proses penerimaan brg kiriman hlm 15
TRANSCRIPT
BAB III
DESKRIPSI OBYEK DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum Obyek Penelitian
1. Sejarah Umum Kantor Pos Lalu Bea Pada Kantor Pelayanan Bea dan
Cukai Tipe B Jogyakarta
Dalam rangka melaksanakan pembangunan maka diperlukan
sejumlah dana untuk membiayai pengeluaran negara tersebut. Untuk
peningkatan penerimaan negara terutama dari sumber non migas,
penerimaan pajak yang diantaranya adalah bea masuk dan cukai, dana
tabungan masyarakat, pengembangan modal, peningkatan ekspor barang,
devisa negara dan pinjaman luar negeri serta hibah.
Keberadaan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memiliki peranan
penting dalam mewujudkan target penerimaan negara melalui pemungutan
bea masuk atau keluar daerah pabean sehingga kerugian negara akibat
praktek perdagangan illegal dapat dicegah dan perlindungan terhadap
masyarakat atas masuknya barang-barang terlarang atau pembahasan yang
berkaitan denngan ekspor-impor barang dapat diwujudkan.
Berdasarkan keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor 444/KMK.01/2001 tanggal 23 Juli 2001 Kantor Pelayanan Bea dan
Cukai Tipe B Jogyakarta merupakan instansi vertikal Direkorat Jenderal
Bea dan Cukai yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor
Wilayah VI Direktorat Bea dan Cukai Semarang, yang mempunyai tugas
melaksanakan pelayanan dan pengawasan kepabeanan dan cukai daerah
wewenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kantor Pelayan Bea dan Cukai Tipe B Jogyakarta yang berada di
jalan Solo Km. 9 – 10 diresmikan oleh bapak Tahir pada tanggal 19 Juli
1979, yang sebelumnya berkedudukan di Gedung Keuangan dan Kas
Negara di jalan Kusumanegara 11 Yogyakarta.
Setelah kurun waktu 12 tahun melalui Keputusan Menteri
Keuangan tahun 1991, Kantor Pos Yogyakarta ditunjuk sebagai Kantor
Pos Lalu Bea. Dengan adanya penunjukkan atau penetapan tersebut maka
Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe B Jogyakarta menetapkan beberapa
pegawainya di Kantor Pos, dalam rangka pelayanan pelalubeaan Paket
Pos.
Pada awalnya Kantor Pos Lalu Bea bertempat di Gedung Kantor
Pos besar jalan Senopati no. 1 Yogyakarta. Karena jumlah paket yang
semakin meningkat dan keterbatasan tempat maka Kantor Pos Lalu Bea
dipindah ke Kantor Pos Sentral Pengolahan Pos (SPP) Plemburan
Yogyakarta sampai sekarang.
Salah satu perwujudan dari pengawasan kepabeanan yang
merupakan salah satu bidang yang digeluti oleh Kantor Pelayanan Bea dan
Cukai adalah pemberantasan perdagangan illegal seperti yang tercantum
dalam 5 (lima) Komitmen Harian Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
sebagai berikut:
a. Tingkatkan pelayanan
b. Tingkatkan transparansi, keadilan dan konsistensi
31
c. Pastikan penggunaan jasa bekerja sesuai ketentuan
d. Hentikan perdagangan illegal
e. Tingkatkan integritas
Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe B Jogyakarta mempunyai
wilayah kerja meliputi:
a. Bandar Udara Adisucipto Jogyakarta
b. Kantor Pos Bantu Bea Jogyakarta
c. Kantor Pos Bantu Bea Magelang
Sekaligus memiliki 6 (enam) Pos Pengawasan yang tersebar
dibeberapa wilayah Yogyakarta, antara lain:
a. Sleman
b. Wates
c. Bantul
d. Wonosari
e. Bandara I
f. Bandara II
Wilayah-wilayah di atas ditetapkan sebagai kawasan pabean, dimana
semua barang sepenuhnya berada dibawah pengawasan Kantor Pelayanan
Bea dan Cukai Tipe B Jogyakarta.
2. Tugas Pokok dan Fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai merupakan unsur pelaksana dari
sebagian tugas pokok dan fungsi Departemen Keuangan yang berada
langsung dibawah Menteri. Berikut ini dikemukakan tugas pokok dan
32
fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sesuai dengan keputusan menteri
keuangan republik Indonesia No. 444/KMK.01/2001, sebagai berikut:
a. Tugas Pokok
Tugas pokok Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah
melaksanakan sebagian tugas pokok Departemen Keuangan di bidang
pemungutan pajak negara, dalam bentuk bea, cukai dan pemungutan
pajak lainnya serta mengamankan kebijaksanaan pemerintah yang
berkaitan dengan pemasukan dan pengeluaran barang ke atau dari
wilayah Indonesia sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh
Menteri dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
b. Fungsi
Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut di atas, maka
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mempunyai fungsi:
1) Perumusan kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan dan
pembinaan, serta pemberian kemudahan perpajakan di bidang bea
dan cukai sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh
Menteri dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
2) Pelaksanaan pemungutan bea dan cukai serta pungutan lainnya
yang dibebankan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
berdasarkan peraturan perundang-undangan;
3) Pengamanan teknis atas pelaksanaan pemungutan bea dan cukai
serta kelancaran arus barang yang dimasukkan dan dikeluarkan
ke atau wilayah Indonesia sesuai dengan kebijaksanaan yang
33
ditetapkan oleh Menteri dan berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
4) Pencegahan dan penyidikan pelanggaran terhadap peraturan
perundang-undangan bea dan cukai serta peraturan perundang-
undangan lainnya yang pelaksanaannya dibebankan kepada
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
Sebagai instansi vertikal Departemen Keuangan, Direktorat
Jenderal Bea dan Cukai mempunyai 12 Kantor Wilayah di seluruh
Indonesia. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai membawahi
Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A, B, dan C dengan ruang lingkup
tugas pabean dan cukai. Dibawah Kantor Pelayanan Bea dan Cukai
terdapat Kantor Pos Bantu dan Pos Pengawasan. Kantor Bantu Pelayanan
Bea dan Cukai adalah unit organisasi non struktural yang merupakan
tempat pelaksanaan sebagian tugas pelayanan Kepabeanan dan Cukai yang
berada di lingkungan Kantor Pelayanan. Kantor Bantu Pelayanan Bea dan
Cukai mempunyai tugas melaksanakan urusan kepabeanan dan cukai
berdasarkan pelimpahan wewenang dari Kantor Pelayanan dan dipimpin
oleh seorang pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan. Pos
Pengawasan Bea dan Cukai adalah unit organisasi non struktural yang
merupakan tempat kegiatan pengamatan dan pengawasan lalu lintas
barang impor, ekspor dan barang kena cukai (BKC) yang berada di
lingkungan Kantor Pelayanan.
34
3. Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe B
Jogyakarta
Tugas pokok Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe B Jogyakarta
adalah melaksanakan pelayanan dan pengawasan kepabeanan dan cukai
dalam daerah wewenangnya yaitu Daerah Istimewa Yogyakarta,
berdasarkan peraturan perundang-undangan kepabeanan dan cukai serta
kebijaksanaan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bea dan
Cukai.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana telah disebutkan di atas,
Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe B Jogyakarta menyelenggarakan
fungsi:
a. Pelaksanaan intelijen, patroli, dan operasi pencegahan pelanggaran
peraturan perundang-undangan kepabeanan dan cukai, serta pelayanan
kepabeanan atas sarana pengangkut dan pemberitahuan pengangkutan
barang;
b. Penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai;
c. Pengelolaan dan pemeliharaan sarana operasi, sarana komunikasi, dan
senjata api;
d. Pelaksanaan pemungutan bea masuk, cukai, dan pungutan negara
lainnya yang dipungut oleh Direktorat jenderal Bea dan Cukai serta
pelaksanaan perbendaharaan penerimaan, penangguhan penagihan, dan
pengembalian bea masuk dan cukai;
e. Pemberian pelayanan teknis dan kemudahan di bidang kepabeanan dan
cukai;
35
f. Penelitian dokumen pemberitahuan impor dan ekspor barang, nilai
pabean, dan fasilitas impor, pemeriksaan barang dan pemeriksaan
badan;
g. Penetapan klasifikasi barang, tarif bea masuk, nilai pabean, dan sanksi
administrasi berupa denda;
h. Pelayanan atas pemasukan, pemuatan, pembongkaran, penimbunan
barang serta pengawasan pelaksanaan pengeluaran barang ke dan dari
kawasan pabean;
i. Penelitian dokumen cukai, pemeriksaan pengusaha barang kena cukai
dan urusan perusakan pita cukai;
j. Pembukuan dokumen kepabeanan dan cukai serta dokumen lainnya;
k. Pengendalian dan pelaksanaan urusan perizinan kepabeanan dan cukai;
l. Pemeriksaan pabean dan pengawasan pelaksanaan penimbunan dan
pengeluaran barang di tempat penimbunan pabean dan tempat
penimbunan berikat, pengelolaan tempat penimbunan pabean dan
pelaksanaan penyelesaian barang yang dinyatakan tidak dikuasai;
m. Pelaksanaan pengolahan data dan penyajian laporan kepabeanan dan
cukai serta penerimaan dan pendistribusian dokumen kepabeanan dan
cukai;
n. Pelaksanaan administrasi kantor Pelayanan.
4. Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe B
Jogyakarta beserta Tugas Masing – masing Seksi
36
a. Struktur organisasi Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe B Jogyakarta
Gambar III. 2.
Struktur Organisasi Kantor Pelayaan Bea dan Cukai Tipe B Jogykarta
Sumber: Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe B Jogyakarta, 2005
37
Kepala KantorSudardjo, SH.
Kasubbag UmumJuli Tri K., SE., MM
Kelompok Jabatan Fungsional
Kasi P2
Jatman
Kasi Perbendaharaan
Siti Widosari
Kasi Kepabeanan dan Cukai I
Dayu H., Sos., M. PA.
Kasi Kepabeanan dan Cukai II
Beti Ijani H, S. IP., M. Si.
Kasi Kepabeanan dan
Cukai III
Sujatno
Kasi Kepabeanan dan Cukai IV
Parwo
Kasi Kepabeanan
dan Cukai V & VI
Sahran, S. IP
Kasi OKDD
Wharmono Fauzy
b. Tugas Masing – masing Seksi
1) Kepala kantor bertugas sebagai penanggungjawab pelaksanaan
tugas pokok dan fungsi kantor pelayanan.
2) Sub Bagian Umum bertugas melakukan urusan kepegawaian,
keuangan, ketatausahaan dan rumah tangga kantor Pelayanan,
penyuluhan dan publikasi peraturan perundang-undangan
kepabeanan dan cukai, pelaporan dan pemantauan tindak lanjut
hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional dan pengawasan
masyarakat, serta penyusunan rencana strategik dan laporan
akuntabilitas.
Sub Bagian Umum terdiri atas Sub seksi Tata Usaha dan
Kepegawaian, Kesekretariatan, Urusan keuangan dan Urusan
Rumah Tangga.
3) Seksi Pencegahan dan Penyidikan (P2) mempunyai tugas
melakukan intelijen, patroli dan operasi pencegahan pelanggaran
peraturan perundang-undangan kepabeanan dan cukai, pelayanan
kepabeanan atas sarana pengangkut dan pemberitahuan
pengangkutan barang, pengawasan pembongkaran barang,
perhitungan bea masuk, pajak dalam rangka impor dan denda
administrasi terhadap kekurangan bongkar atau denda
administrasi terhadap kelebihan bongkar, penatausahaan dan
pengurusan hasil penindakan, barang bukti dan uang ganjaran,
pengumpulan data pelanggaran peraturan perundang-undangan
kepabeanan dan cukai, penyiapan pengendalian tindak lanjut hasil
38
penindakan dan pemantauan tindak lanjut hasil penyidikan di
bidang kepabeanan dan cukai, serta pengelolaan dan
pengadministrasian sarana operasi, sarana komunikasi dan senjata
api Kantor Pelayanan.
4) Seksi Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan pemungutan
bea masuk, cukai dan pajak dalam rangka impor serta pungutan
negara lainnya yang dipungut oleh Direktorat Jenderal, serta
urusan perbendaharaan penerimaan, penangguhan, penagihan,
pengelolaan jaminan dan pengembalian pungutan bea masuk dan
cukai. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, Seksi
Perbendaharaan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
a) Penerimaan, pengadministrasian dan penyetoran penerimaan
pembayaran bea masuk, cukai, denda administrasi, bunga,
sewa tempat penimbunan pabean dan pungutan negara
lainnya yang dipungut oleh Direktorat Jenderal.
b) Pelayanan fasilitas penangguhan bea masuk dan administrasi
jaminan serta pemrosesan penyelesaian jaminan
penangguhan bea masuk dan jaminan Pengusaha Pengurusan
Jasa Kepabeanan.
c) Pelakssanaan penagihan kekurangan pembayaran bea masuk,
cukai, denda administrasi, bunga, sewa tempat penimbunan
pabean dan pungutan negara lainnya yang dipungut oleh
Direktorat Jenderal serta pengembalian kelebihan
39
pembayaran bea masuk, cukai, denda administrasi dan
bunga.
d) Pelayanan permintaan dan pengadministrasian pita cukai.
e) Pembukuan kredit cukai, dan
f) Penyajian laporan realisasi penerimaan bea masuk, cukai dan
pungutan negara lainnya yang dipungut oleh Direktorat
Jenderal.
5) Seksi Kepabeanan dan Cukai mempunyai tugas melakukan
pelayanan teknis dan fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai,
urusan administrasi perizinan Tempat Penimbunan Berikat dan
perizinan di bidang cukai, penelitian dan pemeriksaan
kelengkapan dan kebenaran pemberitahuan impor, ekspor,
dokumen cukai dan Pengusaha Barang Kena Cukai. Dalam
melaksanakan tugasnya Seksi Kepabeanan dan Cukai melakukan:
a) Pelayanan teknis dan fasilitas di bidang kepabeanan dan
cukai.
b) Pelaksanaan periksaan kelengkapan dan kebenaran dokumen
pemberitahuan impor, ekspor, dokumen cukai dan
Pengusaha Barang Kena Cukai.
c) Penelitian pemberitahuan nilai pabean, klasifikasi barang,
tarif bea masuk, dan fasilitas impor.
d) Perhitungan bea masuk, cukai, pajak dalam rangka impor
dan ekspor, penetapan klasifikasi barang, tarif bea masuk
dan pabean.
40
e) Pencacahan pemeriksaan barang dan badan.
f) Penatausahaan dan pengawasan pemasukan, penimbunan
dan pengeluaran barang di tempat penimbunan sementara,
tempat penimbunan berikat dan tempat penimbunan pabean.
g) Urusan penyelesaian barang tidak dikuasai, barang dikuasai
negara dan barang milik negara.
h) Penyiapan pelelangan atas barang tidak dikuasai dan barang
yang dikuasai negara.
i) Urusan pemusnahan barang tidak dikuasai, barang yang
dikuasai negara atau busuk.
j) Urusan pembukuan dokumen cukai.
k) Pemantauan produksi, harga dasar dan kadar barang kena
cukai.
l) Pembukuan barang kena cukai.
m) Perusakan pita cukai.
Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, seksi
Kepabeanan dan Cukai dibagi menjadi 6 (enam) Sub seksi, yaitu:
a) Sub seksi Kepabeanan dan Cukai I memberikan pelayanan di
bidang Impor.
b) Sub seksi Kepabeanan dan Cukai II memberikan pelayanan
di bidang Ekspor Fasilitas.
c) Sub seksi Kepabeanan dan Cukai III memberikan pelayanan
di bidang Barang Kiriman Pos.
41
d) Sub seksi Kepabeanan dan Cukai IV memberikan pelayanan
untuk Kawasan Berikat.
e) Sub seksi Kepabeanan dan Cukai V & VI memberikan
pelayanan di bidang Hasil Tembakau, Cukai dan Minuman
Mengandung Etil Alkohol (MMEA).
6) Seksi Operasional Komputer dan Distribusi Dokumen
mempunyai tugas melakukan pengoperasian komputer dan sarana
penunjangnya, pengelolaan kepustakaan data dan file, pelayanan
dukungan teknis komunikasi data, pertukaran data elektronik,
pengolahan data kepabeanan dan cukai, penerimaan, penelitian
kelengkapan dan pendistribusian dokumen kepabeanan dan cukai
yang telah diselesaikan serta penyajian laporan kepabeanan dan
cukai.
7) Kelompok Pejabat Fungsional mempunyai tugas melaksanakan
kegiatan yang sesuai dengan jabatan fungsionalnya berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti
melaksanakan pemeriksaan barang impor/ekspor dan penelitian
dokumen. Kelompok pejabat fungsional terdiri atas sejumlah
pejabat dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai
kelompok sesuai dengan keahliannya. Setiap kelompok dipimpin
oleh pejabat fungsional senior yang ditunjuk langsung oleh
Direktur Jenderal. Jumlah pejabat fungsional ditentukan
berdasarkan kebutuhan, beban kerja dan jumlah pejabat yang
42
tersedia. Jenis dan jenjang jabatan pejabat fungsional diatur
menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Perkembangan Tugas Pokok dan Fungsi Bea dan Cukai
Perkembangan tugas pokok dan fungsi bea dan cukai dewasa ini,
menunjukkan secara jelas telah terjadi pergeseran titik berat fungsi
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dari fungsi penerimaan ke fungsi
penciptaan kelancaran arus barang dan arus dokumen. Masalah kelancaran
arus barang dan dokumen semakin menonjol terutama di era deregulasi
serta debirokrasi yang telah dijalankan pemerintah selama ini. Direktorat
Jenderal Bea dan Cukai ikut berperan aktif dalam menunjang kesuksesan
program pembangunan nasional, khususnya yang berkaitan dengan lalu
lintas barang dan dokumen.
Sesuai dengan Undang-undang No. 10 tahun 1995 tentang
Kepabeanan, tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Bea daan Cukai
telah memperlihatkan adanya pergeseran tersebut, dari pengumpul pajak
ke kas negara menjadi:
a. Trade Fasilitator
Yaitu fungsi ekonomi dimana Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
dituntut untuk berperan aktif dalam melindungi, mendorong
pertumbuhan dan pembangunan ekonomi nasional serta manjadi urat
nadi perdagangan.
b. Controlling
43
Yaitu fungsi pengawasan dan penegakan hukum dalam melindungi
kepentingan negara dan masyarakat di bidang kesehatan, keamanan,
sosial dan budaya.
Fungsi trade fasilitator dan controlling adalah dua fungsi yang
keduanya sukar untuk dipersatukan. Disatu sisi Direktorat Jenderal Bea
dan Cukai dituntut untuk mampu menciptakan kelancaran arus barang
impor maupun ekspor, dokumen dan orang. Tetapi disisi lain juga dituntut
untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas barang-barang
yang termasuk dalam kategori larangan dan pembatasan (kuota). (Arfiani;
1999, 33)
B. Pembahasan
1. Proses Penerimaan Barang Kiriman Pos
Proses penerimaan barang kiriman melalui Kantor Pos Lalu bea
Plemburan Yogyakarta adalah sebagai berikut:
a. Barang paket pos dari luar negeri tiba di Kantor Pos Lalu Bea
Plemburan Yogyakarta.
b. Setelah barang kiriman pos tiba, barang disimpan atau disusun di
gudang sesuai dengan urutan kedatangannya oleh petugas kantor pos.
c. Peletakan dan penyusunan barang kiriman tersebut dilakukan dengan
hati-hati untuk menghindari kerusakan dan penumpukkan barang serta
klaim dari pemilik barang.
d. Dokumen pelengkap meliputi keterangan asal barang, air waybill dan
CN 23 (Declaration En Douane) disusun menurut urutan kedatangan
44
di kantor bea dan cukai yang ada di kantor pos untuk menghindari
penumpukkan barang dan dokumen lama.
Skema alur penerimaan barang kiriman pos luar negeri sampai
penyimpanan barang di gudang kantor pos.
Gambar III. 3.
Proses Penerimaan Barang Kiriman Pos di Kantor Pos Lalu Bea Plemburan
Yogyakarta.
2. Proses Pemeriksaan Barang dan Dokumen Pelengkap Barang Paket
Pos.
Berdasarkan keputusan Menteri Keuangan No. 490/KMK.05/1996
tentang Tatalaksana Impor Barang Penumpang, Awak Sarana Pengangkut,
Pelintas Batas, Kiriman Pos dan Kiriman Melalui Jasa Titipan dan
keputusan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai No. KEP-78/BC/1997
tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Barang Penumpang, Awak
Sarana Pengangkut, Pelintas Batas, Kiriman Melalui Jasa Titipan dan
Kiriman Pos, pemeriksaan barang kiriman dilakukan secara fisik meliputi
keadaan barang apakah termasuk dalam kategori larangan dan pembatasan.
Pemeriksaan barang dilakukan secara fisik sebab tidak adanya fasilitas X-
Ray.
45
Barang Kiriman Pos Luar Negeri
Kantor Pos Lalu Bea
Gudang Kantor Pos Lalu Bea
Barang
Dokumen Pelengkap
Kantor Bea & Cukai yang berada
di Kantor PosDokumen
Pemeriksaan barang tersebut dilakukan oleh pejabat bea dan cukai
yang disaksikan oleh petugas pos. Petugas pos disini sebagai wakil dari
pemilik barang. Proses pemeriksaan barang secara fisik meliputi:
a. Segel barang kiriman dibuka, isi paket dikeluarkan semua dan diteliti
satu per satu. Tujuannya adalah apakah barang tersebut terkena
peraturan larangan impor sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku atau tidak, menentukan bea masuk, Pajak
Dalam Rangka Impor dan nilai pabeannya.
b. Kemudian Pejabat Bea dan Cukai menuliskan hasil pemeriksaan dan
pencacahan tersebut kelembar PPKP (formulir Pemeriksaan,
Pencacahan dan Pembeaan Kiriman Pos) apabila pemeriksaan dan
pencacahan barang sudah jelas.
c. Pejabat Bea dan Cukai memasukkan kembali barang kiriman tersebut
ke dalam box dan disaksikan oleh petugas pos.
d. Pejabat Bea dan Cukai menyegel boks tersebut dan memasukkan boks
ke dalam kantong plastik serta diplombir. Fungsi dari plombir yaitu
untuk menyegel paket guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan
dan sebagai bukti bahwa barang kiriman telah diperiksa.
e. Hasil pemeriksaan yang tertuang dalam PPKP dibuatkan Surat Setoran
Pabean, Cukai dan Pajak dalam Rangka Impor (SSPCP) oleh pejabat
Bea dan Cukai yang memeriksa. SSPCP terdiri dari 8 (delapan) lembar
bagian, yaitu:
1) Lembar ke-1a untuk Kantor Pelayanan Bea dan Cukai (KPBC)
2) Lembar ke-1b untuk Penyetor atau Wajib Pajak
46
3) Lembar ke-2a untuk Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara
4) Lembar ke-2b untuk Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara
(KPKN)
5) Lembar ke-2c untuk Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara
(KPKN)
6) Lembar ke-3a untuk Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
7) Lembar ke-3b untuk Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
8) Lembar ke-4 untuk Bank atau Kantor Pos dan Giro
f. Setelah SSPCP selesai diisi maka dilakukan pemisahan lembar SSPCP
yang meliputi:
1) Lembar ke-1a untuk KPBC
Dijadikan satu dengan barang paket yang telah diplombir,
yang akan dibawa ke Kantor Pos tujuan atau ke loket pengambilan
barang paket pos.
2) Lembar ke-1b untuk Penyetor atau Wajib Pajak
Sebagai tanda bukti bahwa bea masuk dan pajak telah
dibayar atau dilunasi.
3) Lembar ke-2a sampai dengan lembar ke-2c untuk KPKN
Sebagai bukti penerimaan negara atau laporan penerimaan
pajak.
4) Lembar ke-3a dan lembar ke-3b untuk KPP
Sebagai bukti negara untuk memungut pajak atas barang
kiriman paket pos luar negeri.
47
5) Lembar ke-4 untuk Bank atau Kantor Pos dan Giro
Sebagai tanda bukti pembayaran pajak dari wijib pajak
yang dibayarkan melalui bank atau kantor pos.
Skema proses pemeriksaan barang dan dokumen pelengkap paket pos luar
negeri.
Gambar III. 4.
Proses Pemeriksaan Barang dan Dokumen Pelengkap Barang Paket Pos.
3. Perhitungan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI)
Terhadap barang kiriman pos yang nilainya tidak melebihi FOB
USD 50.00 (lima puluh US dolar) untuk setiap orang per alamat kiriman,
diberikan pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor.
Terhadap barang kiriman pos yang melebihi nilai pembebasan
tersebut dikenakan bea masuk dan pajak dalam rangka impor atas nilai
kelebihannya.
Perhitungan bea masuk dan pajak dalam rangka impor dapat
dilakukan dengan mudah dan sederhana, yaitu:
48
Petugas Kantor Pos
Barang Paket dan Dokumen
Pelengkap
Pejabat Bea dan Cukai
PPKP
Periksaan Fisik
Hasil Pemeriksaan Dituangkan
FOB < US $50.00Bebas Bea
FOB > US $50.00Kena Bea
C (cost*) : ……….
I (insurance) : ……….
F(freight) : ……….+
Nilai Pabean (CIF) = A
Nilai Barang Bebas BM = USD 50.00 –
Kelebihan nilai FOB = B
Nilai Pabean dalam Rupiah : B x NDPBM = Rp C
Bea Masuk : %BM x C = Rp D +
Tarif = Rp E
Nilai Impor**
PPn: % PPn x E = Rp F
PPn BM: % PPnBM x E = Rp G
PPh Ps. 22: %PPh Ps. 22 x E = Rp H
Total Jumlah Pungutan Pabean = Rp D + F + G + H
Catatan:
* Berdasarkan harga transaksi yang sebenarnya.
** Barang impor yang termasuk barang kena cukai, yang nilainya
dihitung berdasarkan ketentuan cukai yang berlaku.
49
Contoh Perhitungan Bea Masuk, Cukai, PPn, PPnBM dan PPh Pasal 22
Uraian Jenis
Barang
Tarif Pos/HS Jumlah Harga
Satuan
Total
Harga
Harga Barang
(CIF)
Pembeaan Total
Pembeaan
BM (10%) PPn (10%) PPh Ps. 22
(7,5%)
HP Samsung
N400
8525. 20. 20. 00 2 $54 $108 $70,73
10. 10. 7,5 Rp633,953 Rp63,395 Rp69,735 Rp52,301 Rp185,431
Catatan:
1. $1,00 = Rp 8.963,00
2. CIF $ 70,73 = {FOB($108 – $50) + Fright ($12,38) + Insurance ($0.35)}
Tabel III. 1.
Perhitungan Pembeaan
Sumber: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, 2004
http://www.google.co.id/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CBUQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.digilib.uns.ac.id
%2Fupload%2Fdokumen
%2F13351510200509213.doc&ei=PukBTte3Oo7trQeB56WGAw&usg=AFQjCNFBFOooPW7zyFbnDaylreJi_65Ptw