proses perencanaan
TRANSCRIPT
Proses PerencanaanProses Perencanaan
Pelatihan Fungsional PenjenjanganPelatihan Fungsional Penjenjangan
D H D d S lihi MA
Perencana Tingkat Pertama Angkatan XPerencana Tingkat Pertama Angkatan X
Drs. H. Dadang Solihin, MA
LPEM-FEUIJakarta, 30 Mei 2007
dadang-solihin.blogspot.com 2
Dadang holds a MA degree (Economics), University of
Dadang Solihin’s Profileg g ( ) y
Colorado, USA. His previous post is Head, Center for Research Data and Information at DPD Secretariat General as well as Deputy Director for Information of Spatial Planning and Land Use Management at Indonesian National Development Planning Agency (Bappenas).
Beside working as Assistant Professor at Graduate School of Asia-Beside working as Assistant Professor at Graduate School of AsiaPacific Studies, Waseda University, Tokyo, Japan, he also active as Associate Professor at University of Darma Persada, Jakarta, Indonesia.
He got various training around the globe included Advanced International He got various training around the globe, included Advanced International Training Programme of Information Technology Management, at Karlstad City, Sweden (2005); the Training Seminar on Land Use and Management, Taiwan (2004); Developing Multimedia Applications for Managers KualaTaiwan (2004); Developing Multimedia Applications for Managers, Kuala Lumpur, Malaysia (2003); Applied Policy Development Training, Vancouver, Canada (2002); Local Government Administration Training Course, Hiroshima, Japan (2001); and Regional Development and Planning Training os a, Japa ( 00 ); a d eg o a e e op e a d a g a gCourse, Sapporo, Japan (1999). He published more than five books regarding local autonomous.
You can reach Dadang Solihin by email at [email protected] or by his
dadang-solihin.blogspot.com 3
You can reach Dadang Solihin by email at [email protected] or by his mobile at +62812 932 2202
MateriMateri
Pola Perubahan yang Sedang Terjadi Pergeseran Paradigma: From Government to Governance Apa itu Governance?Apa itu Governance? Perencanaan Fungsi/Manfaat Perencanaan Syarat Perencanaan Syarat Perencanaan Tujuan dan Rencana Sifat Perencanaan
K l P Kegagalan Perencanaan Bias-Bias dalam Perencanaan Pembangunan Sistem Perencanaan yang Berhasil Perencanaan yang Ideal Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)
dadang-solihin.blogspot.com 4
Pola Perubahan yang Sedang Terjadiy g g j
Proses transformasi struktural dari masyarakat tradisional ke masyarakat modern dan dari ekonomi agraris ke ekonomi industriekonomi agraris ke ekonomi industri.
Proses transformasi dari sistem ekonomi yang didominasi oleh pemerintah ke arah sistem ekonomi pasar yang masyarakatnya makinekonomi pasar, yang masyarakatnya makin berperan sebagai pelaku utama pembangunan.
Kedua proses internal tersebut didorong dan p gdipengaruhi oleh proses eksternal, yaitu proses globalisasi perekonomian dunia, dengan dua ciri dan faktor pendorongnya yaitu perdagangan p g y y p g gbebas dan kemajuan teknologi.
dadang-solihin.blogspot.com 5
Pergeseran Paradigma: Pergeseran Paradigma: FFrom Government to Governancerom Government to GovernanceFFrom Government to Governancerom Government to Governance
Government Governance Memberikan hak ekslusif bagi
negara untuk mengatur hal-hal publik,
Persoalan-persoalan publik adalah urusan bersama pemerintah, civil society dan p
sementara aktor di luarnya, hanya dapat disertakan sejauh negara mengijinkannya.
p ydunia usaha sebagai tiga aktor utama.
dadang-solihin.blogspot.com 6
g g j y
Apa itu Governance?Apa itu Governance?pp Interaksi antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat
yang bersendikan transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dsb.yang bersendikan transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dsb.
Kontrol Kontrol
Tenaga Kerja
Dunia UsahaDunia Usaha Swasta Pemerintah Masyarakat
NilaiPertumbuhan
RedistibusiMelalui Pelayanan
Pasar
Apabila sendi-sendi tersebut dipenuhi, maka Governance akan Good
dadang-solihin.blogspot.com 7
Good.
PerencanaanPerencanaan
• Suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
• Proses pengambilan keputusan dari sejumlah pilihan, untuk mencapai suatu tujuan yang dikehendaki.
dadang-solihin.blogspot.com 8
Fungsi/Manfaat PerencanaanFungsi/Manfaat Perencanaan
Sebagai penuntun arah Minimalisasi Ketidakpastian Minimalisasi inefisiensi sumber daya Penetapan Standar dalam Pengawasan Kualitas
dadang-solihin.blogspot.com 9
Syarat PerencanaanSyarat Perencanaan
Harus memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan:1. Tujuan akhir yang dikehendaki.2 S d i it t k j dk (2. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya (yang
mencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif).3. Jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut.4. Masalah-masalah yang dihadapi.5. Modal atau sumber daya yang akan digunakan serta
pengalokasiannyapengalokasiannya.6. kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya.7. Orang, organisasi, atau badan pelaksananya.8. Mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pengawasan
pelaksanaannya.
dadang-solihin.blogspot.com 10
Syarat PerencanaanSyarat Perencanaan
Faktual dan Realistis Logis dan Rasional
Fl k ib l Fleksibel Komitmen Komprehensif atau menyeluruh Komprehensif atau menyeluruh
dadang-solihin.blogspot.com 11
Tujuan dan RencanaTujuan dan Rencana
Tujuan (Goals) Pada dasarnya adalah hasil akhir yang y y g
diharapkan dapat diraih atau dicapai oleh individu, kelompok atau seluruh organisasi.
Rencana (Plans) Segala bentuk konsep dan dokumentasi yang
menggambarkan bagaimana tujuan akan dicapai dan bagaimana sumber daya akan dialokasikan, penjadualan dari proses pencapaian tujuanpenjadualan dari proses pencapaian tujuan, hingga segala hal yang terkait dengan pencapaian tujuan.
dadang-solihin.blogspot.com 12
p p j
Sifat PerencanaanSifat Perencanaan
• Dari segi ruang lingkup tujuan dan sasarannya, perencanaan dapat bersifat nasional, sektoral dan spasialspasial.
• Perencanaan dapat berupa perencanaan agregatif atau komprehensif dan parsial.
• Dalam jangkauan dan hierarkinya, ada perencanaan tingkat pusat dan tingkat daerah.
• Dari jangka waktunya, perencanaan dapat bersifatDari jangka waktunya, perencanaan dapat bersifat jangka panjang, menengah, atau jangka pendek.
dadang-solihin.blogspot.com 13
Sifat PerencanaanSifat Perencanaan
• Dilihat dari arus informasi, perencanaan dapat bersifat dari atas ke bawah (top down), dari bawah k t (b tt ) t k d dke atas (bottom up), atau kedua-duanya.
• Dari segi ketetapan atau keluwesan proyeksi ke depannya perencanaan dapat indikatif ataudepannya, perencanaan dapat indikatif atau preskriptif.
• Berdasarkan sistem politiknya, perencanaan dapat bersifat alokatif, inovatif dan radikal.
• Produk perencanaan dapat berbentuk rencana (plan) kebijakan peraturan alokasi anggaran(plan), kebijakan, peraturan, alokasi anggaran, program, atau kegiatan (d/h proyek).
dadang-solihin.blogspot.com 14
Kegagalan PerencanaanKegagalan Perencanaan
1. Penyusunan perencanaan tidak tepat, mungkin karena: informasinya kurang lengkap, metodologinya belum dikuasai,
tid k li ti hi tid k ki perencanaannya tidak realistis sehingga tidak mungkin pernah bisa terlaksana
pengaruh politis terlalu besar sehingga pertimbangan-p g p gg p gpertimbangan teknis perencanaan diabaikan.
dadang-solihin.blogspot.com 15
Kegagalan PerencanaanKegagalan Perencanaan
2. Perencanaannya mungkin baik, tetapi pelaksanaannya tidak seperti seharusnya. kegagalan terjadi karena tidak berkaitnya perencanaan
dengan pelaksanaannya. aparat pelaksana tidak siap atau tidak kompeten aparat pelaksana tidak siap atau tidak kompeten, masyarakat tidak punya kesempatan berpartisipasi
sehingga tidak mendukungnya.
dadang-solihin.blogspot.com 16
Kegagalan PerencanaanKegagalan Perencanaan
3. perencanaan mengikuti paradigma yang ternyata tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan
t tid k d t t i l h dserta tidak dapat mengatasi masalah mendasar negara berkembang. Misalnya, orientasi semata-mata pada pertumbuhan y , p p
yang menyebabkan makin melebarnya kesenjangan. Dengan demikian, yang keliru bukan semata-mata
perencanaannya, tetapi falsafah atau konsep di balikperencanaannya, tetapi falsafah atau konsep di balik perencanaan itu.
dadang-solihin.blogspot.com 17
Kegagalan PerencanaanKegagalan Perencanaan
4. karena perencanaan diartikan sebagai pengaturan total kehidupan manusia sampai yang
li k il k lipaling kecil sekalipun. Perencanaan di sini tidak memberikan kesempatan
berkembangnya prakarsa individu dan pengembangan kapasitas serta potensi masyarakat secara penuh.
Sistem ini bertentangan dengan hukum penawaran dan permintaan karena pemerintah mengatur semuanya. p p g y
Perencanaan seperti inilah yang disebut sebagai sistem perencanaan terpusat (centrally planned system).
dadang-solihin.blogspot.com 18
Bias-Bias dalam Perencanaan PembangunanBias Bias dalam Perencanaan Pembangunan
Bias pertama Adanya kecenderungan berpikir bahwa:
– dimensi rasional dari pembangunan lebih penting dari dimensi moralnya,
– dimensi material lebih penting daripada dimensidimensi material lebih penting daripada dimensi kelembagaannya, dan
– dimensi ekonomi lebih penting dari dimensi sosialnya. Akibat dari anggapan itu ialah alokasi sumber Akibat dari anggapan itu ialah alokasi sumber
daya pembangunan diprioritaskan menurut jalan pikiran yang demikian.p y g
dadang-solihin.blogspot.com 19
Bias-Bias dalam Perencanaan PembangunanBias Bias dalam Perencanaan Pembangunan
Bias kedua Pendekatan pembangunan yang berasal dari atas
lebih sempurna daripada pengalaman dan aspirasilebih sempurna daripada pengalaman dan aspirasi pembangunan di tingkat bawah (grass-root).
Akibatnya kebijakan pembangunan menjadi kurang efektif karena kurang mempertimbangkan kondisi yang nyata dan hidup di masyarakat.
dadang-solihin.blogspot.com 20
Bias-Bias dalam Perencanaan PembangunanBias Bias dalam Perencanaan Pembangunan
Bias ketiga Pembangunan masyarakat banyak di tingkat
bawah lebih memerlukan bantuan material daripada keterampilan teknis dan manajerial.
Anggapan ini sering mengakibatkan pemborosan Anggapan ini sering mengakibatkan pemborosan sumber daya dan dana, karena:– kurang mempersiapkan keterampilan teknis dan
manajerial dalam pengembangan sumber daya manusia, dan
– mengakibatkan makin tertinggalnya masyarakat di g gg y ylapisan bawah.
dadang-solihin.blogspot.com 21
Bias-Bias dalam Perencanaan PembangunanBias Bias dalam Perencanaan Pembangunan
Bias keempat Teknologi yang diperkenalkan dari atas selalu jauh
lebih ampuh daripada teknologi yang berasal darilebih ampuh daripada teknologi yang berasal dari masyarakat itu sendiri.
Anggapan demikian dapat menyebabkan pendekatan pembangunan yang: terlalu memaksa dan menyamaratakan teknologi tertentu
untuk seluruh kawasan pembangunan di tanah air yang t l d b t h k b i isangat luas dan beragam tahap perkembangannya ini.
pendekatan pembangunan terlalu mengabaikan potensi teknologi tradisional yang dengan sedikit penyempurnaan dan pembaharuan mungkin lebih efisien dan lebih efektifdan pembaharuan mungkin lebih efisien dan lebih efektif untuk dimanfaatkan dibandingkan dengan teknologi impor.
dadang-solihin.blogspot.com 22
Bias-Bias dalam Perencanaan PembangunanBias Bias dalam Perencanaan Pembangunan
Bias kelima Lembaga-lembaga yang telah berkembang di
kalangan rakyat cenderung tidak efisien dankalangan rakyat cenderung tidak efisien dan kurang efektif bahkan menghambat proses pembangunan.
Anggapan ini membuat lembaga-lembaga masyarakat di lapisan bawah kurang dimanfaatkan dan kurang ada ikhtiar untuk memperbaharui, g pmemperkuat serta memberdayakannya.
Bahkan justru terdapat kecenderungan untuk memperkenalkan lembaga-lembaga baru yangmemperkenalkan lembaga lembaga baru yang asing dan tidak selalu sejalan dengan nilai dan norma masyarakat.
dadang-solihin.blogspot.com 23
Bias-Bias dalam Perencanaan PembangunanBias Bias dalam Perencanaan Pembangunan
Bias keenam Masyarakat di lapisan bawah tidak tahu apa yang
diperlukannya atau bagaimana memperbaikidiperlukannya atau bagaimana memperbaiki nasibnya.
Oleh karena itu, mereka harus dituntun dan diberi petunjuk dan tidak perlu dilibatkan dalam perencanaan meskipun yang menyangkut dirinya sendiri.
Akibat dari anggapan ini banyak proyek-proyek pembangunan yang ditujukan untuk rakyat, tetapi salah alamat tidak memecahkan masalah dansalah alamat, tidak memecahkan masalah, dan bahkan merugikan rakyat.
Bias ini melihat masyarakat sebagai objek dan bukan subjek pembangunan
dadang-solihin.blogspot.com 24
bukan subjek pembangunan.
Bias-Bias dalam Perencanaan PembangunanBias Bias dalam Perencanaan Pembangunan
Bias ketujuh Orang miskin adalah miskin karena bodoh dan
malas. Dengan demikian, cara menanganinya haruslah bersifat paternalistik seperti memperlakukan orang bodoh dan malas danmemperlakukan orang bodoh dan malas, dan bukan dengan memberi kepercayaan.
Dengan anggapan demikian masalah kemiskinan dipandang lebih sebagai usaha sosial (charity) dan bukan usaha penguatan ekonomi.
dadang-solihin.blogspot.com 25
Bias-Bias dalam Perencanaan PembangunanBias Bias dalam Perencanaan Pembangunan
Bias kedelapan Ukuran efisiensi pembangunan yang salah diterapkan,
misalnya ICOR, diartikan bahwa investasi harus selalu y ,diarahkan pada yang segera menghasilkan bagi pertumbuhan.
Padahal upaya pemberdayaan masyarakat, akan h ilk t b h b hk k bmenghasilkan pertumbuhan, bahkan merupakan sumber
pertumbuhan yang lebih lestari (sustainable), tetapi umumnya dalam kerangka waktu (time frame) yang lebih panjangpanjang.
Anggapan yang demikian beranjak dari konsep pembangunan yang sangat bersifat teknis dan tidak memahami sisi-sisi sosial budaya dari pembangunan dan y p gpotensi yang ada pada rakyat sebagai kekuatan pembangunan.
dadang-solihin.blogspot.com 26
Bias-Bias dalam Perencanaan PembangunanBias Bias dalam Perencanaan Pembangunan
Bias kesembilan • Sektor pertanian dan perdesaan adalah sektor
tradisional kurang produktif dan memiliki masatradisional, kurang produktif, dan memiliki masa investasi yang panjang, karena itu kurang menarik untuk melakukan investasi modal besar-besaran di sektor itusektor itu.
• Oleh karenanya, bermitra dengan petani dan usaha kecil di sektor pertanian dan perdesaan p pdipandang tidak menguntungkan dan memiliki risiko tinggi.
• Anggapan ini juga telah mengakibatkan prasangkaAnggapan ini juga telah mengakibatkan prasangka dan menghambat upaya untuk secara sungguh-sungguh membangun usaha pertanian dan usaha kecil di perdesaan
dadang-solihin.blogspot.com 27
kecil di perdesaan.
Bias-Bias dalam Perencanaan PembangunanBias Bias dalam Perencanaan Pembangunan
Bias kesepuluh Kegiatan investasi makin cenderung terpusat di
perkotaan, di sektor industri yang justru banyak disubsidi dan diproteksi, yang akibatnya juga mendorong urbanisasimendorong urbanisasi.
Pengalaman Taiwan dan Jepang menunjukkan bahwa investasi di wilayah perdesaan dapat meningkatkan pertumbuhan dan sekaligus pemerataan yang menyebabkan ekonominya menjadi kukuhmenjadi kukuh.
dadang-solihin.blogspot.com 28
Sistem Perencanaan yang BerhasilSistem Perencanaan yang Berhasil
• Sistem perencanaan yang mendorong berkembangnya mekanisme pasar dan peran
t k tserta masyarakat. • Dalam sistem ini perencanaan dilakukan dengan
menentukan sasaran-sasaran secara garis besarmenentukan sasaran sasaran secara garis besar, baik di bidang sosial maupun ekonomi, dan pelaku utamanya adalah masyarakat dan usaha
tswasta.
dadang-solihin.blogspot.com 29
Perencanaan yang IdealPerencanaan yang Ideal
Interactive Planning• Prinsip partisipatif: masyarakat yang akan memperoleh
manfaat dari perencanaan harus turut serta dalammanfaat dari perencanaan harus turut serta dalam prosesnya.
• Prinsip kesinambungan: perencanaan tidak hanya berhenti pada satu tahap; tetapi harus berlanjut sehingga menjamin p p; p j gg jadanya kemajuan terus-menerus dalam kesejahteraan, dan jangan sampai terjadi kemunduran.
• Prinsip holistik: masalah dalam perencanaan dan l k tid k d t h dilih t d i t i i ( tpelaksanaannya tidak dapat hanya dilihat dari satu sisi (atau
sektor) tetapi harus dilihat dari berbagai aspek, dan dalam keutuhan konsep secara keseluruhan.
• Mengandung sistem yang dapat berkembang (a learning and• Mengandung sistem yang dapat berkembang (a learning and adaptive system).
• Terbuka dan demokratis (a pluralistic social setting).
dadang-solihin.blogspot.com 30
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)Pembangunan Nasional (SPPN)Pembangunan Nasional (SPPN)
dadang-solihin.blogspot.com 31
Apa itu SPPN?Apa itu SPPN?Apa itu SPPN?Apa itu SPPN?
SPPN adalah satu kesatuan tata cara
perencanaan pembangunan perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-
rencana pembangunan dalam j k j j kjangka panjang, jangka menengah, dan tahunan
yang dilaksanakan oleh unsur yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerahdan daerah.
dadang-solihin.blogspot.com 32
TTujuan ujuan SPPNSPPNjjMendukung koordinasi antar-pelaku pembangunan.Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar-Daerah, antar-ruang, antar-waktu, antar-fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah.Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasanpengawasan.Mengoptimalkan partisipasi masyarakat.Menjamin tercapainya penggunaan sumber dayaMenjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
dadang-solihin.blogspot.com 33
berkelanjutan.
Proses PerencanaanProses PerencanaanPendekatan Politik: Pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkanPemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana pembangunan hasil proses politik (public choice theory of planning), khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam RPJM/Ddalam RPJM/D.
Proses Teknokratik: Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah gg g poleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu.Partisipatif:Partisipatif: Dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders, antara lain melalui Musrenbang.
Proses top-down dan bottom-up: Dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan.
dadang-solihin.blogspot.com 34
Tahapan PerencanaanTahapan Perencanaanpp
1. Penyusunan Rencana Rancangan Rencana Pembangunan Nasional / Daerah Rancangan Rencana Kerja Dep / Lembaga SKPD
1. Penyusunan Rencana Rancangan Rencana Pembangunan Nasional / Daerah Rancangan Rencana Kerja Dep / Lembaga SKPD Rancangan Rencana Kerja Dep / Lembaga SKPD Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rancangan Akhir Rencana Pembangunan
Rancangan Rencana Kerja Dep / Lembaga SKPD Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rancangan Akhir Rencana Pembangunan
2. Penetapan Rencana RPJP Nas dgn UU dan RPJP Daerah dgn Perda RPJM dengan Keputusan Presiden / Kepala Daerah
2. Penetapan Rencana RPJP Nas dgn UU dan RPJP Daerah dgn Perda RPJM dengan Keputusan Presiden / Kepala Daerah RPJM dengan Keputusan Presiden / Kepala Daerah RKP / RKPD dengan Kep. Presiden / Kepala Daerah
3. Pengendalian Pelaksanaan Rencana
RPJM dengan Keputusan Presiden / Kepala Daerah RKP / RKPD dengan Kep. Presiden / Kepala Daerah
3. Pengendalian Pelaksanaan Rencanag4. Evaluasi Kinerja
g4. Evaluasi Kinerja
dadang-solihin.blogspot.com 35
Alur Perencanaan dan PenganggaranAlur Perencanaan dan Penganggaran20 Tahunan 5 Tahunan Tahunan
Renstra KL
Renja -KL RKA-KL Rincian
APBN
Pedoman
Pedoman
Pedoman
Diacu
Pemer
Pu
RKP RPJM Nasional
RPJP Nasional RAPBN APBN
Pedoman Dijabarkan Pedoman
Pedoman Diacu
rintah sat
RPJM RPJP RKP RAPBD APBD
Diacu
PedomanPedoman
Diperhatikan
Dijabar
Diserasikan melalui Musrenbang
DaerahDaerah Daerah RAPBD APBDkan
Pedoman Diacu
Pemerint
Daerah
Renstra SKPD
Renja -SKPD
RKA -SKPD
Rincian APBD
PedomanPedoman
tah h
dadang-solihin.blogspot.com 36UU SPPN UU KN
Ruang Lingkup Perencanaan (UU25/2004)Ruang Lingkup Perencanaan (UU25/2004)
NASIONAL DAERAHDokumen Penetapan Dokumen Penetapan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
UU (Ps. 13 Ayat 1)
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP D h)
Perda (Ps. 13 Ayat 2)
(RPJP-Nasional) (RPJP-Daerah)
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Per Pres (Ps. 19 Ayat 1)
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM D h)
Peraturan KDH (Ps. 19 Ayat 3)
(RPJM-Nasional) (RPJM-Daerah)
Renstra Kementerian / Lembaga (Renstra KL)
Peraturan Pimpinan KL
Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra
Peraturan Pimpinan SKPD
(Ps. 19 Ayat 2) SKPD) (Ps. 19 Ayat 4)Rencana Kerja Pemerintah (RKP)
Per Pres (Ps. 26 Ayat 1)
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Peraturan KDH (Ps. 26 Ayat 2)( y ) ( y )
Rencana Kerja Kementerian / Lembaga (Renja KL)
Peraturan Pimpinan KL
(Ps. 21 Ayat 1)
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD)
Peraturan Pimpinan SKPD( Ps. 21 Ayat 3)
dadang-solihin.blogspot.com 37
( y ) ( y )
<Satu Tahun Sebelum Berakhir RPJP Yang Berlaku>gD
PR
Ditetapkan Dengan Undang-
Undang
esid
en Diajukan sebagai RUU RPJP Inisiatif
Pre
PPN
Rancangan Awal RPJP Musrenbang Rancangan Akhir
RPJP Nas
Pemerintah
RPJP Nasional
Dihimpun dan Dikaji
Men
teri
ara
Evaluasi RPJP(-1)
Pemikiran Visioner
Awal RPJP Jangka Panjang RPJP Nas RPJP Nasional
Aspirasi
Pen
yele
ngg
Neg
ara Evaluasi
RPJP(-1)Pemikiran Visioner
pPemangku
KepentinganAcuan bagi
RPJP Daerah
Mas
yara
kat
Evaluasi RPJP(-1)
Pemikiran Visioner
Aspirasi Pemangku
Kepentingan
dadang-solihin.blogspot.com 38
PR
ES
IDE
NN
TER
IAN
PP
NK
EM
EN P
AN
/ A
KEM
ENTE
RIA
LEM
BA
GA
KY
AR
AK
ATM
ASA
H
dadang-solihin.blogspot.com 39DA
ER
A
dadang-solihin.blogspot.com 40
Penyusunan dan Penetapan RPJPDPenyusunan dan Penetapan RPJPD
Penetapan Penetapan
Rancangan RPJPD
Rancangan RPJPD
Musrenbang RPJPD
Musrenbang RPJPD
Penyusunan Rancangan
Akhir
Penyusunan Rancangan
Akhir
RancanganRPJPD menjadi Perda
RancanganRPJPD menjadi PerdaPerdaPerda
Proses Teknokratik
Proses Teknokratik
Bahan Rancangan RPJP
Bahan Rancangan RPJP oleh
Bappedaoleh
Bappedaoleh
DPRDoleh
DPRDoleh Bappedaoleh Bappeda Melibatkan Masyarakat
Melibatkan Masyarakat
BappedaBappeda DPRDDPRD
dadang-solihin.blogspot.com 41
Isi RPJPIsi RPJP
NASIONAL DAERAH
Penjabaran Tujuan Mengacu pada RPJP Penjabaran Tujuan Nasional kedalam: Visi dan Penjabarannya;
Mengacu pada RPJP Nasional dan memuat: Visi dan Penjabarannya; Visi dan Penjabarannya;
Misi; Arah Pembangunan Nasional
Visi dan Penjabarannya; Misi; Arah Pembangunan Daerah
• Kewilayahan• Sarana – Prasarana• Bidang Kehidupan
• Kewilayahan• Sarana Prasarana• Urusan Wajib Bidang Kehidupan Urusan Wajib • Urusan Pilihan
dadang-solihin.blogspot.com 42
Penyusunan dan Penetapan RPJMDPenyusunan dan Penetapan RPJMDVisi, Misi, Program
Kepala Daerah Terpilih(1)
Bappeda menyusunRancangan Awal
RPJMDSKPD Menyusun Renstra SKPD
(2)
(3)RPJMDa) Visi,Misi Kepala Daerahb) Strategi Pembangunan Daerahc) Kebijakan Umum
Program SKPD(3)
Bappeda menyelenggarakanMUSRENBANG RPJMD
) jd) Kerangka Ekonomi Daerahe) Program SKPD
(4)
Penetapan RPJMDBappeda menyusunRancangan Akhir RPJMD
(5)
Digunakan sebagai pedoman penyusunan
a) Visi, Misi Kepala Daerahb) Strategi Pembangunan Daerahc) Kebijakan Umumd) Kerangka Ekonomi Daerah
(6)(7)
dadang-solihin.blogspot.com 43
Rancangan RKPDe) Program SKPD
Penyusunan dan Penetapan RKPDPenyusunan dan Penetapan RKPDBappeda menyusun
Rancangan Awal RKPD) P i it P b D h
SKPD Menyusun Renja SKPDProgram SKPD
(8)(9)(10)
a) Prioritas Pembangunan Daerahb) Kebijakan Umumc) Kerangka Ekonomi Daerah
Pagu Indikatif
Program SKPD
MUSRENBANG D /K l h /K td) Program SKPD
MUSRENBANG Kab/Kota Maret
Desa/Kelurahan/Kecamatan
(11.a)(11.b)
Rancangan Akhir RKPD
a) Prioritas Pembangunanb) Kebijakan Umum
a. Sinkronisasi Program SKPDb. Harmonisasi Dekon dan TP
A il
(12)) j
c) Kerangka Ekonomi Daerahd) Program SKPD
MUSRENBANG Prov Sbg Wakil Pemerintah Pusat
a. Harmonisasi Dekon dan TP
April
(13)(15)
Penetapan RKPD
Sebagai pedoman penyusunanRancangan APBD
(4)Bappenas menyelenggarakanMUSRENBANGNAS
a Sinkronisasi Program KL/SKPD
AprilMei
(13)(14)
dadang-solihin.blogspot.com 44
Rancangan APBD a. Sinkronisasi Program KL/SKPDb. Harmonisasi Dekon dan TP
Isi RPJMIsi RPJMRPJM NASIONALPenjabaran visi misi program Presiden;
RPJM DAERAHPenjabaran visi misi program Kepala Daerah;Penjabaran visi, misi, program Presiden;
Berpedoman pada RPJP NasionalPenjabaran visi, misi, program Kepala Daerah;Berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional
1. Strategi Pemb. Nasional2. Kebijakan Umum
1. Strategi Pemb. Daerah2. Kebijakan Umum
3. Kerangka Ekonomi Makro4. Program – program
• Kementerian, • Lintas kementerian
3. Arah Kebijakan Keuangan Daerah4. Program –program
• SKPD, • Lintas SKPD • Lintas kementerian,
• Kewilayahan, dan • Lintas kewilayahan yang memuat kegiatan pokok dalam: K k R l i
Lintas SKPD, • Kewilayahan, • Lintas kewilayahan yang memuat kegiatan pokok dalam: Kerangka Regulasi Kerangka Regulasi
Kerangka Anggaran Kerangka Regulasi Kerangka Anggaran
dadang-solihin.blogspot.com 45
Isi RKP/DIsi RKP/D
RKP RKP DaerahRKP Penjabaran RPJM Nasional
RKP DaerahPenjabaran RPJM Daerah;Mengacu pada RKP
1. Prioritas Pembangunan Nasional2. Rancangan Kerangka Ekonomi
Makro
1. Prioritas Pembangunan Daerah2. Rancangan Kerangka Ekonomi
MakroDaerah3. Arah Kebijakan Fiskal4. Program – program
• Kementerian, Lintas kementerian
3. Arah Kebijakan Keuangan Daerah4. Program –program
• SKPD, Lintas SKPD • Lintas kementerian,
• Kewilayahan, dan • Lintas kewilayahan yang memuat kegiatan dalam:
• Lintas SKPD, • Kewilayahan, • Lintas kewilayahan yang memuat kegiatan dalam:
Kerangka Regulasi Kerangka Anggaran
Kerangka Regulasi Kerangka Anggaran
dadang-solihin.blogspot.com 46Proses Penyusunan RKPD
Isi Renstra-KL & Renstra-SKPDIsi Renstra-KL & Renstra-SKPD
Renstra-KLB d d RPJM
Renstra-SKPDB d d RPJM Berpedoman pada RPJM
NasionalBerpedoman pada RPJM Daerah
Isi:1. Visi-Misi2 T j St t i d K bij k
Isi:1. Visi-Misi2 T j St t i d K bij k 2. Tujuan, Strategi, dan Kebijakan
3. Program-program4. Kegiatan Indikatif
2. Tujuan, Strategi, dan Kebijakan 3. Program-program4. Kegiatan Indikatifg g
dadang-solihin.blogspot.com 47
Terima kasihTerima kasih
dadang-solihin.blogspot.com 48