rakornas arsip 2017 menpananri.go.id/assets/download/5_rakornas_arsip_2017_menpan.pdf ·...
TRANSCRIPT
KEBIJAKANINPASSING NASIONAL
untuk Meningkatkan Daya Saing Bangsa 2024
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi2017
RAKOR PEMBINAAN ARSIPARIS 2017
RPJM 4(2020-2024)
RPJM 1(2005-2009)
RPJM 3(2015-2019)
RPJM 2(2010-2014)
Milestones ArahPembangunan
Nasional dan ASN
INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR
2024
Keunggulan kompetitif Ekonomi berbasis SDA SDM berkualitas dan
berkemampuan IPTEK
Good Governance
Good Governance
ReformasiBirokrasiReformasiBirokrasi
ASN Merit System
ASN Merit System ASN Human
CapitalASN HumanCapital
GRAND DESIGN PEMBANGUNAN ASN 2015‐2024
STRATEGI DAN
PROGRAM
STRATEGI DAN
PROGRAM
KEBIJAKAN REFORMASI BIROKRASI
KEBIJAKAN REFORMASI BIROKRASI
SMARTASN2024
SMARTASN2024
NAWA CITA
UU 17/2007
RPJP
UU 5/2014
ASN
PermenPAN 11/2015 ROADMAP RB 2015-2019(Operasionalisasi Grand Design Reformasi Birokrasi )
Perpres 81/2010 GRAND DESIGN RB 2010-2025(Rancangan Induk Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Nasional)
Tantangan: • Eksternal
• Globalisasi
• Internal• Mismatch SDMA
Beretika
Berkola-borasi
Berinovasi
ASN VALUES 2019-2024TRACKING BEST LEADERS AND BEST EMPLOYEES
(Internalisasi terhadap 470.529 pejabat struktural)
Berpikirstrategis
Bekerjatuntas
Berkeputusan tegas
6B
Membangun Sistem Merit ASN
• Performance dialogue• Merit & performance based incentives
Meningkatkan kinerjaberkelanjutan
• Aligning Anjab & ABK thdRenstra K/L/D, serta Audit Kepegawaian
• Supervisi oleh JPT Madya dan Pratama
Menyesuaikan arahpembangunan nasional
6P
• Training Need Analysis (TNA)• Diklat, Coaching & Mentoring berbasis
Mengurangi kesenjangankompetensi
• Talent Mapping,Succession & Career Planning
• Rotasi nasional(perekat NKRI)
Menuju ASN yang dinamis • Rekrutmen berbasis
jabatan (diversifikasi tes) & sertifikasiTKD
• Orientasi & engagement utk setiap penugasan pada jabatan baru
Mendapatkan talentaterbaik
• Sistem pensiun & JHT• Sistem kompensasi
Mengapresiasisecara layak
BUDAYA KERJA & KEPEMIMPINAN
SISTEM & INFRASTRUKTUR
KEBIJAKAN &PROSES
KOMPOSISI ASN
JFT Guru 1.675.562 37,43 %
JFT Kesehatan 194.515 4,34 %
JFT Teknis 448.302 10,02 %
JF U(Administrasi) 1.687.089 37,69 %
J Struktural 470.529 10,51 %
TOTAL PNS 4.475.997 100 %
JUMLAH PNS (BKN)
PER JANUARI 2017
JFU Administrasi
= 64%
Asal Jumlah Pengangkatan Persentase(%)
RasioTerhadapthd Total PNS
Tenaga Honorer 1.103.861* 58.8% 24.6%Pelamar Umum 775.884 41.2% 17.3%
PENGANGKATAN CPNS NASIONALTENAGA HONORER Vs PELAMAR UMUM (2005‐2014)
Sumber: BKN, *Oktober 2016
JUMLAH
DISTRIBUSI
KUALITAS3
2
1ANJAB
ABK
SURAT EDARAN BERSAMAMENDIKBUD – MENDAGRI ‐
MENPAN – KA. BKN
STANDARISASI JABATANPERMENPAN 25 /2016
INPASSINGPERMENPAN 26 /2016
1
2
1
2
PENATAANSUMBER DAYA MANUSIA
VERTIKAL
HORIZONTAL
DIAGONAL
1. JPT2.JA3.JF
S.d. 2015
• 142 JF• 2.306.048org
• BinaanK/L
JF Baru 2016
• AnalisPertahananNegara
• Penilai Pemerintah
• Analis Anggaran• Pembimbing Kemasyarakatan
• Asisten Pembimbing Kemasyarakatan‐‐
Revisi 2016 (telahditetapkan)
• Penerjemah• Agen• Penata Ruang• Perancang PUU• Perekayasa• Pemeriksa Pajak• Pemeriksa• Penggerak Swadaya Masyarakat
• Pengendali Hama Penyakit Ikan
• Pembina Jasa Konstruksi
• Pemeriksa Bea Cukai
Usulan Baru JF K/L:1. PPATK2. Kementerian Keuangan3. Kementerian Hukum dan HAM4. Kementerian Kelautan dan Perikanan5. Kementerian Pertanian6. Kementerian Perhubungan7. Kementerian Luar Negeri8. Kementerian Dalam Negeri9. Kementerian Perdagangan10. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan11. Kementerian Kominfo12. Setjen DPR‐RI13. Komisi Yudisial14. KPU15. BSN16. dsb
147JF2.285.264org
Penyesuaian/inpassing adalah proses pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional guna memenuhi kebutuhan organisasi sesuai dengan peraturan perundangan dalam jangka waktu tertentu.
Didasarkan pada kebutuhan organisasi/formasi
DIKECUALIKAN PELAKSANAANINPASSING INI BAGI JABATANFUNGSIONAL YANG MASIH DALAMMASA PENYESUAIAN/INPANSSING.
mulai berlaku pada tanggal diundangkan sampai dengan bulan Desember 2018
PERMENPAN DAN RB NO. 26 TAHUN 2016
PNS Yang Dapat Disesuaikan Dalam Jabatan Fungsional
PNS yang telah dan masih menjalankan tugas di bidangjabatan fungsional yang akan
diduduki berdasarkan keputusanpejabat yang berwenang
PNS yang masih menjalankan tugasjabatan sesuai dengan formasijabatan fungsional dan telah
mendapatkan kenaikan pangkatsetingkat lebih tinggi
Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas yang memiliki kesesuaian antara jabatan
terakhir yang diduduki dengan jabatan fungsional yang akan didudukinya
PNS yang dibebaskan sementara dari jabatannya, karena dalam jangka waktu 5
(lima) tahun sejak diangkat dalam jabatan/pangkat terakhir tidak dapat
memenuhi Angka Kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi2/8/2017
Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Vs Inpassing (Ahli & Terampil)
Kualifikasi Pendidikan Formal
Kepangkatan
Pendidikan dan Pelatihan
Pengalaman
Uji Kompetensi/Sertifikasi
Pencapaian Prestasi Kerja
Penetapan Kebutuhan/Formasi Jabatan
Dapat dikecualikan
Dapat dikecualikan
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional berdasarkan angka kredit kumulatif untuk penyesuaian/ inpassing
USIA PALING TINGGI :
KETERAMPILAN KEAHLIAN1. 3 (tiga) tahun sebelum batas
usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi pejabat pelaksana.
2. 2 (dua) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terkahir bagi administrator dan pengawas.
1. 3 (tiga) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi pejabat pelaksana.
2. 2 (dua) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi administrator dan pengawas.
3. 1 (satu) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi administrator yang akan menduduki jabatan fungsional ahli madya.
4. 1 (satu) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi pejabat pimpinan tinggi.
2/8/2017
PERTAMA MUDA MADYA UTAMAIII/a III/b III/c III/d IV/a IV/b IV/c IV/d IV/e100 100 100 100 100 100 100 100 100
40 80 160 240 360 480 600 76010 20 40 60 90 120 150 190
100 150 200 300 400 550 700 850 1050
PERTAMA MUDA MADYA UTAMAIII/b III/c III/d IV/a IV/b IV/c IV/d IV/e150 150 150 150 150 150 150 150
40 120 200 320 440 560 72010 30 50 80 110 140 180
150 200 300 400 550 700 850 1050
MUDA MADYA UTAMAIII/c III/d IV/a IV/b IV/c IV/d IV/e200 200 200 200 200 200 200
80 160 280 400 520 68020 40 70 100 130 170
200 300 400 550 700 850 1050
JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF PALING RENDAH UNTUK PENGANGKATAN
DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT DENGAN PENDIDIKAN S‐1/DIV, S‐2 & S‐3
• Menetapkan Tata Cara Penyesuaian/ Inpassing
• Penetapan Kebutuhan• Menentukan Jadwal• Menyusun Instrumen Uji Kompetensi
• Melaksanakan Uji Kompetensi
• Pelaporan
APA YANGHARUSDISIAPKAN
• Menghitung Kebutuhan• Memetakan JF yangdibutuhkan
• Memetakan PNS yangMemenuhi Syarat
• Menayampaikan UsulanPengangkatan JF & UjiKompetensinya
• Pelaporan
APA YANGHARUSDISIAPKAN
Sistematika Tata Cara Penyesuaian/InpassingI. Pendahuluan (berisi latar belakang, maksud dan tujuan,
pengertian).II. Pelaksanaan Penyesuaian/Inpassing
A. Tata Cara Pelaksanaan Penyesuaian/Inpassing1. Syarat Administrasi antara lain Ijazah, SK Pangkat Terakhir,
SK Penempatan Jabatan terakhir, Penilaian Prestasi Kerja, dsb yang dipandang perlu sesuai;
2. Lampiran‐lampiran dokumen yang diperlukan;3. Proses pengusulan dari Unit Kerja kepada Pejabat Yang
berwenang mengangkat melalui Pejabat yang secara fungsional menangani kepegawaian;
4. Verifikasi Dokumen;5. Pelaksanaan Uji Kompetensi;6. Penetapan SK Penyesuaian/Inpassing PNS Dalam Jabatan
Fungsional dan Penempatannya.B. Jangka Waktu Penyesuaian/Inpassing
III. Penutup2/8/2017 Catatan : mengacu pada PermenPANRB No. 26/2016
JADWAL KEGIATAN
NO KEGIATAN WAKTU PELAKSANAAN
KETERANGAN
1. RAPAT KOORDINASI INSTANSI PEMBINA
1 FEBRUARI 2017 K/L
2. INSTANSI PEMBINA MENYUSUN TATA CARA PENGANGKATAN MELALUI PENYESUAIAN/ INPASSING
FEBRUARI 2017 K/L
3. INSTANSI PEMBINA JF MENYUSUN INSTRUMEN UJI KOMPETENSI
MARET 2017 • WAWANCARA• ONLINE• UJIAN TERTULIS
4. INSTANSI PEMBINA JF MENYUSUN PEDOMAN KEBUTUHAN JF
MARET 2017 K/L
5. PELAKSANAAN PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONALMELALUI INPASSING
MULAI BULAN APRIL S.D.
DESEMBER 2018
K/L/PEMDA
2/8/2017
MEKANISME
Usulan IP Validasi e‐Formasi
Penetapan Kebutuhan JF (ManpanRB)
PPK & IP Uji Kompetensi Pengangkatan Pelaporan
(IP+PPK)
IP : Instansi Pembina JFPPK: Pejabat Pembina Kepegawaian
PELAPORAN
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam bentukrekapitulasi.
Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara dalambentuk rekapitulasi dan suratkeputusan pengangkatan dalamjabatan fungsional melaluipenyesuaian/inpassing.
TERIMAKASIH