rencana aksi nasional penurunan emisi gas rumah … · nasional penurunan emisi gas rumah kaca ......
TRANSCRIPT
RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA
Draft Perpres RAN-GRK versi Desember 2010
- 2 -
Draft, 8 Desember 2010
RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ..... TAHUN 2010
TENTANG
RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang
baik dan sehat merupakan amanat UUD 1945 yang perlindungan dan pemenuhannya harus senantiasa diupayakan oleh pemerintah;
b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti kesepakatan Copenhagen Accord hasil The Conference of Parties ke-15 (COP-15) di Copenhagen dan memenuhi komitmen Pemerintah Indonesia dalam pertemuan G-20 Pittsburg menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 26% dengan usaha sendiri dan mencapai 41% jika mendapat bantuan internasional pada tahun 2020 dari kondisi tanpa adanya rencana aksi (business as usual/BAU), perlu disusun langkah-langkah untuk menurunkan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK);
c. bahwa posisi geografis Indonesia sangat rentan terhadap dampak dari perubahan iklim sehingga perlu dilakukan upaya untuk menanggulangi dampak tersebut melalui upaya mitigasi perubahan iklim bersama masyarakat global;
d. bahwa upaya penurunan emisi gas rumah kaca sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan c dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah pelaku ekonomi dan masyarakat sebagai upaya untuk mitigasi perubahan iklim di Indonesia, baik menggunakan pendanaan yang bersumber dari dalam negeri maupun dari luar negeri;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf d perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK);
- 3 -
Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Framework Convention on Climate Change (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3557);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengesahan Protokol Kyoto atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Perubahan Iklim (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4403);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP) Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5058);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5059);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4597);
10. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010 – 2014;
- 4 -
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA (RAN-GRK).
Pasal 1
Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:
1. Perubahan iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi dan konsentrasi GRK di atmosfer secara global dan selain itu juga berupa perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan.
2. Mitigasi perubahan iklim adalah usaha pengendalian untuk mengurangi risiko akibat perubahan iklim melalui kegiatan yang dapat menurunkan emisi/meningkatkan penyerapan gas rumah kaca dari berbagai sumber emisi.
3. Gas Rumah Kaca (GRK) adalah gas yang terkandung dalam atmosfer baik alami maupun antropogenik, yang menyerap dan memancarkan kembali radiasi inframerah
4. Serapan Gas Rumah Kaca adalah diserapnya gas rumah kaca yang ada di atmosfer kembali ke dan disimpan di sistem lahan
5. Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK) adalah dokumen kerja yang menyediakan landasan bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat serta pelaku ekonomi untuk pelaksanaan berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung menurunkan emisi Gas Rumah Kaca dalam periode 2010-2020 yang sesuai dengan target pembangunan nasional.
6. Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) adalah dokumen kerja yang menyediakan landasan bagi Pemerintah Daerah, masyarakat dan pelaku ekonomi untuk pelaksanaan berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung menurunkan emisi Gas Rumah Kaca dalam periode 2010-2020 yang sesuai dengan target pembangunan daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selanjutnya disebut APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- 5 -
9. Inventarisasi GRK adalah kegiatan untuk memantau dan menghitung tingkat dan status gas rumah kaca dari berbagai sumber emisi (sources) dan penyerapnya (sink) akibat kegiatan manusia (antropogenik).
10. Emisi GRK adalah lepasnya GRK ke atmosfer pada suatu area dalam jangka waktu tertentu.
11. Tingkat emisi GRK adalah tingkat konsentrasi dan komposisi emisi GRK pada satu waktu tertentu.
12. Terukur (Measurable) adalah tindakan/kegiatan untuk melihat pencapaian status emisi atau peningkatan serapan GRK yang dihasilkan dari kegiatan mitigasi perubahan iklim yang bersifat nyata dan dapat diukur besarannya.
13. Terlaporkan (Reportable) adalah tindakan/kegiatan pelaporan dari besaran emisi yang diukur dari pelaksanaan kegiatan mitigasi sesuai dengan format pelaporan yang dilengkapi dengan daftar dokumen-dokumen pendukung terkait kegiatan mitigasi yang dilakukan diantaranya bentuk kegiatan mitigasi, teknologi dan sumber pendanaan yang digunakan guna keperluan proses verifikasi.
14. Terverifikasi (Verifiable) adalah tindakan/kegiatan pengujian terhadap besaran emisi yang dilaporkan dari pelaksanaan kegiatan mitigasi yang didukung oleh tersedianya dokumen-dokumen pendukung yang diperlukan untuk verifikasi.
15. Pembangunan berkelanjutan adalah proses pembangunan yang berprinsip memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan.
16. Kegiatan inti adalah kegiatan yang berdampak langsung pada penurunan emisi GRK dan penyerapan GRK
17. Kegiatan pendukung dalah kegiatan yang tidak berdampak langsung pada penurunan emisi GRK tapi mendukung pelaksanaan kegiatan inti
Pasal 2
(1) Menetapkan Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca selanjutnya disebut RAN-GRK, yang merupakan dokumen perencanaan untuk penurunan emisi GRK sebesar 26% dalam periode tahun 2010-2020 dan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP 2005-2025) dan Rencana Pembangunan Jangan Menengah (RPJM) pada periode tersebut.
(2) RAN-GRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Lampiran Peraturan Presiden ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
- 6 -
(3) Lampiran peraturan presiden ini terdiri atas dua lampiran:
a. Lampiran 1 : Matriks Kegiatan Inti
b. Lampiran 2 : Matriks Kegiatan Pendukung
Pasal 3
(1) Kegiatan dalam RAN-GRK sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) mencangkup bidang-bidang sebagai berikut:
a. Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lahan Gambut;
b. Bidang Energi, Industri dan Transportasi;
c. Bidang Pengelolaan Limbah.
(2) Kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan kriteria:
a. secara langsung menurunkan emisi GRK melalui penghitungan yang dapat diukur, dilaporkan dan diverifikasi, dan/atau merupakan prasyarat bagi pelaksanaan kegiatan yang menurunkan emisi GRK;
b. menghasilkan penurunan emisi GRK dengan biaya satuan termurah dan/atau merupakan kegiatan yang terintegrasi untuk mencapai sasaran prioritas pembangunan secara berkelanjutan (co-benefit);
c. Secara tidak langsung menurunkan emisi GRK, baik berupa kebijakan, peningkatan kapasitas manusia dan kelembagaan, sosialisasi, penelitian tentang potensi penurunan GRK dan kegiatan lain yang mempunyai andil dalam penurunan GRK;
d. Dalam bidang Kehutanan dan Lahan Gambut perlu diprioritaskan pada kegiatan pengurangan emisi dari pencegahan deforestasi dan degradasi hutan, konservasi serta kegiatan-kegiatan lain yang mendukung potensi penurunan dan penyerapan emisi GRK;
e. Diprioritaskan pada kegiatan-kegiatan yang menunjang upaya pembangunan berkelanjutan yang rendah karbon.
- 7 -
Pasal 4
(1) RAN-GRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) menjadi acuan bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat dan pelaku ekonomi dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi rencana aksi penurunan emisi GRK.
(2) Untuk mendukung pelaksanaan RAN-GRK, Kementerian/Lembaga terkait dan Pemerintah Daerah harus melakukan inventarisasi GRK di bidang atau wilayah masing-masing.
(3) RAN-GRK dapat dikaji ulang (review) secara berkala sesuai dengan kebutuhan nasional dan perkembangan dinamika global terkini.
(4) Hasil kaji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dijadikan
rekomendasi untuk penyesuaian matriks kegiatan terhadap lampiran Peraturan Presiden ini.
(5) Perubahan atas Matriks Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
ditetapkan oleh Menteri Koordinator Perekonomian
Pasal 5
RAN-GRK merupakan acuan dalam penyusunan RAD-GRK.
Pasal 6
Pendanaan RAN-GRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) bersumber dari APBN, APBD dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.
Pasal 7
Untuk mendukung pelaksanaan RAN-GRK:
(1) Menteri Koordinator Perekonomian bertugas: a. melakukan koordinasi pelaksanaan dan pemantauan RAN-GRK
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dengan melibatkan para Menteri dan Gubernur yang terkait dengan upaya penurunan Emisi GRK.
b. melaporkan pelaksanaan RAN-GRK yang terintegrasi kepada Presiden paling sedikit 1 tahun sekali.
- 8 -
(2) Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat bersama dengan Menteri
Koordinator Perekonomian bertugas melakukan koordinasi pelaksanaan dan pemantauan RAN-GRK dalam proses inventarisasi GRK dan penyusunan pedoman dan metodologi MRV (Measurable, Reportable Verifiable)
(3) Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas
bertugas: a. Mengkoordinasikan evaluasi dan kaji ulang RAN-GRK yang
terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) di atas dan melaporkan hasil evaluasi kepada Menteri Koordinator Perekonomian
b. Menyusun pedoman RAD-GRK yang akan diintegrasikan dalam upaya pencapaian target nasional penurunan emisi GRK.
(4) Menteri Lingkungan Hidup bertugas:
a. Mengkoordinasikan inventarisasi GRK yang dilakukan oleh masing-masing Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dan melaporkan hasil inventarisasi GRK tersebut kepada Menteri Koordinator Perekonomian.
b. Menyusun pedoman dan metodologi MRV (Measurable Reportable Verifiable
(5) Menteri Dalam Negeri bertugas memfasilitasi penyusunan RAD-GRK bersama-sama dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Lingkungan Hidup.
(6) Kementerian/Lembaga bertugas:
a. Melaksanakan RAN-GRK dan inventarisasi GRK pada Kementerian/Lembaga masing-masing.
b. Memantau pelaksanaan RAN-GRK sebagaimana yang telah diatur dalam Perpres ini secara berkala.
c. Melaporkan pelaksanaan kegiatan RAN-GRK yang telah terverifikasi kepada Menteri Koordinator Perekonomian, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, dan Menteri Lingkungan Hidup secara berkala, minimal satu tahun sekali.
Pasal 8
(1) Pemerintah Provinsi harus menyusun Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) yang mengacu pada RAN-GRK dan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah berdasarkan kemampuan APBD dan masyarakat.
(2) Penyusunan RAD-GRK wajib diselesaikan paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak berlakunya Peraturan Presiden ini.
- 9 -
(3) RAD-GRK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
(4) Gubernur menyampaikan RAD-GRK kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas untuk diintegrasikan dalam upaya pencapaian target nasional penurunan emisi GRK sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) di atas .
Pasal 9
Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan RAN-GRK pada masing-masing Kementerian/Lembaga diatur oleh Menteri/Pimpinan Lembaga, sesuai dengan tugas dan kewenangannya masing-masing.
Pasal 10
Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal ….. Desember, 2010
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
- 10 -
Draft ke 26
03/10/2010
NASKAH AKADEMIS
RENCANA AKSI NASIONAL
PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA (GRK)
2010-2020
REPUBLIK INDONESIA
September, 2010
- 11 -
DAFTAR ISI
1. PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Visi Misi RAN-GRK 1.3 Tujuan dan Sasaran RAN-GRK 1.4 Kerangka Hukum dan Institusi 1.5 Rencana Aksi Penurunan Emisi GRK dan Perencanaan Pembangunan
2. ANALISIS KONDISI SAAT INI DAN PERMASALAHAN
2.1 Kondisi saat ini 2.2 Permasalahan
3. KERANGKA KEBIJAKAN DAN RUANG LINGKUP
3.1 Kerangka Kebijakan RAN-GRK 3.2 Metodologi Penetapan Kegiatan dan Target Penurunan Emisi 3.3 Prinsip-prinsip RAN-GRK 3.4 Ruang Lingkup RAN-GRK 3.5 Pengembangan RAN-GRK menuju NAMAs
4. STRATEGI NASIONAL PENURUNAN GAS RUMAH KACA
4.1 Arah Kebijakan Umum (cross cutting) 4.2 Arah Kebijakan dan Rencana Aksi Per Bidang
4.2.1 Bidang Kehutanan dan Pengelolaan Lahan Gambut 4.2.1.1 Arah Kebijakan 4.2.1.2 Rencana Aksi
4.2.2 Bidang Pertanian 4.2.2.1 Arah Kebijakan 4.2.2.2 Rencana Aksi
4.2.3 Bidang Energi dan Transportasi 4.2.3.1 Arah Kebijakan 4.2.3.2 Rencana Aksi
4.2.4 Bidang Industri 4.2.4.1 Arah Kebijakan 4.2.4.2 Rencana Aksi
4.2.5 Pengelolaan Limbah 4.2.5.1 Arah Kebijakan 4.2.5.2 Rencana Aksi
5. PENDANAAN
5.1 Kebijakan Pendanaan 5.2 Sumber Pendanaan 5.3 Mekanisme Pendanaan
6. MONITORING, EVALUASI, KAJI ULANG dan PELAPORAN 7. PENYUSUNAN RAD-GRK 8. PENUTUP
- 12 -
1. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK) ini merupakan
dokumen kerja yang menyediakan landasan bagi berbagai Kementerian/Lembaga serta
Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak
langsung akan menurunkan emisi gas rumah kaca dalam kerangka penurunan laju perubahan
iklim global. Emisi gas rumah kaca (GRK) sendiri dihasilkan dari alam dan berbagai kegiatan
pembangunan terutama dari kegiatan di bidang kehutanan, lahan gambut, limbah, pertanian,
transportasi, industri dan energi. Hal ini telah menjadi perhatian banyak pihak terkait dengan
terjadinya perubahan iklim global yang gejala dan dampaknya telah dirasakan oleh berbagai
negara di dunia termasuk Indonesia.
Dokumen ini disusun sebagai bagian dari rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) dan
menengah (RPJM) dalam kerangka kebijakan pembangunan berkelanjutan untuk menanggulangi
dampak perubahan iklim, khususnya untuk menurunkan emisi GRK, terutama untuk beberapa
bidang pembangunan yang prioritas. Penyusunan dokumen ini juga merupakan tindak lanjut dari
komitmen Indonesia terhadap penanggulangan permasalahan perubahan iklim global, yang
disampaikan oleh Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono dalam pidatonya di depan pemimpin
negara G-20 pada pertemuan di Pittsburgh, Amerika Serikat, 25 September 2009. Berdasarkan
skenario SNC (Second National Communication) tingkat emisi di Indonesia diperkirakan akan
meningkat dari 1,72 Gton CO2e pada tahun 2000 (KLH, 2009) menjadi 2,95 Gton CO2e pada
tahun 2020 (KLH 2009). Perhitungan tersebut akan ditinjau kembali secara periodik dengan
menggunakan metodologi, data dan informasi yang lebih baik. Peningkatan emisi tersebut,
sebagian besar diakibatkan oleh kegiatan atau aktivitas di bidang kehutanan dan lahan gambut,
pertanian, energi, industri dan transportasi, serta limbah.
- 13 -
Gambar 1.1 Skenario SNC Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) 2000-2020
Berdasarkan kondisi tersebut, secara sukarela Indonesia telah berkomitmen untuk menurunkan
emisi GRK sebesar 26 persen pada tahun 2020 dari tingkat emisi BAU (Bussiness as Usual/Tanpa
Rencana Aksi). Bila digunakan skenario SNC target penurunan emisi GRK pada tahun 2020
sebesar 26% adalah 0,767 Gton CO2e, dan kemungkinan tambahan sebesar 15 persen (0,477
Gton CO2e) menjadi 41 persen apabila ada dukungan pendanaan internasional. Besaran angka-
angka penurunan emisi GRK ini juga masih akan diperhitungkan kembali secara lebih akurat
dengan menggunakan metodologi, data dan informasi yang lebih baik.
Dokumen ini diharapkan menjadi rencana aksi yang bersifat terintegrasi, konkrit, terukur dan
dapat diimplementasikan untuk jangka waktu 2010-2020. Selain itu, rencana aksi ini disusun
berdasarkan prinsip terukur, dapat dilaporkan dan dapat diverifikasi (measurable, reportable and
verifiable/MRV), agar dapat dipertanggung jawabkan hasilnya, sesuai dengan prinsip yang akan
diterapkan oleh UNFCCC untuk kegiatan mitigasi perubahan iklim yang dilakukan oleh negara
para pihak.
Untuk merealisasikan tujuan dan target di atas perlu disusun berbagai intervensi dan rencana aksi
yang disesuaikan dengan kebijakan program mitigasi perubahan iklim yang dilaksanakan dan
didukung oleh berbagai Kementerian/Lembaga, antara lain meliputi Kementerian Koordinator
Perekonomian, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian
Dalam Negeri, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan, Kementerian Energi
dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Perhubungan, Kementerian Perindustrian, Kementerian
Pertanian, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Badan
Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika serta Pemerintah Daerah.
- 14 -
Dokumen ini berisikan berbagai intervensi kegiatan strategis yang disusun berdasarkan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) terutama Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional tahun 2010-2014 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) tahun 2005-2025.
Kegiatan penurunan emisi GRK dalam rencana aksi ini disusun dengan memperhatikan sumber
pendanaan dan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk pelaksanaannya, sehingga diharapkan
rencana aksi ini akan dapat dilaksanakan (doable) dan terencana dengan baik. Pembiayaan tahun
2010-2014 didasarkan pada pendanaan yang tercantum dalam RPJMN 2010-2014, sedangkan
pembiayaan antara tahun 2015-2020 didasarkan pada perkiraan biaya yang diperlukan dalam
kegiatan penurunan emisi GRK tersebut.
Berdasarkan Copenhagen Accord dalam rangkaian kegiatan COP15 UNFCCC di Copenhagen bulan
Desember 2009 lalu, disepakati bahwa dibutuhkan upaya mitigasi global (global coherent mitigation
actions) untuk membatasi peningkatan suhu global 2oC di bawah tingkat pra-industri pada tahun
2050. Untuk itu, diperlukan penurunan emisi GRK baik oleh negara maju (dengan kontribusi
yang signifikan) maupun negara berkembang. Walaupun Copenhagen Accord bukan merupakan
kesepakatan yang mengikat (legally binding), namun Indonesia secara sukarela turut berkontribusi
dalam penurunan emisi GRK. Dalam konteks UNFCCC, rencana aksi ini dipandang sebagai
suatu upaya sukarela Indonesia dalam penurunan emisi GRK dan diharapkan menjadi pendorong
bagi negara-negara lain terutama negara maju untuk menurunkan emisinya.
1.2 VISI MISI
Pada tanggal 5 Februari 2007, pemerintah Indonesia menerbitkan UU No. 17 tahun 2007
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) periode 2005-2025. Misi ke-
enam yang tertera pada dokumen tersebut akan menjadi visi dalam RAN-GRK ini yaitu untuk:
“Mewujudkan Indonesia asri dan lestari”. Misi tersebut menekankan pada upaya untuk
adalah memperbaiki pengelolaan pelaksanaan pembangunan yang dapat menjaga keseimbangan
antara pemanfaatan, keberlanjutan, keberadaan, dan kegunaan sumber daya alam dan lingkungan
hidup dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung, dan kenyamanan dalam kehidupan pada masa
kini dan masa depan, melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk
permukiman, kegiatan sosial ekonomi, dan upaya konservasi; meningkatkan pemanfaatan
ekonomi sumber daya alam dan lingkungan yang berkesinambungan; memperbaiki pengelolaan
sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk mendukung kualitas kehidupan; memberikan
keindahan dan kenyamanan kehidupan; serta meningkatkan pemeliharaan dan pemanfaatan
keanekaragaman hayati sebagai modal dasar pembangunan”.
- 15 -
Untuk dapat mencapai visi pembangunan yang berkelanjutan, pemerintah Indonesia mengambil
kesepakatan bahwa "pembangunan keberlanjutan jangka panjang akan menghadapi tantangan
berupa perubahan iklim dan pemanasan global yang mempengaruhi kehidupan dan kegiatan
manusia ".
Untuk mencapai visi tersebut dilaksanakan dengan misi sebagai berikut:
1. Mempertajam upaya inventarisasi emisi CO2 dan target pengurangan emisi yang akan
disesuaikan pada tahun 2015.
2. Memperkuat kapasitas kelembagaan untuk mengantisipasi dampak perubahan iklim
terhadap Kementerian dan instansi pemerintah pada 2015 dan mencapai tujuan dari
climate-proofing national policies and regulations pada 2020.
3. Menjadikan RAN GRK sebagai panduan kebijakan untuk menurunkan emisi gas rumah
kaca dari skenario “business-as-usual” sebesar 26% pada 2020, dengan memanfaatkan
sumber daya lokal hingga 41% dari skenario business-as-usual jika bantuan internasional
tersedia.
4. Mewujudkan keberhasilan implementasi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim untuk
membantu mencapai tujuan pembangunan nasional pada 2025.
Meningkatkan sumber energi alternatif, sementara penggunaan energi tak terbaharukan
akan dikurangi secara bertahap pada periode waktu tersebut.
5. Mengurangi risiko secara nyata atas dampak negatif perubahan iklim terhadap berbagai
sektor pembangunan pada tahun 2030 melalui peningkatan kesadaran masyarakat,
penguatan kapasitas masyarakat lokal, peningkatan manajamen pengetahuan, dan
pemanfaatan teknologi yang adaptif.
6. Memastikan bahwa semua sektor yang menyumbangkan emisi gas rumah kaca akan
mengadopsi strategi pembangunan rendah emisi karbon dan menerapkannya dengan
cara-cara yang menunjang aspek pembangunan berkelanjutan di Indonesia.
1.3 Tujuan dan Sasaran RAN-GRK
Tujuan dari RAN-GRK ini adalah:
1. Merancang program/kegiatan dalam rangka menurunkan emisi GRK terutama di bidang
kehutanan dan lahan gambut, pertanian, energi, industri dan transportasi, serta limbah
dalam skala nasional dan daerah dalam kerangka pembangunan yang berkelanjutan.
- 16 -
2. Memberikan gambaran potensi kegiatan mitigasi nasional dalam rangka menurunkan
emisi GRK yang berkontribusi pada aksi mitigasi global sejalan dengan prinsip-prinsip
pembangunan berkelanjutan.
Rencana Aksi ini disusun dengan pembiayaan yang terintegrasi antara Kementerian/Lembaga
pemerintah pusat dan daerah, dan terukur serta dapat diimplementasikan dalam jangka waktu
2010-2020.
Sasaran dari RAN-GRK ini adalah:
1. Sebagai acuan pelaksanaan penurunan emisi GRK oleh bidang-bidang prioritas di tingkat
nasional dan daerah;
2. Sebagai acuan investasi terkait penurunan emisi GRK yang terkoordinasi pada tingkat
nasional dan daerah;
3. Sebagai acuan pengembangan strategi dan rencana aksi penurunan emisi GRK oleh
daerah-daerah di Indonesia.
1.4 Kerangka Hukum dan Institusi
Dasar Hukum yang digunakan untuk penyusunan RAN-GRK terdiri dari:
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Framework
Convention on Climate Change;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengesahan Protokol Kyoto atas
Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Perubahan Iklim;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
(RPJP) Tahun 2005-2025;
7. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2010-2014;
Dalam pelaksanaan RAN-GRK ini, perlu diatur tentang peran berbagai institusi yang
bertanggung jawab untuk kegiatan penurunan emisi GRK di masing-masing bidang serta insitusi
yang bertanggung jawab terhadap kegiatan pendukung penurunan emisi GRK. Selain itu,
diperlukan pula penetapan institusi yang bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan berbagai
- 17 -
hal di dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi rencana aksi ini. Untuk itu,
pembagian tugas RAN-GRK adalah sebagai berikut:
1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mengkoordinasikan pelaksanaan dan
pemantauan RAN-GRK dengan melibatkan para Menteri dan Gubernur yang terkait
dengan upaya penurunan Emisi GRK, serta melaporkan pelaksanaan RAN-GRK yang
terintegrasi kepada Presiden paling sedikit 1 tahun sekali
2. Menteri PPN/Kepala Bappenas bertugas mengkoordinasikan evaluasi dan kaji ulang
RAN-GRK yang terintegrasi, serta menyusun pedoman RAD-GRK yang akan
diintegrasikan dalam upaya pencapaian target nasional penurunan emisi GRK.
3. Menteri Dalam Negeri bertugas memfasilitasi penyusunan RAD-GRK bersama Menteri
PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Lingkungan Hidup.
4. Menteri Lingkungan Hidup bertugas mengkoordinasikan inventarisasi GRK serta
penyusunan pedoman dan metodologi MRV (Measurment, Reporting and Verification) yang
dilakukan oleh masing-masing Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.
5. Kementerian/Lembaga lainnya sesuai tupoksi masing-masing bertugas untuk menjalankan
RAN-GRK sehingga dapat diukur, dilaporkan, diverifikasi, baik dengan pendanaan sendiri
maupun kerjasama dengan dunia internasional, serta melakukan pemantauan pelaksanaan
RAN-GRK dan melaporkan hasilnya secara berkala kepada Menteri Koordinator
Perekonomian, Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Lingkungan Hidup.
6. Pemerintah Provinsi wajib menyusun Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas
Rumah Kaca (RAD-GRK) yang mengacu pada RAN-GRK dan sesuai dengan prioritas
pembangunan daerah berdasarkan kemampuan APBD dan masyarakat.
7. Gubernur menyampaikan RAD-GRK kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri
PPN/Kepala Bappenas untuk diintegrasikan dalam upaya pencapaian target nasional
penurunan emisi GRK.
Untuk pelaksanaan penurunan emisi GRK di daerah perlu disusun Rencana Aksi Daerah
Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) di tingkat Provinsi yang penyusunannya
merupakan tanggung jawab daerah masing-masing dengan koordinasi dari Kementerian Dalam
Negeri. RAD-GRK disusun dengan melibatkan dinas teknis terkait dan ditetapkan dengan
Peraturan Gubernur masing-masing sesuai dengan prioritas pembangunan daerah berdasarkan
kemampuan APBD dan masyarakat.
- 18 -
1.5 RAN-GRK dalam Sistem Perencanaan Pembangunan
Rencana Aksi ini disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN 2010-
2014) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPN 2005-2025). Gambar 1.2 berikut
menunjukkan hubungan antara RAN-GRK dengan sistem perencanaan pembangunan baik
nasional dan daerah.
Gambar 1.2 Kedudukan RAN-GRK dalam Sistem Perencanaan Pembangunan
Penyusunan RAN-GRK ini tidak terlepas dari prinsip pengarus-utamaan pembangunan
berkelanjutan yang telah diamanatkan oleh RPJPN 2005-2025 dan RPJMN 2010-2014 (Buku 2
Bab 1), dimana kegiatan pembangunan harus memperhatikan tiga pilar prinsip-prinsip
pembangunan berkelanjutan yaitu terkait aspek ekonomi, aspek sosial dan aspek lingkungan
hidup.
- 19 -
Gambar 1.3 Kerangka Waktu Pelaksanaan RAN-GRK
Pelaksanaan RAN-GRK 2010-2020 ini memenuhi tiga kerangka waktu pembangunan nasional
jangka menengah, yakni dimulai di tahun pertama pada RPJMN ke-2 (tahun 2010-2014), dan
dilanjutkan pada periode 2015-2020 yang berarti merupakan periode RPJMN ke-3 (tahun 2015-
2019) dan periode RPJMN ke-4 (tahun 2020-2024). Adapun kebutuhan pendanaan untuk
pelaksanaan RAN-GRK tahun 2010-2014 telah dialokasikan pada RPJMN 2010-2014, sedangkan
untuk tahun selanjutnya RAN-GRK memberikan arah kebijakan bagi pemerintah dalam
pengurangan emisi GRK dengan biaya/anggaran yang masih bersifat perkiraan (lihat gambar
1.3).
2. ANALISIS KONDISI SAAT INI DAN PERMASALAHAN
2.1. Kondisi saat ini
Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari lebih dari 17 ribu pulau besar dan
kecil, Indonesia mempunyai garis pantai yang sangat panjang; di satu sisi hal ini merupakan aset
nasional tetapi di sisi lainnya, khususnya dalam mengantisipasi perubahan iklim hal ini juga dapat
menjadi beban. Selain itu, karena letak geografis dan kondisi gelogisnya, Indonesia sangat rentan
terhadap berbagai bencana alam. Mata pencarian penduduk yang sebagian besar masih
menggantungkan pada pengelolaan sumber daya alam khususnya dari sektor pertanian menambah
tingkat resiko dari ancaman dampak perubahan iklim. Memperhatikan hal-hal tersebut diatas,
Indonesia merupakan salah satu negara yang paling rentan terhadap dampak negatif perubahan
iklim, sehingga sangat wajar jika Indonesia berada di garis depan dalam upaya-upaya internasional
untuk mengatasi dampak perubahan iklim.
Selain sebagai negara yang rentan terhadap dampak perubahan iklim, Indonesia mempunyai
potensi yang besar untuk melakukan upaya mitigasi perubahan iklim. Karena itu Indonesia perlu
RAN-GRK
2010 2020
Rencana Pembangunan
RPJP 2005 2025
RPJM RPJM 2 RPJM 3 RPJM 4 2004 2009 2014 2019 2025
- 20 -
mengoptimalkan posisi strategis tersebut dalam berbagai forum di tingkat internasional. Di satu
sisi , Indonesia diperkirakan akan menjadi salah satu dari sepuluh penghasil emisi gas rumah kaca
terbesar, dan dengan demikian memiliki peranan yang penting dalam upaya mitigasi gas rumah
kaca secara global. Di sisi lain, kerawanan terhadap dampak perubahan iklim yang dimiliki
Indonesia menjadikan aspek adaptasi perubahan iklim sebagai salah satu prioritas nasional yang
utama. Sadar akan kedua aspek dari tantangan perubahan iklim, Indonesia menyadari bahwa
mitigasi dan adaptasi harus dijalankan secara simultan oleh semua negara. Untuk itu, Indonesia
memposisikan diri untuk bekerja sama baik secara bilateral maupun multilateral dalam berbagai
upaya internasional menghadapi perubahan iklim.
Indonesia juga menyadari bahwa penanganan perubahan iklim merupakan bagian tak terpisahkan
dari tantangan pembangunan nasional. Perencanaan atas berbagai aspek perubahan iklim
seharusnya dijalankan bersamaan dengan perencanaan pembangunan ekonomi nasional, sehingga
perencanaan untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim harus terintegrasi dengan perencanaan
pembangunan nasionaldan daerah (provinsi, kabupaten/kota dan lokal).
2.1 Perumusan Masalah
Indonesia memiliki potensi untuk mengurangi emisi gas rumah kaca secara signifikan secara
kumulatif pada tahun 2020. Untuk itu, perlu diperhitungkan semua sektor dan program utama,
biaya aksi berbeda-beda antara tiap sektor, sehingga dibutuhkan pemeringkatan untuk menakar
dampak ekonomi terhadap pencapaian dalam hal reduksi emisi gas rumah kaca; jumlah
pengurangan emisi dapat meningkat jika skenario yang berbeda digunakan. Untuk itu, diperlukan
untuk semua sektor, penyusunan sebuah inventarisasi gas rumah kaca dan sistem monitoring
merupakan sebuah prasyarat. Dalam rangka mengurangi emisi CO2 secara signifikan ini, relatif
terhadap skenario business-as-usual, sangat esensial untuk memperkuat kapasitas kelembagaan
sektoral dan sumber daya manusia yang ada di Indonesia.
Sektor kehutanan mewakili potensi terbesar untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dengan
biaya terendah. Namun untuk memaksimalkan potensi tersebut. Berbagai kegiatan perlu
dijalankan secara tepat agar tidak terjebak dalam skenario business-as-usual.
Isu yang bersifat lintas sektoral, perlu dikaji secara lebih mendalam agar dapat menjamin
efektifitas aksi mitigasi juga secara ekonomi. Walaupun penting untuk mencapai pemahaman
yang jernih atas pengurangan biaya lintas sektor, sama pentingnya juga untuk melihat secara
seksama hambatan dalam implementasi kebijakan dalam tiap sektor. Hanya dengan landasan
- 21 -
tersebut dapat diperoleh dan dikembangkan rangkaian kebijakan yang tepat.
3. KERANGKA KEBIJAKAN DAN RUANG LINGKUP
3.1 Kerangka Kebijakan RAN-GRK
Perubahan iklim akan menghasilkan tantangan yang besar bagi pembangunan yang berkelanjutan
di Indonesia. Untuk mengantisipasi hal tersebut, pemerintah Indonesia menyusun Rencana Aksi
Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK) untuk mencapai tujuan nasional,
target sektoral, tolok ukur serta prioritas aksi dengan mempertimbangkan masalah mitigasi
perubahan iklim bagi sektor-sektor ekonomi yang terkena dampaknya.
Lebih lanjut, RAN GRK diharapkan juga berperan sebagai panduan kebijakan terperinci untuk
implementasi strategi mitigasi perubahan iklim nasional melalui penyusunan rencana kerja
tahunan pemerintah pada periode 2010 – 2020 dan secara khusus untuk mencapai angka
pengurangan emisi nasional sebesar 26 % dan 41 % untuk penurunan emisi GRK.
3.2 Metodologi Penetapan Kegiatan dan Target Penurunan Emisi
RAN-GRK disusun berdasarkan program dan kegiatan dari Kementerian/Lembaga dalam
RPJMN 2010-2014 dan RPJPN 2005-2025 yang kemudian dibahas antar Kementerian/Lembaga.
Keseluruhan rencana aksi tersebut diupayakan untuk penurunan emisi GRK nasional sebesar
26% pada tahun 2020 dari total emisi bidang-bidang prioritas yang dilakukan selama ini (BAU).
Program/ kegiatan yang diprioritaskan adalah yang pelaksanaannya memakai dana sendiri
(Unilateral NAMAs) baik dari sumber APBN maupun APBD (termasuk pinjaman), swasta dan
masyarakat, berdasarkan beberapa kriteria umum sebagai berikut:
1. Sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan
2. Efektifitas penggunaan biaya dengan prinsip biaya termurah penurunan emisi GRK
secara terintegrasi;
3. Kemudahan dalam implementasi dengan mempertimbangan aspek politik, sosial dan
budaya;
4. Sejalan dengan prioritas pembangunan nasional dan daerah dimana kegiatan tersebut
dilaksanakan.
5. Berdasarkan pada asas yang saling menguntungkan dengan memprioritaskan program
pembangunan/kegiatan yang memberikan kontribusi pada penurunan emisi GRK (Co-
Benefit)
- 22 -
Untuk memastikan keterlibatan dan rasa kepemilikan RAN GRK oleh tiap Kementerian dan
Lembaga pemerintahan, penyusunan RAN GRK ini disusun secara partisipatoris, dengan
melibatkan masing-masing Kementerian dan lembaga. Aksi prioritas yang dihasilkan ditampilkan
pada RAN GRK merefleksikan visi dan prioritas dari masing – masing Kementerian dan
Lembaga negara. Selanjutnya Bappenas melakukan proses analisa dan pengembangan kebijakan
untuk diintegerasikan di dalam perencanaan pembangunan nasional.
Penyusunan prioritas mitigasi gas rumah kaca mengacu pada data yang disepakati dalam rapat di
Kantor Perekonomian pada bulan Desember 2009, dimana data tersebut bersumber dari
Kementerian Lingkungan Hidup. Untuk itu, data dan informasi tersebut perlu ditelaah kembali
dengan data-data terbaru dengan menggunakan metodologi yang diterima secara internasional
namun disesuaikan dengan kebutuhan nasional terkini dan perkembangan negosiasi di UNFCCC.
Ada dua skenario reduksi emisi yang dikembangkan untuk tiap sektor (kehutanan dan lahan
gambut, pertanian, industri, energi dan transportasi, serta limbah) menjadi dasar perhitungan
penurunan emisi GRK. Untuk memastikan perbandingan dan konsistensi, metodologi yang
terstandarisasi digunakan untuk mengevaluasi dampak dari rancangan upaya mitigasi di semua
sektor prioritas. Metodologi tersebut mencakup elemen berikut:
1 Tingkat emisi GRK Nasional tahun 2020 dan distribusi per sektor berdasarkan data dari KLH
yang disepakati dalam rapat di Kantor Perekonomian pada bulan Desember 2009.
2 Ragam skenario telah dikembangkan untuk dapat mencakup periode waktu RAN-GRK
selama 10-tahun. Pola pembangunan pada tiap sektor telah diterjemahkan ke dalam dua
lintasan emisi (penurunan 26% dan 41%)
3 Skenario mitigasi telah dikembangkan, termasuk intervensi kebijakan dan rencana aksi;
4 Skenario yang dikembangkan dibagi ke dalam dua periode waktu, masing-masing selama
5tahun: 2010 hingga 2014, dan 2015 hingga 2020;
5 Biaya untuk langkah aksi diperkirakan berdasarkan RPJM 2010-2014 dan Renstra K/L,
menghasilkan sebuah sistem untuk mengkalkulasi biaya pengurangan;
6 Reduksi emisi kumulatif dikalkulasikan dalam GCO2e;
7 Skenario yang dipilih ialah yang dianggap paling memungkinkan untuk mengurangi emisi
(termasuk pilihan aksi dan kebijakan), sementara juga tetap memajukan prioritas
pembangunan nasional;
- 23 -
8 Program sektoral dan anggaran telah disusun untuk menggambarkan skenario dan upaya
yang dilakukannya.
3.3 Prinsip-Prinsip RAN-GRK RAN-GRK disusun berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:
1. RAN- GRK merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Strategi Pembangunan
Nasional yang Berkelanjutan yang akan disesuaikan dengan perkembangan kebijakan;
2. RAN-GRK tidak menghambat pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan
(tetap memprioritaskan kesejahteraan rakyat) dalam mewujudkan pembangunan yang
berkelanjutan;
3. RAN-GRK merupakan rencana aksi yang terintegrasi antara satu bidang dengan bidang
yang lain dengan memperhatikan seluruh aspek pembangunan berkelanjutan seperti daya
dukung dan daya tampung lingkungan serta perencanaan tata ruang dan peruntukan
penggunaan lahan;
4. RAN-GRK merupakan komitmen Indonesia dalam mendukung kepentingan nasional
dan upaya-upaya global penurunan emisi GRK;
5. RAN-GRK berfungsi sebagai sarana koordinasi dalam usaha mengoptimalkan potensi
pendanaan internasional untuk kepentingan Indonesia;
6. RAN GRK merupakan rencana aksi dengan pendekatan baru dalam pembangunan yang
lebih memperhatikan upaya-upaya pengurangan emisi GRK.
3.4 Ruang Lingkup RAN-GRK
Berdasarkan kerangka kebijakan, prinsip serta metodologi penetapan target dan kegiatan RAN-
GRK telah ditetapkan kegiatan-kegiatan inti dan penunjang untuk penurunan emisi gas rumah
kaca dan target per bidang. Tiga bidang utama yang tercakup adalah kehutanan dan lahan
gambut, pertanian, energi dan transportasi, industri, serta limbah. Target penurunan emisi GRK
per bidang dapat dilihat dalam Tabel 2.1, dengan catatan target angka penurunan dan kegiatan
untuk penurunan emisi GRK ini dapat dikaji ulang sesuai dengan metodologi, data dan informasi
yang lebih baik di masa datang.
- 24 -
Tabel 2.1 Target Penurunan Emisi GRK per Bidang
Dalam penetapan target penurunan emisi, perlu diperhatikan bahwa Business As Usual tingkat
emisi GRK nasional perlu diperhitungkan dengan lebih akurat, mengingat skenario tingkat emisi
Business As Usual untuk beberapa bidang masih perlu dievaluasi. Untuk itu, RAN-GRK perlu
untuk terus secara berkala ditinjau dan dilakukan pemantauan dan evaluasi berdasarkan
perkembangan terkini yang terjadi di Indonesia dan hasil negosiasi internasional di UNFCCC.
Untuk menjabarkan penambahan 15% target penurunan emisi GRK menjadi 41% (dari 26%)
dengan dukungan internasional (Supported NAMAs), dilakukan dengan memilih
program/kegiatan tambahan yang pelaksanaannya tidak menggunakan sumber-sumber dana
dalam negeri seperti APBN/APBD (termasuk hutang pemerintah) serta tidak untuk penurunan
pemisi GRK yang diperdagangkan di pasar karbon. Namun penurunan emisi GRK lebih besar
dari 41%, program/kegiatan yang dilaksanakan mencakup skema mekanisme perdagangan
karbon (atau credited NAMAs).
Selanjutnya mengingat mekanisme internasional untuk program/kegiatan Reducing Emission from
Deforestation and Forest Degradation and Enhancement of Carbon Stocks (REDD+) masih dalam proses
negosiasi, maka dalam pelaksanaan perlu dicermati sumber pendanaan dari program/kegiatan
tersebut untuk menentukan pengelompokan ke dalam skema penurunan emisi GRK dengan
dana sendiri (26%/Unilateral NAMAs), dukungan internasional (41%/Supported NAMAs) atau
- 25 -
pasar karbon (atau Credited NAMAs). Sebagai gambaran, jika program/kegiatan REDD+ untuk
lokasi tertentu didanai oleh APBN/APBD (termasuk hutang pemerintah) maka termasuk dalam
komitmen Indonesia untuk menurunkan emisi GRK 26%, sedangkan program/kegiatan
REDD+ yang sama dilokasi yang berbeda serta mendapat bantuan pendanaan internasional,
maka termasuk dalam skema target penurunan emisi GRK 41%. Selanjutnya, bila
program/kegiatan REDD+ yang tidak terkait dengan target penurunan emisi Indonesia 26% dan
41% dapat diperjualbelikan dalam pasar karbon.
3.5 Pengembangan RAN-GRK menuju NAMAs
Nationally Appropriate Mitigation Actions (NAMAs) adalah upaya pengurangan emisi secara sukarela oleh negara berkembang dalam konteks pembangunan berkelanjutan, sementara kewajiban pengurangan emisi negara industri (Annex I Countries) disebut Nationally Appropriate Mitigation Actions or Commitments disingkat NAMAC. Alinea 1 b ii pada Keputusan 1/CP.13 (‘Bali Action Plan’) mencantumkan bahwa:
“Nationally appropriate mitigation actions by developing country Parties in the context of sustainable development, supported and enabled by technology, financing and capacity-building, in a measurable, reportable and verifiable manner”
NAMAs dapat didukung oleh pendanaan, alih teknologi dan penguatan kapasitas oleh negara industri yang sifatnya terukur, dilaporkan dan diverifikasi (Measurable Reportanle and Verifiable/MRV). Pada dasarnya, Konvensi Perubahan Iklim pada COP 15 di Copenhagen mengenali dua jenis NAMAs yang akan dilaporkan 2 tahun sekali melalui Nasional Komunikasi (National Communication), yaitu:
a. NAMAs (Unilateral atau Mitigation Actions by Developing Countries): upaya mitigasi domestik yang dilakukan dengan sumber daya sendiri. Untuk mendapat pengakuan internasional (berdasarkan Copenhagen Accord), aksi mitigasi ini memerlukan MRV domestik dengan konsultasi internasional dan analisis menggunakan suatu panduan yang tetap menjamin kedaulatan nasional.
b. NAMAs (seeking international support): adalah kegiatan NAMAs yang hanya akan berjalan bila memperoleh dukungan internasional untuk pendanaan, alih teknologi dan bantuan peningkatan kapasitas. Aksi mitigasi ini memerlukan MRV sesuai dengan panduan yang diadopsi oleh COP (UNFCCC). Aksi mitigasi ini akan dicatat bersamaan dengan dukungan teknologi, finansial, dan peningkatan kapasitas yang terkait.
Untuk upaya mitigasi di luar kedua mekanisme tersebut di atas, sering dikenal sebagai Credited NAMAs yang dapat diperjual belikan di pasar karbon.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di G20 di Pittsburg (September 2009) menyatakan bahwa Indonesia akan menurunkan emisi GRK sebesar 26% dari BAU pada tahun 2020 dengan usaha sendiri, dan dapat meningkat menjadi 41% dengan dukungan internasional. Komitmen ini,
- 26 -
dipertegas kembali pada pidato Presiden di COP-15 Copenhagen (Desember 2009). Untuk mewujudkan komitmen di atas, maka disusun RAN-GRK yang prinsipnya adalah NAMAs oleh Indonesia. RAN-GRK ini yang selanjutnya akan dievaluasi dan dikajiulang sesuai kebutuhan nasional dan perkembangan global terkini, sehingga memenuhi persyaratan dan pengakuan internasional (UNFCCC).
Sejalan dengan proses tersebut, DNPI sesuai dengan target Copenhagen Accord, telah menyampaikan surat mengenai posisi Indonesia kepada UNFCCC yang memuat target penurunan emisi tanpa memerinci aktifitas per sektornya.
Sampai saat ini belum ada kesepakatan secara internasional di UNFCCC mengenai metodologi, definisi, scope, approach dll terkait dengan NAMAs. Akan tetapi, melihat kecenderungan hasil negosiasi maka untuk mendapatkan pengakuan internasionl (UNFCCC) bahwa Indonesia sudah memenuhi janjinya, maka untuk RAN GRK memenuhi standar NAMAs nantinya, Indonesia perlu untuk membuat Nasional Baseline (akumulasi penjumlahan baseline dari setiap sektos), skenario mitigasi dengan perhitungan abetement cost, nasional NAMAs registry dan indikator untuk MRV. Dalam penyusunan nasional baseline nantinya, akan ditetapkan dengan landasan yang komprehensif seperti apa yang dapat menjustifikasi baik target nasional maupun sektoral, serta bagaimana mekanisme dan konsep MRV yang akan digunakan. Karena kerangka waktu RAN-GRK bersifat jangka menengah, maka perlu disusun tahapan dan trajektori penurunan emisi pertahun, persektor, sampai dengan tahun 2020 sehingga dapat dimonitor dan dievaluasi secara berkala. Diperlukannya kajian secara komprehensif tentang baseline dari emisi nasional maupun berbagai skenario penurunan dari emisi persektornya. Dari skenario penurunan emisi persektornya tersebut yang akan diperlukan untuk target penyusunan rencana aksi dan kegiatan-kegiatan yang akan dimuat dalam RAN-GRK. Dalam kajian komprehensif tersebut diharapkan memberikan gambaran tentang implikasi target penurunan GRK terhadap pertumbuhan masing-masing sektor maupun nasional serta perhitungan cost benefitnya. Penentuan national emissions reduction projection under BAU scenario hanya menggunakan “trend” adalah tidak appropriate. CO2 yang ada di atmosphere adalah merupakan kontribusi dari activities of the each sectors, dimana langgam-nya (its behaviour) akan tidak selalu sama dari waktu ke waktu. Sebagai contoh di sektor ketenagalistrikan: komposisi energi primer pada tahun ini atau tahun 2005 akan jauh berbeda dengan tahun 2015 atau 2020, dan seterusnya. Langgam komposisi energi primer ini tidak sama dari waktu ke waktu, sehingga CO2 yang dikontribusikan akan berubah. Oleh karena itu simulasi jangka panjang perlu dilakukan tentunya dengan objective function yang jelas dan tentunya cost effective (non-intervention scenario). Hal yang sama juga akan terjadi di sektor transportasi, yang akan jauh lebih complex dan dapat bersifat non-linear, misalnya perubahan mode of transportations, atau adanya constraint of transportation infrastructures. Berikut, beberapa definisi Baseline, yang mengandung pengertian yang sama dimana tidak satupun cara projeksi emisi CO2 under BAU scenario (Baseline) disarankan dengan menggunakan “trend”, sebagai berikut:
- 27 -
• Climate Change: A Glossary of Terms; 4thEdition, April 2007. IPIECA: “Baseline: A projected level of future emissions against which reductions by project activities might be determined, or the emissions that would occur without policy intervention.
• UNFCCC RESOURCE GUIDE, For Preparing the National Communications of Non-Annex I Parties. Module 4, Measures to Mitigate Climate Change: Baseline Scenarios: Aplausible and consistent description of how asystem might evolve in the future in the absence of explicit new GHG mitigation policies. Baseline scenarios are the counter factual situations against which mitigation policies and measures will be evaluated. A baseline should not beconsidered as a forecast of what will happen in the future, since the future is in herently unpredictable and depends, in part, on planning and policy adoption. Assessment will typically require one or more baseline scenarios as baseline are highly uncertain over the long term and may prove controversial, particularly indeveloping countries.
• CLIMATE CHANGE 2007. MITIGATION CLIMATE CHANGE; Working Group III Contribution to the 4thAssessment Report of the IPCC, Summary for the Policymakers and Technical Summary: Baseline: The reference for measurable quantities from which analternative outcome can be measured, e.g. a non‐intervention scenario is used as a reference in the analysis of intervention scenarios.
• World Energy Outlook 2006; IEA, 2006: The Reference Scenario does not take intoconsideration possible, potential or even likely future policy actions. Thus, the Reference Scenario projections should not beconsidered forecasts, but rather a baseline vision of how energy markets woul devolve if governments do nothing beyond what they have already committed themselves to influence long‐term energy trends. Policy Scenario, analyses the impact of arange of policies and measures that countries in allregions are considering adopting or might reasonably be expected to adopt some point over the projection period.
4. STRATEGI NASIONAL PENURUNAN EMISI
4.1 Arah Kebijakan Umum (Cross-cutting)
Arah Kebijakan RAN-GRK secara umum harus memperhatikan berbagai isu yang bersifat lintas
bidang, yang dirumuskan sebagai berikut:
1 Penurunan emisi GRK dilakukan melalui: (i) penurunan emisi secara langsung dan
peningkatan kapasitas serapan GRK, dan (ii) kegiatan yang tidak secara langsung
menurunkan emisi GRK seperti kebijakan, peningkatan kapasitas manusia dan kelembagaan,
kerangka regulasi, sosialisasi, penelitian tentang potensi penurunan GRK dan kegiatan lain
yang mempunyai andil dalam penurunan GRK;
2 Penurunan emisi GRK dilakukan melalui rehabilitasi dan konservasi sumberdaya alam,
pencegahan degradasi dan deforestasi hutan dan lahan, efisiensi penggunaan input produksi,
penggunaan dan pengembangan energi baru terbarukan, serta pemanfaatan teknologi hemat
energi dan teknologi bersih lainnya
3 Tidak menghambat pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan dalam mencapai
pembangunan berkelanjutan.
- 28 -
4 Penurunan emisi dilakukan melalui bidang kehutanan dan lahan gambut, pertanian,
energi dan transportasi, industri dan pengelolaan limbah. Pencapaian tujuan penuruan emisi
GRK yang dicapai oleh bidang tertentu tidak menimbulkan hambatan bagi pengembangan
bidang yang lainnya.
4.2 Arah Kebijakan dan Rencana Aksi Nasional Per Bidang
Penurunan emisi dilakukan melalui bidang-bidang prioritas, meliputi kehutanan dan lahan
gambut, pertanian, energi dan transportasi, industri dan pengelolaan limbah
Mengacu pada klasifikasi sektoral yang dimiliki dalam mekanisme perencanaan pembangunan
nasional, proses penyusunan RAN GRK juga menyertakan beberapa kegiatan yang dirancang
untuk membahas isu lintas sektor terkait dengan perubahan iklim. Hal yang terpenting, isu
penggunaan lahan memerlukan perhatian yang lebih besar pada masa yang akan datang jika
dilihat dari perspektif lintas sektoral mengingat konversi lahan dan tata guna lahan dibahas dalam
sektor pertanian, kehutanan, dan sektor energi. Keterkaitan antar sektor dan saling-
ketergantungan ini akan ditindak lanjuti dalam proses RAN GRK ke depan. Langkah-langkah ke
depan akan mencakup integrasi pemanfaatan tata ruang yang memuat isu perubahan iklim,
penguatan kapasitas kelembagaan, dan pengembangan mekanisme untuk hukum dan perundang-
undangan.
Lingkup Regional. RAN GRK ini juga mempertimbangkan keragaman secara kondisi fisik,
ekonomi, politik dan budaya , Indonesia membutuhkan pendekatan berdasarkan aspek
kewilayahan untuk perencanaan pembangunan nasional. Tawaran kebijakan untuk masalah
perubahan iklim sebab itu dikondisikan dengan karakter khusus yang dimiliki wilayah-wilayah di
Indonesia: Sumatera, Jamali (Jawa, Madura, Bali), Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku,
dan Papua.
4.2.1 Kehutanan dan Pengelolaan Lahan Gambut
Hutan, selain merupakan sumber emisi karbon dalam konteks perubahan iklim juga merupakan
rosot karbon dan tempat penyimpanan karbon. Praktek pengelolaan hutan yang berkelanjutan
dari hutan produksi, hutan konservasi dan hutan lindung, serta pembatasan konversi lahan hutan
menjadi non-hutan dan degradasi kualitas hutan, pengelolaan hutan pada lahan gambut dan
pencegahan kebakaran hutan, berkontribusi terhadap penurunan emisi GRK. Rehabilitasi hutan
dan lahan gambut dan pembuatan/penanaman hutan produksi di lahan yang terdegradasi akan
- 29 -
meningkatkan kemampuan penyerapan karbon. Hal ini juga akan memberikan dampak positif
terhadap perlindungan keanekaragaman hayati, perlindungan sumber daya air, serta fungsi sosial
ekonomi.
Lahan gambut mempunyai potensi penyimpan karbon yang besar. Luas lahan gambut secara
keseluruhan hanya meliputi kurang lebih 3% dari luas daratan dunia, namun diindikasikan dapat
menyimpan 550 Gton C atau setara dengan dua kali simpanan karbon semua hutan di seluruh
dunia (Joosten, 2009). Bila diambil angka terendah tambatan karbon di atas permukaan gambut
yang berkisar pada angka 150 ton (dalam bentuk biomassa tanaman) per ha maka secara kasar
paling tidak lahan gambut di Indonesia menambat (menyimpan) 3.150 juta ton karbon atau setara
dengan 8,34 giga ton CO2e. Sampai dengan tahun 2005, emisi per tahun yang berasal dari lahan
gambut diperkirakan mencapai 903 juta ton CO2e dan diperkirakan dengan skenario BAU maka
emisinya berubah menjadi 1.387 juta ton CO2e pada tahun 2025.
Indonesia memiliki sekitar 21 juta hektar lahan gambut, tersebar di Provinsi NAD, Sumatera
Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan
Tengah, Kalimantan Timur, Papua, dan Papua Barat. Lahan gambut terutama di Sumatera (7,2
juta ha), Kalimantan (5,8 juta ha) dan Papua (8 juta ha) mempunyai kedalaman yang berbeda-
beda. Kondisi pada tahun 2006 menunjukkan lebih dari 55% lahan gambut masih berupa hutan1,
sementara sisanya didominasi oleh lahan pertanian (14%) dan semak belukar/rumput (20%).
Pada tahun tersebut, terdapat izin kehutanan dan perkebunan untuk menggunakan lahan gambut
dengan total sekitar 5,6 juta hektar lahan gambut. Sesuai dengan data 2006 maka luas lahan
gambut yang merupakan kawasan hutan adalah seluas 12,3 juta ha terdiri dari hutan konservasi
seluas 2,34 juta ha, hutan lindung seluas 1,02 juta ha, dan hutan produksi seluas 8,95 juta ha. Luas
lahan gambut yang merupakan perkebunan seluas 1,42 juta ha, dimanfaatkan sebagai pertanian
seluas 1,23 juta ha, dan sisanya sebesar 4,66 juta ha dipergunakan untuk kegiatan lain. Untuk itu
rencana aksi penurunan emisi GRK di lahan gambut merupakan bagian tidak terpisahkan dari
penurunan emisi GRK dari bidang kehutanan.
Upaya-upaya penurunan emisi GRK di bidang kehutanan dan lahan gambut memerlukan
pengelolaan secara khusus yang terutama dilakukan melalui KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan).
Untuk itu pengembangan KPH merupakan prioritas sebagai unit pengelola dalam menjalankan
praktek manajemen hutan termasuk lahan gambut yang berkelanjutan. Emisi di bidang
1 Tidak berarti berada di kawasan hutan
- 30 -
kehutanan (termasuk lahan gambut) per tahun diperkirakan mencapai 1,24 giga ton CO2e,
sedangkan kemampuan menyerap karbon dari atmosfer diperkirakan hanya mencapai 0,707 giga
ton CO2e pada tahun 2020. Skenario rencana aksi bidang kehutanan disusun dengan
memperhatikan terjadinya deforestasi dan degradasi hutan. Disamping dengan melajukan
peningkatan potensi serapan karbon melalui aksi penanaman, potensi reduksi emisi melalui
praktek-praktek pengelolaan Hutan Produksi secara lestari, serta meningkatkan peran kawasan
konservasi dan hutan lindung dalam menjaga stok karbon di hutan.
Walaupun terdapat keterbatasan data dan informasi yang akurat mengenai lahan gambut,
Rencana aksi Kehutanan dan Lahan Gambut ini disusun dengan menetapkan angka deforestasi
untuk mengakomodasikan kepentingan industri kehutanan sebesar 1,125 juta ha per tahun, emisi
tahunan 1,24 giga ton CO2e, rehabilitasi hutan seluas 500.000 ha per tahun, serta penurunan hot-
spot sebesar 20% dari rata-rata jumlah hotspot selama 2004-2009. Untuk mendukung kegiatan
rehabilitasi hutan maka akan ditetapkan Kesatuan Pengelolaan Hutan/KPH (Forest Management
Unit) per tahun sebagai forest administration.
4.2.1.1 Arah Kebijakan
Kebijakan penurunan emisi GRK di bidang Kehutanan di arahkan dengan mensinergikan
program-program bidang kehutanan seperti: (i) mensinergikan kebijakan, perencanaan, dan
program (termasuk tata ruang dan penguatan kelembagaan) para pemangku kepentingan di
bidang kehutanan seperti dengan Kementerian Pertanian, Kementerian Energi dan Sumber Daya
Mineral, Kementerian Pekerjaan Umum, dan Pemerintah Daerah (ii) mempertajam kebijakan dan
menyusun langkah-langkah pengurangan emisi karbon dari bidang kehutanan yang secara efektif
dapat menyelesaikan permasalahan yang menyebabkan deforestasi dan degradasi hutan; (iii)
mendukung pengelolaan hutan berkelanjutan (sustainable forest management), (iv) merevitalisasi
ekosistem hutan yang terdegradasi dengan melibatkan masyarakat luas, (v) menekan laju
deforestasi dari berbagai gangguan seperti illegal logging, kebakaran hutan, konversi kawasan hutan
untuk kepentingan non-hutan, (vi) mengembangkan hutan tanaman untuk pemenuhan
permintaan hasil hutan kayu untuk keperluan industri kehutanan.
Sementara itu, mengingat besarnya peranan lahan gambut terhadap pemanasan global, sebaiknya
seluruh kawasan gambut dapat dikonservasi untuk menghindarkan degradasi yang akan
meningkatkan emisi karbon. Namun demikian, selama ini lahan gambut sudah digunakan untuk
berbagai kepentingan yang menyangkut masyarakat luas, maka pemerintah perlu menerapkan
kebijakan seimbang antara penggunaan untuk keperluan ekonomi dan kepentingan konservasi.
Untuk itu diperlukan kebijakan antara lain: (i) konsolidasi dan rencana terintegrasi pemangku
- 31 -
kepentingan terkait seperti aktifitas kehutanan, aktifitas pertanian, dan aktifitas infrastruktur; (ii)
review dan revisi rencana tata ruang wilayah untuk mencari kemungkinan “land-use swap” dari
pemanfaatan lahan gambut ke areal non lahan gambut (lahan mineral); (iii) perbaikan pengelolaan
lahan gambut yang berada dalam kawasan hutan maupun kawasan non-hutan dengan membatasi
penggunaan lahan gambut dengan kedalaman lebih dari 3 meter, dan pengelolaan secara terpadu
pada lahan gambut dengan kedalaman kurang dari 3 meter sesuai dengan fungsi kawasan dan
karakteristik gambut pada areal tersebut; (iv) pembukaan lahan gambut diperbolehkan, harus
dilakukan dengan metode pembukaan lahan tanpa bakar dan pengelolaan air berkelanjutan; (v)
penerapan pengelolaan tanah (soil) dan rehabilitasi lahan gambut yang mengalami kerusakan
melalui pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan, rehabilitasi dan pengelolaan lahan
gambut yang terlantar dengan pengawasan dan penegakan hukum yang ketat.
4.2.1.2 Rencana Aksi
Rencana Aksi Nasional di bidang kehutanan dan lahan gambut disusun berdasarkan RPJMN
2010-2014, RPJPN 2005-2025 dan usulan dari K/L terkait, serta perhitungan target penurunan
emisi GRK bidang kehutanan dan lahan gambut sebesar 0.672 giga ton CO2e pada tahun 2020
untuk target 26% secara Nasional.
Bentuk intervensi yang perlu ditempuh untuk mengurangi emisi yang berasal dari kehutanan dan
lahan gambut adalah: (a) mencegah dan menanggulangi kebakaran hutan dan lahan gambut, (b)
rehabilitasi hutan dan lahan gambut melalui reboisasi dan penghijauan dengan tanaman
penambat karbon tinggi, (c) pengaturan tata air pada kawasan lahan gambut secara integratif, (d)
pemanfaatan dan pengelolaan hutan dan lahan gambut yang terdegradasi, dan (e) peningkatan
upaya perlindungan dan konservasi kawasan-kawasan konservasi dan hutan lindung
Kegiatan-kegiatan dalam rencana aksi, selain kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan, untuk
meningkatkan carbon stock meliputi Hutan Kemasyarakatan dan Hutan Desa, Pembangunan
Hutan Tanaman (Hutan Tanaman Industri/HTI dan Hutan Tanaman Rakyat/HTR) dan Hutan
Rakyat, pemberian HPH Restorasi Ekosistem, Hutan Rakyat Kemitraan dan Hutan Rakyat
dengan target kurang lebih 18,8 juta ha hingga tahun 2020.
Untuk menekan serendah mungkin emisi yang berasal deforestasi maka bidang kehutanan
berupaya untuk menekan perubahan kawasan hutan menjadi tidak berhutan secara permanen.
- 32 -
Salah satu upaya yang dilakukan adalah mengoptimalkan pemanfaatan kawasan hutan yang telah
dikonversi untuk kepentingan lain, khususnya perkebunan dan transmigrasi.
Mengingat hal-hal tersebut di atas dan potensi emisi dari kehutanan dan lahan gambut yang
sangat besar, maka diperlukan upaya penurunan melalui Rencana Aksi yang terintegrasi antar
K/L dan para pihak. Rencana aksi untuk kehutanan dan lahan gambut difokuskan kepada:
1. Rehabilitasi hutan, lahan gambut dan lahan kritis di DAS prioritas, fasilitasi
pengembangan hutan kota, konservasi hutan dan/lahan terdegradasi rawan terbakar
melalui pemberian insentif kepada masyarakatmelalui penanaman tanaman kayu,
2. Pengembangan perhutanan sosial melalui fasilitasi penetapan areal kerja dan pengelolaan
hutan kemasyarakatan (HKm), fasilitasi pembangunan hutan rakyat kemitraan, fasilitasi
penetapan areal kerja hutan desa,
3. Pengendalian kebakaran hutan dan pemberantasan illegal logging-pencegahan kehilangan
kayu,
4. Penanganan perambahan hutan dan lahan gambut dan penanganan konflik kawasan
lindung dan konservasi,
5. Pembangunan kesatuan pengelolaan hutan (KPH),
6. Peningkatan pengelolaan hutan alam produksi melalui pengelolaan LOA (Logged Over
Area) oleh pemegang IUPHHK (Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu) dan
pengelolaan LOA yang terdegradasi oleh IUPHHK-RE, serta peningkatan pembangunan
hutan tanaman,
7. Penerapan penyiapan lahan tanpa membakar, perbaikan tata air kawasan lahan gambut
secara integratif antar pengguna lahan gambut serta pengelolaan lahan gambut untuk
pertanian berkelanjutan,
8. Kebijakan rehabilitasi kawasan lahan gambut yang rusak melalui reboisasi dan
penghijauan, perbaikan kualitas pengelolaan lahan gambut yang rusak, dan pencegahan
dan penanggulangan kebakaran lahan gambut,
9. Peningkatan rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan reklamasi rawa termasuk lahan
bergambut,
10. Pengendalian Tata Ruang melalui penetapan wilayah KPHK dan konsolidasi hutan yang
berada di luar kawasan hutan, meningkatkan konservasi pada lahan gambut yang belum
diberikan ijin pemanfaatan, penerapan ‘land-swap’ bagi pemegang ijin/hak yang berada di
dalam kawasan lahan gambut dan belum memanfaatkannya ke lokasi lain di luar kawasan
lahan gambut (mineral soil),
- 33 -
11. Pengendalian kerusakan ekosistem lahan gambut, penyusunan kriteria baku kerusakan
gambut, dan penyusunan masterplan pengelolaan ekosistem gambut provinsi.
Rencana Aksi ini didukung oleh kegiatan:
1. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian kerusakan ekosistem gambut,
2. Pengawasan, monitoring dan evaluasi kondisi ekosistem gambut,
3. Survey dan pengumpulan data hidrologi dan hidrogeologi pada lahan bergambut,
4. Pembentukan Tim Koordinasi dan Sekretariat Penyusunan Perencanaan Lahan Rawa
Berkelanjutan melalui kegiatan Water Management for Climate Change Mitigation and Adaptive
Development of Lowlands (WACLIMAD) yang bertujuan untuk melakukan identifikasi lahan
rawa (termasuk gambut sekitar 30%) yang dapat dibudidayakan dan yang harus
dikonservasi,
5. Penelitian sistem tata air pada lahan bergambut,
6. Penyusunan Perpres Kawasan Strategis Nasional (KSN) & Rencana Tata Ruang (RTR)
Pulau,
7. Penyusunan rencana tata ruang wilayah sungai,
8. Audit tata ruang (stock taking) wilayah provinsi,
9. Pendataan dan informasi bidang penataan ruang,
10. Monitoring evaluasi RTRW nasional dan pulau dan program infrastruktur nasional,
11. Percepatan penetapan Perda RTRW Provinsi dan Kabupaten/Kota berbasis Kajian
Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) di 31 Provinsi dan 497 kab/kota selama 5 tahun.
Dukungan lain untuk Rencana Aksi ini antara lain melalui:
1. Fasilitasi kemitraan di 24 propinsi,
2. Fasilitasi kelompok ijin usaha pengelolaan HKm di 24 propinsi,
3. Penurunan jumlah hotspot di Sumatra, Sulawesi dan Kalimantan sebesar 20% per tahun,
4. Peningkatan Hasil Hutan Kayu/ Bukan Kayu/ Jasa Lingkungan,
5. Peningkatan Jumlah Unit IUPHHK Bersertifikat PHPL dari Tahun 2009,
6. Peningkatan Produksi Penebangan Bersertifikat Legalitas Kayu,
7. Pembuatan Peta Areal Kerja Pencadangan (IUPHHK-HT, HA, RE, HKm, HTR dan
Hutan Desa) ,
8. Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan,
9. Penyelesaian permohonan Ijin Pakai pakai KH dengan kompensasi PNBP,
10. Data dan Informasi Penggunaan KH,
- 34 -
11. Kebijakan bidang Planologi Kehutanan dan Peraturan perundangan pengendalian dan
penertiban penggunaan KH tanpa ijin,
12. Pelepasan Kawasan Hutan secara hati-hati (prudensial) dan sesuai dengan RTRWP yang
berlaku,
13. Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan,
14. Data dan Informasi Geospasial dan tematik kehutanan Tingkat Nasional,
15. Data dan Informasi potensi kayu di KH Tingkat Nasional,
16. Data dan Informasi penggunaan karbon KH Tingkat Nasional,
17. Basis data spasial Sumber Daya Hutan yang terintegrasi di pusat dan daerah,
18. Penelitian dan Pengembangan Kehutanan dan Perubahan Iklim,
19. Iptek dasar dan terapan bidang landscape hutan, perubahan iklim, dan kebijakan
kehutanan,
20. Penurunan jumlah Hot spot, di P. Sumatera, Sulawesi, dan Kalimantan,
21. Peningkatan kapasitas Aparatur dan Masyarakat,
22. Penyelesaian kasus perambahan hutan,
23. Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP),
24. Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL),
25. Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK),
26. Peraturan perundang-undangan penyelenggaraan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH),
27. Fasilitasi dukungan kelembagaan ketahanan pangan,
28. Pengawasan pemanfaatan ruang dan evaluasi pemanfaatan ruang berdasarkan daya
dukung dan daya tampung lingkungan yang terpadu dan bersifat lintas K/L,
29. Penelitian dan pengembangan teknologi rendah emisi, metodologi MRV pada areal
pertanian di lahan gambut.
4.2.2 Bidang Pertanian
Bidang pertanian secara umum merupakan bidang yang secara significant akan terkena dampak
perubahan iklim. Namun, di sisi lain, bidang pertanian juga menghasilkan emisi GRK. Apabila
tanpa Rencana Aksi (Business As Usual/BAU) di lahan padi sawah non gambut akan
menghasilkan emisi CH4 dan N2O dalam kondisi tergenang (anaerobic), sedangkan padi sawah
di lahan gambut emisi GRK yang dikeluarkan terutama CH4. Untuk perkebunan di lahan gambut
karena kondisi yang dibutuhkan aerobic, maka emisi GRK terbesar adalah CO2.
- 35 -
Emisi kumulatif GRK di bidang pertanian apabila tanpa dilakukan rencana aksi (BAU)
diperkirakan sebesar 117 juta ton CO2e. Oleh karena itu, untuk mendukung pemenuhan target
penurunan emisi GRK Indonesia sebesar 26% atau 41% hingga tahun 2020, diperlukan beberapa
kebijakan di bidang pertanian untuk menurunkan emisi GRK.
4.2.2.1 Arah Kebijakan
Kebijakan pembangunan pertanian diarahkan untuk meminimalisasi dampak negatif dari
perubahan iklim dan berkontribusi dalam penurunan emisi GRK, yang dilakukan melalui (i)
mensinergikan dan mengintegrasikan kebijakan, perencanaan, dan program pada seluruh
pemangku kepentingan di bidang pertanian seperti, dengan Kementerian Pekerjaan Umum
(misalnya untuk ketersediaan air dan infrastruktur), Kementerian Kehutanan (misalnya untuk
REDD+), dan Pemerintah Daerah (misalnya perijinan peruntukkan lahan dan pengembangan
wilayah); (ii) mempertajam kebijakan dan menyusun langkah-langkah pengurangan emisi karbon
di bidang pertanian sesuai dengan kebutuhan Indonesia dan perkembangan global dengan tetap
memprioritaskan ketahanan pangan; (iii) meningkatkan pemahaman petani dan pelaku pertanian
lainnya dalam mengantisipasi perubahan iklim untuk menjamin pencapaian program ketahanan
pangan; (iv) meningkatkan kemampuan para pelaku usaha di bidang pertanian untuk beradaptasi
dengan perubahan iklim; (v) merakit dan menerapkan teknologi tepat guna dalam mitigasi emisi
GRK; dan (vi) meningkatkan kinerja litbang dalam adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.
4.2.2.2 Rencana Aksi
Penurunan emisi GRK pada lahan pertanian (sawah dan perkebunan) dan pemanfaatan limbah
pada sub sektor peternakan, dilakukan dengan beberapa introduksi teknologi sebagai berikut:
1. Pada lahan sawah non-gambut, teknologi reduksi emisi CH4 dilakukan antara lain melalui
penerapan System of Rice Intensification (SRI) disertai dengan sistem pengairan berselang
(intermittent irrigation), penggunaan varietas unggul baru (VUB) rendah emisi, dan berbagai
teknik budidaya lainnya seperti olah tanah minimum, sistem tebar langsung, penggunaan
herbisida dan pupuk organik. Cara ini memiliki potensi menekan emisi CH4 dari lahan
sawah berkisar antara 10-50%, dengan rata-rata tersebar pada kisaran 20%.
2. Pada lahan gambut yang digunakan untuk usaha tani perkebunan diarahkan pada lokasi
yang berasal dari lahan alang-alang dan bukan membuka hutan, dan proses penyiapan
lahannya dilakukan dengan tanpa bakar serta dilakukan penambahan bahan amelioran
(kaya kation ber-valensi tinggi) yang dapat menurunkan emisi CO2.
- 36 -
3. Teknologi mitigasi peternakan dilakukan melalui perbaikan teknologi pakan ternak
(ransum dan suplemen/konsentrat), pengelolaan kotoran ternak menjadi biogas dan
kompos, dan pemuliaan untuk memperoleh bibit ternak yang adaptif dengan fermentasi
enterik rendah emisi. Total penurunan emisi melalui perbaikan teknologi ini dapat
mencapai sekitar 4.691 ton CO2e.
Untuk itu, Rencana Aksi Nasional di bidang Pertanian yang disusun berdasarkan RPJMN 2010-
2014, RPJPN 2005-2025, dan usulan dari K/L terkait serta perhitungan target penurunan emisi
GRK bidang Pertanian sebesar 0.008 Giga Ton CO2e pada tahun 2020 difokuskan pada kegiatan:
1. Penyiapan lahan tanpa bakar dan optimalisasi pemanfaatan lahan terutama untuk
wilayah/provinsi di Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat,
Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah.
2. Penerapan teknologi budidaya tanaman untuk mengurangi gas rumah kaca (GRK).
3. Pemanfaatan pupuk organik dan bio-pestisida dalam budidaya tanaman untuk mencegah
laju peningkatan emisi GRK melalui penggunaan Alat Pengolah Pupuk Organik (APPO).
4. Pengembangan areal perkebunan (sawit, karet, kakao) di lahan yang tidak berhutan/lahan
terlantar/lahan terdegradasi (APL).
5. Pemanfaatan kotoran/urine ternak dan limbah pertanian untuk biogas, biofuel dan
pupuk organik.
6. Penerapan pembukaan lahan tanpa bakar (PLTB) melalui pembuatan kompos, arang dan
briket arang di provinsi Riau, Sumatera Utara, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan
Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat.
7. Perbaikan dan pemeliharaan sistem irigasi.
Rencana aksi ini didukung dengan kegiatan:
1. Penelitian sistem pengelolaan air pada daerah irigasi
2. Penelitian metode pengurangan emisi gas rumah kaca di waduk
3. Penelitian dan pengembangan teknologi rendah emisi, metodologi MRV bidang
pertanian
4.2.3 Bidang Energi dan Transportasi
Bidang Energi, termasuk tenaga listrik dan transportasi, merupakan salah satu penyumbang
emisi GRK yang cukup besar dengan kecenderungan peningkatan yang cukup signifikan dari
- 37 -
tahun ke tahun. Penggunaan batubara sebagai bahan bakar pembangkit tenaga listrik dan bahan
bakar minyak untuk transportasi menyebabkan emisi GRK dari bidang energi dan transportasi
cukup besar. Peraturan Presiden No 5 Tahun 2006 Tentang Kebijakan Energi Nasional
mengamanatkan pengurangan minyak bumi dalam porto folio energi primer nasional pada tahun
2025, dan pemanfaatan sumber energi yang lebih bersih ditingkatkan. Pemanfaatan energi bersih
ini diharapkan dapat menyumbang penurunan emisi GRK, disamping meningkatkan kemandirian
energi, menciptakan lapangan kerja. Pemanfaatan gas terutama dilakukan untuk pengganti BBM
pada pembangkit tenaga listrik dan pada bahan bakar kendaraan bermotor. Pemanfaatan tenaga
matahari, air, angin dan panas bumi terutama ditujukan untuk menggangti BBM dan batubara
pada pembangkit tenaga listrik. Pemanfaatan Bahan bakar berbasis nabati ditujukan untuk
mengganti bahan BBM kendaraan bermotor. Penurunan emisi GRK tidak hanya dilakukan pada
sisi penyediaan energi tetapi juga disisi pemanfataan energi, melalui pengelolaan energi yang lebih
baik dan penghematan penggunaan energi. Potensi penghematan energi di setiap sektor
pengguna energi, seperti sektor industri, transportasi, dan rumah tangga, sukup besar.
Penurunan emisi GRK di bidang energi dilakukan melalui penerapan komitmen efisiensi
pemanfaatan energi (demand side) dan penerapan mandatori penyediaan energi baru dan
terbarukan (EBT) dan pemanfaatan teknologi pembangkit energi (listrik) yang bersih dan efisien
(supply side). Efisiensi pemanfaatan energi dapat dilakukan diberbagai proses dari rantai energi,
dimulai dari usaha pencarian sumberdaya energi, produksi, pengolahan, distribusi hingga
pemanfaatannya. Rantai energi ini dapat disederhanakan ke dalam tiga bagian utama, yaitu
kegiatan pencarian energi untuk menghasilkan energi primer, kegiatan konversi energi primer
menjadi energi yang dapat digunakan, serta pemanfaatan energi. Pemanfaatan energi meliputi
berbagai bidang, antara sebagai bahan bakar dalam pembangkit tenaga listrik, bahan baku di
sektor industri, seperti pupuk, baja, dan petrokimia, bahan bakar di sektor transportasi, rumah
tangga dan sebagainya.
Komitmen efisiensi energi sampai dengan tahun 2020 didasarkan atas kebutuhan energi tanpa
mitigasi (BAU), yakni sebesar 1.936,6 juta setara barel minyak atau SBM, yang terdiri dari
kebutuhan untuk rumah tangga (12%), transportasi (30%), industri (53%), dan komersial (4%)
(Rancangan Blue Print, Pengembangan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi,
ESDM, 2010). Potensi efisiensi atau penghematan dalam penggunaan energi sangat besar, sekitar
15-30% di sektor industri, 25% di sektor transportasi, dan 10-20% di sektor rumah tangga dan
komersial (Survey Potensi Konservasi Energi DJLPE, ESDM, 2008).
- 38 -
Sedangkan, penyediaan EBT masih terbatas, yakni 30,3 juta SBM dari panas bumi dan 56,5 juta
SBM dari tenaga air (BAU) (Rancangan Blue Print, Pengembangan Energi Baru Terbarukan
dan Konservasi Energi, ESDM, 2010). Potensi penyediaan EBT cukup besar dan dapat
meyumbang sekitar 20% dari kebutuhan enegi nasional secara keseluruhan. Sumber-sumber
energi dari panas bumi, nabati, hidro atau sumber energi air, nuklir, dan tenaga surya, angin,
biogas dan biomas merupakan sumber-sumber EBT yang sangat berpotensi untuk
dikembangkan. Sumber energi panas bumi dan air merupakan dua sumber EBT yang sangat
besar dalam menyumbang penyediaan energi, khsusunya untuk pembangkit tenaga listrik, dan
dalam pengurangan emisi GRK.
Penerapan teknologi energi bersih diarahkan untuk peningkatan efisiensi pemanfaatan dan
teknologi yang mengkonsumsi energi secara efisien dan menghasilkan karbon yang rendah.
Peranan teknologi bersih ini menjadi penting mengingat potensi emisi GRK dari sektor energi,
terutama listrik, cukup besar. Kenaikan ini terutama dihasilkan oleh adanya pengembangan
pengembangan tenaga listirk uap (PLTU) batubara dari program percepatan penyediaan listrik
10.000 MW tahap pertama, dan pengembangan kurang lebih 4.000 MW PLTU batubara dari
program percepatan penyediaan listrik tahap kedua. Jumlah emisi GRK tersebut digunakan
sebagai bagian dari jumlah emisi skenario (BAU) yang digunakan dalam perhitungan penurunan
emisi GRK, dengan asumsi bahwa skenario ini disusun berdasarkan tingkat proyeksi emisi masa
depan tanpa adanya intervensi kebijakan apapun terkait dengan target penurunan emisi GRK.
Emisi GRK (BAU) di sektor energi pada tahun 2020 diperkirakan mencapai 1.400 juta ton
dengan potensi pengurangan emisi mencapai 166,33 juta ton (17,53%), dimana sektor
transportasi menyumbang 43,88 juta ton (21,23 %), rumah tangga 3,83 juta ton (12,11 %),
industri 54,47 juta ton (19,96 %), komersial 2,26 juta ton (6,54 %), dan pembangkitan tenaga
listrik 61,88 juta ton (15,34%) (Rancangan Blue Print, Pengembangan Energi Baru Terbarukan
dan Konservasi Energi, ESDM, 2010). Penurunan emisi GRK melaui upaya efisiensi pemanfaan
energi dilakukan dengan mengacu kepada Rencana Induk Konservasi Energi Nasional (RIKEN),
dilengkapi dengan Roadmap Konservasi Energi untuk masing-masing sektor pengguna, yang
meliputi antara lain sosialisasi dan kampanye tentang perlunya penghematan energi, pendidikan
dan pelatihan, penelitian dan pengembangan teknologi energi rendah energi. Efisiensi, disektor
industri, dilakukan dengan melakukan audit penggunaan energi, labelisasi efieisnsi, penerapan
standar konservasi energi untuk bangunan gedung, dan sebagainya, di sektor transportasi dengan
menerapkan sistem transportasi masal yang efisien, di sektor komersial dengan menerapkan
standar konservasi energi untuk bangunan gedung, dan di sektor kelistrikan dengan menerapkan
sistem pembangkitan yang efisien. Penerapan sistem pembangkit yang efsien dapat menyumbang
- 39 -
penurunan emisis GRK dengan porsi yang besar. Hal ini mengingat emisi GRK di bidang energi
umumnya berasal dari kegiatn pembangkitan listrik. Disamping itu, upaya mitigasinya dapat
dilakukan dengan relatif mudah dan cukup terukur.
Pertumbuhan konsumsi energi bidang transportasi saat ini terus meningkat dari tahun ke tahun,
sesuai dengan semakin meningkatnya laju pertumbuhan kepemilikan kendaraan pribadi,
kendaraan umum, dan pertumbuhan pergerakan (trip) penumpang dan barang, baik di daerah
perkotaan maupun perdesaan. Saat ini sektor transportasi mengkonsumsi sekitar 48% dari
konsumsi nasional energi primer, khususnya minyak bumi. Dari total konsumsi energi sektor
tansportasi ini, hampir seluruhnya (88%) diserap oleh transportasi jalan, dan sisanya diserap oleh
moda transportasi lainnya, seperti transportasi udara (7%), transportasi perkeretaapian (4%),
serta transportasi laut, sungai, danau dan penyebrangan (1%) (ICCSR, 2010).
Emisi GRK yang dihasilkan bidang transportasi tahun 2009 mencapai sekitar 67 juta ton CO2,
dan setiap tahunnya tumbuh dengan laju sekitar 8-12%. Emisi GRK ini umumnya dihasilkan dari
moda transportasi jalan, khususnya di daerah perkotaan seperti Jabodetabek, Surabaya, Medan,
Bandung dan Semarang yang memiliki tingkat pertumbuhan kendaraan bermotor yang tinggi.
4.2.3.1 Arah Kebijakan
Penurunan GRK dilakukan dengan tetap menitikberatkan adanya penjaminan ketersediaan energi
guna memenuhi kebutuhan energi secara nasional. Oleh sebab itu upaya penurunan GRK
difokuskan terhadap upaya memaksimalkan efisiensi dan/atau konservasi energi,
mengoptimalkan penyediaan dan mengutamakan pemanfaatan EBT, dan menerapkan teknologi
energi bersih, serta pengembangan penelitian pemanfaatan teknologi nuklir dan Carbon Capture
Storage (CCS). Komitmen efisiensi dalam pemanfaatan energi diterapkan pada seluruh sektor
pengguna energi, yakni sektor transportasi, industri, rumah tangga, dan komersial. Pemanfaatan
EBT dilakukan melalui penerapaan mandatori penyediaan dan pemanfaatan EBT sebesar 20%
dalam bauran energi nasional. Sedangkan penerapan teknologi bersih terutama dilakukan dalam
proses konversi energi dari energi primer ke listrik – pembangkit tenaga listrik.
Kebijakan penurunan emisi GRK di bidang energi dikelompokkan pada tiga kebijakan utama,
yaitu: (i) konservasi energi yang dilakukan dengan meningkatkan efisiensi pemakaian energi mulai
dari sisi hulu sampai hilir; (ii) diversifikasi energi yang dilakukan untuk meningkatkan pangsa
penggunaan EBT; dan (iii) fuel switching dengan memanfaatkan bahan bakar yang lebih bersih
terutama untuk rumah tangga dan transportasi. Peningkatan efisiensi energi terutama
dilaksanakan dengan menerapkan manajemen atau pengelolaan energi yang lebih baik,
- 40 -
menggunakan teknologi/sistem yang lebih efisien, menerapkan standarisasi unjuk kerja peralatan,
labeling, dan komitmen efisiensi energi. Insentif diperkenalkan kepada masyarakat, terutama
kepada pelaku penyedia energi, untuk dapat melakukan efisiensi, menggunakan teknologi energi
bersih, dan memanfaatkan energi baru terbarukan. Fuel switching dilakukan dengan mensubtitusi
bahan bakar nilai karbon tinggi dengan bahan bakar karbon rendah, seperti Compressed Natural
Gas (CNG) untuk sektor transportasi dan Liquified Petroleu Gas (LPG) untuk rumah tangga.
Untuk melaksanakan langkah-langkah kebijakan tersebut, bebagai kegiatan pendukung perlu
dilakukan, antara lain penerapan skim insentif dan disinsentive untuk penggunaan teknologi
bersih, dan teknologi yang berkaitan dengan energi baru dan terbarukan, sistem pricing (feed-in
tariff, green energy certificate) untuk memperhitungkan biaya eksternal energi seperti biaya lingkungan,
carbon tax, biaya pengganti (avoidance costs), dan sebagainya.
Dengan terkonsentrasinya emisi GRK di sektor transportasi jalan di daerah perkotaan, maka
upaya pengurangan emisi GRK dilakukan dengan beberapa pendekatan sebagai berikut: a)
(Avoidance) –pengurangan kebutuhan akan perjalanan terutama daerah perkotaan (trip demand
management) melalui penata-gunaan lahan di daerah perkotaan dan dalam jangka panjang melalui
pola pembangunan perkotaan yang memungkinkan masyarakat mengakses sarana prasarana
esensial tanpa melakukan perjalanan yang berlebihan; b) (Shifting) – pergeseran pola penggunaan
kendaran pribadi (sarana transportasi dengan konsumsi energi yang tinggi) ke pola transportasi
rendah karbon seperti, sarana transportasi tidak bermotor, transportasi publik, transportasi air,
dan sebagainya c) (Improvement) – peningkatan efisiensi energi dan pengurangan pengeluaran
karbon pada kendaraan bermotor melalui pengembangan teknologi kendaraan bermotor dan
penggunaan bahan bakar rendah emisi; dan d) (green tranport) – melakukan penghijauan di
sepanjang jalan.
4.2.3.2 Rencana Aksi
Rencana Aksi Nasional di bidang energi dan transportasi disusun dengan mengacu kepada
RPJMN 2010-2014, RPJPN 2005-2025 dan usulan dari Kementrian/Lembaga terkait serta
perhitungan target penurunan emisi GRK bidang energi dan transportasi sebesar 0.038 giga ton
CO2e (0.03 giga ton CO2e dari bidang energi dan 0.008 giga ton CO2e dari bidang transportasi)
pada tahun 2020. Rencana aksi penurunan emisi di bidang energi dan transportasi difokuskan
pada upaya-upaya (i) efisiensi energi, sebagai upaya untuk mengurangi pemakaian energi demi
mengurangi emisi. Efisiensi dilakukan melalui penggunaan teknologi yang lebih efisien maupun
pengurangan konsumsi energi; (ii) fuel switching melalui penggunaan energi yang lebih bersih,
- 41 -
seperti gas (CNG dan LPG); dan (iii) peningkatan penggunaan energi EBT; (iv) Reklamasi lahan
pasca tambang; (v) pengurangan penggunaan kendaraan pribadi dan peningkatan penggunaan
angkutan umum melalui Transportation Demand Management (TDM), Traffic Impact Control (TIC) dan
mengurangi kemacetan lalu lintas melalui Intelligent Transport System (ITS) (vi) penggunaan
transportasi tidak bermotor (vii) peningkatan efisiensi penggunaan bahan bakar fosil melalui
perbaikan sistem transportasi massal (MRT, BRT dan sistem transit) dan perbaikan teknologi
kendaraan bermotor.
Untuk memenuhi target penurunan emisi GRK tersebut, RAN-GRK bidang energi dan
transportasi difokuskan kedalam rencana aksi sebagai berikut :
1. Peningkatan efisiensi energi
a. Audit energi pada 1003 objek pada tahun 2010-2014 dan pada 5910 objek
(gedung dan industri)
b. Program lampu hemat energi
2. Pemanfaatan energi baru dan terbarukan (EBT)
a. Penyediaan dan pengelolaan energi baru terbarukan dan konservasi energi
3. Penerapan Fuel Switching
a. Pemanfaatan biogas
b. Penggunaan gas alam sebagai bahan bakar angkutan umum perkotaan
c. Peningkatan sambungan rumah yang teraliri gas bumi melalui pipa
d. Pembangunan kilang mini plant LPG
4. Reklamasi lahan pasca tambang
5. Pemanfaatan sistem transportasi pintar (intelligent transportation system - ITS),
a. Pembangunan ITS Jabodetabek
b. Pembangunan ITS di kota Medan, Bandung, Surabaya, Makassar, Palembang,
Semarang, Balikpapan, Denpasar, Yogyakarta, Padang, Pekanbaru dan
Banjarmasin
6. Pengembangan sistem transportasi yang ramah lingkungan,
a. Penerapan pengendalian dampak lalu lintas (traffic impact control/ TIC)
b. Manajemen parkir
c. Congestion Charging dan Road Pricing (dikombinasikan dengan angkutan umum
massal cepat)
d. Reformasi sistem transit (Bus Rapid Transit (BRT)/ Semi BRT)
e. Peremajaan armada angkutan umum
f. Pemasangan Converter Kit (gasifikasi angkutan umum)
- 42 -
g. Program pelatihan dan sosialisasi smart driving (eco-driving)
h. Non-motorized transport (pedestian dan jalur sepeda)
7. Pembangunan KA listrik (railway electrification);
a. Pengembangan KA Perkotaan Bandung (jalur ganda elektrifikasi, pengadaan
KRL)
b. Pembangunan double-double track Manggarai-Cikarang, DKI Jakarta
c. Pengadaan Kereta Api Listrik (KRL)
d. Pembangunan jalur KA Bandara Soekarno-Hatta
8. Pengembangan sistem transportasi masal perkotaan, seperti Bus Rapid Transit (BRT), Mass
Rapid Transit (MRT) dan pembangunan monorail Jakarta
Rencana aksi tersebut didukung oleh kegiatan :
1. Monitoring pasokan gas bumi untuk konsumen hulu, dan penyiapan rekomendasi alokasi
gas bumi
2. Pemantauan implementasi kebijakan pengurangan volume pembakaran gas flare
3. Penyediaan dan pengelolaan energi baru terbarukan dan konservasi energi
4. Penyediaan 50 regulasi panas bumi dan air tanah
5. Penyusunan klasifikasi data potensi dan cadangan panas bumi untuk ketenagalistrikan
dan pemanfaatan langsung energi panas bumi
6. Penetapan Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) panas bumi
7. Penetapan prosentase penggunaan BBN dalam pemakaian bahan bakar total
8. Penetapan prosentase pengalihan pemakaian minyak tanah ke LPG
9. Penelitian sistem pembangkit listrik tenaga gelombang dan arus laut
10. Pengujian seluruh kendaraan bermotor termasuk kendaraan pribadi dan sepeda motor
11. Penetapan standar emisi CO2 untuk mobil penumpang
12. Penetapan standar emisi CO2 untuk sepeda motor
13. Pengembangan sistem logistik modern
14. Car Labelling (pemasangan label ‘emisi’ pada kendaraan)
15. Melaksanakan pembatasan kecepatan pada jalan tol
16. Pengaturan pajak dan harga bahan bakar
17. Pengaturan pajak kendaraan (berdasarkan emisi CO2)
18. Peningkatan kualitas kebersihan daratan dan perairan kolam pelabuhan dari sampah,
sanitary dan B3 (termasuk minyak)
19. Peningkatan kebersihan, keteduhan dan keasrian lingkungan dalam kawasan pelabuhan
- 43 -
20. Peningkatan kapasitas kelembagaan pengelola lingkungan kawasan pelabuhan
21. Implementasi eco-airport
22. Penelitian sistem pembangkit listrik tenaga gelombang dan arus laut
23. Penanaman pohon di sepanjang jalan
24. Pembangunan/peningkatan dan preservasi jalan
4.2.4 Bidang Industri
Industri merupakan sektor penyumbang emisi GRK yang berasal dari 3 sumber (IPCC) yaitu dari
penggunaan energi, proses produksi dan limbah. Industri mengkonsumsi energi sebesar 47.2%
dari seluruh total konsumsi energi final dalam tahun 2008 (Pusdatin ESDM 2008). Dalam tahun
2000 emisi GRK yang dihasilkan oleh industri manufaktur dari penggunaan energinya
merupakan sumber terbesar ke-9 dari total emisi GRK di Indonesia (diluar emisi dari sektor
LULUCF).
Indonesia merupakan produser semen terbesar ke-10 di dunia (tahun 2005) dan memproduksi 37
juta ton semen per tahun. Industri semen merupakan sumber emisi GRK terbesar dari sub-
sektor industri karena menghasilkan GRK dari 2 sumber yaitu penggunaan energi dan proses
kalsinasi dalam produksinya dan merupakan sumber emisi terbesar ke-10 dari sumber emisi GRK
Indonesia (SNC, 2009) diluar emisi dari Land Use Change and Forestry (LUCF).
Berdasarkan Keputusan Presiden no. 28/2008 sasaran kebijakan nasional untuk pertumbuhan
ekonomi bidang industri ditetapkan menjadi 7.5% pada 2025, sedangkan pihak perusahaan
semen memperkirakan pertumbuhan industri semen sebesar 5% - 8% p.a. pada 2025.
Pemerintah Indonesia memprediksikan bahwa GDP akan tumbuh sebesar 7% pertahun. Secara
umum industri semen Indonesia mempunyai intensitas emisi GRK sebesar 0,833 ton CO2/ton
semen dan rasio rerata clinker-semen diambil 0.90t clinker/t semen (2008). Di akhir September
2009, Kementerian Perindustrian telah mengeluarkan keputusan bahwa pengurangan emisi GRK
dari industri semen merupakan prioritas bagi bidang industri dalam 20 tahun ke depan.
4.2.4.1 Arah Kebijakan
Kebijakan bidang industri dalam rangka mendukung mitigasi perubahan iklim dilakukan dengan
mengarahkan agar sektor industri besar seperti semen, baja, pulp dan kertas, tekstil, dan lain-lain
dapat melakukan program penurunan emisi GRK secara bertahap melalui 3 program yaitu
- 44 -
melakukan efisiensi energi dengan menggunakan teknologi mesin yang lebih efisien,
menggunakan bahan bakar alternatif, dan melakukan efisiensi dalam proses produksi.
4.2.4.2 Rencana Aksi
Rencana Aksi Nasional di bidang industri disusun berdasarkan RPJMN 2010-2014, RPJPN 2005-
2025 dan usulan dari K/L terkait serta perhitungan target penurunan emisi GRK bidang industri
sebesar 0.001 giga ton CO2e pada tahun 2020 dengan melakukan kegiatan pada efisiensi energi
dan penggunaan energi baru dan terbarukan. Dalam bidang ini pemerintah lebih banyak berperan
sebagai fasilitator dimana investasi penurunan emisi GRK lebih banyak dilakukan oleh pihak
swasta.
Untuk itu, rencana aksi di bidang industri difokuskan pada industri semen dan baja dengan
kegiatan:
1. Penyusunan kebijakan teknis pengurangan emisi CO2 di industri semen dan baja ;
2. Fasilitasi dan insentif pengembangan teknologi low carbon dan ramah lingkungan di
industri semen dan baja di 25 perusahaan industri;
3. Konservasi dan Audit Energi industri semen dan baja pada 50 perusahaan industri
Rencana aksi tersebut didukung dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
1. Penyusunan dan pengembangan roadmap/peta jalan “Green Industry” dan
implementasinya
2. Peningkatan capacity building bagi aparat pemerintah dan pelaku industri
3. Fasilitasi dan pemberian insentif untuk penumbuhan industri pengelolaan limbah industri
4. Implementasi standard of EURO IV untuk kendaraan bermotor baru
5. Inventori potensi emisi CO2 pada sektor industri
6. Pemantauan dan evaluasi program mitigasi pada 50 perusahaan per tahun
7. Program konservasi dan audit energi
8. Penyusunan roadmap emisi CO2 sektor industri
4.2.5 Pengelolaan Limbah
Penduduk Indonesia pada tahun 2005 berjumlah 218,8 juta (BPS, 2006) dan tingkat produksi
sampah adalah sebesar 0,6 kg/orang/hari untuk daerah perkotaan dan 0,3 kg/orang/hari untuk
- 45 -
daerah perdesaan. Jumlah sampah dari rumah tangga mencapai 33,5 juta ton per tahun dengan
proporsi sampah di perkotaan sebesar 50% dikelola oleh Pemerintah Daerah. Sedangkan
sebagian besar lainnya dikelola oleh masyarakat sendiri melalui komposting, pembakaran sampah,
open dumping dan penimbunan sampah (dikubur). Sebagian kecil lainnya (1%) dibuang ke sungai
atau tempat-tempat lainnya. Sedangkan di daerah perdesaan, hanya 20% sampah yang dikelola
oleh pemerintah daerah, 80% lainnya dikelola oleh masyarakat sendiri.
Pada kegiatan pengelolaan limbah sampah terdapat 4 komponen kegiatan utama yaitu reduksi
sampah yang dilakukan melalui penerapan 3R (Reduce, Reuse, Recycle), transportasi/pengangkutan
sampah, pemrosesan akhir, serta kegiatan pengelolaan sampah lainnya. Penyusunan RAN-GRK
untuk menghitung penurunan emisi dilakukan dengan beberapa asumsi kondisi tanpa Rencana
Aksi adalah sebagai berikut:
1. Transportasi/pengangkutan sampah pada tahun 2005 memiliki tingkat pelayanan 50%
dengan peningkatan sebesar 2,5% per tahun
2. Reduksi sampah tidak terjadi, timbulan sampah perkotaan meningkat dari 0,6
kg/orang/hari pada 2005 menjadi 1,2 kg/orang/hari tahun 2030 dan untuk sampah
perdesaan meningkat dari 0,3 kg/orang/hari pada 2005 menjadi 0,55 kg/orang/hari
3. Timbulan sampah yang dibuang di lokasi open dumping sebesar 45% dan tidak ada
konversi dari open dumping menjadi controlled atau sanitary landfill
Emisi GRK dari bidang limbah (limbah cair domestik dan sampah rumah tangga) sendiri pada
tahun 2010 diperkirakan sebesar 34.987 ribu ton CO2e, dan diperkirakan akan terus meningkat
dengan kondisi tanpa Rencana Aksi (BAU) hingga 52.381 ribu ton CO2e pada tahun 2020.
4.2.5.1 Arah Kebijakan
Kebijakan pengelolaan limbah sampah dalam rangka mitigasi perubahan iklim dilakukan dengan
pengelolaan sampah dengan penerapan konsep 3R (Reduce, Reuse, Recycle), fasilitasi prasarana
pengumpulan/pengangkutan sampah, pembangunan/ peningkatan Tempat Pemrosesan akhir
(TPA) sampah menjadi sanitary landfill dan juga pengembangan TPA yang terpadu dengan
teknologi pemanfaatan GRK untuk energi. Sementara dalam pengelolaan limbah cair domestik
dilakukan melalui pembangunan dan peningkatan pelayanan sarana dan prasarana air limbah
terpadu terutama bagi kawasan perkotaan.,
- 46 -
4.2.5.2 Rencana Aksi
Rencana Aksi Nasional di bidang limbah disusun berdasarkan RPJMN 2010-2014, RPJPN 2005-
2025 dan usulan dari K/L terkait serta perhitungan target penurunan emisi GRK bidang limbah
sebesar 0.048 Giga Ton CO2 pada tahun 2020 dengan penekanan kegiatan pada pengelolaan
sampah dengan 3R.
Rencana Aksi di bidang limbah difokuskan pada kegiatan:
1. Pembangunan/peningkatan sarana dan prasarana air limbah dengan sistem off site dan on
site untuk 16 kota (off-site) dan 11.000 lokasi (on-site) hingga tahun 2020 yang melayani
hingga 70% penduduk
2. Pembangunan/ peningkatan TPA dan pengelolaan sampah terpadu 3R di 240 kota
3. Pemanfaatan limbah hasil pembukaan lahan sebesar 1800 Ha untuk bahan pembuatan
kompos, arang dan briket arang yang akan dilakukan di Jambi, Sumatera Selatan dan
Kalimantan Timur.
Rencana Aksi ini didukung oleh kegiatan:
1. Inventarisasi GRK khususnya di bidang limbah yang akan dilakukan dalam 372 kota
selama 5 tahun
2. Pengawasan kegiatan pembakaran terbuka sampah di 372 kota selama 10 tahun
3. Peningkatan kapasitas pengelolaan persampahan untuk 150 kab/kota, meliputi
penyusunan NSPK pengembangan pengelolaan persampahan, pendampingan
penyusunan Strategi Sanitasi Kota (SSK) yang berkaitan dengan pengelolaan
persampahan, pembinaan kelembagaan dalam rangka meningkatkan kemampuan
pengelola persampahan.
5. PENDANAAN
Komitmen Indonesia untuk menurunkan emisi karbon sebesar 26% secara BAU pada tahun
2020 tidak terlepas dari kemampuan pemerintah untuk memobilisasi sumber pendanaan dalam
negeri untuk melakukan kegiatan-kegiatan pembangunan dalam mendukung komitmen tersebut.
Sementara itu, pencapaian komitmen tambahan pengurangan emisi karbon hingga 41% dari
BAU memerlukan mobilisasi pendanaan yang bersumber dari luar negeri.
- 47 -
Mobilisasi sumber pendanaan tersebut didasarkan pada kebutuhan penurunan emisi gas rumah
kaca melalui kegiatan yang mendukung seperti telah diidentifikasi sebelumnya. Bab ini akan
membahas mengenai kebijakan pendanaan secara umum, pemenuhan kebutuhan pendanaan,
serta sumber dan mekanisme pembiayaan kegiatan tersebut.
5.1 Kebijakan Pendanaan
Kebijakan pendanaan untuk mendukung komitmen penurunan emisi gas rumah kaca secara
sukarela merupakan bagian dari kebijakan yang telah ditetapkan dalam menghadapi perubahan
iklim seperti yang diamanatkan di dalam RPJMN 2010-2014. Di dalam perencanaan jangka
menengah, isu perubahan iklim telah mendapatkan prioritas pendanaan melalui mekanisme
APBN. Sementara itu, untuk membantu komitmen 41%, kebijakan pendanaan diarahkan untuk
memanfaatkan sumber dana yang disalurkan baik melalui mekanisme UNFCCC maupun di luar
mekanisme UNFCCC (melalui kerja sama bilateral dan multilateral). Untuk aksi mitigasi di atas
target 41%, pendanaannya dapat menggunakan skema pasar karbon.
Di samping itu, kebijakan pendanaan perubahan iklim tidak hanya dari segi pembiayaan kegiatan,
tetapi juga dapat dilakukan dari segi kebijakan fiskal yang mendorong penurunan emisi GRK
dengan memberikan nilai terhadap karbon. Hal ini dipandang sebagai upaya kebijakan perubahan
iklim yang biayanya rendah dan menghasilkan revenue untuk jangka panjang. Kebijakan fiskal ini
dapat berupa (1) penjualan hak mengemisi (emission trading) dan (2) pajak karbon (carbon tax/levy).
Pada kebijakan pertama, pemerintah menetapkan besarnya emisi GRK yang diperkirakan akan
terjadi dan menjual hak membuang emisi kepada pihak-pihak tertentu. Sementara pada kebijakan
kedua, pemerintah menetapkan besarnya harga setiap emisi karbon beserta pajaknya.
5.2 Sumber Pendanaan
Pendanaan kegiatan penurunan emisi GRK dipenuhi dengan sumber dari dalam dan luar negeri.
Pendanaan dalam negeri yang menjadi prioritas utama dalam pendanaan RAN bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan rancangan RPJMN 2010-2014.
Meskipun demikian, komitmen 26% yang dilakukan dengan upaya sendiri (unilateral) tidak hanya
meliputi pendanaan pemerintah pusat, melainkan termasuk sumber pendanaan dalam negeri
lainnya, seperti APBD, hutang pemerintah, investasi swasta (perbankan dan non-perbankan),
dan corporate social responsibility (CSR).
Beberapa sumber pendanaan terkait penurunan emaisi GRK di antaranya adalah:
- 48 -
1. APBN
a. Rupiah Murni
b. Hibah Luar dan Dalam Negeri
c. Pinjaman Luar Negeri
d. Debt to Nature Swap
e. Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF)
f. Green Fund
2. Swasta Dalam Negeri
a. Perbankan
b. Non-Bank
c. Corporate Social Responsibility (CSR)
3. Dana Internasional (Global Fund)
a. Global Environment Fund
b. Copenhagen Green Climate Fund
c. Skema Fund lainnya yang dikembangkan di forum-forum internasional
- 49 -
Tabel 5.1 Perkiraan sumber pendanaan untuk penanganan perubahan iklim di
Indonesia
Jumlahsd 2009
Pemerintah APBN 1,7 Triliun Rupiah Sesuai RPJMN 2010-2014
Mitigation dan Adaptation
Pemerintah APBN Jepang USD 400 Juta, Perancis USD 300 juta
Masuk ke dalam resource envelope K/L
Mitigation dan Adaptation
US USD 19,6 juta
Jerman EUR 25 Juta
Pemerintah APBN Kebijakan Fiskal
Swasta APBN 500 milyar – 1 triliun Rupiah
500 milyar – 1 triliun Rupiah
Dana bergulir
Pemerintah dan Swasta
Bilateral/Multilateral Pemerintah dan/atau Swasta
APBN Sesuai dengan perjanjian hibah
DFiD GBP 10 Juta Jerman 10 juta Euro Dana inovasi
Ausaid AUD 2 Juta Belanda 40 juta Euro DFiD GBP 50 Juta
Dana transformasi (bergulir)
Swasta Mengikuti mekanisme pasar
Dana Investasi
Swasta Mengikuti mekanisme pasar
Dana Investasi
Swasta Swasta Mitigasi dan Adaptasi
US$ 90 Juta melalui SCCF
USD 30 Miliar (2012)
USD 100 Miliar (2020)
- none - Mitigasi dan Adaptasi
Glob
al Fu
nd
Global Environment Facility
Copenhagen Green Climate Fund
Pemerintah dan Swasta (NGO)
UNFCCC
EUR 20 Juta dari Pemerintah Jerman
Kehutanan dan Konservasi energi
Green Economy (BKF)
Green Fund (PIP – MoF)
SWAS
TA D
ALAM
NE
GERI
Perbankan
Non-Perbankan
CSR
APBN
Rupiah Murni
Loan
Grant
ICCTF Pemerintah dan Swasta (melalui pemerintah)
APBN
Debt to Nature Swap Pemerintah APBN
Sumber Dana Pelaksana Mekanisme Pendanaan
Potensi Jumlah Sektor
1. Sumber Dana APBN
Sumber pendanaan terkait APBN dapat berupa rupiah murni maupun PHLN. Berdasarkan
perencanaan di dalam RPJM 2010-2014 perkiraan resource envelope untuk 2010-2014 terkait
penurunan emisi GRK yang tersedia adalah sekitar Rp37,889 triliun (Buku 2 Bab I Lintas Bidang
Perubahan Iklim Kelompok Mitigasi). Melalui komitmen yang sama, pada periode 2015-2020,
pemerintah perlu menyediakan resource envelope yang cukup untuk mencapai penurunan 26%.
Pinjaman luar negeri mengikuti mekanisme yang telah diatur di dalam peraturan yang sama
seperti dalam pengelolaan hibah luar negeri. Sampai tahun 2009, pinjaman luar negeri yang telah
diterima dalam bentuk program loan untuk perubahan iklim adalah dari Pemerintah Jepang sebesar
- 50 -
US$400 juta dan Pemerintah Perancis sebesar US$300 juta. Dalam pemanfaatan sumber ini perlu
dipertimbangkan kondisi persyaratan yang ditetapkan oleh peminjam sehingga dapat mengurangi
resiko pinjaman dan biayai pinjaman (cost of borrowing). Debt to nature swap (DNS) merupakan salah
satu sumber dana yang sudah digunakan untuk membiayai pengelolaan lingkungan. Debt swap
yang telah diimplementasikan antara lain dengan Pemerintah Amerika Serikat yaitu sekitar USD
19,5 juta untuk membiayai rehabilitasi hutan. Selain itu, DNS telah diberikan oleh pemerintah
Jerman sebesar Euro 25 juta dan sekitar Euro 20 juta untuk komitmen baru. DNS diharapkan
terus berkembang di tahun-tahun mendatang, yaitu periode 2010-2014 dan 2015-2020, dan
dapat diarahkan untuk mengatasi perubahan iklim.
Hibah luar negeri merupakan sumber pendanaan yang memiliki resiko relatif rendah. Hibah luar
negeri yang telah terkumpul untuk membiayai penanganan perubahan iklim ini antara lain dari
Pemerintah Inggris (GBP 10 juta) dan Pemerintah Australia (AUD 2 juta). Sementara itu,
berbagai potensi hibah luar negeri datang dari Pemerintah Jerman dan Pemerintah Belanda
dengan total jumlah sekitar Euro 50 juta. Kedua pemerintah tersebut masih menunggu
terbentuknya trustee nasional yang mengelola trust fund khusus untuk perubahan iklim (ICCTF).
Hibah lain yang dapat dimanfaatkan untuk perubahan iklim adalah MCC, Millenium Challenge
Corporation. Hibah dari MCC bersifat competitif dan lebih banyak untuk mengurangi kemiskinan.
Oleh karena itu, hibah dari MCC harus diarahkan untuk mengurangi dampak akibat perubahan
iklim terutama di kantong-kantong kemiskinan (adaptasi) atau pengembangan teknonologi atau
sarana/prasarana ramah lingkungan yang dapat dipakai oleh masyarakat miskin.
Hibah dalam negeri dapat menjadi sumber dana yang berpotensi untuk menangani perubahan
iklim ini. Hibah dalam negeri yang dikelola pemerintah dapat mengikuti mekanisme yang selaras
dengan hibah dari luar negeri. Karena sifatnya hibah, pengaturan tersebut diharapkan tidak
memberikan terlalu banyak hambatan kepada pemberi hibah dalam penyalurannya.
- 51 -
Gambar 5.1 Sumber Pendanaan APBN
2. Swasta Dalam Negeri
Sumber dana swasta dalam negeri dapat diidentifikasi untuk mendukung sumber pendanaan yang
berasal dari pemerintah. Beberapa sumber dana swasta dalam negeri yang dapat diharapkan dapat
membiayai kegiatan menurunkan emisi GRK, baik dari perbankan, non-perbankan dan CSR.
Perbankan dapat dimobilisasi untuk membiayai investasi swasta dengan financial returns yang
menguntungkan. Dana perbankan yang dapat dimobilisasi dapat berupa perbankan umum
maupun perbankan syariah. Untuk itu, perlu diterapkan kebijakan pemerintah yang memberikan
insentif bagi lembaga perbankan yang memberikan pinjaman lunak kepada industri yang
menerapkan teknologi hijau atau mendukung penurunan emisi gas rumah kaca. Dalam hal ini,
koordinasi antara pemerintah dan Bank Indonesia diperlukan dalam menyusun kebijakan
strategis perbankan.
Non-perbankan terdiri dari sumber dana dari pasar modal dalam negeri, asuransi, lembaga
pembiayaan, maupun lembaga pensiun. Kriteria kegiatan yang dapat dibiayai relatif sama dengan
kegiatan yang dibiayai oleh perbankan, yaitu memiliki financial returns yang tinggi. Sama halnya
dengan lembaga perbankan, perlu ada koordinasi pihak terkait untuk menerapkan kebijakan
- 52 -
insentif yang tepat bagi penggunaan sumber dana dari lembaga non-bank untuk menerapkan
teknologi hijau.
Selain itu, potensi investasi swasta juga dapat dimanfaatkan melalui kebijakan insentif pada pihak
yang mendukung upaya mitigasi. Insentif dapat diberikan pada penggunaan energi yang efisien
dengan emisi karbon yang rendah, tetapi seringkali memerlukan pendanaan yang tidak sedikit
karena adanya kebutuhan teknologi rendah karbon. Potensi swasta yang dapat memanfaatkan
pasar karbon di sektor kehutanan juga mulai terbuka walaupun masih bersifat sukarela.
Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan kegiatan sukarela badan usaha untuk memberikan
kontribusi positif kepada masyarakat sekitarnya. Karena sifatnya sukarela, pemerintah dapat
memberikan arahan agar penggunaan CSR dapat difokuskan kepada memberikan bantuan dalam
menangani dampak perubahan iklim. Sampai saat ini, potensi CSR diperkirakan akan besar
karena lebih banyak badan usaha yang tertarik untuk melaksanakan CSR di bidang lingkungan.
3. Sumber Dana Internasional
Sumber dana dari internasional lainnya secara luas dapat dipakai baik oleh pemerintah maupun
oleh pihak swasta. Pemakaian sumber ini sangat bergantung kepada mekanisme pengusulan yang
berlaku pada masing-masing institusi penyedia dana. Terkait perubahan iklim, mekanisme
UNFCCC membuka akses bagi negara-negara berkembang untuk mendapatkan dana dari
negara-negara maju. Global Environment Facility (GEF) ditunjuk sebagai lembaga yang mengelola
dana tersebut dan menyalurkannya melalui badan multilateral (Bank Dunia, UNDP, dan lain-lain)
yang bertindak sebagai trustee.
Dalam konteks negosiasi UNFCCC, sejak COP 13 di Bali upaya mitigasi perubahan iklim telah
memasukkan inisiatif Reducing Emission from Deforestation and Degradation (REDD) yang selanjutnya
telah berkembang menjadi REDD+. Negosiasi ini telah membuka jalan bagi tersedianya
dukungan pendanaan internasional bagi inisiatif REDD+ dan melahirkan kesempatan bagi
negara-negara berkembang untuk mengambil peluang pendanaan internasional tersebut,
termasuk Indonesia. Namun ada beberapa prakondisi yang harus dipenuhi untuk hal ini, di
antaranya kondisi yang mendukung investasi dan mekanisme berbasis kinerja yang efektif.
Terkait dengan Copenhagen Accord, diharapkan tersedia dana sekitar USD 30 Miliar hingga
2012 dan USD 100 Miliar sampai tahun 2020 yang dapat digunakan untuk dana adaptasi,
- 53 -
mitigasi, serta mekanisme dukungan transfer teknologi dan REDD+. Walaupun Copenhagen
Accord ini juga tidak mengikat, potensi pendanaan ini dapat dijajaki. Ke depan, di dunai
internasional diperkirakan akan ada beberapa mekanisme dan institusi baru untuk mendanai aksi
mitigasi perubahan iklim.
5.3 Mekanisme Pendanaan
Sumber dana dari APBN pada umumnya akan disalurkan melalui kementerian/lembaga
pemerintah, pemerintah pusat, maupun BUMN dengan mekanisme yang telah ditetapkan.
Meskipun demikian, sumber dana dari APBN dapat disalurkan kembali kepada pihak swasta
dengan mekanisme tertentu sesuai dengan jenis sumber dananya.
Pengaturan pengelolaan hibah yang diterima dari luar negeri diatur di dalam Peraturan
Pemerintah No. 2/2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah
Luar Negeri serta Penerusan PHLN dan Peraturan Menteri No. 05/2006 tentang Tata Cara
Perencanaan dan Pengajuan Usulan serta Penilaian Kegiatan yang dibiayai dari PHLN.
Mekanisme pendanaan melalui UNFCCC yang baru masih belum ditetapkan. Meskipun dalam
Copenhagen Accord dinyatakan akan adanya Copenhagen Green Climate Fund, belum ada
kesepakatan mengenai bentuk, mekanisme penyaluran, kriteria penerimaan dan sebagainya.
6. Mekanisme Monitoring, Evaluasi, Kaji Ulang dan Pelaporan
Dalam implementasi RAN-GRK akan dibuat mekanisme monitoring, evaluasi, pelaporan dan
kaji ulang yang merupakan bagian siklus penyusunan dan pemutakhiran RAN-GRK sesuai
dengan perkembangan terkini perubahan iklim di tingkat nasional dan global.
6.1 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Proses pemantauan dan evaluasi RAN-GRK diperlukan untuk memastikan pencapaian target
dan sasaran penurunan emisi yang telah ditetapkan. Proses pemantauan pelaksanaan kegiatan
RAN-GRK dilakukan oleh Kementerian/Lembaga terkait dan secara berkala dilaporkan kepada
Menteri Koordinator Perekonomian, Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Lingkungan
Hidup.
- 54 -
Kementerian Perekonomian akan melakukan koordinasi dan pelaksanaan RAN GRK dengan
melibatkan para menteri dan gubernur yang terkait dengan upaya penurunan emisi GRK, serta
melaporkan pelaksanaan RAN GRK yang terintegrasi kepada Presiden paling sedikit satu tahun
sekali.
Kementerian Lingkungan Hidup bertugas mengkoordinasikan inventarisasi GRK serta
penyusunan pedoman dan metodologi MRV (Measurement, Reporting and Verification ) yang
dilakukan oleh masing-masing Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.
6.2 Mekanisme Kaji Ulang RAN-GRK
Penurunan GRK memerlukan basis dasar-dasar kajian yang komprehensif dengan
mempertimbangkan perkembangan dinamis yang terjadi secara global dan nasional. Selain itu
dengan adanya perkembangan iptek yang ada dimungkinkan adanya berbgai terobosan baru pada
masa mendatang yang dapat memberikan alternatif solusi terhadap pendekatan dan metodologi
perhitungan GRK serta pelaksanaan penurunan GRK. Untuk itu dokumen Rencana Aksi
Penurunan GRK dimungkinkan untuk diperbaharui berdasarkan perkembangan yang terjadi
serta berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi yang dilakukan secara berkala.
Kementerian PPN/Bappenas akan melakukan proses evaluasi dan kaji ulang RAN GRK yang
terintegrasi secara berkala sesuai dengan kebutuhan nasional dan perkembangan global terkini.
Rekomendasi Kaji Ulang terhadap RAN-GRK akan disampaikan oleh Menteri PPN/Kepala
Bappenas kepada Menko Perekonomian yang selanjutnya akan menetapkan perubahan atas
Matriks Kegiatan RAN-GRK sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran Perpres RAN-GRK.
7. Penyusunan RAD-GRK
RAD-GRK disusun dengan mengacu kepada RAN-GRK berdasarkan pedoman penyusunan
RAD-GRK yang penyusunannya akan dikoordinasikan oleh Kementerian PPN/Bappenas yang
dikonsultasikan dengan Kementerian Dalam Negeri dan K/L lain terkait. Selain itu RAD-GRK
disusun berdasarkan prioritas pembangunan daerah serta kemampuan dan kapasitas daerah
masing-masing.
- 55 -
Sejalan dengan kaji ulang RAN-GRK, RAD-GRK juga dapat dikaji ulang untuk menyesuaikan
dengan perkembangan terkini. Kaji ulang RAD-GRK dikoordinasikan oleh SKPD yang ditunjuk
oleh masing-masing Gubernur/Kepala Daerah. Penetapan RAD-GRK dan Revisi RAD-GRK
dilakukan melalui Peraturan Gubernur dengan berkonsultasi dengan Kementerian
PPN/Bappenas dan Kementerian Dalam Negeri. RAD-GRK harus telah ditetapkan dalam
jangka waktu satu tahun sejak ditetapkannya RAN-GRK, sedangkan proses kaji ulang dan revisi
RAD-GRK dilakukan secara berkala sesuai dengan pedoman.
Gubernur menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan dan kegiatan pemantauan pelaksanaan
RAD GRK kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri PPN/Kepala Bappenas untuk
diintegrasikan dalam upaya pencapaian target nasional penurunan emisi GRK secara berkala
sesuai dengan kebutuhan nasional dan perkembangan global terkini.
8. PENUTUP
Rencana Aksi Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK) yang telah ditetapkan ini
merupakan acuan bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah, pelaku ekonomi dan masyarakat
dalam melakukan perencanaan, penyelenggaraan/pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan
pengendalian kegiatan penurunan emisi GRK untuk menanggulangi perubahan iklim global.
9. LAMPIRAN
Matriks Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 2010-2020
o Kegiatan Inti
o Kegiatan Pendukung
BIDANG 1. KEHUTANAN DAN LAHAN GAMBUT Target Penurunan Emisi (26%) : 0,672 (Giga ton) Target Penurunan Emisi (41%) : 1,039 (Giga ton)
Kebijakan yang Dilaksanakan untuk Menunjang RAN-GRK : 1. Menurunkan emisi GRK dengan sekaligus meningkatkan kenyamanan lingkungan, mencegah bencana, menyerap tenaga kerja, menambah
pendapatan masyarakat dan negara 2. Pengelolaan sistem jaringan dan tata air pada rawa 3. Pemeliharaan jaringan reklamasi rawa (termasuk lahan bergambut yang sudah ada) 4. Peningkatan produktivitas dan efisiensi produksi pertanian pada lahan gambut dengan emisi serendah mungkin dan mengabsorbsi CO2
secara optimal Strategi : 1. Menekan laju deforestasi dan degradasi hutan untuk menurunkan emisi GRK 2. Meningkatkan penanaman untuk meningkatkan penyerapan GRK 3. Meningkatkan upaya pengamanan kawasan hutan dari kebakaran dan pembalakan liar dan penerapan SFM 4. Melakukan perbaikan tata air (jaringan) dan blok-blok pembagi 5. Menstabilkan elevasi muka air pada jaringan 6. Optimalisiasi sumberdaya lahan dan air secara optimal tanpa melakukan deforestasi 7. Penerapan teknologi pengelolaan lahan dan budidaya pertanian dengan emisi GRK serendah mungkin dan mengabsorbsi CO2 secara
optimal.
BIAYA NO RENCANA AKSI INDIKATOR
SASARAN VOLUME
KEGIATAN PERIODE LOKASI RP. (miliar) SUMBER
PENANGGUNGJAWAB (PJ)/ PELAKSANA
KETERANGAN
1. Rehabilitasi hutan dan lahan kritis, reklamasi hutan di DAS prioritas a. Fasilitasi
rehabilitasi
Penurunan emisi: 10,826
295.000 ha
2010-2014
31 provinsi
1.475,0
APBN
Kementerian
Kehutanan (PJ)
LAMPIRAN MATRIKS KEGIATAN INTI
RANCANGAN PERPRES RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA (RANGRK)
KEGIATAN INTI
RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA 20102020
| RAN 57
BIAYA NO RENCANA AKSI INDIKATOR
SASARAN VOLUME
KEGIATAN PERIODE LOKASI RP. (miliar) SUMBER
PENANGGUNGJAWAB (PJ)/ PELAKSANA
KETERANGAN
hutan mangrove, gambut dan rawa
juta ton CO2e Penurunan emisi: 12,992 juta ton CO2e
354.000 ha
2015-2020
31 provinsi
4.025,0
APBN
Kementerian Kehutanan (PJ)
2. Pengendalian Tata Ruang a. Penetapan
wilayah KPHK
Penurunan emisi: 2,936 juta ton CO2e Penurunan emisi: 2.936 juta ton CO2e
400.000 ha
400.000 ha
2010-2014
2015-2020
4 provinsi (Riau, Jambi,
Sumsel, Kalteng)
4 provinsi (Riau, Jambi,
Sumsel, Kalteng)
28,87
28,88
APBN
APBN
Kementerian Kehutanan
3. Peningkatan Pengelolaan Hutan Alam Produksi
LAMPIRAN MATRIKS KEGIATAN INTI
RANCANGAN PERPRES RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA (RANGRK)
KEGIATAN INTI
RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA 20102020
| RAN 58
BIAYA NO RENCANA AKSI INDIKATOR
SASARAN VOLUME
KEGIATAN PERIODE LOKASI RP. (miliar) SUMBER
PENANGGUNGJAWAB (PJ)/ PELAKSANA
KETERANGAN
a. Pengelolaan LOA oleh IUPHHK pada lahan gambut
b. Pengelolaan
LOA oleh IUPHHK-RE
Penurunan emisi : 22.020 Ton CO2e Penurunan emisi: 22.020 ton CO2e Penurunan emisi: 2.7525 juta ton CO2e Penurunan emisi: 2.7525
600 ha
600 ha
2.500.000 ha
300.000 ha
2010-2014
2015-2020
2010-2014
2015-2020
4 provinsi (Riau, Jambi,
Sumsel, Kalteng)
4 provinsi (Riau, Jambi,
Sumsel, Kalteng)
12 provinsi (Jambi, Sumbar, Kalteng, Klbar, Kalsel, Kaltim,
Sulbar, Sulteng, Sultra, Sulut,
Gorontalo, Papua)
4 provinsi (Riau, Jambi,
PM
0.144 Pm
PM
PM
PM
APBN dan Swasta
PM
PM
Kementerian Kehutanan
Kementerian Kehutanan
Kementerian Kehutanan
Kementerian Kehutanan
LAMPIRAN MATRIKS KEGIATAN INTI
RANCANGAN PERPRES RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA (RANGRK)
KEGIATAN INTI
RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA 20102020
| RAN 59
BIAYA NO RENCANA AKSI INDIKATOR
SASARAN VOLUME
KEGIATAN PERIODE LOKASI RP. (miliar) SUMBER
PENANGGUNGJAWAB (PJ)/ PELAKSANA
KETERANGAN
juta ton CO2e
Sumsel, Kalteng)
4. Penanganan perambahan kawasan hutan lahan gambut
Penurunan emisi : 734 ribu ton CO2e Penurunan emisi: 734 ribu ton CO2e
20.000 ha
20.000 ha
2010-2014
2015-2020
4 provinsi (Riau, Jambi,
Sumsel, Kalteng)
4 provinsi (Riau, Jambi,
Sumsel, Kalteng)
30,0
30,0
APBN
APBN
Kementerian Kehutanan
Kementerian Kehutanan
5. Pengendalian Kebakaran Hutan
Penurunan emisi: 367 ribu ton CO2e Penurunan emisi :367 ribu ton CO2e
10.000 ha
10.000 ha
2010-2014
2015-2020
4 provinsi (Riau, Jambi,
Sumsel, Kalteng)
4 provinsi (Riau, Jambi,
Sumsel, Kalteng)
22,0
22,0
APBN
APBN
Kementerian Kehutanan
Kementerian Kehutanan
LAMPIRAN MATRIKS KEGIATAN INTI
RANCANGAN PERPRES RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA (RANGRK)
KEGIATAN INTI
RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA 20102020
| RAN 60
BIAYA NO RENCANA AKSI INDIKATOR
SASARAN VOLUME
KEGIATAN PERIODE LOKASI RP. (miliar) SUMBER
PENANGGUNGJAWAB (PJ)/ PELAKSANA
KETERANGAN
6. Demonstration Activities
Penurunan emisi 3,67 juta Ton CO2e Penurunan emisi: 3,670 juta ton CO2e
100.000 ha
100.000 ha
2010-2014
2015-2020
4 provinsi (Riau, Jambi,
Sumsel, Kalteng)
4 provinsi (Riau, Jambi,
Sumsel, Kalteng)
AUS$ 31,5 juta
AUS$ 31,5
juta
BLN (Australia)
BLN (Australia)
Kementerian Kehutanan
Kementerian Kehutanan
Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut
Penyusunan Pedoman:
a. Pedoman Inventarisasi dan Pemetaan Kesatuan Hidrologis Gambut
1 (satu) buah pedoman
2010 - 0,5 APBN KLH
7.
b. Pedoman 1 (satu) buah 2010 - 0,5 APBN KLH
LAMPIRAN MATRIKS KEGIATAN INTI
RANCANGAN PERPRES RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA (RANGRK)
KEGIATAN INTI
RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA 20102020
| RAN 61
BIAYA NO RENCANA AKSI INDIKATOR
SASARAN VOLUME
KEGIATAN PERIODE LOKASI RP. (miliar) SUMBER
PENANGGUNGJAWAB (PJ)/ PELAKSANA
KETERANGAN
Inventarisasi Karakteristik Ekosistem Gambut
pedoman
8. Penyusunan Kriteria Baku Kerusakan Ekosistem Gambut
Kriteria baku kerusakan kawasan lindung kubah gambut dan kriteria baku kerusakan kawasan budidaya gambut
2010-2014 - 1,0 APBN KLH
9. Penyusunan Master Plan Pengelolaan Ekosistem Gambut Provinsi. (bahan masukan RTRWP)
Tersusunnya Master Plan di Wilayah Provinsi
10 privinsi 2010-2015 Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur,
10,0 APBN KLH
LAMPIRAN MATRIKS KEGIATAN INTI
RANCANGAN PERPRES RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA (RANGRK)
KEGIATAN INTI
RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA 20102020
| RAN 62
BIAYA NO RENCANA AKSI INDIKATOR
SASARAN VOLUME
KEGIATAN PERIODE LOKASI RP. (miliar) SUMBER
PENANGGUNGJAWAB (PJ)/ PELAKSANA
KETERANGAN
dan Papua, Papua Barat
10. Inventarisasi dan pemetaan kesatuan hidrologis ekosistem gambut
Peta Kesatuan Hidrologis Gambut dengan skala sekurang-kurangnya 1 : 250.000
20 Juta Ha 2010-2014 10 Provinsi (Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Papua dan Papua Barat)
12,0 APBN KLH
11. Inventarisasi dan pemetaan karakteristik ekosistem gambut.
Dokumen data dan informasi Karakteristik Ekosistem Gambuit
Peta Karakteristik
20 Juta Ha 2010-2014 10 Provinsi (Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur,
345 APBN KLH
LAMPIRAN MATRIKS KEGIATAN INTI
RANCANGAN PERPRES RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA (RANGRK)
KEGIATAN INTI
RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA 20102020
| RAN 63
BIAYA NO RENCANA AKSI INDIKATOR
SASARAN VOLUME
KEGIATAN PERIODE LOKASI RP. (miliar) SUMBER
PENANGGUNGJAWAB (PJ)/ PELAKSANA
KETERANGAN
Gambut dengan skala 1 : 100.000
Papua, dan Papua Barat)
12. Peningkatan, rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan reklamasi rawa (termasuk lahan bergambut yang sudah ada).
Rencana penurunan emisi CO2 masih dalam proses perhitungan.
Pembangun-an/pening-katan jaringan reklamasi rawa (pada umumnya lahan bergambut) seluas 10.000 Ha
Rehabilitasi jaringan reklamasi rawa (pada umumnya lahan bergambut) seluas 450.000 Ha
2010-2014
Provinsi Aceh, Sumut, Riau, Sumbar, Jambi, Bengkulu, Sumsel, Babel, Lampung, Banten, Jabar, Jateng, Jatim, Kalbar, Kalteng, Kalsel, Kaltim, Gorontalo
60,0
1.700,0
APBN
Ditjen. Sumber Daya Air,
Kementerian PU
Logical framework : Kegiatan
peningkatan, rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan reklamasi rawa diharapkan dapat memperbaiki sistem aliran air pada saluran rawa (termasuk lahan bergambut), yang dapat turut memberikan
LAMPIRAN MATRIKS KEGIATAN INTI
RANCANGAN PERPRES RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA (RANGRK)
KEGIATAN INTI
RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA 20102020
| RAN 64
BIAYA NO RENCANA AKSI INDIKATOR
SASARAN VOLUME
KEGIATAN PERIODE LOKASI RP. (miliar) SUMBER
PENANGGUNGJAWAB (PJ)/ PELAKSANA
KETERANGAN
Operasi & pemeliharaan jaringan reklamasi rawa (pada umumnya lahan bergambut) seluas 1,2 juta Ha
1.000,0
Total : 2.760,0
kontribusi terhadap pengurangan emisi karbon.
Pembangunan/peningkatan jaringan reklamasi rawa dan bangunan air (pintu air) bertujuan untuk menjaga stabilisasi muka air sehingga emisi dapat ditekan & dihambat.
Rehabilitasi jaringan reklamasi rawa akan mengembalikan jaringan pada
LAMPIRAN MATRIKS KEGIATAN INTI
RANCANGAN PERPRES RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA (RANGRK)
KEGIATAN INTI
RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA 20102020
| RAN 65
BIAYA NO RENCANA AKSI INDIKATOR
SASARAN VOLUME
KEGIATAN PERIODE LOKASI RP. (miliar) SUMBER
PENANGGUNGJAWAB (PJ)/ PELAKSANA
KETERANGAN
fungsi semula sehingga terbentuk sirkulasi air yang baik & menghindarkan water logging (penimbunan air).
Policy framework: Regulasi dari
pemerintah daerah untuk melakukan percepatan RTRW
Pendanaan Peningkatan
kapasitas masyarakat terhadap
LAMPIRAN MATRIKS KEGIATAN INTI
RANCANGAN PERPRES RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA (RANGRK)
KEGIATAN INTI
RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA 20102020
| RAN 66
BIAYA NO RENCANA AKSI INDIKATOR
SASARAN VOLUME
KEGIATAN PERIODE LOKASI RP. (miliar) SUMBER
PENANGGUNGJAWAB (PJ)/ PELAKSANA
KETERANGAN
pengelolaan jaringan reklamasi rawa (lahan bergambut).
13. Percepatan
Penetapan Perda RTRW Provinsi dan Kabupaten/Kota berbasis Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
31 Perda Provinsi dan
497 Kab/Kota
2010-2014
31 provinsi 497 Kab/Kota
279,5
APBN
Ditjen. Penataan Ruang,
Kementerian Pekerjaan Umum
Dalam rangka mendukung program-program penurunan emisi GRK
14. Pengelolaan lahan gambut untuk pertanian berkelanjutan
Pengemba-ngan Pengelolaan Lahan Pertanian
Penelitian dan Pengembang
325.000 ha 2010-2020 Aceh, Sumut, Riau, Jambi, Sumsel, Sumbar, Lampung, Kalbar, Kalsel, Kaltim, dan Kalteng,
2010–2014: 2.300,0 2015-2020 : 2.400,0
APBN Kementerian Pertanian
Pengelolaan lahan dengan mempertahankan tinggi muka air tanah, teknologi pengelolaan lahan,
LAMPIRAN MATRIKS KEGIATAN INTI
RANCANGAN PERPRES RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA (RANGRK)
KEGIATAN INTI
RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA 20102020
| RAN 67
BIAYA NO RENCANA AKSI INDIKATOR
SASARAN VOLUME
KEGIATAN PERIODE LOKASI RP. (miliar) SUMBER
PENANGGUNGJAWAB (PJ)/ PELAKSANA
KETERANGAN
an Sumber Daya lahan
Dukungan Perlindung-an Perkebunan dan Penanganan Gangguan Usaha Perkebunan
Target penurunan emisi : 103,975 juta Ton CO2e/ 10 tahun
penambahan bahan amelioran, kompos, pupuk kandang dan teknologi lainnya
Fasilitasi pengendalian kebakaran lahan, dan insentif bagi petani yang menerapkan penyiapan lahan tanpa bakar
LAMPIRAN MATRIKS KEGIATAN INTI
RANCANGAN PERPRES RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA (RANGRK)
KEGIATAN INTI
RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA 20102020
| RAN 68
BIAYA NO RENCANA AKSI INDIKATOR
SASARAN VOLUME
KEGIATAN PERIODE LOKASI RP. (miliar) SUMBER
PENANGGUNGJAWAB (PJ)/ PELAKSANA
KETERANGAN
15. Rehabilitasi, reklamasi dan revitalisasi lahan gambut terlantar, terdegradasi, pada areal pertanian
Dukungan Perlindung-an Perkebunan dan Penanganan Gangguan Usaha Perkebunan
Penguatan perlindungan Tanaman Pangan dari Gangguan OPT dan DFI
Target penurunan emisi : 100,75 juta Ton CO2/ 10 tahun
8 kegiatan (250.000 ha)
2010-2020 Riau, Jambi, Sumsel, Sumbar, Kalbar, Kalsel, Kaltim, dan Kalteng
2010–2014: 600,0 2015-2020 : 600,0
APBN Kementerian Pertanian
Perbaikan kondisi bio-fisik lahan gambut terlantar/terde-gradasi pada areal dan calon areal pertanian dan penanaman dalam rangka meningkatkan kapasitas absorpsi karbon (C) dan menurunkan emisi GRK
LAMPIRAN MATRIKS KEGIATAN INTI
RANCANGAN PERPRES RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA (RANGRK)
KEGIATAN INTI
RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA 20102020
| RAN 69
BIAYA NO RENCANA AKSI INDIKATOR
SASARAN VOLUME
KEGIATAN PERIODE LOKASI RP. (miliar) SUMBER
PENANGGUNGJAWAB (PJ)/ PELAKSANA
KETERANGAN
16. Rehabilitasi hutan dan lahan kritis, reklamasi hutan di DAS prioritas
6.800 APBN Dephut, Dirjen RLPS (PJ)
16.a Fasilitasi dan pelaksanaan rehabilitasi hutan pada DAS prioritas
Penurunan emisi: 29,36 juta ton CO2e Penurunan emisi: 11,9275 juta ton CO2e
800.000 ha
325.000 ha
2010-2014
2015-2020
33 provinsi
33 provinsi
4.000,0
4.875,0
APBN
APBN
Kementerian Kehutanan
Kementerian Kehutanan
16.b Fasilitasi rehabilitasi lahan kritis pada DAS prioritas
Penurunan emisi: 18,35 juta ton CO2e Penurunan emisi: 22,387 juta ton CO2e
500.000 ha
610.000 ha
2010-2014
2015-2020
33 provinsi
33 provinsi
2.000
2.440,0
APBN
APBN
Kementerian Kehutanan
Kementerian Kehutanan
LAMPIRAN MATRIKS KEGIATAN INTI
RANCANGAN PERPRES RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA (RANGRK)
KEGIATAN INTI
RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA 20102020
| RAN 70
BIAYA NO RENCANA AKSI INDIKATOR
SASARAN VOLUME
KEGIATAN PERIODE LOKASI RP. (miliar) SUMBER
PENANGGUNGJAWAB (PJ)/ PELAKSANA
KETERANGAN
16.c Fasilitasi pengembangan hutan kota
Penurunan emisi: 183.500 ton CO2e Penurunan emisi: 183.500 ton CO2e
5.000 ha
5.000 ha
2010-2014
2015-2020
33 provinsi
33 provinsi
350
350
APBN
APBN
Kementerian Kehutanan
Kementerian Kehutanan
16.d Konservasi hutan dan/lahan rawan terbakar melalui pemberian insentif kepada masyarakat
Penurunan emisi: 220.200 ton CO2e Penurunan emisi : 219.800 ton CO2e
6.000 ha
6.000 ha
2010-2014 2015-2020
6 provinsi (Sumut, Jambi, Riau, Sumsel,
Kalteng, Kalbar)
6 provinsi (Sumut, Jambi, Riau, Sumsel,
Kalteng, Kalbar)
300
300
APBN
APBN
Kemenhut (PJ) Pelaksana KLH
Kemenhut (PJ) Pelaksana KLH
16.e Rehabilitasi lahan Penurunan 2.500 ha 2010-2014 6 provinsi 150 APBN Kemenhut (PJ)
LAMPIRAN MATRIKS KEGIATAN INTI
RANCANGAN PERPRES RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA (RANGRK)
KEGIATAN INTI
RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA 20102020
| RAN 71
BIAYA NO RENCANA AKSI INDIKATOR
SASARAN VOLUME
KEGIATAN PERIODE LOKASI RP. (miliar) SUMBER
PENANGGUNGJAWAB (PJ)/ PELAKSANA
KETERANGAN
rusak rawan terbakar melalui penanaman tanaman kayu
emisi: 91.750 ton CO2e Penurunan emisi : 91.750 ton CO2e
2.500 ha
2015-2020
(Sumut, Jambi, Riau, Sumsel,
Kalteng, Kalbar)
6 provinsi (Sumut, Jambi, Riau, Sumsel,
Kalteng, Kalbar)
150
APBN
Pelaksana KLH
Kemenhut (PJ) Pelaksana KLH
17. Pengembangan perhutanan sosial
29.051,0 APBN DirJen RLPS (PJ)
17.a Fasilitasi penetapan areal kerja dan pengelolaan hutan kemasyarakatan (HKm)
Penurunan emisi: 73,4 juta ton CO2e Penurunan emisi : 88,08 juta ton CO2e
2.000.000 ha 2.400.000 ha
2010-2014 2015-2020
24 provinsi
24 provinsi
4.600,0 Pm
12.600,0 Pm
APBN dan masyarakat
APBN dan masyarakat
Kemenhut (PJ)
Kemenhut (PJ)
LAMPIRAN MATRIKS KEGIATAN INTI
RANCANGAN PERPRES RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA (RANGRK)
KEGIATAN INTI
RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA 20102020
| RAN 72
BIAYA NO RENCANA AKSI INDIKATOR
SASARAN VOLUME
KEGIATAN PERIODE LOKASI RP. (miliar) SUMBER
PENANGGUNGJAWAB (PJ)/ PELAKSANA
KETERANGAN
17.b Fasilitasi pembangunan hutan rakyat kemitraan
Penurunan emisi: 9,175 juta ton CO2e Penurunan emisi : 11,01 juta CO2e
250.000 ha
300.000 ha
2010-2014
2015-2020
11 provinsi
11 provinsi
250,0 Pm
350,0 Pm
APBN dan masyarakat
APBN dan masyarakat
Kemenhut (PJ)
Kemenhut (PJ)
17.c Fasilitasi penetapan areal kerja hutan desa
Penurunan emisi: 18,35 juta ton CO2e Penurunan emisi : 22,02 juta ton CO2e
500.000 ha
600.000 ha
2010-2014
2015-2020
20 provinsi
20 provinsi
1.250,0
4.250,0
APBN dan masyarakat
APBN dan
masyarakat
Kemenhut (PJ)
Kemenhut (PJ)
18. Pengendalian kebakaran hutan
Penurunan emisi: 21.772.275 ton CO2e
50% Penurunan luas hutan yang terbakar (35.000 ha)
2010-2014
Seluruh Indonesia
77,0
APBN
Kemenhut (PJ)
LAMPIRAN MATRIKS KEGIATAN INTI
RANCANGAN PERPRES RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA (RANGRK)
KEGIATAN INTI
RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA 20102020
| RAN 73
BIAYA NO RENCANA AKSI INDIKATOR
SASARAN VOLUME
KEGIATAN PERIODE LOKASI RP. (miliar) SUMBER
PENANGGUNGJAWAB (PJ)/ PELAKSANA
KETERANGAN
Penurunan emisi : 9.316.725 ton CO2e
50% Penurunan luas hutan yang terbakar (64.954 ha)
2015-2020
Seluruh Indonesia
23,0
APBN
Kemenhut (PJ)
19. Pemberantasan illegal logging - Pencegahan kehilangan kayu
Penurunan emisi: 2.298.338 ton CO2e Penurunan emisi : 2.543.643ton CO2e
750.000 m3
830.000 m3
2010-2014
2015-2020
10 Provinsi Rawan Illegal Logging
10 Provinsi Rawan Illegal Logging
1.000,0
1.000,0
APBN
APBN
Kemenhut (PJ)
Kemenhut (PJ)
20. Penanganan Perambahan Hutan dan Penanganan Konflik Kawasan Lindung dan Konservasi
Penurunan emisi: 41.501.413 ton CO2e
80.000 ha (12 provinsi
prioritas)
2010-2014
Prov. Sumut, Riau, Jambi, Sumsel, Sumbar, Lampung, Kaltim, Kalteng, kalsel, Kalbar, Sultra dan Sulteng
120,0
APBN
Kemenhut (PJ)
LAMPIRAN MATRIKS KEGIATAN INTI
RANCANGAN PERPRES RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA (RANGRK)
KEGIATAN INTI
RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA 20102020
| RAN 74
BIAYA NO RENCANA AKSI INDIKATOR
SASARAN VOLUME
KEGIATAN PERIODE LOKASI RP. (miliar) SUMBER
PENANGGUNGJAWAB (PJ)/ PELAKSANA
KETERANGAN
Penurunan emisi : 34.584.511 ton CO2e
118.391 ha
(12 provinsi prioritas)
2015-2020
Prov. Sumut, Riau, Jambi, Sumsel, Sumbar, Lampung, Kaltim, Kalteng, kalsel, Kalbar, Sultra dan Sulteng
180,0
APBN
Kemenhut (PJ)
21. Peningkatan Kesatuan Pengelolaan Hutan a. Penetapan
wilayah KPHP
Penurunan emisi: 10.276.000 ton CO2e Penurunan emisi : 10.276.000 ton CO2e
28 provinsi (50%
terbentuk)
28 provinsi (50%
terbentuk)
2010-2014
2015-2020
Luar Jawa
Luar Jawa
150,0
150,0
APBN
APBN
Kemenhut (PJ)
Kemenhut (PJ)
LAMPIRAN MATRIKS KEGIATAN INTI
RANCANGAN PERPRES RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA (RANGRK)
KEGIATAN INTI
RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA 20102020
| RAN 75
BIAYA NO RENCANA AKSI INDIKATOR
SASARAN VOLUME
KEGIATAN PERIODE LOKASI RP. (miliar) SUMBER
PENANGGUNGJAWAB (PJ)/ PELAKSANA
KETERANGAN
b. Penetapan
wilayah KPHK c. Penetapan
KPHL
Penurunan emisi: 10.643.000 ton CO2e Penurunan emisi : 13.579.000 ton CO2e Penurunan emisi: 10.276.000 ton CO2e
Penurunan emisi : 10.276.000 ton CO2e
29 provinsi
(50% terbentuk)
33 provinsi (50%
terbentuk)
28 provinsi (50%
terbentuk)
28 provinsi (50%
terbentuk)
2010-2014
2015-2020
2010-2014
2015-2020
Seluruh Indonesia
Seluruh Indonesia
Luar Jawa
Luar Jawa
150,0
150,0
100,0
100,0
APBN
APBN
APBN
APBN
Kemenhut (PJ)
Kemenhut (PJ)
Kemenhut (PJ)
Kemenhut (PJ)
22. Peningkatan Pengelolaan Hutan
Penurunan emisi:
2.500.000 ha
2010-2014
11 Provinsi (Jambi, Sumsel, Kalteng,
528,0
APBN
Kemenhut (PJ)
LAMPIRAN MATRIKS KEGIATAN INTI
RANCANGAN PERPRES RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA (RANGRK)
KEGIATAN INTI
RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA 20102020
| RAN 76
BIAYA NO RENCANA AKSI INDIKATOR
SASARAN VOLUME
KEGIATAN PERIODE LOKASI RP. (miliar) SUMBER
PENANGGUNGJAWAB (PJ)/ PELAKSANA
KETERANGAN
Alam Produksi Melalui SFM a. Pengelolaan
Hutan Alam dengan IUPHHK-RE
52.756.250 ton CO2e
Penurunan emisi : 49.959.710 ton CO2e
3.250.000 ha
2015-2020
Kalsel, Kalbar, Kaltim, Sulut,
Sulteng, Sultra, Sulbar, Gorontalo)
11 Provinsi (Jambi,
Sumsel, Kalteng, Kalsel, Kalbar, Kaltim, Sulut,
Sulteng, Sultra, Sulbar, Gorontalo)
48,0
APBN
Kemenhut (PJ)
23. Peningkatan Pengelolaan Hutan Tanaman : a. Penambahan
Areal Tanaman HT (HTI/ HTR)
Penurunan emisi: 97.255.000 ton CO2e
2.650.000 ha
2010-2014
19 Provinsi (Sumut, Sumbar, Riau, Jambi, Sumsel, Lampung, DIY,
NTT, Kaltim, Kalsel, Kalteng, Kalbar,
Sulut, Sultra, Sulsel, Maluku, Malut,
Papua)
150,0 Pm
APBN Swasta/
Masyarakat
Kemenhut (PJ)
LAMPIRAN MATRIKS KEGIATAN INTI
RANCANGAN PERPRES RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA (RANGRK)
KEGIATAN INTI
RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA 20102020
| RAN 77
BIAYA NO RENCANA AKSI INDIKATOR
SASARAN VOLUME
KEGIATAN PERIODE LOKASI RP. (miliar) SUMBER
PENANGGUNGJAWAB (PJ)/ PELAKSANA
KETERANGAN
Penurunan emisi : 115.635.000 ton CO2e
3.150.000 ha 2015-2020 19 Provinsi (Sumut, Sumbar, Riau, Jambi, Sumsel, Lampung, DIY,
NTT, Kaltim, Kalsel, Kalteng, Kalbar,
Sulut, Sultra, Sulsel, Maluku, Malut,
Papua)
150 Pm
APBN Swasta/
Masyarakat
Kemenhut (PJ)
LAMPIRAN MATRIKS KEGIATAN INTI
RANCANGAN PERPRES RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA (RANGRK)
KEGIATAN INTI
RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA 20102020
| RAN 78
BIDANG 2. PERTANIAN Target Penurunan Emisi (26%) : 155,2 (Kilo ton) Target Penurunan Emisi (41%) :
Kebijakan yang Dilakukan untuk Menunjang RAN-GRK : 1. Pemantapan Ketahanan Pangan Nasional dan Peningkatan Produksi Pertanian dengan Emisi GRK yang rendah 2. Perbaikan dan pemeliharaan sistem irigasi Strategi : 1. Optimalisasi sumber daya lahan dan air secara optimal 2. Penerapan teknologi pengelolaan lahan dan budidaya pertanian dengan emisi GRK serendah mungkin dan mengabsorbsi CO2 secara optimal 3. Menstabilkan elevasi muka air pada jaringan 4. Memperlancar sirkulasi air pada jaringan
BIAYA
NO RENCANA AKSI INDIKATOR SASARAN
VOLUME KEGIATAN PERIODE LOKASI RP.
(Miliar) SUMBER
PENANGGUNGJAWAB (PJ)/ PELAKSANA
KETERANGAN
1. Perbaikan dan pemeliharaan
Estimasi penurunan
a. Perbaikan jaringan irigasi
2010-2014 33 provinsi: Aceh,Sumut,Su
a.18.790,0
APBN Ditjen. Sumber Daya Air,
Logical framework:
LAMPIRAN MATRIKS KEGIATAN INTI
RANCANGAN PERPRES RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA (RANGRK)
KEGIATAN INTI
RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA 20102020
| RAN 79
BIAYA NO RENCANA AKSI INDIKATOR
SASARAN VOLUME
KEGIATAN PERIODE LOKASI RP. (Miliar) SUMBER
PENANGGUNGJAWAB (PJ)/ PELAKSANA
KETERANGAN
sistem irigasi emisi GRK selama 10 tahun sebesar 155,2 kilo ton
seluas 1,342 juta Ha b.Operasional dan pemeliharaan jaringan seluas 2,311 juta Ha
mbar,Bengkulu,Jambi,Babel,Sumsel,Riau,Kepri,Lampung,Banten,DKI,Jabar,Jateng,DIY.Jatim,Kalbar,Kalteng.Kalsel,Kaltim,Bali,NTB,NTT,Sulut,Gorontalo,Sulteng,Sulsel,Sulbar,Sultra,Maluku,Malut,Papua,Irjabar
b.460,0 Total: 19.250,0
Kementerian Pekerjaan Umum
a.Dengan lancarnya sirkulasi air & pemeliharaan sistem irigasi akan menjaga elavasi permukaan air pada saluran pembawa dan agar supaya emisi yang dihasilkan serta bahan kimia dapat teralirkan b.Dengan teraturnya sirkulasi air & sistem irigasi akan terbentuk sirkulasi yang baik & menghindarkan penumpukan
LAMPIRAN MATRIKS KEGIATAN INTI
RANCANGAN PERPRES RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA (RANGRK)
KEGIATAN INTI
RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA 20102020
| RAN 80
BIAYA NO RENCANA AKSI INDIKATOR
SASARAN VOLUME
KEGIATAN PERIODE LOKASI RP. (Miliar) SUMBER
PENANGGUNGJAWAB (PJ)/ PELAKSANA
KETERANGAN
bahan kimia pada lahan sawah Policy framework: a.Regulasi dari pemerintahan daerah untuk melalukan percepatan RTRW b.Pendanaan c.Peningkatan kapsitas masyarakat
2. Penyiapan lahan tanpa bakar dan optimalisasi pemanfaatan lahan
Pengembangan pengelolaan lahan pertanian
Dukungan perlindungan perkebunan dan penanganan
300.500 ha
2010-2020 Sumut, Riau, Jambi, Sumsel, Kalbar, Kalsel, Kaltim, Kalteng
2010-2014 : 1.206,5 2015–2020 : 2.065,3
APBN Kementerian Pertanian (PJ)
Fasilitasi pengendalian kebakaran lahan, dan insentif bagi petani yang menerapkan penyiapan lahan tanpa bakar di lahan mineral
LAMPIRAN MATRIKS KEGIATAN INTI
RANCANGAN PERPRES RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA (RANGRK)
KEGIATAN INTI
RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA 20102020
| RAN 81
BIAYA NO RENCANA AKSI INDIKATOR
SASARAN VOLUME
KEGIATAN PERIODE LOKASI RP. (Miliar) SUMBER
PENANGGUNGJAWAB (PJ)/ PELAKSANA
KETERANGAN
gangguan usaha perkebunan
Target penurunan emisi : 4,808 juta Ton CO2e/ 10 tahun
3. Penerapan teknologi budidaya tanaman
Pengembangan Pengelolaan Lahan Pertanian
Target penurunan emisi : 32,424 juta Ton CO2e/ 10 tahun
2.026.500 Ha 2010-2020 32 provinsi 2010-2014 : 720,0 2015–2020 : 957,0
APBN Kementerian Pertanian (PJ)
Pengembangan Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu (SL-PTT), pengelolaan lahan, air, olah tanah minimum, olah tanah konservasi sesuai tipologi lahan, dan penggunaan varietas unggul
LAMPIRAN MATRIKS KEGIATAN INTI
RANCANGAN PERPRES RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA (RANGRK)
KEGIATAN INTI
RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA 20102020
| RAN 82
BIAYA NO RENCANA AKSI INDIKATOR
SASARAN VOLUME
KEGIATAN PERIODE LOKASI RP. (Miliar) SUMBER
PENANGGUNGJAWAB (PJ)/ PELAKSANA
KETERANGAN
baru (VUB) rendah emisi
4. Pemanfaatan pupuk organik dan bio-pestisida
Pengembangan Pengelolaan Lahan Pertanian
Penguatan perlindungan Tanaman Pangan dari Gangguan OPT dan DFI
Target penurunan emisi : 10 juta Ton CO2e/ 10 tahun
10.000 unit (250.000 ha)
2010-2020 33 provinsi
2010-2014 : 1.489,0 2015–2020 : 1.980,0
APBN Kementerian Pertanian (PJ)
Pemakaian pupuk organik sebanyak 1 ton/ha di areal SLPTT berdasarkan kebutuhan tanaman dan status hara tanah. Pemanfaatan pupuk organik dan bio-pestisida hayati melalui Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT) dan Sekolah Lapang Iklim (SLI)
5. Pengembangan Peningkatan Kelapa sawit 2010-2020 Sumut, Riau, 2010-2014 : APBN Kementerian Yang dibiayai
LAMPIRAN MATRIKS KEGIATAN INTI
RANCANGAN PERPRES RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA (RANGRK)
KEGIATAN INTI
RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA 20102020
| RAN 83
BIAYA NO RENCANA AKSI INDIKATOR
SASARAN VOLUME
KEGIATAN PERIODE LOKASI RP. (Miliar) SUMBER
PENANGGUNGJAWAB (PJ)/ PELAKSANA
KETERANGAN
areal perkebunan (sawit, karet, kakao) di lahan tidak berhutan/lahan terlantar/lahan terdegradasi (APL)
Produksi Produktivitas dan Mutu Tanaman Tahunan
Peningkatan Produksi Produktivitas dan Mutu Tanaman Rempah dan Penyegar
Target penurunan emisi : 1. Kelapa
sawit : 74,53 juta Ton CO2e/ 10 tahun
2. Karet: 2,38 juta Ton CO2e/ 10
860.000 ha Karet105.200 ha Kakao 687.000 ha
Jambi, Sumsel, Kalbar, Kalteng, Kaltim, Kalsel, NAD, Sumbar, Babel, Bengkulu, Lampung, Sulteng, Sulsel, Sulbar, Sultra, Papua, Papua Barat Sumut, Riau, Sumsel, Sumbar, Jambi, Kalbar, Kalteng, Kalsel, Kaltim, Jateng, Kepri, Bengkulu, Lampung dan Babel Sumut, Sumbar,
3.892,89 2015–2020 : 4.404,38
Pertanian (PJ) APBN, berupa bantuan bibit, tetapi khusus untuk kelapa sawit diberikan bagi petani di wilayah perbatasan, pasca konflik dan tertinggal seluas 50.000 ha, dan sisanya didanai dari masyarakat (petani, perbankan, dll)
LAMPIRAN MATRIKS KEGIATAN INTI
RANCANGAN PERPRES RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA (RANGRK)
KEGIATAN INTI
RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA 20102020
| RAN 84
BIAYA NO RENCANA AKSI INDIKATOR
SASARAN VOLUME
KEGIATAN PERIODE LOKASI RP. (Miliar) SUMBER
PENANGGUNGJAWAB (PJ)/ PELAKSANA
KETERANGAN
tahun 3. Kakao :
5,417 juta Ton CO2e/ 10 tahun
NAD, Bengkulu, Sulbar, Sulsel, Sultra, Sulteng, Papua, Kaltim, Kalbar, NTT, Malut, Lampung, Jatim, Bali
6. Pemanfaatan kotoran/urine ternak dan limbah pertanian untuk biogas, biofuel dan pupuk organik
Peningkatan Produksi Ternak Ruminansia dengan Pendayagunaan Sumber Daya Lokal
Target penurunan emisi : 1,012 juta Ton CO2e/ 10 tahun
1500 kelompok 2010-2020 33 provinsi 2010-2014 : 360,0 2015–2020 : 479,0
APBN Kementerian Pertanian (PJ)
Pemanfaatan biodekomposer, APPO (alat pengolah pupuk organik), bio-digester dan konversi energi limbah organik oleh kelompok
LAMPIRAN MATRIKS KEGIATAN INTI
RANCANGAN PERPRES RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA (RANGRK)
KEGIATAN INTI
RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA 20102020
| RAN 85
BIAYA NO RENCANA AKSI INDIKATOR
SASARAN VOLUME
KEGIATAN PERIODE LOKASI RP. (Miliar) SUMBER
PENANGGUNGJAWAB (PJ)/ PELAKSANA
KETERANGAN
7. Penerapan pembukaan lahan tanpa bakar (PLTB) melalui pembuatan kompos, arang, dan briket arang
Diterapkannya PLTB dengan memanfaatkan hasil tebasan pembukaan lahan untuk pertanian/perkebunan untuk bahan kompos, arang dan briket arang
1.800 Ha 2010-2020 Riau, Sumatera Utara, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, kalimantan Barat
180,0 APBN KLH (Koordinator)
Estimasi reduksi emisi GRK 326 ton CO2
Dilakukan kerjasama antar sektor & pemda
LAMPIRAN MATRIKS KEGIATAN INTI
RANCANGAN PERPRES RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA (RANGRK)
KEGIATAN INTI
RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA 20102020
| RAN 86
BIDANG 3. ENERGI DAN TRANSPORT Target Penurunan Emisi (26%) : 0,038 (Giga ton) Target Penurunan Emisi (41%) : 0,056 (Giga ton)
Kebijakan yang Dilaksanakan untuk Menunjang RAN-GRK : 1. Penghematan penggunaan energi final baik melalui penggunaan teknologi yang lebih efisien maupun pengurangan konsumsi energi 2. Penggunaan bahan bakar yang lebih bersih (fuel switching) 3. peningkatan penggunaan energi baru dan terbarukan (EBT) 4. pemanfaatan teknologi bersih baik untuk pembangkit listrik, perkeretaapian maupun mesin kendaraan bermotor 5. pengembangan transportasi massal di daerah perkotaan Strategi : 1. (Avoid) -pengurangan kebutuhan akan perjalanan terutama daerah perkotaan (trip demand management) melalui penata-gunaan lahan 2. (Shift) - pergeseran pola penggunaan kendaran pribadi (sarana transportasi dengan konsumsi energi yang tinggi) ke pola transportasi rendah
karbon seperti, sarana transportasi tidak bermotor, transportasi publik, transportasi air, dan sebagainya; dan 3. (Improve) - peningkatan efisiensi energi dan pengurangan pengeluaran karbon pada kendaraan bermotor melalui pengembangan teknologi
kendaraan bermotor dan penggunaan bahan bakar rendah emisi.
LAMPIRAN MATRIKS KEGIATAN INTI
RANCANGAN PERPRES RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA (RANGRK)
KEGIATAN INTI
RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA 20102020
| RAN 87
BIAYA NO RENCANA AKSI INDIKATOR
SASARAN VOLUME
KEGIATAN PERIODE LOKASI RP. (Miliar) SUMBER
PENANGGUNGJAWAB (PJ)/ PELAKSANA
KETERANGAN
Penurunan emisi 2010-2014: 1,625 juta ton CO2
1003 obyek (gedung dan
industri)
2010-2014 Seluruh Indonesia
521,56 APBN, Swasta
Kementerian ESDM (PJ)
Termasuk implementasi
1. Audit Energi
Penurunan emisi 2015-2020: 9,577 juta ton CO2
Total: 11,202 juta ton CO2
5910 obyek (gedung dan
industri)
2015-2020 Seluruh Indonesia
3.074,19 APBN, Swasta
Kementerian ESDM (PJ)
Penurunan emisi 2010-2014: 3,428 juta ton CO2
25 juta unit 2010-2014 Seluruh Indonesia
375,0 APBN, PLN,
Swasta
Kementerian ESDM (PJ)
2 Program Lampu Hemat Energi
Penurunan emisi 2015-2020: 8,501 juta ton CO2
Total: 11,93 juta ton CO2
62 juta unit 2015-2020 Seluruh Indonesia
930,0 APBN, PLN,
Swasta
Kementerian ESDM (PJ)
LAMPIRAN MATRIKS KEGIATAN INTI
RANCANGAN PERPRES RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA (RANGRK)
KEGIATAN INTI
RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA 20102020
| RAN 88
BIAYA NO RENCANA AKSI INDIKATOR
SASARAN VOLUME
KEGIATAN PERIODE LOKASI RP. (Miliar) SUMBER
PENANGGUNGJAWAB (PJ)/ PELAKSANA
KETERANGAN
3. Penyediaan dan pengelolaan energi baru terbarukan dan konservasi energi
Total penurunan emisi 2010-2014 sebesar 1,27 Juta ton CO2, terdiri dari : PLTMH: 0,214 juta ton CO2 PLTM: 0,854 juta ton CO2 PLTS: 0,114 juta ton CO2 PLTB: 0,024 juta ton CO2 PLT Biomassa: 0,00032 juta ton
PLTMH: 46,17 MW PLTM: 182 MW PLTS: 102,1 MW PLTB: 21,67 MW PLT Biomassa: 0,4 MW
2010-2014 Tersebar seluruh
Indonesia
24.224,18
Terdiri dari:
PLTMH: 2.081,1
PLTM: 6.370,0
PLTS:
14.166,52
PLTB: 1.300,20
APBN, PLN, & Swasta
Kementerian ESDM (PJ)
LAMPIRAN MATRIKS KEGIATAN INTI
RANCANGAN PERPRES RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA (RANGRK)
KEGIATAN INTI
RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA 20102020
| RAN 89
BIAYA NO RENCANA AKSI INDIKATOR
SASARAN VOLUME
KEGIATAN PERIODE LOKASI RP. (Miliar) SUMBER
PENANGGUNGJAWAB (PJ)/ PELAKSANA
KETERANGAN
CO2 DME: 0,060 juta ton CO2
DME: 250 desa
PLT Biomassa:
6,40
DME: 300
Total Penurunan emisi 2015-2020 sebesar 3,13 Juta ton CO2 , terdiri dari : PLTMH: 0,395 juta ton CO2 PLTM: 2,392 juta ton CO2 PLTS: 0,176 juta ton CO2 PLTB: 0,042 juta
PLTMH: 84,227 MW PLTM : 510 MW PLTS: 224,68 MW
2015-2020 Tersebar seluruh Indonesia
55.880,41 Terdiri dari:
PLTMH: 3.796,4
PLTM :
17.850,0
PLTS: 31.174,68
APBN, PLN & Swasta
Kementerian ESDM (PJ)
LAMPIRAN MATRIKS KEGIATAN INTI
RANCANGAN PERPRES RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA (RANGRK)
KEGIATAN INTI
RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA 20102020
| RAN 90
BIAYA NO RENCANA AKSI INDIKATOR
SASARAN VOLUME
KEGIATAN PERIODE LOKASI RP. (Miliar) SUMBER
PENANGGUNGJAWAB (PJ)/ PELAKSANA
KETERANGAN
ton CO2 PLT Biomassa: 0,013 juta ton CO2 DME: 0,117 juta ton CO2 Total: 4,40 juta ton CO2
PLTB: 37,53 MW PLT Biomassa: 16,50 MW DME: 450 desa
PLTB:
2.255,31
PLT Biomassa:
264,0
DME: 540,0
Penurunan emisi 2010-2014 : 0,074 juta ton CO2
17.000 unit
2010-2014 Tersebar di seluruh
Indonesia
141,10 Hibah+ APBN
Kementerian ESDM (PJ)
4. Pemanfaatan biogas
Penurunan emisi 2015-2020 : 0,092 juta ton CO2 Total: 0,166 juta ton CO2
21.400 unit
2015-2020 Tersebar di seluruh
Indonesia
177,62 APBN/ APBD
Kementerian ESDM (PJ)
LAMPIRAN MATRIKS KEGIATAN INTI
RANCANGAN PERPRES RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA (RANGRK)
KEGIATAN INTI
RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA 20102020
| RAN 91
BIAYA NO RENCANA AKSI INDIKATOR
SASARAN VOLUME
KEGIATAN PERIODE LOKASI RP. (Miliar) SUMBER
PENANGGUNGJAWAB (PJ)/ PELAKSANA
KETERANGAN
Penurunan emisi 2010-2014: 0,104 juta ton CO2
630 ribu m3/hari
2010-2014 Palembang, Surabaya , Denpasar
367,2 APBN Kementerian ESDM (PJ)
5. Penggunaan Gas Alam sbg bahan bakar angkutan umum perkotaan
Penurunan emisi 2015-2020: 0,114 juta ton CO2 Total: 0,218 juta ton CO2
690 ribu m3/hari
2015-2020 Medan, Makassar, Semarang
403,92 APBN Kementerian ESDM (PJ)
Substitusi gas untuk kendaraan berbahan bakar bensin
6. Peningkatan sambungan rumah yang teraliri gas bumi melalui pipa
Penurunan emisi 2014: 0,151 juta ton CO2
32,85 BCF
2010-2014 Bekasi, Depok, Tarakan, Sidoarjo, Jabodetabek (rumah susun & apartemen bersubsidi), Semarang, Bontang, Sengkang,
1.370,84 APBN Kementerian ESDM (PJ)
Substitusi LPG untuk memasak
LAMPIRAN MATRIKS KEGIATAN INTI
RANCANGAN PERPRES RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA (RANGRK)
KEGIATAN INTI
RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA 20102020
| RAN 92
BIAYA NO RENCANA AKSI INDIKATOR
SASARAN VOLUME
KEGIATAN PERIODE LOKASI RP. (Miliar) SUMBER
PENANGGUNGJAWAB (PJ)/ PELAKSANA
KETERANGAN
Bangkalan, Balikpapan, Prov Jambi, Sorong, Pekanbaru, Subang, Lhokseumawe, Samarinda, Muara Enim, Lampung, prabumulih
Penurunan emisi 2020: 0,166 juta ton CO2 Total:0,316 juta ton CO2
36,15 2015-2020 Bekasi, Depok, Tarakan, Sidoarjo, Jabodetabek (rumah susun & apartemen bersubsidi), Semarang, Bontang, Sengkang,
1.619,16 APBN Kementerian ESDM (PJ)
LAMPIRAN MATRIKS KEGIATAN INTI
RANCANGAN PERPRES RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA (RANGRK)
KEGIATAN INTI
RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA 20102020
| RAN 93
BIAYA NO RENCANA AKSI INDIKATOR
SASARAN VOLUME
KEGIATAN PERIODE LOKASI RP. (Miliar) SUMBER
PENANGGUNGJAWAB (PJ)/ PELAKSANA
KETERANGAN
Bangkalan, Balikpapan, Prov Jambi, Sorong, Pekanbaru, Subang, Lhokseumawe, Samarinda, Muara Enim, Lampung, prabumulih
Penurunan emisi 2010-2014: 0,078 juta ton CO2
1 unit kilang mini plant LPG 5 MMSCFD (suplai)
2010-2014 Musi Banyuasin, Sumatera
Selatan
382,0 APBN Kementerian ESDM (PJ)
7. Pembangunan kilang mini plant LPG
Penurunan emisi 2010-2020: 0,078 juta ton CO2
Total: 0,156 juta ton CO2
1 unit kilang mini plant LPG 5 MMSCFD (suplai)
2015-2020 Sumatera dan Kalimantan
412,5 APBN Kementerian ESDM (PJ)
LPG untuk substitusi kerosene industri
LAMPIRAN MATRIKS KEGIATAN INTI
RANCANGAN PERPRES RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA (RANGRK)
KEGIATAN INTI
RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA 20102020
| RAN 94
BIAYA NO RENCANA AKSI INDIKATOR
SASARAN VOLUME
KEGIATAN PERIODE LOKASI RP. (Miliar) SUMBER
PENANGGUNGJAWAB (PJ)/ PELAKSANA
KETERANGAN
Penyerapan emisi 2010-2014: 0,920 juta ton CO2
31.400 Ha 2010-2014 Seluruh Indonesia
3,5 APBN Kementerian ESDM (PJ)
8. Reklamasi lahan pasca tambang
Penyerapan emisi 2015-2020: 0,692 juta ton CO2 Total: 1,612 juta ton CO2
23.600 Ha 2015-2020 Seluruh Indonesia
4,2 APBN Kementerian ESDM (PJ)
Asumsi: hutan produksi
9. Pembangunan ITS Jabodetabek
Mengurangi tingkat kemacetan lalu lintas
Meningkatkan koordinasi antar simpang
Memberikan sistem prioritas bus di persimpangan
Modal shift dari
1 Paket 2010-2020 Jabodetabek
505,0 APBN
Kementerian Perhubungan
TN = Total Nasional (Penjumlahan emisi) KM = Kota Metropolitan KB = Kota Besar
LAMPIRAN MATRIKS KEGIATAN INTI
RANCANGAN PERPRES RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA (RANGRK)
KEGIATAN INTI
RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA 20102020
| RAN 95
BIAYA NO RENCANA AKSI INDIKATOR
SASARAN VOLUME
KEGIATAN PERIODE LOKASI RP. (Miliar) SUMBER
PENANGGUNGJAWAB (PJ)/ PELAKSANA
KETERANGAN
kendaraan pribadi ke kendaraan massal
Target Penurunan Emisi CO2e (Juta Ton): TN = 0,71 Jabodetabek = 0,71
Asumsi : Jika telah terbangun secara lengkap seluruh Jabodetabek dan didukung dengan upaya lainnya seperti TDM
LAMPIRAN MATRIKS KEGIATAN INTI
RANCANGAN PERPRES RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA (RANGRK)
KEGIATAN INTI
RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA 20102020
| RAN 96
BIAYA NO RENCANA AKSI INDIKATOR
SASARAN VOLUME
KEGIATAN PERIODE LOKASI RP. (Miliar) SUMBER
PENANGGUNGJAWAB (PJ)/ PELAKSANA
KETERANGAN
10. Pembangunan ITS (Inteligent Transport System)
Target Penurunan Emisi CO2e (Juta Ton): TN = 1,06 KM = 0,79 KB = 0,27
Mengurangi
tingkat kemacetan lalu lintas dengan koordinasi simpang
Meningkatkan koordinasi antar simpang
Memberikan sistem prioritas bus di persimpangan
Modal shift dari kendaraan
12 paket di 12 kota (1 paket untuk 1 kota)
2010-2020 Medan, Bandung, Surabaya, Makassar, Palembang, Semarang, Balikpapan, Denpasar, Yogyakarta, Padang, Pekanbaru, dan Banjarmasin
500,00 APBN
Kementerian Perhubungan
Sekitar 50% dari kota metropolitan dan 40% dari kota besar
LAMPIRAN MATRIKS KEGIATAN INTI
RANCANGAN PERPRES RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA (RANGRK)
KEGIATAN INTI
RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA 20102020
| RAN 97
BIAYA NO RENCANA AKSI INDIKATOR
SASARAN VOLUME
KEGIATAN PERIODE LOKASI RP. (Miliar) SUMBER
PENANGGUNGJAWAB (PJ)/ PELAKSANA
KETERANGAN
pribadi ke transportasi massal
11. Penerapan Pengendalian Dampak Lalu-Lintas (Traffic Impact Control/TIC)
Target Penurunan Emisi CO2 (Juta Ton): TN = 0,24 KM = 0,24 KB = 0,00
10 paket untuk 10 kota
2010-2020 Kota-kota metropolitan
22,5 APBD Dishub Propinsi/ Kota
Mengendalikan dampak lalu-lintas sehingga tidak mengurangi kinerja sistem transportasi
LAMPIRAN MATRIKS KEGIATAN INTI
RANCANGAN PERPRES RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA (RANGRK)
KEGIATAN INTI
RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA 20102020
| RAN 98
BIAYA NO RENCANA AKSI INDIKATOR
SASARAN VOLUME
KEGIATAN PERIODE LOKASI RP. (Miliar) SUMBER
PENANGGUNGJAWAB (PJ)/ PELAKSANA
KETERANGAN
Pengeluaran izin bangunan dan penggunaan, termasuk analisis dampak lalu-lintas
secara keseluruhan.
12. Manajemen Parkir Target Penurunan Emisi CO2 (Juta Ton): TN = 1,07 KM = 0,79 KB = 0,27
Mengurangi
modal share di pusat kota
Mengurangi penggunaan kendaraan pribadi
Asumsi : Sistem
10 paket (1 paket/tahun
untuk kota metropolitan
dan kota besar)
2010-2020 Kota metropolitan, dan kota besar
100,0 APBD/ Swasta
Dishub Propinsi/ Kota/ Kabupaten
Penerapan sistem pengendali parkir
Mengurangi tempat parkir gratis
Mengurangi street parking
Menerapkan kebijakan parkir ”peak pricing” di pusat kota
LAMPIRAN MATRIKS KEGIATAN INTI
RANCANGAN PERPRES RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA (RANGRK)
KEGIATAN INTI
RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA 20102020
| RAN 99
BIAYA NO RENCANA AKSI INDIKATOR
SASARAN VOLUME
KEGIATAN PERIODE LOKASI RP. (Miliar) SUMBER
PENANGGUNGJAWAB (PJ)/ PELAKSANA
KETERANGAN
elektronik untuk mencegah kebocoran
Digunakan TDM
13. Congestion Charging dan Road Pricing (dikombinasikan dengan angkutan umum massal cepat)
Target Penurunan Emisi CO2 (Juta Ton): TN = 0,41 KM = 0,41
Mengurangi
modal share mobil di pusat kota
Mengurangi kemacetan di area pembatasan lalu lintas
Asumsi: Areal pricing Satu paket
2 paket 2010-2020 Jakarta dan Surabaya
500,0 APBN & LN
Kementerian Perhubungan dan
Kementerian Keuangan
LAMPIRAN MATRIKS KEGIATAN INTI
RANCANGAN PERPRES RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA (RANGRK)
KEGIATAN INTI
RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA 20102020
| RAN 100
BIAYA NO RENCANA AKSI INDIKATOR
SASARAN VOLUME
KEGIATAN PERIODE LOKASI RP. (Miliar) SUMBER
PENANGGUNGJAWAB (PJ)/ PELAKSANA
KETERANGAN
dengan peningkatan jumlah dan kualitas BRT
14. Reformasi Sistem
transit (BRT/semi BRT)
Target Penurunan Emisi CO2e (Juta Ton): TN = 0,69 KM = 0,51 KB = 0,18
Asumsi: Mode shift dari
mobil pribadi, sepeda motor dan bus yang ada
Tiap tahun diadakan
sebanyak 43 bus
2010-2020 Kota Metopolitan dan Kota Besar
800
APBN Kementerian Perhubungan
Komposisi modal shift: mobil 15%, sepeda motor 25%, bus 60%
15. Peremajaan armada angkutan umum
Target Penurunan Emisi CO2 (Juta Ton):
Peraturan desain kendaraan (standar
2010-2020 Area kota metropolitan dan kota besar
1800,0 Swasta Kementerian Perhubungan
LAMPIRAN MATRIKS KEGIATAN INTI
RANCANGAN PERPRES RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA (RANGRK)
KEGIATAN INTI
RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA 20102020
| RAN 101
BIAYA NO RENCANA AKSI INDIKATOR
SASARAN VOLUME
KEGIATAN PERIODE LOKASI RP. (Miliar) SUMBER
PENANGGUNGJAWAB (PJ)/ PELAKSANA
KETERANGAN
TN = 0,36
Asumsi: Bus baru akan mereduksi konsumsi bahan bakar 5-7%
desain yang jelas)
Jumlah bus baru tiap tahun diperkirakan 6.000 unit untuk 40 kota.
16. Pemasangan
Converter Kit (Gasifikasi angkutan umum)
Emisi CO2 tereduksi hingga 25%
Pemasangan converter kit rata-rata 1.000 unit per tahun
Dilakukan pada taksi dan angkot yang menggunakan bensin
Sudah termasuk
Tiap tahun 1000 unit converter kit
2010-2020 Bodetabek, Surabaya, Balikpapan, Prabumulih, Cirebon, Banten, Medan dan Cikampek
150 miliyar APBN
Kementerian Perhubungan
LAMPIRAN MATRIKS KEGIATAN INTI
RANCANGAN PERPRES RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA (RANGRK)
KEGIATAN INTI
RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA 20102020
| RAN 102
BIAYA NO RENCANA AKSI INDIKATOR
SASARAN VOLUME
KEGIATAN PERIODE LOKASI RP. (Miliar) SUMBER
PENANGGUNGJAWAB (PJ)/ PELAKSANA
KETERANGAN
dalam program kementerian ESDM
17. Program pelatihan dan
sosialisasi smart driving (eco-driving)
Target Penurunan Emisi CO2e (Juta Ton): TN = 0,002
Asumsi: Jumlah pengajar
mengemudi yang terlatih
Pelatihan eco driving diperkirakan menurunkan emisi CO2 sebesar 15%
50.000 orang/tahun (1 tahun 5 kota)
2010-2020 Kota metropolitan dan kota besar
75,00 APBN
Kementerian Perhubungan
Pelatihan pada kepada Pengajar, Operator angkutan umum, ditambah sosialisasi kepada masyarakat melalui penyebaran booklet
18. Non Motorized Target Tiap tahun 5 2010-2020 Kota 100 APBN Kementerian
LAMPIRAN MATRIKS KEGIATAN INTI
RANCANGAN PERPRES RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA (RANGRK)
KEGIATAN INTI
RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA 20102020
| RAN 103
BIAYA NO RENCANA AKSI INDIKATOR
SASARAN VOLUME
KEGIATAN PERIODE LOKASI RP. (Miliar) SUMBER
PENANGGUNGJAWAB (PJ)/ PELAKSANA
KETERANGAN
Transport (Pedestrian dan Jalur Sepeda)
Penurunan Emisi CO2 (Juta Ton): TN = 0,21
Asumsi: 80% trotoar
untuk jalan dalam kota
Jalur sepeda yang ada di kota-kota (Jakarta, Yogyakarta, Solo, Sragen, Balikpapan, Palembang, dll.)
kota Metropolitan, Kota Besar dan Kota Sedang
Perhubungan (PJ)
19. Pengembangan KA Perkotaan Bandung (jalur ganda, elektrifikasi, pengadaan KRL)
Prediksi pnp sebesar 15.259 org/tahun;
Prediksi pengurangan konsumsi BBM
42 km 2010-2020 Provinsi Jawa Barat (Padalarang – Bandung – Cicalengka)
1,77 APBN
Kementerian Perhubungan
Pengembangan KA Perkotaan Bandung (jalur ganda, elektrifikasi, pengadaan KRL)
LAMPIRAN MATRIKS KEGIATAN INTI
RANCANGAN PERPRES RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA (RANGRK)
KEGIATAN INTI
RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA 20102020
| RAN 104
BIAYA NO RENCANA AKSI INDIKATOR
SASARAN VOLUME
KEGIATAN PERIODE LOKASI RP. (Miliar) SUMBER
PENANGGUNGJAWAB (PJ)/ PELAKSANA
KETERANGAN
untuk kendaraan sebesar 16.022 liter/tahun;
Prediksi pengurangan emisi CO2 sebesar 36.219 ton CO2/tahun.
20. Pembangunan double-double track (termasuk elektrifikasi)
Prediksi pengurangan konsumsi BBM (dari peralihan penggunaan KRD menjadi KRL) sebesar 198 liter/km;
Prediksi pengurangan emisi CO2 sebesar 529 ton CO2/km.
34 km 2010-2014 Provinsi DKI Jakarta (Manggarai – Cikarang)
6,78 APBN
Kementerian Perhubungan
LAMPIRAN MATRIKS KEGIATAN INTI
RANCANGAN PERPRES RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA (RANGRK)
KEGIATAN INTI
RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA 20102020
| RAN 105
BIAYA NO RENCANA AKSI INDIKATOR
SASARAN VOLUME
KEGIATAN PERIODE LOKASI RP. (Miliar) SUMBER
PENANGGUNGJAWAB (PJ)/ PELAKSANA
KETERANGAN
21. Pengadaan KRL Prediksi
pengurangan konsumsi BBM (dari peralihan penggunaan KRD menjadi KRL) sebesar 198 liter/km;
Prediksi pengurangan emisi CO2 sebesar 529 ton CO2/km.
248 unit 2010-2020 Provinsi DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur
3,27 APBN
Kementerian Perhubungan
22. Pembangunan MRT Jakarta
Prediksi pnp sebesar 112.967.500 org/tahun;
Prediksi pengurangan konsumsi BBM untuk kendaraan
14 km 2010-2020 (target operasi 2016)
Provinsi DKI Jakarta (Lebak Bulus – Dukuh Atas)
9,80 APBN/ APBD/ Swasta
Pemprov DKI Jakarta
LAMPIRAN MATRIKS KEGIATAN INTI
RANCANGAN PERPRES RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA (RANGRK)
KEGIATAN INTI
RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA 20102020
| RAN 106
BIAYA NO RENCANA AKSI INDIKATOR
SASARAN VOLUME
KEGIATAN PERIODE LOKASI RP. (Miliar) SUMBER
PENANGGUNGJAWAB (PJ)/ PELAKSANA
KETERANGAN
sebesar 39.538.625 liter/tahun;
Prediksi pengurangan emisi CO2 sebesar 89.381.016 ton CO2/tahun.
23. Pembangunan jalur KA
Bandara Soekarno Hatta
Prediksi pnp sebesar 55.000.000 org/tahun;
Prediksi pengurangan konsumsi BBM untuk kendaraan sebesar 45.375.000 liter/tahun;
Prediksi pengurangan
33 km 2010-2020 Provinsi DKI Jakarta & Banten (Manggarai - Bandara Soekarno Hatta)
5,00 APBN/
Swasta/
Kementerian Perhubungan (PJ)
/ Swasta
LAMPIRAN MATRIKS KEGIATAN INTI
RANCANGAN PERPRES RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA (RANGRK)
KEGIATAN INTI
RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA 20102020
| RAN 107
BIAYA NO RENCANA AKSI INDIKATOR
SASARAN VOLUME
KEGIATAN PERIODE LOKASI RP. (Miliar) SUMBER
PENANGGUNGJAWAB (PJ)/ PELAKSANA
KETERANGAN
emisi CO2 sebesar 102.574.725 ton CO2/tahun.
24. Pembangunan
monorail Jakarta
Prediksi pnp sebesar 216.360 org/tahun;
Prediksi pengurangan konsumsi BBM untuk kendaraan sebesar 129.834 liter/tahun;
Prediksi pengurangan emisi CO2 sebesar 293.503 ton CO2/ tahun.
24 km 2010-2014 Provinsi DKI Jakarta
4,80 APBN/ APBD/ Swasta
Pemprov DKI Jakarta
25. Penanaman pohon 10.000 km 2010-2014 Jalan nasional 5.700 APBN Ditjen. Bina
LAMPIRAN MATRIKS KEGIATAN INTI
RANCANGAN PERPRES RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA (RANGRK)
KEGIATAN INTI
RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA 20102020
| RAN 108
BIAYA NO RENCANA AKSI INDIKATOR
SASARAN VOLUME
KEGIATAN PERIODE LOKASI RP. (Miliar) SUMBER
PENANGGUNGJAWAB (PJ)/ PELAKSANA
KETERANGAN
di seluruh Indonesia, terutama jalan perkotaan
Marga, Kementerian
Pekerjaan Umum
26. Pembangunan/pening-katan dan preservasi jalan
Logical framework: Peningkatan
kapasitas jalan berkorelasi dengan peningkatan VCR, yang berarti peningkatan kecepatan.
Preservasi berkorelasi dengan nilai IRI, yang berarti peningkatan kecepatan
Program ini memungkinkan
Peningkatan kapasitas jalan: 12.000 lajur-km Preservasi jalan: 5.807,28 km
2010-2014 Jalan nasional di Indonesia
182.882 APBN Ditjen Bina Marga,
Kementerian Pekerjaan Umum
LAMPIRAN MATRIKS KEGIATAN INTI
RANCANGAN PERPRES RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA (RANGRK)
KEGIATAN INTI
RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA 20102020
| RAN 109
BIAYA NO RENCANA AKSI INDIKATOR
SASARAN VOLUME
KEGIATAN PERIODE LOKASI RP. (Miliar) SUMBER
PENANGGUNGJAWAB (PJ)/ PELAKSANA
KETERANGAN
peningkatan kecepatan rata-rata kendaraan sehingga tingkat emisi GRK per km/kendaraan pada tahun 2014 menjadi optimum (18,568 juta ton atau berkurang 8% dari tingkat emisi GRK dengan do-nothing scenario pada tahun 2014).
LAMPIRAN MATRIKS KEGIATAN INTI
RANCANGAN PERPRES RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA (RANGRK)
KEGIATAN INTI
RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA 20102020
| RAN 110
BIDANG 4. INDUSTRI Target Penurunan Emisi (26%) : 0,001 (Giga ton) Target Penurunan Emisi (41%) : 0,005 (Giga ton)
Kebijakan yang Dilakukan untuk Menunjang RAN-GRK : 1. Meningkatkan pertumbuhan industri dengan mengoptimalkan pemakaian energi Strategi : 1. Melaksanakan audit energi khususnya pada industri-industri yang boros energi 2. Pemberian insentif pada program efisiensi energi
BIAYA
NO RENCANA AKSI INDIKATOR SASARAN
VOLUME KEGIATAN PERIODE LOKASI RP.
(Miliar) SUMBER
PENANGGUNGJAWAB (PJ)/ PELAKSANA
KETERANGAN
1. Penyusunan kebijakan teknis pengurangan emisi CO2 di industri semen dan baja
Tersusunnya kebijakan teknis pengurangan emisi CO2 di industri semen dan
2 sektor industri (semen dan
baja)
2010 – 2014
2015 – 2020
Semen : Sumatera, Jawa Sulawesi, NTT; Baja : Sumut, Sumsel,
2010–2014: 350,0
2015–2020:
-
APBN Swasta Grant
Kementerian Perindustrian
LAMPIRAN MATRIKS KEGIATAN INTI
RANCANGAN PERPRES RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA (RANGRK)
KEGIATAN INTI
RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA 20102020
| RAN 111
BIAYA NO RENCANA AKSI INDIKATOR
SASARAN VOLUME
KEGIATAN PERIODE LOKASI RP. (Miliar) SUMBER
PENANGGUNGJAWAB (PJ)/ PELAKSANA
KETERANGAN
baja
Kalbar, Kalsel, Sulsel, Banten, DKI, Jabar
2. Fasilitasi dan insentif
pengembangan teknologi low carbon dan ramah lingkungan di industri semen dan baja
Tersusunnya kebijakan fasilitasi dan insentif teknologi low carbon di industri semen dan baja
25 industri (9 industri
semen dan 16 industri baja)
2010 – 2014
2015 - 2020
Semen : Sumatera, Jawa Sulawesi, NTT; Baja : Sumut, Sumsel, Kalbar, Kalsel, Sulsel, Banten, DKI, Jabar
2010–2014: 200,0
2015–2020:
300,0
APBN (Grant dan
RM)
Kementerian Perindustrian
3. Konservasi dan Audit Energi industri semen dan baja
Terbentuknya sistem manajemen energi di industri semen dan baja
50 Perusahaan 2010 – 2014 2015 – 2020
Semen : Sumatera, Jawa Sulawesi, NTT; Baja : Sumut, Sumsel, Riau,
2010–2014: 75,0 2015–2020: 75,0
APBN Swasta Grant
Kementerian Perindustrian
LAMPIRAN MATRIKS KEGIATAN INTI
RANCANGAN PERPRES RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA (RANGRK)
KEGIATAN INTI
RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA 20102020
| RAN 112
BIAYA NO RENCANA AKSI INDIKATOR
SASARAN VOLUME
KEGIATAN PERIODE LOKASI RP. (Miliar) SUMBER
PENANGGUNGJAWAB (PJ)/ PELAKSANA
KETERANGAN
Kalbar, Kalsel, Sulsel, Banten, DKI Jakarta, Jabar, Jateng, Jatim
Target penurunan emisi untuk ketiga rencana aksi diatas : Tahun 2010-1014 : Semen : 1,036 juta ton CO2e Baja : 0,639 juta ton CO2e Total : 1,675 juta ton CO2e
Tahun 2015-2020 : Semen : 1,149 juta ton CO2e Baja : 0,704 juta ton CO2e
Total : 1,853 juta ton CO2e
4. Penghapusan Bahan Perusak Ozon (BPO) dan implementasinya di industri refrigerant, foam, chiller dan pemadam api
100 gedung Pemerintahan dan 4 sektor (refrigerant, foam, chiller dan pemdam api)
2010– 2020 Jakarta dan propinsi
2010–2014: 115,0
2015–2020:
90,0
APBN (Grant dan
RM)
KLH (125,0 M)
dan Kementerian Perindustrian
(80,0 M)
LAMPIRAN MATRIKS KEGIATAN INTI
RANCANGAN PERPRES RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA (RANGRK)
KEGIATAN INTI
RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA 20102020
| RAN 113
BIDANG 5. LIMBAH Target Penurunan Emisi (26%) : 0,048 (Giga ton) Target Penurunan Emisi (41%) : 0,078 (Giga ton)
Kebijakan Yang Dilaksanakan Untuk Menunjang RAN-GRK : 1. Meningkatkan pengelolaan sampah dan air limbah Strategi : 1. Perbaikan proses pengelolaan sampah di TPA 2. Pengurangan timbulan sampah melalui 3R (reduce, reuse, recycle) 3. Pemanfaatan limbah/ sampah menjadi produksi energi yang ramah lingkungan 4. Peningkatan pengelolaan air limbah di perkotaan 5. Perluasan kelembagaan dan peraturan di daerah (Perda)
BIAYA
NO RENCANA AKSI INDIKATOR SASARAN
VOLUME KEGIATAN PERIODE LOKASI RP.
(Miliar) SUMBER
PENANGGUNGJAWAB (PJ)/ PELAKSANA
KETERANGAN
1. Pembangunan sarana prasarana air limbah dengan system off-site dan on-site
Terlayaninya 10% penduduk melalui sistem pengelolaan air limbah secara
Terlayaninya 10% penduduk melalui sistem pengelolaan limbah
2010-2014
Off-site: 16 kota, terdiri dari:
Pengembangan: Medan, Jakarta,
Perkiraan biaya dari 2010-2020:
18.248,83
APBN & APBD
Ditjen. Cipta Karya,
Kementerian Pekerjaan Umum
Logical Framework : Dengan tertatanya sistem pengelolaan
LAMPIRAN MATRIKS KEGIATAN INTI
RANCANGAN PERPRES RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA (RANGRK)
KEGIATAN INTI
RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA 20102020
| RAN 114
BIAYA NO RENCANA AKSI INDIKATOR
SASARAN VOLUME
KEGIATAN PERIODE LOKASI RP. (Miliar) SUMBER
PENANGGUNGJAWAB (PJ)/ PELAKSANA
KETERANGAN
terpusat sj\kala kota dan 5% pengelolaan limbah komunal
Penyediaaan pengelolaan limbah on-site bagi 90% total penduduk
Penyediaan sistem pengelolaan limbah skala setempat (onsite) di 210 kab/kota
off-site (dengan 5% melalui sistem terpusat skala kota dan 5% sistem pengelolaan komunal)
Potensi penurunan emisi CO2 2010-2020: 0,0024118 Gton CO2e
Terlayaninya 30% total penduduk, dengan 20% terpusat skala
2015-2020
Bandung, Cirebon, DIY, Surakarta, Denpasar, Banjarmasin, Tangerang, Balikpapan,
Pembangunan baru: Semarang, Surabaya, Malang, Makassar, Batam, Palembang.
On-site: 11.000 lokasi di seluruh Indonesia
limbah yang baik di daerah secara onsite & off-site akan menekan buangan emisi dari limbah. Policy framework : Perubahan
budaya masyarakat
Penyusunan NSPK/Peraturan daerah
Pembinaan pemerintah daerah
Pendanaan Pembinaan
bagi operator (kelembagaan) dan SDM yang
LAMPIRAN MATRIKS KEGIATAN INTI
RANCANGAN PERPRES RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA (RANGRK)
KEGIATAN INTI
RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA 20102020
| RAN 115
BIAYA NO RENCANA AKSI INDIKATOR
SASARAN VOLUME
KEGIATAN PERIODE LOKASI RP. (Miliar) SUMBER
PENANGGUNGJAWAB (PJ)/ PELAKSANA
KETERANGAN
kota dan 10% pengelolaan limbah komunal
Penyediaan sistem pengelolaan limbah skala setempat (onsite) bagi 70% total penduduk
handal Pembangunan/
peningkatan sarana dan prasarana
Asumsi : Ada sharing
dari APBD(25% dari kebutuhan dana)
Dana GRK merupakan dana on-top
2. Pembangunan/ TPA, Pengelolaan sampah terpadu 3R
Potensi penurunan emisi CO2 sebesar 0,046 G ton CO2e
Pengelolaan sampah di TPA sebesar 60%
Pengelolaan sampah melalui program pengelolaan sampah terpadu pola 3R
2010-2020 240 kota: P. Sumatera: 67 kota P. Jawa: 61 kota P. Kalimantan: 32 kota P. Sulawesi: 35 kota P. Bali dan Nusa Tenggara: 21 kota
TPA : 22.583,0
Terdiri dari
APBN : 16.937,0
APBD 5.645,0
APBN & APBD
Ditjen. Cipta Karya,
Kementerian Pekerjaan Umum
Logical Framework : Dengan tertatanya sistem pengelolaan sampah yang baik melalui pengurangan timbulan sampah
LAMPIRAN MATRIKS KEGIATAN INTI
RANCANGAN PERPRES RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA (RANGRK)
KEGIATAN INTI
RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA 20102020
| RAN 116
BIAYA NO RENCANA AKSI INDIKATOR
SASARAN VOLUME
KEGIATAN PERIODE LOKASI RP. (Miliar) SUMBER
PENANGGUNGJAWAB (PJ)/ PELAKSANA
KETERANGAN
sebanyak 20% Kep. Indonesia Timur: 24 kota
3R : 2.946,0
Total : 25.529,o
(pola 3R) dan penganganan timbulan sampah (pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir) Policy framework : a. Perubahan
budaya masyarakat dalam hal cara membuang sampah,
b. Penyusunan PP turunan UU 18/2008 dan peraturan daerah,
c. Pembinaan
LAMPIRAN MATRIKS KEGIATAN INTI
RANCANGAN PERPRES RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA (RANGRK)
KEGIATAN INTI
RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA 20102020
| RAN 117
BIAYA NO RENCANA AKSI INDIKATOR
SASARAN VOLUME
KEGIATAN PERIODE LOKASI RP. (Miliar) SUMBER
PENANGGUNGJAWAB (PJ)/ PELAKSANA
KETERANGAN
pemerintah daerah,
d. Pendanaan, e. Pembinaan
bagi operator (kelembagaan) & SDM yang handal.
f. Pembangunan/peningkatan sarana dan prasarana
Asumsi : Dana GRK merupakan dana on top dan ada sharing dari APBD
3. Pemanfaatan limbah hasil pembukaan lahan
Estimasi reduksi emisi GRK : 118 ton CO2
1.800 Ha 2010-2020 Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Timur
2010–2014: 108,0
2015-2020 :
APBN KLH (Koordinator)
Dilakukan kerjasama antar sektor & pemda
LAMPIRAN MATRIKS KEGIATAN INTI
RANCANGAN PERPRES RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA (RANGRK)
KEGIATAN INTI
RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA 20102020
| RAN 118
BIAYA NO RENCANA AKSI INDIKATOR
SASARAN VOLUME
KEGIATAN PERIODE LOKASI RP. (Miliar) SUMBER
PENANGGUNGJAWAB (PJ)/ PELAKSANA
KETERANGAN
untuk bahan pembuatan kompos, arang, dan briket arang
72,0
KEGIATAN PENDUKUNG
LAMPIRAN MATRIKS KEGIATAN PENDUKUNG
RANCANGAN PERPRES RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA (RANGRK)
| RAN 119
BIDANG 1. KEHUTANAN DAN LAHAN GAMBUT
TARGET PENURUNAN EMISI (26%) : 0,672 (Giga ton) TARGET PENURUNAN EMISI (41%) : 1,039 (Giga ton)
BIAYA
NO
RENCANA AKSI
INDIKATOR SASARAN
VOLUME KEGIATA
N PERIODE LOKASI RP.
(Miliar) SUMBE
R
PENANGGUNGJAWAB
(PJ)/ PELAKSANA
KETERANGAN
1. Survey dan pengumpulan data hidrologi dan hidrogeologi pada lahan bergambut.
Laporan Studi 60 pos OP untuk 5 tahun
2010-2014 5 provinsi : Riau, Jambi, Kalbar, Kalteng, Kalsel
25,0 ABPN Ditjen. Sumber Daya
Air, Kementerian
PU
2. Pembentukan Tim Koordinasi dan Sekretariat Penyusunan Perencanaan Lahan Rawa Berkelanjutan melalui kegiatan Water Management for Climate Change Mitigation and Adaptive Development of
Laporan indentifikasi rawa
2010-2014 Sumatera, Kalimantan, Papua
2 juta USD
APBN/ Grant
Kerajaan Belanda
Kementerian PPN/
Bappenas (PJ),
Ditjen. Sumber Daya
Air, Kementerian
PU
framework : WACLIMAD
bertujuan untuk melakukan identifikasi lahan rawa (termasuk gambut sekitar 30%) yang dapat dibudidayakan dan yang harus dikonservasi
Identifikasi lahan rawa (termasuk lahan bergambut) akan mendukung
KEGIATAN PENDUKUNG
LAMPIRAN MATRIKS KEGIATAN PENDUKUNG
RANCANGAN PERPRES RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA (RANGRK)
| RAN 120
BIAYA NO
RENCANA AKSI
INDIKATOR SASARAN
VOLUME KEGIATA
N PERIODE LOKASI RP.
(Miliar) SUMBE
R
PENANGGUNGJAWAB
(PJ)/ PELAKSANA
KETERANGAN
Lowlands (WACLIMAD) yang bertujuan untuk melakukan identifikasi lahan rawa (termasuk gambut sekitar 30%) yang dapat dibudidayakan dan yang harus dikonservasi.
perencanaan yang terintegrasi untuk membangun/ meningkatkan, merehabilitasi, dan operasi serta pemeliharaan jaringan reklamasi rawa (termasuk lahan gambut).
Policy framework: Regulasi
dari pemerintah daerah untuk melakukan percepatan RTRW
Pendanaan
KEGIATAN PENDUKUNG
LAMPIRAN MATRIKS KEGIATAN PENDUKUNG
RANCANGAN PERPRES RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA (RANGRK)
| RAN 121
BIAYA NO
RENCANA AKSI
INDIKATOR SASARAN
VOLUME KEGIATA
N PERIODE LOKASI RP.
(Miliar) SUMBE
R
PENANGGUNGJAWAB
(PJ)/ PELAKSANA
KETERANGAN
Peningkatan kapasitas masyarakat
3. Penelitian sistem tata air pada lahan bergambut
Sistem tata air lahan gambut
Prototype sistem tata air lahan gambut pada lokasi percontohan.
Evaluasi prototype
Standar/ pedoman tata air lahan gambut
2010-2014 Kalimantan & Sumatera
0,5
0,7
0,3
0,2
Total : 1,7
APBN Puslitbang SDA, Kementerian PU
Studi ini diharapkan dapat menghasilkan konsep sistem tata air pada lahan gambut yang optimal sehingga dapat mengurangi permasalahan emisi Gas Rumah Kaca.
Pembuatan prototipe bertujuan untuk menguji konsep dari sistem tata air.
KEGIATAN PENDUKUNG
LAMPIRAN MATRIKS KEGIATAN PENDUKUNG
RANCANGAN PERPRES RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA (RANGRK)
| RAN 122
BIAYA NO
RENCANA AKSI
INDIKATOR SASARAN
VOLUME KEGIATA
N PERIODE LOKASI RP.
(Miliar) SUMBE
R
PENANGGUNGJAWAB
(PJ)/ PELAKSANA
KETERANGAN
Evaluasi prototype dapat mengidentifika-si kekurangan dan penyempurna-an yang diperlukan.
4. Penyusunan
Perpres Kawasan Strategis Nasional (KSN) & Rencana Tata Ruang (RTR) Pulau
69 Perpres KSN & 7
RTR Pulau
2010-2014 33 provinsi 204,5 APBN Ditjen. Penataan
Ruang, Kementerian
Pekerjaan Umum
5. Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Sungai
69 wilayah sungai
2010-2014 33 provinsi 85,7 APBN Ditjen. Penataan
Ruang, Kementerian
Pekerjaan Umum
Penyusunan Rencana Tata Ruang sesuai dengan daya dukung lingkungan Sinkronisasi pemanfaatan lahan agar tidak terjadi konflik antar sektor.
Agar pemanfaatan
KEGIATAN PENDUKUNG
LAMPIRAN MATRIKS KEGIATAN PENDUKUNG
RANCANGAN PERPRES RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA (RANGRK)
| RAN 123
BIAYA NO
RENCANA AKSI
INDIKATOR SASARAN
VOLUME KEGIATA
N PERIODE LOKASI RP.
(Miliar) SUMBE
R
PENANGGUNGJAWAB
(PJ)/ PELAKSANA
KETERANGAN
6. Audit tata ruang (stock taking) wilayah provinsi
18 kegiatan 2010-2014 33 provinsi 15 APBN Ditjen. Penataan
Ruang, Kementerian
Pekerjaan Umum
7. Pendataan dan
Informasi Bidang Penataan Ruang
22 kegiatan
2010-2014 33 provinsi 32,5 APBN Ditjen. Penataan
Ruang, Kementerian
Pekerjaan Umum
8. Monitoring
Evaluasi RTRW Nasional dan Pulau dan Program Infrastruktur Nasional
26 kegiatan
2010-2014 Pusat 36,7 APBN Ditjen. Penataan
Ruang, Kementerian
Pekerjaan Umum
ruang sesuai dengan arahan Rencana Tata Ruang
Peningkatan Penyerapan Karbon 50 unit 2010-2014 24 provinsi 7,0 APBN Kemenhut 11.
Fasilitasi Kemitraan
140 unit 2010-2020 24 provinsi 14,0 APBN Kemenhut
12. Fasilitasi Kelompok/Unit
500 kelompok
2010-2014 24 provinsi 650,0 APBN Kemenhut
KEGIATAN PENDUKUNG
LAMPIRAN MATRIKS KEGIATAN PENDUKUNG
RANCANGAN PERPRES RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA (RANGRK)
| RAN 124
BIAYA NO
RENCANA AKSI
INDIKATOR SASARAN
VOLUME KEGIATA
N PERIODE LOKASI RP.
(Miliar) SUMBE
R
PENANGGUNGJAWAB
(PJ)/ PELAKSANA
KETERANGAN
Ijin Usaha Pengelolaan HKm
1.375 kelompok
2010-2020 24 provinsi 650,0 APBN Kemenhut
5 % 2010-2014 60 kabupaten 80,0 APBN Kemenhut 13. Peningkatan Hasil Hutan Kayu/ Bukan Kayu/ Jasa Lingkungan
10 % 2010-2020 60 kabupaten 80,0 APBN Kemenhut
50% 2010-2014 Seluruh Indonesia
55,0 APBN Kemenhut 14. Peningkatan Jumlah Unit IUPHHK Bersertifikat PHPL dari Tahun 200
100% 2010-2020 Seluruh Indonesia
55,0 APBN Kemenhut
15. Peningkatan Produksi Penebangan Bersertifikat Legalitas Kayu
50% 2010-2014 Seluruh Indonesia
28,0 APBN Kemenhut
16. Pembuatan Peta Areal Kerja Pencadangan
100 % 2010-2014 Seluruh Indonesia
125 APBN Kemenhut
KEGIATAN PENDUKUNG
LAMPIRAN MATRIKS KEGIATAN PENDUKUNG
RANCANGAN PERPRES RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA (RANGRK)
| RAN 125
BIAYA NO
RENCANA AKSI
INDIKATOR SASARAN
VOLUME KEGIATA
N PERIODE LOKASI RP.
(Miliar) SUMBE
R
PENANGGUNGJAWAB
(PJ)/ PELAKSANA
KETERANGAN
(IUPHHK-HT, HA, RE, HKm, HTR dan Hutan Desa)
100 % 2010-2020 Seluruh Indonesia
125 APBN Kemenhut
200.000 ha
2010-2014 75 APBN Kemenhut 17. Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan
430.000 ha
2010-2020 75 APBN Kemenhut
80% 2010-2014 Seluruh Indonesia
15 APBN Kemenhut 18. Penyelesaian permohonan Ijin Pakai KH dengan kompensasi PNBP
80% 2010-2020 Seluruh Indonesia
15 APBN Kemenhut
33 provinsi 2010-2014 32 provinsi 25 APBN Kemenhut 19. Data dan Informasi Penggunaan KH 32 provinsi 2010-2020 32 provinsi 25 APBN Kemenhut
1 paket 2010-2014 Pusat 10 APBN Kemenhut 20. Kebijakan bidang Planologi dan Peraturan perundangan pengendalian dan penertiban penggunaan KH
1 paket 2010-2020 Pusat 10 APBN Kemenhut
KEGIATAN PENDUKUNG
LAMPIRAN MATRIKS KEGIATAN PENDUKUNG
RANCANGAN PERPRES RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA (RANGRK)
| RAN 126
BIAYA NO
RENCANA AKSI
INDIKATOR SASARAN
VOLUME KEGIATA
N PERIODE LOKASI RP.
(Miliar) SUMBE
R
PENANGGUNGJAWAB
(PJ)/ PELAKSANA
KETERANGAN
tanpa ijin
150.000 ha 2010-2014 Seluruh Indonesia
25 APBN Kemenhut 21. Pelepasan Kawasan Hutan
305.250 ha 2010-2020 Seluruh Indonesia
25 APBN Kemenhut
187.000.000 ha
2010-2014 Seluruh Indonesia
300 APBN Kemenhut 21.1
Inventarisasi dan Pemantauan SDH
187.000.000 ha
2010-2020 Seluruh Indonesia
600 APBN Kemenhut
33 Provinsi 2010-2014 Pusat 75 APBN Kemenhut 21.2
Data dan Informasi Geospasial dan tematik kehutanan tk. Nasional
33 Provinsi 2010-2020 Pusat 150 APBN Kemenhut
33 Provinsi 2010-2014 Pusat 75 APBN Kemenhut 22. Data dan Informasi penggunaan karbon KH tk. Nasional
33 Provinsi 2010-2020 Pusat 150 APBN Kemenhut
33 Provinsi 2010-2014 Pusat 75 APBN Kemenhut 23. Basis data spasial SDH yang terintegrasi 33 Provinsi 2010-2020 Pusat 150 APBN Kemenhut
KEGIATAN PENDUKUNG
LAMPIRAN MATRIKS KEGIATAN PENDUKUNG
RANCANGAN PERPRES RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA (RANGRK)
| RAN 127
BIAYA NO
RENCANA AKSI
INDIKATOR SASARAN
VOLUME KEGIATA
N PERIODE LOKASI RP.
(Miliar) SUMBE
R
PENANGGUNGJAWAB
(PJ)/ PELAKSANA
KETERANGAN
2010-2014 APBN Kemenhut 24. Penelitian dan Pengembangan Kehutanan dan Perubahan Iklim
2010-2020 APBN Kemenhut
7 tema 2010-2014 Pusat 150 APBN Kemenhut 25. Iptek dasar dan terapan bidang landscape hutan, perubahan iklim, dan kebijakan kehutanan
7 tema 2010-2020 Pusat 300 APBN Kemenhut
20 % per tahun
2010-2014 Kalimantan, Sulawesi dan
Sumatera
330 APBN Kemenhut 26. Penurunan jumlah hotspot di P. Sumatera, Sulawesi, dan Kalimantan 20 % per
tahun 2010-2020 Kalimantan,
Sulawesi dan Sumatera
660 APBN Kemenhut
30 Daops 2010-2014 Seluruh Indonesia
330 APBN Kemenhut 27. Peningkatan kapasitas Aparatur dan Masyarakat 30 Daops 2010-2020 Seluruh
Indonesia 660 APBN Kemenhut
28. Penyelesaian kasus
75 % 2010-2014 Penyelesaian 330 APBN Kemenhut
KEGIATAN PENDUKUNG
LAMPIRAN MATRIKS KEGIATAN PENDUKUNG
RANCANGAN PERPRES RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA (RANGRK)
| RAN 128
BIAYA NO
RENCANA AKSI
INDIKATOR SASARAN
VOLUME KEGIATA
N PERIODE LOKASI RP.
(Miliar) SUMBE
R
PENANGGUNGJAWAB
(PJ)/ PELAKSANA
KETERANGAN
Kasus perambahan
hutan
perambahan hutan
75 % 2010-2020 Penyelesaian Kasus
perambahan hutan
660 APBN Kemenhut
28 Provinsi 2010-2014 28 Provinsi 38 APBN Kemenhut 29. Penetapan Wilayah KPHP
28 Provinsi 2010-2020 28 Provinsi 77 APBN Kemenhut
28 Provinsi 2010-2014 28 Provinsi 38 APBN Kemenhut 30. Penetapan Wilayah KPHL
28 Provinsi 2010-2020 28 Provinsi 77 APBN Kemenhut
33 Provinsi 2010-2014 33 Provinsi 38 APBN Kemenhut 31. Penetapan Wilayah KPHK
33 Provinsi 2010-2020 33 Provinsi 77 APBN Kemenhut
1 paket 2010-2014 Pusat 38 APBN Kemenhut 32. Peraturan perundang-undangan penyelenggaraan KPH
1 paket 2010-2020 Pusat 77 APBN Kemenhut
33. Fasilitasi 32 provinsi 2010-2014 32 propinsi 3,2 APBN Kemenhut
KEGIATAN PENDUKUNG
LAMPIRAN MATRIKS KEGIATAN PENDUKUNG
RANCANGAN PERPRES RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA (RANGRK)
| RAN 129
BIAYA NO
RENCANA AKSI
INDIKATOR SASARAN
VOLUME KEGIATA
N PERIODE LOKASI RP.
(Miliar) SUMBE
R
PENANGGUNGJAWAB
(PJ)/ PELAKSANA
KETERANGAN
dukungan kelembagaan ketahanan pangan
32 provinsi 2010-2020 32 propinsi 6,4 APBN Kemenhut
34. Pengawasan pemanfaatan ruang dan evaluasi pemanfaatan ruang berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan yang terpadu dan bersifat lintas K/L
2010-2014 2010 : 2 provinsi
2011-2014 : 33 provinsi
95,7 APBN KLH
35. Penelitian dan pengembangan teknologi rendah emisi, metodologi MRV pada areal pertanian di lahan gambut
Penelitian dan Pengembangan sumber daya lahan
6 kegiatan/ 12 paket teknologi
2010-2020
Aceh, Sumut, Riau, Jambi, Sumsel, Lampung, Kalbar, Kalsel, Kaltim, Kalteng, dan Papua
2010–2014: 70,0 2015-2020 : 80,0
APBN Kementerian Pertanian (PJ)
Kegiatan pendukung: Varietas dan teknologi pengelolaan lahan/ tanah air dan tanaman pangan dan perkebunan
KEGIATAN PENDUKUNG
LAMPIRAN MATRIKS KEGIATAN PENDUKUNG
RANCANGAN PERPRES RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA (RANGRK)
| RAN 130
BIAYA NO
RENCANA AKSI
INDIKATOR SASARAN
VOLUME KEGIATA
N PERIODE LOKASI RP.
(Miliar) SUMBE
R
PENANGGUNGJAWAB
(PJ)/ PELAKSANA
KETERANGAN
rendah emisi Baseline emisi GRK berbagai lokasi kegiatan mitigasi di lahan gambut Sosialisasi, implementasi dan monitoring emisi (dalam rangka MRV di lahan gambut)
KEGIATAN PENDUKUNG
LAMPIRAN MATRIKS KEGIATAN PENDUKUNG
RANCANGAN PERPRES RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA (RANGRK)
| RAN 131
BIDANG 2. PERTANIAN
TARGET PENURUNAN EMISI (26%) : 0,008 (Giga ton) TARGET PENURUNAN EMISI (41%) : 0,011 (Giga ton)
BIAYA NO RENCANA AKSI INDIKATOR
SASARAN VOLUME
KEGIATAN PERIODE LOKASI RP. (Miliar) SUMBER
PENANGGUNGJAWAB (PJ)/ PELAKSANA
KETERANGAN
1. Penelitian sistem pengelolaan air pada daerah irigasi
Sistem pengelolaan air pada daerah irigasi Prototipe sistem pengelolaan air pada daerah irigasi di lokasi percontohan Evaluasi prototipe Standar/pedoman pengelolaan air pada daerah irigasi
2010-2014 Jawa Barat 0,3 0,5 0,2 0,2 Total : 1, 2
APBN
Puslibang SDA, Kementerian PU
Studi ini diharapkan dapat menghasilkan konsep sistem pengelolaan air yang tepat sehingga dapat meningkatkan efesiensi penggunaan air dan mengurangi emisi GRK. Uji coba sistem pengelolaan air di saluran irigasi pada lokasi percontohan untuk mengetahui tingkat efesiensi alokasi distribusi
KEGIATAN PENDUKUNG
LAMPIRAN MATRIKS KEGIATAN PENDUKUNG
RANCANGAN PERPRES RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA (RANGRK)
| RAN 132
BIAYA NO RENCANA AKSI INDIKATOR
SASARAN VOLUME
KEGIATAN PERIODE LOKASI RP. (Miliar) SUMBER
PENANGGUNGJAWAB (PJ)/ PELAKSANA
KETERANGAN
air. Evaluasi terhadap prototipe untuk mengidentifikasi kekurangan dan keperluan yang digunakan.
2. Penelitian metode
pengurangan emisi Gas Rumah Kaca di Waduk
Nilai emisi Gas Rumah Kaca di Waduk Metode pengurangan emisi GRK Uji coba metode Pedoman metode pengurangan emisi GRK di Waduk
2010-2014 Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur
a. 0,5
b. 0,5
c. 0,7
d. 0,2
Total 1,9
APBN Puslibang SDA, Kementerian PU
Tersusunnya teknologi rendah emisi GRK yang mudah diterapkan dan berdaya hasil tinggi, serta tersedianya metodologi MRV untuk sektor pertanian
3. Penelitian dan pengembangan teknologi rendah emisi, metodologi MRV sektor pertanian
Tersusunnya teknologi rendah emisi GRK yang mudah diterapkan dan berdaya hasil tinggi, serta tersedianya metodologi MRV
4 kegiatan/ 12 paket tanaman pangan 12 paket peternakan, 4 kegiatan/8 paket tanaman perkebunan
2010-2020 32 provinsi 2010-2014 : 300,0 2015–2020 : 399,0
APBN Kementerian Pertanian (PJ)
Kegiatan pendukung: Varietas dan teknologi pengelolaan lahan/ tanah air dan tanaman pangan rendah emisi
KEGIATAN PENDUKUNG
LAMPIRAN MATRIKS KEGIATAN PENDUKUNG
RANCANGAN PERPRES RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA (RANGRK)
| RAN 133
BIAYA NO RENCANA AKSI INDIKATOR
SASARAN VOLUME
KEGIATAN PERIODE LOKASI RP. (Miliar) SUMBER
PENANGGUNGJAWAB (PJ)/ PELAKSANA
KETERANGAN
untuk sektor pertanian
3 kegiatan berkaitan MRV sektor pertanian
Jenis pakan dan ternak yang menghasilkan kotoran dan entericfermentation rendah emisi Teknologi penyiapan lahan tanpa bakar (PLTB) dan budidaya rendah emisi untuk areal perkebunan Baseline emisi GRK berbagai lokasi kegiatan mitigasi Pengembangan metodologi measurable, reportable, verifiable (MRV) sektor pertanian Sosialisasi, implementasi dan monitoring emisi (dalam rangka MRV)
KEGIATAN PENDUKUNG
LAMPIRAN MATRIKS KEGIATAN PENDUKUNG
RANCANGAN PERPRES RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA (RANGRK)
| RAN 134
BIDANG 3. ENERGI DAN TRANSPORTASI
TARGET PENURUNAN EMISI (26%) : 0,038 (Giga ton) TARGET PENURUNAN EMISI (41%) : 0,056 (Giga ton)
BIAYA
NO RENCANA AKSI INDIKATOR SASARAN
VOLUME KEGIATAN PERIODE LOKASI RP. (Miiar) SUMBER
PENANGGUNGJAWAB (PJ)/ PELAKSANA
KETERANGAN
5 paket & 5 laporan
2010-2014 Jawa, Sumatera, Sulawesi,
Kalimantan, Maluku, Papua
6,24 APBN Kementerian ESDM
1. Monitoring pasokan gas bumi untuk konsumen hulu, dan penyiapan rekomendasi alokasi gas bumi
5 paket & 5 laporan
2015-2020 Jawa, Sumatera, Sulawesi,
Kalimantan, Maluku, Papua
4,554 APBN Kementerian ESDM
5 laporan 2010-2014 4,14 APBN Kementerian ESDM
2. Pemantauan implementasi kebijakan pengurangan volume pembakaran gas flare
6 laporan 2015-2020 4,73 APBN Kementerian ESDM
3. Penyediaan dan pengelolaan energi baru terbarukan dan konservasi energi
Bimtek EBT : 900 orang
Bimtek konservasi energi : 850 orang
2010-2014 181,38 APBN Kementerian ESDM
KEGIATAN PENDUKUNG
LAMPIRAN MATRIKS KEGIATAN PENDUKUNG
RANCANGAN PERPRES RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA (RANGRK)
| RAN 135
BIAYA NO RENCANA AKSI INDIKATOR
SASARAN VOLUME
KEGIATAN PERIODE LOKASI RP. (Miiar) SUMBER
PENANGGUNGJAWAB (PJ)/ PELAKSANA
KETERANGAN
Studi kelayakan energi laut : 5 laporan
Pilot project pembangkit listrik dari sumber energi laut : 10 laporan
Pemanfaatan biomassa untuk rumah tangga : 5 laporan
50 regulasi 2010-2014 Seluruh Indonesia 24,97 APBN Kementerian ESDM
4. Penyediaan regulasi panas bumi dan air tanah 20 regulasi 2015-2020 Seluruh Indonesia 10 APBN Kementerian
ESDM
10 kegiatan 2010-2014 Seluruh Indonesia 13,87 APBN Kementerian ESDM
5. Penyusunan klasifikasi data potensi dan cadangan panas bumi untuk ketenagalistrikan dan pemanfaatan langsung energi panas bumi
10 kegiatan 2015-2020 Seluruh Indonesia 24,50 APBN Kementerian ESDM
KEGIATAN PENDUKUNG
LAMPIRAN MATRIKS KEGIATAN PENDUKUNG
RANCANGAN PERPRES RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA (RANGRK)
| RAN 136
BIAYA NO RENCANA AKSI INDIKATOR
SASARAN VOLUME
KEGIATAN PERIODE LOKASI RP. (Miiar) SUMBER
PENANGGUNGJAWAB (PJ)/ PELAKSANA
KETERANGAN
30 WKP Pabum 2010-2014 Jawa, Sumatera, Sulawesi, NTB, NTT, Maluku, Maluku Utara
3,3 APBN Kementerian ESDM
6. Penetapan Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) panas bumi
20 WKP Pabum 2010-2020 Jawa, Sumatera, Sulawesi, NTB, NTT, Maluku, Maluku Utara
5,2 APBN Kementerian ESDM
30 laporan 2010-2014 115,53 APBN Kementerian ESDM
7. Prosentase penggunaan BBN dalam pemakaian Bahan Bakar total
30 laporan 2015-2020 145,32 APBN Kementerian ESDM
5 laporan studi kebijakan penetapan harga LPG untuk PSO dan non PSO
2010-2014 20,11 APBN Kementerian ESDM
8. Prosentase pengalihan pemakaian minyak tanah ke LPG
2015-2020 0 APBN Kementerian ESDM
KEGIATAN PENDUKUNG
LAMPIRAN MATRIKS KEGIATAN PENDUKUNG
RANCANGAN PERPRES RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA (RANGRK)
| RAN 137
BIAYA NO RENCANA AKSI INDIKATOR
SASARAN VOLUME
KEGIATAN PERIODE LOKASI RP. (Miiar) SUMBER
PENANGGUNGJAWAB (PJ)/ PELAKSANA
KETERANGAN
9. Penelitian sistem pembangkit listrik tenaga gelombang & arus laut
Sistem pembangkit listrik tenaga gelombang tenaga laut.
Pemo-delan listrik
Prototipe pembangkit listrik tenaga gelombang laut
Evaluasi prototipe
2010-2014 Selat Bali 0,5
0,3
0,7
0,2 Total: 1,7
APBN Puslibang SDA, Kementerian PU
Studi ini pembangkit tenaga gelombang laut sebagai pembangkit alternatif. Berdasarkan besar energi yang dihasilkan, maka dapat dikonversi ke pengurangan emisi bila menggunakan bahan bakar fosil.
Pemodelan fisik dilakukan di laboratorium untuk mengetahui keadaan yang terjadi di lapangan
Pembangunan prototipe dilakukan untuk mengetahui
KEGIATAN PENDUKUNG
LAMPIRAN MATRIKS KEGIATAN PENDUKUNG
RANCANGAN PERPRES RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA (RANGRK)
| RAN 138
BIAYA NO RENCANA AKSI INDIKATOR
SASARAN VOLUME
KEGIATAN PERIODE LOKASI RP. (Miiar) SUMBER
PENANGGUNGJAWAB (PJ)/ PELAKSANA
KETERANGAN
keadaan di lapangan
10. Pengujian pada Seluruh Kendaraan Bermotor Termasuk Kendaraan Pribadi dan Sepeda Motor
Target Penurunan Emisi CO2e (Juta Ton): TN = 0,35
Asumsi:
Program Inspection and Maintenance bagi kendaraan pribadi
Seluruh kendaraan yang tidak memenuhi ambang batas
10 paket (1 tahun 1 paket)
Pembangunan Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) bagi kota/kab yang belum memiliki unit PKB
2010-2020 Nasional 500,0
APBN
Kementerian Perhubungan (PJ)
Persiapan Peraturan Perundangan 2010-2014
KEGIATAN PENDUKUNG
LAMPIRAN MATRIKS KEGIATAN PENDUKUNG
RANCANGAN PERPRES RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA (RANGRK)
| RAN 139
BIAYA NO RENCANA AKSI INDIKATOR
SASARAN VOLUME
KEGIATAN PERIODE LOKASI RP. (Miiar) SUMBER
PENANGGUNGJAWAB (PJ)/ PELAKSANA
KETERANGAN
emisi, tidak dapat beroperasi di jalan.
10.a
. Standar emisi CO2 untuk mobil penumpang
Penerapan standar emisi CO2
Mulai untuk diaplikasikan pada kendaraan baru di Indonesia
2010-2020 Nasional APBN Kementerian Perhubungan/
Pemda
10.b Standar emisi CO2 untuk sepeda motor
Penerapan standar emisi CO2
Mulai untuk diaplikasikan pada sepeda motor baru di Indonesia
2010-2020 Nasional APBN Kementerian Perhubungan/
Pemda
11. Pengembangan sistem logistik modern
Target Penurunan Emisi CO2e (Juta Ton): TN = 0,16
Mengurangi angka km perjalanan
9 paket (1 tahun 1 paket)
2010-2020 Area metoplolitan dan kota besar
90,0 APBN Kementerian Perhubungan/
Pemda
Mulai dibangun tahun 2011
KEGIATAN PENDUKUNG
LAMPIRAN MATRIKS KEGIATAN PENDUKUNG
RANCANGAN PERPRES RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA (RANGRK)
| RAN 140
BIAYA NO RENCANA AKSI INDIKATOR
SASARAN VOLUME
KEGIATAN PERIODE LOKASI RP. (Miiar) SUMBER
PENANGGUNGJAWAB (PJ)/ PELAKSANA
KETERANGAN
12. Car Labeling (pemasangan label “emisi” dan “efisiensi” pada kendaraan)
Target Penurunan Emisi CO2e (Juta Ton): TN = 0,31
Semua kendaraan baru diberi label menurut konsumsi bahan bakar (per 100km) dan emisi CO2 (dalam g/km).
Tujuannya adalah mendorong industri mobil untuk memproduksi kendaraan hemat bahan bakar dan rendah emisi CO2, dll
Untuk kendaraan baru (kerjasama Kementerian Perhubungan dengan Industri Otomobil)
2010-2020 Nasional 50,0 APBN/ Swasta
Kementerian Perhubungan
Memperkenalkan dan mendorong “Car Labeling”
Mulai diterapkan tahun 2012
13. Melaksanakan pembatasan kecepatan pada
Target penurunan eisi CO2 (Juta Ton):
Seluruh jalan tol 2010-2014 Nasional
(seluruh jalan tol)
50,0 BUMN BPJT (Badan Pengatur Jalan
Tol)
KEGIATAN PENDUKUNG
LAMPIRAN MATRIKS KEGIATAN PENDUKUNG
RANCANGAN PERPRES RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA (RANGRK)
| RAN 141
BIAYA NO RENCANA AKSI INDIKATOR
SASARAN VOLUME
KEGIATAN PERIODE LOKASI RP. (Miiar) SUMBER
PENANGGUNGJAWAB (PJ)/ PELAKSANA
KETERANGAN
jalan toll TN = 0,07 Pembuatan peraturan pendukung
14. Pajak dan harga bahan bakar
Target penurunan emisi CO2 (Juta Ton): - Membuat mekanisme untuk meningkatkan/ menurunkan harga bahan bakar setiap periode hingga tingkat target tercapai
Seluruh pengguna kendaraan bermotor
2010-2014 Nasional - APBN Kementerian Keuangan
15. Pajak kendaraan (berdasarkan emisi CO2)
Target penurunan emisi CO2 (Juta Ton): -
Diterapkan pada kendaraan pribadi setiap 5 tahun, diusulkan pajak kendaraan bermotor
Penerimaan pajak sepeda motor dapat
2010-2014 Nasional - APBN Kementerian Keuangan
KEGIATAN PENDUKUNG
LAMPIRAN MATRIKS KEGIATAN PENDUKUNG
RANCANGAN PERPRES RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA (RANGRK)
| RAN 142
BIAYA NO RENCANA AKSI INDIKATOR
SASARAN VOLUME
KEGIATAN PERIODE LOKASI RP. (Miiar) SUMBER
PENANGGUNGJAWAB (PJ)/ PELAKSANA
KETERANGAN
digunakan untuk manfaat pengembangan sistem angkutan umum
16. Peningkatan
kualitas kebersihan daratan dan perairan kolam pelabuhan dari limbah sampah, sanitary dan B3 (termasuk minyak)
1 paket 2010-2014 Lokasi pelabuhan ditentukan kemudian
4,0 @per paket periode
APBN Kementerian Perhubungan
17. Peningkatan kebersihan, keteduhan dan keasrian lingkungan dalam kawasan pelabuhan
1 paket 2010-2014 Lokasi pelabuhan ditentukan kemudian
1,5 @per paket periode
APBN Kementerian Perhubungan
18. Peningkatan kapasitas kelembagaan pengelolaan lingkungan wawasan pelabuhan
1 paket 2010-2014 Lokasi pelabuhan ditentukan kemudian
0,05@ per paket periode
APBN Kementerian Perhubungan
KEGIATAN PENDUKUNG
LAMPIRAN MATRIKS KEGIATAN PENDUKUNG
RANCANGAN PERPRES RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA (RANGRK)
| RAN 143
BIAYA NO RENCANA AKSI INDIKATOR
SASARAN VOLUME
KEGIATAN PERIODE LOKASI RP. (Miiar) SUMBER
PENANGGUNGJAWAB (PJ)/ PELAKSANA
KETERANGAN
19. Implementasi eco airport
Tingkat pemahaman masyarakat dalam pengelolaan lingkungan di bandara.
Pengurangan emisi di bandara.
Pengelolaan sampah yang baik di bandara.
Terciptanya penghematan energi di bandara.
Pengelolaan limbah cair yang baik di bandara.
1 paket / tahun 2010-2020 Bandar Udara UPT dan Bandar Udara di bawah pengelolaan PT. AP I dan AP II
3,825 APBN Kementerian Perhubungan
Penghematan energi,
Pengelolaan kualitas udara,
Pengelolaan sampah.
Pengelolaan limbah cair.
BIDANG 4. INDUSTRI
TARGET PENURUNAN EMISI (26%) : 0,001 (Giga ton) TARGET PENURUNAN EMISI (41%) : 0,005 (Giga ton)
NO RENCANA AKSI INDIKATOR VOLUME PERIODE LOKASI BIAYA PENANGGUNG
( )/KETERANGAN
KEGIATAN PENDUKUNG
LAMPIRAN MATRIKS KEGIATAN PENDUKUNG
RANCANGAN PERPRES RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA (RANGRK)
| RAN 144
RP. (Miliar) SUMBER
1. Penyusunan dan pengembangan roadmap/peta jalan “Green Industry” dan implementasinya.
Tersusunnya kebijakan Peta Jalan Green Industry.
Terimplementasinya Peta Jalan Green Industry
5 Kawasan Industri dan 8 Sektor Industri
2010–2014 2015–2020
Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, NTT
2010–2014: 100 2015–2020: 100
APBN Swasta Grant
Kementerian Perindustrian
2. Peningkatan capacity building bagi aparat pemerintah dan pelaku industri
Terlaksananya peningkatan kapasitas aparat pemerintah dan pelaku industri dalam Perubahan Iklim
30 propinsi
2010–2014 2015–2020
30 propinsi 2010–2014: 150 2015–2020: 150
APBN Swasta Grant
Kementerian Perindustrian
3. Fasilitasi dan pemberian Insentif untuk penumbuhan Industri Pengelolaan Limbah Industri
Tersusunnya kebijakan fasilitasi dan insentif pengelolaan limbah industri
7 sektor industri (Pulp & kertas, Gelas & keramik, Pupuk, Petrokimia, Makanan& minuman, Tekstil, Logam Non Baja)
2010–2014 2015–2020
Jakarta dan propinsi
2010–2014: 35 2015–2020: 35
APBN Swasta Grant
Kementerian Perindustrian
4. Implementasi Standard of EURO IV untuk kendaraan bermotor baru
Tersusunnya Standar kendaran EURO IV
Target penurunan emisi
1 subsektor industri Industri Transportasi
2010–2014 2015–2020
7 propinsi 2010–2014: 10 2015–2020: 10
APBN Swasta Grant
Kementerian Perindustrian
KEGIATAN PENDUKUNG
LAMPIRAN MATRIKS KEGIATAN PENDUKUNG
RANCANGAN PERPRES RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA (RANGRK)
| RAN 145
BIAYA NO RENCANA AKSI INDIKATOR
SASARAN VOLUME
KEGIATAN PERIODE LOKASI RP. (Miliar) SUMBER
PENANGGUNGJAWAB (PJ)/ PELAKSANA
KETERANGAN
: 5%
5. Inventori potensi emisi CO2 pada sektor industri
Tersusunnya sistem data base dan inventori pengurangan emisi CO2 di sektor industri
8 sektor industri (Pulp&kertas, Gelas & keramik, Pupuk, Petrokimia, Makanan& minuman, Tekstil, kimia dasar, Logam Non Baja)
2010–2014 2015–2020
Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku
2010–2014: 175 2015–2020: 175
APBN Grant
Kementerian Perindustrian
6. Pemantauan dan evaluasi program mitigasi
Jumlah industri yang melakukan program mitigasi sebanyak 50 perusahaan
17 industri (Semen, Baja, Pulp& kertas, Gelas & keramik, Pupuk, Petrokimia, Makanan & minuman, Tekstil, Logam Non Baja, transportasi , kimia , elektronika.
2010–2014 2015–2020
Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, NTT
2010–2014: 75 2015–2020: 75
APBN Grant
Kementerian Perindustrian
7. Program Konservasi dan Audit Energi
Terlaksananya manajemen energi Terciptanya
15 sektor industri (Pulp& kertas, Gelas & keramik,
2010–2014
2015–2020
Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, NTT,
2010–2014: 75
2015–2020:
APBN Swasta
Grant
Kementerian Perindustrian
KEGIATAN PENDUKUNG
LAMPIRAN MATRIKS KEGIATAN PENDUKUNG
RANCANGAN PERPRES RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA (RANGRK)
| RAN 146
BIAYA NO RENCANA AKSI INDIKATOR
SASARAN VOLUME
KEGIATAN PERIODE LOKASI RP. (Miliar) SUMBER
PENANGGUNGJAWAB (PJ)/ PELAKSANA
KETERANGAN
auditor energi
Pupuk, Petrokimia, Makanan & minuman, Tekstil, Logam Non Baja, transportasi , kimia dasar, elektronika.
Maluku 75
8. Penyusunan Road Map emisi CO2 sektor industri
Tersusunnya Peta Jalan (Road Map) Pengurangan emisi CO2. pada sektor industri.
8 sektor industri (Pulp&kertas, Gelas & keramik, Pupuk, Petrokimia, Makanan& minuman, Tekstil, kimia dasar, Logam Non Baja, transportasi, kimia, elektronika
2010–2014
2015–2020
Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, NTT, Maluku
2010–2014: 175
2015–2020: 175
APBN Swasta
Grant
Kementerian Perindustrian
KEGIATAN PENDUKUNG
LAMPIRAN MATRIKS KEGIATAN PENDUKUNG
RANCANGAN PERPRES RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA (RANGRK)
| RAN 147
BIDANG 5. LIMBAH
TARGET PENURUNAN EMISI (26%) : 0,048 (Giga ton) TARGET PENURUNAN EMISI (41%) : 0,078 (Giga ton)
BIAYA
NO RENCANA AKSI INDIKATOR SASARAN
VOLUME KEGIATAN PERIODE LOKASI RP.
(Miliar) SUMBER
PENANGGUNGJAWAB (PJ)/ PELAKSANA
KETERANGAN
1. Inventarisasi GRK 372 Kota selama 5 tahun. Dana Rp. 500juta/ thn
2010-2020 11 Kota metropolitan, 12 kota besar, 72 kota sedang, 277 kota kecil
2010-2014 : 558,0
2015-2020 :
372,0
APBN APBD
KLH
2. Pengawasan kegiatan pembakaran terbuka (open burning) sampah
Potensi reduksi emisi: 31,743 Ggram CO2
372 kota selama 10 tahun dengan
dana Rp. 1M/ tahun
2010-2020 11 Kota metropolitan, 12 kota besar, 72 kota sedang, 277 kota kecil
2010-2014 : 2.232,0
2015-2020 : 1.488,0
APBN APBD
KLH
3. Peningkatan kapasitas pengelolaan sampah
Termanfaatkannya produk pengaturan, NSPK oleh Pemda, Termanfaatkannya hasil bantek, bimtek, dan pendampingan oleh Pemda,
Penyusunan NSPK pengelolan persampahan di 30 kab/kota
Pendampingan penyusunan SSK yang berkaitan dengan pengelolaan
2010-2014 150 kab / kota 286,07 APBN
Ditjen Cipta Karya, Dep. PU
Merupakan kegiatan software/ non-fisik dalam meningkatkan kapasitas pengelola persampahan
KEGIATAN PENDUKUNG
LAMPIRAN MATRIKS KEGIATAN PENDUKUNG
RANCANGAN PERPRES RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA (RANGRK)
| RAN 148
BIAYA NO RENCANA AKSI INDIKATOR
SASARAN VOLUME
KEGIATAN PERIODE LOKASI RP. (Miliar) SUMBER
PENANGGUNGJAWAB (PJ)/ PELAKSANA
KETERANGAN
Meningkatnya kompetensi pengelola persampahan, Meningkatnya keterlibatan masyarakat dan swasta dalam pengelolaan persampahan Meningkatnya kinerja pelayanan persampahan
persampahan di 150 kab/kota
Pembinaan kelembagaan (organisasi, SDM, peran masyarakat) di 150 kab/kota
KEGIATAN PENDUKUNG
LAMPIRAN MATRIKS KEGIATAN PENDUKUNG
RANCANGAN PERPRES RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA (RANGRK)
| RAN 149
KEGIATAN PENDUKUNG DATA DAN INFORMASI (BMKG)
BIAYA
NO RENCANA AKSI INDIKATOR SASARAN
VOLUME KEGIATAN PERIODE LOKASI RP.
(Miliar) SUMBER
PENANGGUNGJAWAB (PJ)/ PELAKSANA
KETERANGAN
1. Pembangunan stasiun Global Atmospheric Watch (GAW)
Pengukuran besaran ambient kadar CO2 di wilayah atmosfir Indonesia
2 paket/ 2 lokasi 2010 - 2014 Palu, Papua 30,0 APBN Pusat Perubahan Iklim dan Kualitas
Udara BMKG
Informasi kadar konsentrasi CO2 berguna untuk klarifikasi tingkat keberhasilan udara bersih Indonesia
2. Pembangunan Sistem Informasi peringatan dini kualitas udara terhadap tingkat bahaya kebakaran
Pemantauan kualitas udara wilayah rawan kebakaran hutan
8 paket/ 8 propinsi
2010 - 2014 Pekanbaru, Jambi, Palembang, Palangkaraya, Pontianak, Banjarmasin, Balikpapan, Medan
15,0 APBN Pusat Perubahan Iklim dan Kualitas
Udara, BMKG
Informasi kualitas udara wilayah propinsi berguna untuk klarifikasi tingkat keberhasilan policy pencegahan kebakaran hutan.
3. Climate Early Warning System
Peringatan El Nino La Nina untuk peringatan dini kebakaran hutan
16 paket 2010 - 2014 Seluruh Indonesia
487,0 APBN Pusat Iklim Agroklimat dan Iklim Maritim,
BMKG
Dengan hubungan kuat antara tingkat kekeringan regional memicu perlunya diadakan peringatan dini iklim pencegahan kebakaran hutan
KEGIATAN PENDUKUNG
LAMPIRAN MATRIKS KEGIATAN PENDUKUNG
RANCANGAN PERPRES RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA (RANGRK)
| RAN 150
BIAYA NO RENCANA AKSI INDIKATOR
SASARAN VOLUME
KEGIATAN PERIODE LOKASI RP. (Miliar) SUMBER
PENANGGUNGJAWAB (PJ)/ PELAKSANA
KETERANGAN
dan pengeringan lahan gambut
4. Pengembangan Fire Danger Rating System (FDRS)
Pengukuran tingkat kebakaran dari informasi cuaca untuk peringatan dini harian kebakaran hutan
1 paket 2010 - 2014 709,5 APBN Pusat Meterologi Publik, BMKG
Upaya pencegahan kebakaran hutan harian dengan informasi peringatan dini FDRS
KEGIATAN PENDUKUNG
LAMPIRAN MATRIKS KEGIATAN PENDUKUNG
RANCANGAN PERPRES RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA (RANGRK)
| RAN 151
KEGIATAN PENDUKUNG LINGKUNGAN HIDUP
BIAYA
NO RENCANA AKSI
INDIKATOR SASARAN
VOLUME KEGIATAN PERIODE LOKASI RP. (Miliar) SUMBER
PENANGGUNGJAWAB (PJ)/ PELAKSANA
KETERANGAN
1. Menuju Indonesia Hijau
Potensi reduksi emisi: 2,66 juta ton CO2 eq.
500.000 Ha selama 10 tahun
2010-2020 Seluruh Provinsi
2010-2014 : 1,2
2015-2020 :
0,8
APBN KLH dan kabupaten
seluruh Indonesia
nventarisasi enutupan Lahan, emantauan apangan, engembangan
nsentif untuk enanaman.
2. Pengelolaan Tata Lingkungan
Hasil pemetaan kawasan-kawasan ekosistem penting dari aspek lingkungan sehingga dalam penetapan tata ruang wilayah dapat diidentifikasi untuk tidak dibudidayakan.
Agar di dalam penetapan RTRW akan diperhatikan daya dukung dan daya tampung
Satu paket kebijakan tata lingkungan Pemetaan ekosistem untuk perencanaan lingkungan
2010-2020 Seluruh Provinsi
50,0 APBN KLH Pemetaan Ekosistem Penting untuk Perencanaan Lingkungan
Penerapan KLHS dalam Perencanaan Pembangunan Wilayah
Pengawasan Pemanfaatan Ruang untuk mempertahankan Daya Dukung Lingkungan
Pemetaan Valuasi Sumber Daya Alam dan
KEGIATAN PENDUKUNG
LAMPIRAN MATRIKS KEGIATAN PENDUKUNG
RANCANGAN PERPRES RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA (RANGRK)
| RAN 152
BIAYA NO RENCANA
AKSI INDIKATOR
SASARAN VOLUME
KEGIATAN PERIODE LOKASI RP. (Miliar) SUMBER
PENANGGUNGJAWAB (PJ)/ PELAKSANA
KETERANGAN
LH, kawasan mana yang harus dipertahankan, tidak dialihfungsikan, dan diketahui nilai moneter dari suatu kawasan ekosistem.
Lingkungan untuk Pertimbangan Alih Fungsi Lahan
Evaluasi Rencana Alih Fungsi Kawasan untuk mempertahankan Fungsi Ekosistem
Penerapan Kajian Daya Dukung Lingkungan Wilayah
Perencanaan Penataan Ruang Berbasis Ekosistem untuk Daya Dukung Wilayah
3. Sistem Inventarisasi GRK Nasional (SIGN) termasuk MRV (Measurable
1 paket 2010-2020 Jakarta dan Seluruh Provinsi di Indonesia
2010-2014 : 120,0
2015-2020 :
80,0
APBN KLH Sebagai tindaklanjut UU 32/2009 penghitungan emisi GRK di tingkat
KEGIATAN PENDUKUNG
LAMPIRAN MATRIKS KEGIATAN PENDUKUNG
RANCANGAN PERPRES RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA (RANGRK)
| RAN 153
BIAYA NO RENCANA
AKSI INDIKATOR
SASARAN VOLUME
KEGIATAN PERIODE LOKASI RP. (Miliar) SUMBER
PENANGGUNGJAWAB (PJ)/ PELAKSANA
KETERANGAN
Reportable Veriable)
nasional, propinsi, kota /kabupaten merupakan kewenangan KLH
Untuk mengetahui status emisi tingkat nasional perlu dilaksanakan inventori GRK secara berkala.
Perlu unit kelembagaan di setiap sektor dan daerah untuk menyediakan data aktifitas (mis: konsumsi BBM, luas reboisasi, jumlah timbulan sampah domestik, dll) sebagai input untuk SIGN.
KLH akan
KEGIATAN PENDUKUNG
LAMPIRAN MATRIKS KEGIATAN PENDUKUNG
RANCANGAN PERPRES RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA (RANGRK)
| RAN 154
BIAYA NO RENCANA
AKSI INDIKATOR
SASARAN VOLUME
KEGIATAN PERIODE LOKASI RP. (Miliar) SUMBER
PENANGGUNGJAWAB (PJ)/ PELAKSANA
KETERANGAN
melakukan pengolahan dan analisis data dari setiap sektor dan daerah sehingga diperoleh status emisi GRK tingkat Nasional dan daerah (profil emisi kota/kabupaten) menjadi tindaklanjut dari Second National Communication
Dalam konteks MRV untuk mitigasi melalui SIGN dapat dikembangkan dan digunakan untuk : Melihat pencapaian pelaksanaan (measurable) reduksi emisi dengan diketahuinya
KEGIATAN PENDUKUNG
LAMPIRAN MATRIKS KEGIATAN PENDUKUNG
RANCANGAN PERPRES RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA (RANGRK)
| RAN 155
BIAYA NO RENCANA
AKSI INDIKATOR
SASARAN VOLUME
KEGIATAN PERIODE LOKASI RP. (Miliar) SUMBER
PENANGGUNGJAWAB (PJ)/ PELAKSANA
KETERANGAN
status emisi (reportable) sedangkan verifiable akan di lakukan pengecekan kembali “tracking back” ke sektor/ sumber emisi dengan memperhatikan: sektor/lokasi, sumber anggaran, teknologi dan sumber energi
4. Pengelolaan
ekosistem gambut berkelanjutan
APBN KLH (PJ)
a. Pemetaan kesatuan hidrologi gambut
2010-2014 0,012 APBN KLH (PJ)
b. Inventarisasi karakteristik gambut
15 Juta Ha 2010-2014 Sumut, Riau,
Jambi, Sumsel, Kalbar,
0,345 APBN KLH (PJ)
KEGIATAN PENDUKUNG
LAMPIRAN MATRIKS KEGIATAN PENDUKUNG
RANCANGAN PERPRES RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA (RANGRK)
| RAN 156
BIAYA NO RENCANA
AKSI INDIKATOR
SASARAN VOLUME
KEGIATAN PERIODE LOKASI RP. (Miliar) SUMBER
PENANGGUNGJAWAB (PJ)/ PELAKSANA
KETERANGAN
Kalteng, Kalsel
c. Pemanfaatan lahan gambut secara berkelanjutan melalui aquaculture
Estimasi reduksi emisi GRK : 604 ton CO2
4.000 Ha 2010-2020 Jambi, Riau,
Kalteng, Kalbar
0,40 APBN KLH Dilakukan kerjasama antar sektor dan pemda
KEGIATAN PENDUKUNG
LAMPIRAN MATRIKS KEGIATAN PENDUKUNG
RANCANGAN PERPRES RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA (RANGRK)
| RAN 157
KEGIATAN PENDUKUNG KELAUTAN DAN PERIKANAN
BIAYA
NO RENCANA AKSI
INDIKATOR SASARAN
VOLUME KEGIATAN PERIODE LOKASI RP.
(Miliar) SUMBER
PENANGGUNGJAWAB (PJ)/ PELAKSANA
KETERANGAN
1. Riset Karbon Laut di Indonesia
5 paket kegiatan
2010-2014 Pesisir Indonesia , Kawasan CTI)
50,0 APBN BRKP-KKP
2. Study Marine Hazard response to Climate Change in SEA Region
2 paket kegiatan
2010-2012 Laut Cina Selatan dan Karimata
15,0 APBN Balitbang KP -KKP
3. Implementasi Indonesia Global Ocen Observing System (NAGOOS)
2 paket kegiatan
2010-2014 Jakarta, Bali dan Perairan Indonesia
45,0 APBN Balitbang KP-KKP
4. Implementasi Indo-China Ocean and Climate Reserach Centre
2 paket kegiatan
2010-2014 Jakarta, Sumbar,Bali 25,0 APBN Balitbang KP-KKP
KEGIATAN PENDUKUNG
LAMPIRAN MATRIKS KEGIATAN PENDUKUNG
RANCANGAN PERPRES RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA (RANGRK)
| RAN 158
BIAYA NO RENCANA
AKSI INDIKATOR
SASARAN VOLUME
KEGIATAN PERIODE LOKASI RP. (Miliar) SUMBER
PENANGGUNGJAWAB (PJ)/ PELAKSANA
KETERANGAN
5 Penyusunan Masterplan (Rencana Zonasi Rinci) Kawasan Minapolitan dan Rencana Zonasi Nasional/Lintas Wilayah Provinsi/kabupaten/Kota (prov/kab/kota)
100 Masterplan (Rencana Zonasi Rinci) Kawasan Minapolitan dan 300 Rencana Zonasi Nasional/Lintas Wilayah Provinsi/kabupaten/Kota (prov/kab/kota)
2010-2020 50 Kawasan Minapolitan, 145
wilayah Lintas Wilayah
Provinsi/kabupaten/Kota
(prov/kab/kota)
150,0 APBN KP3K-KKP
6. Rehabilitasi ekosistem pesisir (mangrove, vegatasi pantai, lamun, terumbu karang) di wilayah pesisir
300.000 ha 2010-2020 Kawasan sentra produksi kelautan
dan perikanan
30,0 APBN dan APBD
KP3K-KKP
7. Pengintegrasian adapatasi dan mitigasi perubahan iklim ke dalam perencanaan,
2010-2014 11 Wilayah Pengelolaan perikanan
APBN DitjenPerikanan Tangkap, Kementrian Kelautan dan Perikanan
KEGIATAN PENDUKUNG
LAMPIRAN MATRIKS KEGIATAN PENDUKUNG
RANCANGAN PERPRES RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA (RANGRK)
| RAN 159
BIAYA NO RENCANA
AKSI INDIKATOR
SASARAN VOLUME
KEGIATAN PERIODE LOKASI RP. (Miliar) SUMBER
PENANGGUNGJAWAB (PJ)/ PELAKSANA
KETERANGAN
regulasi, kapasitas kelembagaan dan pengelolaan perikanan tangkap
8. Pengembangan budidaya rumput laut
2010-2020 1. Pangkep, Sulsel;
2. Gorontalo;
3. T. Tomini Sulteng;
4. Mamuju, Sulbar
APBN DitjenKelautan Pesisir dan Pulau-Pulau kecil, Kementrian Kelautan dan Perikanan
9.
Pengelolaan kawasan konservasi perairan
9.000.000 ha 2010-2020 Riau, Padang, Pontianak, Kupang, Makasar, Bali, Sorong, Jakarta
150,0 APBN DitjenKelautan Pesisir dan Pulau-Pulau kecil, Kementrian Kelautan dan Perikanan
10. Rehabilitasi di Kawasan Konservasi Perairan
9.000.000 ha 2010-2020 Sumatra Barat, Mentawai, Sumatra Utara, Nias Barat/ Utara, Tapanuli Tengah, Nias Selatan, Kepulauan Riau, Bintan, Batam,
170,0 APBN DitjenKelautan Pesisir dan Pulau-Pulau kecil, Kementrian Kelautan dan Perikanan
KEGIATAN PENDUKUNG
LAMPIRAN MATRIKS KEGIATAN PENDUKUNG
RANCANGAN PERPRES RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA (RANGRK)
| RAN 160
BIAYA NO RENCANA
AKSI INDIKATOR
SASARAN VOLUME
KEGIATAN PERIODE LOKASI RP. (Miliar) SUMBER
PENANGGUNGJAWAB (PJ)/ PELAKSANA
KETERANGAN
Lingga, Natuna, Sulawesi Selatan, Pangkajene Kepulauan, Selayar, Sulawesi Tenggara, Buton, Wakatobi, NTT, Sikka, Papua Barat, Raja Ampat, Papua, Biak
KEGIATAN PENDUKUNG
LAMPIRAN MATRIKS KEGIATAN PENDUKUNG
RANCANGAN PERPRES RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA (RANGRK)
| RAN 161
KEGIATAN PENDUKUNG LINTAS BIDANG
BIAYA
NO RENCANA AKSI INDIKATOR SASARAN
VOLUME KEGIATAN PERIODE LOKASI RP.
(Miliar) SUMBER
PENANGGUNGJAWAB (PJ)/
PELAKSANA KETERANGAN
1 Penyusunan National Appropriate Mitigation Actions
Tersusunnya konsep NAMAs yang komprehensif
1 Konsep 2010-2014 Jakarta
800.000 €
APBN +
GTz (Hibah)
Bappenas dan K/L terkait
2 Penyusunan Strategi Pembangunan Rendah Karbon (Green Economic)
Tersusunnya kebijakan Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
1 Paket Kebijakan
2010-2014 Jakarta 4.000.000 $
APBN + JICA
(Hibah)
Bappenas
3 Penyusunan National Strategy for REDD+
Tersusunnya Strategi Nasional REDD+
1 Kebijakan 2010 Jakarta APBN +Hibah
Bappenas
4 Pembentukan Badan Koordinasi Nasional REDD+
Terbentuknya Badan Koordinasi Nasional REDD+
1 Badan 2010 Jakarta Hibah Menko Ekon/ UKP4
5 Pembentukan lembaga independen MRV untuk REDD+
Terbentuknya Lembaga independen MRV REDD+
1 Lembaga 2010 Jakarta Hibah UKP4, KLH
6 Pembentukan instrumen pembiayaan REDD+
a. Terbentuknya skema pembiayaan
b. Terbentuknya lembaga pembiayaan
1 Lembaga 2010 Jakarta APBN Bappenas, Kemenkeu, UKP4
KEGIATAN PENDUKUNG
LAMPIRAN MATRIKS KEGIATAN PENDUKUNG
RANCANGAN PERPRES RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA (RANGRK)
| RAN 162