Rangkuman Pancasila Bab 6, 7 dan 8

Nama : Fadilah Nur Kurnia

NIM :1434190015

1

BAB 6

PANCASILA DALAM KONTEKS KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

A. PENGANTAR

Sebagai dasar negara, Pancasila merupakan suatu asas kerohanian dalam ilmu kenegaraan populer disebut sebagai dasar filsafat negara. Dalam kedudukan ini, Pancasila merupakan sumber nilai dan sumber norma dalam setiap aspek penyelenggaraan negara, termasuk sebagai sumber tertib hukum di negara Republik Indonesia. Konsekuensinya, seluruh peraturan perundang-undangan serta penjabarannya senantiasa berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila.

Pancasila merupakan sumber hukum dasar negara baik yang tertulis yaitu Undang-Undang Dasar negara maupun hukum dasar tidak tertulis ataupun konvensi.

Negara dilaksanakan berdasarkan pada suatu konstitusi atas Undang-Undang Dasar negara. Pembagian kekuasaan, lembaga-lembaga tinggi negara, hak dan kewajiban warga negara, keadilan sosial dan lainnya diatur dalam suatu Undang-Undang Dasar negara.

Pembukaan UUD 1945 dalam konteks ketatanegaraan Republik Indonesia memiliki kedudukan yang sangat penting karena merupakan suatu staatsfundamentalnorm dan berada pada hierarki tertib hukum tertinggi di Negara Indonesia.

B. PEMBUKAAN UUD 1945

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bersama-sama dengan pasal-pasal UUD 1945, disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 dan diundangkan dalam Berita Republik Indonesia Tahun II No.7.

Pembukaan UUD 1945 dalam ilmu hukum mempunyai kedudukan di atas pasal-pasal UUD 1945. Konsekuensinya keduanya memiliki kedudukan hukum yang berlainan, namun keduanya terjalin dalam suatu hubungan kesatuan yang kausal dan organis.

1. Pembukaan UUD 1945 sebagai Tertib Hukum Tertinggi

Kedudukan Pembukaan UUD 1945 dalam kaitannya dengan tertib hukum Indonesia memiliki dua aspek yang sangat fundamental yaitu :

1) Memberikan faktor-faktor mutlak bagi terwujudnya tertib hukum Indonesia2) Memasukkan diri dalam tertib hukum Indonesia sebagai tertib hukum tertinggi

Sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 adalah sebagai sumber dari segala sumber hukum Indonesia.

2

2. Pembukaan UUD 1945 Memenuhi Syarat Adanya Tertib Hukum Indonesia

Syarat-syarat tertib hukum Indonesia diantaranya adalah :

1) Adanya kesatuan subjek2) Adanya kesatuan asas kerohanian3) Adanya kesatuan daerah4) Adanya kesatuan waktu

3. Pembukaan UUD 1945 sebagai Pokok Kaidah Negara yang Fundamental

a) Dari segi terjadinya

Ditemukan oleh pembentuk negara dan terjelma dalam suatu pernyataan lahir sebagai penjelmaan kehendak Pembentuk negara untuk menjadikan hal-hal tertntu sebagai dasar-dasar negara yang dibentuknya.

b) Dari segi isinya

Memuat dasar-dasar pokok negara sebagai berikut :

1) Dasar tujuan negaraDibagi menjadi 2 tujuan, yaitu tujuan umum yang merupakan dasar politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif. Dan tujuan khusus yaitu meliputi tujuan nasional, sebagai tujuan bersama bangsa Indonesia dalam membentuk negara untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, material maupan spiritual.

2) Ketentuan diadakannya UUD NegaraKetentuan dimana negara Indonesia harus berdasarkan suatu Undang-Undang Dasar, dan merupakan suatu dasar yuridis formal bahwa negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum.

3) Bentuk negaraNegara Republik Indonesia yang berkedaulatan Rakyat.

4) Dasar filsafat negaraPancasila sebagai dasar filsafat negara Indonesia.

4. Pembukaan UUD 1945 Tetap Terlekat pada Kelangsungan Hidup Negara Republik Indonesia

Berdasarkan hakikat kedudukan Pembukaan UUD 194 sebagai naskah Proklamasi yang terinci sebagai penjelmaan Proklamasi Kemerdekaan RI, serta dalam ilmu hukum memenuhi syarat bagi terjadinya suatu tertib hukum Indonesia dan sebagi Pokok Kaidah Negara yang Fundamental.

3

Pembukaan UUD 1945 memiliki hakikat kedudukan hukum yang kuat bahkan secara yuridis tidak dapat diubah yang terletak pada kelangsungan hidup negara. Hal ini berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

a) Menurut tata hukum suatu peraturan hukum hanya dapat diubah atau dihapuskan oleh penguasa atau peraturan hukum yang lebih tinggi tingkatannya dari pada penguasa yang menetapkannya.

b) Pembukaan UUD 1945 pada hakikatnya merupakan suatu tertib hukum yang tertinggi di negara republik Indonesia.

c) Secara hukum tidak dapat diubah, juga secara material yaitu hakikat isi yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945, senantiasa terlekat pada kelangsungan hidup negara Republik Indonesia.

5. Tujuan Pembukaan UUD 1945

Alinea I : mempertanggungjawabkan bahwa pernyataan kemerdekaan sudah selayaknya, karena berdasarkan atas hak kodrat yang bersifat mutlak dari moral bangsa Indonesia untuk merdeka.

Alinea II : menetapkan cita-cita Indonesia yang ingin dicapai dengan kemerdekaan yaitu terpeliharanya secara ungguh-sungguh kemerdekaan dan kedauatan negara, kesatuan bangsa, negara dan daerah atas keadlian hukum dan moral bagi diri sendiri dan pihak lain serta kemakmuran bersama yang berkeadlian.

Alinea III : menegaskan bahwa proklamasi kemerdekaan, menjadi permulaan dan dasar hidup kebangsaan dan kenegaraan bagi seluruh orang Indonesia yang luhur dan suci dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa.

Alinea IV : melaksanakan segala sesuatu itu dalam perwujudan dasar-dasar tertentu sebagai ketentuan pedoman dan pegangan yang tetap dan praktis yaitu dalam realisasi hidup bersama dalam suatu negara Indonesia.

6. Nilai-nilai Hukum Tuhan, Hukum Kodrat dan Hukum Etis yang Terkandung dalam Pembukaan UUD 1945

Telah dijelaskan di muka bahwa di antara alinea I, II, III, dan IV terdapat hubungan kesatuan.Oleh karena itu dalam Pembukaan UUD 1945 alinea I dan III terkandung nilai-nilai Hukum Kodrat (alinea I)yang konsekuensinya direalisasikan dalam alinea II, dan Hukum Tuhan dan Hukum Etis (alinea III), yang kemudian di jelmakan dalam alinea IV yang merupakan dasar bahwa pelaksanaan dan penjabaran hukum Positif Indonesia.

Kalimat dalam alinea IV“…dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia."

4

Menurut alinea IV ini Pancasila sebagai asas-asas dasar umum dari hukum atau dalam istilah filsafat hukum disebut sebagai Hukum Filosofis (Notonagoro, 1975 : 5-11)

Nilai- nilai Hukum Tuhan, Hukum Kodrat, Hukum Etis dan Hukum Filosofis yang terkangdung dalam Pembukaan UUD 1945.

7. Pokok-pokok Pikiran yang Terkadung dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945

Pokok-pokok Pikiran tersebut meliputi:

1) Pokok Pikiran Pertama : Negara melindungin segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasarkan asas persatuan, dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

2) Pokok Pikiran Kedua : Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

5

ALINEA I

ALINEA II

ALINEA III

ALINEA IV

HUKUM KODRAT

HUKUM ETIS

CITA-CITA

KEMERDEKAAN

HUKUM TUHAN

HUKUM ETIS

SUMBER BAHAN

DAN

SUMBER NILAI

HUKUM FILOSOFIS (PANCASILA)

SUMBER BENTUK DAN SIFAT

PELAKSANAAN NEGARA INDONESIA

HUKUM POSITIF DAN PELAKSANAANNYA

PELAKSANAAN NEGARA INDONESIA

3) Pokok Pikiran Ketiga : Negara yang berkedaulatan rakyat, berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan/Perwakilan.

4) Pokok Pikiran Keempat : Negara berdasarkan atas Ketuhanan yang maha Esa, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.

C. HUBUNGAN PEMBUKAAN DAN BATANG TUBUH UUD 1945

Pembukaan UUD 1945, mempunyai fungsi hubungan langsung yang bersifat kausal organis dengan batang tubuh UUD 1945, karena isi dalam Pembukaan dijabarkan ke dalam pasal-pasal UUD 1945. Maka Pembukaan UUD 1945 yang memuat dasar filsafat negara, dan Undang-Undang Dasar merupakan satu kesatuan, walaupun dapat dipisahkan, bahkan merupakan rangkaian kesatuan nilai dan norma.

Sifat hubungan antara masing-masing bagian Pembukaan UUD 1945 dengan Batang Tubuh UUD 1945, adalah sebagai berikut:

1) Bagian pertama, kedua dan ketiga Pembukaan UUD 1945 merupakan segolongan pernyataan yang tidak mempunyai hubungan ‘kausal organis’ dengan Batang Tubuh UUD 1945.

2) Bagian keempat, Pembukaan UUD 1945 mempunyai hubungan yang bersifat ‘kausal organis’ dengan Batang Tubuh UUD 1945, yang mencakup beberapa segi sebagai berikut:

a) UUD ditentukan akan ada.b) Yang diatur dalam UUD, tentang pembentukan pemerintah negara yang memenuhi

beberapa persyaratan dan meliputi segala aspek penyelenggaraan negara.c) Negara Indonesia berbentuk Republik yang berkedaulatan rakyat.d) Ditetapkannya dasar kerokhanian negara.

Dalam hubungannya dengan Batang Tubuh UUD 1945, menempatkan pembukaan UUD 1945 alinea IV pada kedudukan yang amat penting. Bahkan boleh dikatakan bahwa sebenarnya hanya alinea IV Pembukaan UUD 1945 inilah yang menjadi inti sari Pembukaan dalam arti sebenarnya.

D. HUBUNGAN PEMBUKAAN UUD 1945 DENGAN PANCASILA

Pembukaan UUD 1945 secara formal yuridis Pancasila ditetapkan sebagai dasar filsafat Negara Indonesia. Maka, hubungan antara Pembukaan UUD 1945 adalah bersifat timbal balik sebagai hubungan secara formal dan hubungan secara material.

1) Hubungan secara FormalDengan dicantumkannya Pancasila secara formal di dalam pembukaan UUD 1945, maka

Pancasila memperoleh kedudukan sebagai norma dasar hukum positif.Berdasarkan tempat terdapatnya pancasila secara formal disimpulkan sebagai berikut:

a) Bahwa rumusan Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia, seperti yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alinea IV

b) Bahwa Pembukaan UUD 1945, merupakan Pokok Kaidah Negara yang Fundamental dan tata tertib hukum Indonesia

6

c) Bahwa dengan demikian Pembukaan UUD 1945 berkedudukan dan berfungsid) Bahwa Pancasila dengan demikian dapat disimpulkan mempunyai hakikat, sifat,

kedudukan dan fungsi sebagai Pokok Kaidah Negara yang Fundamental.e) Bahwa Pancasila sebagai inti Pembukaan UUD 1945.

2) Hubungan secara Material

Bilamana ditinjau kembali bagaimana proses perumusan Pancasila dan Pembukaan UUD 1945, maka secara kronologis, materi yang dibahas oleh BPUPKI yang pertama-tama adalah dasar filsafat Pancasila baru kemudian Pembukaan UUD 1945. Setelah itu tersusunlah Piagam Jakarta yang disusun oleh Panitia 9, sebagai wujud bentuk pertama Pembukaan UUD 1945.

Jadi berdasarkan urutan tertib hukum Indonesia Pembukaan UUD 1945 adalah sebagai tertib hukum tertinggi,adapun tertib hukum Indonesia bersumberkan pada Pancasila.

Secara material tertib hukum Indonesia dijabarkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila sebagai sumber hukum indonesia meliputi sumber nilai, sumber materi, sumber bentuk dan sifat.

E. HUBUNGAN PEMBUKAAN UUD 1945 DENGAN PROKLAMASI 17 AGUSTUS 1945

Memiliki hubungan yang menunjukkan kesatuan yang utuh dan apa yang terkandung dalam pembukaan adalah merupakan amanat dari seluruh Rakyat Indonesia tatkala mendirikan negara dan untuk mewujudkan tujuan bersama.

Kebersatuan antara Proklamasi dengan Pembukaan UUD 1945 tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

1) Disebutkan kembali pernyataan Proklamasi Kemerdekaan dalam aliena ke-3 Pembukaan menunjukan bahwa antara Proklamasi dengan Pembukaan merupakan suatu rangkaian yang tidak dapat dipisah-pisahkan

2) Ditetapkannya Pembukaan UUD 1945 pada tanggal 18 Agustus bersama-sama dengan ditetapkannya UUD, Presiden dan Wakilnya merupakan realisasi tidak lanjut Proklamasi

3) Pembukaan UUD 1945 pada hakikatnya adalah suatu pernyataan kemerdekaan yang lebih terinci

BAB 7

UNDANG-UNDANG DARAS NEGARA REPUBLIK INDONESIA

A.PENGANTAR

Dalam proses reformasi hukum dewasa ini berbagai kajian ilmiah tentang UUD 1945, banyak yang melontarkan ide untuk melakukan amandemen terhadap UUD 1945.

7

Ide tentang amandemen terhadap UUD 1945 didasarkan pada suatu kenyataan sejarah selama orde lama dan orde baru,bahwa penetapan terhadap pasal-pasal UUD memiliki sifat “multi interpretable” atau dengan kata lain berwayuh arti.

Amandemen terhadap UUD 1945 dilakukan oleh bangsa Indonesia sejak tahun 1999, dimana amandemen pertama dilakukan dengan memberikan tambahan dam perubahan terhadap 9 pasal UUD 1945.

B.HUKUM DASAR TERTULIS

Hukum dasar tertulis merupakan Undang-undang Dasar. Oleh karena sifatnya tertulis, maka Undang-Undang Daras itu rumusannya tertulis dan tidak mudah berubah

Undang –undang dasar menurut sifat dan fungsinya adalah suatu naskah yang memaparkan kerangka dan tugas-tugas pokok dari badan-badan pemerintahan suatu negara dan menentukan pokok-pokok cara kerja badan-badan tersebut.Jadi pada prinsipnya mekanisme dan dasar dari setiap sistem pemerintahan diatur dalam Undang-Undang Dasar.

Undang-undang Dasar 1945 disebutkan bersifat singkat dan supel. Undang-undang Dasar 1945 hanya memuat 37 pasal, hal ini mengandung makna :

1) Telah cukup jikalau Undang-undang Dasar 1945 hanya memuat aturan-aturan pokok, hanya memuat garis-garis besar instruksi kepada pemerintah pusat dan lain-lain penyelenggaran negara untuk menyelenggarakan kehidupa negara.

2) Sifatnya yang supel (elastic) dimaksudkan bahwa kita senantiasa harus ingat bahwa masyarakat itu harus terus berkembang, dinamis, Negara Indonesia akan terus tumbuh berkembang seiring dengan perubahan zaman.

C.HUKUM DASAR YANG TIDAK TERTULIS

Convensi adalah Hukum Dasar yang tidak tertulis, yaitu aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara meskipun sifatnya tidak tertulis.

Berikut sifat-sifat convensi:

1) Merupakan kebiasan yang berulang kali dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara.2) Tidak bertentangan dengan UUD dan berjalan sejajar.3) Diteriman oleh rakyat.

8

4) Bersifat sebagai pelengkap.

Contoh-contoh convensi antara lain adalah :

1) Penyambilan keputusan berdasrkan musyawarah untuk mufakat.2) Pidato kenegaraan Presiden RI setiap tanggal 16 Agustus dalam sidang DPR3) Pidato Presiden yang diucapkan sebagai keterangan Pemerintah tentang Rancangan Anggaran

Pendapat dan Belanja Negara pada minggu pertama bulan Januari setiap tahunnya.

D.KONSTITUSI

Pengertian konstitusi dalam praktek ketatanegaraan umumnya dapat mempunyai arti:

1) Lebih luas daripada Undang-undang Dasar, karena pengertian UUD hanya meliputi konstitusi tertulis saja, tetapi juga meliputi konstitusi tidak tertulis, yang tidak tercangkup dala UUD

2) Sama dengan pengertian Undang- undang Dasar, hal ini terbukti dengan di sebutnya istilah Konstitusi Republik Indonesia Serikat berikut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat.

E.STRUKTUR PEMERINTAHAN INDONESIA BERDASARKAN UUD 1945

1.Demokrasi Indonesia Sebagaimana Dijabarkan dalam UUD1945 Hasil Amandemen 2002

Demokrasi sebagai sistem pemerintahan dari rakyat, dalam arti rakyat harus ikut serta dalam pemerintahan untuk mewujudkan suatu cita-citanya.

Secara umum di dalam sistem pemerintahan yang demokratis senantiansa mengandung unsur-unsur yang paling penting dan mendasar yaitu:

1) Keterlibatan warganegara dalam pembuatan keputusan politik.2) Tingkat persamaan tertentu di antara warganegara.3) Tingkat kebebasan atau kemerdekaan tertentu yang diakui dan dipakai oleh warganegara.4) Suatu sistem perwakilan.5) Suatu sistem pemilihan kekuasaan mayoritas.

Dengan demikian dalam sistem demokrasi proses pembuatan kebijaksanaan atau keputusan politik merupakan keseimbangan dinamis antara prakarsa pemerintah dan partisipasi aktif rakyat.

Adapun perincian struktural kententuan-ketentuan yang berkaitan dengan demokrasi menurut UUD 1945 adalah sebagai berikut :

1) Konsep KekuasaanKonsep kekuasaan negara menurut demokrasi sebagai terdapat dalam UUD 1945 adalah:

a) Kekuasaan di tangan rakyatb) Pembagian kekuasaanc) Pembatasan kekusaan

2) Konsep Pengambilan Keputusan

9

Pengambilan keputusan menurut UUD 1945 dirinci sebagai berikut:

a) Penjelasan UUD 1945 tentang Pokok Pikiran ke III, “…Oleh karena itu sistem negara yang terbentuk dalam UUD 1945, harus berdasarkan atas kedaulatan rakyat, dan berdasar atas permusywaratan perwakilan. Memang aliran ini sesuai sifat masyarakat Indonesia.”

b) Putusan MPR ditetapkan dengan suara terbanyak, misalnya pasa 7B ayat (7).

3) Konsep PengawasanKonsep pengawasan menurut UUD 1945 ditentukan dalam :

a) Pasal 1 ayat (2)b) Pasal 2 ayat (1)c) Penjelasan UUD 1945 tentang kedudukan DPR.

4) Konsep PartisipasiKonsep Partisipasi menurut UUD 1945 terdapat dalam:

a) Pasal 27 ayat (1) UUD 1945b) Pasal 28 UUD 1945c) Pasal 30 ayat (1)

2.Sistem Pemerintahan Negara Menurut UUD 1945 Hasil Amandemen 2002

Sistem pemerintaha negara menurut UUD 1945 setelah amandemen, dijelaskan sebagai berikut.

1) Indonesia ialah Negara yang berdasarkan atas Hukum (Rechtstaat).2) Sistem Konstitusional,berdasarkan atas sistem konstitusi (hukum dasar).3) Kekuasan Negara tertinggi di tangan rakyat.4) Persiden ialah penyelenggara pemerintah Negara yang tertinggi di samping MPR dan DPR.5) Presiden tidak bertanggungjawab kepada DPR.6) Mentri Negara ialah pembantu Presiden, Mentri Negara tidak bertanggung jawab kepada DPR.7) Kekuasan kepala Negara tidak tak-terbatas.

3.Negara Indonesia adalah Negara Hukum

Menurut Penjelasan UUD 1945, Negara Indonesia adalah negara hukum, negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan bukan berdasarkan kekuasaan.

Ciri-ciri suatu negara hukum adalah:

1) Pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi dan kebudayaan.

2) Peradilan yang bebas dari suatu pengatuh kekuasaan atau kekuatan lain dan tidak memihak

10

3) Jaminan kepastian hukum, yaitu jaminan bahwa ketentuan hukum-nya dapat di pahami, dapat dilaksanakan dan aman dalam pelaksanaannya.

F.ISI POKOK BATANG TUBUH UUD 1945 HASIL AMANDEMEN 2002

UUD 1945 hasil Amandemen 2002 tetap memuat 37 pasal akan tetapi dibagi menjadi 26 bab, tiga pasal aturan peralihan dan dua pasal aturan tambahan. Selain jumlah bab bertambah juga banya pasal yang dikembangkan

1.Bentuk dan Kedaulatan (Bab I)

Dalam pasal 1 ayat (1) UUD 1945 ditegaskan bahwa negara adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Kemudian dalam pasal 1 ayat (2) disebutkan bahwa kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD.

Berdasarkan ketentuan hasil amandemen 2002 tersebut maka MPr tidak lagi merupakan lembaga tertinggi di negara Indonesia, melainkan setingkat dengan DPR, Presiden, BPK dan MA.

2.Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) (Bab II)

Dalam pasal 2 UUD 1945 disebutkan MPR terdiri atas anggota-anggota DRP dan DPD. Dengan demikina maka ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur keanggotaan MPR harus berubah sesuai dengan UUD 1945 hasil amandemen 2002.

3.Kekuasaan Pemerintah Negara (Bab III)

Dalam pasal 4 ayat (1) UUD 1945 disebutkan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintah menurut UUD 1945.

Menurut sistem pemerintahan negara berdasarkan UUD 1945 hasil amandemen 2002, bahwa Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat.

4.Kementrian Negara (Bab V UUD 1945)

Dalam pasal 17 UUD 1945 hasil amandemen 2002 ditegaskan bahwa Presiden dibantu oleh Mentri-mentri ayat (1), dan Mentri-mentri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden (2), Mentri-mentri itu membidangin urusan tertentu dalam Pemerintahan ayat (3)

5.Pemerintahan Daerah (Bab VI)

Dalam pasal 18 UUD 1945 mengatur tentang pemerintahan daerah. Ayat (1) menjelaskan bahwa negara Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, dan setiapnya mempunyai pemerintahan daerah yang diatur undang-undang.

6.Dewan Perwakilan Rakyat (Bab VII)

Mengenai DPR diatur dalan pasal 19 sampai 22 UUD 1945. Susunan DPR ditetapkan dalam Undang-undang, dan DPR bersidang sedikitnya sekali dalam setahun (pasal 19)

7.Dewan Perwakilan Daerah (Bab VIIA)

11

Dalam pasal 22C UUD 1945 disebutkan bahwa Anggota DPD dipilih melalui pemilihan umum ayat (1) dan anggota DPD dari setiap provinsi, jumlahnya sama dan jumlah seluruh anggota DPD itu tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota DPR menurut ayat (2).

8.Pemilihan Umum

Dalam UUD 1945 hasil amandemen 2002 ini diatur secara eksplisit tentang Pemilihan Umum. Pemilihan Umum dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali, pasal 22E ayat (1).

9.Hal Keuangan (Bab VIII)

Dalam pasal 23 UUD 1945 ditegaskan, bahwa Anggaran Belanja, Anggaran Pendapatan negara ditetapkan tiap-tiap tahun dengan Undang-Undang secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat ayat (1).

10.Badan Pemeriksa Keuangan (Bab VIIIA)

Diadakannya satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri menurut pasa 23E ayat (1). Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada DPR, DPRD dan DPD, sesuai dengan kewenangannya pasal 23E ayat (2). Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/ atau badan sesuai dengan undang-undang pasal 23 ayat (3).

11.Kekuasaan Kehakiman (Bab IX UUD 1945)

Dibentuknya Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang Dasar Indonesia hasil amandemen 2002, merupakan langkah maju dalam lembaga peradaban Indonesia

12.Wilayah Negara (Bab IXA)

Pasal 25A UUD 1945 hasil amandemen 2002, memuat ketentuan batas Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan tang berciri nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-hakny a ditetapkan dengan undang-undang.

13.Warga Negara dan Penduduk (Bab X)

Dalam pasal 28 UUD 1945 hasil amandemen disebutkan, bahwa yang menjadi warganegara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warganegara, ayat (1).

14.Agama (Bab XI)

Dalam pasal 29 UUD 1945 diatur perihal keyakinan warganegara dalam kehidupan keagamaan sebagai berikut:

a) Negara berdasarkan atas Ketuhanan yang Maha Esa (pasal 29 ayat 1)b) Negara menjamin kemerdekaa tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing

dan untuk beribadat menurut agamanya masing-masing dan kepercayaannya itu (pasal 29 UUD 1945 ayat 2).

15.Pertahanan dan Keamanan Negara (Bab XII)

12

Pasal 30 UUD 1945 menegaskan bahwa tiap-tiap warganegara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara, aya (1). Ayat (2) yang berisi tentang TNI dan Kepolisian). Ayat (3) yang berisi tentang Angkata Darat, Angkata Laut dan Angkatan Udara. Ayat (4) berisi tentang Kepolisian. Dan ayat (5) yang berisi tentang hal-hal yang terkait dengan pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang.

16.Pendidikan dan Kebudayaan (Bab XIII)

Pasal 31 UUD 1945 berisi tentang Pendidikan

Dalam dunia yang modern ini, masalah Pendidikan dan pengajaran tidak dapat di abaikan lagi. Selain itu pendidikan haruslah bersifat nasional dan mendatangkan kebaikan untuk nusa dan bangsa.

Dalam pasal 32 UUD 1945 secara eksplisit diatur tentang kebudayaan, mengingat bangsa Indonesia terdiri atas berbagai etnis.

17. Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial (Bab XIV)

Dalam pasal 33 UUD 1945 dinyatakan sebagai berikut:

1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama beradasarkan asas kekeluargaan.2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajad hidup orang

banyak dikuasai oleh negara.3) Bumi dan ait dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan

dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip

kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan ini diatur dalam undang-undang.

18.Bendera, Bahasa, Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (Bab XV)

Pasal 35 UUD 1945, Bendera Bangsa Indonesia adalah Sang Merah Putih.

Pasal 36 UUD 1945, Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia.

Pasal 36A UUD 1945 , Lambang Negara Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika

Pasal36B UUD 1945, Lagu Kebangsaan Indonesia ialah Indonesia Raya.

Pasal 36C UUD 1945, ketentuan lebih lanjut tentang Bendera, bahasa, lambang negara, serta lagu kebangsaan diatur undang-undang.

19.Perubahan Undang-Undang Dasar 1945

Pasal 37, memuat 5 ayat berkaitan dengan ketentuna tentang perubahan Undang-undang.

20.Aturan Peralihan (3 Pasal)

13

21.Aturan Tambahan (2 Pasal)

G.HUBUNGAN ANTARA LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA BERDASARKAN UUD 1945

1.Hubungan Antara MPR dan Presiden

Karena Presiden tidak diangkat oleh MPR, maka Presiden tidak bertanggung jawab kepada MPR

2.Hubungan Antara MPR dan DPR

MPR terdiri atas anggota-anggota DPR dan DPD yang dipilih melalui Pemilu. Dengan demikina maka seluruh anggota MPR menurut UUD 1945 dipilih melalui Pemilu.

3.Hubungan Antara DPR dan Presiden

Sebagai sesama anggota badan legislatif maka DPR dan Presiden bersama-sama mempunyai tugas antara lain:

1) Membuat Undang-Undang (pasal 5 ayat 1, 20 dan 21), dan2) Menetapkan Undang-Undang tentang Anggaran (pendapatan dan Belanja Negara (pasal 23 ayat

1).

4.Hubungan Antara DPR dengan Mentri-Mentri

Hubungan kerjasama antara Presiden dengan DPR juga harus dilaksanankan dalam hal DPR menyatakan keberatannya terhadap kebijaksanaan mentri-mentri.

5.Hubungan Presiden dengan Mentri-Mentri

Presiden mengangkat dan memberhentikan mentri-mentrinya (pasal 17 ayat 2)

6.Hubungan Antara MA dengan Lembaga Negara Lainnya

Dalam pasal 24 ayat 1 UUD 1945 , kekuasaan kehakiman dilakukan oleh MA dan lain-lain Badan Kehakiman menurut susunan dan Kekuasaan Badan-Badan Kehakiman tersebut diatur menetapkan hubungan antara MA dengan lembanga-lembaga lainnya.

7.Hubungan Antara BPK dengan DPR

BPK bertugas memeriksa langsung tanggung jawab tentang keuangan negara dan hasil pemeriksaannya itu diberitahukan kepada DPR, DPD dan DPRD.

H.HAK ASASI MANUSIA MENURUT UUD 1945

14

1.Hak-Hak Asasi Manusia dan Permasalahannya

Hak-hak asasi manusia sebagai gagasan, paragiman serta kerangka konsepsual tidak lahir mendadak sebagaimana kita lihat dalam ‘Universal Declaration of Human Right’ 10 Desemeber 1948, namun melalui suatu proses yang cukup panjang dalam peradaban manusia.

Franklin Droosevelt,Presiden Amerika pada permulaan abad ke -20 memformlasikan empat macam hak-hak asasi yang kemudian di kenal “The Four Freedoms”yaitu:

1) Freedom of speech (kebebasan bicara dan memukakan pendapat)2) Freedom of religion (kebebasan beragama)3) Freedom from fear (kebebasan dari rasa takut)4) Freedom from want (kebebasan dari kemelaratan)

2.Penjabaran Hak-hak asasi Manusia dalam UUD 1945

Menurut Pancasila hakikat manusia adalah tersusun atas jiwa dan raga, kedudukan kodrat sebagai mahluk Tuhan dan mahluk pribadi, adapun sifat kodratnya sebagai mahluk individu dan mahluk sosial. Dalam pengertian inilah maka hak-hak asasi manusia tidak dapat dipisahkan dengan hakikat kodrat manusia tersebut.

Dalam rentangan berdirinya bangsa dan negara indonesia dalam pernyataan secara resmi deklarasi Bangsa Indonesia telah lebih dulu dirumuskan dari deklarasi Universal Hak-hak asasi Manusia PBB, karena Pembukaan UUD 1945 dan pasal-pasalnya diundangkan tanggal 18 Agustus 1945,sedangkan Deklarasi PBB ada pada tahun 1948. Perincian hak-hak asasi manusia dalam UUD 1945 terdapat pada pasal 28A- 28J.

BAB 8

PANCASILA SEBAGAI PERADIGMA KEHIDUPAN DALAM BERMASYARAKAT, BERBANGSA DAN BERNEGARA

A. PENGERTIAN PARADIGMA

Paradigma merupakan suatu asumsi-asumsi dasar dan asumsi-asumsi teoretis yang umum sehingga merupakan suatu sumber hukum-hukum, metode, serta penerapan dalam ilmu pengetahuan sehingga sangat menentukan sifat, ciri serta karakter ilmu pengetahuan itu sendiri.

Dalam masalah ini, istilah paradigma berkembang menjadi terminologi yang mengandung konotasi pengertian sumber nilai, kerangka pikir, orientasi dasar, sumber asas serta arah dan tujuan dari suatu

15

perkembangan, perubahan serta proses dalam suatu bidang tertentu termasuk dalam bidang pembangunan, reformasi maupun pendidikan.

B. PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA PEMBANGUNAN

Pembangunan nasional harus meliputi aspek jiwa yang mencakup akal, rasa dan kehendak, asepk raga, aspek individu, aspek makhluk sosial, aspek pribadi dan juga aspek kehidupan ketuhanannya. Kemudian dijabarkan dalam bebagai bidang pembangunan antara lain politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi serta agama.

C. PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA REFORMASI

Reformasi dengan melakukan perubahan dalam berbagai bidang yang sering diteriakkan dengan jargon reformasi total tidak mungkin melakukan perubahan terhadap sumbernya itu sendiri. Reformasi harus memiliki tujuan, dasar, cita-cita serta platform yang jelas dan bagi bangsa Indonesia Nilai-Nilai Pancasila itulah yang merupakan paradigma Reformasi Total tersebut.

GERAKAN REFORMASI

Awal keberhasilan gerakan Reformasi ditandai dengan mundurnya Presiden Soeharto pada 21 Mei 1998 yang kemudian disusul dengan dilantiknya Wakil Presiden Prof. Dr. B. J. Habibie menggantikan kedudukan Presiden. Kemudian diikuti dengan pembentukan Kabinet Reformass Pembangunan. Pemerintahan Habibie inilah yang merupakan pemerintahan transisi yang akan mengantarkan rakyat Indonesia untuk melakukan reformasi secara menyeluruh, terutama pengubahan 5 paket UU. Dengan demikian, reformasi harus diikuti juga dengan reformasi hukum bersama aparat penegaknya serta reformasi pada berbagai instansi pemerintahan.

PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA REFORMASI HUKUM

Perkembangan ilmu pengetahuan sangatlah pesat, sejalan dengan kemajuan jaman, begitu pula dengan cara berpikir masyarakat yang cenderung menyukai hal-hal yang dinamis. Semakin banyak penemuan-penemuan atau penelitian yang dilakukan oleh manusia, tidak menutup kemungkinan adanya kelemahan-kelemahan didalamnya, maka dari itu dari apa yang telah diciptakan atau diperoleh dari penelitian tersebut ada baiknya berdasar pada nilai-nilai yang menjadi tolak ukur kesetaraan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Yaitu sila pancasila.

Dengan berpedoman pada nilai-nilai pancasila, apapun yang diperoleh manusia dalam mengembangkan ilmu pengetahuan akan sangat bermanfaat untuk mencapai tujuan dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara indonesia guna melaksanakan pembangunan nasional, reformasi, dan pendidikan pada khususnya.

16

PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA REFORMASI POLITIK

Politik sangat berperan penting dalam peningkatan harkat dan martabat manusia, karena sistem politik negara harus berdasarkan hak dasar kemanusiaan, atau yang lebih dikenal dengan hak asasi manusia. Sehingga sistem politik negara pancasila mampu memberikan dasar-dasar moral, diharapakan supaya para elit politik dan penyelenggaranya memiliki budi pekerti yang luhur, dan berpegang pada cita-cita moral rakyat yang luhur. Sebagai warga negara indonesia manusia harus ditempatkan sebagai subjek atau pelaku politik, bukan sekedar objek politik yang diharapkan kekuasaan tertinggi ada pada rakyat. Kekuasaan adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Karena Pancasila sebagai paradigma dalam berpolitik, maka sistem politik di indonesia berasaskan demokrasi, bukan otoriter.

Berdasar pada hal diatas, pengembangan politik di indonesia harus berlandaskan atas moral ketuhanan, moral kemanusiaan, moral persatuan, moral kerakyatan, dan moral keadilan, apabila pelaku politik baik warga negara maupun penyelenggaranya berkembang atas dasar moral tersebut maka akan menghasilkan perilaku politik yang santun dan bermoral yang baik.

PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA REFORMASI EKONOMI

Sesuai dengan Paradigma Pancasila dalam pembangunan ekonomi, maka sistem dan pembangunan ekonomi berpijak pada nilai moral daripada pancasila. Secara khusus, sistem ekonomi harus mandasarkan pada moralitas ketuhanan, dan kemanusiaan. Hal ini untuk menghindari adanya pengembangan ekonomi yang cenderung mengarah pada persaingan bebas, yaitu yang terkuat dialah yang akan menang, seperti yang pernah terjadi pada abad ke-18, yaitu tumbuhnya perekonomian kapitalis. Dengan adanya kejadian pada abad ke-18 tersebut, maka eropa pada awal abad ke-19 bereaksi untuk merubah perkembangan ekonomi tersebut menjadi sosialisme komunisme, yang berjuang untuk nasib rakyat proletar yang sebelumnya ditindas oleh kaum kapitalis.

Ekonomi yang humanistik mendasarkan pada tujuan demi mensejahterakan rakyat luas, sistem ekonomi ini di kembangkan oleh mubyarto, yang tidak hanya mengejar pertumbuhan saja melainkan demi kemanusiaan dan kesejahteraan seluruh bangsa. Tujuan ekonomi adalah memenuhi kebutuhan manusia, agar manusia menjadi lebih sejahtera, oleh sebab itu kita harus menghindarkan diri dari persaingan bebas, monopoli dan yang lainnya yang berakibat pada penderitaan dan penindasan manusia.

D. AKTUALISASI PANCASILA

Aktualisasi Pancasila dapat dibedakan atas dua macam yaitu aktualisasi objektif dan subjektif. Aktualisasi objektif yaitu aktualisasi Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan kenegaraan yang meliputi kelembagaan negara antara lain legislatif, eksekutif maupun yudhikatif. Sedangkan aktualisasi subjektif adalah aktualisasi Pancasila pada setiap individu terutama dalam aspek moral dalam kaitannya dengan hidup negara dan masyarakat.

17

E. TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Pendidikan tinggi sebgai institusi dalam masyarakat bukanlah merupakan menara gading yang jauh dari kepentingan masyarakat malainkan, senantiasa mengemban dan mengabdi kepada masyarakat. Maka menurut PP no.60 Tahun 1999, bahwa perguruan tinggi memiliki tiga tugas pokok yang disebut Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu :

1) Pendidikan Tinggi2) Penelitian3) Pengabdian Kepada Masyarakat

F. BUDAYA AKADEMIK

Terdapat beberapa ciri masyarakat ilmiah sebgaai budaya akademik, yaitu :

1) Kritis2) Kreatif3) Objektif4) Analitis5) Konstruktif6) Dinamis7) Dialogis8) Menerima Kritik9) Menghargai Prestasi Ilmiah/Akademik10) Bebas dari Prasangka11) Menghargai Waktu12) Memiliki dan Menjunjung Tinggi Tradisi Ilmiah13) Berorientasi ke Masa Depan14) Kesejawatan/Kemitraan

SOAL BAB 6

1. Sebagai dasar negara, Pancasila merupakan suatu asas kerohanian dalam ilmu kenegaraan popular. Pancasila merupakan…

A. Ideologi

18

B. Pedoman hidupC. ParadigmaD. Dasar filsafat NegaraE. semua salah

2. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bersama-sama dengan pasal-pasal UUD 1945, disahkan oleh PPKI pada tanggal…

A. 10 Desember 1948B. 17 Agustus 1945C. 18 Agustus 1945D. 19 Agustus 1945E. 20 Agustus 1945

3. Pembukaan UUD 1945 memenuhi syarat adanya tertib hukum Indonesia, dibawah ini adalah Syarat-syarat tertib hukum Indonesia, kecuali…

A. Adanya kesatuan subjekB. Adanya kesatuan asas kerohanianC. Adanya kesatuan daerahD. Adanya kesatuan tujuanE. Adanya kesatuan waktu

4. Pembukaan UUD 1945 sebagai pokok kaidah negara yang fundamental, yang memuat pokok-pokok yaitu…

A. Dasar tujuan negaraB. Dasar filsafat negaraC. Bentuk negaraD. Ketentuan diadakannya UUD NegaraE. Semua benar

5. Menegaskan bahwa proklamasi kemerdekaan, menjadi permulaan dan dasar hidup kebangsaan dan kenegaraan bagi seluruh orang Indonesia yang luhur dan suci dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Diatas adalah salah satu tujuan pembukaan Pancasila yang terdapat dalam alinea…

A. Alinea I & IIB. Alinea IIC. Alinea IVD. Alinea IIIE. Alinea I

6. Pancasila sebagai asas-asas dasar umum dari hukum atau dalam istilah filsafat hukum, disebut…A. Hukum KodratB. Hukum EtisC. Hukum FormalD. Hukum TuhanE. Hukum Filosofis

7. Bagian keempat, Pembukaan UUD 1945 mempunyai hubungan yang bersifat ‘kausal organis’ dengan Batang Tubuh UUD 1945,berikut ini adalah salah satu hubungan Pembukaan UUD 1945 dengan Batang Tubuh UUD 1945 yaitu….

19

A. Negara Indonesia berbentuk ParlementerB. Ditetapkannya dasar kerokhanian NegaraC. Berlakunya UUDSD. UUD yang belum di tentukanE. Diatur dalam Pembukaan UUD 1945

8. Dengan dicantumkannya Pancasila secara formal di dalam pembukaan UUD 1945, maka Pancasila memperoleh kedudukan sebagai norma dasar hukum positif.Dibawah ini penyimpulan berdasarkan tempat terdapatnya pancasila secara formal, kecuali…

A. Bahwa Pancasila adalah pelengkap dari Pembukaan UUD 1945B. Bahwa rumusan Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia,C. Bahwa Pembukaan UUD 1945, merupakan Pokok Kaidah Negara yang Fundamental dan

tata tertib hukum IndonesiaD. Bahwa dengan demikian Pembukaan UUD 1945 berkedudukan dan berfungsiE. Bahwa Pancasila dengan demikian dapat disimpulkan mempunyai hakikat, sifat,

kedudukan dan fungsi sebagai Pokok Kaidah Negara yang Fundamental9. Secara material tertib hukum Indonesia dijabarkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam

Pancasila. Pancasila sebagai sumber hukum indonesia meliputi…A. Sumber bentuk dan sifatB. Sumber materiC. Sumber nilaiD. B dan C benarE. A, B, dan C benar

10. Kebersatuan antara Proklamasi dengan Pembukaan UUD 1945, salah satu alasannya adalah…A. Disebutkan kembali pernyataan Proklamasi Kemerdekaan dalam aliena ke-2 PembukaanB. Ditetapkannya Pembukaan UUD 1945 pada tanggal 18 Agustus bersama-sama dengan

ditetapkannya UUD, Presiden dan Wakilnya merupakan realisasi tidak lanjut Proklamasi

C. Pembukaan UUD 1945 pada hakikatnya adalah suatu pernyataan kemerdekaan secara khusus

D. Disebutkan kembali pernyataan Proklamasi Kemerdekaan dalam aliena ke-1 PembukaanE. Pembukaan UUD 1945 adalah penglengkap dari Proklamasi Kemerdekaan

SOAL BAB 7

1. Amandemen terhadap UUD 1945 dilakukan oleh bangsa Indonesia sejak tahun 1999, dimana amandemen pertama dilakukan dengan memberikan tambahan dam perubahan terhadap…

A. 5 pasal UUD 1945B. 3 pasal UUD 1945C. 9 pasal UUD 1945D. 10 pasal UUD 1945E. 11 pasal UUD 1945

20

2. Yang disebut dengan hukum dasar tertulis adalah…A. PancasilaB. ConvensiC. PembukaanD. UUDE. UUDS

3. Convensi adalah Hukum Dasar yang tidak tertulis, yaitu aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara meskipun sifatnya tidak tertulis.Berikut sifat-sifat convensi,kecuali…

A. Merupakan kebiasan yang berulang kali dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara.

B. Tidak bertentangan dengan UUD dan berjalan sejajar.C. Diteriman oleh rakyat.D. Fleksibel E. Bersifat sebagai pelengkap.

4. Dibawah ini yang termasuk contoh Convensi adalah..A. Penyambilan keputusan berdasrkan musyawarah untuk mufakat.B. Pidato kenegaraan Presiden RI setiap tanggal 16 Agustus dalam sidang DPRC. Pidato Presiden yang diucapkan sebagai keterangan Pemerintah tentang Rancangan

Anggaran Pendapat dan Belanja Negara pada minggu pertama bulan Januari setiap tahunnya.

D. Semua benarE. Semua salah

5. Demokrasi sebagai sistem pemerintahan dari rakyat, dalam arti rakyat harus ikut serta dalam pemerintahan untuk mewujudkan suatu cita-citanya.Secara umum di dalam sistem pemerintahan yang demokratis senantiansa mengandung unsur-unsur yang paling penting dan mendasar yaitu, kecuali…

A. Keterlibatan warganegara dalam pembuatan keputusan politik.B. Tingkat persamaan tertentu di antara warganegara.C. Tingkat kebebasan atau kemerdekaan tertentu yang diakui dan dipakai oleh

warganegara.D. Suatu sistem perwakilan.E. Suatu sistem pemilihan kekuasaan yang minoritas.

6. Konsep kekuasaan negara menurut demokrasi sebagai terdapat dalam UUD 1945 adalah:A. Kekuasaan di tangan rakyatB. Pembagian kekuasaanC. Pembatasan kekusaanD. B dan C benarE. Semua benar

7. Konsep Partisipasi menurut UUD 1945 terdapat dalam…A. Pasal 27, 28 dan 30 UUD 1945B. Pasal 28 dan 29 UUD 1945C. Pasal 30 UUD 1945D. Pasal 27,28 dan 29 UUD 1945E. Semua salah

21

8. Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintah menurut UUD 1945. Disebut pada pasal..

A. Pasal 27 ayat 1B. Pasal 1 ayat 2C. Pasal 2 ayat 1D. Pasal 4 ayat 1E. Pasal 30 ayat 1

9. Dalam UUD 1945 hasil amandemen 2002 ini diatur secara eksplisit tentang Pemilihan Umum. Pemilihan Umum dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali,diatur pada pasal…

A. Pasal 22E ayat 1 B. Pasal 23E ayat 1C. Pasal 17 ayat 1D. Pasal 17 ayat 2E. Pasal 18 ayat 1

10. Perincian hak-hak asasi manusia dalam UUD 1945 terdapat pada pasal…A. Pasal 27B. Pasal 30C. Pasal 28D. Pasal 25E. Pasal 29

SOAL BAB 8

1. Suatu asumsi-asumsi dasar dan asumsi-asumsi teoretis yang umum sehingga merupakan suatu sumber hukum-hukum, metode, serta penerapan dalam ilmu pengetahuan sehingga sangat menentukan sifat, ciri serta karakter ilmu pengetahuan itu sendiri, adalah definisi dari…

A. IdeologiB. ParadigmaC. NilaiD. NormaE. Convensi

2. Pembangunan nasional harus meliputi aspek jiwa yang mencakup akal, rasa dan kehendak, asepk raga, aspek individu, aspek makhluk sosial, aspek pribadi dan juga aspek kehidupan ketuhanannya. Dibawah ini dijabarkan bebagai bentuk paradigm dibidang pembangunan antara lain, kecuali…

A. Sosial dan budayaB. PendidikanC. TeknologiD. HukumE. Reformasi

3. Awal keberhasilan gerakan Reformasi ditandai dengan mundurnya Presiden Soeharto pada tanggal…

A. 21 Mei 1998B. 1 Oktober 1998C. 22 Mei 1998

22

D. 20 September 1997E. 10 Desember 2002

4. Sistem dan pembangunan ekonomi berpijak pada nilai moral daripada pancasila,merupakan pengertian dari…

A. Pancasila sebagai paradigma reformasi politikB. Pancasila sebagai paradigma reformasi ekonomiC. Pancasila sebagai paradigma reformasi hukumD. Pancasila sebagai paradigma pembangunanE. Pancasila sebagai paradigma pengembangan social budaya

5. Karena Pancasila sebagai paradigma dalam berpolitik, maka sistem politik di indonesia berasaskan…

A. OtoriterB. LiberalC. DemokrasiD. KomunismeE. Fasisme

6. Aktualisasi Pancasila pada setiap individu terutama dalam aspek moral dalam kaitannya dengan hidup negara dan masyarakat, merupakan pengertian aktualisasi Pancasila secara…

A. LuasB. SempitC. ObjektifD. KhususE. Subjektif

7. Menurut PP no.60 Tahun 1999, bahwa perguruan tinggi tugas pokok yang disebut Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu :

A. Pendidikan tinggiB. PenelitianC. Pengabdian kepada masyarakatD. A dan D benarE. A, B dan C benar

8. Reformasi harus memiliki tujuan, dasar, cita-cita serta platform yang jelas dan bagi bangsa Indonesia Nilai-Nilai Pancasila, merupakan definisi…

A. Paradigma Reformasi TotalB. Paradigma Reformasi HukumC. Paradigma Reformasi PolitikD. Paradigma Reformasi EkonomiE. Paradigma Pembangunan

9. Dibawah ini terdapat beberapa ciri masyarakat ilmiah sebagai budaya akademik, kecuali…A. KritisB. KreatifC. Objektif D. DinamisE. Statis

10. Memenuhi kebutuhan manusia, agar manusia menjadi lebih sejahtera,merupaka tujuan dari…A. Pendidikan

23

B. HukumC. PolitikD. EkonomiE. Pembangunan

24