REFLEKSI KRITIS AMANDEMEN UNDANG-UNDANG DASAR REPUBLIK INDONESIA 1945

PENDIDIKAN PANCASILA KELAS G

Dosen Pengampu : Dra. MD. Susilowati, M. Hum.

Oleh Kelompok 7 :

- Dienna C. S. (090903902)- Dorotea Aninditya P. A. (090903883)- Hilarius Harry Hariadhy (120904602)- Themy Prasetyo (120904614)- Christian Denny S. (120904628)

Program Studi Ilmu Komunikasi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Atma Jaya Yogyakarta

2013

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berbicara mengenai undang-undang, tentunya kita tidak bisa terlepas pada

pemikiran umum tentang arti kata undang-undang secara harafiah yang merupakan

sekumpulan peraturan yang berguna sebagai pedoman suatu bangsa untuk mencapai

tujuan bersama. Indonesia memiliki undang-undang yang disebut sebagai Undang-

undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-undang dasar 1945

yang dimiliki bangsa Indonesia ini dibentuk sesaat setelah proklamasi kemerdekaan

dikumandangkan oleh Ir. Soekarno dan juga Mohammad Hatta. Undang-undang dasar

menjadi sangat penting dalam usaha membangun suatu negara yang merdeka dan

bebas dari jajahan negara lainnya (membentuk negara sendiri). Atas dasar itulah,

sehari setelah dikumandangkan proklamasi kemerdekaan (18 Agustus 1945)

dibentuklah suatu sidang untuk merumuskan undang-undang dasar yang menjadi

pedoman bangsa Indonesia dalam berpikir, bersikap, dan bertindak terhadap setiap hal

maupun tantangan yang ada di dalam kehidupan.

Undang-undang memang menjadi pedoman dasar dalam kehidupan bangsa

Indonesia. Namun, suatu undang-undang akan semakin hilang relevansinya seiring

berjalannya waktu. Hal ini karena sifat manusia dan lingkungan yang selalu dinamis

atau bergerak dan berubah. Sedangkan, undang-undang lebih bersifat statis atau

cenderung mengalami perubahan yang lambat dibandingkan dengan perkembangan

manusia. Maka dari itulah, perlu adanya amandemen undang-undang dasar suatu

negara. Amandemen adalah penyempurnaan atau penambahan terhadap pasal-pasal

dalam undang-undang dengan tujuan mengikuti perkembangan zaman. Suatu

amandemen biasanya dilaksanakan karena beberapa hal maupun tujuan mendasar,

seperti : untuk menyempurnakan pasal-pasal tertentu yang ada di dalam undang-

undang, menjelaskan dengan lebih baik akan suatu pasal yang memiliki multi-tafsir

(penafsiran ganda terhadap suatu pasal tertentu), menjaga relevansi antara undang-

undang yang ada dengan keadaan lingkungan atau kehidupan yang semakin

berkembang, dan lain sebagainya. Namun, bagaimanapun juga, suatu amandemen

harus dilaksanakan tanpa merubah konsep dasar proklamasi dan Pembukaan Undang-

undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan dengan tetap mempertahankan

sistem pemerintahan presidensiil (menetapkan presiden sebagai kepala negara

sekaligus kepala pemerintahan dalam suatu negara). Selain itu, amandemen harus

bersifat addendum. Addendum merupakan sifat dalam mengamandemen pasal

undang-undang dengan menyertakan naskah atau pasal asli sebelum direvisi atau

amandemen (tanpa menghilangkan pasal asli). Suatu pihak yang ingin melakukan

amandemen terhadap undang-undang dasar Indonesia tentunya juga harus meneliti

terlebih dahulu undang-undang yang telah ada sebelumnya. Sehingga, meminimalisir

terjadinya tabrakan antara pasal-pasal yang ada antara pasal yang setelah

diamandemen dengan pasal yang sebelumnya ada.

Pada intinya, suatu amandemen sangatlah penting dilakukan. Amandemen

dilakukan dengan tujuan untuk mengembangkan atau menyempurnakan suatu pasal-

pasal yang ada dalam undang-undang dasar agar menjadi semakin relevan terhadap

perkembangan zaman yang terus dinamis, terlebih manusia dan lingkungannya. Agar,

suatu undang-undang dapat benar-benar menjadi pedoman masyarakat untuk berpikir,

bersikap, dan bertindak sesuai dengan yang diharapkan.

1.2. Rumusan Masalah

- Bagaimana relevansi UUD 1945 dengan zaman sekarang?

- Mengapa suatu undang-undang perlu diamandemen?

- Bagaimana refleksi kritis terhadap amandemen UUD 1945?

1.3. Tujuan Penulisan

- Untuk mengetahui relevansi antara UUD 1945 dengan zaman sekarang.

- Untuk mengetahui tujuan dilakukannya amandemen terhadap undang-undang.

- Untuk melakukan refleksi secara kritis terhadap amandemen UUD 1945.

1.4. Landasan Teori

Pada awalnya, Jepang menyadari bahwa kedudukan mereka semakin terdesak

dan tidak dapat dihindarkan lagi bahwa tuntutan diberikannya kemerdekaan kepada

Indonesia oleh para pemimpin negara. Kemudian, untuk menepati janjinya, Perdana

Menteri Jepang pada saat itu – Koiso – membentuk BPUPKI (Badan Penyelidikan

Usaha-usaha Kemerdekaan Indonesia) yang kemudian diberikan janji kemerdekaan

pada September 1945. BPUPKI dibentuk tanggal 29 April 1945. BPUPKI juga

disebut Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai dan diketuai oleh Dr. Radjiman Widyodiningrat

dan R.P. Soeroso sebagai wakil ketuanya. Tujuannya adalah untuk memikirkan,

merancang, serta mengawasi segala sesuatu yang menyangkut mengenai persiapan

kemerdekaan Indonesia di kemudian hari. Pada masa sidang pertama yang

berlangsung dari tanggal 28 Mei hingga 1 Juni 1945, Ir. Soekarno menyampaikan

gagasan tentang "Dasar Negara" yang diberi nama Pancasila. Pada tanggal 22

Juni 1945, 38 anggota BPUPKI membentuk Panitia Sembilan yang terdiri dari 9

orang untuk merancang Piagam Jakarta yang akan menjadi naskah Pembukaan UUD

1945.

Kemudian, semua rangkaian di atas berpucak pada satu tanggal yang menjadi

sangat penting dalam sejarah kemerdekaan bangsa Indonesia. Akhirnya, setelah

sekian lama bangsa Indonesia dijajah, Indonesia dapat memproklamasikan dan

memerdekakan dirinya dari para penjajah negara lain. Hal ini tidak lain dan tidak

bukan merupakan perjuangan dari para pahlawan dan para masyarakat Indonesia

dalam hal mengusir penjajah yang pada saat itu Indonesia masih dikuasai oleh negara

Jepang. Ir. Soekarno memproklamirkan kemerdekaan bangsa Indonesia pada tanggal

17 Agustus 1945 di Jl. Pegangsaan Timur no. 56 Jakarta Pusat yang dihadiri oleh

ribuan orang yang ingin menyaksikan dan telah menunggu-nunggu kebebasan mereka

dari para penjajah. Kemudian setelah diproklamirkannya kemerdekaan Indonesia,

perjuangan para pembentuk bangsa belum selesai. Karena, satu hal yang penting yang

harus dimiliki oleh suatu negara yang berdiri adalah memiliki suatu undang-undang

atau aturan yang menjadi pedoman bagi masyarakatnya dalam berpikir, bersikap, serta

bertindak dalam kehidupan. Maka dari itu, pada tanggal 18 Agustus 1945, dibentuklah

sidang untuk menetapkan undang-undang dasar, memilih presiden dan wakil presiden

di gedung Pejambon, Jakarta. Sidang tersebut dipimpin oleh Ir. Soekarno sebagai

ketua dan Mohammad Hatta sebagai wakil ketua. Sehingga, pada saat itu terciptalah

undang-undang dasar negara republik Indonesia yang kini kita jadikan sebagai

pedoman dalam berpikir, bersikap, dan berperilaku kita dalam kehidupan sehari-hari.

Selain itu, mengenai bentuk negara misalnya, dianggap oleh para anggota sebagai

masalah yang sangat penting. Maka sebelum diadakan pemungutan suara antara

republik atau kerajaan, terlebih dahulu secara khidmat diadakan doa dan

mengheningkan cipta, supaya Tuhan memberikan pikiran yang suci dan murni dalam

pemilihan antara dua bentuk negara tersebut. Dengan suara mutlak, maka bentuk

negara ditetapkan sebagai negara kesatuan yang berbentuk republik. Mengenai bentuk

negara yang didirikan itu di luar sidang PPKI sempat mengundang kericuhan. Dalam

sidang yang terakhir pada tanggal 16 Juli 1945 yang berjalan secara marathon,

akhirnya sidang dapat menyetujui rancangan hukum negara Indonesia yang terdiri

atas 3 bagian, yaitu:

1. Pernyataan Indonesia Merdeka

2. Pembukaan yang memuat Pancasila secara lengkap

3. Batang Tubuh UUD yang tersusun atas pasal-pasal

BAB 2

PEMBAHASAN

2.1. Relevansi UUD 1945 dengan Zaman Sekarang

Secara tidak sempurna atau informal, kami memaknai kata relevansi sebagai

suatu kata yang merujuk pada keterkaitan antara satu hal dengan hal yang lainnya.

Tentunya, dalam topik bahasan ini adalah relevansi atau keterkaitan antara UUD 1945

dengan perkembangan zaman yang terus berjalan dari dulu hingga detik ini.

Perkembangan zaman yang semakin maju dan berkembang tidak hanya

mempengaruhi kehidupan manusia dari segi ekonomi, pendidikan, budaya, dan

teknologi saja. Namun, perkembangan tersebut juga mempengaruhi efektivitas UUD

1945 yang menjadi pedoman dasar dalam berbangsa dan bernegara di negara

Indonesia. Seiring berjalannya waktu dan berkembangnya zaman, perlu adanya

penyesuaian kembali antara apa yang ada dalam pasal-pasal UUD 1945 dengan

perkembangan yang ada dalam kehidupan. Karena, jika tidak disesuaikan atau tidak

diamandemen, maka bisa jadi peraturan yang tercantum dalam UUD 1945 tidak

lengkap atau memiliki kekurangan dalam mengatur suatu hal. Hal tersebut

dikarenakan belum adanya aturan mengenai hal yang berkaitan dengan perkembangan

sesuatu bidang di dalam kehidupan kita. Misalnya saja perundangan yang mengatur

tentang internet. Bisa jadi, hari ini, UUD 1945 masih efektif dalam mengatur

mengenai hal yang berhubungan dengan internet (hacking, cracking, dll), namun coba

bayangkan dalam 10 tahun ke depan. Jika 10 tahun ke depan pasal-pasal di dalam

UUD 1945 tidak diamandemen, maka bisa jadi akan terjadi pelanggaran yang

menyangkut masalah perkembangan itu sendiri. Seperti dalam contoh tadi, bisa jadi

10 tahun lagi internet bisa digunakan untuk menguasai dunia. Untuk itu, perlu adanya

amandemen atau penyempurnaan pasal-pasal yang ada dalam peraturan undang-

undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945 tersebut.

2.2. Tujuan Dilakukannya Amandemen Undang-Undang

Seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa perkembangan dalam kehidupan

akan selalu terjadi. Hal tersebut memaksa hampir di segala bidang harus mengikuti

perkembangan tersebut, khususnya UUD 1945 agar dapat relevan dengan

perkembangan zaman. Tujuan dilakukannya amandemen adalah untuk

menyempurnakan, memperbaiki, dan melengkapi, serta menjelaskan kembali setiap

poin-poin aturan yang terkandung dalam setiap pasal yang ada dalam UUD 1945. Hal

ini ditekankan untuk menambah efektif UUD 1945 sebagai pedoman hidup berbangsa

dan bernegara oleh warga Indonesia. Tentunya, suatu perilaku amandemen tidak

dilakukan tanpa alasan. Adapun beberapa alasan kenapa suatu pasal diamandemen

adalah : adanya pasal-pasal yang kurang jelas baik aturannya maupun sanksi yang

diberikan atas aturan tersebut, kemudian ada juga alasan yang hampir mirip yaitu

adanya pasal yang menimbulkan multi-tafsir (dapat ditafsirkan dalam berbagai

gambaran sekaligus memiliki ambiguitas dalam pasal tersebut) bagi orang yang

membaca peraturan tersebut. Sekaligus tujuan utama dari proses amandemen adalah

untuk merelevankan pedoman yang ada dalam UUD 1945 terhadap perkembangan

zaman yang semakin pesat di dalam kehidupan.

1.3. Refleksi Kritis Terhadap Amandemen UUD 1945

Di sini, kami ingin mencoba merefleksikan, sejauh mana amandemen UUD

1945 memiliki efektivitas serta relevansi pada perkembangan zaman. Berikut ini

beberapa pasal hasil amandemen yang coba kami amati dan pahami :

Pasal 7

Sebelum Amandemen

Presiden dan wakil presiden memegang jabatannya selama lima tahun, dan

sesudahnya dapat dipilih kembali.

Sesudah Amandemen

Presiden dan wakil presiden memegang jabatannya selama lima tahun, dan

sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk 1 kali

masa jabatan. (Perubahan pertama tahun 1999 pasal 7)

Refleksi :

Ketidakjelasan terdapat pada pasal 7 sebelum amandemen. Dalam pasal ini

mengandung sifat multi-tafsir (penafsiran ganda yang disebabkan oleh ambiguitas)

yang menyatakan berarti presiden dan wakil presiden bisa menjabat seumur hidup

atau dipilih berkali-kali (lebih dari dua kali) sehingga menghasilkan kekuasaan

absolut serta otoriter dari pihak presiden dan wakil presiden itu sendiri.

Namun, sesudah di amandemen, isi dari pasal tersebut menjadi jelas yaitu

presiden yang dipilih masyarakat hanya dapat terpilih untuk dua kali masa jabatan

paling banyak. Contoh kasus terjadinya penyimpangan akibat multi-tafsir (penafsiran

ganda) dari pasal 7 sebelum di amandemen, yaitu:

1. Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno. Presiden Soekarno menyatakan

dirinya sebagai Presiden seumur hidup.

2. Pada masa Presiden Soeharto, beliau menjabat selama 7 kali masa jabatan karena

didukung dengan sebagian besar kekuasaan di segala bidang dengan ke-

otoriteran-nya.

Pasal 33

Sebelum Amandemen

1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat

hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh

negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Sesudah Amandemen

Menambah 2 ayat :

1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat

hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh

negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

4. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi

dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan,

berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan

kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam

undang-undang.

(Perubahan keempat tahun 2002)

Refleksi:

Sebelumnya, pada pasal 33 ini masih kurang jelas dalam hal efisiensi. Pasal

sebelum amandemen pada ayat ke tiga tersebut menjelaskan bahwa bumi dan air dan

kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan

untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Sepintas ayat tersebut sudah jelas memiliki

tujuan yang baik karena memehatikan nasib rakyat. Namun, akankah lebih baiknya

jika ayat tersebut ditambahkan kalimat ‘secara efisien’. Mungkin dengan penambahan

tersebut, pihak negara tidak menjadi rakus dalam mempergunakan kekayaan alam

yang ada namun lebih memperhatikan bagaimana efisiensi penggunaan kekayaan

alam tersebut. Terlebih saat ini, kenyataan tidak seperti apa yang diharapkan.

Sekarang kekayaan di Indonesia bukan lagi dimiliki oleh pihak negara Indonesia,

namun juga orang asing atau perusahaan luar negeri yang membuka lahan perusahaan

di Indonesia (seperti : P.T. Freeport di Papua) yang tentunya juga mempergunakan

sumber daya dan kekayaan alam bangsa Indonesia namun bukan untuk kepentingan

bangsa Indonesia. Tapi untuk kepentingan pemilik perusahaan dan orang-orang yang

bekerja dalam perusahaan tersebut saja. Seharusnya, pemerintah juga turut berperan

penting dalam menjaga keefektifan pasal ini, begitu banyak cara yang dapat dilakukan

oleh pemerintah. Misalnya saja dengan membatasi pembuatan perusahaan di lahan

Indonesia yang menggunakan kekayaan sumber daya Indonesia. Bisa juga membuat

peraturan bahwa setiap perusahaan yang ada di Indonesia wajib untuk ikut serta

menjaga kekayaan bangsa Indonesia yang ditujukan bagi kesejahteraan warga, dan

masih banyak cara yang lain yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam mendukung

terciptanya relevansi dan keefektifan dari pasal ini terhadap kenyataan yang ada

dalam kehidupan.

Pasal 31

Sebelum Amandemen

1. Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran.

2. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pengajaran

nasional, yang diatur dengan undang-undang.

Sesudah Amandemen

1. Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.

2. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah

wajib membiayainya.

3. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan

nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia

dalam rangka mencedaskan kehidupan bangsa, yang diatur dalam undang-

undang.

4. Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua

puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari

anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan

penyelenggaraan pendidikan nasional.

5. Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan

menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan

peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

(Perubahan keempat tahun 2002)

Refleksi:

Pada pasal ini sebelum amandemen terlihat sekali bahwa pemerintah hanya

memberikan hak dan mengusahakan saja. Tetapi sesudah diamandemen, ayat-ayat

yang ada dalam pasal ini semakin baik adanya. Salah satunya karena dalam ayat ini,

pemerintah dihimbau untuk benar-benar berperan aktif dalam rangka membantu

rakyat tidak mampu maupun kekurangan dalam hal mendapatkan suatu keadilan,

khususnya dalam hal ini dalam bidang pendidikan. Selain itu juga, dalam amandemen

ayat pada pasal 31 ini, pemerintah lebih menjunjung tinggi nilai kepercayaan agama

dan persatuan bangsa melalui ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal tersebut begitu

jelas memiliki manfaat yang baik bagi rakyat Indonesia, dimana agar masyarakat

Indonesia bisa mengalami kemajuan dalam kehidupannya tanpa menghilangkan nilai-

nilai akhlak moral dan kepercayaan yang ada pada dirinya. Kini, merupakan tugas

yang tidak mudah bagi pemerintah dan warga negara Indonesia dalam

mewujudkannya menjadi kenyataan, melihat di tahun-tahun sebelumnya hal ini masih

kurang maksimal mendapatkan perhatian oleh pemerintah. Namun, semoga harapan

tersebut mampu menjadi kenyataan sehingga bangsa Indonesia lebih mengarah

menuju ke arah yang lebih baik lagi di kemudian hari.

BAB 3

PENUTUP

3.1. Kesimpulan

Seiring perkembangan zaman, pastinya kita akan selalu mengalami

perkembangan pula. Perkembangan tersebut akan sangat berpengaruh pada hampir

semua bidang dalam kehidupan. Dalam bidang yang berhubungan dengan peraturan

perundangan, perlu diadakannya amandemen. Amandemen merupakan salah satu

jalan untuk mencapai kesempurnaan serta keefektifan aturan yang ada dalam UUD

1945 terhadap perkembangan zaman tersebut. Namun, perlu diingat juga bahwa

sebelum melakukan amandemen, sebaiknya diadakan penelitian secara lebih cermat

terlebih dahulu. Hal tersebut dilakukan agar proses dalam mengamandemen tidak

menyebabkan pertentangan dengan ayat-ayat maupun pasal-pasal yang lain dalam

UUD 1945. Tentunya, amandemen sebaiknya dilakukan demi menyempurnakan,

memperbaiki, memperjelas, dan melengkapi aturan-aturan yang tadinya masih bersifat

ambigu atau kurang jelas. Sehingga, aturan yang terdapat dalam UUD 1945 dapat

secara efektif diterapkan sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Terkhusus juga agar UUD 1945 dapat menjadi sumber atau pedoman berbangsa dan

bernegara yang relevan terhadap perkembangan zaman yang semakin berkembang di

setiap detiknya.

Di samping itu semua, kita hendaknya sebagai seorang warga negara juga

turut mengawasi serta mengkritisi ayat-ayat maupun pasal-pasal yang ada baik

sebelum maupun yang sesudah diamandemen. Agar kita juga mampu membantu

pemerintah dalam mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan dan tercantum

dalam pembukaan undang-undang dasar tahun 1945. Terlebih, tidak hanya

mengawasi dan mengkritisi, namun jauh lebih baik lagi jika kita turut berperan aktif

dalam mencapai tujuan negara berdasarkan aturan dan pedoman yang terdapat dalam

UUD 1945 tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Prawirosoedirdjo, Soemali dkk. 1986. Sejarah Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945

dan Pancasila. Jakarta : Sapdodadi.

Tim Penyusun. 1983. UUD 1945. P-4. GBHN (TAP NO: II/MPR/1983). Jakarta : UIP.

Widarta. 2003. Naskah Amandemen UUD ’45 th. 2002. Yogyakarta : Pustaka Kendi.

http://carapedia.com/sistem_pemerintahan_presidensiil_info217.html (diakses pada

tanggal 23 April 2013)

http://id.wikipedia.org/wiki/Proklamasi_Kemerdekaan_Indonesia (diakses pada

tanggal 23 April 2013)