pt musi hutan persada
DESCRIPTION
klTRANSCRIPT
Lampiran Surat No.: 229/EQ.S/X/2013 tanggal 21 Oktober 2013
PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN
PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
(RE-SERTIFIKASI)
Bersama ini disampaikan hasil Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
(Re-Sertifikasi), sebagai berikut :
I. Nama LP-PHPL : PT EQUALITY INDONESIA
Alamat : Jl.Raya Sukaraja No. 72, Bogor - 16710
Telp. : +62251 7550722
Fax. : +62251 7550724
Email : [email protected]
Website : equalityindonesia.com
Telah melaksanakan kegiatan penilaian kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (Re-
Sertifikasi) terhadap IUPHHK – HT :
II. Nama IUPHHK : PT MUSI HUTAN PERSADA
No.SK : 38/Kpts-II/1996 tanggal 29 Januari 1996
Luas : ± 296.400 Ha
Lokasi : Kabupaten Muara Enim, OKU, Oku Timur, Musi Rawas, Lahat, Musi
Banyu Asin dan Penukal Abab Lematang Ilir, Provinsi Sumatera
Selatan
Alamat Kantor : Jl. Raya PT TEL, Desa Tebat Agung, Kecamatan Rambang
Dangku, Kabupaten Muara Enim 31172 Provinsi Sumatera
Selatan
III. Waktu : 23 September sd 02 Oktober 2013
IV. Hasil Penilaian : NILAI AKHIR PENILAIAN KINERJA PHPL MENDAPAT PREDIKAT BAIK
SEHINGGA PT MUSI HUTAN PERSADA BERHAK DIBERIKAN
SERTIFIKAT PHPL
Demikian agar pihak yang berkepentingan maklum.
Bogor, 21 Oktober 2013
PT EQUALITY INDONESIA
Faisal Husnul Fuad, S.Hut
Kepala Divisi Sertifikasi Hutan
EQI-F102.1.0/20120126 Halaman 1 dari 14
(1) Identitas LPPHPL :
a. Nama Lembaga : PT EQUALITY INDONESIA
b. Nomor Akreditasi : LPPHPL – 013 - IDN
c. Alamat : Jalan Sukaraja No. 72, Ciater, Sukaraja, Bogor 16710
d. NomorTelepon : 0251-7550722
Nomor Faks. : 0251 - 7550724
Email : [email protected]
e. Direktur : Agustri Warsono
f. Tim Audit : Faisal H. Fuad (Lead Auditor/Auditor Prasyarat)
Amin Muchakim (Auditor Produksi)
M. Arif Hidayat (Auditor Ekologi)
Wiyono (Auditor Sosial)
Irin Wedalia (Auditor VLK)
g. Tim Pengambil Keputusan (PK):
Ir. Agustri Warsono (Ketua merangkap Anggota)
Ir. Muchlis Hidayat (Anggota)
Ir. Slamet Mulyadi (Anggota)
(2) Identitas Auditee :
a. Nama Pemegang Izin/Hak Pengelolaan
: PT Musi Hutan Persada
b. Nomor & Tanggal SK
IUPHHK-HT
: No. 38/Kpts-II/1996, Tanggal 29 Januari 1996
c. Luas dan Lokasi : ±296.400 Ha.
d. Alamat kantor : (1) Jl. R. Sukamto PTC Mall Blok I9 Palembang 30114
(2) Jl. Raya PT. TEL Desa Tebat Agung, Kecamatan Rambang Dangku, Kab. Muara Enim
e. Nomor telepon/Faks./
: Telp. 0711-382400
Telp.: 0713-324025; Fax.: 0713-324010
f. Pengurus : Susunan Komisaris:
(1) Komisaris Utama : Dr. Boen Muchtar Purnama
(2) Komisaris : Ir. Sunaryo, M.Sc. Tomoyuki Iida
Naoto Itakua
Sigeru Shimoda
Susunan Direksi:
1. Direktur Utama : Takuo Ikeuchi
2. Direktur : Herry Rousyikin Kartadisastra
Masaaki Tsuge
Bowo Sudaryanto
Keiichi Sasagawa
Bambang Hendro Tjahyoko
RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL
EQI-F102.1.0/20120126 Halaman 2 dari 14
(3) Ringkasan Tahapan:
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
Audit Tahap I 14–18 September
2013 di Bogor
Masih terdapat beberapa kekurangan dokumen
operasional, seperti laporan produksi, laporan
pelaksanaan RKL-RPL, laporan PMDH dan
dokumentasi sosialisasi para pihak.
Koordinasi dengan
Instansi Kehutanan
23 September 2013
(Entry meeting) dan 2
Oktober 2013 (Exit
meeting) di Palembang,
Sumsel
Kantor BP2HP Wil. X Palembang dan Dinas
Kehutanan Sumatera Selatan di Palembang
Pertemuan
Pembukaan
(Opening meeting)
23 September 2013, di
Kantor Auditee KPO
Niru
Agenda: Perkenalan anggota Tim Audit,
peyampaian tujuan dan ruang lingkup Penilaian
Kinerja PHPL (Re-sertifikasi), titik tekan dari hasil
penilaian/penilikan sebelumnya, hasil-hasil Audit
Tahap I, penyampaian jadwal/rencana kerja Audit
Tahap II, metodologi dan prosedur penilaian, serta
konfirmasikan waktu dan tempat pertemuan
penutupan. Pertemuan pembukaan diakhiri
dengan pembuatan BA.
Konsultasi Publik 24 September 2013 di
Kantor Kecamatan Ujan
Mas, Kabupaten Muara
Enim, Provinsi
Sumatera Selatan
Dihadiri oleh sekitar 30 perwakilan warga desa-
desa sekitar areal kerja Auditee, aparat Dinas
Kabupaten, LSM setempat dan aparat
desa/kecamatan. Secara umum, permasalahan
yang diungkapkan lebih banyak berkaitan dengan
keinginan tata batas areal yang belum jelas serta
pola kemitraan yang lebih menguntungkan,
misalnya kenaikan bagi hasil.
Verifikasi Dokumen
dan Observasi
Lapangan
24–30 Oktober 2013 di
areal kerja Auditee dan
desa-desa di sekitarnya
Tim Audit menghimpun, menelaah dokumen,
melakukan wawancara mendalam, dan
melaksanakan observasi guna menghasilkan
analisis berbasis triangulasi—untuk memperoleh
kesimpulan hasil verifikasi dengan acuan
Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha
Kehutanan Nomor P.8/VI-BPPHH/2012.
Pertemuan
Penutupan
01 Oktober 2013, di
Kantor Auditee di KPO
Niru
Agenda: penyampaian ucapan terima kasih
kepada Auditee atas kerjasamanya selama
Penilaian Tahap II. Juga menyampaikan dan
mengklarifikasi Daftar Periksa Penilaian Tahap II,
serta adanya temuan ketidaksesuaian/observasi.
Pertemuan Penutupan diakhiri dengan
pembuatan BAP.
Pengambilan
Keputusan
15 Oktober 2013, di
Kantor PT EQUALITY
Indonesia di Bogor,
Rapat Pengambil Keputusan (PK) menelaah hasil-
hasil dan kesimpulan penilaian yang telah
disampaikan Tim Auditor untuk menjamin bahwa
penilaian telah dilakukan secara efektif dan efisien
sesuai dengan Prosedur PT EQUALITY Indonesia;
serta mengambil keputusan megenai predikat
kinerja PHPL Auditee.
EQI-F102.1.0/20120126 Halaman 3 dari 14
(4) Resume Hasil Penilaian :
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
A. Penilaian Kinerja PHPL
1. Prasyarat
1.1. Kepastian Kawasan
Pemegang Izin/Hak
Pengelolaan
SEDANG
(66,67%)
1.1.1. Ketersediaan dokumen legal lengkap tersedia;
namun dokumen administrasi tata batas yang
lengkap baru tersedia untuk Unit Martapura.
Pada wilayah lain masih belum sesuai dengan
tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang
seharusnya dilakukan, terutama mengenai
kejelasan batas areal masyarakat.
1.1.2. Realisasi penataan batas di lapangan masih
sama dengan tahun 2010 lalu. Hal ini
mengakibatkan potensi konflik kawasan yang
sangat tinggi, mengingat areal kerja Auditee
amat “terbuka”.
1.1.3. Terdapat konflik batas dan ada upaya pemegang
izin untuk menyelesaikan konflik tetapi tidak
terus-menerus.
1.1.4. Terdapat perubahan fungsi kawasan dan sedikit
mempengaruhi pengaturan kelestarian,
khususnya dengan banyaknya rencana kegiatan
pertambangan.
1.1.5. Terdapat penggunaan kawasan di luar
kehutanan secara legal bagi perusahaan
tambang, yang dalam operasionalnya telah
semakin membuka akses ke dalam areal kerja
Auditee, sehingga secara langsung dan tidak
langsung akan dapat mempengaruhi pengaturan
kelestarian meskipun pengaruhnya terbatas.
1.2. Komitmen
Pemegang Izin/Hak
Pengelolaan
BAIK
(80,00%)
1.2.1. Tersedia dokumen visi, misi dan tujuan
perusahaan yang sesuai dengan PHL
1.2.2. Sosialisasi dilakukan pada level pemegang izin,
dan ada bukti pelaksanaan (Berita Acara)
1.2.3. Implementasi PHL hanya sebagian yang sesuai
dengan visi dan misi
1.3. Jumlah dan
kecukupan tenaga
profesional terlatih dan
tenaga teknis pada
seluruh tingkatan untuk
mendukung pemanfaatan
implementasi penelitian,
pendidikan dan latihan
BAIK
(80,00 %)
1.3.1. Keberadaan tenaga profesional bidang
kehutanan di lapangan telah tersedia lengkap
untuk setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan,
namun jumlahnya kurang dari ketentuan yang
berlaku.
1.3.2. Realisasi peningkatan kompetensi SDM antara
50-70% dari rencana.
1.3.3. Auditee telah memiliki dokumen
ketenagakerjaan yang lengkap.
1.4. Kapasitas dan
mekanisme untuk
perencanaan
pelaksanaan
pemantauan periodik,
evaluasi dan penyajian
umpan balik mengenai
kemajuan pencapaian
(kegiatan) Pemegang
Izin/Hak Pengelolaan
BAIK
(100 %)
1.4.1. Tersedia struktur organisasi terbaru Tahun 2013
dan job description yang sesuai dengan
kerangka PHPL
1.4.2. Perangkat SIM dan tenaga pelaksana tersedia
lengkap
1.4.3. Organisasi SPI/ internal auditor ada, dan
berjalan dengan efektif untuk mengontrol
seluruh tahapan kegiatan
1.4.4. Terdapat keterlaksanaan seluruh tindak koreksi
manajemen berbasis hasil monitoring dan
evaluasi
EQI-F102.1.0/20120126 Halaman 4 dari 14
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
1.5. Persetujuan tanpa
paksaan berdasarkan
informasi yang lengkap
SEDANG
(66,67 %)
1.5.1. Kegiatan RKT yang akan mempengaruhi
kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah
dikonsultasikan atas dasar informasi awal yang
memadai
1.5.2. Terdapat persetujuan dalam proses pembuatan
AMDAL dari sebagian besar para pihak
1.5.3. Terdapat persetujuan dalam proses tata batas
dari sebagian kecil para pihak
1.5.4. Terdapat persetujuan dalam proses dan
pelaksanaan CSR/CD dari sebagian kecil para
pihak
1.5.5. Terdapat persetujuan dalam proses penetapan
kawasan lindung dari sebagian para pihak
2. Produksi
2.1. Penataan areal kerja
jangka panjang dalam
pengelolaan hutan lestari
SEDANG
(75,00%)
2.1.1 Auditee telah menyusun atau memiliki dokumen rencana jangka panjang atau RKUPHHK-HTI periode 2010-2019, RKUPHHK-HTI Revisi 1 Periode 2010-2019, dan Draft RKUPHHK-HTI Revisi 2 Periode 2013-2022 yang disusun berdasarkan hasil analisis Deliniasi Mikro dan Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB). Dokumen RKUPHHK Revisi Periode 2010-2019 sudah disetujui oleh pejabat yang berwenang melalui Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.45/VI-BUHT/2011, tanggal 30 Maret 2011. RKUPHHK revisi dilampiri Peta Kerja skala 1 : 50.000 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen tersebut.
2.1.2 Auditee telah melakukan penataan batas kompartemen di areal kerjanya sesuai dengan rencana jangka pendeknya (RKT) dimana saat ini areal kerja terbagi kedalam 3 wilayah pengelolaan, 14 unit, 52 blok kerja dan 2.612 kompartemen. Pada areal kerja Auditee saat ini sedang dalam proses re-design areal kerja dalam rangka pengelolaan areal yang lebih efektif dan efisien untuk mengantisipasi gangguan monyet (Macaca fascicularis) dan jamur akar yang menyerang tanaman Acacia mangium. Rencana PAK dalam dokumen RKT tidak seluruhnya sesuai dengan dokumen RKUPHHK.
2.1.3 Hasil observasi lapangan menunjukan bahwa
Auditee telah memasang pal sementara berupa
ajir dari batang kayu dengan diberi tanda cat
berwarna merah dan diberi pita kuning,
diletakan/dipasang di jalur batas diantara pal
permanen. Sementara kompartemen yang
sudah permanen dipasang pal beton dicat putih
dengan tulisan berwarna biru, namun tidak
semua kompartemen terpasang pal batas.
2.2. Tingkat pemanenan
lestari untuk setiap jenis
hasil hutan kayu utama
dan nir kayu pada setiap
tipe ekosistem
BAIK
(100%)
2.2.1. Auditee memiliki data potensi tegakan per tipe
ekosistem dari hasil kegiatan IHMB serta
memiliki data potensi tegakan dari hasil
Inventarisasi Tegakan Sebelum Tebangan (KU
IV) 6 tahun terakhir beserta kelengkapan peta
EQI-F102.1.0/20120126 Halaman 5 dari 14
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
pendukungnya berupa peta rencana kerja, hasil
pengolahan data (LHC), dan rekapitulasi potensi.
2.2.2. Auditee telah memiliki data pertumbuhan riap tegakan/ PUP pada seluruh areal kerjanya yang terbagi menjadi 3 wilayah. Wilayah I, rata-rata riap jenis Acacia mangium 22,17 m3/tahun sedangkan jenis Ecualyptus pellita rata-rata riap 8,06 m3/tahun (pengukuran 2 tahun). Wilayah II, rata-rata riap jenis Acacia
mangium 14,31 m3/tahun dan Wilayah III mencapai 21,17 m3/tahun.
2.2.3. Auditee telah melakukan analisis data potensi
dan riap tegakan dan memanfaatkan hasilnya
untuk menyusun perhitungan JTT sendiri.
2.3. Pelaksanaan
penerapan tahapan
sistem silvikultur untuk
menjamin regenerasi
hutan
SEDANG
(73,33%)
2.3.1. Auditee telah mengembangkan SOP
pelaksanaan tahapan kegiatan sistem
silvikultur THPB yang meliputi kegiatan Penataan
Areal Kerja (PAK), Pembukaan Wilayah Hutan
(PWH), Pengadaan Bibit, Penyiapan Lahan,
Penanaman, Pemeliharaan, Pemanenan, serta
SOP Perlindungan dan Pengamanan Hutan. Isi
SOP sudah sesuai dengan ketentuan teknis yang
berlaku.
2.3.2. Auditee telah melaksanakan seluruh tahapan
kegiatan sesuai dengan system silvikultur THPB
yang meliputi: Penataan Areal Kerja (PAK),
Pembukaan Wilayah Hutan (PWH), Pengadaan
Bibit, Penyiapan Lahan, Penanaman,
Pemeliharaan, dan Pemanenan. Implementasi
lapangan sudah sesuai dengan SPO yang
dikembangkan.
2.3.3. Auditee memiliki potensi tegakan sebelum
masak tebang dalam 5 tahun terakhir rata-rata
mencapai 80,41 m3/Ha, artinya bahwa potensi
tegakan di areal kerja Auditee masih mencukupi
untuk menjamin terjadinya kelestarian
pemanenan hasil (80 – 120 m3/Ha).
2.3.4. Berdasarkan Laporan Plantation Quality
Assesment (PQA), persediaan permudaan
tanaman umur 1 tahun diareal kerja Auditee
untuk jenis Acacia mangium rata-rata sebesar
74,06% dan jenis Eucalyptus pellita rata-rata
sebesar 65,93%. Artinya bahwa saat ini
permudaan tanaman di areal kerja Auditee
dalam jumlah yang tidak mampu menjamin
terjadinya kelestarian pemanenan (< 75% dari
jumlah tanaman per Ha sesuai jarak tanam yang
dipergunakan).
2.4. Ketersediaan dan
penerapan teknologi
tepat guna untuk
pemanfaatan hutan
BAIK
(88,89%)
2.4.1. Auditee telah mengembangkan Standar
Operasional Prosedur pemafaatan hutan ramah
lingkungan yang terangkum dalam SOP Produksi
Kayu (SPO-PMN-001) dan isinya telah sesuai
dengan karakteristik kondisi areal kerja.
2.4.2. Hasil observasi lapangan menunjukan bahwa
Auditee telah menerapkan pemafaatan hutan
ramah lingkungan (RIL) dari mulai kegiatan
micro planning sampai dengan kegiatan
EQI-F102.1.0/20120126 Halaman 6 dari 14
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
produksi (penebangan, penyaradan, pemuatan,
dan pengangkutan), artinya Auditee telah
menerapkan teknologi ramah lingkungan pada
1-2 tahapan kegiatan pemanenan hasil.
2.4.3. Sesuai dengan Izin Usaha Pemanfaatan Hutan
Kayu HTI, sistem silvikultur yang diterapkan
Auditee adalah sistem silvikultur Tebang Habis
dengan Permudaan Buatan (THPB), dengan
demikian tidak ada tegakan tinggal yang tersisa
pada petak tebangan, sehingga verifier 2.4.3
tidak dapat diterapkan (NA).
2.4.4. Auditee telah memanfaatkan kayu dengan
maksmimal, tinggi tunggul maksimal 10 cm di
atas permukaan tanah, pemanfaatan kayu
sampai dengan kayu berdiameter minimal 5 cm,
sehingga limbah pohon yang tertinggal hanya
berupa ranting-ranting kecil dan daun yang akan
digunakan untuk membuat jalan sarad. Hasil
penelitian Divisi R&D AUDITEE pada Pebruari
2006, factor eksploitasi sebesar 0,88.
2.5. Realisasi
penebangan sesuai
dengan rencana kerja
penebangan/pemanenan
/ pemanfaatan pada
areal kerjanya
BAIK
(77,78%)
2.5.1. Auditee telah memiliki dokumen RKT yang
disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi
Sumatera Selatan (RKT 2008-2009) dan Self
Approval oleh Direktur Utama AUDITEE (RKT
2010-2013) tetapi hanya sebagian yang isinya
mengacu pada RKUPHHK yang sah.
2.5.2. Terdapat peta kerja RKT yang sudah disahkan
oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera
Selatan dan Peta Kerja RKUPHHK yang disahkan
oleh Menteri Kehutanan yang menggambarkan
areal yang boleh ditebang/dipanen/
dimanfaatkan/ditanam/dipelihara beserta areal
yang ditetapkan sebagai kawasan dilindungi
tetapi ada sebagian ketidaksesuaian antara peta
RKT dengan peta RKUPHHK, antara lain rencana
penanaman tanaman unggulan dan tanaman
kehidupan yang alokasi maupun lokasinya pada
Peta RKT belum sepenuhnya sesuai dengan
Peta RKUPHHK.
2.5.3. Berdasarkan observasi lapangan, Auditee telah
mengimplementasikan peta kerja berupa
penandaan pada batas kompartemen
penebangan/ penanaman dan sebagian
penandaan pada batas kawasan dilindungi.
2.5.4. Realisasi volume tebangan 5 tahun terakhir dari
tahun 2008 sampai dengan Juli 2013 mencapai
88,61% (>70%). dari rencana produksi tebangan
tahunan dan lokasi panen telah sesuai dengan
RKT yang disahkan.
2.6. Tingkat investasi dan
reinvestasi yang
memadai dan memenuhi
kebutuhan dalam
pengelolaan hutan,
administrasi,
penelitiandan
pengembangan, serta
BAIK
(77,78%)
2.6.1. Dalam 4 tahun terakhir realiasi biaya hanya
mencapai 97% dari anggaran artinya alokasi
anggaran yang ditetapkan Auditee masih dapat
mengcover seluruh biaya pembangunan hutan
tanaman atau realisasi alokasi dana
pembangunan hutan tanaman dalam 4 tahun terakhir
mencapai >80% dari kebutuhan pembangunan
hutan yang seharusnya.
EQI-F102.1.0/20120126 Halaman 7 dari 14
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
peningkatan kemampuan
sumber daya manusia
2.6.2. Auditee telah mengalokasikan anggaran
pembangunan hutan tanaman namun alokasi
anggaran untuk seluruh bidang kegiatan
pembagunan hutan tanaman kurang
proporsional karena terdapat perbedaan alokasi
anggaran sebesar 27,20% (perbedaan 20-50%).
2.6.3. Meskipun berdasarkan analisis keuangan
Auditee tidak dapat menyelesaikan kewajiban
jangka pendeknya namun realisasi pendanaan
untuk kegiatan teknis kehutanan berjalan lancar
sesuai dengan tata waktu. Hal diindikasikan oleh
seluruh tahapan pembangunan hutan tanaman
berjalan dengan lancar.
2.6.4. Dalam 5 tahun terakhir (2008-2013) Auditee
telah menanan tanaman pokok seluas
142.644,2 Ha dari areal penyiapan lahan seluas
115.277,10 Ha atau 124%. Hal ini disebabkan
oleh berbagai gangguan hutan seperti monyet,
jamur akar dan perambahan sehingga
mengurangi volume atau luas areal yang
ditebang. Auditee juga telah menanam
Tanaman Unggulan seluas 2.185,6 Ha (7,09%)
dan Tanaman Kehidupan seluas 8.818,8 Ha
(12,94%).
2.6.5. Auditee telah merealisasikan kegiatan
penanaman Tanaman Pokok sebesar 87%,
Tanaman Unggulan sebesar 7,09% dan
Tanaman Kehidupan sebesar 12,94%.
3. Ekologi
3.1. Keberadaan,
kemantapan dan kondisi
kawasan dilindungi pada
setiap tipe hutan
SEDANG
(73,33%)
3.1.1. Luas kawasan dilindungi yang dialokasikan oleh
Auditee telah sesuai dengan dokumen
perencanaan RKUPHHK-HT tersebar di 3 (tiga)
wilayah dengan total luas 44.098 hektar,
sedangkan untuk kondisi biofisik berdasar
penafsiran citra landsat 2013 berupa (hutan
Lahan Kering Sekunder) dan telah sesuai
dengan peruntukannya.
3.1.2. Belum terdapat laporan khusus secara rutin
terkait dengan penataan kawasan dilindungi,
rencana dan realisasi penataan kawasan
dilindungi hanya terdapat pada rekapitulasi
laporan kegiatan HCVF tahun 2013.
Akan tetapi bukti penataan/penandaan batas
kawasan dilindungi dibuktikan dengan BA
Pemasangan Pal Batas/Papan Larangan pada
kawasan dilindungi dengan total realisasi
penataan/penandaan batas kawasan dilindungi
sampai dengan setember 2013 sepanjang
1.049,49 Km dari total panjang kawasan
dilindungi 1.394,35 km atau sebesar 75,26%.
3.1.3. erdasarkan dokumen tindak lanjut dalam
pemenuhan ketidak sesuaian, Auditee telah
melakukan penafsiran terkait dengan penutupan
vegetasi kawasan dilindungi berdasarkan Citra
Landsat 7 ETM + Band 542 Path 125 Row 62
Liputan tanggal 4 September 2012 dengan hasil
total penutupan bervegetasi seluas 33.055,72
EQI-F102.1.0/20120126 Halaman 8 dari 14
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
Ha dari luas 44.568 Ha sehingga prosentase
penutupan vegetasi pada kawasan dilindungi
sebesar 74% dan memiliki komitmen dalam
menjaga kondisi kawasan dilindungi.
3.1.4. Kegiatan sosialisasi mengenai kawasan
dilindungi telah dilakukan oleh Auditee di
beberapa desa yang berada disekitar areal kerja
dan telah dilakukan pendokumentasian
kegiatan.
Berdasarkan verifikasi dokumen diketahui
bahwa pihak Auditee telah melakukan kegiatan
sosialisasi, akan tetapi belum secara
menyeluruh.
3.1.5. Laporan kegiatan pengelolaan kawasan
dilindungi telah disusun oleh pihak Auditee
mengacu pada kegiatan HCVF yang telah
dimiliki.
Implementasi kegiatan pengelolaan kawasan
dilindungi telah sesuai dengan ketentuan tetapi
belum seluruh kawasan dilindungi berdasarkan
hasil tata ruang areal/land scaping.
3.2. Perlindungan dan
pengamanan hutan SEDANG
(75,00%)
3.2.1. Auditee telah menyusun prosedur terkait
dengan kegiatan pengamanan dan
perlindungan hutan berupa SPO pengamanan
hutan dan SPO pengendalian hama dan
penyakit.
Berdasarkan uraian dalam prosedur masih
terdapat beberapa jenis gangguan hutan yang
belum tercover dengan perkembangan yang ada
saat ini termasuk didalamnya jenis gangguan
dan penanganannya, misalkan kasus
perambahan lahan belum disampaikan
mengenai pengeompokan jenis-jenis
perambahan yang terjadi dalam areal kerja
Auditee.
3.2.2. Auditee telah memiliki sarana dan prasarana
yang cukup lengkap dan berfungsi dengan baik.
Papan informasi/pengumuman/larangan sudah
terpasang di tempat yang mudah terlihat dan
dalam kondisi baik.
3.2.3. Auditee memiliki jumlah SDM perlindungan
hutan dengan jumlah yang cukup memadai,
namun kualifikasi dan kemampuan personil
dalam hal penanganan perambahan hutan
masih dirasa kurang memadai, hal ini dijumpai
dari beberapa catatan kejadian perambahan
sampai saat dilakukan verifikasi dalam kegiatan
Re-Sertifikasi masih mengalami kenaikan.
Dengan sistem dan penambahan personil (RCO)
belum tercapai tujuan dalam penekanan laju
perambahan diareal kerja Auditee.
3.2.4. Auditee telah mengimplementasikan beberapa
kegiatan pengamanan dan perlindungan hutan
secara optimal. Hal ini dibuktikan dengan
beberapa laporan terkait dengan perlindungan
dan pengamanan huta baik yang sebatas
EQI-F102.1.0/20120126 Halaman 9 dari 14
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
monitoring, proses hukum, keputusan hukum.
Akan tetapi masih terdapat gangguan yang
belum dipertimbangkan dalam prosedur dan
implementasi secara represif terhadap kegiatan
tersebut belum terealisasi secara keseluruhan
dalam penanganannya (Klaim lahan).
3.3. Pengelolaan dan
pemantauan dampak
terhadap tanah dan air
akibat pemanfaatan
hutan
BAIK
(83,33%)
3.3.1. Tersedia prosedur pengelolaan yang mencakup
seluruh dampak terhdapa tanah dan air akibat
pemanfaatan hutan (berubah menjadi Baik, 3).
3.3.2. Jumlah sarana prasarana pengelolaan dan
pemantauan dampak terhdap tanah dan air
tidak sesuai dengan kondisi lapangan
3.3.3. Tersedia SDM pengelolaan dan pemantauan
dampak terhadap tanah dan air tetapi jumlahnya
kurang memadai
3.3.4. Tersedia dokumen perencanaan pengelolaan
dampak terhadap tanah dan air dan
diimplementasikan sesuai ketentuan
3.3.5. Tersedia dokumen rencana pemantauan
dampak terhadap tanah dan air dan
diimplementasikan sesuai dengan ketentuan
3.3.6. Masih terdapat indikasi terjadinya dampak yang
besar dan penting khususnya terhadap air
(sedimentasi dan kekeruhan) tetapi ada upaya
pengelolaan dampak sesuai ketentuan
3.4. Identifikasi spesies
flora dan fauna yang
dilindungi dan/atau
langka (endangered),
jarang (rare), terancam
punah (threatened) dan
endemik
SEDANG
(66,67 %)
3.4.1. Belum terdapat Prosedur khusus terkait dengan
identifikasi flora dan fauna. Akan tetapi Auditee telah
menyusun prosedur terkait dengan pemantauan dan pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi. Dimana
kegiatan berupa inventarisasi flora dan fauna yang dilakukan dua kali dalam satu tahun. Dan didukung
dengan data identifikasi dari kegiatan HCVF tahun 2011.
3.4.2. Auditee telah melakukan kegiatan identifikasi berupa kegiatan inventarisasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (endangered), jarang (rare),
terancam punah (threatened) dan endemik. Data
tersebut masuk dalam laporan HCVF tahun 2011.
Akan tetapi baru dilakukan di lokasi-lokasi tertentu
pada setiap kelompok hutan, sehingga belum semua dapat terwakili dalam kegiatan inventarisasi flora dan
fauna.
3.5. Pengelolaan flora
untuk :
a. Luasan tertentu dari
hutan produksi yang
tidak terganggu, dan
bagian yang tidak
rusak.
b. Perlindungan
terhadap species
flora dilindungi
dan/atau jarang,
langka dan terancam
punah dan endemik
SEDANG
(66,67%)
3.5.1. Auditee telah menyusun prosedur yang
berkaitan dengan pengelolaan flora dilindungi,
akan tetapi tujuan dan ruang lingkup kegiatan
hanya terbatas pada flora yag dilindungi belum
sampai pada flora yang dilindungi dan/atau
langka (endangered), jarang (rare), terancam
punah (threatened) dan endemik.
3.5.2. Kegiatan inventarisasi telah dilakukan secara
rutin setiap 2 kali dalam satu tahun, akan tetapi
lokasi pengambilan belum secara menyeluruh
hal ini hanya dilakukan pada lokasi tertentu dan
belum mewakili untuk ketiga wilayah operasional
Auditee. Maka jenis flora yang diperoleh belum
mencakup seluruh jenis dan belum terwakili
seluruhnya.
3.5.3. Dengan semakin maraknya gangguan
EQI-F102.1.0/20120126 Halaman 10 dari 14
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
perambahan hutan dalam areal kerja Auditee
dan bahkan sampai dengan lokasi kawasan
dilindungi, maka kondisi flora yang yang
dilindungi dan/atau langka (endangered), jarang
(rare), terancam punah (threatened) dan
endemik cukup terancam dengan adanya
kegiatan perambahan lahan tersebut.
3.6. Pengelolaan fauna
untuk :
a. Luasan tertentu dari
hutan produksi yang
tidak terganggu, dan
bagian yang tidak
rusak.
b. Perlindungan
terhadap species
fauna dilindungi
dan/atau jarang,
langka dan terancam
punah dan endemik
SEDANG
(66,67%)
3.6.1. Auditee telah menyusun prosedur yang
berkaitan dengan pengelolaan fauna akan tetapi
isi prosedur belum memuat jenis fauna yang
dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam
punah dan endemik, sesuai dengan ketentuan
yang berlaku. Dan terdapat dalam laporan
terkait dengan inventarisasi fauna air, akan
tetapi belum diatur dalam prosedur.
3.6.2. Jenis-jenis pengelolaan terhadap fauna
dilindungi hanya berupa pembuatan papan
larangan, kegiatan pengkayaan dan kegiatan
inventarisasi yang dilakukan 2 kali dalam satu
tahun. Akan tetapi kegiatan inventarisasi
tersebut belum mencakup kebutuhan seluruh
jenis fauna yang dilindungi dan/atau jarang,
langka dan terancam punah dan endemik
3.6.3. Semakin maraknya kasus perambahan lahan
yang dilakukan oleh masyarakat yang berada
dalam areal kerja Auditee sampai dengan
kawasan dilindungi, maka kondisi fauna yang
dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam
punah dan endemik mengalami gangguan, dan
masih dijumpai jalur perburuan fauna dalam
kawasan dilindungi.
4. Sosial
4.1. Kejelasan deliniasi
kawasan operasional
perusahaan/unit
manajemen dengank
awasan masyarakat
hukum adat dan/atau
masyarakat setempat
SEDANG
(73,33%)
4.1.1. Auditee memiliki dokumen/laporan yang
lengkap mengenai pola penguasaan dan
pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi
hak-hak dasar masyarakat hukum adat
dan/atau masyarakat setempat, dan rencana
pemanfaatan SDH oleh Auditee.
4.1.2. Auditee telah mempunyai mekanisme penataan
batas partisipatif & penyelesaian konflik yang
telah disosialisasikan kepada masyarakat
setampat dan diketahui para pihak.
4.1.3. Auditee telah memiliki mekanisme pengakuan
hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan
masyarakat setempat dalam perencanaan SDH,
namun tidak lengkap dan tidak jelas.
4.1.4. Terdapat bukti-bukti tentang luas dan batas
batas pemegang ijin dengan sebagian
masyarakat hukum adat / setempat.
4.2. Implementasi
tanggungjawab sosial
perusahaan sesuai
dengan peraturan
perundangan yang
berlaku
SEDANG
(73,33%)
4.2.1. AUDITEE memiliki dokumen yang lengkap
menyangkut tanggung jawab sosial mereka
sesuai dengan peraturan perundangan yang
relevan
4.2.2. Auditee telah memiliki mekanisme yang lengkap
dan legal terkait pemenuhan kewajiban sosial
pemegang izin terhadap masyarakat
4.2.3. Auditee telah melaksanakan kegiatan sosialisasi
EQI-F102.1.0/20120126 Halaman 11 dari 14
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
mengenai hak dan kewajiban mereka terhadap
masyarakat dalam mengelola SDH, tetapi
tersedia bukti hanya sebagian
4.2.4. Pemenuhan tanggung jawab sosial Auditee
terhadap masyarakat cenderung menurun, dan
terdapat sebagian bukti.
4.2.5. Auditee telah memiliki laporan/dokumen terkait
pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang
izin termasuk ganti rugi namun tidak lengkap.
4.3. Ketersediaan
mekanisme dan
implementasi distribusi
manfaat yang adil antar
para pihak
SEDANG
(73,33%)
4.3.1. Auditee telah memiliki data dan informasi yang
lengkap dan jelas terkait masyarakat hukum
adat dan/atau masyarakat setempat yang
terlibat tergantung, terpengaruh oleh aktivitas
pengelolaan SDH yang dapat digunakan untuk
menyusun program kegiatan kelola sosial.
4.3.2. Auditee telah memiliki mekanisme yang legal,
mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas
ekonomi masyarakat yang berbasis hutan,
namun belum lengkap (berubah menjadi
Sedang, 3).
4.3.3. Auditee telah memiliki dokumen rencana
mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan
aktivitas ekonomi masyarakat, namun belum
lengkap dan jelas.
4.3.4. Auditee telah mengimplementasikan sebagian
(< 50%) kegiatan peningkatan peran serta dan
aktivitas ekonomi masyarakat setempat.
4.3.5. Auditee telah memiliki dokumen/laporan
mengenai pelaksanaan distribusi manfaat
kepada para pihak namun belum lengkap dan
jelas
4.4. Keberadaan
mekanisme resolusi
konflik yang handal
BAIK
(83,33%)
4.4.1. Auditee telah memiliki mekanisme resolusi
konflik yang lengkap dan jelas.
4.4.2. Auditee telah memiliki peta konflik namun
belum lengkap.
4.4.3. Auditee telah mempunyai organisasi,
sumberdaya manusia, dan pendanaan untuk
mengelola konflik tetapi belum memadai.
4.4.4. Auditee mempunyai dokumen/laporan
penanganan konflik yang lengkap dan jelas.
4.5. Perlindungan,
pengembangan dan
peningkatan
kesejahteraan tenaga
kerja
BAIK
(83,33%)
4.5.1. Auditee telah merealisasikan seluruh hubungan
industrial dengan seluruh karyawan.
4.5.2. Auditee telah merealisasikan sebagian besar
rencana pengembangan kompetensi.
4.5.3. Auditee telah memiliki dokumen standar jenjang
karir dan baru sebagian diimplementasikan.
4.5.4. Auditee telah memiliki dokumen tunjangan
kesejahteraan karyawan dan telah
diimplementasikan seluruhnya.
B. Verifikasi Legalitas Kayu
EQI-F102.1.0/20120126 Halaman 12 dari 14
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
1.1. Areal unit
manajemen hutan
terletak di kawasan
hutan produksi
1.1.1. Pemegang
Izin/Hak Pengelolaan
mampu menunjukkan
keabsahan Izin Usaha
Pemanfaatan Hasil Hutan
Kayu (IUPHHK)
Memenuhi Kelengkapan dan keabsahan SK IUPHHK-HT dipenuhi
seluruhnya dan IUPHHK telah dibayarkan sesuai SPP.
2.1. Pemegang Izin/Hak
Pengelolaan memiliki
rencana penebangan
pada areal tebangan
yang disahkan oleh
pejabat yang berwenang
2.1.1. RKUPHHK/RPKH
dan Rencana Kerja
Tahunan (RKT/Bagan
Kerja/RTT) disahkan oleh
yang berwenang
Memenuhi Kelengkapan dan keabsahan dokumen RKUPHHK-HT, RKT beserta lampirannya dipenuhi seluruhnya.
Tersedia peta lokasi yang tidak boleh ditebang dan
Peta blok/petak tebangan disahkan dan posisi blok tebangan benar dan terbukti di lapangan.
Peta Blok/Petak tebangan telah disahkan, posisi
blok tebangan benar dan terbukti di lapangan.
2.2. Adanya Rencana
Kerja yang sah
2.2.1. Pemegang
Izin/Hak Pengelolaan
mempunyai rencana
kerja yang sah sesuai
dengan peraturan yang
berlaku
Memenuhi Keabsahan dan kelengkapan dokumen RKUPHHK
dipenuhi seluruhnya.
2.2.2. Seluruh peralatan
yg dipergunakan dalam
kegiatan pemanenan
telah memiliki izin
penggunaan peralatan
dan dapat dibuktikan
kesesuaian fisik di
lapangan
Memenuhi Peralatan sesuai dengan izin yang diberikan.
3.1. Pemegang Izin/Hak
Pengelolaan menjamin
bahwa semua kayu yang
diangkut dari Tempat
Penimbunan Kayu (TPK)
hutan ke TPK Antara dan
dari TPK Antara ke
industri primer hasil
hutan(IPHH)/pasar
mempunyai identitas fisik
dan dokumen yang sah
3.1.1. Seluruh kayu bulat
yang ditebang/dipanen
atau yang
dipanen/dimanfaatkan
telah di– LHP-kan
Memenuhi LHP dibuat dan disahkan oleh petugas yang
berwenang.
LHP dengan fisik kayu sesuai.
EQI-F102.1.0/20120126 Halaman 13 dari 14
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
3.1.2. Seluruh kayu yang
diangkut keluar areal izin
dilindungi dengan surat
keterangan sahnya hasil
hutan
Memenuhi Kayu yang diangkut dari TPK hutan ke TPK Antara serta
ke tujuan pengiriman kayu lainnya dilengkapi dengan
surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) sesuai
ketentuan.
3.1.3. Pembuktian asal
usul kayu bulat (KB) dari
Pemegang Izin/Hak
Pengelolaan IUPHHKHA/
IUPHHK-HT/IUPHHK-
RE/Pemegang Hak
Pengelolaan
Memenuhi Tanda-tanda legalitas hasil hutan kayu telah sesuai dengan dokumen.
3.1.4. Pemegang
Izin/Hak Pengelolaan
mampu membuktikan
adanya catatan angkutan
kayu ke luar TPK
Memenuhi Dokumen FAKB lengkap dan sah (dibuat oleh petugas
yang berwenang).
3.2. Pemegang Izin/Hak
Pengelolaan telah
melunasi kewajiban
pungutan pemerintah
yang terkait dengan kayu
3.2.1. Pemegang
Izin/Hak Pengelolaan
menunjukkan bukti
pelunasan Dana
Reboisasi (DR) dan/atau
Provisi Sumberdaya
Hutan (PSDH)
Memenuhi Dokumen SPP (kelompok jenis, volume dan tarif)
sesuai dengan LHP yang disahkan.
DR dan/atau PSDH telah dibayarkan lunas dan
sesuai dengan dokumen SPP.
Pembayaran DR dan atau PSDH sesuai dengan persyaratan ukuran dan tarif.
3.3. Pengangkutan dan
perdagangan antar pulau
3.3.1. Pemegang
Izin/Hak Pengelolaan
yang mengirim kayu bulat
antar pulau memiliki
pengakuan sebagai
Pedagang Kayu Antar
Pulau Terdaftar (PKAPT).
Memenuhi Tidak diterapkan, diverifikasi, tidak dinilai.
3.3.2. Pengangkutan
kayu bulat yang
menggunakan kapal
harus kapal yang
berbendera Indonesia
dan memiliki izin yang
sah
Memenuhi Tidak diterapkan, diverifikasi, tidak dinilai.
EQI-F102.1.0/20120126 Halaman 14 dari 14
Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
4.1. Pemegang Izin/Hak
Pengelolaan telah
memiliki
AMDAL/DPPL/UKL dan
UPL & melaksanakan
kewajiban yang
dipersyaratkan dalam
dokumen lingkungan
tersebut
4.1.1. Pemegang
Izin/Hak Pengelolaan
telah memiliki dokumen
AMDAL/DPPL/UKL-UPL
meliputi ANDAL, RKL dan
RPL yang telah disahkan
sesuai peraturan yang
berlaku meliputi seluruh
areal kerjanya
Memenuhi Tersedia Dokumen AMDAL yang lengkap dan telah
disahkan instansi yang berwenang (meliputi ANDAL,
RKL dan RPL).
4.1.2. Pemegang
Izin/Hak Pengelolaan
memiliki laporan
pelaksanaan RKL dan
RPL yang menunjukkan
penerapan tindakan
untuk mengatasi dampak
lingkungan dan
menyediakan manfaat
sosial
Memenuhi Tersedia dokumen RKL dan RPL yang disusun
mengacu pada dokumen AMDAL yang telah
disahkan.
Tersedia laporan pelaksanaan pengelolaan dan
pemantauan dan telah dilaporkan kepada Instansi
yang berwenang.
Pengelolaan dan pemantauan lingkungan
dilaksanakan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan.
5.1. Pemenuhan
ketentuan Keselamatan
dan Kesehatan Kerja
(K3)
5.1.1. Prosedur dan
Implementasi K3
Memenuhi Terdapat prosedur K3 dalam kegiatan operasional
lapangan.
Tersedia peralatan K3 sesuai ketentuan dan
kebutuhan serta berfungsi baik.
Mempunyai catatan kecelakaan kerja dan terdapat
upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program K3.
5..2. Pemenuhan hak-hak
tenaga kerja
5.2.1. Kebebasan
berserikat bagi pekerja
Memenuhi Terdapat Serikat Pekerja.
5.2.2. Adanya
Kesepakatan Kerja
Bersama (KKB) atau
Peraturan Perusahaan
(PP)
Memenuhi Tersedia dokumen PKB.
5.2.3. Perusahaan tidak
mempekerjakan anak di
bawah umur
Memenuhi Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur.