pusat kebijakan pembiayaan perubahan iklim dan ... and benefit sharing... · bentukperaturan...
TRANSCRIPT
Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral, Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian
Keuangan
3 Pebruari 2012
1. Hasil Durban COP 17: REDD+ melalui AWG-LCA.
2. Gambar 1 : SIKLUS MEKANISME PENERIMAAN DANA DARI AKTIVITAS REDD
3. TABEL 1 : KETERSEDIAAN PAYUNG HUKUM TERKAIT PROGRAM REDD +.
4. JIKA PENERIMAAN DANA REDD+ ADALAH HIBAH
5. JIKA PENERIMAAN DANA REDD+ADALAH PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)
6. Bagaimana Kedudukan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor PeraturanMenteri Kehutanan No. P-30/Menhut–II/2009 dan Peraturan MenteriKehutanan No. P-36/Menhut-II/2009?
7. Bagaimana Kedudukan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor PeraturanMenteri Kehutanan No. P-30/Menhut–II/2009 dan Peraturan MenteriKehutanan No. P-36/Menhut-II/2009? (2)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Jenis Dan PenyetoranPenerimaan Negara Bukan Pajak, Yang Diubah Dengan PeraturanPemerintah Nomor 52 Tahun 1998.
9. Langkah kedepan
Akhirnya disetujui bahwa pembiayaan REDD+ :
–Harus disertai: MRV, Stranas, REL/RL, sistem monitoring hutan nasional, sistem informasi safeguards.
– Sumber: publik+swasta, bilateral+multilateral, sumber alternatif.
– Bisa dg pendekatan market-based maupun non market based seperti joint mitigation and adaptation.
–Mendorong dana UNFCCC utk result-based untuk REDD+.
–Mengundang submisi tentang modalitas dan prosedur
pembiayaan aksi results-based (5 Maret 2012).
Sumber : DR. AGUS JUSTIANTO Kelompok Kerja Perubahan Iklim, Diskusi DNPI, 10 Januari 2012
Catatan:Negosiasi keputusan tentang pembiayaan REDD+ berjalan sangat alot, karena Brazil, kelompok ALBAdan Tanzania menolak opsi pasar.
2. Gambar 1. 2. Gambar 1. SiklusSiklus MekanismeMekanisme PenerimaanPenerimaan Dana Dana
DariDari AktivitasAktivitas REDDREDD
Aktivitas
REDD
Pemerintah
RI
Sertifikasi/Kinerja
Sertifikat REDD
Dijual/Diakui
Negara Maju/
Korporasi
Dibeli/dikompensasi
Transfer Dana
Pertanyaannya:
• Masuk kategori apa dana REDD: Hibah atau PNBP?
• Kalau Hibah tunduk pada ketentuan Apa? Dan kalau PNBP, tunduk pada
ketentuan apa?
• Bagaimana pengaturan perundangan atas dana REDD?
• Karena melibatkan pelaku di daerah dan tingkat daerah dan lokal,
bagaimana distribusi/perimbangannya?
Rancangan mekanisme distribusi pembayaran REDD yang diusulkan dibedakan atas Kinerja/Performance dan Market. Market dibagi 2 (dua) yakni: skema voluntary market dan compliance market. Proporsi distribusi manfaat dapat mengikuti mekanisme dana bagi hasil pemerintah pusat dan daerah, yaitu DBH (Dana Bagi Hasil) Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan dan Dana Reboisasi, sesuai peraturan Pemerintah (PP) No.55/ 2005 tentang dana perimbangan dan PP no Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Jenis Dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak, Yang DiubahDengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 .
Bentuk Peraturan Tentang Isi Peraturan
Kem. Dalam Negeri Permendagri
No. 3 Tahun 2008
Tgl. 4 Januari 2008
Pedoman Pelaksanaan
Kerjasama Pemerintah Daerah
Dengan Pihak Luar Negeri
• Persyaratan
Kerjasama
• Tata cara kerjasama
• Pembiayaan
• Pembinaan dan
pengawasan
Kem. Kehutanan Peraturan Menteri Kehutanan
No. P-30/Menhut–II/2009
Peraturan Menteri Kehutanan
No. P-36/Menhut-II/2009
(dalam proses penyempurnaan
bersama dengan Kemenkeu
Tata Cara Pengurangan Emisi
Dari Deforestasi dan Degradasi
Hutan (REDD)
Tata Cara Perizinan Usaha
Pemanfaatan Penyerapan
Dan/Atau Penyimpanan Karbon
Pada Hutan Produksi Dan Hutan
Lindung
• Lokasi dan
persyaratan
• Tatacara pelaksanaan
• Jangka waktu
• Hak dan kewajiban
• Verifikasi dan
sertifikasi
• Distribusi insentif
dan liabitias
Kem. Keuangan Belum ada Bagaimana :
• Mekanisme alur dana
REDD dari Luar Negeri
• Distribusi insentif dari
hasil REDD
• Bentuk Pemanfaatan Dana
REDD
Siapa pengelola dana(kelembagaan) danbagaimana caramenyalurkannya?
Hasil studi Kemenkeu dan WB (2009) : Kebijakan fiskal untuk program REDD dapat dirancang dari dua pendekatan.Pertama, adalah pendekatan dari sisi Penerimaan Negara. Kedua, adalah pendekatan dari sisi Belanja Negara. Perpres 80 tahun 2011 tentang Dana Perwalian salah satu peraturan perundangan untuk pengembangan kelembagaan bila REDD+ adalah dana Hibah.Ketersediaan payung hukum Belum Cukup dan Perlu Dikembangkan.
4. 4. JikaJika PenerimaanPenerimaan Dana REDD Dana REDD AdalahAdalah HibahHibah, , MakaMaka: (1): (1)
Pengaturannya mengacu pada:• Undang-undang Nomor 17/2003 Tentang Keuangan Negara
• Undang-undang Nomor 1/2004 Tentang Perbendaharaan Negara
• Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006 Tentang Tata Cara PengadaanPinjaman Dan/Atau Penerimaan Hibah Serta Penerusan Pinjaman Dan/AtauHibah Luar Negeri
• Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 Tentang Hibah Kepada Daerah
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.07/2008 Tentang Tata Cara Penyaluran Hibah Kepada Pemerintah Daerah
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.07/2008 Tentang Hibah Daerah
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.05/2009 Tentang SistemAkuntansi Hibah.
• Peraturan Menteri Keuangan nomor 255 / PMK.05/2010 tentang Tata Cara Pengesahan Realisasi Pendapatan dan Belanja yang Bersumber dari Hibah Luar Negeri/ Dalam Negeri yang Diterima Langsung oleh Kementerian Negara/ Lembaga dalam Bentuk Uang
• Peraturan Pemerintah no 10 tahun 2011 tentang Tata cara pengadaan Pinjaman dan Penerimaan Hibah.
• Peraturan Presiden no 80 tahun 2011 tentang Dana Perwalian
55. . JikaJika PenerimaanPenerimaan Dana REDD Dana REDD AdalahAdalah PenerimaanPenerimaanNegara Negara BukanBukan PajakPajak (PNBP), (PNBP), MakaMaka::
Pengaturannya mengacu pada:
• Undang-undang Nomor 17/2003 Tentang Keuangan Negara
• Undang-undang Nomor 1/2004 Tentang Perbendaharaan Negara
• Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 Tentang Penerimaan Negara BukanPajak;
• Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan KeuanganAntara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah;
• Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Jenis Dan PenyetoranPenerimaan Negara Bukan Pajak, Yang Diubah Dengan PeraturanPemerintah Nomor 52 Tahun 1998;
• Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan.
• PNBP yang berasal dari penerimaan dana REDD dapat dibagihasilkandengan mekanisme pembagian berdasarkan prosentasi tertentu, antaraPemerintah Pusat dan Daerah.
6. 6. BagaimanaBagaimana KedudukanKedudukan PeraturanPeraturan MenteriMenteri KehutananKehutananNomorNomor PeraturanPeraturan MenteriMenteri KehutananKehutanan No. PNo. P--30/30/MenhutMenhut––II/2009 dan II/2009 dan PeraturanPeraturan MenteriMenteri KehutananKehutanan No. PNo. P--36/36/MenhutMenhut--II/2009? II/2009?
1. Permenhut No. P-30/Menhut-II/2009 ternyata menyebut klausul mengenaidistribusi dana REDD sebagaimana terdapat dalam Pasal 20 Ayat (1):“Perimbangan Keuangan atas Penerimaan Negara yang bersumber daripelaksanaan REDD diatur dengan peraturan-perundang-undangan tersendiri”; dan Pasal 20 Ayat (2): “Tata Cara pengenaan, pemungutan, penyetoran, danpenggunaan penerimaan dari REDD diatur dengan peraturan-perundang-undangan.”
2. Permenhut No. P-36/Menhut-II/2009 ternyata juga telah mengaturdistribusi dana REDD sebagaimana terdapat dalam Pasal 17 danLampirannya. Pasal 17 Ayat (1): “Nilai Jual Jasa Lingkungan (NJ2L) RAP-KARBON dan/atau PAN-KARBON adalah pendapatan dari penjualan kreditkarbon yang telah disertifikasi dan dibayar berdasarkan ERPA (Emission Reduction Purchase Agrement).” Pasal 17 Ayat (2): “Distribusi dari NJ2L adalahsebagaimana dalam Lampiran III Peraturan ini.” Pasal 17 Ayat (3): “Dana yang diterima oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan PNBP Kehutanan.”
7. 7. BagaimanaBagaimana KedudukanKedudukan PeraturanPeraturan MenteriMenteri KehutananKehutananNomorNomor PeraturanPeraturan MenteriMenteri KehutananKehutanan No. PNo. P--30/30/MenhutMenhut––II/2009 dan II/2009 dan PeraturanPeraturan MenteriMenteri KehutananKehutanan No. PNo. P--36/36/MenhutMenhut--II/2009? (2)II/2009? (2)
1. Penetapan mengenai status PNBP yang berasal dari dana REDD seharusnya melalui sebuah Peraturan Pemerintah, bukan melalui sebuahPeraturan Menteri.
2. Penetapan jenis dan tarif PNBP beserta pembagiannya antara PemerintahPusat dan Daerah (termasuk pihak-pihak lain yang terlibat dalam kegiatanREDD) seharusnya juga ditetapkan melalui sebuah Peraturan Pemerintah.
Permasalahannya:
1. Mengamademen klausul dalam Permenhut No. P-30/Menhut–II/2009 danPermenhut No. P-36/Menhut-II/2009 yang mengatur ketentuan mengenaipenetapan status PNBP yang berasal dari penerimaan dana REDD.
2. Menyiapkan Peraturan Pemerintah tersendiri yang mengatur mengenaijenis-jenis PNBP dari kegiatan REDD beserta mekanisme pembagian dandistribusi dana dari REDD.
Solusinya:
JENIS-JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN KEHUTANAN.
1. Penerimaan dari Iuran menangkap/mengambil dan mengangkut satwaliar dan tumbuhan alam yang tidak dilindungi Undang-undang sertajarahan satwa baru.
2. Penerimaan dari Denda Pelanggaran Eksploitasi Hutan (DPEH).
3. Penerimaan dari Denda post audit dan tata usaha iuran hasil hutan.
4. Penerimaan dari pengambilan jenis tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi Undang-undang dari alam maupun dari hasil penangkaran.
8. 8. PeraturanPeraturan PemerintahPemerintah NomorNomor 22 22 TahunTahun 1997 1997 TentangTentangJenisJenis Dan Dan PenyetoranPenyetoran PenerimaanPenerimaan Negara Negara BukanBukan PajakPajak, , Yang Yang DiubahDiubah DenganDengan PeraturanPeraturan PemerintahPemerintah NomorNomor 52 52 TahunTahun 19981998..
Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 1998 Mengubah Penerimaan dari Iuran
Hasil Hutan (IHH) menjadi Penerimaan dari Provisi Sumber Daya Hutan.
1. Mengharmonisasikan kebijakan dan peraturan terkait dengan pengembangan mekanisme pendanaan :a. Pengembangan Model Dana Reboisasi;b. Pengembangan Mekanisme Dana Alokasi Khusus (DAK) Kehutanan REDD+.
2. Mendefinisikan “ Result Based Payment” dengan pendekatan“bundling system” pada wilayah Kabupaten (wilayah Juridiksi) sebagai basisnya dan KPH (Forest Management Unit) menjadi salahsatu bagian dari wilayah tersebut, terutama yang di kawasan hutan.
3. Menindaklanjuti hasil-hasil kajian ilmiah dari proyek ITTO-Kemenhut terkait opsi-opsi penting kebijakan pro lingkunganmisalnya PES (payment environmental service).
4. Mengamademen peraturan pemerintah PP 52, 1998 tentang tarifterkait PNBP dengan memunculkan Tarif untuk Karbon berasal dari proyek REDD+