tersebut

tidak bisa dikatakan miskin secara mutlak.

2.5 Teori Kemiskinan

Kemiskinan yang terjadi di Indonesia pada umumnya melanda

penduduk yang tinggal di pedesaan. Salah satu golongan miskin di pedesaan

adalah mereka yang termasuk kategori petani kecil yang bertempat tinggal di

daerah yang terisolir dengan kondisi sumber daya alam dan sumber daya

manusia yang kurang menguntungkan. Petani kecil yang hidup dalam

kemiskinan tersebut umumnya memiliki lahan pertanian yang sempit. Kecilnya

luas lahan yang dimiliki mengakibatkan mereka sangat sulit meningkatkan taraf

hidupnya.

Dari waktu ke waktu jumlah penduduk miskin ini semakin berkurang

di daerah pedesaan sementara jumlah penduduk miskin dikota semakin

banyak. Hal ini disebabkan banyak penduduk miskin dari desa yang pergi ke

kota untuk mencari pekerjaan yang lebih baik. Akibatnya mereka bekerja di

sektor informal perkotaan seperti pedangang kaki lima, pedagang asongan,

pemulung, gelandangan, dan sebagainya. Sebagian dari profesi ini membuat

mereka tetap tergolong miskin.


Migrasi yang tidak seimbang ini tentunya akan menyebabkan

kesenjangan yang makin tinggi di daerah perkotaan. Upah kerja yang murah di

satu sisi telah menguntungkan pengusaha namun disisi lain sangat merugikan

bagi para tenaga kerja yang rela dibayar lebih rendah asalkan mendapat

pekerjaan. Akibat lain dari ketidakseimbangan migrasi ini adalah piramida

penduduk semu dalam arti kondisi piramida penduduk yang ideal sebenarnya

diakibatkan oleh migrasi yang tinggi sehingga daerah perkotaan selalu terlihat

memiliki keuntungan populasi (Population Deviden). Padahal usia produktif

tersebut diakibatkan oleh migrasi bukan semata-mata oleh kelahiran dan

kematian. Karenanya keadaan yang tercipta tidaklah stabil dan tidak

terprediksi.

Jinghan (2000) menyebutkan bahwa penyebab kemiskinan di negara

berkembang saling resiprokal dengan akibatnya. Tiga ciri penyebabnya antara

lain adalah Pertama, prasarana dan sarana pendidikan yang tidak memadai

sehingga menyebabkan tingginya jumlah penduduk buta huruf dan tidak

memiliki ketrampilan. ataupun keahlian. Ciri kedua, sarana kesehatan dan pola

konsumsi buruk sehingga hanya sebagian kecil penduduk yang bisa menjadi

tenaga kerja produktif dan yang ketiga adalah penduduk terkonsentrasi di

sektor pertanian dan pertambangan dengan metode produksi yang telah usang

dan ketinggalan zaman.

Sedangkan jika dilihat dari segi ketenagakerjaan penyebab kemiskinan

sangat dekat dengan pengangguran. Tingginya angka pengangguran

disebabkan oleh tingginya tingkat pertumbuhan tenaga kerja dan rendahnya

investasi perkapita. Tingginya pertumbuhan tenaga kerja (terutama di kota)

disebabkan oleh penurunan tingkat kematian dan tingginya migrasi. Sedangkan

rendahnya investasi perkapita disebabkan oleh tingginya ketergantungan

terhadap teknologi asing yang hemat tenaga kerja. Rendahnya investasi per

kapita berjalan paralel dengan rendahnya tingkat pendapatan per kapita.


Akibatnya tingkat pendapatan yang rendah jelas berpengaruh terhadap tingkat

kesehatan, kesempatan pendidikan, pertumbuhan tenaga kerja dan investasi

perkapita itu sendiri.

Secara umum permasalahan kebijakan yang diterapkan untuk

mengentaskan kemiskinan seyogyanya tidak mempengaruhi kebijakan

ekonomi dalam lingkup yang seutuhnya. Artinya kebijakan yang diambil bisa

sangat spesifik dan dalam konteks tertentu harus ada diferensiasi yang jelas

antar penduduk miskin dan penduduk yang sekedar berpendapatan rendah.

2.6 Karakteristik Kemiskinan

Karakteristik kemiskinan hendaknya ditinjau dari 5 (lima) hal yaitu :

persentase penduduk miskin, pendidikan (khususnya angka buta huruf),

kesehatan (antara lain angka kematian bayi dan anak balita kurang gizi),

ketenagakerjaan, dan ekonomi (konsumsi/kapita). Hal ini dilakukan untuk

memberikan gambaran yang memadai mengenai kondisi spesifik dari golongan

miskin itu sendiri.

Indikator lain yang sangat disarankan untuk ditelaah antara lain

menyangkut kondisi perumahan, sumber air, akses terhadap sarana publik

yang pada dasarnya juga memegang peranan terhadap kualitas hidup orang

miskin.


Halaman ini sengaja dikosongkan


BAB IIIMETODOLOGI

3.1. METODE PENGHITUNGAN KEMISKINAN

a. Prinsip-prinsip Penghitungan Kemiskinan

Dalam pengukuran kemiskinan, terdapat beberapa kriteria yang

seharusnya dipenuhi. Adapun kriteria ukuran kemiskinan yang telah diterima

yaitu prinsip-prinsip anonimitas, independensi populasi, monotonisitas, dan

sensitivitas distribusional. Prinsip anonimitas dan independensi populasi

maksudnya adalah ukuran cakupan kemiskinan tidak boleh tergantung pada

siapa yang miskin atau pada apakah negara tersebut mempunyai jumlah

penduduk yang banyak atau sedikit. Prinsip monotonisitas berarti bahwa jika

terjadi transfer sejumlah uang kepada seseorang yang berada di bawah garis

kemiskinan, dan jika semua pendapatan yang lain tetap, maka kemiskinan

yang terjadi tidak mungkin lebih tinggi daripada sebelumnya. Prinsip

sensitivitas distribusional menyatakan bahwa, dengan semua hal lainnya

sama, jika terjadi transfer pendapatan dari orang miskin ke orang kaya, maka

akibatnya perekonomian akan menjadi lebih miskin.

b. Perubahan Metode Penghitungan Kemiskinan

Pengukuran tingkat kemiskinan di Indonesia pertama kali secara resmi

dipublikasikan BPS pada tahun 1984 yang mencakup data kemiskinan periode

1976-1981. Sejak itu setiap tiga tahun sekali BPS menghitung jumlah dan

persentase penduduk miskin, yaitu pada saat data modul konsumsi tersedia.

Namun sejak tahun 2000, penghitungan kemiskinan dilakukan setiap tahun


dengan menggunakan data KOR bagi tahun-tahun yang tidak ada modul

konsumsi. Sejak tahun 2002 penghitungan kemiskinan selain menggunakan

Susenas reguler juga menggunakan Susenas Panel.

Metode yang digunakan untuk menghitung penduduk miskin adalah

metode Head Count Index. Menurut metode ini, penduduk miskin adalah

penduduk yang berada di bawah suatu batas, yang disebut garis kemiskinan.

Dengan demikian sebelum menghitung jumlah dan persentase penduduk

miskin, maka terlebih dahulu dihitung garis kemiskinan.

Garis kemiskinan adalah nilai rupiah yang harus dikeluarkan seseorang

dalam memenuhi kebutuhan hidup minimumnya, baik itu kebutuhan hidup

minimum makanan (beras, umbi-umbian, ikan dan sebagainya) maupun

kebutuhan hidup minimum bukan makanan (perumahan, kesehatan,

pendidikan, transportasi, dan sebagainya). Berdasarkan hasil Widyakarya

Pangan dan Gizi tahun 1978, seseorang dapat dikatakan hidup sehat apabila

telah dapat memenuhi kebutuhan energinya minimal sebesar 2.100 kilokalori

per hari. Mengacu kepada ukuran tersebut, maka batas miskin untuk makanan

adalah nilai rupiah yang harus dikeluarkan seseorang dalam sebulan agar dapat

memenuhi kebutuhan minimum energinya sebesar 2.100 kilokalori perhari.

Kebutuhan energi ini dapat dipenuhi dengan mengkonsumsi berbagai jenis

komoditi makanan, seperti beras, umbi-umbian, ikan, daging dan sebagainya.

Dalam penghitungan kebutuhan hidup minimum makanan, standar kebutuhan

hidup minimum 2.100 kilokalori didasarkan pada konsumsi makanan dari

penduduk kelas marjinal, yaitu penduduk yang hidupnya sedikit di atas

estimasi awal garis kemiskinan yang diperoleh berdasarkan garis kemiskinan

sebelumnya yang disesuaikan (di-inflate) dengan tingkat inflasi. Penduduk

pada kelas tersebut disebut penduduk referensi (reference population).

Agar seseorang dapat dikatakan hidup layak, pemenuhan akan

kebutuhan makanan saja tidak cukup. Oleh karena itu perlu juga dipenuhi


kebutuhan dasar bukan makanan, seperti perumahan, pendidikan, kesehatan,

pakaian, serta aneka barang dan jasa lainnya. Batas kebutuhan minimum untuk

makanan ditambah kebutuhan minimum untuk bukan makanan itulah yang

disebut Garis Kemiskinan. Ringkasnya, garis kemiskinan terdiri atas dua

komponen, yaitu garis kemiskinan makanan dan garis kemiskinan bukan

makanan.

Dengan standar kemiskinan yang mengacu pada kebutuhan energi 2100

kilo kalori ditambah dengan kebutuhan minimum non makanan, berarti

penduduk miskin tidak dikonseptualisasikan sebagai sangat papa atau yang

mengandung konotasi tidak berdaya tanpa bantuan pihak lain. Sebaliknya,

kemiskinan dipersepsikan lebih manusiawi. Namun demikian dalam standar

yang digunakan sampai dengan tahun 1996, kebutuhan minimum non

makanan belum diukur secara realistis, sehingga masih perlu disempurnakan.

Sejak Desember 1998, penghitungan penduduk miskin telah

menggunakan standar baru. Standar baru tersebut lebih dinamis, yaitu

menyesuaikan dengan perubahan pola konsumsi penduduk. Perbedaan

standar baru ini dengan standar sebelumnya (tahun 1996) adalah pada

perluasan cakupan komoditi yang diperhitungkan dalam kebutuhan dasar.

Standar tersebut diubah agar ukuran kemiskinan yang digunakan dapat

mengukur tingkat kemiskinan secara lebih realistis.

Standar baru tersebut juga telah disempurnakan agar keterbandingan

antar daerah dapat terjaga. Penyempurnaan dilakukan dengan

memperhitungkan perbedaan tingkat harga antar daerah, dimana tingkat

harga di setiap provinsi distandarkan terhadap tingkat harga di DKI Jakarta.

Cara tersebut memungkinkan diperkirakannya standar kebutuhan minimum di

masing-masing daerah dari reference population yang terbanding, yang

memiliki tingkat pengeluaran (pendapatan) riil yang sama di seluruh provinsi,

sehingga standar yang diperoleh terbanding antar provinsi. Meskipun


demikian, standar yang digunakan tetap memperhitungkan perbedaan pola

konsumsi antar daerah. Dengan kata lain, walaupun jenis barang dan jasa yang

ditetapkan sebagai kebutuhan pokok bisa berbeda antar daerah, tetapi karena

didasarkan pada pola konsumsi penduduk yang sama pengeluaran riilnya,

maka standarnya cukup terbanding.

Standar baru tersebut telah diterapkan pada penghitungan kemiskinan

tahun 1996, 1999, 2002, 2003, 2004 dan 2005. Dengan demikian untuk tahun

1996 tersedia dua angka yaitu angka yang dihitung menggunakan standar baru

(1998) dan yang dihitung menggunakan standar 1996.

Secara ringkas tahapan penghitungan penduduk miskin dengan

menggunakan standar baru yang disempurnakan adalah sebagai berikut:

Menghitung pengeluaran riil penduduk nasional (yang

dipisahkan antara perkotaan dan perdesaan) dengan deflator

harga yang dibayar kelompok penduduk marjinal, yaitu 20

persen penduduk yang berada sedikit diatas estimasi garis

kemiskinan. Kelompok penduduk ini disebut sebagai kelompok

penduduk referensi (reference population). Pada tahap ini

pengeluaran penduduk antar provinsi distandarkan terhadap DKI

Jakarta, dengan standarisasi ini faktor perbedaan harga antar

provinsi telah tereleminir.

Dari langkah diatas diperoleh distribusi penduduk menurut

pengeluaran riil-nya.

Langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi komoditi di setiap

provinsi yang didasarkan pada pola konsumsi penduduk

referensi di masing-masing provinsi. Dari komoditi terpilih

tersebut akan diperoleh garis kemiskinan makanan dan non

makanan.


Tahap terakhir adalah menghitung jumlah penduduk yang

berada dibawah garis kemiskinan dengan menggunakan metode

Head Count Index.

c. Penyempurnaan Metode Penghitungan Kemiskinan

Standar baru yang digunakan sejak Desember 1998 merupakan

perbaikan dari standar sebelumnya (1996). Perubahan standar ini meliputi

perluasan cakupan komoditi yang diperhitungkan dalam kebutuhan dasar.

Dengan adanya perubahan standar, kemiskinan akan dapat terukur secara

lebih realistis. Namun demikian, standar baru (1998) yang ditetapkan tahun

1999 tersebut belum secara cermat dapat mengukur keterbandingan antar

daerah (provinsi serta perkotaan-perdesaan) dan antar waktu karena adanya

perbedaan tingkat harga antar daerah. Keterbandingan antar daerah dapat

diatasi dengan menghilangkan efek perbedaan pendapatan riil (pengeluaran

riil). Dengan menghilangkan efek perbedaan pendapatan, maka perbedaan

tingkat pengeluaran penduduk akan benar-benar disebabkan oleh perbedaan

pola konsumsi (selera) penduduk dan harga, bukan oleh perbedaan

pendapatan. Jadi standar kebutuhan minimum DKI Jakarta lebih tinggi dari

NTB, misalnya, bukan karena DKI Jakarta memiliki tingkat pendapatan lebih

tinggi, tetapi karena pola konsumsi yang berbeda dan ketersediaan barang dan

jasa yang berbeda. Dengan demikian, jelas bahwa standar ini masih tetap

memperhitungkan perbedaan pola konsumsi antar daerah.

Dengan menyamakan pendapatan (pengeluaran) riil dari penduduk

referensi antar waktu, berarti standar tersebut juga terbanding antar waktu,

namun juga tetap dinamis karena tetap mengakomodir perubahan pola

konsumsi antar waktu. Dengan perkataan lain, standar 1998 yang telah


disempurnakan telah relatif terbanding antar daerah dan antar waktu, serta

tetap mengakomodir perbedaan antar daerah dan perubahan antar waktu.

Langkah-langkah mengukur standar yang terbanding:

Menentukan kelompok penduduk referensi, yaitu 20 persen penduduk

yang berada diatas estimasi garis kemiskinan. Estimasi garis

kemiskinan dihitung dari garis kemiskinan tahun sebelumnya yang

digerakkan dengan tingkat inflasi selama periode 1 tahun terakhir.

Berdasarkan penduduk referensi tersebut, dipilih 52 komoditi dasar

makanan untuk tingkat nasional. Selanjutnya dihitung rata-rata harga

dari ke-52 komoditi di setiap provinsi. Rata-rata harga ini selanjutnya

akan digunakan sebagai deflator dalam menghitung pengeluaran riil

penduduk. Rata-rata harga dihitung secara tertimbang, dengan

penimbang proporsi pengeluaran (budget share) masing-masing

komoditi yang tercakup dalam paket nasional terhadap total

pengeluaran ke-52 komoditi. Rata-rata harga dihitung terpisah untuk

masing-masing daerah perkotaan dan perdesaan, dengan formula

berikut:

ikijkji PP .dimana:

Pij = Rata-rata harga di daerah i (perkotaan atau

perdesaan) dan di provinsi j.

Pijk = Rata-rata harga di daerah i (perkotaan atau

perdesaan), provinsi j, dan komoditi k.

ik = Proporsi pengeluaran komoditi k (bundel

nasional) di daerah i, yaitu Vik /Vi.


(Vik=Pengeluaran komoditi k, Vi =Total

pengeluaran dari 52 komoditi).

Setelah nilai Pij di setiap provinsi (daerah perkotaan dan perdesaan)

diperoleh, selanjutnya dihitung nilai pengeluaran riil masing-masing

rumahtangga. Namun sebelumnya Pij ini distandarkan terlebih dahulu

terhadap DKI Jakarta, dengan menggunakan formula berikut:

Pis = Pij / PDKI Jakarta

Pis = Deflator harga

Pengeluaran riil masing-masing rumah tangga dihitung berdasarkan

formula berikut:

isPERE RE = Pengeluaran Riil (dihitung untuk setiap rumahtangga)

E = Pengeluaran Nominal.

Dari butir 3 diatas diperoleh distribusi pengeluaran riil penduduk di

masing-masing provinsi di perkotaan dan di perdesaan.

Atas dasar distribusi pengeluaran riil tersebut, selanjutnya dihitung

garis kemiskinan makanan dan non makanan. Meskipun pada

penentuan pengeluaran riil dilakukan per provinsi, namun pada

penghitungan garis kemiskinan hanya dilakukan untuk tingkat nasional

(masing-masing perkotaan dan perdesaan). Penghitungan garis

kemiskinan dilakukan mengidentifikasi paket komoditi yang menjadi

komoditi dasar bagi penduduk referensi. Formula dasar dalam

menghitung Garis Kemiskinan Makanan (GKM) adalah:

jkjkjkj VQPGKM .

dimana:


GKMj = Garis Kemiskinan Makanan daerah j (sebelum

disetarakan menjadi 2100 kilokalori).

Pjk = Harga komoditi k di daerah j.

Qjk = Rata-rata kuantitas komoditi k yang dikonsumsi di

daerah j.

Vjk = Nilai pengeluaran untuk konsumsi komoditi k di

daerah j.

j = Daerah (perkotaan atau perdesaan).

Selanjutnya GKM tersebut disetarakan dengan 2100 kilokalori dengan

mengalikan 2100 dengan harga implisit kalori dari penduduk referensi ini.

jK

jKj

K

VHK

dimana:

KjK = kalori dari komoditi K di daerah j

jHK = harga rata-rata kalori di daerah j

2100xKHF jj

dimana:

Fj = Kebutuhan minimum makanan di daerah j,

yaitu yang menghasilkan energi 2100

kilokalori/kapita/hari.

Selanjutnya, kebutuhan dasar non makanan dihitung berdasarkan pada

pola konsumsi penduduk referensi yang sama. Sementara Formula

dasar dalam menghitung Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM)

adalah:


iij VrGKNM .

dimana :

GKNMj = Garis Kemiskinan Non Makanan di daerah j

ri = Rasio pengeluaran barang non makanan terhadap

sub kelompok pengeluaran menurut daerah pada

penduduk referensi, rasio ri dihitung dari SPKKD

yang telah disebutkan sebelumnya.

Vi = Nilai pengeluaran komoditi non makanan menurut

daerah.

i = Jenis barang non makanan terpilih di masing-

masing daerah.

d. Pemilihan Paket Komoditi Dalam Penghitungan GarisKemiskinan

Seperti telah dijelaskan di atas, Garis Kemiskinan Makanan atau batas

kecukupan makanan dihitung berdasarkan pada kebutuhan minimum makanan

yang dikonsumsi untuk dapat hidup sehat, yaitu kebutuhan makanan yang

akan menghasilkan energi 2100 kilokalori per kapita per hari. Pendekatan yang

digunakan dalam menghitung nilai rupiah yang setara 2100 kilokalori adalah

pendekatan kebutuhan dasar. Pendekatan ini telah digunakan sejak tahun

1993.

Dalam pendekatan kebutuhan dasar, pertama kali dipilih sejumlah paket

komoditi kebutuhan dasar penduduk. Suatu komoditi akan menjadi bagian dari

paket kebutuhan dasar apabila komoditi tersebut banyak dikonsumsi oleh


sekelompok penduduk yang berada sedikit diatas estimasi garis kemiskinan

atau yang disebut kelompok penduduk referensi. Yang diperhitungkan sebagai

kelompok penduduk referensi adalah kelompok 20 persen penduduk yang

berada diatas estimasi awal garis kemiskinan dan didasarkan atas pengeluaran

riil.

Paket komoditi dasar makanan yang dipakai untuk menentukan garis

kemiskinan ditetapkan berdasarkan pada data Susenas Panel. Tujuan utama

dari pemilihan komoditi makanan tersebut adalah untuk mengidentifikasi

jenis-jenis makanan yang merupakan kebutuhan dasar kelompok penduduk

marjinal, yang selanjutnya akan dijadikan sebagai standar kebutuhan minimum

makanan. Pemilihan kebutuhan dasar didasarkan pada asumsi bahwa

kelompok penduduk marjinal akan selalu mengutamakan kebutuhan dasar

terlebih dahulu sebelum kebutuhan lainnya. Dengan kata lain, kebutuhan

dasar adalah komoditi yang dikonsumsi mayoritas penduduk marjinal. Selain

pertimbangan tersebut, pemilihan komoditi dilakukan dengan juga

mempertimbangkan beberapa hal lainnya. Seperti banyaknya komoditi dalam

masing-masing kelompok jenis makanan yang dipertimbangkan. Jadi untuk

kelompok jenis makanan yang terdiri dari banyak jenis makanan, maka jumlah

komoditi yang dipilih untuk mewakili kelompok tersebut juga lebih banyak.

Dari pertimbangan kewajaran, jika jelas merupakan kebutuhan pokok, seperti

beras dan garam maka komoditi tersebut tetap terpilih.

Ketentuan pemilihan tersebut tidak dibedakan antara daerah perkotaan

dan perdesaan. Yang membedakan antara perkotaan dan perdesaan adalah

nilai pengeluarannya, yang dapat menggambarkan perbedaan kuantitas harga.

Jadi secara tidak langsung, perbedaan ini menggambarkan perbedaan kualitas

barang yang umumnya dikonsumsi oleh penduduk perkotaan dan perdesaan.

Dengan cara tersebut maka terpilih antara 2-5 jenis komoditi di setiap


kelompok komoditi makanan, dan secara total terpilih sekitar 52 komoditi

makanan yang dijadikan sebagai paket komoditi dasar. Jumlah komoditi dasar

makanan terpilih pada tahun 2009 sama dengan paket pada penghitungan

kemiskinan tahun-tahun sebelumnya.

Apabila kandungan kalori ke-52 komoditi dasar yang riil dikonsumsi

penduduk pada kelompok penduduk referensi nilainya tidak mencapai 2100

kilokalori perkapita perhari, maka dilakukan mark-up, yaitu dengan

menghitung harga rata-rata kalori dari ke-52 komoditi tersebut. Selanjutnya

diperkirakan batas kecukupan makanan dengan formula sebagai berikut :

52

1

5221 ...i

i VVVVV

52

1

5221 ...i

i KKKKK

K

VHK

dimana :

i = Jenis komoditi yang masuk dalam paket komoditi dasar

makanan (1, 2,…, 52)

V = Nilai pengeluaran dari ke-52 komoditi

K = Jumlah kalori dari ke-52 komoditi

KH = Harga rata-rata kalori ke 52 komoditi

Untuk memperoleh nilai pengeluaran minimum makanan yang

menghasilkan energi 2100 kilokalori maka :

2100' xHKV


F = V’

F = Pengeluaran minimum makanan (batas kecukupan

makanan).

F adalah batas kecukupan makanan atau garis

kemiskinan makanan berdasarkan data Susenas Panel

modul konsumsi pada tingkat provinsi, yaitu yang

menghasilkan 2100 kilokalori perkapita perhari.

Seperti halnya pada penentuan garis kemiskinan makanan, dalam

menentukan garis kemiskinan non makanan juga digunakan pendekatan

kebutuhan dasar, dimana dalam penghitungannya terlebih dahulu ditentukan

jenis-jenis komoditi dasar non makanan. Penentuan paket komoditi dasar non

makanan didasarkan pada hasil Survei Paket Komoditi Kebutuhan Dasar

(SPKKD) yang mencakup sekitar 1050 rumah tangga di seluruh Indonesia.

Mengingat pentingnya mengukur tingkat kemiskinan secara realistis,

maka cakupan komoditi non makanan yang ada dalam paket dasar bukan

makanan sebelumnya diperluas. Perluasan cakupan komoditi tersebut

didasarkan atas hasil Survei Paket Komoditi Kebutuhan Dasar (SPKKD).

Dengan adanya Survei Paket Komoditi Kebutuhan Dasar maka jenis

komoditi yang masuk sebagai paket komoditi dasar menjadi 65 jenis di

perkotaan dan 68 jenis di perdesaan atau jika diagregasikan menurut sub-

kelompoknya adalah 39 sub-kelompok pengeluaran di perkotaan dan 35 sub-

kelompok pengeluaran di perdesaan. Namun demikian, hasil SPPKD

disesuaikan kembali dengan data Susenas Panel sehingga diperoleh masing-

masing 36 jenis komoditi atau sub-kelompok pengeluaran baik di perkotaan

maupun di perdesaan.

Dari Susenas tidak dapat diketahui masing-masing pengeluaran ke-65

dan ke-68 jenis komoditi tersebut, yang diketahui hanyalah ke-39 dan ke-35


sub-kelompok pengeluarannya. Oleh karena ke-65 dan ke-68 jenis komoditi

tersebut adalah merupakan bagian dari ke-39 dan ke-35 sub-kelompok, maka

untuk menghitung nilai minimum non makanan harus diketahui rasio masing-

masing sub-kelompok pengeluaran yang merupakan rasio pengeluaran jenis

komoditi (65 dan 68 jenis) terhadap sub-kelompoknya. Rasio tersebut

mengindikasikan persentase pengeluaran kebutuhan dasar terhadap sub-

kelompoknya. Sebagai contoh, rasio pengeluaran barang kecantikan di

perkotaan sebesar 0,7091 artinya bahwa sebanyak 70,91 persen dari

pengeluaran sub-kelompok barang kecantikan di perkotaan merupakan

kebutuhan dasar bagi kelompok referensi.

Rasio pengeluaran sub-kelompok diperoleh dari Survei Paket Komoditi

kebutuhan dasar (SPKKD). Sementara nilai pengeluaran sub-kelompoknya

dihitung dari Susenas Panel modul konsumsi. Nilai kebutuhan minimum non-

makanan atau batas kecukupan non makanan merupakan perkalian dari rasio

pengeluaran sub-kelompok dengan rata-rata pengeluaran sub-kelompok yang

sama pada Susenas Panel modul konsumsi. Nilai batas kecukupan non

makanan secara matematis dapat diformulasikan sebagai berikut:

dimana :

NFp = Pengeluaran minimum non makanan atau garis

kemiskinan non makanan daerah p.

Vi = Nilai pengeluaran sub-kelompok non makanan daerah

p (dari Susenas modul konsumsi).

ri = Rasio pengeluaran barang non makanan terhadap sub

kelompok pengeluaran menurut daerah (dari SPKKD).

i = Jenis barang non makanan terpilih di daerah p.

p = Daerah (perkotaan atau perdesaan).


3.2. UKURAN KEMISKINAN

Terkait dengan kriteria ukuran kemiskinan tersebut, terdapat dua indeks

kemiskinan yang terkenal yang memenuhi keempat kriteria itu yaitu indeks Sen

dan indeks Foster-Greer-Thorbecke (FGT). Pada indeks Sen, pengukuran

kemiskinan telah memasukkan faktor besarnya kekurangan pendapatan orang

miskin dan besarnya ketimpangan distribusi pendapatan antara orang miskin.

Dengan asumsi faktor lainnya sama, bertambah tingginya rata-rata besarnya

kekurangan pendapatan orang miskin, bertambah besar gap pendapatan orang

miskin, maka kemiskinan pun kan bertambah besar. Sedangkan indeks FGT

memiliki kelebihan lain daripada indeks Sen, indeks FGT memungkinkan untuk

didekomposisi berdasarkan kelompok-kelompok pengeluaran tertentu.

Secara umum indeks kemiskinan dari Sen dapat ditulis sebagai berikut:

))1(( GIIHS

Dimana :

S = Indeks Kemiskinan Sen

H = Head Count Index

G = Koefisien Gini masyarakat miskin

I = Rata-rata defisit pendapatan orang miskin dari garis

kemiskinan

Foster-Greer-Thorbecke (1984) telah merumuskan suatu ukuran yang

digunakan untuk mengukur tingkat kemiskinan yaitu:


q

i

i

z

yz

nP

1

1

dimana:

= 0,1,2

Z = Garis kemiskinan

Yi = Rata-rata pengeluaran perkapita sebulan penduduk yang

berada di bawah garis kemiskinan (i=1,2,…,q), yi < z

q = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis

kemiskinan

n = Jumlah penduduk

Jika =0 maka diperoleh Head Count Index (P0) yaitu persentase

penduduk miskin. Jika =1 disebut Indeks kedalaman kemiskinan (P1)

sedangkan jika =2 disebut Indeks keparahan kemiskinan (P2). Kedua indeks P1

dan P2 akan dijelaskan pada uraian berikutnya.

a. Indeks Kedalaman Kemiskinan

Dengan memberikan nilai =1 pada rumus Foster-Greer-Thorbecke

(FGT) akan diperoleh ukuran yang dinamakan Indeks Kedalaman

Kemiskinan/Poverty Gaps Index (P1). Indeks ini merupakan ukuran rata-rata

kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap batas

miskin. Semakin tinggi nilai indeks semakin besar rata-rata kesenjangan

pengeluaran penduduk miskin terhadap kemiskinan. Dengan demikian indeks

ini merupakan indikator yang baik tentang kedalaman kemiskinan. Indeks

kedalaman kemiskinan diformulasikan sebagai berikut:


1

11

1

q

i

i

z

yz

nP

Melalui indeks kedalaman kemiskinan juga akan dapat diperkirakan

besarnya dana yang diperlukan untuk pengentasan kemiskinan. Ukuran ini

masih belum realistis karena belum mempertimbangkan biaya operasional dan

faktor penghambat. Sungguhpun demikian, ukuran tersebut memberikan

informasi yang berguna mengenai skala minimum dari sumber keuangan yang

diperlukan untuk menangani masalah kemiskinan.

Sebagai ukuran pengentasan kemiskinan, indeks ini cukup memadai

karena transfer dana kemiskinan dilakukan dengan target sasaran yang

sempurna. Namun indeks ini masih memiliki kelemahan karena mengabaikan

ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

b. Indeks Keparahan Kemiskinan

Untuk memecahkan masalah ketimpangan pengeluaran di antara

penduduk miskin digunakan ukuran Poverty Severity Index (P2). Indeks ini

secara sederhana merupakan jumlah dari poverty gap tertimbang di mana

penimbangnya sebanding dengan poverty gap itu sendiri. Dalam

penghitungannya, indeks ini dapat diperoleh melalui rumus FGT dengan nilai

=2 yaitu:

2

12

1

q

i

i

z

yz

nP

Dengan mengkuadratkan poverty gap, indeks ini secara implisit

memberikan penimbang yang lebih pada unit observasi yang makin jatuh di


bawah garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks berarti semakin tinggi

ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

Ukuran ini kurang mendapat perhatian dalam penerapannya, karena

tidak mudah dalam menginterpretasikan dan dengan demikian ukuran ini tidak

digunakan secara lebih luas (World Bank, 2002).

3.3. DISTRIBUSI DAN KETIMPANGAN PENDAPATAN

Distribusi pendapatan merupakan salah satu aspek kemiskinan yang

perlu dilihat, karena pada dasarnya merupakan ukuran kemiskinan relatif.

Oleh karena data pendapatan sulit diperoleh, pengukuran distribusi

pendapatan selama ini didekati dengan menggunakan data pengeluaran.

Dalam hal ini analisis distribusi pendapatan dilakukan dengan menggunakan

data total pengeluaran rumahtangga sebagai proksi pendapatan yang

bersumber dari Susenas. Dalam analisis ini akan digunakan empat ukuran

untuk merefleksikan ketimpangan pendapatan yaitu koefisien Gini (Gini Ratio)

dan Ukuran Bank Dunia.

a. Koefisien Gini

Koefisien Gini (Gini Ratio) adalah salah satu ukuran yang paling sering

digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara

menyeluruh. Rumus Koefisien Gini adalah sebagai berikut:

n

iiii FcFcfpGR

11*1

dimana:

GR = Koefisien Gini (Gini Ratio);


fpi = frekuensi penduduk dalam kelas pengeluaran ke-i;

Fci = frekuensi kumulatif dari total pengeluaran dalam kelas

pengeluaran ke-i;

Fci-1 = frekuensi kumulatif dari total pengeluaran dalam kelas

pengeluaran ke (i-1).

Koefisien Gini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva

pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variabel

tertentu (misalnya pendapatan) dengan distribusi uniform (seragam) yang

mewakili persentase kumulatif penduduk. Untuk membentuk koefisien Gini,

gambarlah grafik persentase kumulatif rumah tangga (dari termiskin hingga

terkaya) pada sumbu horizontal dan persentase kumulatif pengeluaran

(pendapatan) pada sumbu vertikal. Ini menghasilkan kurva Lorenz seperti yang

ditunjukkan pada gambar 6. Garis diagonal mewakili pemerataan sempurna.

Koefisien Gini didefinisikan sebagai A/(A+B), dimana A dan B seperti yang

ditunjukkan pada grafik. Jika A=0 koefisien Gini bernilai 0 yang berarti

pemerataan sempurna, sedangkan jika B=0 koefisien Gini akan bernilai 1 yang

berarti ketimpangan sempurna. Koefisien Gini tidak sepenuhnya memuaskan.


Beberapa kriteria bagi sebuah ukuran ketimpangan yang baik misalnya:

Tidak tergantung pada nilai rata-rata (mean

independence). Ini berarti bahwa jika semua pendapatan

bertambah dua kali lipat, ukuran ketimpangan tidak

akan berubah. Koefisien Gini memenuhi syarat ini.

Tidak tergantung pada jumlah penduduk (population size

independence). Jika penduduk berubah, ukuran

ketimpangan seharusnya tidak berubah, jika kondisi lain

tetap (ceteris paribus). Koefisien Gini juga memenuhi

syarat ini.

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Kum

ulat

if Pe

ngelu

aran

(%

)

Kumulatif Penduduk (%)

Gambar 3.1. Koefisien Gini Menurut Kurva Lorenz

A

B

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100


Simetris. Jika antar penduduk bertukar tempat tingkat

pendapatannya, seharusnya tidak akan ada perubahan

dalam ukuran ketimpangan. Koefisien Gini juga

memenuhi hal ini.

Sensitivitas Transfer Pigou-Dalton. Dalam kriteria ini,

transfer pandapatan dari si kaya ke si miskin akan

menurunkan ketimpangan. Gini juga memenuhi kriteria

ini.

Ukuran ketimpangan yang baik juga diharapkan mempunyai sifat:

Dapat didekomposisi

Hal ini berarti bahwa ketimpangan mungkin dapat

didekomposisi (dipecah) menurut kelompok penduduk

atau sumber pendapatan atau dalam dimensi lain.

Indeks Gini tidak dapat didekomposisi atau tidak bersifat

aditif antar kelompok. Yakni nilai total koefisien Gini dari

suatu masyarakat tidak sama dengan jumlah nilai indeks

Gini dari sub-kelompok masyarakat (sub-group).

Dapat diuji secara statistik

Seseorang harus dapat menguji signifikansi perubahan

indeks antar waktu. Hal ini sebelumnya menjadi

masalah, tetapi dengan teknik bootstrap interval

(selang) kepercayaan umumnya dapat dibentuk.

b. Ukuran Bank Dunia

Bank Dunia mengelompokkan penduduk ke dalam tiga kelompok sesuai

dengan besarnya pendapatan: 40% penduduk dengan pendapatan rendah,

40% penduduk dengan pendapatan menengah dan 20% penduduk dengan


pendapatan tinggi. Ketimpangan pendapatan diukur dengan menghitung

persentase jumlah pendapatan penduduk dari kelompok yang berpendapatan

40% terendah dibandingkan total pendapatan seluruh penduduk. Kategori

ketimpangan ditentukan dengan menggunakan kriteria seperti berikut:

Jika proporsi jumlah pendapatan dari penduduk yang masuk kategori

40 persen terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk

kurang dari 12 persen, maka distribusi pendapatan dikategorikan

sebagai memiliki ketimpangan pendapatan tinggi;

Jika proporsi jumlah pendapatan penduduk yang masuk kategori 40

persen terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk antara

12-17 persen, maka distribusi pendapatan dikategorikan sebagai

memiliki ketimpangan pendapatan sedang/menengah;

Jika proporsi jumlah pendapatan penduduk yang masuk kategori 40

persen terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk lebih

dari 17 persen, maka distribusi pendapatan dikategorikan sebagai

memiliki ketimpangan pendapatan rendah.


Halaman ini sengaja dikosongkan


BAB IVPEMBAHASAN DAN ANALISIS

4.1. DISTRIBUSI PENDAPATAN

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi seharusnya dapat mensejahterakan

semua lapisan masyarakat apabila dalam kenyataannya hasil-hasil

pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat. Namun jika pada

kenyataannya pertumbuhan yang tinggi juga disertai dengan kesenjangan yang

tinggi maka sudah dapat dipastikan ada beberapa bagian dari masyarakat yang

termajinalkan dari kemampuan ekonomi disekitarnya.

Mengutip pada karya Easterly dalam bukunya “The Quest of Elusive

Growth” kita dapat menyimak bahwa sejatinya hubungan antara pertumbuhan

dan ketimpangan masih merupakan teka-teki. Salah satu bagian yang dapat

menjelaskan teka-teki ini adalah peran pemerintah sebagai institusi yang

menaungi dan mengatur segala kegiatan ekonomi yang berada pada

wilayahnya.

Ketika peran pemerintah hilang dan menyebabkan ekspansi ekonomi

menjadi tidak terkendali maka yang terjadi adalah ketimpangan yang tidak bisa

terhindarkan. Sebaliknya ketika peran pemerintah menjadi terlalu kuat yang

terjadi justru kemandekan ekonomi dalam artian yang sesungguhnya. Periode

ini juga dikenal sebagai hilangnya niat dan ide kreatif sebagai agen dari

ekonomi.

Ketimpangan juga bisa terjadi meskipun ekspansi ekonomi terus

berlangsung. Berkembangnya sektor padat modal dan berteknologi tinggi


ternyata tidak serta memberikan kesejahteraan bagi sebagian penduduk.

Beberapa kelas penduduk akan menempati posisi teratas kelas pendapatan

karena merupakan penerima langsung dari pendapatan industri yang tinggi

sementara yang lainnya justru masih tertahan di dasar piramida. Hal ini telah

banyak terjadi dan sangat rawan terjadi ketika konteks pembicaraan mengacu

pada wilayah-wilayah dengan tingkat densitas penduduk sangat tinggi.

Sementara itu sistem ekonomi dan pemerintahan yang kita gunakan

sangat sensitif dan signifikan memberi arah pada kondisi global yang terjadi.

Dengan masuknya investasi yang disertai kebebasan atau otonomi dalam

mengelola dirinya maka secara tidak langsung, sedikit banyak kita telah

menerapkan sistem ekonomi kapitalis dalam mengelola ekonomi kita.

Akan tetapi sistem ekonomi pada dasarnya bukanlah masalah pokok.

Baumol dalam bukunya “Good Capitalism dan Bad Capitalism” menulis bahwa

tidak semua bentuk kapitalisme adalah buruk dan mementingkan diri sendiri.

Ada bentuk yang sangat baik untuk menyerap potensi sumber daya manusia

dan menyalurkannya menjadi pertumbuhan ekonomi. Aliran ini dikenal

sebagai kapitalis enterpreneurship.

Kapitalis enterpreneurship tidak menghendaki modal yang besar serta

percaya bahwa satu-satunya sumber daya yang tidak habis adalah kreativitas.

Dengan mampu mengembangkan enterpreneurship secara merata maka

niscaya pertumbuhan ekonomi tidak akan sepenuhnya bersandar pada modal

yang sangat besar. Kapitalisme ini berbeda dengan kapitalisme institusi

maupun kapitalisme arahan negara yang memang dalam penerapannya tidak

sempurna di semua belahan dunia serta justru membawa lebih banyak

ketimpangan daripada pemerataan pendapatan.


Hingga saat ini memang sangat sulit mengembangkan enterpreneurship

tanpa adanya subsidi silang dari pemerintah maupun perusahaan besar. Akan

tetapi industri kreatif dapat berkembang dan menjadi salah satu supplier

terbesar dari kebutuhan masyarakat jika apa yang mereka hasilkan dapat

diketahui dan diterima oleh masyarakat.

Grafik IV.1Koefisien Gini Propinsi Bali Tahun 1997 - 2014

Melihat ketimpangan yang terjadi selama kurun waktu tahun 1997

hingga 2014 maka kita akan dapat melihat lonjakan pada gini rasio terjadi pada

masa-masa dimana goncangan ekonomi melanda Bali. Dimulai sejak 1998,

krisis moneter membuat rasio gini yang dari sebelumnya 0,27 menjadi 0,31.

Kenaikan yang cukup signifikan juga terjadi pada tahun 2005. Di tahun ini Gini

Rasio melonjak menjadi 0,31 setelah sebelumnya sekitar 0,27.

0.29

0.31

0.27

0.25

0.29 0.30

0.260.27

0.33

0.30

0.28

0.31 0.31

0.37

0.41

0.43

0.400.42


Diantara kenaikan-kenaikan ini yang paling banyak menyita perhatian

adalah kenaikan sesudah tahun 2010. Setelah 2010 tingkat ketimpangan

meningkat menjadi jauh diatas sebelumnya. Gini telah beranjak naik dari

sebelumnya yang hanya 0,31 menjadi 0,37. Kenaikan ini telah memberikan

dampak yang cukup signifikan dalam paradigma ketimpangan ekonomi

Penduduk di Bali.

Ketimpangan kita tidak lagi dianggap ketimpangan rendah namun mulai

beranjak menapaki posisi sebagai yang menengah. DI tahun sesudahnya (2011)

Koefisien Gini bahkan mencapai level di atas angka 0,4. Posisi yang tetap

bertahan dalam fluktuasi hingga tahun 2014 dimana angka koefisien Gini

mencapai 0,42. Angka ini jauh lebih besar dibandingkan dengan tahun 2013

yang hanya sekitar 0,40.

Tabel IV.1Distribusi Pendapatan Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2014

Kabupaten/Kota /Regency/City

Distribusi Pendapatan / Income Distribution

40% Bawah 40% Sedang 20% Tinggi

40% Lower 40% Middle 20% Upper

(1) (2) (3) (4)

1. Jembrana 18.44 34.04 47.522. Tabanan 17.35 35.38 47.263. Badung 18.64 40.73 40.644. Gianyar 17.87 37.88 44.255. Klungkung 19.98 35.51 44.516. Bangli 20.94 37.27 41.807. Karangasem 20.67 35.95 43.388. Buleleng 17.66 35.17 47.179. Denpasar 16.13 40.47 43.39

B A L I 18.10 37.59 44.31


Berdasarkan Klasifikasi Ketimpangan Bank Dunia, maka di tahun 2014

tingkat ketimpangan pendapatan di Kabupaten/Kota yang paling tinggi di Bali

terdapat di Kota Denpasar. Persentase ekonomi yang dinikmati kelompok

terbawah hanya sekitar 16 persen. Heterogenitas telah membuat Denpasar

mengalami kondisi hingga saat ini. Tingginya heterogenitas di suatu wilayah

maka peluang terjadinya persaingan akan semakin tinggi. Setiap individu yang

terlibat dalam persaingan akan beresiko menjadi seorang pemenang maupun

seseorang yang kalah.

Tingginya persaingan membuat banyak orang tersisihkan tidak dapat lagi

kembali ke daerah asal dan hanya menikmati tingkat pendapatan yang lebih

kecil dari yang seharusnya mereka terima. Denpasar juga sangat strategis.

Permintaan bisa dengan sangat mudah dipenuhi di kota ini. Bagi seseorang

yang memiliki kompetensi, wilayah heterogen adalah peluang yang sangat

besar. Bagi para pemilik kapital, Denpasar adalah lokasi tempat break event

point paling cepat terjadi. Tingginya demand adalah potensi terbesar. Bagi para

pemain kecil, potensi ekonomi yang digarap sangat kecil dan relatif stagnan.

Dilihat dari koefisien Gini, ketimpangan tertinggi terjadi di Kabupaten

Gianyar dimana yang angka koefisien Gininya mencapai 0,40. Kabupaten

Buleleng sedikit di bawahnya bersama dengan Jembrana yang tingkat

ketimpangannya mencapai 0,39. DI ketiga wilayah ini perekonomian juga

terlihat sangat tidak seimbang. Hampir 50 persen ekonomi dikuasai kelompok

20 persen terkaya.

Ada beberapa alasan mengapa ketiga wilayah ini mengalami

transformasi ketimpangan hingga seperti saat ini. Jembrana adalah wilayah

yang mulai berkembang. Pusat transportasi laut, serambi masuk Propinsi Bali

untuk Propinsi sebelah baratnya. Jembrana sangat lemah dalam mengatasi


arus masuk, para migran yang kebanyakan berasal dari Jawa. Pertumbuhan

penduduk ini di saat yang sama akan meningkatkan permintaan di wilayah

tersebut. Oleh karenanya harga aset maupun properti di Jembrana akan

mengalami kenaikan dalam persentase yang cukup besar. Ketika pertumbuhan

ekonomi lebih rendah dari nilai sebuah aset tidak bergerak maka lambat laun

ketimpangan akan semakin tinggi.

Tabel IV.2Gini Rasio Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2013 dan 2014

Kabupaten/Kota / Regency/CityRasio Gini

2014 2013

(1) (5) (6)

1. Jembrana 0.39 0.372. Tabanan 0.40 0.393. Badung 0.34 0.354. Gianyar 0.38 0.335. Klungkung 0.35 0.366. Bangli 0.33 0.317. Karangasem 0.34 0.338. Buleleng 0.39 0.389. Denpasar 0.38 0.36

B A L I 0.415 0.403

Buleleng adalah macan tidur ekonomi Bali. Dengan bantuan daya tarik

pusat-pusat pendidikannya, Buleleng tidak lagi menjadi bagian yang tersisihkan

di wilayah utara Pulau Bali. Kenaikan permintaan yang tinggi untuk

perumahan, membuat harga properti juga mengalami kenaikan. Kenaikan ini di

sisi lain memicu semakin besarnya ketimpangan. Hingga saat ini Buleleng

masih kesulitan dalam desentralisasi dan pembangkitan potensi wilayah,

mengingat wilayah yang dimiliki sangat luas.


Tabanan adalah kasus yang berbeda. Bersentuhan langsung dengan

Denpasar, sehingga merasaakan dampak langsung perkembangan pusat

ekonomi. Namun, tidak seperti Gianyar, Tabanan sangat luas dan tentu saja

berada pada jalur terpenting dari Jawa ke pusat Bali. Tabanan juga dekat

dengan Badung sebagai sentral pariwisata. Sama dengan Badung, Tabanan

juga memiliki kawasan Tanah Lot yang sedang merubah wajahnya dengan

besarnya investasi yang diarahkan disana. Tabanan lebih dinamis namun di sisi

lain lebih tidak merata dibandingkan wilayah lain yang berbatasan langsung

dengan ibu kota propinsi.

DI antara beberapa kabupaten di Bali hanya Badung dan Klungkung yang

mengalami penurunan dari rasio Gini yang mereka miliki. Sementara itu

kabupaten lain menunjukkan peningkatan dalam rasio gini yang dimiliki.

Peningkatan terbesar yang terjadi dalam kurun waktu dua tahun ini terjadi di

Kabupaten Gianyar yang tingkat ketimpangannya meningkat dari 0,33 di tahun

2013 menjadi 0,38 di tahun 2014. Kenaikan Gini Rasio di Gianyar sangat unik

mengingat pada periode yang sama Indeks Kemahalan Konstruksi Gianyar juga

mengalami kenaikan yang paling besar dibandingkan dengan Kabupaten/Kota

lainnya. Selain itu untuk tahun 2014 IKK untuk Tabanan dan Buleleng juga

tercatat yang paling tinggi.

Indikator ketimpangan menunjukkan tendensi negatif serius ketika

berada di wilayah dengan tingkat investasi tinggi. Hal ini cukup mudah

dipahami. DI wilayah seperti ini tingkat migrasi yang terjadi sangat tinggi.

Sumber daya yang datang tidak sepenuhnya orang berpendidikan, namun

terdiri juga dari pekerja kasar yang didatangkan untuk proyek konstruksi.

Migran dengan potensi menetap ini cenderung kelompok ekonomi rendah

yang jumlahnya relatif semakin besar dari waktu ke waktu. Wilayah potensial

juga adalah magnet bagi investor dari tempat lain yang kemudian juga


menanamkan modalnya di tempat yang baru. Fenomena ini lambat laun akan

menjadi penyebab meningkatnya ketimpangan. Distribusi pendapatan yang

tidak merata adalah salah satu penyebab dari peningkatan ketimpangan

tersebut.

4.2. INDIKATOR KEMISKINAN BALI

Sejalan dengan masalah ketimpangan ekonomi sebagai persoalan umum

maka kemiskinan adalah masalah selektif seperti halnya pengangguran. Di atas

batas tertentu kemiskinan adalah penghantar distribusi ekonomi pada

ketidakseimbangan. Oleh karenanya kemiskinan haruslah dikondisikan dalam

batas-batas yang wajar. Akan tetapi hal ini seperti tidak berlaku jika menilik

pada korelasi antar dua variabel yaitu kemiskinan dan rasio gini yang terjadi di

Propinsi Bali dari kurun waktu 2000 hingga 2014.

Grafik IV.2Scatter Plot Koefisien Gini dan Jumlah Penduduk Miskin Propinsi Bali Tahun

1997 - 2014


Dalam kurun waktu ini hubungan antara variabel kemiskinan dengan

rasio Gini justru menunjukkan korelasi negatif dan cukup kuat. Hal ini

mengindikasikan bahwa pembangunan telah mengarah pada kondisi pro-poor

namun belum dapat dikatakan pro-equal. Dengan kata lain terdapat indikasi

yang cukup serius pelambatan ekonomi pada kelompok menengah bawah. DI

sisi lain ada kemungkinan populasi orang paling kaya di Bali mengalami

peningkatan dalam hal kapitalisasi meskipun pertumbuhannya tidak terlalu

cepat, setidaknya tidak secepat pertumbuhan penduduk secara umum.

Grafik IV.3Scatter Plot Koefisien Gini dan Persentase Penduduk Miskin Propinsi Bali

Tahun 1997 - 2014

0

50

100

150

200

250

300

0.00 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50

Jum

lah

Pend

uduk

MIs

kin

Rasio Gini

Korelasi = -0,55


Korelasi yang cukup kuat juga terjadi pada persentase penduduk miskin

dengan koefisien Gini. Dilihat dari persentasenya penduduk miskin jauh

mengalami penurunan, sementara itu angka Gini juga mengalami kenaikan

yang cukup cepat dan berlawanan arah.

Dilihat dari pergerakannya, kemiskinan mengalami perubahan pada

pergerakan antara jumlah penduduk miskin dan persentase penduduk miskin

setelah tahun 2003. Setelah tahun ini persentase penduduk miskin rata-rata

memiliki level pergerakan yang jauh rendah dibandingkan dengan jumlah

penduduk miskin. Hal ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan jumlah

penduduk miskin lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan penduduk

Bali sendri.

Grafik IV.4

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0.20 0.25 0.30 0.35 0.40 0.45

Pers

enta

se P

endu

duk

Misk

in

Koefisien Gini

Korelasi = -0,78


Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Propinsi Bali Tahun 2000 - 2014

Jumlah penduduk miskin perkotaan jauh lebih tinggi dibandingkan

pedesaan, meskipun secara persentase jauh lebih rendah dibandingkan

dengan yang terjadi selama dua tahun sebelumnya. Meskipun memiliki

persentase lebih rendah akan tetapi pertumbuhan penduduk miskin di

pedesaan telah meningkat jauh dibandingkan dengan sebelumnya.

Grafik IV.5Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Propinsi Bali Tahun 2011 - 2014

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

50

100

150

200

250

300

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

Persentase Penduduk Miskin (Kanan) Jumlah Penduduk Miskin


Dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya sejak 20101 persentase

penduduk miskin di perkotaan terus mengalami kenaikan. Persentase

penduduk miskin di 2014 menurut data bulan September misalnya mencapai

4,35 persen. Angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan angka tahun

sebelumnya yang mencapai 4,17 persen. Persentase yang lebih tinggi ini

menunjukkan bahwa pertumbuhan orang miskin di perkotaan lebih tinggi

dibandingkan dengan pertumbuhan penduduk itu sendiri.

Grafik IV.6Perkembangan Persentase Penduduk Miskin Perkotaan Bali 2011 – 2014

1 Dengan menggunakan data SUSENAS setiap bulan Maret

[CELLRANGE],[VALUE]

[CELLRANGE],[VALUE]

[CELLRANGE],[VALUE]

[CELLRANGE],[VALUE]

81.8

66.9

79.74

86.76

0 50 100 150 200 250

September 2011

September 2012

September 2013

September 2014

Kota Desa


Sementara itu pertumbuhan penduduk miskin di pedesaan relatif lebih

stagnan meskipun dari sisi persentase sendiri jauh lebih besar. Di desa, 1

diantara 19 orang adalah orang miskin. Pembangunan pedesaan yang

dilakukan apabila diidentikkan dengan kondisi ini justru dapat dikatakan belum

menuai hasil yang diharapkan.

Persentase penduduk miskin mencapai 5,39 persen di bulan September

2014. Persentase pada bulan yang sama tahun sebelumnya mencapai 5 persen.

Pertumbuhan jumlah penduduk miskin terbesar terjadi di bulan September

tahun 2013 yang mencapai 22,49 persen. Sekalipun demikian laju penurunan

penduduk miskin di pedesaan sebanding dengan kenaikan di wilayah

perkotaan. Perkembangan penduduk miskin juga terlihat lebih tinggi

dibandingkan dengan pertumbuhan penduduk pedesaan secara umum.

Dengan meningktnya persentase penduduk miskin bukan tidak mungkin

merupakan indikasi bahwa terdapat peningkatan gap pada penduduk miskin di

kota dan di desa. Kondisi saat ini juga memperlhatkan bahwa ekonomi di

-15.00

-10.00

-5.00

0.00

5.00

10.00

15.00

3.70

4.00

4.30

Sep 2011 Mar-12 Sep 2012 Mar-13 Sep 2013 Mar-14 Sep 2014


pedesaan memiliki keberdayaan yang semakin menurun dalam beberapa

tahun terakhir.

Grafik IV.7Perkembangan Persentase Penduduk Miskin Pedesaan Bali Tahun 2011 – 2014

Garis kemiskinan menunjukkan rata-rata peningkatan sekitar sekitar 8

persen untuk kelompok makanan dan 9 persen untuk kelompok non

makanan2. Hal ini menyebabkan garis kemiskinan meningkat sekitar 8,3

persen. Dibandingkan dengan beberapa periode yang dibandingkan kenaikan

terbesar terjadi di bulan September 2013 yang mengalami kenaikan sekitar 12

persen. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan periode-periode

sebelumnya yang jauh di bawah 10 persen.

Pertumbuhan garis kemiskinan makanan dan non makanan di pedesaan

lebih tinggi dibandingkan yang terjadi di pedesaan. Pada bulen September

2 Pertumbuhan dihitung dengan membandingkan data pada periode yang sama.Kemiskinan pada bulan maret dibandingkan dengan bulan maret. Sementara itukemiskinan pada bulan September dibandingkan dengan bulan yang sama.

5.17 4.79 4.17 4.04 5.00 5.34 5.39

0.00

-6.48

-12.55

-2.69

22.49

6.97

1.71

SEP 2011 MAR-12 SEP 2012 MAR-13 SEP 2013 MAR-14 SEP 2014


pertumbuhan garis kemiskinan makanan di pedesaan mencapai 13 persen

untuk makanan dan 16 persen untuk non makanan. Jauh lebih rendah

dibandingkan dengan pertumbuhan bulan September 2014 dimana kenaikan

masih di bawah 7 persen.

Grafik IV.4Pertumbuhan Garis Kemiskinan Tahun 2012 Hingga 2014

TahunYear

Makanan / Food Non Makanan / Non Food Jumlah / Total

KotaUrban

DesaRural

K + DU + R

KotaUrban

DesaRural

K + DU + R

KotaUrban

DesaRural

K + DU + R

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

2012* 6.80 7.14 6.91 7.44 8.97 7.93 6.99 7.66 7.22

2012** 5.13 5.37 5.21 6.27 7.80 6.79 5.71 6.07 5.69

2013* 8.03 10.27 8.86 8.52 10.21 9.13 8.18 10.25 8.94

2013** 11.05 12.68 11.74 9.36 15.66 11.67 10.53 13.55 11.72

2014* 7.48 8.04 7.78 8.91 11.03 9.82 7.92 8.90 8.39

2014** 4.39 7.08 5.38 9.51 5.79 8.23 5.96 6.70 6.25

2015* 5.94 11.51 8.01 10.35 12.90 11.33 7.31 11.91 9.02

*) Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) - Maret**) Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) - September

Kenaikan garis kemiskinan menyebabkan menyebabkan ambang batas

atas konsumsi kategori miskin mencapai Rp 208.620,- untuk kelompok

makanan dan Rp 93.127,- untuk periode September 2014. Dari tabel di bawah


ini sangat jelas terlihat bahwa kaum miskin masih bergulat dengan konsumsi

makanan yang persentasenya cukup tinggi. Berbeda dengan kelompok non

miskin yang lebih banyak untuk non makanan.

Grafik IV.5Perkembangan Garis Kemiskinan Bali Tahun 2011 – 2014

TahunYear

Makanan / Food Non Makanan / Non Food Jumlah / Total

KotaUrban

DesaRural

K + DU + R

KotaUrban

DesaRural

K + DU + R

KotaUrban

DesaRural

K + DU + R

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

2011* 172 554 150 591 163 800 75 877 59 556 69 372 248 431 210 147 233 172

2011** 177 298 154 921 168 384 78 698 62 284 72 159 255 431 217 205 240 543

2012* 184 288 161 350 175 120 81 520 64 897 74 876 265 808 226 247 249 997

2012** 186 391 163 244 177 163 83 629 67 145 77 058 270 020 230 389 254 221

2013* 199 083 177 921 190 640 88 468 71 525 81 709 287 551 249 446 272 349

2013** 206 993 183 951 197 960 91 456 77 662 86 049 298 449 261 613 284 009

2014* 213 970 192 233 205 477 96 351 79 413 89 733 310 321 271 646 295 210

2014** 216 079 196 981 208 620 100 156 82 159 93 127 316 235 279 140 301 747


Proporsi garis kemiskinan untuk perkotaan dan pedesaan sendiri semakin

rendah dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa batas

bawah untuk kedua wilayah semakin tipis. Apabila pembangunan ekonomi


semakin tidak merata dan proporsi pembangunan untuk pedesaan tidak

ditingkatkan maka dalam beberapa waktu ke depan bukan tidak mungkin lebih

banyak penduduk miskin yang muncul di pedesaan.

Grafik IV.6Perkembangan Proporsi Garis Kemiskinan Desa dengan Kota Bali

Tahun 2011 – 2014

TahunYear Garis Kemiskinan

Makanan Non Makanan Jumlah

(1) (2) (3) (4)

2011* 87.27 78.49 84.59

2011** 87.38 79.14 85.03

2012* 87.55 79.61 85.12

2012** 87.58 80.29 85.32

2013* 89.37 80.85 86.75

2013** 88.87 84.92 87.66

2014* 89.84 82.42 87.54

2014** 91.16 82.03 88.27

2015* 94.56 84.33 91.29


Kemiskinan juga dapat dilihat dari Indikator Kedalaman Kemiskinan.

Meskipun apabila dilihat dari data beberapa tahun terakhir belum bisa

dipastikan mana diantara pedesaan dan perkotaan yang memiliki Indeks

Kedalaman terendah akan tetap data di tahun 2014 hingga 2015 menunjukkan

bahwa indeks kedalaman kemiskinan pedesaan jauh lebih tinggi dibandingkan


dengan pedesaan. Ini berarti secara rata-rata penduduk miskin di pedesaan

berada jauh di bawah garis kemiskinan dibandingkan dengan mereka yang

berada di perkotaan. Hal ini dapat dimengerti apabila kita melihat kembali

kemiskinan sebagai ketidakberdayaan. Lebih terbatasnya masalah pekerjaan di

pedesaan membuat kemiskinan jauh lebih sulit diberantas. Kondisi di pedesaan

dalam menciptakan lapangan pekerjaan jauh lebih sulit dibandingkan masalah

perkotaan dalam mengelola kepadatan. Selain itu tingkat pendidikan yang

rendah adalah faktor lain yang membuat hal ini terjadi.

Grafik IV.8Perkembangan Indeks Kedalaman Bali Tahun 2009 – 2014

Gambaran yang sama juga dapat dilihat dalam perkembangan Indeks

Keparahan Kemiskinan. Sama halnya dengan kedalaman, sejak 2014 kondisi

keparahan kemiskinan di pedesaan jauh lebih buruk dibandingkan dengan yang

terjadi di perkotaan. Kondisi keparahan yang lebih tinggi menunjukkan bahwa

tingkat kesejahteraan orang miskin di pedesaaan lebih beragam dibandingkan

dengan perkotaan. Hal ini cukup kontradiktif mengingat homogenitas

0.00

0.40

0.80

1.20

1.60

Kota Desa Kota+Desa


pekerjaan orang miskin di pedesaaan dibandingkan dengan yang ada di

perkotaan. Apabila homogenitas pekerjaan tidak mampu menjelaskan ada

kemungkinan jam kerja dapat menjadi determinan yang mampu menjelaskan

hal ini.

Grafik IV.9Perkembangan Indeks Keparahan Bali Tahun 2009 – 2014

4.3. PROFIL PENDUDUK MISKIN

4.3.1. PENDIDIKAN

Kemiskinan memiliki hubungan yang sangat dekat dengan pendidikan.

Ketika seseorang memiliki pendidikan yang cukup maka dia bisa melakukan

lebih banyak pilihan terhadap penyesuaian dengan pekerjaan yang diinginkan.

Artinya semakin tinggi pendidikan seorang maka akan semakin banyak juga

preferensi yang dimilikinya untuk memilih pekerjaan yang dikehendaki.

0.00

0.15

0.30

0.45

Kota Desa Kota+Desa


Dalam beberapa hal preferensi ini dengan sangat dekat dengan tingkat

pendapatan yang dimiliki seseorang. Artinya dengan memiliki pendidikan yang

lebih tinggi seseorang secara langsung dapat memilih pekerjaan berdasarkan

tingkat upah yang mereka terima.

Di sisi lain dengan semakin baiknya pembangunan di bidang pendidikan,

kompetisi mencari pekerjaan pada golongan pendidikan tinggi tentunya akan

semakin berat. Akan tetapi dengan semakin baiknya tingkat pendidikan yang

dimiliki oleh angkatan kerja maka secara umum tingkat produktivitas dan

efisiensi yang dihasilkan akan semakin besar.

Menilik pada kondisi pendidikan yang ada proporsi penduduk miskin

yang menamatkan pendidikan SMA ke atas sangat rendah. Dalam level

kabupaten persentase yang menamatkan pendidikan SMA ke atas hanya

berada kisaran tidak lebih dari empat persen. Itu pun hanya di daerah seperti

Badung dan Tabanan. Sementara lebih jauh pengelompokan menurut

pendidikan pada kelompok miskin lebih condong pada pendidikan terendah.

Artinya dalam kelompok yang menamatkan pendidikan SD hingga SMA,

persentase yang terbesar dari grup ini tentunya adalah penduduk miskin yang

menamatkan pendidikan SD.

Grafik IV.10

Penduduk Miskin Menurut Ijazah Tertinggi Tahun 2013


Secara dominan proporsi terbesar diambil oleh penduduk tamatan SD

hingga SMA. Golongan ini secara umum lebih dari tiga per empat penduduk

miskin secara keseluruhan. Persentase tertinggi untuk kelompok pendidikan

ini terdapat pada wilayah-wilayah seperti halnya Denpasar dan Buleleng.

Sementara itu pengaruh tingkat pendidikan dalam sebaran kemiskinan terlihat

jelas di Kabupaten Karangasem. Di Kabupaten ini persentase golongan

pendidikan SD hingga SMA kurang lebih sama dengan yang tidak menamatkan

pendidikan formal.

4.3.2. KETENAGAKERJAAN

Kajian mengenai ketenagakerjaan pada golongan penduduk miskin pada

dasarnya adalah untuk melihat bahwa seringkali kemiskinan yang terjadi bukan

semata karena rasa malas untuk bekerja melainkan pekerjaan yang dimiliki

44.57

37.39

35.70

35.69

30.71

33.98

29.13

29.27

21.89

53.52

61.56

63.68

64.31

65.53

66.02

66.89

70.73

78.11

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Karangasem

Gianyar

Jembrana

Klungkung

Tabanan

Bangli

Badung

Buleleng

Denpasar

<SD SD-SMA >SMA


dalam tingkat pendapatan optimumnya tidak mampu memberikan

penghidupan yang layak kepada mereka.

Hal ini didasari pengamatan bahwa pada dasarnya sangat sedikit

penduduk miskin yang tidak bekerja. Memang jumlah ini tidak serendah

pengangguran dalam artian populasi penduduk akan tetapi cukup untuk

menolak argumentasi bahwa penduudk miskin karena tidak bekerja. Di sisi

sebaliknya ada perspektif lain bahwa perhitungan kemiskinan yang mengacu

per kapita membutuhkan pembagi lain untuk memastikan seseorang

dikategorikan miskin atau tidak. Artinya selain karena faktor rendahnya upah

jumlah anggota rumah tangga tanggungan juga memiliki peran yang sangat

menentukan. Semakin tinggi jumlah anggota rumah tangga maka semakin kecil

kemungkinan pendapatan per kapita yang diterima.

Grafik IV.11

Penduduk Miskin yang Bekerja/Tidak Bekerja Tahun 2013

8.81 20

.09

24.5

2

24.8

7

24.9

5

25.2

9

25.8

7

29.2

8

30.7

1

31.2

0

91.1

9

79.9

1

75.4

8

75.1

3

75.0

5

74.7

1

74.1

3

70.7

2

69.2

9

68.8

0

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Tidak Bekerja Bekerja


Secara umum di Provinsi Bali, persentase penduduk miskin yang bekerja

mencapai 75,05 persen. Perhitungan menunjukkan bahwa dilihat dari

persentasenya, penduduk miskin di Kabupaten Bangli yang memiliki

persentase paling tinggi untuk penduduknya yang bekerja yaitu 91,19 persen.

Sementara itu yang terendah dari persentasenya adalah Jembrana yang hanya

mencapai 68,80 persen.

Sementara itu tingginya persentase penduduk yang bekerja dapat

diasosiakan dengan tingginya penyerapan pada lapangan kerja informal.

Kebanyakan penduduk miskin bekerja sebagai buruh lepas terutama di sektor

pertanian. Hal inilah yang tidak memberikan jaminan akan penghidupan dan

pendapatan yang cukup bagi mereka. Ketidak tentuan inilah salah satu

penyebab mengapa tingkat konsumsi kaum miskin seringkali di bawah tingkat

penghasilan mereka.

Dilihat dari masing-masing sektor penyerap angkatan kerjanya maka

konsentrasi lapangan kerja penduduk miskin lebih banyak pada sektor

pertanian meskipun konsentrasi antar sektornya terlihat sangat berimbang.

Secara umum penduduk miskin di Bali yang bekerja di sektor pertanian

mencapai 38,57 persen dan jasa 31,64 persen. Wilayah urban seperti

Denpasar, penduduk miskinnya justru tidak ada yang bekerja di sektor

pertanian. Konsentrasi sepenuhnya ada di sektor jasa yang mencapai 78,61

persen. Berbeda halnya dengan Klungkung, dan Bangli yang jauh didominasi

sektor pertanian, Penduduk miskin di Gianyar secara mayoritas justru bekerja

di sektor manufaktur.


Grafik IV.12

Penduduk Miskin Menurut Lapangan Usaha Utama Tahun 2013

4.3.3. KESEHATAN

Kesmiskinan dan kesehatan adalah dua hal yang saling berkaitan.

Penduduk miskin cenderung akan lebih sulit mendapatkan pelayanan

kesehatan yang baik karena biasanya pelayanan kesehatan jenis ini

membutuhkan biaya yang mahal. Oleh karenanya untuk memberikan

pelayanan yang kira-kira layak untuk orang miskin, pemerintah Provinsi Bali

dalam hal ini telah memiliki program jaminan kesehatan yang pada dasarnya

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Denpasar

Badung

Gianyar

Bali

Tabanan

Karangasem

Jembrana

Buleleng

Klungkung

Bangli

Pertanian Manufacture Jasa


tidak hanya ditujukan untuk kaum miskin melainkan untuk seluruh masyarakat

Bali. Selain itu jaminan sosial untuk kelompok miskin juga diberikan selain,

program-program mandiri dan khusus yang dilakukan dengan tujuan

pemberdayaan. Hal ini ditujukan semata-mata untuk menjaga

berkesinambungannya program-progam pengentasan kemiskinan sehingga

nantinya masyarakat miskin memiliki kemampuan untuk secara mandiri

mengembangkan ketrampilan yang dimiliki agar sepenuhnya bebas dari

kemiskinan.

Hubungan antara kemiskinan dan kesehatan akan dijelaskan dalam

indikator penggunaan kontrasepsi. Penggunaan kontrasepsi diajdikan indikator

untuk melihat upaya yang dilakukan penduduk miskin untuk mempertahankan

jumlah anggota rumah tangga optimal terkait dengan tingkat pendapatan atau

pengeluaran yang mungkin mereka bisa penuhi. Semakin sedikit persentase

yang menggunakan kontrasepsi maka ada kecendrungan jumlah anggota

rumah tangganya akan semakin besar. Semakin besar jumlah anggota rumah

tangga maka akan semakin besar tingkat pemenuhan konsumsinya. Semakin

besar tingkat pemenuhan konsumsinya maka akan semakian sulit untuk lepas

dari belenggu kemiskinan. Hal inilah yang menjadi poin krusial dalam melihat

fenomena penggunaan kontrasepsi dalam penduduk miskin.

Tercatat untuk tahun 2013, penggunaan kontrasepsi dalam penduduk

miskin bisa dikatakan masih sangat rendah. Hanya 47 persen yang

menggunakan alat ini. Selebihnya sebesar 53 persen tidak menggunakan.

Penetrasi penggunaan alat kontrasepsi tertinggi terjadi di wilayah Bangli

sementara penetrasi terendah terdapat di wilayah Karangasem. Penetrasi di

Bangli mencapai 54,28 persen sementara di Karangasem hanya 41,33 persen.


Grafik IV.13

Penggunaan Kontrasepsi Pada Penduduk Miskin Tahun 2013

4.3.4. KONSUMSI PENDUDUK MISKIN

Pada dasarnya komposisi pengeluaran makanan dan non-makanan secara

tidak langsung akan menggambarkan kondisi kecukupan penghasilan dari

masyarakat itu sendiri. Hal ini mengingat secara umum makanan adalah jenis

barang yang dikategorikan dalam bentuk barang given, atau penambahan

penghasilan cenderung akan mengurangi persentase anggaran yang digunakan

untuk mengkonsumsinya. Pendeknya semakin tinggi tingkat penghasilan

seseorang maka konsumsi akan makanannya menjadi semakin kecil. Kondisi

35.42

40.75

41.33

43.62

43.99

46.53

50.79

52.69

53.86

54.28

0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00

Klungkung

Denpasar

Karangasem

Jembrana

Buleleng

BALI

Gianyar

Tabanan

Badung

Bangli


inilah yang terjadi di Negara-negara maju dimana persentase konsumsi

makanannya sangat kecil.

Perubahan wujud anggaran yang tidak dikonsumsi seringkali digunakan

untuk menambah tabungan. Hal inilah juga yang menjadi penyebab mengapa

tingkat tabungan di wilayah yang lebih maju relatif lebih tinggi dibandingkan

dengan wilayah yang tingkat pendapatannya sangat rendah.

Untuk masyarakat yang perekonomiannya lebih maju, bergesernya

keseimbangan antara konsumsi dan pendapatan ke arah konsumsi seringkali

dikonversi dengan melakukan penarikan tabungan atau pengurangan konsumsi

tersier. Hal ini tidak berlaku untuk penduduk miskin yang justru mensiasati

kenaikan harga dengan pembatasan pada konsumsi primer mereka. Oleh

karenanya dapat dibayangkan bagaimana kondisi orang miskin jika sebagian

besar pendapatannya hanya untuk dikonsumsi pada makanannya.

Konsumsi orang miskin d Provinsi Bali lebih banyak ditujukan untuk

konsumsi non makanan. Sekitar 42,83 persen rata-rata konsumsi digunakan

untuk konsumsi makanan. Persentase terendah konsumsi makanan terdapat di

Kabupaten Badung yang mencapai 39,30 persen dari total konsumsi mereka,

sementara yang paling banyak menghabiskan konsumsi untuk makanan adalah

Karangasem dengan 54,38 persen.


Grafik IV.14

Komposisi Makanan dan Non Makanan pada Konsumsi Penduduk Miskin

Tahun 2013

4.4. PROFIL RUMAH TANGGA MISKIN

4.4.1. JUMLAH ANGGOTA RUMAH TANGGA dan RATA-RATA UMUR

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa jumlah anggota rumah

tangga memiliki peran yang besar dalam menentukan pengeluaran per kapita.

Semakin besar jumlah anggota maka akan semakin besar pembagi dalam

pengeluaran rumah tangga. Demikian halnya dengan rumah tangga miskin,

semakin banyak anggota rumah tangganya maka konsumsi per kapita

penduduk miskin itu sendiri akan mengalami penurunan.

54.38

50.33

50.19

47.95

46.52

45.49

42.83

41.00

39.69

39.30

45.62

49.67

49.81

52.05

53.48

54.51

57.17

59.00

60.31

60.70

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Karangasem

Bangli

Klungkung

Jembrana

Buleleng

Tabanan

BALI

Gianyar

Denpasar

Badung

Makanan Non Makanan


Lebih jauh komposisi anggota rumah tangga juga menentukan

bagaimana pemenuhan kebutuhan dasar dari anggota rumah tangganya.

Dalam penduduk miskin permasalahan ini akan menjadi semakin mengemuka

terkait dengan rasio ketergantungan dalam rumah tangga. Semakin tinggi rasio

ketergantungan, baik dari yang bekerja maupun dari sisi usia maka akan

semakin berat rumah tangga itu dalam memenuhi kebutuhannya. Beberapa

penelitian menunjukkan sekaitan dengan menurunnya tabungan rumah tangga

seiring dengan meningkatnya rasio ketergantungan.

Sejauh dapat diamati akan terlihat pada dasarnya jumlah anggota rumah

tangga pada rumah tangga penduduk miskin tidaklah terlalu tinggi. Rata-rata

jumlah ART pada rumah tangga miskin hanya berada pada kisaran 3,74 orang

per rumah tangga. Rata-rata tertinggi terdapat di wilayah Gianyar dengan

jumlah 4,57 sementara yang terendah adalah Denpasar dengan jumlah ART

3,25 persen. DI sisi lain sebaran ART bisa dikatakan cukup seragam dan tidak

jauh berbeda antar satu daerah dengan daerah lainnya.

Grafik IV.15

Rata-rata Jumlah ART Dalam Rumah Tangga Penduduk Miskin Tahun 2013

3.25 3.

56 3.69

3.74

3.78

3.82

3.87 3.92

3.94 4.

57

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00


Terkait dengan sebaran jumlah ART, pemetaan penduduk miskin di Bali

juga dapat dilihat dari kelompok umurnya. Hal ini untuk melihat potensi-

potensi solusi yang dapat dilakukan terutama dalam subjek kemiskinan yang

bersifat khusus. Apabila konsentrasi penduduk miskin lebih banyak pada

golongan usia muda maka solusi yang diberikan lebih banyak pada pendidikan

yang layak termasuk di dalamnya perluasan di dalam akses sekolah dan

pengetahuan praktis.

Sementara itu jika golongan usia menengah yang justru lebih

mendominasi maka yang diperlukan adalah pemberdayaan dengan

memberikan modal dan ketrampilan praktis yang tentunya ditujukan untuk

kemandirian ekonomi pada penduduk miskin. Di sudut lainnya, penduduk

miskin golongan tua layak mendapatkan jaminan sosial yang lebih besar

dibandingkan dengan memberikan pemberdayaan yang sifatnya praktis. Di sisi

lain mengetahui komposisi menurut umur dapat memberikan gambaran yang

lebih jelas dari rasio ketergantungan pada penduduk miskin.

Apabila melihat ke dalam komposisinya, penduduk usia miskin di Bali

lebih banyak berada pada kelompok usia produktif. Sekitar 52,33 persen

terdapat pada kelompok ini, selebihnya sekitar 40,05 persen ditemukan pada

kelompok usia di bawah 15 tahun. Kondisi ini mengindikasikan bahwa

penanganan penduduk miskin mutlak memerlukan solusi yang sangat

komperehensif baik melalui pemberdayaan maupun dari sisi pendidikan.

Grafik IV.16


Penduduk Miskin Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2013

Solusi untuk masalah pendidikan lebih banyak ditujukan untuk wilayah

Badung dan Gianyar mengingat persentase penduduk miskin usia sekolah

disana memang sangat tinggi. Alternatif lain seperti halnya pemberdayaan

melalui lapangan kerja, modal maupun keahlian lebih banyak diperlukan oleh

Karangasem yang notabene memiliki lebih banyak penduduk miskin di usia

produktif.

4.4.2. KONDISI TEMPAT TINGGAL DAN SUMBER AIR

Kondisi tempat tinggal merupakan salah satu instrumen penting untuk

melihat kondisi kemiskinan secara umum. Penduduk miskin yang dikategorikan

dalam kondisi kronis seringkali memiliki tempat tinggal yang tidak layak.

Kondisi tempat tinggal yang buruk dengan tingkat sanitasi yang kurang

30.6

2

39.0

2

38.5

8

35.4

5

40.0

5

36.4

8

35.2

1

39.7

9

34.3

2

31.6

5

49.2

6 49.5

7

50.8

0

51.4

1

52.3

3

52.4

1

52.7

7

54.8

2

54.9

5

63.1

4

20.1

2

11.4

0

10.6

2

13.1

4

7.62

11.1

1

12.0

2

5.39

10.7

4

5.21

0%

25%

50%

75%

100%

<15 15 - 60 >60


memadai seringkali menjadi penyebab kesehatan penduduk miskin yang

sangat rendah.

Hal ini dapat dilihat dari sisi perumahan dan aspek-aspek penting lainnya

seperti listrik dan sumber air. Perumahan sendiri merujuk luas lantai yang

ditempati oleh rumah tangga miskin. Pemerintah telah melakukan berbagai

program seperti halnya Bedah Rumah untuk meningkatkan kualitas

perumahan serta memberikan tempat hidup layak untuk kaum miskin. Selain

untuk meningkatkan nilai investasi dari aset mereka, kondisi perumahan yang

baik akan mendorong kaum miskin untuk tidak merasa termarjinalisasi dari

lingkungan sekitar hanya karena kondisi perumahan mereka yang lebih buruk

dibandingkan dengan wilayah sekitar.

Data perumahan penduduk miskin menunjukkan bahwa rata-rata luas

tempat tinggal yang ditempati oleh penduduk miskin memang sangat kecil.

Sekitar 68 m2 bangunan harus dibagi oleh sekitar emapt anggota rumah

tangga, inipun tidak termasuk jumlah tempat tinggal bersih setelah dikurangi

oleh luas dapur dan bangunan lainnya. Secara keseluruhan hanya Gianyar yang

cukup tinggi dalam luas bangunan tempat tinggal yang dimiliki dengan

mencapai 82,59 m2. Kondisi ini cukup kontradiktif dengan luas tempat tinggal

orang miskin yang ada di Karangasem yang luas tempat tinggalnya hanya 55,28

m2.


Grafik IV.17

Luas Lantai Rata-rata Rumah Tangga Miskin Tahun 2013

Dilihat dari elektrisitasnya hampir semua rumah tangga miskin di Badung

telah mendapatkan layanan listrik. Secara keseluruhan persentase rumah

tangga yang telah mendapatkan aliran listrik hingga 100 persen adalah

Kabupaten Badung. Selain Badung kabupaten lain di Bali secara rata-rata telah

mendapatkan aliran listrik dengan persentase di atas 98 persen, kecuali Bangli

yang hanya 97,46 persen.

Terkait dengan perumahan hal pokok lain yang harus mendapatkan

perhatian adalah sumber air bersih di rumah tangga. Penggunaan air bersih

mengacu pada kondisi substansial penduduk miskin yang berkaitan dengan

kesehatan dan daya hidup mereka. Semakin buruk kualitas air yang dikonsumsi

maka akan semakin buruk kualitas kesehatan mereka meskipun di satu sisi

asupan makanan mereka sangat baik. Oleh karena itu sebagai kebutuhan yang

0.00

30.00

60.00

90.00


paling esensial kualitas air yang dikonsumsi merupakan faktor kunci kesehatan

seorang individu dan rumah tangga.

Grafik IV.18

Persentase Penggunaan Listrik PLN dan Air Bersih Tahun 2013

Penggunaan air bersih rumah tangga di Bali bisa dikatakan cukup

rendah. Secara umum hanya 68,10 persen yang menggunakan air bersih untuk

kepentingan sehari-hari. Bahkan di Buleleng persentase rumah tangga yang

menggunakan air berish hanya 43,50 persen. Jumlah ini sangat rendah

dibandingkan Denpasar yang mencapai 96,53 persen. Dibandingkan dengan

persentase penggunaan pada penduduk-pun jumlah ini jauh lebih rendah. Oleh

karenanya bisa dikatakan bahwa rendahnya penggunaan air bersih di

kabupaten-kabupaten ini lebih banyak terjadi pada rumah tangga miskin.

97.00

97.50

98.00

98.50

99.00

99.50

100.00

100.50

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

Air Minum Listrik


4.4.3. PROGRAM PEMERINTAH

Hingga saat ini pemerintah telah melakukan berbagai program untuk

mengentaskan kemiskinan salah satunya dengan memberikan bantuan tunai

maupun melalui bentuk lain seperti halnya beras miskin (raskin). Raskin adalah

beras yang ditujukan untuk golongan ekonomi bawah yang ditawarkan dengan

harga lebih murah.

Grafik IV.19

Jumlah Raskin yang Diterima dan Harga Rata-rata per Kg (2013)

Dilihat dari jumlah yang diterima, Raskin di Buleleng tercatat sebagai

yang paling sedikit diterima kaum miskin. Rata-rata kaum miskin di Buleleng

hanya mendapatkan raskin sekitar 4,06 kg. Jumlah ini lebih rendah dari yang

diterima di Badung dengan besaran pengali sekitar empat kalinya. Rata-rata

raskin yang diterima oleh penduduk miskin di Badung mencapai 17,91 kg.

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

0

4

8

12

16

20

Jumlah Harga Rata-rata


Harga rata-rata yang dibayarkan pun cukup berbeda dengan selisih hinga Rp

400,- untuk setiap kg-nya. Apabila harga rata-rata yang dibayarkan di Buleleng

mencapai Rp 2,010,- maka harga rata-rata yang dibayarkan di wilayah Badung

justru hanya sekitar Rp 1,610,-

Selain bantuan raskin, persentase yang memanfaatkan jaminan sosial

pada penduduk miskin di Kabupaten Badung juga merupakan yang tertinggi

dalam perolehan bantuan sosial. Sekitar 5,22 persen penduduk miskin Badung

telah mendapatkan jaminan sosial. Angka ini jauh lebih tinggi dari rata-rata

provinsi yang hanya mencapai 3,98 persen dan Buleleng yang memiliki angka

terendah dengan persentase 3,02 persen.

Hal ini memperlihatkan bagaimana prevalensi bantuan yang diterima

oleh masyarakat miskin. Semakin tinggi yang memperoleh bantuan maka

dapat diasumsikan bahwa penetrasi program pemerintah yang disalurkan

kepada masyarakat golongan bawah telah mencapai hasil yang lebih baik.

4.4.4. AKSES INTERNET

Meskipun bukan merupakan kebutuhan pokok, indikator akses pada

internet sangat diperlukan untuk melihat bagaimana kebebasan informasi

telah berhasil diakses oleh golongan miskin. Dalam pastisipasinya

menggunakan teknologi di sisi lain penduduk miskin telah menggunakan

sebagian penghasilannya untuk ditukar dengan pulsa telepon ataupun kuota

internet. Eksternalitas ini sebenarnya sudah lama diketahui dimana

ketergantungan pada teknologi memiliki sedikit dampak terutama dengan

pertukaran konsumsi pada non makanan. Beberapa penduduk miskin bahkan

tetap merokok sehingga angka konsumsi makanannya menjadi sangat tinggi,

meskipun jika dipilah lagi dengan mengurangi konsumsi ini, proporsi makanan

akan jauh mengalami penurunan.


Grafik IV.20

Persentase Penduduk Miskin yang Menggunakan Akses InternetTahun 2013

Persentase pengguna internet pada kelompok miskin tertinggi hanya

sekitar 39 persen dan itupun terdapat di Kota Denpasar. Kabupaten selain

Badung tercatat memiliki akses internet dengan persentase yang di bawah 20

persen. Di jembrana akses internet justru hanya dinikmati oleh 7,44 persen

penduduk miskin.

0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00

Jembrana

Bangli

Karangasem

Buleleng

Klungkung

Tabanan

Gianyar

BALI

Badung

Denpasar


BAB VPENUTUP

Kemiskinan muncul karena tidak adanya perluasan-perluasan mengenai

pilihan-pilihan hidup untuk meningkatkan tingkat kehidupannya menjadi lebih

baik. Ketiadaan ini muncul karena ketidakmampuan dalam memperoleh

maupun mengelola apa yang telah dimilikinya (internal) dan apa yang

didapatkannya (eksternal).

Perluasan-perluasan pada pilihan mengandung konsep bahwa

kemiskinan tidak hanya dilihat dari sisi ekonomi saja namun juga harus dilihat

dari sisi lain yang pada dasarnya adalah bagian keseharian golongan miskin di

Bali.

Ketika publikasi mengenai kemiskinan diterbitkan pada dasarnya

bukanlah potret kemiskinan melalui angka semata itulah yang diperlukan,

namun juga mengenai sinergi upaya yang merupakan konjugat dari aplikasi

serius mengenai pemberantasan kemiskinan itu sendiri. Kemiskinan harus

dikurangi baik secara relatif maupun absolut, begitu juga dengan kualitas hidup

kaum miskin di Bali yang juga harus ditingkatkan.

Informasi mengenai profil kemiskinan sangat dibutuhkan oleh pengambil

kebijakan untuk penanganan masalah kemiskinan. Dengan mengetahui profil

kemiskinan, pengambil kebijakan dapat lebih memfokuskan program

penanggulangan kemiskinan sehingga dapat lebih sesuai dengan kebutuhan

penduduk miskin tersebut. Dengan demikian, berbagai kebijakan pemerintah


dalam program penanggulangan kemiskinan ke depan dapat lebih efisien,

efektif, dan tepat sasaran.

Publikasi kemiskinan juga diarahkan agar semaksimal mungkin bisa

meyediakan informasi yang spesifik tentang golongan miskin dari sisi

ekonominya, namun juga dari kondisi hidup sehari-hari golongan miskin itu

sendiri.

Akhirnya, publikasi ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan

konsumen/pengguna akan data dan informasi yang berkaitan dengan indikator

kemiskinan. Dengan demikian, upaya pemberdayaan masyarakat miskin dapat

berjalan efisien, efektif, dan tepat sasaran dengan dilandasi semangat

kebersamaan oleh semua pihak baik pemerintah, pengusaha/pelaku bisnis,

dan masyarakat di sekitarnya untuk “berbagi rasa dan berbagi beban” dengan

kaum miskin yang sangat membutuhkan pertolongan


LAMPIRAN

profil kemiskinan provinsi bali...

Documents