propsal sekripsi

8/20/2019 PROPSAL SEKRIPSI

1/22

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis kehadirat Tuhan yang Maha Esa atas Rahmat dan Hidayah-

Nya, maka proposal ini ditulis untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam

mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi. engan judul !PEN"#R$H PEM$N"$T#N

P#%#& RETRE'$S( P#R&(R ( R#)#N" &*T# TERH# #P PEN #P#T#N

#S+( #ER#H '$P#TEN R#)#N"

Menyadari bah a penelitiproposal ini banyak mengalami hambatan,tetapi berkat

Tuhan dan bantuan dari berbagai pihak,maka hambatan tersebut dapat diatasi.*leh karna

itu pada kesempatan ini peneliti sampaikan u apan terima kasih kepadayang terhormat /

0. 'apak 1akhrura2i, SE,. MM, Selaku ketua Sekolah Tinggi (lmu Ekonomi

Perti i.3. 'apak rs. Meindro )askita, MM selaku puket (.4. 'apak Satriadi $tama, SE,. MM selaku puket ((

Semoga proposal ini menjadi inspirasi sekaligus mendapatkan ilmu baru tentang

permasalahan penelitan, yang berman5aat untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya

tentang perpajakan.

Bekasi, Februari 2016 Peneliti

#"$S %#6# SET(#)#N

A. Latar Belakang

1


2/22

(ndonesia telah melalui beberapa 5ase dalam system perpajakan

daerahnya, terakahir dituangkan dalam $ndang-$ndang Nomor 37 Tahun

3889 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Perubahan $ndang-$ndang

yang dilakukan dengan $ndang-$ndang tersebut ukup sini5ikan, mulai dari

pembatasan jenis pajak daerah,lo al ta:ing po er, perubahan system

penga asan, sampai pada pengaturan untuk optimalisasi pemungutan dan

peman5aatan hasil pajak daerah. Pembatasan jenis pajak daerah dilakukan

dengan menerapkan closed-list system dengan menetapkan 0; jenis pajak

yang dapat dipungut oleh daerah, yakni < jenis pajak pro=insi dan 00 jenis

pajak kabupaten>kota.

Pemungutan lo al ta:ing po er dilakukan dengan memperluas objek

pajak daerah, menambah jenis pajak daerah, menaikan tari5 maksimum

beberapa jenis pajak daerah, dan memberikan ke enangan sepenuhnya

kepada daerah untuk menetapkan tari5 pajak daerah, sedangkan penga asan

pajak daerah dilakukan melalui pendekatan pre=ekti5 dan korekti5, yakni

menge=aluasi ran angan peraturan daerah sebelum ditetapkan menjadi

peraturan daerah dan membatalkan perda yang bertentangan dengan

peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.Sementara itu, optimalisasi

pemungutan dan peman5aatan hasil pajak dilakukan dengan memperbaiki

porsi bagi hasil pajak Pro=insi kepada &abupaten>&ota. Pembaruan sistem

perpajakan daerah di (ndonesia merupakan tuntutan dari implementasi

kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi 5iskal yang dilakukan dengan

menyerahkan sumber-sumber pendapatan kepada daerahse ara bertahap.

Pengalihan jenis pajak Pro=insi tertentu dan sebagian jenis pajak pusatkepada &abupaten>&ota, merupakan pengaturan kembali sistem perpajakan

Nasional dengan menetapkan jenis-jenis pajak yang tepat untuk dipungut

oleh pusat, Pro=insi, dan &abupaten>&ota. &ondisi ekonimi dan potensi

pajak yang dimiliki oleh &abupaten>&ota di (ndonesia sangat ber=ariasi.

2


3/22

iperlukan strategipemerintah untuk memberikan asistensi dan 5asilitasi

bagi daerah tertentu agar pemungutan pajak daerah dapat berjalan lan ar.

isisi lain, e=aluasi dan penyempurnaan kebijakan perpajakan daerah perlu

terus dilakukan untuk men iptakan sistem perpajakan daerah yang e5isiensi

dan e5ekti5 di (ndonesia. 'erdasarkan pengertian dan jenis-jenis Pajak

Pro=insi dan &abupaten>&ota, dapat dilihat perkembangan tentang P# ,

baik itu pendapatan daerah, retribusi daerah, bagi hasil usaha milik daerah

dan P# sah lainnya yangdari tahun 3803-380?. alam penelitian ini ingin

membahas tentang perkembangan suatu pajak, terutama pajak parkir. Parkir

saat ini di (ndonesiamerupakan pendapatandaerah yang sangat menjanjikanuntuk mendapatkan keuntungan bagi P# , dengan adanya tempat atau lahan

diluar badan jalan maupun yang disediakan oleh pengusah, maka tiap

pengusaha ataupun instasi tertentu dikenakan tari5 pajak parkir untuk

menambah pendapatan asli daerah. #danya suatu penyedia lahan parkir

disetiap daerah pasti memiliki obyek isata tempat-tempat yang dapat

menarik para pengujung untuk dapat menikmati masa liburan, jika dimana

suatu kota tersebut memiliki potensi obyek isata ataupun tempat industry

yang dimana dapat menarik pendatang ataupun isata an untuk datang dan

mengunakan jasa parkir bagi kendaran meraka. &abupaten &ara ang, salah

satu kota Pro=insi %a a 'arat, yang memiliki potensi isata atau ka asan

industri yang ukup potensial untuk dikembangkan sehingga di sini sektor

pari isata atau ka asan industri dan beberapa sektor terkait, misalnya sektor

perdagangan dan penyediaan jasa, merupakan salah satu sumber pendapatan

daerah yang bisa digali dan terus menerus dikembangkan. #danya potensi

isata dan ka asan industri ini sudah selayaknya memberikan kontribusi

terhadap beberapa penerimaan pajak yang ada. &ontribusi penerimaan

daerah tersebut dapat berasal dari pajak meupun retribusi yang dapat berasal

dari pajak maupun retribusi yang dipungut atas dasar pemberian jasa dan

pelayanan di &abupaten &ara ang.

3


4/22

&abupaten &ara ang sebagai kota berbasis pada sektor pari isata

danka asan industri dalam perkembangannya dituntut untut meningkatkan

sarana dan prasarana serta pelayanan yang baik dalam bidang pari isata

dana ka asanindutri, yang otomatis tidaklah terlepas dari peningkatan dan

pengambangan penyedia lahan parkir di luar badan jalan ataupun yang

disediakan oleh pengusah, sebagai penunjang dari pada sektor pari isata

dana ka asan industry, hal ini memberikan angin segar bagi pemerintah

&abupaten &ara ang untuk menarik pajak daerah adalah kelan aran

pembangunan. Pembangunan ini meliputi berbagai sektor diantaranya

pembangunan jalan, pembangunan 5asilitas umumseperti / sarana olah raga, pasar, jembatan dan 5asilitas umum lainnya.

Sejak dikeluarkan peraturan daerah pada tahun 3884 tentang pajak

retribusi parkir,pajak ini selalu memberikan kontribusi yang tidak sedikit

bagi penerimaan &abupaten &ara ang. Relati5 ke ilnya P# terhadap total

penerimaan di sebagian besar daerah menyebarkan daerahberlomba-lomba

untuk meningkatkan P# merupakan suatu ukuran kemandirian suatu

daerah. Se ara umum, peluang untuk melakukan intensi5ikasi pajak masih

dimungkinkan karena masih banyak yang terjadinya ta: e=asion>a=oidan e

@penghindaran terhadap ke ajiban membayar pajak A, kelemahan pada

Pemerintah aerah atau &ota dalam menghitung potensi pajaknya, maupun

rigiditas penentuan tari5 pajak. Sementara ini sejumlah daerah juga

berlomba-lomba untuk meningkatkan P# melalui upaya instensi5ikasi

pajak. $paya ini apabila tidak dilakukan se ara ermat akan justru

menimbulkan distorsi @ kesenjangan A terhadap pasar serta men iptakandisinsenti5 bagi iklim usaha dan in=estasi. Membahas perkembangan

kontribusi pajak parkir terhadap P# &abupaten&ara ang tidak lengkap

hanya melihat trend penerimaan dari masa pajak atau tahun pajak berjalan,

tapi juga harus menelaah sumber potensi pajak parkir itu sendiri.

4


5/22

'erdasarkan pengematan di lapangan, realisasi pajak parkir sebagaimana

yang ter antum di dalam, atau memiliki berbagai masalah dalam

pemungutan pajak didalamnya. 'elum menunjukkan realisasi atau target

yangsesungguhnya jika dilihat dari potensi yang ada. Penerimaan masih

memungkinkan untuk ditingkatkan lagi dengan atatan perlu upaya

intensi5ikasi baik melalui proses pemungutan, pembinaan ajib pajak,

penegakkan peraturan dan penga asan serta perbaikan kinerja pelayanan

dan pemungutan pajak. $paya-upaya tersebut dapat dilaksanakan dengan

meningkatkan sumber daya yang ada di dinas pendapatan &abupaten

&ara ang sebagai pengelola pajak parkir, baik sumber daya manusianya,maupun 5asilitas pendukung kegiatannya. Seperti diketahui keberadaan

parkir memiliki potensi yang sangat besar bagi tumbuhnya akti5itas-akti5itas

lainnya seperti pari isata, industri dan jasa lainya.

6ang sangat banyak dari keberadaan 5asilitas parkir harus dapat dilihat

sebagaipotensi untuk mengembangkan akti5itas perkotaan se ara

keseluruhan. #rtinya mekanisme peningkatan penerimaan pajak harus dapat

diatur sedemikianrupa sehingga dapat mendorong semakin tumbuh dan

berkembang kualitasmaupun kuantitas.Pendapatan asli daerah dari sektor

parkir dapat dikatakan ukup berpotensi dan dapat memberikan kontribusi

yang ukup tinggi untuk menunjang pendapatan keuangan daerah. *leh

sebab itu, maka daerah-daerah di (ndonesia menuntut di berlakukannya

otonomi daerah yang memberikan ke enangan kepada daerah untuk

mengatur dan mengurus daerah masing-masing. alam upaya

mendukungpelaksanaan Nasional, pemerintah memberikan kesempatanuntuk menyelengarakan otonomi daerah dengan mengeluarkan $ndang-

$ndang Nomor 44 Tahun 388? tentang perimbangan keuangan antara

pemerintah pusat dan pemerintah aerah. Menurut $ndang-$ndang Nomor

43 Tahun 388? tentang pemerintah aerah. *tonomi daerah adalah

5


6/22

ke enangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan

masyarakat setempat menurut prakasa sendiri berdasarkan aspirasi

masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undang ke enangan daerah

untuk men angkup ke enangan pemerintah, mulai dari system peren anaan,

pembiayaan maupun pelaksanaan, seiring dengan diberlakukannya otonomi

daerah, maka dikenal istilah disentralisasi 5iskal. isentralisasi 5iskal berarti

pendelegasian ke enangan dan tangung ja ab 5iskal dari pemerintah pusat

kepada pemerintah daerah. $ndang-$ndang Nomor 44 Tahun 388? tentang

perimbangan &euangan antara pemerintah pusat dan pemerintah aerah

mengisyaratkan bah a dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dandesentralisasi 5iskal, pemerintahdaerah diberikan keluasan untuk mengelola

dan meman5aatkan sumber pemrintah daerah yang dimiliki sesuai aspirasi

masarakat daerah. $ntuk melaksanakan dan menyelangarakan otonomi

daerah se ara luas dan nyata, bertangung ja ab diperlukan ke enagan dan

kemapuan daerah untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri yang

didukung oleh perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan

pemerintah daera. engan demikian, pemerintah daerah harus mampu

mengali sumber-sumber keuangan sendiri agar dapat melaksanakan

5ungsinya se ara e5ekti5 dan e5esien, yakni dalam bidang pemerintahan dan

pelayanan umum kepada masyarakat dalam rangka menyelangarakan rumah

tangga sendiri. Pemerintah daerah memerlukan dana yang tidak sedikit. *leh

karna itu pemerintah daerah harus mengoptimalkan sumber-sumber

pemerintahaan daerah dalam era otonomi daerah dan desentralisasi

5iskal.'erdasarkan $ndang-$ndang Nomor 44 Tahun 388? tentang

perimbangan &euangan,antara pemerintah pusat dan pemerintah aerah

penerimaan daerah terdiri dari/

a. Pendapatan #sli daerah @ P# A b. ana Perimbangan

. +ain-lain pendapan daerah yang sah

6


7/22

Pendapatan #sli aerah @ P# A merupakan salah satu indikator yang

menentukan derajat kemandirian suatu daerah. Semakin besar penerimaan P#

suatu daerah maka semakin tinggi tingkat ketergantungan pemerintah daerah

tersebut terhadap pemerintah pusat sebaliknya, semakin rendah penerimaan P#

suatu daerah maka semakin tinggi tingkat ketergantungan pemerintah

daerahtersebutterhadap pemerintah pusat. Halnya ini merupakan P# merupakan

sumber penerimaan daerah yang berasal dari dalam daerah itu sendiri.

'erdasarkan Perda &ota&ara ang Nomor/4Tahun 3887 pasal < tentang pajak

parkir, menyatakan bah a tari5 pajak parkir mengalami peningkatan menjadi 38

persen dari pendapatan bruto pengolahan pajak parkir. Meningkatnya tari5 pajak parkir diharapkan dapat memberikan kontribusi yang ukup membantu

Pendapatan #sli aerah &ota &ara ang,khususnya dalam sektor pajak daerah.

B. Perumusan Masalah

Menga u kepada hal-hal di atas yang melatarbelakangi penelitian ini,

maka peneliti mengindenti5ikasikan permasalahan yang ada pada peneliti yaitu /

0. Seberapa besar potensi penerimaan pajak parkir yang diperoleh pemda

kara ang di kara ang kotaB3. Seberapa besar pajak parkir yang diterima Pemda aerah kabupaten

&ara ang tiap tahunnyaB4. #pakah ada pengaruh pajak parkir di kota kabupaten kara ang terhadap

pendapatan asli aerah @ P# A kabupaten &ara angB

C. Ruang Lingkup Masalah

0. Pajak retrebusi parkir &ara ang.

7


8/22

D. Tujuan dan Man aat Penelitian

0. Tujuan Penelitian

Setiap penelitan mempunyai tujuan dan tujuan penelitian ini disesuaikan

rumusan masalah. Tujuan penelitian ini berdasarkan latar belakang masalah dan

pokok permasalahannya yaitu/

a. $ntuk mengetahui seberapa besar pajak retrebusi parkir &ara ang. b. $ntuk mengetahui seberapa besar pendapatan asli daerah kabupaten kota

kara ang.

. $ntuk mengetahui apakah ada pengaruh anatara pajak retrebusi &ara angterhadap pendapatan asli daerah kota &ara ang.

3. Man5aat Penelitian

Suatu penelitian yang dilakukan tentu saja harus ada man5aatnya, jika

tidak ada mengapa harus ditelitiB yang diharapkan dari penelitian ini adalah

sebagai berikut/

a. Se ara teoritis menambah a asan bagi peneliti untuk menambah ilmu pengetahuan dalam ilmu akuntansi khususnya perpajakan dan

mengaplikasikanya sesuai dengan kondisi yang ada.!. Se ara teoritis menambah a asan pengetahuan peneliti dan untuk

melengkapi salah satu akademik dalam rangka memperoleh gelar kesarjanaan

dalam bidang akuntansi perpajakan pada sekolah tinggi (lmu Ekonomi @ST(E

PERT()( 'ES(A. Se ara teoritis sebagai bahan ba aan bagi pihak pihak yang memerlukan,

khususnya sebagai bahan pertimbangan pihak pihak yang menyediakan lahan parkir untuk mengelolah se ara resmi.

E. Kerangka Pikiran

0. Pengertian Pajak

8


9/22

Menurut $ndang-undang Nomor 07 tahun 099C tentang ketentuan umum

dan tata ara perpajakan menyatakan bah a pajak adalah kontribusi ajib

kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersi5at memaksa

berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan se ara langsung

dan digunakan untuk keperluan negara sebesar-besarnya bagi kemakmuran

rakyat.

Menurut Soemitro, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara

berdasarkan undang-undang @yang dapat dipaksakanA dengan tidak mendapat

jasa timbal balik kontraprestasi yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang

digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut Djajadiningrat , pajak sebagai suatu ke ajiban menyerahkan

sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian

dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai

hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan,

tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara se ara langsung, untuk memelihara

kesejahteraan se ara umum.

3. Pengertian Pajak aerah dan Retribusi aerah

- 'ah a Negara &esatuan Republik (ndonesia merupakan Negara hukum

berdasarkan Pan asila dan $ndang-$ndang asar Negara Republik (ndonesia

Tahun 09?


10/22

perimbang pusat dan perimbangan aerah, Maka penyelangara pemerintah

daerah dilakukan dengan memberikan ke enangan yang seluas-luasnya, disertai

dengan pemberian hak dan ke ajiban menyelengarakan otonomi daerah dalam

kesatuan sistem penyelengara pemerintahan NegaraD

- 'ah a pajak daerah dan retribusi daerah mrupakan salah satu sumber

pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintah

daerahD

- 'ah a dalam rangka meningkatkan pelayaan kepada masarakat dan

kemandirian daerah, perlu dilakuakn perluasan objek pajak daerah dan retribusidaerah dan pemberian diskresi dalam penetapan tari55D

- 'ah a kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan

berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masarakat,

dan akuntabilitsa dengan memperhatikan potensi daerahD

- 'ah a $ndang-$ndang Nomor 07 Tahun 099C tentang pajak daerah

dan Retribusi aerah sebagaiman telah diubah dengan $ndang-$ndang Nomor

4? Tahun 3888 tentang perubahan atas $ndang-$ndang Nomor 07 Tahun 099C

tentang pajak aerah dan Retribusi aerah, pelu disesuaikan dengan kebijakan

otonomi daerah

4. Pengertian Pajak Parkir

*bjek pajak parkir sebelumnya termasuk kedalam objek retribusi,

Namun, mengingat pendapatan dari sektor parkir ini ukup besar dan

pengaturanya pendapatan perpakiran selama ini enderung kurang jelas dan tegas

serta sekaligus untuk mendongkrak pendapatan asli daerah, maka kemudian

perlu ditegaskan bah a masalah perpakiran ini sebaiknya dibuat dalam bentuk

undang-undang Nomor 4? Tahun 3888 tentang perubahan atas $ndang $ndang

10


11/22

Nomor 07tahun 099C tentang pajak daerah dan retribusi daerah maka

penyelengara parkir di luar badan jalan dikenakan pajak.

asar hukum $ndang-$ndang Nomor 07 Tahun 099C tentang pajak

daerah dan Retribusi daerah

$ndang-$ndang Nomor 09 Tahun 099C tentang penagihan pajak dengan

surat paksa@ +embaran Negara Republik (ndonesia Tahun 099C Nomor ?3,

Tambahan +embaran Negara Republik (ndonesia Nomor 4;7; A

$ndang-$ndang Nomor 33 Tahun 0999 tentang pemerintahan aerah,$ndang-$ndang Nomor 3< Tahun 0999 tentang perimbangan &euangan antara

Pemerintah dan aerah.

$ndang-$ndang Nomor 4? Tahun 3888 tentang perubahan atas $ndang-

$ndang Republik (ndonesia Nomor 07 Tahun 099C tentang pajak aerah dan

Retribusi aerah dan $ndang-$ndang Nomor 37 Tahun 3889 tentang Pajak

aerah dan Retribusi aerah.

?. *bjek Pajak Parkir

*bjek pajak parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan

jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang

disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan

kendaraan bermotor. &lasi5ikasi tempat parkir di luar badan jalan yang

dikenakan pajak parkir adalah /

• Penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalanD baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha.

• "arasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran.• Tempat penitipan kendaraan bermotor.


12/22

Pada pajak parkir tidak semua penyelenggaraan parkir dikenakan pajak.

#da beberapa penge ualian yang tidak termasuk objek pajak, sebagaimana di

ba ah ini /

a. Penyelenggaran tempat parkir oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Penyelenggaraan tempat parkir oleh '$MN dan '$M tidak dike ualikan

sebagai objek pajak parkir. b. Penyelenggaran tempat parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk

karya an sendiri.. Penyelenggaran tempat parkir oleh kedutaan, konsulat, per akilan negara asing

dan per akilan lembaga-lembaga internasional dengan asas timbal balik.&etentuan tentang penge ualian pengenaan pajak parkir bagi per akilan

lembaga- lembaga internasional berpedoman kepada keputusan Menteri

&euangan.d. Penyelenggaraan tempat parkir lainnya yang diatur dengan peraturan daerah,

antara lain penyelenggaraan tempat parkir, tempat peribadatan dan sekolah serta

tempat-tempat lainnya yang diatur lebih lanjut oleh bupati atau alikota.

;. Subjek Pajak dan )ajib Pajak Parkir

Menurut pro5. r #2hari #2i2 Samudra,M.S( subjek pajak parkir yaitu

orang pribadi atau badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor. Sedangkan

yang menjadi ajib pajak parkir adalah orang pribadi atau badan yang

menyelenggarakan tempat parkir. Pajak parkir dibayar oleh pengusaha yang

menyediakan tempat parkir dengan dipungut bayaran. Pengusaha tersebut se ara

otomatis rmelakukan ajib pajakparkir. Sedangkan yang merupakan subjek

pajak parkir yaitu orang yang membayar pajak sementara pengusaha yangmenyediakan tempat parkir dengan dipungut bayaran.

12


13/22

"ambar &erangka Pemikiran

". De inisi #perasi$nal

0. asar Pengenaan Tari5 dan Fara Perhitungan Pajak Parkir

a. asar Pengenaan Pajak Parkir

Menurut, $ndang-$ndang Pajak +engkap Tahun 380< pasal ;?ayat 0,3

dan 4 dasar pengenaan pajak parkir adalah jumlah pembayaran atau yang

seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir, dasar pengenaan pajak

parkir sebagai mana yang dimaksud dengan ayat @0A dapat ditetapkan dengan

peraturan aerah, %umlah yang seharusnya dibayar termasuk potongan harga

parkir dan parkir uma- uma yang diberikan kepada penerima jasa parkir.

b. Tari5 Pajak Parkir

Menurut $ndang-$ndang Pajak +engkap Tahun 380< pasal ;


14/22

memberikan keleluasaan kepada pemerintah kabupaten atau kota untuk

menetapkan tari5 pajak yang dipandang sesuai dengan kondisi masing-masing

daerah kabupaten atau kota. engan demikian, setiap daerah kota atau

kabupaten diberi ke enangan untuk menetapkan besarnya tari5 pajak yang

mungkin berbeda dengan kota atau kabupaten lainnya, asalkan tidak lebih dari

tiga puluh persen @48GA.

d. Pemungutan dan dasarperhitungan Pajak Pemungutan pajak tidak dapat diborongkan. Pajak dipungut berdasarkan

penetapan alikota bupati atau dibayar sendiri oleh ajib pajak. )ajib pajak

memenuhi ke ajiban pajak yang dipungut dengan mengunakan S&P atau

dokumen lain yang dipersamakan. )ajib pajak memenuhi ke ajiban pajak

sendiri dengan mengunakan SPTP ,S&P &', #N> atau S&P &'T.Pajak terutang dipungut di ilaya derah. 'esarnya pokok pajak yang terutang

dihitung dengan ara mengalikan tari5 pajak dengan dasar pengenaan.

Penyelengara parkir ajib memberikan tanda bukti parkir berupa kar is

kepada setiap penguna jasa parkir. Pengadaan tanda bukti parkir disediakan

oleh pemerintah daerah atau oleh penyelangara parkir. Tanda bukti parkir

harus mendapat pengesahan dari pemerintah daerah berupa pororasi. Tanda

bukti parkir>kar is sebagaimana yangdimaksud ayat 0 dibuat4 @tigaA kolom

terdiri atas/0. &olom ( / untuk penguna jasa parkir 3. &olom (( / untuk ajib pajak 4. &olom ((( / untuk perintah daerah

'entuk ukuran, arna dan persyaratan teknis tanda bukti parkir>kar is

diatur oleh alikota>bupati.

14


15/22

Pajak terutang I Tari5 Pajak : asar Pengenaan Pajak I Tari5 Pajak:%umlah

Pembayaran atau yang seharusnya di bayar kepada penyelenggara tempat

parkir.

3. Pengertian dan Sumber Pendapatan #sli aerah

Menurut $ndang-undang Nomor 03 Tahun 3887 tentang penimbangan

keuangan antara pusat dan daerah Pasal 0 ayat 40 bah a pendapatan asli daerah,

selanjutnya disebut P# adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang

-dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-

undangan.

Sumber-sumber pendapatan asli daerah menurut $ndang-$ndang

Noomor 03 Tahun 3887.

a. Pendapatan asli daerah yang selanjutnya disebut P# yaitu /

• Hasil pajak daerah, yaitu pungutan daerah menurut peraturan yang ditetapkan

oleh daerah untuk pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum

publik. Pajak daerah sebagai pungutan yang dilakukan pemerintah daerah

yang hasilnya digunakan untuk pengeluaran umum yang balas jasanya tidak

langsung diberikan sedang pelaksanannya bisa dapat dipaksakan.• Hasil retribusi daerah, yaitu pungutan yang telah se ara sah menjadi

pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh

jasa pekerjaan, usaha atau milik pemerintah daerah bersangkutan. Retribusi

daerah mempunyai si5at-si5at yaitu pelaksanaannya bersi5at ekonomis, ada

imbalan langsung alau harus memenuhi persyaratan-persyaratan 5ormil dan

materiil, tetapi ada alternati5 untuk mau tidak membayar, merupakan

pungutan yang si5atnya tidak menonjol, dalam hal-hal tertentu retribusi

daerah adalah pengembalian biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah

daerah untuk memenuhi permintaan anggota masyarakat.

15


16/22

• Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang

dipisahkan. Hasil perusahaan milik daerah merupakan pendapatan daerah

dari keuntungan bersih perusahaan daerah yang berupa dana pembangunan

daerah dan bagian untuk anggaran belanja daerah yang disetor ke kas daerah,

baik perusahaan daerah yang dipisahkan, sesuai dengan moti5 pendirian dan

pengelolaan, maka si5at perusahaan dareah adalah suatu kesatuan produksi

yang bersi5at menambah pendapatan daerah, memberi jasa, dan

memperkembangkan perekonomian daerah.• +ain-lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan-pendapatan yang

tidak termasuk dalam jenis- jenis pajak daerah, retribusi daerah, pendapatandinas-dinas. +ain-lain usaha daerah yang sah mempunyai si5at yang pembuka

bagi pemerintah daerah untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan baik

berupa materi dalam kegitan tersebut bertujuan untuk menunjang,

melapangkan, atau memantapkan suatu kebijakan daerah di suatu bidang

tertentu.• ana perimbangan diperoleh melalui bagian pendapatan daerah dari

penerimaan pajak bumi dan bangunan baik dari pedesaan, perkotaan,

pertambangan sumber daya alam dan serta bea perolehan hak atas tanah dan

bangunan. ana perimbangan terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi

umum, dan dana alokasi khusus.

G. Teknik Pengumpulan Data

0. Metode )a an ara

Metode a an ara adalah metode pengumpulan data dengan

mengajukan pertanyaan-pertanyaan se ara bebas baik baik terstruktur maupun

tidak terstruktur dengan tujuan untuk memperoleh in5ormasi se ara luas

mengenai obyak penelitian.

0. okumentasi

16


17/22

okumentasi adalah teknik pengumpulan data melalui pengumpulan

bahan-bahan tertulis berupa buku-buku, data-data yang tersedia dan laporan-

laporan yang rele=an dengan objek penelitian untuk mendukung data yang

sudah ada. okumentasi dalam penelitian ini berupa data realisasi

penerimaan daerah &ota &ara ang.

%. Teknik Analisis Data

&.#nalisis &uantitati5

#nalis kuantitati5 adalah analis yang mengunakan rumus-rumus statistik yang disesuaikan dengan judul penelitian dan rumusan masalah, untuk

perhitung angka-angka dalam rangka menganalisis kuantitati5 ini dapatdilakukan perhitungan manual atau dengan komputer program statistik seperti program SPSS. &arena dengan bantuan perhutungan omputer

program statistik selain epat,juga hasilnya lebih akurat.

0. #nalis Regresia

Tujuan analis regresi untuk mengetahui besarnya pengaruh =ariabel bebas J terhadap terkait 6

irumuskan sebagai berikut /

Y = a + bX

imana nilai a dan b diperoleh dengan rumus /

17


18/22

b I

x¿ ∑ ¿

¿ x

2 − ¿n∑ ¿

n∑xy − (∑ x ) (∑ y )¿

a I konstanta

b I koe5isien regresi

a = ∑Y – b - ∑Xn

J I Kariabel independen

3. $ji &olerasi

Tujuan uji kolerasi adalah untuk menguji apakah dua =ariabel yaitu=ariabel bebas dan =ariabel terkait mempunyai hubungan yang kuat atau tidak kuat, apakah hubungan tersebut positi5 atau negati5 dirumuskan sebagai

berikut/

r ' n.()*+ ().(*

n .∑ X 2 − ¿ (∑ X )2 . √√ ¿ n.(*, + -(* ,

• %ika r I 8 maka tidak ada hubungan antara kedua =ariable• %ika r I 0 maka hubungan sangat kuat dan bersi5at tidak searah• %ika r I L 0 maka hubungan sangat kuat dan bersi5at searah

4.Metode koe5isen eterminasi

18


19/22

&oe5isien deteminasi dilambangkan dengan r nilai ini menyatakankuadrat dari koe5isien korelasi. &oe5isien ini dapat digunakan untuk

menganalisis apakah =ariable @6A dipengaruhi oleh =ariable @JA koe5isiendeterminasi digunakan untuk melihat pengaruh =ariabel dindependen terhadap=ariabel dependen dengan ara mengalikanya dengan 088G seperti berikut/

& I r : 088G

?. Metode $ji t

Metode ini digunakn untuk mengetahui singni5ikansi =ariabel Jterhadap =ariabel 6, serta meneria atau menolak hipotensis yang telah ajukan.Sehingga dengan metode ini peneliti dapat mengetahui singni5ikasi pengaruh

pajak retribusi parkir terhadap pendapatan asili daerah kota &ara ang, sertamenguji apakah hipotesis yang telah peneliti ajukan akan diterima atauditolak. engan rumus sebagai berikut/

t -hitung ' r. / n 0 1

/& + R,

2. L$kasi dan 3aktu Penelitian

0. Tempat Penelitan.

Penelitian akan dilaksanakan PP &abupaten &ara ang

0. )aktu Penelitian

)aktu penelitian akan dilaksanakan mulai 5ebruari sampai dengan #pril.

4. #ut Line

!PEN"#R$H PEM$N"$T#N P#%#& RETR('$S( P#R&(R ( R#)#N"&*T# TERH# #P PEN #P#T#N #S+( #ER#H '$P#TEN R#)#N"

19


20/22

Halaman %udul

+embar Persetujuan+embar Pengesahan

#bstraksi

&ata Pengantar

e5tar (si

Da tar 2si

Da tar Gam!arDa tar Lampiran

BAB 2 Pendahuluan(.0 +atar 'elakang(.3 Perumusan Masalah(.4 Ruang +ingkup Masalah(.? Tujuan dan Man5aat

BAB 22 +andasan Teori

d.0 &epustakand.3 .

@Mengemukakan teori yang rela=an yang dapat digunakan dalam permasalahanA

BAB 222 Metode Penelitian

a. &erangka Pemikiran b. Hipotensis

. #sumsi

20


21/22

d. e5inisi *prasionale. Teknik Pengumpulan ata

5. Populasi dan Sempelg. Teknik #nalisa atah. +okasi dan )aktu Penelitian

BAB 25 Pembahasan dan )aktu Penelitian

?.0 "ambaran *byek Penelitiaa

?.3 #nalisa ata

BAB 5 Penutup


22/22

- ndang- ndang lengkap )ajak 1engkap *a2un "#3 )enerbit 'itra Wacana

'edia "#3$

- )rp4$ Dr$ (52ari (5i5 Samudra, '$SI )erpajakn di Indonesia /euangan,)ajak dan

%etribusi Daera2 *a2un !d$#-6et $#$-7akarta8 %aja&ali )ers "#3$

- ndang- ndang omor #: *a2un #99; tentang pajak daera2 dan %etribusi

daera2$

- ndang- ndang omor # *a2un "": tentang )eruba2an kedua atas ndang-

ndang omor *a2un ""< tentang )emerinta2an Daera2 dan ndang- ndang

omor *a2un ""< tentang perimbangan /euangan antara )emerinta2 pust dan

)emerinta Daera2$

22

propsal sekripsi

Documents