a. Kesepakatan/perjanjian kerjasama tertulis mengenai kesepakatan bermitra dengan usaha kecil, yang antara lain memuat nama dan alamat masing-masing pihak, dan bentuk pembinaan yang diberikan kepada usaha kecil b. Surat Pernyataan diatas materai dari usaha kecil yang menerangkan bahwa yang bersangkutan memenuhi kriteria usaha kecil sesuai Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995. Nota : Untuk persyaratan No. 6 a,b,c akan dikoordinasikan oleh BKPM dengan Instansi Terkait

Nota

: Untuk persyaratan No. 5 a,b,c akan dikoordinasikan oleh BKPM dengan Instansi Terkait.

Prosedur dan Persyaratan Penanaman Modal Baru PMA (Penanaman Modal Asing) Penanaman Modal Baru dalam rangka PMA berikut fasilitas-fasilitasnya diajukan oleh : a. Warga Negara Asing dan/atau badan hukum asing dan/atau perusahaan PMA; atau b. Warga Negara Asing dan/atau badan hukum asing dan/atau perusahaan PMA bersama dengan Warga Negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia Permohonan diajukan kepada Kepala BKPM dalam 2 (dua) rangkap dengan menggunakan formulir Model I/PMA (diperoleh di BKPM dan atau di BPID Kalimantan Timur) dengan lampiran 1. Bagi peserta pesaing a. Rekaman Akte Pendirian Perusahaan dalam bahasa Inggris atau Indonesia b. Rekaman Paspor lengkap yang masih berlaku 2. Bagi Perusahaan Asing : a. Rekaman Akte Pendirian Perusahaan, dan Perubahan b. Nomor Pokok Wajib Pajak 3. Bagi peserta Indonesia a. Rekaman Akte Pendirian Perusahaan dan perubahannya, dan/atau Tanda Pengenal Perorangan (KTP) b. Nomor Pokok Wajib Pajak 4. a. Proses Produksi yang dilengkapi dengan bagan alir proses (flow chart) serta mencantumkan jenis bahan baku/bahan penolong bagi Industri pengolahan; atau b. Uraian Kegiatan Usaha, bagi kegiatan dibidang jasa 5. Surat kuasa dari pihak yang berwenang apabila penandatanganan permohonan tidak dilakukan oleh pemohon sendiri atau yang berwenang 6. a. Persyaratan dan/atau ketentuan sektoral tertentu yang dikeluarkan oleh Pemerintah seperti tercantum antara lain dalam Buku Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penanaman Modal (BPTPPM). b. Khusus Setor Pertambangan yang memerlukan kegiatan ekstraksi, sektor energi, sektor perkebnan kelapa sawit dan sektor perikanan harus dapat rekomendasi dari instansi yang bersangkutan . c. Khusus untuk bidang usaha industri pengolahan hasil perkebunan kelapa sawit yang bahan bakunya tidak berasal dari kebun sendiri, harus dilengkapi dengan jaminan bahan baku dari pihak lain yang diketahui oleh pihak Perkebunan Kabupaten/Kota setempat. 7. Bagi Bidang usaha yang dipersyaratkan untuk kemitraan :

2. Prosedur Izin Prinsip Investasi Prosedur dan Persyaratan Penanaman Modal Baru PMDN Penanaman modal dalam negeri (PMDN) baru berikut fasilitas-fasilitasnya di ajukan oleh seorang calon penanam modal untuk mendirikan serta menjalankan suatu usaha baru dapat diajukan oleh Perseroan Terbatas (PT), Commanditaire Vennootschap (CV), koperasi BUMN, BUMD atau perorangan Permohonan diajukan kepada Kepala BKPM dalam 2 (dua) rangkap dengan mengguunakan formulir Model I/PMDN (diperoleh di BKPM dan atau di BPID Kalimantan Timur) dengan lampiran sebagai berikut : 1. Bukti Diri Permohonan :berwenang a. Rekaman Akta Pendirian Perusahaan dan Perubahan untuk PT. BUMN/BUMD, CV., FA, atau b. Rekaman Anggaran Dasar untuk Badan Usaha Koperasi,/ c. Rekaman Kartu Tanda Penduduk untuk perorangan 2. Surat kuasa dari yang berwenang apabila penandatanganan permohonan tidak dilakukan oleh si pemohon sendiri. 3. Rekaman Nomor pokok Wajib Pajak (NPWP) si pemohon. 4. Uraian Rencana Kegiatan : a. Proses Produksi yang dilengkapi dengan bagan alir proses (flow chart) serta mencantumkan jenis bahan baku/bahan penolong bagi industri pengolahan; atau b. Uraian kegiatan Usaha, bagi kegiatan di bidang jasa 5. a. Persyaratan dan/atau ketentuan sektoral tertentu yang dikeluarkan oleh Pemerintah seperti tercantum antara lain dalam Buku Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penanaman Modal (BPTPPM) c. Khususnya untuk bidang usaha industri pengolahan hasil perkebunan kelapa sawityang bahan bakunya tidak berasal dari kenun sendiri, harus dilengkapi dengan jaminan bahan baku dari pihak lain yang diketahui oleh Dinas Perkebunan Kabupaten/Kota setempat 6. Bagi bidang usaha yang dipersyaratkan kemitraan : a. Kesepakatan/perjanjian kerjasama tertulis mengenai kesepakatan bermitra dengan usaha kecil, yang antara lain memuat nama dan alamat masingmasing pihak, pola kemitraan yang akan digunakan, hak dan kewajiban masing-masing pihak, dan bentuk pembinaan yang diberikan kepada usaha kecil. b. Akta Pendirian atau Perubahannya atau risalah RUPS mengenai Usaha Kecil sebagai pemegang saham, apabila kemitraan bentuk penyertaan saham. 7. Surat Pernyataan diatas materai dari Usaha Kecil yang menerangkan bahwa yang bersangkutan memenuhi kriteria usaha kecil yang sesuai Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995.