program studi ilmu administrasi negara...
TRANSCRIPT
PERBEDAAN MOTIVASI PELAYANAN PUBLIK (PUBLIC SERVICE
MOTIVATION) PNS DAN NON-PNS PADA BIROKRASILEVEL BAWAH
(STREET LEVEL BUREAUCRACY) DI KOTA TANJUNGPINANG
Naskah Publikasi
Oleh
YULIANTI
NIM : 120563201103
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
TANJUNGPINANG
2016
SURAT PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING
Yang bertandatangan dibawah ini adalah Dosen Pembimbing Mahasiswa yang
diebutdibawah ini :
Nama : YULIANTI
NIM : 120563201103
Jurusan/Prodi : ILMU ADMINISTRASI NEGARA
Alamat : JL. Sultan Mahmud Tg.unggat Rt.008 Rw.003
No Telp : 082386743357
Email : [email protected]
Judul Naskah : Perbedaan motivasi pelayanan publik (public service
motivation) PNS dan Non-PNS pada Birokrasi Level
Bawah di Kota Tanjungpinang.
Menyatakan bahwa judul tersebut sudah sesuai dengan aturan tata tulis naskah
ilmiah dan untuk dapat diterbitkan.
Tanjungpinang , Agustus 2016
Yang menyatakan,
Dosen Pembimbing I Dosen Pembimbing II
PERBEDAAN MOTIVASI PELAYANAN PUBLIK (PUBLIC SERVICE
MOTIVATION) PNS DAN NON-PNS PADA BIROKRASILEVEL BAWAH
(STREET LEVEL BUREAUCRACY) DI KOTA TANJUNGPINANG
YULIANTI
WAHJOE PANGESTOETI
WAYU EKO YUDIATMAJA
Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara, FISIP, UMRAH, [email protected]
ABSTRAK
Tujuan penelitian ini pada dasarnya adalah untuk mengetahui Apakah Ada
Perbedaan Motivasi Pelayanan Publik (Public Service Motivation) PNS dan Non-
PNS pada Birokrasi Level Bawah (Street Level Bureaucracy) di Kota
Tanjungpinang. Dasar penelitian ini mengacu pada teori Perry danWise (1990)
mendefinisikan motivasi pelayanan publik atau PSM (Public Service
Motivation)sebagai kecenderungan seseorang individu untuk memberikan respons
motif yang secara umum dan unik terhadap institusi publik, yang meliputi
Ketertarikan kepada pembuatan kebijakan publik (attraction to public policy
making), Tanggungjawab kepada kepentingan publik dan kewajiban sebagai
warga negara (commitmen to public interest and civic duty, Perasaan simpati atau
kasihan (compassion),Sikap pengorbanan diri (self- sacrifice).
Jenis penelitian yang akan peneliti laksanakan ini adalah penelitian yang
bersifat deskriptif komperatif,penentuan dalam penggunaan penelitian deskriptif
komperatif karena penelitian ini bertujuan untuk meneliti satu variabel yaitu
Public Service Motivation (PSM) dan dua kelompok sampel yang berbeda yaitu
PNS dan Non-PNS di seluruh Kelurahan Kota Tanjungpinang.
Hasil penelitian dan pembahasan, dalam penelitian ini yaitu tidak ada
perbedaan motivasi pelayanan publik (public servicemotivation) PNS dan Non-
PNS pada Birokrasi Level Bawah (street level bureaucracy)di Kota
Tanjungpinang.Hal tersebut dibuktikandengan perhitungan t-testdengan taraf
signifikansi 5%, (tingkat kepercayaan 95%) diperoleh thitung 0,991 selanjutnya
dibandingkan dengan ttabel 1,971, sehingga dapat dinyatakan bahwa perbedaan
yang ada adalah tidak signifikan karena thitung<ttabel (0,991<1,971). Rata-rata untuk
PNS dengan nilai 3,96. Sedangkan untuk Non-PNS nya dengan rata-rata nilai
4,03 Pada intinya, motivasi pelayanan publik yang positif tentu saja akan
melahirkan pekerja atau pegawai yang kompeten dan berdedikasi tinggi terhadap
tugas dan kewajibannya, serta dapat meningkatkan prestasi kerjanya.
Kata Kunci : Public Service Motivation (PSM), PNS, Non-PNS.
PERBEDAAN MOTIVASI PELAYANAN PUBLIK (PUBLIC SERVICE
MOTIVATION) PNS DAN NON-PNS PADA BIROKRASILEVEL BAWAH
(STREET LEVEL BUREAUCRACY) DI KOTA TANJUNGPINANG
YULIANTI
WAHJOE PANGESTOETI
WAYU EKO YUDIATMAJA
Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara, FISIP, UMRAH, [email protected]
ABSTRACT
The purpose of this study is essentially to determine Is There A Difference
Motivational Public Service (Public Service Motivation) civil servants and non-
civil servant at the Lower Level Bureaucracy (Street Level bureaucracy) in
Tanjungpinang. Basis of this research refers to the theories Perry danWise (1990)
defines motivation of public service or PSM (Public Service Motivation) as the
tendency of an individual to respond motifs are common and unique to public
institutions, which include interest to public policy (attraction to public policy
making), responsibility to the public interest and obligations as a citizen
(commitmen to public interest and civic duty, feelings of sympathy or pity
(compassion), attitude of self-sacrifice (self-sacrifice).
This type of research will be the researcher carried out this is a descriptive
study of comparative, determination in the use of descriptive study of comparative
for this study aimed to examine the variables: Public Service Motivation (PSM)
and two groups of different samples are civil servants and non-civil servants
throughout the Village Tanjungpinang.
The results of research and discussion, in this research that there is no
difference in motivation of public service (public servicemotivation) civil servants
and non-civil servant at the Lower Level Bureaucracy (street level bureaucracy)
in the Tanjungpinang.Hal City t-testdengan calculation dibuktikandengan
significance level of 5%, ( 95% confidence level) subsequently obtained t 0.991
compared with 1.971 ttabel, so it can be stated that the differences are not
significant because tcount <t table (0.991 <1.971). Average for civil servants with
a value of 3.96. As for his non-civil servants with an average value of 4.03
In essence, public service motivation positive course will give birth to workers
or employees who are competent and dedicated to their duties and obligations,
and to improve its performance.
Keywords: Public Service Motivation (PSM), civil servants, non-civil servants.
1
1. Pendahuluan
1.1 Latar Belakang
Penelitian ini mengkaji tentang Perbedaan motivasi pelayanan publik
(public service motivation)PNS dan Non-PNS pada Birokrasi Level Bawah.
KarenaPerbedaan motivasi pelayanan publik (public service motivation)
PNS dan Non PNS pada Birokrasi Level Bawah sangat penting dilakukan
dan seharusnya diberi perhatian serius oleh para peneliti sektor publik, karena
motivasi pelayanan publik merupakan faktor penting yang akan menentukan
berkualitas atau tidaknya suatu pelayanan yang diberikan oleh seseorang
pegawai publik dalam hal ini PNS dan Non-PNS kepada masyarakat yang
memerlukannya.
PNS dan Non-PNS merupakan birokrat yang bekerja di dalam sebuah
sistem birokrasi. Di dalam konsep birokrasi terdapat istilah street level
bureaucracy (SLB). Apabila dilihat dari arti katanya, maka SLB mengandung
makna birokrasi yang berada di level paling bawah (lapangan). Artinya,
birokrasi pada level ini akan berhubungan langsung dengan masyarakat
(objek yang terkena kebijakan) .
Disamping itu, perbaikan dan peningkatan kemampuan dari pada PNS dan
Non-PNS semakin menjadi pusat perhatian karena fungsinya yang strategis
dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Apalagi bila
mengingatbahwa pelayanan publik merupakan tugas penting dan menyangkut
kepentingan orang banyak.
2
Motivasi pelayanan publik (public service motivation) dalam pelaksanaan
pelayanan oleh birokrasi sangatlah penting untuk dipahami dan diperhatikan
karena ini sangat menentukan keberhasilan dalam pelaksanaan tugas seorang
yang memberikan pelayanan dalam hal ini bukan saja PNS tetapi juga Non-
PNS itu sendiri. Sebagai pelayan masyarakat (public service) sudah
seharusnya memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat.
Pelayanan yang berkualitas selain bermanfaat bagi masyarakat juga
bermanfaat terhadap citra aparat pemerintah itu sendiri.
Moekijat (2002:73) berpendapatbahwa motivasi adalah pemberian
dayapenggerak yang menciptakan kegairahankerja seseorang, agar mereka
mau bekerjasama, bekerja efektif, dan terintegrasidengan segala daya
upayanya untukmencapai kepuasan. Motivasi kerja pegawaiini bisa
dipengaruhi oleh berbagai faktorbaik faktor intrinsik maupun
ekstrinsik.Faktor intrinsik adalah faktor motivasi yangberasal dari dalam diri
seseorang sehingga mampu mendorongnya untuk melakukan atau
mengerjakan pekerjaannya atau bisadisebut dengan PSM (Public
ServiceMotivation), Sedangkan faktor ekstrinsikadalah faktor yang berasal
dari luar diriseseorang, seperti lingkungan kerja, dan lain sebagainya
Seiring dengan berkembangnya pemahaman masyarakat mengenai hak-
haknya dalam mendapatkan pelayanan yang maksimal, maka tuntutan
terhadap pelayanan publik yang berorientasi pada kepuasan masyarakat dan
keprofesionalan pelayanan itu sendiri mutlak diterapkan di Kota
Tanjungpinang.
3
Motivasi dalam pekerjaan pelayanan publik ini telah sering menjadi
sorotan atau perhatian banyak peneliti karena ia berhubungan sangat erat
dengan prestasi kerja seseorang atau organisasi dalam mencapai berbagai
tujuannya. Uraian dalam penelitian ini dibuat berdasarkan studi literature dan
analisis dari berbagai kajian para peneliti dari berbagai instansi pemerintah
dibarat. Ada beberapa penelitian terdahulu yang dapat dijadikan rujukan
dalam memahami Motivasi pelayanan publik (public service motivation)
sebagaiberikut :
1. Crewson (1997) menemukan bahwapegawai di sektor publik
lebihmengutamakan dan mementingkanpelayanan kepada
masyarakatdibandingan para pegawai di sektorswasta. Hal ini berarti
pegawai padasektor publik memiliki motivasi yangbersifat instrinsik,
ia merasa puasketika bisa melayani masyarakatdengan baik. Berbeda
denganpegawai di sektor swasta yang lebihmengutamakan gaji dan
kenaikanpangkat.
2. Houston (2000) yang mengatakanbahwa pegawai di sektor publik
banyak termotivasi oleh ganjarankerja yang bersifat instrinsik
dibandingkan ganjaran yang bersifat ekstrinsik. Hal ini berarti bahwa
parapegawai pada organisasi-organisasipublik (pemerintahan)
nampaknyalebih termotivasi oleh kepeduliankepada masyarakat dan
keinginanuntuk memberikan pelayanan untukkepentingan publik,
bukan untukkepentingannya sendiri.
4
3. Moynihan dan Pandey (2007), Penelitian mereka
membuktikanbahwa public service motivation (PSM) pegawai
pemerintah tidak hanyadipengaruhi oleh latar belakang individual
mereka, tetapi juga dipengaruhi olehlingkungan organisasi dimana
mereka bekerja.
4. Dian (2015), penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Motivasi
Pelayanan Publik di Dinas TataRuang dan Bangunan Kota Makassar
masih rendah.Secara garis besar motivasi pelayanan publik yang di
tunjukkan olehpegawai di Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota
Makassar jika dilihat melalui empat dimensi yang dikemukakan
Perry dan Wise masih rendah.Untuk itu butuhkan peran organisasi
untuk menumbuh kembangkan motivasi pelayanan publik pegawai.
Uraian dalam penelitian ini dibuat berdasarkan studi literatur dan analisis
dari berbagai hasil kajian para peneliti dari berbagai instansi pemerintah di
Barat maupun di Indonesia.Dari studi di atas mengenai Motivasi pelayanan
publik (public service motivation) telah banyak yang mengkaji tentang PNS
nya saja sedang kan untuk membandingkan Motivasi pelayanan publik
(public service Motivation) PNS dan Non-PNS tergolong masih jarang
bahkan belum ada sama sekali.
Motivasi pelayanan publik (public service Motivation) dapat didefinisikan
sebagai kecenderungan individual untuk merespon terhadap motif-motif
dasar yang unik dalam suatu institusi dan organisasi publik. Orang-orang
yang bekerja di sektor pelayanan publik memiliki ketertarikan dan motivasi
5
tertentu. Ada tiga motif yang dicirikan dalam public service motivation
(PSM), yaitu motif rasional, norma dan afektif (Perry danWise, 1990).
Menurut Crewson (1997), public service motivation (PSM) juga bisa
didefinisikan sebagai orientasi pelayanan seorang individu minus orientasi
ekonomis supaya berguna bagi masyarakat, orientasi untuk menolong orang
lain,dan semangat untuk memperoleh prestasi yang bersifat intrinsik atau
yang berorientasi pelayanan (service orientation).
Public service motivation (PSM) adalah salah satu bentuk atau bagian
yang khas dari motivasi yang dapat didefinisikan sebagai motivasi yang
mencakup kepercayaan, nilai, dan sikap yang melampaui kepentingan pribadi
dan kepentingan organisasi, mendorong seorang pekerja atau pegawai untuk
berbuat baik kepada orang lain dan menyumbangkan darma baktinya kepada
kesejahteraan organisasi dan masyarakat (Perry danHondeghem: 2008).
Artinya, motivasi pelayanan publik yang positif tentu saja akan melahirkan
pekerja atau pegawai yang kompeten dan berdedikasi tinggi terhadap tugas
dan kewajibannya, serta dapat meningkatkan prestasi kerjanya.
Penelitian ini melihat Perbedaan motivasi pelayanan publik (public service
motivation) PNS dan Non-PNS pada Birokrasi Level Bawah di Kota
Tanjungpinang.Sebagaimana kita ketahui selama ini banyak peneliti yang
meneliti tentang Motivasi pelayanan publik (public service motivation) PNS,
sedangkan Non-PNS nya dilupakan begitu saja, padahal bukan menjadi
rahasia umum lagi, dilihat dari kenyataan yang sebenarnya, dalam melakukan
pelayanan publik masih banyak yang belum terlaksanakan dengan baik.
6
ApakahPNS melakukan pelayanan publik lebih baik sesuai dengan
tanggungjawabnya atau masih kurang baik. Atau sebaliknya pelayanan publik
Non-PNS lebih baik dibandingkan dengan PNS. Kalau kita bandingkan
antara PNS dengan Non-PNS yang lebih maksimal dalam melakukan
pelayanan publiknya adalah Non-PNS nya.Berdasarkan hasil pegamatan
sementara yang peneliti lakukan di beberapa Kelurahan dapat dilhat bahwa
Non- PNS nya lebih memiliki integritas, kapabilitas, dan akuntabilitas yang
lebih tinggi dibandingkan dengan PNS itu sendiri.
Dari uraian diatas maka penulistertarik untuk melakukan suatu penelitian
dengan menggunakan teori Public Service motivation (PSM) dengan judul
“PERBEDAAN MOTIVASI PELAYANAN PUBLIK ( PUBLIC
SERVICE MOTIVATION) PNS DAN NON-PNS PADA
BIROKRASILEVEL BAWAH (STREET LEVEL BUREAUCRACY)
DI KOTA TANJUNGPINANG” .
1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan dan mengingat
pentingnya Public Service motivation (PSM), maka dalam penelitian ini
penulis merumuskan permasalahan pokok yaitu “APAKAH ADA
PERBEDAAN MOTIVASI PELAYANAN PUBLIK ( PUBLIC
SERVICE MOTIVATION) PNS DAN NON-PNS PADA
BIROKRASILEVEL BAWAH (STREET LEVEL BUREAUCRACY)
DI KOTA TANJUNGPINANG”.
1.3 Tujuan Dan Kegunaan
1.3.1 Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini pada dasarnya adalah untuk mengujiApakah Ada
Perbedaan Motivasi Pelayanan Publik (Public Service Motivation) PNS
7
dan Non-PNS pada Birokrasi Level Bawah (Street Level Bureaucracy) di
Kota Tanjungpinang.
1.3.2 Kegunaan Penelitian
Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:
a. Secara praktis diharapakan penelitian Public Service Motivation (PSM)
ini dapat memberikan sumbangan pemikiran pada seluruh Kelurahan
yang ada di Kota Tanjungpinang, mengingat penulis meneliti di seluruh
Kelurahan yang ada di Kota Tanjungpinang.
b. Secara Akademis diharapakan penelitian Public Service Motivation
(PSM) ini dapat memberikan sumbangan terhadap pembangunan ilmu
pengetahuan dalam bidang Ilmu Administrasi Negara terutama untuk
konsep Public Service Motivation.
II. KERANGKA TEORITIS
2.1 Pengertian Birokrasi
Birokrasi merupakan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang
dijalankan pegawai negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Dalam Sedarmayanti (2013:67-68) :
“ Birokrasi adalah struktur organisasi digambarkan dengan hierarki
yang pejabatnya diangkat atau ditunjuk, garis tanggung jawab dan
kewenangannya diatur oleh peraturan yang diketahui (termasuk
sebelumnya), dan justifikasi setiap keputusan membutuhkan referensi
untuk mengetahui kebijakan dan pengesahannya ditentukan oleh
pemberi mandat diluar struktur organisasi itu sendiri. Birokrasi adalah
organisasi yang memiliki jenjang, setiap jenjang diduduki oleh
pejabat yang ditunjuk/diangkat, dsertai aturan tentang kewenangan
dan tanggung jawabnya, dan setiap kebijakan yang dibuat harus
diketahui oleh pemberi mandat. Pemberi mandat pada sektor swasta
adalah para pemegang saham, pada sektor publik adalah rakyat.”
8
Birokrasi adalah suatu organisasi formal yang diselenggarakan
berdasarkan aturan,bagianunsur yang terdiri dari pakar yang terlatih. Biasanya
organisasi yang memiliki pemusatan kewibawaan yang menekankan unsur tata
susila, pengetahuan teknis, dan tata cara impersonal. Birokrasi juga berarti alat
kontrol yang miliki hierarki yang berbeda dengan organisasi. Wujud birokrai
berupa organisasi formal yang besar merupakan ciri nyata masyarakat modern
dan bertujuan menjalankan tugas pemerintahan serta mencapai keterampilan
dalam bidang kehidupan.
Birokrasi menurut Weber adalah suatu tipe ideal, karena itu dalam bentuk
murni memang tak berwujud dalam suatu masyarakat, karena organisasi formal
yang berwujud dalam masyarakat hanya mendekati tipe ideal dalam derajat
berlainan satu sama lain.
2.2 Pengertian Kepegawaian
Pegawai merupakan salah satu aset utama suatu instansi yang menjadi
perencana dan pelaku aktif dari setiap aktivitas organisasi. Mereka mempunyai
pikiran, perasaan,keinginan,status, dan latar belakang pendidikan, usia dan jenis
kelamin yang heterogen yang dibawa kedalam suatu organisasi. Kualitas dan
kuantitas sumber daya manusia harus sesuai dengankebutuhan organisasisupaya
efektif dan efisien menunjang tercapainya tujuan (Hasibuan,2011:27)
Aparatur sipil negara merupakan aset utama instansi pemerintah.
Instansi pemerintahperlu membangun aparatur sipil negara yang memiliki
integritas, profesional, netral dan bebasdari intervensi politik, bersih dari praktik
korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampumenyelenggarakan pelayanan publik
9
bagi masyarakat. Pemerintah dalam melaksanakanfungsinya senantiasa
menetapkan kebijakan-kebijakan serta peraturan-peraturan. Aparatur sipilnegara
sebagai alat pemerintah memiliki peran penting sebagai pegawai yang
berkewajiban menyalurkun komponen kebijakan-kebijakan dan peraturan-
peraturan pemerintah. Menurut Logeman pegawai adalah setiap pejabat yang
mempunyai suatu hubungan dinas dengan Negara.
Menurut hubungan dinas itu mereka wajib melakukan jabatan-jabatan yang
ditugaskan kepada Mereka Aparatur sipil negara merealisasikan kebijakan
pemerintah melalui pelayanan terhadap masyarakat.Dalam fungsi pelayanan
terkandung tujuan untuk menciptakan keadilan dalam masyarakat. Artinya bahwa
siapa pun dalam masyarakat itu harus mendapat perlakuan yangsama, tidak
memandang apakah dia kaya atau rakyat biasa, harus mendapat perlakuan yang
sama.
Menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara,Aparatur Sipil Negara terdiri atas Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). PNS merupakan Pegawai
ASN yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian
dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional,sedangkan PPPK merupakan
pegawai aparatur sipil negara yang diangkat sebagai pegawaidengan perjanjian
kerja oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan kebutuhan
InstansiPemerintah dan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara.
10
Pemerintah dalam melaksanakan tugas tertentu dalam instansi pemerintah
mengenal pula tenaga honorer. Kebutuhan akan tenaga honorer dalam instansi
pemerintah tersebut untuk memenuhi kebutuhan pegawai tertentu. Hal tersebut
demi tercapainya kelancaran dalam pelaksanaan sebagian tugas-tugas
pemerintahan dan pembangunan.Tenaga honorer dan pegawai negeri sipil
walaupun melaksanakan tugas dalam instansi pemerintah namun memiliki
perbedaan yang mendasar.
Menurut Pasal 1 butir 1 PeraturanPemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang
Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi PegawaiNegeri Sipil, Tenaga Honorer
adalah seseorang yang diangkat oleh Pejabat PembinaKepegawaian atau pejabat
lain dalam pemerintahan untuk melaksanakan tugas tertentu padainstansi
pemerintah atau yang penghasilannya menjadi beban Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Menurut Undang-Undang Nomor 5Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara, Pegawai Negeri Sipil adalah warga negara Indonesiayang memenuhi
syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabatpembina
kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Perbedaan antara
TenagaHonorer dengan PNS dapat terlihat dalam peraturan perundang-undangan
secara implisit. Tenagahonorer diangkat untuk melaksanakan tugas tertentu,
sedangkan PNS diangkat untuk mendudukijabatan pemerintahan.
Tenaga honorer dibagi menjadi dua yakni Tenaga Honorer kategori I dan
Tenaga honorer kategori II. Perbedaannya terletak pada pembiayaan penghasilan
tenaga honorer tersebut. Penghasilan Tenaga Honorer Tingkat I dibiayai oleh
11
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah. Sedangkan penghasilan Tenaga Honorer kategori II tidak
dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah.
2.3 Motivasi
Istilah motif sering dibedakan dengan istilah motivasi.Kata “motif”
diartikan sebagai daya upaya yang mendorong seseorang untuk melakukan
sesuatu (Sadirman, 2005:73). Makmun (2005:37) menjelaskan bahwa meskipun
para ahli mendefinisikannya dengan cara dan gaya yang berbeda namun
esensinnya menuju pada maksud yang sama , yaitu motivasi merupakan sesuatu
kekuatan (power) atau tenaga (force) atau daya (energy) atau keadaan yang
kompleks(a complex state)dan kesiapsediaan (preparatory set)dalam diri individu
untuk bergerak kearah tujuan tertentu baik disadari maupun tidak disadari.
Mangkunegara (2005:1993) mengatakan “motivasi dapat pula dikatakan
sebagai energi untuk membangkitkan dorongan dalam diri (drive arousal)”.
Berdasarkan pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa motivasi kerja
merupakan prilaku suatu individudan dorongan untuk melakukan kegiatan-
kegiatan tertentu agar seseorang agar dapat menyesuaikan diri terhadap
lingkungan guna mencapai suatu tujuan.
Terdapat banyak teori motivasi yang berkembang, dan yang cukup
familiar serta banyak digunakan adalah teori Abraham Maslow, kebutuhan
Manusia itu bertingkat-tingkat (hirarchy) yaitu sebagai berikut:
12
1) Kebutuhan fisikologis/ fisik (Physiological Needs) yaitu kebutuhan untuk
mempertahankan hidup, misalnya kebutuhan makan, kebutuhan minum,
kebutuhan perumahan dan udara.
2) Kebutuhan keamanan dan keselamatan (Safety and Security Needs) yaitu
kebutuhan akan kebebasan dari ancaman yakni merasa aman dari ancaman
terjadinya gangguan kerja dan keselamatan dalam melaksanakan pekerjaan
yang dilakukan.
3) Kebutuhan rasa memiliki / sosial (Affiliation or Acceptance Needs) yaitu
kebutuhan yang berkaitan denga berhubungan atau terlibat dengan
pegawai lainnya dalam pelaksanaan kerja yang dilakukan, kebutuhan ingin
diterima dan dihormati oleh rekan-rekannya.
4) Kebutuhan akan prestise/ penghargaan diri (Esteem or status needs) yaitu
kebutuhan akan penghargaan diri dan pengakuan serta penghargaan diri
pimpinan rekan kerja serta dari masyarakat lingkungan tempat tinggal
pegawai.
5) Kebutuhan akan aktualisasi diri (Self Actualization Needs) yaitu
kebutuhan akan realisasi diri dengan menggunakan kemampuan,
keterampilan, potensi diri yang optimal untuk mencapai prestasi kerja
yang tinggi.
Selanjutnya Moekijat ( 2002: 150) mengatakan “ ada beberapa indikator
penting yang dapat menumbuhkan motivasi kerja bagi karyawan atau pegawai
dalam pelaksanaan pekerjaannya, yaitu:
13
1. Penghargaan yaitu adanya pujian dari pimpinan atas prestasi yang telah
diberikan kepada pegawai, dan adanya intensif, seperti uang transportasi
dan uang lembur kepada pegawai.
2. Pengembangan yaitu adanya usaha untuk mengembangkan sumber daya
pegawai dengan cara pemberian pendidikan dan latihan atau diklat,
pelatihan keterampilan dan kesempatan untuk mengikuti seminar-seminar
sesuai dengan bidang tugas.
3. Kesempatan berkarier yaitu adanya kebebasan pegawai untuk
menunjukkan kemampuan dalam bekerja, seperti memberikan ide dan
gagasan yang membangun bagi kemajuan organisasi, aktif mengikuti
kegiatan-kegiatan yang ada baik yang diselenggarakan dari dalam
organisasi maupun dari luar organisasi, sehingga pegawai memiliki
kesempatan berkarier yang lebih luas lagi.
4. Menempatkan pekerja pada tempat yang tepat yaitu penempatan posisi
pegawai sesuai dengan keahlian atau keterampilan, sesuai dengan tingkat
pendidikan, pengalaman, dan golongan atau pangkat pegawai.
Dapat dipahami bahwa dalam menumbuhkan motivasi kerja bagi pegawai
dalam pelaksanaan kerja dipengaruhi oleh perhatian dari organisasi dalam hal
pemberian penghargaan, memberikan kesempatan berkarier bagi pegawai dan
sebagainya sehingga pegawai lebih bergerak untuk bekerja yang lebih baik lagi
dalam melakukan pekerjaannya.
14
2.4 Public Service Motivation (PSM)
Public Service Motivation (PSM) merupakan konsep yang tegolong masih
baru dalam kajian Ilmu Administrasi Publik yang berbeda maknanya dengan
konsep motivasi pada umumnya. Konsep motivasi secara umum merujuk kepada
kekuatan yang memberi dorongan, mengarahkan, dan mengekalkan tingkah laku
seseorang individu. Sedangkan motivasi pelayanan publik atau PSM adalah salah
satu bentuk atau bagian yang khas dari motivasi yang dapat didefinisikan sebagai
motivasi yang mencakup kepercayaan, nilai, dan sikap yang melampaui
kepentingan pribadi dan kepentingan organisasi, mendorong seseorang pegawai
untuk berbuat baik kepada orang lain dan menyumbangkan darma baktinya
kepada kesejahteraan organisas dan masyarakat.
Perry danWise (1990) mendefinisikan motivasi pelayanan publik atau
PSM (Public Service Motivation)sebagai kecenderungan seseorang individu
untuk memberikan respons motif yang secara umum dan unik terhadap institusi
publik, yang meliputi:
1. Ketertarikan kepada pembuatan kebijakan publik (attraction to public
policy making)dimensi pertama ini sangat erat kaitannya dengan motivasi
untuk mencapai prestasi yang menginginkan seseorang individu
memperoleh kepuasan batin/pribadi.
2. Tanggungjawab kepada kepentingan publik dan kewajiban sebagai warga
negara (commitmen to public interest and civic duty) dimensi kedua ini
erat kaitannya dengan motif atau keinginan untuk melayani kepentingan
publik yang dapat berupa kepentingan individu dalam program atau
15
pelayanan publik tertentu disebabkan adanya pendirian atau keyakinan
yang tulusdan kasih sayang terhadap kepentingan sosial.
3. Perasaan simpati atau kasihan (compassion) dimensi ketiga ini dicirikan
oleh adanya keinginan untuk menolong orang lain. Artinya motif ini
mencakupi sifat mementingkan kepentingan orang lain (altruism). Sikap
ikut merasakan perasaan orang lain (empathy), kayakinan moral (moral
conviction), dan keinginan-keinginan (prosocial) lainnya. Dimensi ini
ditunjukkan dengan sikap pegawai yang tetap sabar melayani masyarakat,
memiliki kemampuan untuk merasakan keaadaan emosional orang lain,
merasa simpatik dan mencoba menyelesaikan masalah, serta mengambil
persepektif orang lain.
4. Sikap pengorbanan diri (self- sacrifice) sementara dimensi keempat ini
erat kaitannya dengan sikap mencintai tanah air (patriotism), tanggung
jawab kepada tugas (duty), dan kesetiaan (loyality) kepada negara.
Pegawai akan sepenuh hati dalam bekerja. Bahkan terkadang harus
mengorbankan kepentingan pribadinya demi kepentingan negara dan
tugasnya.
Sementara Crewson (1997) mengemukakan bahwa Public Service
Motivationadalah orientasi pelayanan seseorang individu agar berguna bagi
masyarakat, orientasi untuk menolong orang lain, dan semangat untuk
memperoleh prestasi yang bersifat intrinstik atau yang berorientasi pelayanan
(service orientation). Sedangkan menurut Willem, Vos, dan Buelens konsep
motivasi pelayanan publik diperkenalkan untuk menunjukkan motivasi pelayanan
16
publik diperkenalkan untuk menunjukkan motivasi yang beasaskan nilai-nilai
dan sikap melampaui kepentingan diri sendiri atau kepentingan organisasi.
Setiap pegawai publik memang seharusnya memiliki motivasi yang semata-mata
hanya dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan publik dan bukan untuk
kepentingan dan kebutuhan pribadi semata-mata atau untuk kepentingan yang
bersifat ekstrinsik. Motivasi seorang pegawai publik yang lebih mengutamakan
kepentingan orang lain atau kepentingan negara dari pada kepentingan diri
pribadi inilah yang dipahami sebagai motivasi pelayanan publik.
Pandey dan Stazyk (2008) mengemukakan bahwa latar belakang (antecedent)
yang mempengaruhi Public Service Motivation (PSM) dapat diketegorikan ke
atas tiga hal yaitu:
1. Faktor sosial-demografi (socio-demographic factors)Faktor sosial demografi
diantaranya yaitu faktor yang berhubungan dengan umur , pendidikan dan
jenis kelamin.
2. Latar belakang institusi sosial (social institution antecedents) Latar
belakang institusi sosial yaitu faktor-faktor yang berkenaan dengan
sosialisasi keluarga, sosialisasi agama, dan profesionalisme.
3. Latar belakang organisasi (organizational antecedents.Latar belakang
organisasi yaitu faktor-faktor yang antara lain berhubungan dengan budaya
organisasi , aturan-aturan birokrasi, perubahan dalam organisasi, level
hirarki. Dan masa kerja organisasi.
Konsep motivasi pelayan publik menurut Vandenabeele (2007) telah
dikembangkan sebagai pengimbang terhadap motivasi kepentingan diri (self-
17
interst)yang ditemukan dalam teori pilhan rasional. Sedangkan menurut Willem,
Vos, dan Buelens (2010) konsep motivasi pelayanan publik diperkenalkan untuk
menunjukkan motivasi yang berasaskan nilai- nilai dan sikap melampaui
kepentingan diri sendiri atau kepentingan organsasi.
Selanjutnya, dalam salah satu kajian Perry dijelaskan pula bahwa motivasi
pelayanan publik itu dipengaruhi oleh berbagai latar belakang dari seseorang
individu yang berkenaan dengan lima perkara, yaitu:
1. Sosialisasi dalam keluarga
2. Sosialisasi dalam agama
3. Profesionalisme
4. deologi politik
5. Korelasi atau karakteristik demografi
III. Hasil Penelitian
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, yaitu tidak ada perbedaan
motivasi pelayanan publik (public servicemotivation) PNS dan Non-PNS pada
Birokrasi Level Bawah (street level bureaucracy)di Kota Tanjungpinang.Hal
tersebut dibuktikan dengan perhitungan t-testdengan taraf signifikansi 5%,
(tingkat kepercayaan 95%) diperoleh thitung 0,991 selanjutnya dibandingkan
dengan ttabel1,971, sehingga dapat dinyatakan bahwa perbedaan yang ada adalah
tidak signifikan karena thitung<ttabel (0,991<1,971). Rata-rata untuk PNS
dengan nilai 3,96 maka PSM PNS dapat di kategorikan Tinggi . Sedangkan untuk
Non-PNS nya dengan rata-rata nilai 4,03 maka PSM PNS dapat di kategorikan
Tinggi juga.
IV. Kesimpulan Dan Saran.
18
4.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka kesimpulan
dalam penelitian ini yaitu tidak ada perbedaan motivasi pelayanan
publik (public servicemotivation) PNS dan Non-PNS pada Birokrasi
Level Bawah (street level bureaucracy)di Kota Tanjungpinang.Hal
tersebut dibuktikan dengan perhitungan t-testdengan taraf signifikansi
5%, (tingkat kepercayaan 95%) diperoleh thitung 0,991 selanjutnya
dibandingkan dengan ttabel1,971, sehingga dapat dinyatakan bahwa
perbedaan yang ada adalah tidak signifikan karena thitung<ttabel
(0,991<1,971). Rata-rata untuk PNS dengan nilai 3,96 maka PSM PNS
dapat di kategorikan Tinggi . Sedangkan untuk Non-PNS nya dengan
rata-rata nilai 4,03 maka PSM PNS dapat di kategorikan Tinggi juga.
Dari penjelasan pada uraian terdahulu dapat dipahami bahwa
rendahnya kualitas pelayanan publik di kalangan aparatur
pemerintahan pada berbagai instansi pemerintahan antara lain tidak
terlepas dari rendahnya motivasi pelayanan publik di kalangan para
aparatur (pegawai) dalam pelaksanaan tugasnya atau pekerjaan yang
menjadi kewajibannya sebagai PNS. Namun patut diduga bahwa
rendahnya motivasi kerja pegawai tersebut mungkin saja erat
kaitannya dengan persoalan motivasi pelayanan publik yang mereka
miliki pada saat mereka diseleksi dan direkrut atau pada saat mereka
pertama kali memasuki pekerjaan sebagai PNS sebagaimana
dikemukakan sebelumnya.
19
Untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik di kalangan aparatur
pemerintah khusunya di setiap Kantor Kelurahan yang ada di Kota
Tanjungpinang dimana yang langsung berhadapan dengan masyarakat,
yaitu dengan memperhatikan faktor sumber daya manusia sebagai
pelaksananya sangatlah penting dibina dan dipersiapkan. Sumber daya
manusia sangat menentukan keberhasilan kinerja dan kualitas
pelayanan suatu organsiasi disamping manajemen, fasilitas, atau
kepemimpinan dalam organisasi yang bersangkutan. Kelancaran
penyelenggaraan pemerintahan sangat tergantung pada kesempurnaan
aparatur negara, khususnya PNS dan Non-PNS.
Lemah dan buruknya sistem dan pola rekrutmen dan seleksi
pegawai, antara lain karena kurang diperhatikannya aspek motivasi
pelayanan publik yang dimiliki calon pegawai, diduga berdampak
terhadap rendahnya mutu kinerja aparat birokrasi publik di Indonesia.
Rendahnya mutu kinerja aparat birokrasi ini tentu saja akan berakibat
pada terwujudnya kesenjangan antara harapan masyarakat akan
kualitas pelayanan publik yang prima dengan kenyataan riil yang
mereka hadapi di lapangan, karena mereka masih banyak menjumpai
pelayanan aparatur yang kurang ramah, kurang bergairah, proses
birokrasi yang berbelit-belit, motivasi kerja aparatur yang rendah,
kemampuan aparatur yang kurang memadai, suasana pelayanan dan
budaya kerja yang kurang kondusif dan sebagainya.
20
Setiap pegawai publik memang seharusnya memiliki motivasi yang
semata-mata hanya dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan publik
dan bukan untuk kepentingan dan kebutuhan pribadi semata-mata atau
untuk kepentingan yang bersifat ekstrinsik. Dan seharusnya PNS bisa
memilikiPublic service motivation (PSM) yang lebih tinggi
dibandingkan dengan Non-PNS, karena orientasi kedepannya berguna
bagi masyrakat
Pada intinya, motivasi pelayanan publik yang positif tentu saja
akan melahirkan pekerja atau pegawai yang kompeten dan berdedikasi
tinggi terhadap tugas dan kewajibannya, serta dapat meningkatkan
prestasi kerjanya
4.2 Saran
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan diatas dengan
judul “Perbedaan Motivasi Pelayanan Publik (public
servicemotivation) PNS dan Non-PNS pada Birokrasi Level Bawah
(street level bureaucracy)di Kota Tanjungpinang” dengan hasil yaitu
tidak ada perbedaan Motivasi Pelayanan Publik (public
servicemotivation) PNS dan Non-PNS. Namun penulis memberikan
saran mengenai hasil penelitiannya agar dapat membantu PNS dan
Non-PNS pada Birokrasi Level Bawah (street level bureaucracy)di
Kota Tanjungpinang dalam meningkatkan PSM dan melaksanakan
tugas yang lebih baik serta mewujudkan proses pelayanan yang baik
21
serta mensejahterakan masyarakat. Adapun Saran peneliti mengacu
pada teori Perry dan Wise adalah sebagai berikut :
4.2.1 Untuk PNS dan Non-PNS
1. Ketertarikan kepada pembuatan kebijakan publik (attraction to
public policy making)dimensi pertama ini sangat erat kaitannya
dengan motivasi untuk mencapai prestasi yang menginginkan
seseorang individu memperoleh kepuasan batin/pribadi. Yang
perlu dilakukan oleh pegawai baik itu PNS maupun Non-PNS
adalah meningkatkan motovasi untuk mencapai prestasi agar
mendapatakan kepuasan batin ketika berhasil melayani
masyarakat dengan baik dan lebih aktif lagi dalam setiap
kegiatan dan rapat-rapat kantor.
2. Tanggungjawab kepada kepentingan publik dan kewajiban
sebagai warga negara (commitmen to public interest and civic
duty) dimensi kedua ini erat kaitannya dengan motif atau
keinginan untuk melayani kepentingan publik yang dapat berupa
kepentingan individu dalam program atau pelayanan publik
tertentu disebabkan adanya pendirian atau keyakinan yang
tulusdan kasih sayang terhadap kepentingan sosial.Yang perlu
dilakukan oleh pegawai baik itu PNS maupun Non-PNS adalah
meningkatkan kedisiplinan , menerapkan 3S ( Senyum, Sapa,
Salam) serta meningkatkan konsistensi waktu kerja dikantor.
22
3. Perasaan simpati atau kasihan (compassion) dimensi ketiga ini
dicirikan oleh adanya keinginan untuk menolong orang lain.
Artinya motif ini mencakupi sifat mementingkan kepentingan
orang lain (altruism). Sikap ikut merasakan perasaan orang lain
(empathy), kayakinan moral (moral conviction), dan keinginan-
keinginan (prosocial) lainnya. Dimensi ini ditunjukkan dengan
sikap pegawai yang tetap sabar melayani masyarakat, memiliki
kemampuan untuk merasakan keaadaan emosional orang lain,
merasa simpatik dan mencoba menyelesaikan masalah, serta
mengambil persepektif orang lain. Yang perlu dilakukan oleh
pegawai baik itu PNS maupun Non-PNS adalah harus bisa
menjadi pendengar yang baik bagi masyarakat serta mencari
solusi yang tepat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam
prose pelayanan.
4. Sikap pengorbanan diri (self- sacrifice) sementara dimensi
keempat ini erat kaitannya dengan sikap mencintai tanah air
(patriotism), tanggung jawab kepada tugas (duty), dan kesetiaan
(loyality) kepada negara. Pegawai akan sepenuh hati dalam
bekerja. Bahkan terkadang harus mengorbankan kepentingan
pribadinya demi kepentingan negara dan tugasnya. Yang perlu
dilakukan oleh pegawai baik itu PNS maupun Non-PNS adalah
lebih tanggungjawab lagi dalam mengerjakan tugas yang telah
23
diberikan , dan pengorbanan diri yang lebih untuk kepentingan
masyarakat.
4.2.2 Untuk Manajemen Kepegawaian di Indonesia.
Perbaikan dalam sistem rekrutmen dan seleksi CPNS yang
diharapkan lebih memperhatikan dan mempertimbangkan persoalan
motivasi pelayanan publik yang dimiliki oleh CPNS dengan
mengembangkan instrumen khusus dalam rekrutmen dan seleksi
CPNS. Disamping itu pembinaan motivasi pelayanan publik di
kalangan PNS yang sudah ada juga terus ditingkatkan di
masa depan, antara lain dengan mengembangkan assessment tools
khusus dalam rangka memantau, mengontrol, dan membina motivasi
pelayanan publik di kalangan PNS, seperti model mystery shopping
yang sering digunakan dalam instansi-instansi swasta atau pun yan
diterapkan dinegara-negara Maju.
4.2.3 Peneliti Selanjutnya
Saran Kepada penelliti selanjutnya, sebaiknya penelitian dilakukan
dengan penelitiankualitatif, atau level nya dinaikkan lagi seperti di
Kecamatan dan Provinsi. Dikarenakan Public Service Motivation
(PSM) merupakan konsep yang tegolong masih baru dalam kajian
Ilmu Administrasi Publik yang berbeda maknanya dengan konsep
motivasi pada umumnya. Sehingga dapat dikatakan mungkin para
sektor publik belum terlalu memahami konsep dari teori Public Service
Motivation (PSM) ini.
24
DAFTAR PUSTAKA
BUKU-BUKU :
A.A. Anwar Prabu Mangkunegara (2005). “Evaluasi Kinerja SDM”.
Bandung: Refika Aditama.
A.M, Sadirman. (2005). “Interaksi Dan Motivasi Belajar
Mengajar”.Jakarta: Rajawali Press.
Arifin,Adi.2006. “Kenapa Banyak Orang Ingin Jadi
PNS”http://www.adiarifin.web.id/ archives/2006/02/15/kenapa-
banyak-orang-ingin-jadi-pns/#more-9
Awangga, Suryaputra N.2005.Kiat Sukses dan Tata Cara Melamar
CPNS.Yogyakarta: Pyramid Publisher.
Arikunto,2002.-------------
Handoko, T. Hani. 2003. Manajemen Personalia dan sumber Daya
Manusia. Yogyakarta.Libety.
Hasibuan, S.P.M, 2005. Oganisasi dan Motivasi, Dasar peningkatan
Produktifitas. Jakarta: Bumi Aksara
Malayu Hasibuan,2011,Manajemen Sumber Daya Manusia, Bumi
Aksara, Jakarta: Bumi Aksara
Martono, Nanang 2010. Metode Penelitian Kuantitatif . Jakarta : PT
Raya Grafindo Persada
Moekijat. 2002. Dasar-dasar Motivasi, Bandung: Pioner Jaya
Namawi, Ismail.2013.Budaya organisasi, Kepemimpinan & Kinerja.
Cetakan ke-1.Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri.
25
Sistem Administrasi Negara Republik Indoneisia.Cetakan
pertama,Jakarta:Perum Percetakan Negara RI.
Sedarmayanti,2013.Reformasi Administrasi Publi,Reformasi
Birokrasi, Dan Kepemimpinan Masa Depan.Cetakan ke-
3.Bandung: PT Refika Aditama.
Sugiyono.2011. Metode Penelitian Administratif. Bandung :
PT.Gramedia.
Sugiyono.2010. Statistika untuk penelitian.Bandung : Alfabeta.
Sugiyono.2012. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D.
Bandung : Alfabeta
Strisno, Edy. (2009). “Manajemen Sumber Daya Manusia”. Jakarta:
Kencana Prenada Media Group.
Soehartono, Irawan. 2002. Metode Penelitian Sosial. Cetakan ke lima.
Jakarta Remaja Rosdakarya.
Tim Penyusun. 2011. Pedoman Teknik Penulisan Usulan Penelitian
dan Skripi Serta Ujian Sarjana.FISIP UMRAH .Tanjungpinang.
JURNAL :
Ali Hembi, Muhamad.2011”Urgensi Public Service Motivation dalam
Mewujudkan Pelayanan Publik yang Prima”ISBN: 978-602-
96848-2-7LAB-ANE FISIP Untirta:52-53
Crewson, P.E. 1997. “Public Service Motivation: Building Empirical
Evedence of Incident and Effect”.Journal of Public
Administration Research and Theory:7(4): 499-518.
26
Dian, “Motivasi Pelayanan Publik Di Dinas Tata Ruang dan Banguna
Kota Makasar”.2015diakses 7 januari 2016): 9-13
Hartiningrum, Motivasi Pelayanan Publikdi Dinas Tata Ruangdan
Bangunan Kota Makasar,2015 diakses 7 januari 2016): hal 57-
92
Kachornkittiya, Nattee.2012, “Factors Affecting Public Service
Motivation: Empirical study of municipal employees in the three
Southern border Provinces of Thailand”:3(18):78-84
Ko ,Kilkon ,“An Empirical Study onPublic Service Motivationof the
Next Generation Civil Servants in China”.2013:Hal:192-215
Pandey, S.K. and Stazyk,E.C.2008. “ Antencedent and Correlates of
Public Service Motivation” dalam Perry, James L, and Annie
Hondeghem, eds. 2008. Motivation in Public Management: The
Call of Public Service. Oxford University Press.hal:181:197
Perry, James L, 2010, Toward A Theory of Public Service Motivation,
Indiana University.:181-193
Perry, J.L and wise, L.R.. 1990, “The Motivation Bases of Public
Service”. Public Administrasi Review, 50(3) : 367-373.
Perry, J.L and Hondeghem, A , 2008. Motivation In Public
Management: The Call of Public Service, Oxford University
press.:hal:5-20
Syamsir.2008, “Public Service Motivationand socio Demographic
Antecedent Among civil Service in Indonesia”.21(1):2-7
27
Xiaohua, Li. “An Empirical Study on Public Service Motivation and
the Performance of Government Employee in
China”,2008:4(2):18-26
Yung, Betty, “Differential Public Service Motivation Among Hong
Kong Public Officials: A Qualitative Study”,2014:43(4):415-
437
Zita pryma vera,Public Service Motivation (PSM) Pega PADA
KANTOR Kecamatan Toapaya Kabupaten Bintan,jurnal
UMRAH 2016).diakses 5 Januari 2016 jam 17:27 )hal:3-17
UNDANG-UNDANG:
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIANOMOR 5 TAHUN
2014 TENTANGAPARATUR SIPIL NEGARA.
INTERNET:
http://rachmatdwimulya.blogspot.co.id/2014/08/pemberdayaapemerint
ah-kelurahan-dalam.html// di akses 10 JANUARI 2016
https://id.wikipedia.org/wiki/Kelurahan// di akses 10 JANUARI 2016