proposal skripsi

ANALISIS KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DAN PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN PENDAPATAN

ASLI DAERAH


ASLI DAERAH(Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu

Pintu Kota Banda Aceh)

PROPOSAL SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Ekonomi

Oleh:Abdul Ghaffar0501103010001

FAKULTAS EKONOMIUNIVERSITAS SYIAH KUALA

DARUSSALAM – BANDA ACEHTAHUN 2013


ASLI DAERAH

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI .............................................................................................

DAFTAR TABEL .............................................................................................

DAFTAR GAMBAR.........................................................................................

BAB I PENDAHULUAN.............................................................................

1.1 Latar Belakang Penelitian..........................................................

1.2 Rumusan Masalah...................................................................... ok

1.3 Tujuan Penelitian........................................................................ ok

1.4 Manfaat Penelitian...................................................................... ok

1.4.1 Kegunaan Praktis (operasional)...................................... ok

1.4.2 Kegunaan Akademis (teoritis)........................................ ok

BAB II KAJIAN PUSTAKA ........................................................................

2.1 Pelayanan Publik........................................................................ ok

2.1.1 Deskripsi Pelayanan Publik ............................................. ok

2.1.2 Kualitas Pelayanan Publik ...............................................

2.1.3 Pemantapan Penyelenggaraan Pelayanan Publik .............

2.2 Investasi Daerah ........................................................................

2.2.1 Jenis-Jenis Investasi di Daerah.........................................

2.3 Pendapatan Asli Daerah ............................................................

2.4 Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu ...................................

BAB III METODE PENELITIAN..................................................................

3.1 Desain Penelitian........................................................................


ASLI DAERAH

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian.................................................

3.3 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data.....................................

3.4 Operasionalisasi Variable...........................................................

3.5 Metode Analisis dan Rancangan Pengujian Hipotesis...............

DAFTAR PUSTAKA........................................................................................


ASLI DAERAH

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1 Latar Belakang Penelitian

Percepatan proses pembangunan pada suatu daerah bergantung pada

mekanisme penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Dalam hal ini Pemerintah

Daerah memiliki andil yang besar dalam pencapaian kriteria keberhasilan

daerahnya. Penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang

Pemerintah Daerah sebagaimana yang telah direvisi dengan Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2004 dan yang kedua Nomor 12 Tahun 2008, telah menjadi

sebuah landasan hukum bagi instansi pemerintahan di daerah untuk mengelola

dan mengatur daerahnya secara otonomi/desentralisasi.

Otonomi daerah akan berimplikasi pada perubahan beban tugas dan

struktur organisasi yang ada di daerah. Pemerintah Pusat memberikan

kewenangan yang luas kepada Pemerintah Daerah untuk meningkatkan potensi

daerahnya guna menghadapi tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem

penyelenggaraan pemerintahan negara.

Sabarno (2007:190) menyebutkan bahwa persyaratan dalam pembentukan

daerah otonom menurut pasal 5 ayat 1 UU Nomor 32 Tahun 2004 adalah syarat

administratif, syarat teknis dan syarat kewilayahan. Ketiga syarat tersebut bukan

menjadi formalitas bagi tingkat pengambil kebijakan, tetapi menjadi pedoman dan

panduan dalam menentukan dapat tidaknya suatu daerah dimekarkan. Atas dasar

rumusan ke tiga syarat di atas, daerah otonom akan berfungsi demi peningkatan


ASLI DAERAH

peranan pemerintah daerah secara aktif dalam melayani kegiatan publik dan

mendekatkan fungsi kepemerintahan kepada masyarakat. Pemekaran daerah

otonom juga harus menjadi dasar partisipasinya birokrasi daerah yang dimekarkan

dalam melayani kegiatan publik. Sehingga diharapkan komitmen birokrasi daerah

tersebut dalam melayani publik secara professional dan semakin membudaya.

Disamping itu, memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional,

langsung maupun tidak langsung akan memberdayakan daerah sebagai sokoguru

pemerintahan negara secara keseluruhan.

Provinsi Aceh adalah salah satu provinsi dari negara kesatuan Republik

Indonesia. Diketahui dari sejarahnya bahwa daerah Aceh merupakan daerah

modal dalam persiapan kemerdekaan Republik Indonesia. Oleh karena itu,

pemerintah pusat memberikan status keistimewaan kepada daerah Aceh, baik

dalam bidang pendidikan, agama, maupun <baca tentang jenis2

keistimewaan Aceh>.

Provinsi Aceh beribukotakan Banda Aceh.

-----

<tulis beberapa hal diantaranya; kualitas pelayanan publik, peningkatan

iklim investasi, dan pendapatan asli daerah>

Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan langkah yang tepat bagi

Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat guna

tercapainya kesejahteraan masyarakat atau publik, salah satu diantara hal yang


ASLI DAERAH

penting adalah kualitas pelayanan dalam birokrasi pelayanan publik. Perbaikan

kualitas pelayanan publik menjadi salah satu isu yang menarik untuk dibicarakan

mengingat bahwa sampai saat ini.

Adnan (2013) menyebutkan bahwa peningkatan kualitas layanan publik dapat

mendorong peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah).

Birokrasi yang memiliki kinerja buruk dalam.....

Salah satu tugas pemerintah adalah memberi pelayanan kepada masyarakat atau publik. Perbaikan dan peningkatan kinerja birokrasi dalam memberikan pelayanan publik menjadi isu yang semakin penting untuk segera mendapatkan perhatian dari semua pihak. Birokrasi yang memiliki kinerja buruk dalam memberikan pelayanan kepada publik akan sangat mempengaruhi kinerja

- masukkan hal ini (Etika kerja Islam menekankan kreatifitas kerja sebagai sumber kebahagiaan dan kesempurnaan dalam hidup. Pada hakekatnya, seorang manusia bekerja untuk mencapai falah ( kesuksesan, kemuliaan atau kemenangan ). Selain itu, etika kerja Islam menuntut kejujuran, kebaikan, kebenaran, rasa malu, kesucian diri, kasih sayang, hemat dan kesederhanaan (qana’ah dan zuhud) (Arifuddin dan Anik, 2002). Islam memandang bahwa bekerja merupakan satu kewajiban bagi setiap insan. Karena dengan bekerja, seseorang akan memperoleh penghasilan yang dapat memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan juga keluarganya serta dapat memberikan maslahat bagi masyarakat di sekitarnya. Oleh karenanya Islam bahkan mengkategorikan bekerja sebagai ibadah, yang diperintahkan oleh Allah SWT dalam surat At Taubah : 105: “Dan katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mu'min akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan".)

- peraturan mengenai pelayanan publik (pasal 32 thn 2004 ok dikit)

- fungsi pelayanan publik


ASLI DAERAH

- untuk apa pelayanan publik dilaksanakan

- pentingnya kualitas dalam pelayanan

- singkroniasi pelayanan publik dengan pelayanan prima

- gambaran iklim investasi di indonesia

- hambatan dan permasalahan investasi di indonesia

- pendapatan nasional

- sumber pendapatan nasional

- pendapatan asli daerah

- sumber pendapatan asli daerah

- cek data investasi negara pada bkpm, terutama bkpmd

- cek data PAD pada dinas pendapatan daerah

- cek data perizinan pada kantor walikota

- cek jumlah ptsp di indonesia (dari buku BKPM)

1. 2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka penulis merumuskan

beberapa masalah yang akan dianalisis dalam penelitian ini sebagaimana berikut:

1. Bagaimana kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh Kantor

Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh kepada

masyarakat.


ASLI DAERAH

2. Bagaimana iklim investasi dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota

Banda Aceh setelah adanya Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu

Pintu Kota Banda Aceh.

1. 3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah

untuk mengetahui:

1. Kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh Kantor Pelayanan Perizinan

Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh kepada masyarakat.

2. Iklim investasi dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Banda Aceh

setelah adanya Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota

Banda Aceh.

1. 4 Kegunaan Hasil Penelitian

1. 4.1 Kegunaan Praktis (operasional)

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah

daerah sebagai salah satu referensi dalam melakukan evaluasi

berhubungan dengan pelayanan publik di Kantor Pelayanan Perizinan

Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh.

2. Penelitian ini bermanfaat bagi penulis khususnya dalam mengasah

ketajaman analisis dan meningkatkan ilmu pengetahuan terhadap

kondisi riil di lapangan yang terkait dengan kualitas pelayanan publik,

peningkatan iklim investasi dan mengenai Pendapatan Asli Daerah


ASLI DAERAH

(PAD), serta mengembangkan wawasan dan pemahaman dalam

membuat karya tulis ilmiah.

3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi

masyarakat umum sebagai salah satu bahan informasi untuk

menambah pengetahuan.

1. 4.2 Kegunaan Akademis (teoritis)

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi kajian

bidang Akuntansi Sektor Publik, khususnya pada program studi

Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala mengenai

“Analisis Kualitas Pelayanan Publik dan Peningkatan Iklim Investasi

dan Pendapatan Asli Daerah”.

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan

perbandingan bagi kajian yang sama pada penelitian selanjutnya.


ASLI DAERAH

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Bagian kajian pustaka meliputi:- Siapa yang pernah meneliti kajian tersebut

sebelumnya- Dimana penelitian itu dilakukan- Bagaimana pendekatan dan analisisnya- Bagaimana kesimpulannya

Sub bab kajian pustaka yang akan dimasukkan:- Pelayanan Publik- Kualitas Pelayanan Publik- Metode pengu-

Pelayanan PublikPemantapan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Investasi Daerah Jenis-Jenis Investasi DaerahPendapatan Asli Daerah

2. 1 Pelayanan Publik

2.1.1 Deskripsi Umum Pelayanan Publik

Sebagaimana yang telah penulis paparkan dalam pendahuluan pada BAB

sebelumnya, bahwa untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, sektor pelayanan

publik adalah salah satu bidang yang sangat penting untuk diperhatikan. Dengan

adanya pelayanan publik yang baik, percepatan pembangunan maupun

pelaksanaan program pemerintah juga akan terlaksana dengan lebih baik.

Terminologi pelayanan publik (dalam bahasa Inggris disebut public

service) berasal dari dua kata, yaitu pelayanan (service) dan publik (public). Di


ASLI DAERAH

dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia versi online, pelayanan diartikan sebagai;

(1) “perihal atau cara melayani”, (2) “usaha melayani kebutuhan orang lain”,

pengertian service dalam kamus Oxford adalah “a system that provides something

that the public needs, organized by the government or a private company.” Oleh

karena itu, penulis memahami pelayanan sebagai suatu fungsi yang memiliki

sistem untuk melayani dan menyediakan sesuatu yang dibutuhkan oleh orang lain.

Sedangkan kata publik (public) mengandung pengertian “umum” atau

“masyarakat”.

Sebenarnya banyak referensi mengenai istilah pelayanan (service) dan

publik (public) yang telah diterjemahkan sesuai konteks bidangnya oleh para ahli.

Namun, karena berbicara pada sektor publik dalam hubungan pemerintah dengan

masyarakat, penulis memilih pengertian pelayanan yang berasal dari peraturan

pemerintah maupun perundang-undangan yang berlaku. Sebagaimana disebutkan

dalam Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (sekarang

menjadi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi)

Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003, memberikan pengertian pelayanan publik yaitu

segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan

publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun

pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, juga

menyebutkan bahwa pelayanan publik merupakan kegiatan atau rangkaian

kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan

perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa,


ASLI DAERAH

dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan

publik.

Mencermati dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa

dalam pelayanan publik, terdapat dua komponen yang saling berkaitan, yakni

kegiatan yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan serta pemenuhan

kebutuhan dari yang menerima pelayanan. Penyelenggara pelayanan publik dalam

hal ini adalah pemerintah dan yang menerima pelayanan adalah masyarakat.

Dari gambaran umum mengenai pelayanan publik di atas, dapat diketahui bahwa terdapat empat unsur yang terkait dengan diskusi pelayanan publik, yaitu; (1) pihak pemerintah atau birokrasi yang melayani; (2) pihak masyarakat yang dilayani; (3) tingkatan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah serta pemanfaatan pelayanan oleh masyarakat; dan (4) pengaruh lingkungan di luar birokrasi dan masyarakat, seperti politik, sosial, budaya, ekonomi dan lain sebagainya

Seiring dengan perkembangan zaman, sudah menjadi sebuah keniscayaan

untuk menerapkan konsep pelayanan yang lebih baik. Dengan adanya reformasi di

sektor publik/pemerintahan, berbagai pendekatan pelayanan sebagaimana yang

telah diaplikasikan pada sektor privat/bisnis juga dilaksanakan pada sektor

pemerintahan dalam rangka memberikan pelayanan terbaik (prima) kepada

masyarakat.

Sebagaimana yang disebutkan oleh Widodo. AS dan Kairulyadi (2012:2),

tentang inisiasi penerapan konsep Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) oleh

Penjabat Sementara Walikota Banda Aceh pada tahun 2005/2006, merupakan

salah satu bukti nyata keseriusan pemerintah daerah khususnya, dalam rangka

memperbaiki kualitas pelayanan publik yang lebih baik dari masa lalu.


ASLI DAERAH

.

Berdasarkan berbagai batasan konsep tersebut di atas, menunjukkan bahwa pelayanan publik berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara baik dan berkualitas sebagai konsekuensi dari tugas dan fungsi pelayanan yang diembannya, berdasarkan hak-hak yang dimiliki oleh masyarakat dalam rangka mencapai tujuan pemerintahan dan pembangunan.

2.1.2 Kualitas Pelayanan Publik

Morgan dan Murgatroyd (1994) dalam Abner Herry (2008 : 18)

menyebutkan tentang definisi kualitas menurut The European Organization for

Quality Control sebagai berikut:

“Quality is the totally of feature of a product services that bears on itsability it satisfy given needs (Kualitas adalah bentuk-bentuk istimewa dari suatu produksi atau pelayanan yang mempunyai kemampuan untuk memuaskan kebutuhan masyarakat)”.

Menurut Kotler (1997:49), kualitas adalah “seluruh ciri serta sifat suatu

produk atau pelayanan yang berpengaruh pada kemampuan untuk memuaskan

kebutuhan yang dinyatakan atau yang tersirat”. Dari kedua pengertian di atas

sama-sama menyiratkan bahwa kualitas memiliki hubungan dengan pelayanan.

Kualitas yang baik dalam memberikan kepuasan (satisfaction) kepada publik

(masyarakat) akan mencerminkan pelayanan yang baik pula.

Kualitas pelayanan tidak hanya dipengaruhi oleh satu aspek saja, misalnya

infrastruktur, namun juga dari berbagai aspek pendukung lain yang saling

berkaitan.

Kualitas biasanya tidak ditentukan oleh satu atribut atau dimensi tunggal dari suatu produk atau jasa, tetapi ditentukanoleh beberapa atribut. David Garvin


ASLI DAERAH

[1]

memperkenalkan subyek kualitas yang diterapkan pada produk sisteminformasi dan telah mengidentifikasi delapan dimensi yang berbeda. Dimensi-

dimensi tersebut terdiri dari:

Pelayanan publik di Indonesia memang dinilai masih harus ditingkatkan

lagi, baik dari segi kualitas sumber daya manusia, maupun mekanisme sistem

yang ditetapkan dalam birokrasi pemerintahan.

Tuntutan pelayanan publik yang maksimal sudah menjadi sebuah

keharusan, mengingat era globalisasi yang menuntut profesionalisme dan kinerja

yang baik di segala bidang termasuk sektor pemerintahan.

Indonesia sebenarnya sudah ketinggalan jauh berkaitan dengan era atau tuntutan akan pelayanan publik yang memuaskan. Di belahan dunia, Amerika Serikat dan Eropa, tuntutan akan pelayanan publik yang memuaskan telah dimulai sejak era 1980-an. Kemudian berkembang pesat di era awal 1990-an seiring berkembangnya era service quality (serqual). Bagi sektor swasta (private), pelayanan konsumen sudah menjadi inti aktivitas bisnisnya jauh sebelum sektor publik menaruh perhatian ke masalah ini. Hopson dan Scally (1994 : 35) melukiskan ”good service is not smiling at the customer but getting the customer to smile at you”. Sektor swasta menganggap pelayanan yang memuaskan pada konsumen adalah penting dalam rangka meraih keuntungan yang bagus lebih banyak. Ungkapan tersebut melukiskan pemberian pelayanan yang bagus bukan

memberi senyum pada pelanggan.

2.1.4 Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Salah satu bentuk pelayanan publik yang diamanatkan oleh pemerintah

dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor

63/KEP/M.PAN/7/2003 adalah Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang dilaksanakan

oleh instansi pemerintah yang secara langsung memberikan pelayanan kepada


ASLI DAERAH

penerima pelayanan publik, yaitu masyarakat, instansi pemerintah lainnya dan

badan hukum yang menerima pelayanan dari instansi pemerintah.


ASLI DAERAH

DAFTAR PUSTAKA

Sabarno, Hari. 2007. Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa. Jakarta:Sinar Grafik.

Website: http://kbbi.web.id/layan. Diunduh pada 10 April 2012.

Kamus Oxford tentang pelayanan publik

Keputusan Menteri PAN Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman

Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan

Publik.

Kotler, Philip. 1997. Manajemen Pemasaran. Jakarta: Prenhallindo.

Bajari, Abner Herry. 2008. Analisis Kualitas Pelayanan Bagi Peserta Asuransi kesehatan Masyarakat Miskin (Askeskin) di Puskesmas Candalima Semarang. Thesis. Program Pasca Sarjana Universitas Dipenogoro Semarang.

AS, Widodo dan Kairulyadi. 2012. Penyederhanaan Layanan Perijinan Melalui Model One Stop Services: Belajar dari KPPTSP di Kota Banda Aceh. Yogyakarta: Initiatives for Governance Innovation (IGI).

proposal skripsi

Documents