pt integritas persada sertifikasiipsertifikasi.com/asset/berkas/hasil vlk...legalitas kayu pada...
TRANSCRIPT
-
PT INTEGRITAS PERSADASERTIFIKASI
F/PM/25-Rev.01
PENGUMUMANHASIL PELAKSANAAN AUDIT VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)
Nomor : IPS/432/HPA-VLK/X/2020
Dengan ini LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI menyampaikan hasil penilaiansertifikasi VLK terhadap :
a. Nama Auditee : UD. Yundab. Lokasi : Jorong Mudiak Imuak, Nagari Tanjung Kaliang
Kec. Kamang Baru Kab. Sijunjung Prov. Sumatera Baratc. No. Izin Usaha : 570/423-Periz/DPM&PTSP/II/2020d. Kapasitas : 2.100 m3/tahune. Tanggal Pelaksanaan : 08 – 10 Oktober 2020
Hasil pengambilan keputusan UD. Yunda telah “MEMENUHI” standar verifikasi legalitaskayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier dan dinyatakan “LULUS” VerifikasiLegalitas Kayu sehingga berhak mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) Nomor :SLK – IPS – 123 masa berlaku mulai tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan 20 Oktober2026.
Data, informasi dan masukan terkait dengan keputusan tersebut di atas dapatdisampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :
PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASIAlamat : Jln. Arjuna II Komp. Multiwahana Blok J4 No.19, PalembangNo Telp. : (0711) 818488Email : [email protected]
Palembang, 21 Oktober 2020PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI
Yohanes Diki Syaputra Bakri,SE.Direktur
-
PT INTEGRITAS PERSADASERTIFIKASI
F/PM/25-Rev.01
KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLKPT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI
Nomor : IPS/432/KP-VLK/X/2020Tentang
PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) TERHADAP UD. YUNDAYANG BERLOKASI DI JORONG MUDIAK IMUAK, NAGARI TANJUNG KALIANG KECAMATAN
KAMANG BARU KABUPATEN SIJUNJUNG PROVINSI SUMATERA BARAT
MENIMBANG : 1. Bahwa berdasarkan pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri LingkunganHidup dan Kehutanan Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016disebutkan bahwa Perusahaan pemasaran produk industri wajibmendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK);
2. Bahwa berdasarkan butir (1) diatas, UD. Yunda telah dilakukanaudit verifikasi legalitas kayu sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja(Kontrak) Nomor: IPS/134/SPK/IX/2020 tanggal 21 September 2020;
3. Bahwa berdasarkan pengambilan keputusan UD. Yunda telah‘MEMENUHI” standar Verifikasi Legalitas Kayu untuk seluruhnorma penilaian setiap verifier dan dinyatakan “LULUS” VerifikasiLegalitas Kayu, sehingga berhak mendapatkan Sertifikat LegalitasKayu (S-LK);
4. Bahwa penerbitan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) UD. Yunda perluditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur.
MENGINGAT : 1. Akreditasi KAN LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASINo. LVLK – 025 - IDN;
2. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.11/Menhut-IV/SET/2013tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor :SK.6067/Menhut-IV/BPPHH/2012 Tentang Penetapan LembagaPenilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan lembagaVerifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) Sebagai Lembaga Penilai danVerifikasi Independen (LP&VI);
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentangPenilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan VerifikasiLegalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau PadaHutan Hak;
4. Lampiran 2.6 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan HutanProduksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April2016 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada IUIPHHK
-
PT INTEGRITAS PERSADASERTIFIKASI
F/PM/25-Rev.01
2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu padaIUI dan IUIPHHK;
6. Lampiran 3.14 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan HutanProduksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang PedomanPenyusunan Laporan Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu;
7. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan UntukMenjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa;
8. Panduan Mutu dan Prosedur LVLK PT INTEGRITAS PERSADASERTIFIKASI.
MEMUTUSKAN
MENETAPKAN : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK PT INTEGRITASPERSADA SERTIFIKASI TENTANG PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITASKAYU (S-LK) UD. YUNDA;
KESATU : Memberikan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) kepada UD. Yunda,Dengan Nomor : SLK – IPS – 123 Masa berlaku 21 Oktober 2020 sampaidengan 20 Oktober 2026;
KEDUA : Setiap 2 (dua) tahun sekali akan dilakukan penilikan dengan mengacupada Standar Verifikasi Legalitas Kayu yang berlaku;
KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepadaUD. Yunda;
KEEMPAT : UD. Yunda berhak menggunakan Sertifikat, Logo PT Integritas PersadaSertifikasi dan Tanda V-Legal;
KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuanbahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akandiperbaiki sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di : PalembangPada Tanggal : 21 Oktober 2020LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI
Yohanes Diki Syaputra Bakri,SE.Direktur
-
RESUME HASIL PENILAIANVERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA UD YUNDAKABUPATEN SIJUNJUNG
PROVINSI SUMATERA BARAT
1 |
1. IDENTITAS LVLKNama Lembaga PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI
Nomor Akreditasi LVLK – 025 – IDN
Alamat Jl. Arjuna II Komp. Multiwahana Blok J4 No. 19 Kel. Sako Kec.
Sako Kota Palembang
Nomor Telpon/E-mail (0711) 818488/ [email protected]
Direktur Yohanes Diki Syahputra Bakri,S.E.
Standar Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016
Tim Audit Hilyati S.Pd
Pengambilan Keputusan Yohanes Diki Syahputra Bakri,S.E.
Tenaga Ahli Ir. Hendar Suhendar
2. IDENTITAS AUDITEENama Pemegang Izin UD. YUNDA
Nomor dan Tanggal SK 570/423-Periz/DPM&PTSP/II-2020
Alamat Kantor Jorong Mudiak Imuak Nagari Tanjung Kaliang
kec. Kamang Baru Kab. Sijunjung Prov. Sumatera Barat
Lokasi Industri Jorong Mudiak Imuak Nagari Tanjung Kaliang
kec. Kamang Baru Kab. Sijunjung Prov. Sumatera Barat
Pengurus Perusahaan Paldi Mulya Candra (Kuasa Direktur)
3. RINGKASAN TAHAPANTahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
Persiapan Palembang,07/10/2020
Melakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen Auditee, mengumpulkaninformasi dan melakukan komunikasidengan Auditee
Menetapkan metodologi PenilaianVerifikasi Legalitas Kayu (VLK)
Membuat perencanaan untukpelaksanaan Penilaian VerifikasiVerifikasi Legalitas Kayu (VLK) danObservasi lapangan
Penyusunan Laporan Pendahuluan/Rencana Kegiatan Penilaian Verifikasi
-
RESUME HASIL PENILAIANVERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA UD YUNDAKABUPATEN SIJUNJUNG
PROVINSI SUMATERA BARAT
2 |
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan CatatanLegalitas Kayu (VLK)
Pertemuan Pembukaan Tanggal08/10/2020, Pukul13.00 – 13.30 WIB diUD. Yunda
Perkenalan Tim Auditor kepada Auditee. Auditor manyampaikan tujuan, ruang
lingkup, jadwal, metodologi Verifikasi danmemperkenalkan Tim Auditor kepadaAuditee.
Permohonan kepada Auditee untukPenunjukan Pendamping dalampelaksanaan verifikasi legalitas kayu
Penandatanganan berita acaraPertemuan Pembukaan
Verifikasi Dokumen danObservasi Lapangan
Tanggal 09/10/2020,di UD. Yunda
Menghimpun, mempelajari data dandokumen Auditee di lapangan sertamelakukan analisis untuk pemenuhanterhadap verifier-verifier untuk verifikasilegalitas kayu
Melakukan uji kebenaran data Auditee dilapangan melalui pengamatan,pencatatan, uji petik dan analisis;termasuk di dalamnya melakukan validasiinformasi yang diperoleh pada saatkonsultasi dengan instansi terkait
Pertemuan Penutupan Tanggal 10/10/2020,Pukul 16.30 – 17.00WIB di UD. Yunda
Auditor menjelaskan hasil verifikasi dantemuan lapangan.
Penyampaian terima kasih atasdukungan Auditee dan permohonanmaaf atas hal-hal yang kurang berkenanselama verifikasi berlangsung
Auditor menampung tanggapan danmasukan dari Auditee terkait hasilverifikasi.
Penandatanganan Berita Acara Closingdan penandatanganan lembar audit olehAuditor dan Auditee
Pengambilan Keputusan Tanggal 19/10/2020,Di Kantor PT IPS
Rapat Pengambilan Keputusan PenilaianVerifikasi Legalitas Kayu (VLK) UD Yunda
Penyusunan Resume Hasil PenilaianVerifikasi legalitas Kayu (VLK) UD YundaBerdasarkan Hasil Penilaian Verifikasi
-
RESUME HASIL PENILAIANVERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA UD YUNDAKABUPATEN SIJUNJUNG
PROVINSI SUMATERA BARAT
3 |
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan CatatanLegalitas Kayu (VLK) UD Yundadiputuskan bahwa UD Yunda dinyatkanLulus karena dapat Memenuhi verifieryang menjadi standard VerifikasiLegalitas Kayu (VLK), Perdijen PHPL No.P.14/PHPL/SET/4/2016 Lampiran 2.6tentang standar VLK pada PemegangIUIPHHK ≤6000 m3/Tahun dan IUI ≤500Juta, sehingga berhak diberikanSertifikat VLK dengan Nomor : SLK-IPS-123
4. Resume Hasil Penilaian
PRINSIP/ KRITERIA/ INDIKATOR/
VERIFIERHASIL PENILAIAN RINGKASAN JUSTIFIKASI
P1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah
K1.1. Unit Usaha dalam bentuk :
(a). Industri memiliki izin yang yang sah
(b). Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah
1.1.1 Unit Usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.
a. Akta pendirian perusahaan
dan/atau perubahan terakhir
Memenuhi 1) IUIPHHK UD. Yunda telah memiliki
Akta Pendirian Perusahaan
Perseorangan dari Notaris (Nomor :
15 tanggal 17 November 2014) dan
telah didaftarkan ke Pengadilan
Negeri Muaro.
2) Merupakan perusahaan
perseorangan milik Darman.
b. Surat Izin Usaha
Perdagangan (SIUP) atau izin
perdagangan yang
tercantum dalam izin industri
Memenuhi IUIPHHK UD Yunda telah memiliki SIUP
(Nomor : 551/03-
14/503.6/PK/XII/PTSP/BLHPMPT-2014
tanggal 09 Desember 2014), dan masih
berlaku selama menjalankan usahanya.
-
RESUME HASIL PENILAIANVERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA UD YUNDAKABUPATEN SIJUNJUNG
PROVINSI SUMATERA BARAT
4 |
PRINSIP/ KRITERIA/ INDIKATOR/
VERIFIERHASIL PENILAIAN RINGKASAN JUSTIFIKASI
c. Izin HO (izin gangguan
lingkungan sekitar industri)
NA IUIPHHK UD. Yunda tidak memerlukan
izin HO/gangguan, sesuai Peraturan
Menteri Dalam Negeri R.I No 19 tahun
2017 tanggal 29 Maret 2017 penetapan
izin gangguan dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.
d. Tanda Daftar Perusahaan
(TDP)
Memenuhi 1) IUIPHHK UD. Yunda pada tahun 2014
telah memiliki Tanda Daftar
Perusahaan (TDP) dengan Nomor
03.14.5.46.001059 yang dikeluarkan
oleh Badan Lingkungan Hidup,
Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu pada tanggal 09 November
2014 yang berlaku sampai dengan
tanggal 09 Desember 2019.
2) IUIPHHK UD. Yunda telah memiliki NIB
yang diterbitkan lembaga OSS (Nomor
: 0220002171967 dan sekaligus berlaku
sebagai TDP.
3) Adanya surat pernyataan
kepengurusan kembali mengenai user
Id dan Password NIB IUIPHHK UD.
Yunda pada Sistem OSS sehingga
dapat dilakukan pencetakan lembar
NIB tersebut.
e. Nomor Pokok Wajib Pajak
(NPWP)
Memenuhi IUIPHHK UD. Yunda telah memiliki
dokumen perpajakan berupa NPWP :
71.822.329.0-203.000 dan Surat
Pernyataan proses kepengurusan SKT
-
RESUME HASIL PENILAIANVERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA UD YUNDAKABUPATEN SIJUNJUNG
PROVINSI SUMATERA BARAT
5 |
PRINSIP/ KRITERIA/ INDIKATOR/
VERIFIERHASIL PENILAIAN RINGKASAN JUSTIFIKASI
yang telah tercecer sebagai Pengganti
(Sementara) SKT yang sesuai dengan
dokumen lainnya .
f. Dokumen lingkungan hidup
(UKl-UPL/ SPPL/ DPLH/ SIL/
DELH/ dokumen lingkungan
hidup lain yang setara)
Memenuhi IUIPHHK UD. Yunda memiliki dokumen
lingkungan hidup (SPPL tanggal 08
Oktober 2020) yang telah disampaikan
kepada oleh Badan Lingkungan Hidup
(BLH) Kabupaten Sijunjung (tanda terima
Nomor 002/SPPL/YND/X/2020 tanggal 08
Oktober 2020).
g. IUIPHHK atau Izin Usaha
Industri (IUI) atau Izin Usaha
Tetap (IUT)
Memenuhi 1) IUIPHHK UD. Yunda telah memiliki
dokumen IUIPHHK (Pembaharuan)
Nomor: 522.21/32.08/SubdinPH
tanggal 29 Juni 2004.
2) Jenis usaha yang dijalankan sesuai
dengan izin yang diberikan (Industri
penggergajian kayu, Ragam produk
kayu gergajian dengan Kapasitas
produksi 2.100 m3/tahun).
h. Rencana Pemenuhan Bahan
Baku Industri (RPBBI) untuk
IUIPHHK
Memenuhi 1) IUIPHHK UD. Yunda telah membuat
dan menyampaikan RPBBI tahun
berjalan 2020 secara online ke Kemen
LHK (tanda terima Nomor :
0000663405 tanggal 21 Januari 2020).
2) Realisasi Pemenuhan BB KB tahun
2020 (3.641,73 m3) sesuai (tidak
melebihi) dengan RPBBI tahun 2020
(4.500 m3) yang telah dilaporkan.
K.1.2. Importir kayu dan produk kayu.
-
RESUME HASIL PENILAIANVERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA UD YUNDAKABUPATEN SIJUNJUNG
PROVINSI SUMATERA BARAT
6 |
PRINSIP/ KRITERIA/ INDIKATOR/
VERIFIERHASIL PENILAIAN RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.
Dokumen pengakuan / pengenal
sebagai importir
NA IUIPHHK UD. Yunda bukan importir dan
tidak menggunakan bahan baku kayu
bulat (BB KB) asal kayu impor yang wajib
memiliki dokumen identitas Importir.
1.2.2 Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)
Panduan / pedoman / prosedur
pelaksanaan dan bukti
pelaksanaan sistem uji tuntas
(due diligence) importir.
NA IUIPHHK UD. Yunda bukan importir dan
tidak menggunakan BB KB asal kayu
impor yang wajib memiliki panduan/
pedoman/ prosedur pelaksanaan dan
bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due
diligence) importer.
K.1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok
1.3.1. Kelompok memiliki akta notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan
kelompok
Akta notaris pembentukan
kelompok atau dokumen
pembentukan kelompk
NA IUIPHHK UD. Yunda bukan merupakan
badan usaha berbentuk kelompok atau
mengajukan sertifikasi VLK dalam bentuk
kelompok yang wajib memiliki dokumen
pembentukan kelompok.
Internal audit anggota kelompok NA IUIPHHK UD. Yunda bukan merupakan
badan usaha berbentuk kelompok atau
mengajukan sertifikasi VLK dalam bentuk
kelompok yang wajib melakukan internal
audit anggota kelompok.
P2. Unit Usaha menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari
asalnya
K.2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan
-
RESUME HASIL PENILAIANVERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA UD YUNDAKABUPATEN SIJUNJUNG
PROVINSI SUMATERA BARAT
7 |
PRINSIP/ KRITERIA/ INDIKATOR/
VERIFIERHASIL PENILAIAN RINGKASAN JUSTIFIKASI
hasil olahannya
2.1.1. Unit Usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber
yang sah
a. Dokumen jual beli/nota atau
kontrak suplai bahan baku
dilengkapi bukti pembelian
Memenuhi IUIPHHK UD Yunda telah merealisasikan
penerimaan BB KB dari Pemasok BB KB
(3.641,73 m3), dan seluruh penerimaan
BB KB telah dilengkapi dokumen kontrak
suplai BB KB dengan 5 Pemasok BB KB
(tahun 2020 sebesar 4.500 m3).
b. Daftar Pemeriksaan Kayu
Bulat (DPKB)
Memenuhi 1) IUIPHHK UD Yunda telah membuat
DPKB atas penerimaan BB KB
sebanyak 3.641,73 m3 yang
dilengkapi 268 set SKSHH-KB (asal
Hutan Negara/Tumbuh Alami).
2) dan pada setiap batang BB KB yang
diterima telah diberi Label ID
Barcode .
c. Bukti serah terima kayu
selain kayu bulat dari hutan
Negara, dilengkapi dengan
dokumen angkutan hasil
hutan yang sah
NA IUIPHHK UD. Yunda selama periode audit
Oktober 2019 – September 2020 tidak
menerima BB KB selain kayu bulat dari
hutan Negara (hutan hak budidaya) yang
wajib dilengkapi bukti serah terima BB KB
dan dokumen angkutan BB KB selain
kayu bulat dari hutan Negara.
d. Dokumen angkutan hasil
hutan yang sah
Memenuhi 1. IUIPHHK UD Yunda telah menerima
BB KB dari seluruh Pemasok BB KB
-
RESUME HASIL PENILAIANVERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA UD YUNDAKABUPATEN SIJUNJUNG
PROVINSI SUMATERA BARAT
8 |
PRINSIP/ KRITERIA/ INDIKATOR/
VERIFIERHASIL PENILAIAN RINGKASAN JUSTIFIKASI
sebanyak 3.641,73 m3 dan dilengkapi
268 set dokumen SKSHH-KB.
2. Telah mempekerjakan Ganis PHPL-
PKB yang ditunjuk sebagai P3KB a.n
Sdr. Paldi Mulya Candra dengan
Nomor Register : 02506-03/PKB-
R/V/2019 berlaku s.d. 22 Desember
2022.
3. Hasil uji petik stok fisik BB KB di TPK
IUIPHHK UD Yunda (jenis dan
volume) sesuai catatan dalam
dokumen LMKB periode yang sama
(September 2020).
4. Tidak menerima/menggunakan BB
KB hasil lelang.
e. Nota & Dokumen
keterangan (Berita Acara
dari petugas kehutanan atau
aparat desa/ Kelurahan) yang
menjelaskan asal usul untuk
kayu bekas/ hasil bongkaran/
sampah kayu bukan dari
kayu lelang serta DKP
NA IUIPHHK UD. Yunda selama periode audit
Oktober 2019 – September 2020 tidak
menerima BB KB yang berasal dari kayu
bekas/ hasil bongkaran/ sampah kayu
yang wajib dilengkapi Nota dan Dokumen
Keterangan/ Berita Acara dari petugas
kehutanan kabupaten/kota atau dari
Aparat Desa/Kelurahan.
f. Dokumen angkutan berupa
Nota untuk kayu limbah
industri
NA IUIPHHK UD. Yunda selama periode audit
Oktober 2019 – September 2020 tidak
menerimaBB KB dari kayu limbah Industri
yang wajib dilengkapi Nota dan Dokumen
-
RESUME HASIL PENILAIANVERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA UD YUNDAKABUPATEN SIJUNJUNG
PROVINSI SUMATERA BARAT
9 |
PRINSIP/ KRITERIA/ INDIKATOR/
VERIFIERHASIL PENILAIAN RINGKASAN JUSTIFIKASI
untuk kayu limbah Industri.
g. Dokumen S-LK/S-PHPL yang
dimiliki pemasok/atau DKP
dari pemasok
Memenuhi 1) IUIPHHK UD. Yunda telah menerima
BB KB dari 5 Pemasok BB KB yang
menerbitkan DKP berupa SKSHH-KB
(PT Air Ganning City, Hutan Hak Aidil
Fitra, Hutan Hak Hendri, Makmur II
dan Hutan Hak Prabu Rimba Alaska
yang belum memiliki S-LK/S-PHPL).
2) Telah membuat dan memiliki SOP
Pemeriksaan DKP (surat penetapan
Nomor : 003/PPDKP/YND/VII/2020)
dan personil pemeriksaan DKP yaitu
Sdr. Hendri (surat penunjukan
Nomor : 002/SPDKP/YND/VII/2020)
3) Telah membuat Laporan Hasil
Pemeriksaan DKP kepada Pemasok
BB KB (PT. Air Ganning City,Aidil
Fitra, Hendri, Makmur II, Prabu
Rimba Alaska).
h. Informasi terkait VLBB untuk
pemasok yang belum
memiliki S-LK/S-PHPL/DKP
NA IUIPHHK UD. Yunda selama periode
audit Oktober 2019 – September 2020
tidak menerima BB KB yang berasal dari
pemasok yang belum memiliki S-LK/ S-
PHPL/ DKP yang wajib dilakukan VLBB.
i. Dokumen pendukung RPBBI Memenuhi 1) IUIPHHK UD. Yunda telah
melaporkan RPBBI tahun 2020
-
RESUME HASIL PENILAIANVERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA UD YUNDAKABUPATEN SIJUNJUNG
PROVINSI SUMATERA BARAT
10 |
PRINSIP/ KRITERIA/ INDIKATOR/
VERIFIERHASIL PENILAIAN RINGKASAN JUSTIFIKASI
(tanda terima Nomor : 0000663405)
secara On line ke Kemen LHK.
2) RPBBI Tahun 2020 telah didukung
dokumen sumber bahan baku yang
lengkap berupa Perjanjian/Kontrak
Suplai BB KB dengan Pemasok (5
unit Pemasok) yang memiliki/
menguasai sumber BB KB asal hutan
negara/hutan hak tumbuh alami, dan
telah tercatat dalam RPBBI tahun
2020 (4.500 m3).
2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
a. Pemberitahuan Impor
Barang (PIB)
NA IUIPHHK UD. Yunda selama periode audit
Oktober 2019 – September 2020 tidak
menerima BB KB yang berasal dari kayu
impor yang wajib memiliki dokumen PIB.
b. Bill of Lading (B/L) NA IUIPHHK UD. Yunda selama periode audit
Oktober 2019 – September 2020 tidak
menerima BB KB yang berasal dari kayu
impor yang wajib memiliki dokumen B/L.
c. Packing List (P/L) NA IUIPHHK UD. Yunda selama periode audit
Oktober 2019 – September 2020 tidak
menerima BB KB yang berasal dari kayu
impor yang wajib memiliki dokumen P/L.
-
RESUME HASIL PENILAIANVERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA UD YUNDAKABUPATEN SIJUNJUNG
PROVINSI SUMATERA BARAT
11 |
PRINSIP/ KRITERIA/ INDIKATOR/
VERIFIERHASIL PENILAIAN RINGKASAN JUSTIFIKASI
d. Invoice NA IUIPHHK UD. Yunda selama periode audit
Oktober 2019 – September 2020 tidak
menerima BB KB yang berasal dari kayu
impor yang wajib memiliki dokumen
Invoice.
e. Deklarasi NA IUIPHHK UD. Yunda selama periode audit
Oktober 2019 – September 2020 tidak
menerima BB KB yang berasal dari kayu
impor yang wajib memiliki dokumen
deklarasi impor.
f. Bukti pembayaran bea
masuk (bila terkena bea
masuk)
NA IUIPHHK UD. Yunda selama periode audit
Oktober 2019 – September 2020 tidak
menerima BB KB yang berasal dari kayu
impor yang wajib memiliki dokumen bukti
pembayaran bea masuk/impor.
g. Dokumen lain yang relevan
(diantaranya CITES) untuk
jenis kayu yang dibatasi
perdagangannya
NA IUIPHHK UD. Yunda selama periode audit
Oktober 2019 – September 2020 tidak
menerima BB KB yang berasal dari kayu
impor yang wajib memiliki dokumen yang
relevan untuk jenis kayu yang dibatasi
perdagangannya (CITES).
h. Bukti penggunaan kayu dan
produk turunannya
NA IUIPHHK UD. Yunda selama periode audit
Oktober 2019 – September 2020 tidak
menerima BB KB yang berasal dari kayu
impor yang wajib memiliki dokumen bukti
-
RESUME HASIL PENILAIANVERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA UD YUNDAKABUPATEN SIJUNJUNG
PROVINSI SUMATERA BARAT
12 |
PRINSIP/ KRITERIA/ INDIKATOR/
VERIFIERHASIL PENILAIAN RINGKASAN JUSTIFIKASI
penggunaan kayu impor dan produk
turunannya.
2.1.3. Unit Usaha menerapkan sistem penelusuran kayu
a. Tally sheet penggunaan
bahan baku dan hasil
produksi
Memenuhi IUIPHHK UD. Yunda telah
menyediakan/memiliki rekaman atau
laporan harian berupa tally sheet
penggunaan BB KB dan tally sheet
produksi KO Gergajian, yang dapat
memberikan informasi ketelusuran asal
usul BB KB atas KO Gergajian yang
diproduksi.
b. Laporan produksi hasil
olahan
Memenuhi 1) IUIPHHK UD. Yunda telah membuat
catatan/laporan penggunaan BB KB
(3.609,65 m3) dan produksi KO
Gergajian (2.404,7725 m3), dan telah
sesuai dengan catatan/laporan mutasi
kayu (LMKB dan LMHHOK Gergajian).
2) Rendemen produksi KO Gergajian
asal BB KB Hutan Alam IUIPHHK UD
Yunda adalah rata-rata 66,62% dan
dianggap memiliki hubungan yang
logis antara input-output produksi
untuk pengolahan KO Gergajian
sesuai dengan ketentuan yang
berlaku (Perdirjen BUK Nomor
P.12/VI-BPPHH/2014).
-
RESUME HASIL PENILAIANVERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA UD YUNDAKABUPATEN SIJUNJUNG
PROVINSI SUMATERA BARAT
13 |
PRINSIP/ KRITERIA/ INDIKATOR/
VERIFIERHASIL PENILAIAN RINGKASAN JUSTIFIKASI
c. Produksi industry tidak
melebihi produksi yang
diizinkan
Memenuhi 1) IUIPHHK UD. Yunda memiliki usaha
industri Penggergajian Kayu dengan
ragam produk KO Gergajian dan
kapasitas produksi 2.100 m3/tahun
sesuai dengan dokumen IUIPHHK
Nomor: 570/423-Periz/DPM&PTSP/II-
2020 tanggal 14 Februari 2020.
2) Realisasi produksi KO Gergajian
selama 1 tahun terakhir (volume
2.404,7725 m3) belum/tidak melebihi
dari kapasitas produksi yang
diperkenankan di dalam izin
usahanya sebesar 2.100 m3/tahun
(toleransi s.d. 2.730 m3/tahun).
d. Hasil produski yang berasal
dari kayu lelang dipisahkan
NA IUIPHHK UD. Yunda selama periode audit
Oktober 2019 – September 2020 tidak
menerima BB KB yang berasal dari kayu
lelang wajib hasil hasil produksinya harus
dipisahkan.
e. Dokumen catatan/ laporan
mutasi kayu
Memenuhi IUIPHHK UD Yunda telah membuat
Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB)
melalui aplikasi SIPUHH On Line yang
sesuai dengan dokumen pendukungnya
berupa Catatan/Daftar Monitoring
Angkutan BB KB pada periode yang sama
(penerimaan BB KB sebanyak 3.641,73
-
RESUME HASIL PENILAIANVERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA UD YUNDAKABUPATEN SIJUNJUNG
PROVINSI SUMATERA BARAT
14 |
PRINSIP/ KRITERIA/ INDIKATOR/
VERIFIERHASIL PENILAIAN RINGKASAN JUSTIFIKASI
m3), dan membuat LMHHOK sesuai
dengan dokumen pendukungnya berupa
Catatan/Daftar Penerbit Angkutan KO
Gegajian pada periode Oktober-
September 2020 sebanyak 2.404.7725 m3.
2.1.4. Proses pengolahn produk melalui jasa dengan pihak lain (industry lain atau pengrajin/ IRT)
a. Dokumen S-LK atau DKP
(Verifier tidak berlaku bila
penyedia jasa bukan industry
pengolah kayu)
NA IUIPHHK UD. Yunda selama periode audit
Oktober 2019 – September 2020
melakukan proses pengolahan produknya
sendiri, dan tidak menggunakan jasa atau
kerjasama dengan pihak lain (industri lain
atau pengrajin/industri rumah tangga)
yang wajib memiliki S-LK atau DKP.
b. Kontrak jasa pengolahan
produk antara auditee
dengan pihak penyedia jasa
(pihak lain)
NA IUIPHHK UD. Yunda selama periode audit
Oktober 2019 – September 2020
melakukan proses pengolahan
produknya sendiri, dan tidak
menggunakan jasa atau kerjasama
dengan pihak lain (industri lain atau
pengrajin/ industri rumah tangga) yang
wajib memiliki kontrak jasa pengolahan
produk.
c. Berita acara serah terima
kayu yang dijasakan
NA IUIPHHK UD. Yunda selama periode audit
Oktober 2019 – September 2020
melakukan proses pengolahan produknya
sendiri, dan tidak menggunakan jasa atau
-
RESUME HASIL PENILAIANVERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA UD YUNDAKABUPATEN SIJUNJUNG
PROVINSI SUMATERA BARAT
15 |
PRINSIP/ KRITERIA/ INDIKATOR/
VERIFIERHASIL PENILAIAN RINGKASAN JUSTIFIKASI
kerjasama dengan pihak lain (industri lain
atau pengrajin/industri rumah
tangga)yang wajib dilengkapi berita acara
serah terima kayu yang dijasakan.
d. Ada pemisahan produk yang
dijasakan pada perusahaan
penyedia jasa
NA IUIPHHK UD. Yunda selama periode audit
Oktober 2019 – September 2020
melakukan proses pengolahan produknya
sendiri, dan tidak menggunakan jasa atau
kerjasama dengan pihak lain (industri lain
atau pengrajin /industri rumah tangga)
yang wajib ada pemisahan produk yang
dijasakan pada perusahaan jasa.
e. Adanya pendokumentasian
bahan baku, proses produksi,
dan ekspor apabila ekspor
dilakukan melalui industri
penyedia jasa
NA IUIPHHK UD. Yunda selama periode audit
Oktober 2019 – September 2020
melakukan proses pengolahan
produknya sendiri, dan tidak
menggunakan jasa atau kerjasama
dengan pihak lain (industri lain atau
pengrajin/ industri rumah tangga) yang
wajib ada pendokumentasian bahan
baku, proses dan produksi dan ekspor
apabilaekspor dilakukan melalui industri
jasa.
P.3 Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi
K.3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik
-
RESUME HASIL PENILAIANVERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA UD YUNDAKABUPATEN SIJUNJUNG
PROVINSI SUMATERA BARAT
16 |
PRINSIP/ KRITERIA/ INDIKATOR/
VERIFIERHASIL PENILAIAN RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau
pemindahtangann hasil produksi dengan tujuan domestic
Dokumen angkutan hasil hutan
yang sah
Memenuhi IUIPHHK UD Yunda telah merealisasikan
penjualan atau pemindah-tanganan
produk KO Gergajian (2.404,7725 m3),
dan seluruhnya untuk tujuan domestik
dengan dilengkapi SKSHH-KO (150 set)
yang diterbitkan Ganis PHPL PKG-R
sebagai petugas penerbit SKSHH-KO
(Sdr. Helmi Syofiyan Nomor Register:
01621-03/PKG-R/V/2018).
K.3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor
3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB
a. Produk hasil olahan kayu
yang diekspor
NA IUIPHHK UD. Yunda selama periode audit
Oktober 2019 – September 2020 tidak/
belum ada realisasi penjualan KO
Gergajian yang diproduksinya sendiri
dengan tujuan ekspor yang wajib
memiliki catatan produk kayu olahan
yang diekspor.
b. Pemberitahuan Ekspor
Barang (PEB)
NA IUIPHHK UD. Yunda selama periode audit
Oktober 2019 – September 2020 tidak/
belum ada realisasi penjualan KO
Gergajian yang diproduksinya sendiri
dengan tujuan ekspor yang wajib
memiliki dokumen PEB.
-
RESUME HASIL PENILAIANVERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA UD YUNDAKABUPATEN SIJUNJUNG
PROVINSI SUMATERA BARAT
17 |
PRINSIP/ KRITERIA/ INDIKATOR/
VERIFIERHASIL PENILAIAN RINGKASAN JUSTIFIKASI
c. Packing list (P/L) NA IUIPHHK UD. Yunda selama periode audit
Oktober 2019 – September 2020
tidak/belum ada realisasi penjualan KO
Gergajian yang diproduksinya sendiri
dengan tujuan ekspor yang wajib
memiliki dokumen P/L.
d. Invoice NA IUIPHHK UD. Yunda selama periode audit
Oktober 2019 – September 2020 tidak/
belum ada realisasi penjualan KO
Gergajian yang diproduksinya sendiri
dengan tujuan ekspor yang wajib
memiliki dokumen Invoice.
e. Bill of Lading (B/L) NA IUIPHHK UD. Yunda selama periode audit
Oktober 2019 – September 2020 tidak/
belum ada realisasi penjualan KO
Gergajian yang diproduksinya sendiri
dengan tujuan ekspor yang wajib
memiliki dokumen B/L.
f. Dokumen V-Legal untuk yang
wajib dilengkapi dengan
Dokumen V-Legal
NA IUIPHHK UD. Yunda selama periode audit
Oktober 2019 – September 2020 tidak/
belum ada realisasi penjualan KO
Gergajian yang diproduksinya sendiri
dengan tujuan ekspor yang wajib
memiliki dokumen V-Legal.
-
RESUME HASIL PENILAIANVERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA UD YUNDAKABUPATEN SIJUNJUNG
PROVINSI SUMATERA BARAT
18 |
PRINSIP/ KRITERIA/ INDIKATOR/
VERIFIERHASIL PENILAIAN RINGKASAN JUSTIFIKASI
g. Hasil verifikasi teknis
(Laporan Surveyor) untuk
produk yang wajib verifikasi
teknis
NA IUIPHHK UD. Yunda selama periode audit
Oktober 2019 – September 2020 tidak/
belum ada realisasi penjualan KO
Gergajian yang diproduksinya sendiri
dengan tujuan ekspor yang wajib
memiliki dokumen Laporan Surveyor.
h. Bukti pembayaran bea keluar
bila terkena bea keluar
NA IUIPHHK UD. Yunda selama periode audit
Oktober 2019 – September 2020 tidak/
belum ada realisasi penjualan KO
Gergajian yang diproduksinya sendiri
dengan tujuan ekspor yang wajib
memiliki dokumen bukti pembayaran bea
keluar/ ekspor.
i. Dokumen lain yang relevan
(diantaranya CITES) untuk
jenis kayu yang dibatasi
perdagangannya
NA IUIPHHK UD. Yunda selama periode audit
Oktober 2019 –September 2020 tidak/
belum ada realisasi penjualan KO
Gergajian yang diproduksinya sendiri
dengan tujuan ekspor yang wajib
memiliki dokumen yang relevan
(diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang
dibatasi perdagangannya.
K.3.3. Pemenuhan PenggunaanTanda V-Legal
3.3.1 Implementasi Tanda V-Legal
Tanda V-Legal yang dibubuhkan
sesuai ketentuan.
NA IUIPHHK UD. Yunda selama periode audit
Oktober 2019 –September 2020 tidak
memiliki S-LK (sedang proses verifikasi LK
-
RESUME HASIL PENILAIANVERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA UD YUNDAKABUPATEN SIJUNJUNG
PROVINSI SUMATERA BARAT
19 |
PRINSIP/ KRITERIA/ INDIKATOR/
VERIFIERHASIL PENILAIAN RINGKASAN JUSTIFIKASI
baru) yang berhak dan wajib
menggunakan Tanda V-Legal.
P.4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan
K.4.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
4.1.1 Pedoman/Prosedur dan implementasi K3.
a. Pedoman/prosedur K3. Memenuhi IUIPHHK UD Yunda telah memiliki
dokumen Standar Operational Prosedur
(SOP) Keselamatan dan Kesehatan Kerja
(K3) dan tersedia personil yang
bertanggung jawab mengurus seluruh
proses K3 dan peralatan K3 (Sdr. Helmi
Syofiyan, SPK Nomor :
004/SPK3/YND/VII/2020).
b. Implementasi K3. Memenuhi 1) IUIPHHK UD Yunda telah memiliki/
menyediakan peralatan K3 yang
semuanya masih berfungsi dengan
baik.
2) Di area pabrik terdapat tanda jalur-
jalur evakuasi di lokasi kerja dan titik
kumpul, serta terdapat papan
himbauan K3.
c. Catatan kecelakaan kerja. Memenuhi IUIPHHK UD Yunda telah memiliki
dokumen Catatan Kecelakaan Kerja dan
mencatat setiap kejadian kecelakaan
kerja, serta melakukan upaya
-
RESUME HASIL PENILAIANVERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA UD YUNDAKABUPATEN SIJUNJUNG
PROVINSI SUMATERA BARAT
20 |
PRINSIP/ KRITERIA/ INDIKATOR/
VERIFIERHASIL PENILAIAN RINGKASAN JUSTIFIKASI
penanganannya.
K.4.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.
4.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja
Serikat pekerja atau kebijakan
perusahaan (auditee) yang
membolehkan untuk
membentuk atau terlibat dalam
kegiatan serikat pekerja.
Memenuhi 1) IUIPHHK UD. Yunda telah membuat
surat pernyataan kebebasan
berserikat dan membentuk serikat
pekerja, dan memfasilitasi
kegiatannya.
2) Hasil wawancara pada karyawan
ternyata benar memperbolehkan
karyawannya untuk membentuk atau
terlibat dalam kegiatan serikat
pekerja.
4.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) untuk IUIPHHK
dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.
ketersediaan dokumen KKB atau
PP yang mengatur hak-hak
pekerja
NA IUIPHHK UD. Yunda selama periode audit
Oktober 2019 – September 2020 hanya
mempekerjakan 3 orang karyawan dan
tidak mempekerjakan karyawan lebih dari
10 orang yang wajib untuk membuat
dokumen KKB ataupun PP yang
mengatur hak-hak pekerja.
4.2.3 Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)
Pekerja yang masih di bawah
umur
Memenuhi IUIPHHK UD. Yunda telah membuat
dokumen Daftar Karyawan dengan
karyawan termuda berusia 42 tahun (Sdr.
-
RESUME HASIL PENILAIANVERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA UD YUNDAKABUPATEN SIJUNJUNG
PROVINSI SUMATERA BARAT
21 |
PRINSIP/ KRITERIA/ INDIKATOR/
VERIFIERHASIL PENILAIAN RINGKASAN JUSTIFIKASI
Helmi Syofiyan). Dan tidak
memperkerjakan pekerja di bawah umur
(
-
COPY
Form.PM.25-Rev.0-IPS.Pengumuman Hasil Sertifikasi.pdf (p.1-3)Lampiran 2.6 Resume IUIPHHK UD YUNDA.pdf (p.4-24)123. UD Yunda.pdf (p.25)